Pj Gubernur Kalimantan Barat ungkap 51 Persen Fasyankes di Kalbar Terakreditasi

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

iklan

Iklan ucapan DPRD Sanggau

iklan banner

Minggu, 21 Januari 2024

Pj Gubernur Kalimantan Barat ungkap 51 Persen Fasyankes di Kalbar Terakreditasi

Pj Gubernur Kalimantan Barat ungkap 51 Persen Fasyankes di Kalbar Terakreditasi
Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, dengan tegas mendorong peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh daerah Kalimantan Barat guna memaksimalkan kualitas layanan kepada masyarakat. 

Dalam suatu acara di Pontianak pada hari Minggu, Harisson menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam terus mengevaluasi pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di wilayah tersebut.

"Kami melalui Dinas Kesehatan juga terus mengevaluasi pelaksanaan akreditasi fasyankes di Kalimantan Barat dan membahas strategi untuk meningkatkan mutu pelayanan di setiap daerah," ungkapnya.

Harisson menekankan pentingnya peran lembaga penyelenggara akreditasi fasyankes, seperti pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi, dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan. 

Dia memberikan apresiasi kepada Pembina Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA) Laskesi Pusat, Dr. Bambang, dan Ketua LPA Laskesi Pusat, Dr. Eka Viora, atas dedikasinya dalam membina Laskesi di Kalimantan Barat.

Harrisson menyampaikan terima kasih atas informasi yang menunjukkan bahwa 51 persen fasyankes di Kalimantan Barat telah berhasil mendapatkan akreditasi dari Laskesi.

"Saya berharap LPA Laskesi Kalbar dapat terus meningkatkan kualitas akreditasi fasyankes di Kalimantan Barat, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas kepada masyarakat," harapnya.

Ketua LPA Laskesi Pusat, Dr. Eka Viora, menegaskan bahwa akreditasi fasyankes adalah suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. 

"Kami tentu mengharapkan seluruh fasyankes di Kalimantan Barat dapat mengikuti proses akreditasi secara sukarela, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah," katanya.
  

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Borneotribun.com

Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini.

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Tombol Komentar

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan Advertiser. Borneotribun.com tidak terkait dalam pembuatan konten ini.