Karhutla di Kalbar Makin Parah, Gubernur Ria Norsan dan BNPB Turun Langsung ke Lokasi: “Kita Harus Bergerak Cepat!”

Redaksi    Sabtu, Agustus 02, 2025    Comment   

Karhutla di Kalbar Makin Parah, Gubernur Ria Norsan dan BNPB Turun Langsung ke Lokasi: “Kita Harus Bergerak Cepat!”

Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan,MM.,MH., bersama Menteri Lingkungan Hidup RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI meninjau posko di VIP Lanud Supadio Kubu Raya, Jum'at (1/8/2025).

Kubu Raya, Kalimantan Barat – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) kembali memprihatinkan. Asap tebal mengepul dari sejumlah wilayah, terutama di daerah Kubu Raya dan sekitarnya. 

Melihat kondisi ini, Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, turun langsung ke lapangan pada Jumat (1/8/2025) untuk meninjau kondisi terkini dan mengambil langkah cepat penanggulangan.

Tinjauan Langsung ke Lokasi Terdampak Karhutla

Kunjungan dimulai dari peninjauan beberapa lokasi terdampak, termasuk kawasan flyover dan titik-titik api di wilayah Kubu Raya. 

Mereka kemudian menggelar rapat terbatas di posko VIP Lanud Supadio, Kubu Raya, guna membahas langkah strategis yang harus segera dilakukan untuk memadamkan api yang terus meluas.

“Jadi hari ini kita telah melihat secara langsung kondisi kebakaran di beberapa titik di wilayah Kubu Raya. Saat ini diperlukan percepatan penanggulangan, termasuk melalui modifikasi cuaca atau hujan buatan agar Karhutla di Kalbar ini bisa segera ditangani dengan baik,” ujar Letjen Suharyanto.

Operasi Modifikasi Cuaca Jadi Solusi Utama

Letjen Suharyanto menekankan pentingnya percepatan penanganan karhutla dengan cara yang efektif. Salah satunya adalah melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan. 

Menurutnya, hujan buatan menjadi opsi paling logis di tengah sulitnya menjangkau titik api di lahan gambut atau area terpencil.

“Kerja sama dengan BMKG, TNI Angkatan Udara, dan pemerintah daerah sangat penting. Penentuan waktu dan lokasi penyemaian awan harus tepat agar hasilnya maksimal,” jelasnya.

Langkah ini bukan hanya ditujukan untuk Kalbar saja, tetapi juga untuk beberapa daerah lain di Indonesia yang tengah menghadapi ancaman karhutla dalam skala besar akibat musim kemarau panjang.

Apresiasi untuk Tim Gabungan yang Terus Bekerja Keras

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras di lapangan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik TNI, Polri, relawan, petugas pemadam, hingga masyarakat yang terlibat langsung. Ini bukan pekerjaan mudah. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah untuk menyelesaikan persoalan karhutla di Kalbar,” katanya.

Langkah Strategis Pemerintah Daerah: Harus Bergerak Cepat

Gubernur Kalbar Ria Norsan menyambut baik kolaborasi cepat antara BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pihak-pihak terkait lainnya. 

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung semua upaya yang sedang dilakukan.

“Semoga kolaborasi yang baik ini segera membuahkan hasil. Semua langkah sudah kita upayakan, mulai dari modifikasi cuaca, penyiraman dari udara menggunakan helikopter water bombing, dan lainnya. Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar permasalahan ini bisa cepat terselesaikan,” ujar Ria Norsan.

Dampak Karhutla: Bukan Hanya Soal Asap, Tapi Juga Kesehatan dan Ekonomi

Karhutla bukan hanya membuat langit Kalbar menjadi gelap oleh asap, tapi juga berdampak besar pada kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan pendidikan. 

Banyak warga mengeluhkan gangguan pernapasan, anak-anak tidak bisa bermain di luar rumah, dan sejumlah sekolah terpaksa meliburkan aktivitas tatap muka karena kualitas udara yang memburuk.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kalbar, telah terjadi peningkatan kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dalam beberapa pekan terakhir.

Masyarakat Diimbau Tidak Membakar Lahan

Pemerintah daerah dan pusat mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena hal ini menjadi salah satu penyebab utama karhutla. 

Meski masih banyak yang menggunakan cara tradisional ini karena alasan biaya dan efisiensi, dampaknya bisa sangat luas.

“Sekarang bukan lagi zamannya bakar lahan. Kami minta kerja samanya agar kejadian ini tidak terus berulang setiap tahun,” tegas Gubernur Kalbar.

Pentingnya Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat

Penanggulangan karhutla bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga memerlukan kesadaran kolektif masyarakat. 

Sosialisasi terus dilakukan oleh BPBD Kalbar, aparat desa, hingga tokoh masyarakat, untuk mencegah terjadinya kebakaran baru. Edukasi mengenai cara bertani ramah lingkungan juga terus digencarkan.

“Kalau kita bersama-sama menjaga alam, maka kita tidak perlu setiap tahun panik menghadapi asap,” kata salah satu warga Kubu Raya yang ikut mendukung patroli desa bebas api.

Bergerak Bersama untuk Kalbar yang Lebih Bersih dan Aman

Kebakaran hutan dan lahan di Kalbar bukan hanya persoalan tahunan yang harus diterima begitu saja. Dengan kerja sama semua pihak, dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat, persoalan karhutla bisa ditangani lebih cepat dan lebih baik.

Langkah sigap Gubernur Ria Norsan, dukungan penuh BNPB, dan sinergi dari berbagai kementerian menjadi harapan baru bagi Kalimantan Barat untuk segera keluar dari kepungan asap. 

Yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran bersama, kecepatan bertindak, dan kolaborasi tanpa batas.

FAQ Seputar Karhutla di Kalbar

Q: Apa penyebab utama karhutla di Kalimantan Barat?
A: Salah satunya adalah pembukaan lahan dengan cara dibakar, ditambah kondisi kemarau panjang dan lahan gambut yang mudah terbakar.

Q: Apa itu Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)?
A: OMC adalah teknik membuat hujan buatan dengan menyemai garam ke awan menggunakan pesawat, agar turun hujan di daerah yang ditargetkan.

Q: Apakah warga bisa membantu dalam penanggulangan karhutla?
A: Sangat bisa! Dengan tidak membakar lahan, ikut serta menjaga hutan, dan melapor jika melihat titik api, masyarakat sudah sangat berperan besa

Kalbar Masuk Daftar Prioritas Penanganan Karhutla Nasional, Gubernur Ria Norsan Pastikan Langkah Serius di Lapangan

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Kalbar Masuk Daftar Prioritas Penanganan Karhutla Nasional, Gubernur Ria Norsan Pastikan Langkah Serius di Lapangan

Kalbar Masuk Daftar Prioritas Penanganan Karhutla Nasional, Gubernur Ria Norsan Pastikan Langkah Serius di Lapangan.

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara daring pada Senin, 28 Juli 2025, membahas situasi terkini penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Rapat yang berlangsung di Ruang Data Analytic Room (DAR) itu diadakan oleh Kementerian Kehutanan RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari pusat hingga daerah.

Dalam rakor penting ini, hadir langsung Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dan Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.Si. Turut serta juga Kepala BMKG, sejumlah Gubernur, Bupati dan Walikota, jajaran Forkopimda Kalbar, serta wakil dari enam provinsi terdampak kebakaran, termasuk Kalimantan Barat.

Salah satu poin utama dalam rapat adalah penegasan bahwa Kalimantan Barat menjadi provinsi prioritas dalam penanggulangan karhutla, bersama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, Letjen Suharyanto mengapresiasi Kalbar yang dinilai sudah melaksanakan operasi penanggulangan secara intensif, berbeda dengan dua provinsi lainnya yang belum menetapkan status darurat.

Dalam rapat itu juga dibahas kondisi cuaca terkini yang disampaikan oleh BMKG. Bahkan, Menteri Kehutanan akan segera turun langsung ke Kalimantan Barat untuk memperkuat koordinasi dan langkah strategis di lapangan.

“Kami berharap dapat segera berkoordinasi di lapangan untuk menangani situasi ini lebih lanjut,” ujar Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.

Gubernur Ria Norsan menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat komitmen pengendalian karhutla, dengan mengedepankan pencegahan dan peningkatan kelembagaan. Dalam laporannya, ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 9 titik api yang sedang ditangani serius oleh tim gabungan.

“Sebelumnya ada 112 titik api, namun tidak menimbulkan kebakaran signifikan. Saat ini masih ada 9 titik api aktif, tersebar di Sambas, Sintang, dan Kubu Raya,” jelasnya.

Langkah antisipatif telah diambil sejak awal. Status siaga darurat bencana asap sudah ditetapkan sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025. Hal ini memungkinkan Pemprov Kalbar untuk mengerahkan berbagai sumber daya lebih cepat dan terkoordinasi.

Beberapa upaya nyata yang dilakukan Pemprov Kalbar antara lain:

• Patroli gabungan melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat.

• Operasi modifikasi cuaca pada bulan Juli 2025 untuk mempercepat turunnya hujan.

• Tindakan hukum tegas terhadap pembakar lahan, dengan 3 perusahaan telah disegel karena terbukti terlibat pembakaran hutan.

Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar penanganan bisa maksimal.

Hingga saat ini, total luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat mencapai 1.149,02 hektare. Namun, berkat kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, api berhasil dikendalikan secara signifikan.

“Alhamdulillah, dengan upaya yang dilakukan bersama, kebakaran di Kalimantan Barat masih terkendali. Kami berharap bantuan cuaca dan penanganan yang intensif dapat mengurangi titik api yang ada,” ujar Ria Norsan menutup laporannya.

Gubernur Kalbar Lantik 50 ASN dan Ingatkan Pentingnya Integritas, Moralitas, dan Kerja Ikhlas

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar Lantik 50 ASN dan Ingatkan Pentingnya Integritas, Moralitas, dan Kerja Ikhlas

Gubernur Kalbar Lantik 50 ASN dan Ingatkan Pentingnya Integritas, Moralitas, dan Kerja Ikhlas.

Pontianak, 28 Juli 2025 — Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., resmi melantik 50 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan fungsional serta mengambil sumpah/janji 33 ASN lainnya di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, pada Senin (28/7/2025). Momen ini menjadi salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalbar dalam meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Sebanyak 50 ASN dipercaya mengemban jabatan fungsional baru, sementara 33 ASN lainnya mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan janji sebagai bentuk komitmen moral terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

Apa Kata Gubernur Norsan?

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan ucapan selamat kepada para ASN yang dilantik dan diambil sumpahnya. Ia menekankan pentingnya bekerja secara profesional dan menjaga nilai-nilai dasar ASN.

"Selamat kepada 50 orang PNS yang telah diambil sumpah atau janji jabatan dan dilantik dalam jabatan fungsional serta 33 orang PNS yang telah diambil sumpah/janjinya. Mudah-mudahan dapat bekerja dengan baik dan lebih baik lagi," ujar Norsan.

Gubernur juga menegaskan bahwa proses pengangkatan ASN, baik dalam jabatan administrasi maupun fungsional, berdasarkan pada tiga aspek utama: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Norsan menekankan bahwa integritas dan moralitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Walaupun ASN bekerja keras dan cekatan, tanpa integritas dan moralitas yang baik, promosi jabatan tidak akan diberikan."Kalau kerjanya cepat, tapi tidak jujur dan tidak bermoral, maka tidak akan kita angkat ke posisi yang lebih tinggi," tegasnya.

Ia j

uga mengingatkan kembali nilai-nilai dasar ASN yang terangkum dalam akronim "BerAKHLAK":

• Berorientasi pelayanan

• Akuntabel

• Kompeten

• Harmonis

• Loyal

• Adaptif

• Kolaboratif

Gubernur menyampaikan bahwa kerja keras dan cerdas saja tidak cukup. ASN juga harus membiasakan diri untuk bekerja secara ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan.

"Kerja keras dan kerja cerdas itu sudah biasa. Tapi yang sulit adalah kerja ikhlas. Ikhlaskan sebagai amal, niatkan sebelum berangkat kerja bahwa kita bekerja untuk dunia dan akhirat," ucapnya penuh semangat.

Gubernur juga mengajak para ASN untuk terus menuntut ilmu dan mengembangkan diri agar mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi.

"Yang SMA, lanjutkan ke S1. Yang sudah S1, kejar S2. Yang S2, kalau mampu, silakan lanjut ke S3. Ilmu tidak akan pernah habis dan akan terus berguna ke mana pun kita pergi," pesannya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Norsan menyatakan sikap tidak mentoleransi dua pelanggaran berat, yakni keterlibatan dalam narkoba serta tindak asusila.

Ia bahkan menyinggung langsung kasus yang sempat mencoreng citra ASN di lingkungan Dinas Sosial.

"Kalau ada bukti jelas, langsung ajukan surat pemberhentian dengan tidak hormat. Tidak ada ampun bagi pelaku pelecehan seksual, apalagi terhadap anak didik," tegasnya.

Meriah! Gubernur Kalbar Lepas Tanjungpura City Run 2025, Ribuan Warga Antusias Ikut Lari Sehat

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Meriah! Gubernur Kalbar Lepas Tanjungpura City Run 2025, Ribuan Warga Antusias Ikut Lari Sehat

Meriah! Gubernur Kalbar Lepas Tanjungpura City Run 2025, Ribuan Warga Antusias Ikut Lari Sehat.

Pontianak – Minggu, 27 Juli 2025, Suasana penuh semangat menyelimuti Halaman Makodam XII Tanjungpura saat Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., secara resmi melepas peserta Tanjungpura City Run 2025. Event lari ini menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-67 Kodam XII Tanjungpura, dan diikuti oleh ribuan warga dari berbagai kalangan.

Tanjungpura City Run adalah ajang lari sehat yang digelar oleh Kodam XII Tanjungpura sebagai bentuk perayaan HUT ke-67 mereka. Rute yang disiapkan terbagi dalam dua kategori, yakni 5 kilometer dan 10 kilometer. Start dan finish dilakukan di Halaman Makodam XII Tanjungpura, menjadikan kawasan tersebut pusat keramaian sejak pagi hari.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menjadi sosok penting dalam pembukaan acara ini. Dalam sambutannya sebelum melepas ribuan peserta, beliau mengingatkan agar semua peserta tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas sepanjang rute lari.

“Hati-hati di jalan, ingat patuhi lalu lintas, dan semoga berhasil membawa juara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mohon ridho kepada Allah SWT, maka Tanjungpura City Run 2025 secara resmi saya lepas untuk dilaksanakan,” ujar Norsan penuh semangat.

Selain Gubernur, kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat penting dari Forkopimda Kalimantan Barat. Setelah melepas peserta, mereka turut berpartisipasi dalam kegiatan lari dengan rute Makodam – Ayani 1 – kembali ke Makodam, sebagai bentuk kebersamaan dan kedekatan antara pemerintah, TNI, dan masyarakat.

Tak hanya lomba lari, setelah finish, peserta dan tamu undangan ikut dalam senam bersama di halaman Makodam. Kegiatan ini semakin menambah semarak suasana, menjadikan perayaan HUT Kodam XII Tanjungpura terasa lebih meriah dan membaur bersama masyarakat.

Tanjungpura City Run bukan sekadar ajang lari biasa. Acara ini menjadi simbol sinergi kuat antara TNI dan masyarakat Kalimantan Barat. Kehadiran langsung Gubernur dan Forkopimda membuktikan bahwa olahraga bisa menjadi media pemersatu, sekaligus ajakan untuk hidup sehat dan aktif.

Antusiasme ribuan peserta yang memadati Makodam menjadi bukti nyata bahwa masyarakat menyambut baik kegiatan semacam ini. Selain menumbuhkan semangat hidup sehat, kegiatan seperti City Run juga mempererat tali silaturahmi antarwarga dan aparat.

KAHMI Kalbar Resmi Dilantik, Siap Bawa Perubahan Strategis hingga Reformasi Beradab

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

KAHMI Kalbar Resmi Dilantik, Siap Bawa Perubahan Strategis hingga Reformasi Beradab

KAHMI Kalbar Resmi Dilantik, Siap Bawa Perubahan Strategis hingga Reformasi Beradab.

Pontianak – Pengurus Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalimantan Barat periode 2025–2030 resmi dilantik dalam sebuah acara penuh semangat dan harapan yang berlangsung di Istana Rakyat atau Pendopo Kalbar, pada Sabtu malam, 26 Juli 2025.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi KAHMI Kalbar untuk kembali menegaskan komitmen pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan umat. Acara ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, mulai dari Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Kalbar H. Ria Norsan, hingga para alumni lintas generasi HMI.

Acara pelantikan ini tak sekadar seremoni, tetapi menjadi panggung penyatuan semangat lintas generasi kader HMI. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, mengungkapkan kenangan masa mudanya sebagai kader HMI. Ia bahkan menyebut lagu-lagu perjuangan HMI bisa membuatnya meneteskan air mata karena mengingatkan perjuangan masa lalu yang penuh keterbatasan namun kaya semangat.

"Kalau saya dengar lagu-lagu perjuangan HMI, saya bisa meneteskan air mata. Karena itu mengingatkan bagaimana kami dulu berjuang dengan penuh keterbatasan," ungkapnya.

Gubernur juga mengajak seluruh alumni HMI untuk tidak sekadar bernostalgia, tetapi turut andil dalam perubahan nyata melalui aksi kolektif dan ide-ide progresif.

Selain Gubernur dan tokoh nasional, acara ini juga diwarnai dengan orasi inspiratif dari Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, yang kini menjabat sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI. Rifqi, sapaan akrabnya, mengajak seluruh kader untuk tidak melupakan akar gerakan HMI dan terus menjaga keberlangsungan kaderisasi.

“Jangan biarkan mata air pengkaderan HMI kering. Tidak pernah ada alumni jika HMI-nya mati,” ujarnya tegas.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan bidang ekonomi dan wirausaha di tubuh KAHMI yang menurutnya masih belum maksimal. Meski KAHMI memiliki banyak akademisi hebat, menurutnya jumlah wirausahawan masih tergolong minim.

“Kita ini banyak profesor, doktor, tapi minim wirausahawan. Kalau mau jadi pemimpin yang kuat, mulailah dari kemandirian ekonomi,” tambah Rifqi.

Ketua KAHMI Kalbar periode 2025–2030 yang baru saja dilantik, dr. H. Harisson, M.Kes, menyampaikan visi yang kuat dan penuh harapan. Ia menekankan bahwa pelantikannya bukan sekadar amanah jabatan, tapi tanggung jawab intelektual dan moral untuk memajukan Kalimantan Barat dan Indonesia.

“Hari ini merupakan awal dari sebuah tanggung jawab intelektual dan moral. Sebuah amanah besar untuk membawa KAHMI Kalbar agar lebih berdaya, lebih strategis, dan lebih berdampak bagi umat dan bangsa,” kata Harisson.

Dalam pidatonya, Harisson juga menyebutkan berbagai isu strategis yang akan menjadi fokus organisasi, mulai dari ketahanan pangan, kemandirian energi, penguatan pendidikan, hingga reformasi politik yang beradab. Ia ingin KAHMI menjadi motor perubahan melalui konsolidasi intelektual dan pemberdayaan ekonomi kader.

Pelantikan KAHMI Kalbar ini bukan sekadar agenda formal organisasi. Lebih dari itu, ini adalah awal dari gerakan besar yang berakar pada semangat intelektual Islam dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks lokal Kalbar, pelantikan ini diharapkan mampu membawa energi baru dalam pembangunan daerah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

Rifqi juga menitipkan pesan penting agar KAHMI tampil sebagai organisasi inklusif yang menonjolkan adab dalam berdakwah dan berorganisasi, tanpa terjebak dalam gaya konfrontatif yang tidak produktif.

Dalam pidatonya, Rifqi juga mengumumkan bahwa Majelis Nasional KAHMI akan menggelar enam silaturahmi regional di berbagai wilayah Indonesia. Kota-kota yang akan menjadi tuan rumah kegiatan ini meliputi:

• Batam

• Ibu Kota Nusantara (IKN)

• Makassar

• Ternate

• Bandung

• Semarang

Langkah ini diambil untuk memperkuat jejaring antarwilayah, memperkuat komunikasi internal, dan membangun solidaritas antaralumni HMI di seluruh Indonesia.

Pelantikan KAHMI Kalbar 2025–2030 bukan hanya tentang pergantian pengurus, tapi tentang komitmen baru dalam membawa peran strategis KAHMI sebagai rumah besar intelektual Muslim Indonesia. Dengan semangat kebersamaan, pengabdian, dan visi perubahan yang inklusif serta beradab, KAHMI Kalbar siap melangkah ke masa depan.

Buku Baru Kupas Tuntas Masalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Sering Bikin Pusing Pejabat

Robert Starling    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Buku Baru Kupas Tuntas Masalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Sering Bikin Pusing Pejabat

Buku Baru Kupas Tuntas Masalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Sering Bikin Pusing Pejabat.

PONTIANAK - Acara peluncuran dan bedah buku “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” karya Dr. Herman Hofi Munawar sukses digelar di Aming Coffee Podomoro, Pontianak, Kamis malam, 17 Juli 2025. 

Buku ini langsung mendapat apresiasi hangat dari Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang hadir bersama Sekda Provinsi Kalbar, dr. Harisson.

Gubernur Ria Norsan menyambut kehadiran buku ini sebagai angin segar di tengah banyaknya persoalan hukum yang timbul akibat lemahnya pemahaman soal proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. 

Menurutnya, buku ini bisa jadi pegangan penting agar para pejabat dan pelaksana proyek di pemerintahan tidak lagi "tersandung" aturan yang sebenarnya bisa dipahami dengan mudah.

“Pengadaan itu bukan hal yang ribet, asal kita tahu prosedurnya. Sayangnya, banyak yang tidak paham dan akhirnya kena masalah hukum. Nah, buku ini menjelaskan semuanya secara rinci dan mudah dipahami,” ujar Norsan.

Ia juga mengungkapkan, baru melihat sekilas saja sudah terasa bahwa isi buku ini ditulis dengan kedalaman ilmu dan pengalaman yang luar biasa. 

Norsan berharap buku ini jadi bacaan wajib buat siapa saja yang terlibat dalam urusan pengadaan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Penulis buku sekaligus praktisi hukum dan akademisi, Dr. Herman Hofi Munawar, menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan teknis, tapi juga menyangkut reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. 

Ia menyebut pengadaan yang amburadul bisa bikin sistem pelayanan publik ikut rusak, dan akhirnya berdampak ke semua sektor.

“Kalau tata kelola rusak, ya jangan heran kalau pelayanan publik juga ikut hancur. Karena itu, pembenahan sistem pengadaan ini sifatnya mendasar. Nggak bisa cuma tambal sulam,” jelas Herman.

Herman juga mengajak semua pihak, baik dari kalangan kampus, pemerintah, maupun swasta, untuk ikut ambil bagian dalam memperbaiki sistem yang ada. 

Ia menekankan pentingnya menggali lebih dalam regulasi yang berlaku dan bagaimana implementasinya di lapangan agar nggak cuma bagus di atas kertas tapi juga jalan nyata.

Acara bedah buku ini bukan hanya jadi ajang peluncuran karya, tapi juga membuka ruang diskusi hangat dan penuh gagasan. 

Diharapkan, kegiatan ini bisa jadi langkah awal memperkuat pemahaman hukum administrasi publik, serta mendorong terciptanya sistem pengadaan yang transparan, efisien, dan bebas dari jebakan hukum yang selama ini sering menghantui para pejabat dan pelaku proyek pemerintah.

Bantuan Beras Gratis Juni-Juli 2025 untuk Warga Kalbar Resmi Disalurkan Pemerintah, Masyarakat Diharapkan Terbantu di Tengah Tekanan Ekonomi

Saputra Berry    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Bantuan Beras Gratis Juni-Juli 2025 untuk Warga Kalbar Resmi Disalurkan Pemerintah, Masyarakat Diharapkan Terbantu di Tengah Tekanan Ekonomi

Bantuan Beras Gratis Juni-Juli 2025 untuk Warga Kalbar Resmi Disalurkan Pemerintah, Masyarakat Diharapkan Terbantu di Tengah Tekanan Ekonomi.

PONTIANAK - Pemerintah terus menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi tekanan ekonomi. 

Salah satu bentuk konkret kepedulian itu adalah penyaluran bantuan pangan berupa beras gratis kepada jutaan keluarga penerima manfaat di Kalimantan Barat untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025.

Program ini secara resmi diluncurkan di Kalbar oleh Gubernur Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., yang turut dihadiri oleh jajaran pejabat dari Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, serta perwakilan warga dari berbagai kabupaten dan kota di Kalbar.

Gubernur Norsan menegaskan bahwa sebanyak 5.865,2 ton beras akan disalurkan kepada 2.994.760 keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh 14 kabupaten dan kota. 

Bantuan ini diharapkan bisa sedikit meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama dalam situasi harga pangan yang terus berfluktuasi.

Beras yang diberikan berasal dari alokasi nasional dan menjadi bagian dari stimulus ekonomi nasional pada triwulan kedua tahun ini. 

Setiap keluarga penerima manfaat akan menerima 20 kilogram beras, yang dibagikan sekaligus dalam dua karung, masing-masing untuk bulan Juni dan Juli.

Deputi Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan amanat langsung dari pemerintah pusat. 

Penyaluran bantuan menggunakan data sosial ekonomi nasional yang juga dipakai sebagai dasar penentuan penerima bantuan program sembako dari Kementerian Sosial. 

Secara nasional, jumlah penerima bantuan pangan ini mencapai 18.277.083 keluarga.

Proses distribusi dilakukan oleh Perum Bulog, bekerja sama dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Dinas Sosial, Dinas Pangan, serta dukungan penuh dari pemerintah desa dan kelurahan. 

Kolaborasi lintas sektor ini ditujukan agar bantuan sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, secara cepat dan tepat sasaran.

Selain program bantuan beras gratis, pemerintah juga akan memperluas pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang memungkinkan masyarakat membeli beras dengan harga terjangkau sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. 

Ini menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Seluruh proses penyaluran bantuan beras ini ditargetkan selesai pada Agustus 2025, agar pelaporan dan pertanggungjawaban bisa dilakukan secara transparan dan tepat waktu.

Lewat program ini, masyarakat Kalbar mendapatkan bukti nyata bahwa negara hadir dan tidak tinggal diam. 

Harapannya, bantuan ini bukan hanya sekadar beras, tapi juga menjadi penyambung harapan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan di tengah tekanan ekonomi.

BKOW Kalimantan Barat Resmi Dilantik Gubernur Ria Norsan Siap Jadi Garda Terdepan Pemberdayaan Perempuan dan UMKM

Saputra Berry    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

BKOW Kalimantan Barat Resmi Dilantik Gubernur Ria Norsan Siap Jadi Garda Terdepan Pemberdayaan Perempuan dan UMKM

BKOW Kalimantan Barat Resmi Dilantik Gubernur Ria Norsan Siap Jadi Garda Terdepan Pemberdayaan Perempuan dan UMKM.

PONTIANAK - Kamis, 17 Juli 2025 jadi momen penting buat perempuan Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, secara resmi melantik kepengurusan baru Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) di Pendopo Gubernur Kalbar. 

Dalam acara yang penuh semangat itu, Hj. Erlinawati, S.H., M.A.P., yang juga merupakan Anggota DPD RI Dapil Kalbar, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum BKOW Kalbar.

Pelantikan ini dihadiri oleh banyak pihak penting, termasuk Forkopimda dan seluruh organisasi perempuan di Kalimantan Barat. 

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa BKOW punya peran besar dalam sejarah pergerakan perempuan di Kalbar. 

Ia mengajak BKOW untuk terus jadi kekuatan utama dalam memperkuat keluarga, serta mendorong pemberdayaan perempuan bersama berbagai organisasi perempuan lain di daerah.

"Alhamdulillah, hari ini kita telah melantik pengurus BKOW yang baru. Harapannya, BKOW bisa terus bersinergi dengan pemerintah demi pembangunan Kalimantan Barat yang lebih maju," ujar Gubernur Norsan dengan penuh optimisme.

Beliau menambahkan bahwa BKOW bukan sekadar organisasi formal, tapi juga pilar penting yang menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. 

Mulai dari pendidikan keluarga, penguatan UMKM, kerajinan lokal, sampai kegiatan keagamaan.

Ia juga berharap BKOW bisa jadi penghubung antarorganisasi perempuan se-Kalbar agar kerja sama makin solid dan berdampak besar. 

Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat peran perempuan dalam membangun daerah dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan setara gender.

Sementara itu, Hj. Erlinawati menyampaikan rasa syukurnya setelah resmi dilantik sebagai Ketua Umum BKOW Kalimantan Barat. 

Ia menegaskan bahwa BKOW siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, mitra strategis, dan instansi terkait demi menjalankan program kerja yang tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan perempuan Kalbar.

Menurut Erlinawati, tahun 2025 akan jadi awal baru bagi BKOW untuk fokus pada sektor kesehatan dan pemberdayaan pelaku UMKM yang semakin berkembang pesat. 

Dua sektor ini dipilih karena dinilai paling dekat dengan keseharian masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga.

Nggak hanya itu, BKOW juga menaruh perhatian serius pada isu-isu sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Hj. Erlinawati menegaskan bahwa mereka siap bergandengan tangan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan berbagai kasus kekerasan yang masih banyak terjadi, terutama di wilayah perbatasan.

"Angka kekerasan perempuan dan anak masih cukup tinggi, terutama di daerah perbatasan. BKOW siap turun langsung, memberikan edukasi, pelatihan, dan perlindungan agar perempuan-perempuan Kalbar bisa lebih kuat, mandiri, dan terlindungi," jelasnya.

Dengan semangat kolaboratif dan kepedulian tinggi, BKOW Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Hj. Erlinawati ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan adil gender. 

Pelantikan ini bukan hanya sekadar seremonial, tapi jadi awal dari gerakan nyata pemberdayaan perempuan di Kalimantan Barat.

Semoga ke depan, BKOW benar-benar jadi garda terdepan yang membawa perubahan positif, khususnya dalam mendukung UMKM lokal dan menangani isu-isu yang berdampak langsung pada kesejahteraan perempuan dan keluarga.

Pelayanan Publik Kalbar Kini Makin Mudah dan Cepat Gubernur Tegaskan Komitmen Demi Kepuasan Masyarakat

Saputra Berry    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Pelayanan Publik Kalbar Kini Makin Mudah dan Cepat Gubernur Tegaskan Komitmen Demi Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Publik Kalbar Kini Makin Mudah dan Cepat Gubernur Tegaskan Komitmen Demi Kepuasan Masyarakat.

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menunjukkan keseriusannya dalam membenahi layanan publik di seluruh wilayah Kalbar. 

Nggak cuma omong doang, beliau langsung turun ke lapangan bareng Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, buat ngecek langsung kondisi pelayanan publik di beberapa titik penting di Pontianak. 

Semua ini demi memastikan masyarakat dapet pelayanan yang gampang, cepat, murah, dan berkualitas.

Gubernur juga tegas banget mendorong daerah-daerah yang belum punya Mall Pelayanan Publik (MPP) buat segera bergerak. 

Kapuas Hulu udah mulai bangun MPP-nya, tapi untuk Melawi dan Sambas, masih belum ada info yang pasti. 

Harapannya, semua kabupaten/kota bisa punya MPP sendiri biar nggak ada lagi warga yang kesulitan ngurus administrasi.

Di tengah kunjungan kerja itu, tim juga mampir ke beberapa lokasi pelayanan publik seperti Samsat Pontianak di Jalan Adi Sucipto, MPP di Jalan Kapten Marsan, pelayanan SIM di Jalan R.E Martadinata, sampai ke layanan SKCK di Polresta Pontianak. 

Nggak sekadar formalitas, kehadiran mereka nunjukkin komitmen nyata pemerintah buat nyediain layanan yang makin dekat dan manusiawi ke masyarakat.

Menurut Ria Norsan, semua instansi di lingkungan pemerintah daerah emang dibentuk buat melayani masyarakat. 

Karena itu, seluruh pelayanan baik yang langsung ke masyarakat maupun nggak langsung harus bisa memenuhi harapan publik. Artinya, layanan harus cepet, tepat, murah, mudah diakses, dan tentunya punya kualitas tinggi.

Sementara itu, Wamen PAN-RB Purwadi Arianto juga kasih tanggapannya. Setelah meninjau empat tempat pelayanan publik di Pontianak, beliau bilang kalau secara umum fasilitas yang ada udah sesuai standar. Bahkan petugasnya pun dinilai ramah dan cepat tanggap. 

Harapannya, pelayanan ini terus dikembangkan ke seluruh kabupaten/kota supaya masyarakat makin puas.

Salah satu yang jadi sorotan dan dapet apresiasi adalah program bayar pajak tanpa denda dari Pemprov Kalbar. 

Program ini cukup bantu masyarakat, apalagi yang sebelumnya telat bayar pajak. 

Dengan adanya penghapusan denda, warga jadi lebih semangat buat patuh bayar pajak dan ini otomatis juga bantu naikin pendapatan daerah.

Di lapangan, suasana pelayanan publik terlihat hidup. Di Samsat Pontianak misalnya, antrian warga yang nunggu giliran cukup ramai, tapi tetap tertib dan lancar. 

Salah seorang warga bahkan sempat mengungkapkan rasa puasnya. 

Dia senang karena proses bayar pajak jadi lebih cepat dan tanpa denda. Dia pun nggak lupa ngucapin terima kasih ke Pemerintah Provinsi Kalbar, terutama ke Pak Gubernur yang udah kasih kemudahan untuk rakyatnya.

Langkah-langkah seperti ini penting banget buat bangun kepercayaan masyarakat ke pemerintah. 

Dengan pelayanan yang baik dan niat tulus dari petugas, masyarakat bisa ngerasa dihargai dan diurus dengan sepenuh hati. 

Kalimantan Barat sedang melangkah ke arah yang lebih baik, dan semuanya dimulai dari pelayanan publik yang berpihak pada rakyat.

Kalbar Bergerak Maju Demi Pelayanan Publik Lebih Manusiawi dan Bebas Ribet

Saputra Berry    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Kalbar Bergerak Maju Demi Pelayanan Publik Lebih Manusiawi dan Bebas Ribet

Kalbar Bergerak Maju Demi Pelayanan Publik Lebih Manusiawi dan Bebas Ribet.

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bareng Sekda Provinsi, dr. Harisson, baru aja hadirin pengarahan dari Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto. 

Acara ini digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, dan jadi momen penting buat ngedorong pelayanan publik di Kalbar biar makin berkualitas dan relevan sama kebutuhan masyarakat.

Gubernur Norsan ngucapin selamat datang ke Wamen yang ternyata dulu pernah bertugas di Polda Kalbar, jadi nggak asing lagi sama Bumi Khatulistiwa. 

Ia juga bilang kalau kedatangan Wamen ini bukti nyata perhatian pemerintah pusat buat mendorong perubahan nyata di daerah.

Dalam sambutannya, Norsan jelasin gimana tantangan besar yang dihadapi Kalbar. Bayangin aja, provinsi ini punya luas wilayah 147 ribu kilometer persegi lebih gede dari Pulau Jawa. 

Di dalamnya ada 14 daerah administratif yang harus dikawal pembangunan dan pelayanan publiknya, buat nyentuh lebih dari 5,6 juta jiwa penduduk. Gede banget kan?

Kalbar juga punya karakteristik unik, dikenal sebagai Provinsi Seribu Sungai karena adanya Sungai Kapuas sungai terpanjang di Indonesia. 

Selain itu, Kalbar berbatasan langsung sama Sarawak, Malaysia, dan punya lima pos lintas batas negara yang aktif dan strategis. 

Ini bikin pelayanan publik di wilayah perbatasan makin penting untuk dimaksimalkan.

Nah, sampai pertengahan tahun 2025 ini, udah ada 11 kabupaten dan kota yang berhasil bangun Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Tempat ini jadi andalan warga buat ngurus berbagai dokumen dan kebutuhan administratif secara cepat dan nyaman. 

Tapi masih ada tiga daerah yang belum punya MPP, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, dan Sambas. Gubernur janji bakal terus dorong biar ketiganya segera menyusul.

Sementara itu, WamenPAN-RB Purwadi Arianto mengingatkan pentingnya menjadikan Indeks Kinerja sebagai patokan buat evaluasi layanan. Kalau masih ada yang kurang? Ya harus cepat dibenahi. 

Soalnya, masyarakat sekarang makin cerdas dan kritis, mereka pengin dilayani dengan cepat, tepat, dan tanpa ribet.

Wamen juga tekankan pentingnya sinergi antarunit layanan dan sentralisasi pelayanan di satu lokasi kayak MPP, supaya masyarakat nggak muter-muter. 

Yang nggak kalah penting, kualitas layanan ditentukan sama petugas garis depan alias frontliner. Mereka harus ramah, responsif, bebas korupsi, dan siap bantu tanpa mikir dua kali.

Menurutnya, kalau pelayanan udah sesuai harapan cepat, tepat, dan akurat maka kepercayaan masyarakat ke pemerintah juga bakal naik. 

Inilah yang jadi kunci buat wujudkan pemerintah daerah yang dipercaya rakyatnya.

Ngomongin hasil nyata, Kalbar bukannya tanpa prestasi. Tahun 2024, ada sederet pencapaian yang patut dibanggain:

• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 87,59 (kategori baik)

• Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,26 (kategori sangat baik)

• Pelayanan Ramah Kelompok Rentan: 72,01 (kategori baik)

• Kepatuhan Pelayanan Publik: Peringkat 7 nasional dengan skor 95,65

• Reformasi Birokrasi: Nilai 86,79 (terbaik di Kalimantan)

• WTP dari BPK: 6 tahun berturut-turut

• Nilai SAKIP: 71,54 (kategori BB)

• Indeks Pencegahan Korupsi: Peringkat 3 nasional dengan nilai 98

• Indeks SPBE: 3,58 (kategori sangat baik)

Tapi emang masih ada PR juga. Beberapa kabupaten/kota punya skor IPP yang belum merata. 

Ada delapan daerah dengan kategori sangat baik, dua kategori baik, tiga kategori baik dengan catatan, dan satu yang masih di kategori cukup. Ini jadi tantangan buat nyamain standar pelayanan di semua wilayah Kalbar.

Kalau dilihat dari penilaian kepatuhan, delapan daerah udah masuk zona hijau dengan kualitas pelayanan terbaik. 

Tapi enam lainnya masih harus kerja keras buat naik level.

Intinya, semua pihak harus jalan bareng pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat biar pelayanan publik di Kalbar makin gampang, transparan, dan manusiawi. 

Karena pelayanan publik bukan cuma soal administrasi, tapi juga tentang kepercayaan dan kepuasan rakyat.

Menembak Bukan Sekadar Hobi: Semangat Gubernur Kalbar Dukung Olahraga yang Penuh Fokus dan Keberanian

Ria Sartika    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Menembak Bukan Sekadar Hobi: Semangat Gubernur Kalbar Dukung Olahraga yang Penuh Fokus dan Keberanian

Menembak Bukan Sekadar Hobi: Semangat Gubernur Kalbar Dukung Olahraga yang Penuh Fokus dan Keberanian.

PONTIANAK - Olahraga menembak mungkin belum sepopuler sepak bola atau bulu tangkis, tapi jangan salah, olahraga ini punya daya tarik tersendiri. 

Tak hanya butuh kekuatan fisik, menembak juga menuntut konsentrasi tinggi, kesabaran, dan kedisiplinan. 

Inilah yang disoroti oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., saat menghadiri perlombaan menembak di Lapangan Tembak Pistol Indoor Rahmat, Kodam XII/Tanjungpura pada Rabu, 16 Juli 2025.

Perlombaan ini diadakan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kodam XII/Tanjungpura dan turut dihadiri oleh unsur Forkompimda Kalimantan Barat serta Bupati Kubu Raya, Sujiwo. 

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembuktian bahwa olahraga menembak punya tempat tersendiri di hati masyarakat Kalbar.

Menembak: Olahraga Penuh Konsentrasi dan Tanggung Jawab

Dalam sambutannya, Gubernur Norsan menyampaikan bahwa menembak adalah olahraga yang belum banyak diminati masyarakat umum. 

Padahal, olahraga ini sangat menantang dan membentuk karakter, terutama dalam hal fokus, ketelitian, dan kestabilan emosi.

"Olahraga ini sangat bergantung pada kekuatan tubuh bagian atas dan kemampuan berkonsentrasi. Karena itu, olahraga menembak sangat bagus untuk melatih kontrol diri dan kedewasaan," ujar Gubernur Norsan.

Ia juga menekankan bahwa karena alat yang digunakan tergolong berbahaya, maka olahraga ini membutuhkan sikap yang dewasa dan tanggung jawab tinggi. 

Tak hanya itu, latihan yang konsisten serta hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar juga sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan bersama.

Menembak untuk Semua, Bukan Cuma Atlet Profesional

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung kegiatan seperti ini. 

Menurut Gubernur Norsan, lomba menembak bukan hanya untuk mencari juara, tapi juga untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya olahraga ini.

"Event seperti ini bukan hanya meningkatkan prestasi para atlet dan klub menembak, tapi juga menjadi sarana agar masyarakat makin akrab dengan olahraga menembak," tambahnya.

Ia berharap, ke depan makin banyak generasi muda yang tertarik untuk menekuni cabang olahraga ini. 

Bukan hanya karena potensi prestasi, tetapi juga karena nilai-nilai positif yang bisa dibentuk dari latihan menembak seperti fokus, tanggung jawab, dan ketepatan dalam bertindak.

Dari Kalbar untuk Indonesia, Bahkan Dunia

Kalbar sendiri sudah membuktikan bahwa potensi atlet menembaknya tak bisa dipandang sebelah mata. 

Pada PON XX Papua tahun 2021, atlet Andrean berhasil membawa pulang medali perunggu. 

Sementara itu, di ajang Kasau Cup 2023, atlet muda Muhammad Arvin Rajendra Hafizh sukses merebut Juara 1 kategori Junior Production Division dan Juara 2 kategori Grade C Production.

Prestasi ini jadi bukti bahwa Kalbar memiliki generasi berbakat di dunia olahraga menembak. 

Dan ajang seperti HUT Kodam XII/Tanjungpura ini adalah panggung yang tepat untuk menggali lebih banyak bakat baru.

Menyatukan Prestasi dan Persaudaraan

Lebih dari sekadar kompetisi, Gubernur Norsan melihat lomba menembak ini sebagai ajang untuk mempererat kebersamaan antaranggota komunitas menembak, serta membangun kerja sama yang positif antara pemerintah, TNI, dan masyarakat.

"Selain mengejar prestasi, ajang ini juga jadi momen penting untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan. Ini bagian dari dukungan masyarakat terhadap pembangunan dunia olahraga, baik di tingkat daerah maupun nasional," ungkapnya.

Harapan untuk Masa Depan Olahraga Menembak di Kalbar

Menutup sambutannya, Gubernur Norsan berharap agar perlombaan ini menjadi momentum untuk membangun masa depan olahraga menembak di Kalimantan Barat. 

Ia ingin agar olahraga ini bisa tumbuh menjadi bagian dari industri olahraga daerah yang berkontribusi besar bagi Indonesia.

"Perlombaan ini harus kita jadikan titik awal untuk membangun prestasi yang lebih tinggi. Bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional. Kalbar punya potensi dan semangat untuk menjadi bagian dari panggung dunia," pungkasnya.

Jaga Kalbar dari Hoaks! Gubernur Ria Norsan Ajak Warga Bijak Konsumsi Media dan Dukung Siaran Berkualitas

Redaksi    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Jaga Kalbar dari Hoaks! Gubernur Ria Norsan Ajak Warga Bijak Konsumsi Media dan Dukung Siaran Berkualitas

Jaga Kalbar dari Hoaks! Gubernur Ria Norsan Ajak Warga Bijak Konsumsi Media dan Dukung Siaran Berkualitas.

PONTIANAK - Di tengah derasnya arus informasi digital yang datang tanpa henti, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., mengingatkan pentingnya menyaring informasi yang kita konsumsi. 

Momen ini ia sampaikan saat membuka secara resmi KPID Awards 2025 yang berlangsung meriah di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar pada Rabu, 16 Juli 2025.

Acara ini menjadi ajang apresiasi bagi lembaga penyiaran yang telah bekerja keras menyuguhkan konten berkualitas bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga edukatif dan membangun. 

Di hadapan para tamu undangan, tokoh media, dan masyarakat umum, Gubernur menekankan betapa pentingnya menjaga ruang informasi publik dari tayangan yang merusak dan menyesatkan.

Media Bukan Sekadar Hiburan, Tapi Alat Pencerah Bangsa

Dalam sambutannya, Ria Norsan mengingatkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat memiliki tugas mulia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

Sebagai lembaga independen, KPID ditugaskan untuk memastikan siaran radio dan televisi berjalan sehat, beretika, dan berkualitas.

“Jangan pikir tugas KPID cuma kasih sanksi. Justru mereka juga punya peran penting untuk memberi penghargaan kepada program-program yang bagus. 

Ini bentuk dorongan supaya media terus berinovasi dan menyuguhkan tayangan yang mendidik serta menyenangkan,” kata Norsan dengan penuh semangat.

Tantangan Media Sosial: Informasi Bebas Tanpa Filter

Gubernur juga menyoroti perbedaan besar antara media konvensional seperti televisi dan radio, dibandingkan media sosial yang saat ini bebas berkembang tanpa batas.

“TV dan radio masih terkelola dengan baik, ada regulasi dan diawasi. Tapi beda cerita dengan media sosial. Banyak yang tidak diawasi dan mudah sekali menyebarkan hoaks, bahkan fitnah,” ujarnya.

Menurutnya, kita semua—baik pemerintah, lembaga penyiaran, maupun masyarakat—punya tanggung jawab bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.

Edukasi Publik Lewat Media, Bukan Provokasi

Ria Norsan berharap, media massa bisa lebih memfokuskan diri menjadi sumber informasi yang akurat, tidak hanya cepat. 

Apalagi saat ini masyarakat Kalbar sangat membutuhkan informasi yang membangun, khususnya mengenai perkembangan daerahnya sendiri.

“Media itu harus jadi sumber edukasi, bukan provokasi. Kita ingin warga Kalbar tahu apa yang terjadi di daerahnya secara jernih dan benar. Baik lewat TV, radio, maupun media cetak,” ujarnya dalam sesi wawancara terpisah.

Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial

Di akhir pidatonya, Gubernur Kalbar juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial.

“Teknologi itu seperti pisau. Bisa bermanfaat kalau dipakai dengan benar, tapi bisa juga melukai kalau digunakan sembarangan. Saya minta warga Kalbar agar lebih hati-hati dan pintar menyaring informasi. Jangan mudah percaya, jangan langsung sebarkan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya literasi digital, agar ke depan Indonesia bisa terhindar dari banjir berita bohong dan konten negatif.

“Kalau kita semua bisa bijak bermedia sosial, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga ikut menjaga masa depan bangsa,” tambahnya.

KPID Awards 2025: Lebih dari Sekadar Penghargaan

Opening KPID Awards 2025 ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah simbol bahwa penyiaran di Kalimantan Barat sedang menuju arah yang lebih positif. 

Penghargaan ini menjadi bentuk motivasi nyata bagi insan media untuk terus berkarya dan menghadirkan siaran yang cerdas serta mencerahkan.

KPID sendiri tak hanya bertugas mengawasi, tapi juga mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi dalam penyiaran. 

Maka, dengan hadirnya penghargaan ini, diharapkan media akan semakin terdorong untuk bersaing secara sehat dalam menyuguhkan konten-konten bermutu.

Sinergi antara pemerintah, KPID, lembaga penyiaran, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan produktif. 

Bukan hanya menghibur, tapi juga membangun karakter dan wawasan publik.

Gubernur Kalimantan Barat, melalui komitmennya di KPID Awards 2025, telah menegaskan bahwa era sekarang bukan hanya soal siapa yang paling cepat menyebar berita, tetapi siapa yang paling bisa dipercaya.

Mari bersama-sama kita jaga Kalbar dari hoaks dan disinformasi. Dukung siaran berkualitas, konsumsi informasi dengan bijak, dan mari bangun ruang digital yang positif, demi Kalimantan Barat yang lebih cerdas, sehat, dan berbudaya.

Operasi Patuh Kapuas 2025 Resmi Digelar, Gubernur Dukung Penuh Penertiban Pajak dan Tertib Lalu Lintas

Redaksi    Selasa, Juli 15, 2025    Comment   

Operasi Patuh Kapuas 2025 Resmi Digelar, Gubernur Dukung Penuh Penertiban Pajak dan Tertib Lalu Lintas

Operasi Patuh Kapuas 2025 Resmi Digelar, Gubernur Dukung Penuh Penertiban Pajak dan Tertib Lalu Lintas.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Polda Kalbar resmi meluncurkan Operasi Patuh Kapuas 2025 mulai Senin, 14 Juli 2025. Operasi yang akan berlangsung selama 14 hari ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas sekaligus mendorong masyarakat lebih taat terhadap kewajiban hukum, termasuk membayar pajak kendaraan.

Apel gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto dan dihadiri oleh Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH. di Lapangan Jananuraga, Pontianak.

Fokus Operasi: Edukasi, Pelayanan, dan Penegakan Hukum

Kapolda Kalbar menjelaskan bahwa Operasi Patuh Kapuas bukan sekadar razia lalu lintas, tetapi juga menjadi momen edukasi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan. Tak hanya itu, Polda Kalbar juga menggandeng Bapenda, Jasa Raharja, dan instansi terkait lainnya untuk menyediakan layanan di tempat seperti perpanjangan SIM dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Penindakan bukan satu-satunya tujuan, kita utamakan edukasi dan pelayanan. Kalau ada yang pajaknya mati atau SIM-nya kadaluarsa, langsung bisa dibantu di tempat,” ujar Kapolda dengan tegas tapi tetap humanis.

Sasar Lokasi Rawan dan Waktu Rawan Kecelakaan

Kapolda menambahkan bahwa operasi ini akan difokuskan di lokasi rawan kecelakaan dan waktu-waktu yang rawan pelanggaran, seperti malam hari dan akhir pekan, untuk mencegah aksi balap liar (trek-trekan) yang meresahkan warga.

Bahkan, area yang sulit dijangkau sinyal komunikasi atau blank spot juga akan dipantau ketat demi percepatan respon saat terjadi kecelakaan.

Kendaraan Bodong Akan Ditindak Tegas

Dalam Operasi Patuh Kapuas 2025, kendaraan bodong atau tanpa surat-surat resmi akan langsung diproses secara hukum. Penegakan ini berlaku untuk semua pihak, tanpa terkecuali, termasuk anggota kepolisian.

Pemprov Kalbar Beri Diskon Pajak Hingga 50 Persen

Gubernur Ria Norsan mendukung penuh langkah Polda Kalbar dalam operasi ini. Beliau menekankan pentingnya masyarakat untuk mengurus kembali STNK dan BPKB yang sudah tidak berlaku.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan potongan denda pajak kendaraan bermotor hingga 50 persen. Diskon ini berlaku sejak 30 Juni hingga 20 Desember 2025, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 26 Tahun 2025.

Rincian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor:

✅ Diskon 5% untuk wajib pajak yang taat dan membayar sebelum jatuh tempo
✅ Diskon 25% untuk kendaraan yang menunggak pajak selama 4 tahun
✅ Diskon 40% untuk tunggakan pajak selama 5 tahun
✅ Diskon 50% untuk kendaraan luar daerah yang mutasi ke plat Kalbar
✅ Pembebasan denda keterlambatan
✅ Bebas pajak progresif untuk kendaraan ke-2 dan seterusnya
✅ Gratis BBNKB kedua
✅ Penghapusan denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya

Gubernur pun mengajak seluruh masyarakat Kalbar untuk memanfaatkan momen ini sebaik mungkin, baik untuk memperbarui dokumen kendaraan maupun memanfaatkan potongan pajak.

“Kebijakan ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tingginya biaya hidup. Jadi, ayo segera urus pajak kendaraan kamu,” ujar Gubernur dengan semangat.

Bundo Kanduang Resmi Dikukuhkan di Kalimantan Barat, Gubernur Norsan Ajak Bersinergi Bangun Daerah

Redaksi    Selasa, Juli 15, 2025    Comment   

Bundo Kanduang Resmi Dikukuhkan di Kalimantan Barat, Gubernur Norsan Ajak Bersinergi Bangun Daerah

Bundo Kanduang Resmi Dikukuhkan di Kalimantan Barat, Gubernur Norsan Ajak Bersinergi Bangun Daerah.

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama istri sekaligus Ketua TP PKK Kalbar, Hj. Erlina, hadir dalam acara pengukuhan Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau dari 9 kabupaten/kota se-Kalbar untuk masa bakti 2025–2029. Kegiatan ini digelar di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Minggu (13 Juli 2025) dan menjadi momen penting dalam memperkuat peran perempuan dalam pelestarian budaya dan pembangunan sosial di Kalbar.

Dalam sambutannya, Gubernur Norsan memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik. Ia juga menyampaikan harapan besar agar Bundo Kanduang mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai budaya Minangkabau sekaligus turut ambil bagian dalam berbagai program pembangunan daerah.

“Selamat kepada pengurus baru Bundo Kanduang Minangkabau Kalbar. Semoga bisa menjalankan amanah dengan baik dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Jaga nama baik organisasi, tidak hanya di Kalimantan Barat, tapi juga di tingkat nasional,” ujar Norsan.

Bundo Kanduang: Pilar Budaya yang Punya Banyak Peran

Dalam adat Minangkabau, Bundo Kanduang bukan hanya sebutan, tetapi simbol kebijaksanaan perempuan sebagai penjaga nilai budaya, moral, dan adat istiadat. Norsan menekankan bahwa peran perempuan khususnya para Bundo Kanduang sangat relevan dalam mendukung visi Kalbar yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.

Ia menjelaskan lebih lanjut, perempuan bisa menjadi motor penggerak perubahan, mulai dari:

• Membangun karakter generasi muda melalui pendidikan nilai-nilai moral dan keagamaan di rumah.

• Mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga, terutama melalui pengembangan UMKM.

• Menjadi pelopor pelestarian lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah hingga menjaga hutan dan sungai agar tetap bersih dan lestari.

Sinergi Pemerintah dan Bundo Kanduang Jadi Kunci

Gubernur Norsan juga menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka untuk berdialog dan berkolaborasi dengan organisasi seperti Bundo Kanduang. Ia berharap organisasi ini bukan hanya menjadi tempat silaturahmi, tapi juga ruang untuk ide-ide inovatif dan aksi nyata di masyarakat.

“Mari jadikan Bundo Kanduang sebagai rumah bersama untuk berdiskusi dan berkarya. Kalau ada hal yang perlu dibicarakan, jangan sungkan. Saya senang dikritik selama itu membangun,” tambahnya dengan semangat.

Apresiasi dari Pimpinan Pusat Bundo Kanduang

Pimpinan Pusat Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau, Puti Reno Raudha Thaib, yang hadir langsung dalam acara tersebut, menyampaikan rasa bangganya atas semangat para perempuan Minang di Kalbar. Ia mengatakan bahwa meskipun organisasi ini masih tergolong baru, tapi sudah banyak berkontribusi dalam kegiatan sosial.

“Alhamdulillah, meski baru terbentuk, Bundo Kanduang Kalbar sudah aktif di berbagai kegiatan. Semoga ke depannya makin berkembang dan memberi manfaat yang lebih luas,” kata Puti Reno.

Ia juga menegaskan bahwa organisasi ini murni berjalan dari swadaya masyarakat, tanpa mengandalkan dana besar. Kebersamaan dan kekompakan adalah kekuatan utama.

9 Kabupaten/Kota Resmi Miliki Pengurus

Dalam acara tersebut, pengurus Bundo Kanduang dikukuhkan dari sembilan wilayah, yaitu:

• Kota Pontianak

• Kabupaten Kubu Raya

• Kabupaten Ketapang

• Kota Singkawang

• Kabupaten Sambas

• Kabupaten Mempawah

• Kabupaten Sekadau

• Kabupaten Sanggau

• Kabupaten Sintang

Puti Reno juga berharap Gubernur dan Ketua TP PKK Kalbar bersedia menjadi pelindung dan pembina agar keberadaan Bundo Kanduang di Kalimantan Barat terus eksis dan berdaya guna.

Sinergi Jawa Timur dan Kalimantan Barat Kian Erat, Pagar Jati Resmi Dilantik dan Siap Dukung Pembangunan Daerah

Redaksi    Selasa, Juli 15, 2025    Comment   

Sinergi Jawa Timur dan Kalimantan Barat Kian Erat, Pagar Jati Resmi Dilantik dan Siap Dukung Pembangunan Daerah

Sinergi Jawa Timur dan Kalimantan Barat Kian Erat, Pagar Jati Resmi Dilantik dan Siap Dukung Pembangunan Daerah.

PONTIANAK - Kalbar lagi hangat-hangatnya nih, guys! Soalnya, Jumat malam 11 Juli 2025 kemarin, Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan resmi melantik jajaran Pengurus Paguyuban Arek Jawa Timur alias Pagar Jati untuk periode 2025–2030. Acaranya digelar megah di Istana Rakyat alias Pendopo Kalbar.

Yang bikin tambah spesial, acara ini juga dihadiri tokoh-tokoh penting. Ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bareng sang istri, Arumi Bachsin, terus ada juga Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Sekda Provinsi Kalbar dr. Harisson, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dan tentunya para tokoh lintas etnis yang datang meramaikan.

Di momen pelantikan itu, Machrus Effendy dikukuhkan sebagai Ketua Pagar Jati Kalbar. Gubernur Norsan berharap, kehadiran Pagar Jati bisa jadi motor penggerak pembangunan di Kalimantan Barat.

“Saya berharap Pagar Jati bisa kerja maksimal, bukan cuma buat organisasinya sendiri, tapi juga ikut bangun Kalbar bareng Pemprov. Kita butuh sinergi,” ujar Gubernur Norsan.

Lebih lanjut, Gubernur Norsan juga menekankan pentingnya membangun hubungan saling menguntungkan antara Jawa Timur dan Kalbar. Misalnya, dalam sektor perdagangan. Jawa Timur punya kelebihan produksi beras, sedangkan Kalbar punya kelebihan di sektor minyak sawit mentah (CPO). Jadi bisa saling isi, kan?

“Kalau Jatim lagi kekurangan minyak goreng, kita bisa kirim CPOnya dari sini. Sebaliknya, kita juga bisa datangkan beras dari sana. Saling bantu, saling untung,” jelasnya.

Wagub Emil Dardak nggak kalah antusias. Menurutnya, hubungan erat antara Jatim dan Kalbar bisa jadi peluang besar. Terlebih lagi, jumlah penduduk Jawa Timur yang mencapai 42 juta jiwa bisa jadi potensi pasar yang luar biasa, sementara Kalbar punya lahan luas dan kekayaan alam yang nggak kalah menjanjikan.

“Kalbar ini provinsi strategis, posisinya dekat dengan Selat Malaka, bahkan jadi jalur penghubung ke Samudera Pasifik. Ini alasan kenapa pelabuhan internasional dan smelter untuk pengolahan bauksit harus terus dikembangkan,” terang Emil.

Emil juga memuji kebijakan hilirisasi yang diterapkan di Kalbar, terutama di sektor pertambangan. Ia menyebut, lebih dari 20 komoditas jadi prioritas untuk diproses di dalam negeri, bukan cuma diekspor dalam bentuk mentah.

“Presiden RI bahkan menaruh perhatian khusus ke Kalbar, terutama soal bauksit. Nah, kalau udah diolah jadi alumina di Kalbar, baru deh nanti bisa dibikin produk lanjutannya di Jatim. Jadi nilai tambah utamanya tetap di Kalbar,” tegasnya.

Emil juga menekankan pentingnya prinsip pembangunan yang Indonesia-sentris, bukan lagi Jawa-sentris. Jadi, Kalimantan Barat pun punya porsi penting dalam roadmap pembangunan nasional ke depan.

Di akhir sambutannya, Emil berharap Pagar Jati bisa jadi jembatan yang memperkuat persaudaraan antara dua provinsi besar ini.

“Kita udah nggak bisa lagi kirim barang mentah ke luar daerah. Sekarang waktunya Kalbar jadi pusat nilai tambah. Semoga Pagar Jati bisa jadi pelopor persahabatan dan kerjasama yang solid antara Kalbar dan Jatim,” tutupnya.

Kedatangan Jamaah Haji Terakhir Kalbar Disambut Hangat Gubernur Ria Norsan di Pontianak

Redaksi    Selasa, Juli 15, 2025    Comment   

Kedatangan Jamaah Haji Terakhir Kalbar Disambut Hangat Gubernur Ria Norsan di Pontianak

Kedatangan Jamaah Haji Terakhir Kalbar Disambut Hangat Gubernur Ria Norsan di Pontianak.

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyambut langsung kepulangan jamaah haji kloter terakhir dari provinsinya pada Jumat, 11 Juli 2025, di Asrama Haji Pontianak, Jalan Sutoyo. Kloter 27 ini terdiri dari 190 orang yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu (132 orang) dan Kabupaten Bengkayang (58 orang).

Dalam sambutannya yang penuh hangat dan haru, Gubernur Ria Norsan mengucapkan selamat datang kepada para jamaah. Ia berharap seluruh jamaah haji dari Kalbar bisa meraih predikat haji mabrur yang menjadi impian setiap umat Muslim.

“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kalimantan Barat, kami ucapkan selamat datang kembali di tanah air. Semoga semua membawa pulang predikat haji dan hajjah yang mabrur,” ujarnya.

Menurut Norsan, haji yang mabrur adalah haji yang diterima Allah dan balasannya tiada lain selain surga. Ia menegaskan, perjalanan spiritual selama kurang lebih 40 hari itu bukan sekadar gelar, tapi harus benar-benar membawa perubahan dalam hidup.

“Yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, semoga setelah haji ini jadi rajin sholat lima waktu, ditambah tahajud, sholat fajar, dan tobat juga rutin. Itu tandanya hablum minallah-nya meningkat,” tambahnya.

Selain hubungan dengan Allah, Norsan juga mengingatkan soal hablum minannas alias hubungan sosial. Menurutnya, haji yang mabrur juga tercermin dari sikap sosial yang makin baik—lebih dermawan, lebih peduli, dan makin dekat dengan masyarakat.

Tak lupa, ia mengingatkan kepada para jamaah yang masih merasa kurang sehat, terutama yang batuk-batuk, agar menjaga jarak dulu dengan keluarga untuk sementara waktu demi keselamatan bersama.

“Kalau masih batuk, tolong dikurangi dulu interaksi dengan keluarga. Pakai masker, istirahat cukup. Jangan sampai justru nularin ke orang rumah,” pesannya bijak.

Acara penyambutan ini juga dihadiri sejumlah pejabat, mulai dari Wakil Bupati Kapuas Hulu, perwakilan Bupati Bengkayang, anggota DPRD, hingga petugas haji dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat.

Untuk diketahui, jamaah haji asal Kalimantan Barat tahun ini tergabung dalam enam kelompok terbang: kloter 21, 22, 23, 25, 26, dan 27. Mereka mulai kembali ke Pontianak dari Embarkasi Batam sejak 6 Juli hingga 11 Juli 2025. Total keseluruhan jamaah haji Kalbar tahun ini mencapai 2.515 orang.

Gubernur Kalbar Terima Audiensi PGRI: Usulan Bunda Guru dan Peringatan Hari Guru 2025 Diangkat

Ria Sartika    Kamis, Juli 03, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar Terima Audiensi PGRI: Usulan Bunda Guru dan Peringatan Hari Guru 2025 Diangkat

Gubernur Kalbar Terima Audiensi PGRI: Usulan Bunda Guru dan Peringatan Hari Guru 2025 Diangkat.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H, menerima audiensi dari Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalimantan Barat, Muhammad Firdaus, M.Pd, bersama jajaran, di ruang kerja Gubernur Kalbar, Rabu (2/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua PGRI Kalbar menyampaikan beberapa usulan penting. Salah satunya adalah mengusulkan Hj. Erlina untuk menjadi Bunda Guru Kalimantan Barat, yang nantinya akan dilantik oleh Bunda Guru Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Menariknya, pelantikan Bunda Guru Kalbar direncanakan akan dilakukan oleh Ibu Titiek Soeharto, selaku Bunda Guru Pusat.

Selain itu, PGRI Kalbar juga mengajukan permohonan agar Peringatan Hari Guru tahun 2025 bisa diselenggarakan di halaman Kantor Gubernur Kalbar pada bulan November mendatang. Hal ini diharapkan bisa menjadi momen besar bagi seluruh tenaga pendidik di wilayah tersebut.

Muhammad Firdaus juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalbar atas pelantikan ASN PPPK, khususnya tenaga guru, yang telah dilakukan sebelumnya. Menurutnya, hal ini sangat penting agar para guru yang telah ditempatkan bisa bekerja dengan lebih maksimal.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyambut baik dan menyarankan agar proses pengajuan dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur.

“Mengingat Bunda Guru Pusat adalah Ibu Titiek Soeharto, dan kami sama-sama ‘Anak Kolong’ (putra-putri TNI), mudah-mudahan beliau bisa hadir saat pelantikan Bunda Guru Kalbar nanti,” ujarnya.

Terkait permohonan tempat untuk Hari Guru, Gubernur juga menyetujui pelaksanaannya di halaman kantor gubernur. Ia meminta PGRI Kalbar mengajukan surat atau proposal resmi agar bisa diproses oleh instansi terkait.

Tidak hanya itu, Gubernur Ria Norsan juga merespons isu guru honorer yang saat ini masih dibiayai melalui dana BOS. Ia mengatakan, penggunaan dana BOS untuk membayar gaji guru ke depannya kemungkinan tidak diperbolehkan lagi, sehingga akan dicari solusi terbaik bersama PGRI.

“Pihak PGRI diharapkan bisa mendata guru-guru honorer tersebut. Nantinya kita akan carikan solusi agar mereka tetap bisa bekerja dan mendapat haknya dengan baik,” tambahnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif dalam membangun sinergi antara pemerintah provinsi dengan PGRI untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat.

Komisi Informasi Kalbar Resmi Luncurkan Monev 2025, Gubernur: Keterbukaan Informasi Adalah Pondasi Demokrasi

Ria Sartika    Kamis, Juli 03, 2025    Comment   

Komisi Informasi Kalbar Resmi Luncurkan Monev 2025, Gubernur: Keterbukaan Informasi Adalah Pondasi Demokrasi

Komisi Informasi Kalbar Resmi Luncurkan Monev 2025, Gubernur: Keterbukaan Informasi Adalah Pondasi Demokrasi.

Pontianak – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat secara resmi meluncurkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Rabu (2/7/2025), di Ruang Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar. Program ini merupakan agenda tahunan untuk menilai sejauh mana badan publik di Kalbar mematuhi prinsip keterbukaan informasi.

Tahun ini, sebanyak 168 badan publik menjadi peserta, mulai dari OPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa, hingga BUMD dan lembaga legislatif.

Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi demokrasi.

“Transparansi adalah bentuk akuntabilitas. Pemerintahan yang baik hanya bisa berjalan jika rakyat tahu, jika informasi mudah diakses, dan jika birokrasi membuka pintunya untuk diawasi,” tegas Norsan.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan PPID hingga ke tingkat desa, bukan hanya untuk mengejar prestasi, tetapi sebagai bagian dari budaya kerja yang transparan.

Penilaian Lewat Aplikasi Digital dan Lima Indikator

Ketua Komisi Informasi Kalbar, M. Darusalam, menjelaskan bahwa Monev 2025 akan mengacu pada Perki No. 1 Tahun 2022 dan dilakukan secara digital lewat aplikasi E-Monev. Penilaian mencakup lima indikator utama:

1. Sarana dan prasarana digital

2. Kualitas informasi

3. Jenis informasi

4. Komitmen organisasi

5. Inovasi dan strategi layanan

Nilai tambahan diberikan jika pimpinan badan publik hadir langsung atau menyampaikan video pemaparan, yang dinilai sebagai bukti nyata kepemimpinan.

“Kalau kepala OPD-nya yang menyampaikan langsung, nilainya bisa 50% lebih tinggi,” ungkap Darusalam.

Meski Kalbar mencetak nilai IKIP 2024 sebesar 81,97 poin (peringkat 6 nasional), tantangan tetap ada. Dari 193 peserta tahun lalu, 57 badan publik dinyatakan tidak informatif.

“Kalau hampir 30% peserta berstatus tidak informatif, maka ini jadi PR besar untuk kita,” tambah Darusalam.

Monev 2025 Dibagi Tujuh Tahap, Puncaknya 24 Oktober

Monev akan berlangsung dalam tujuh tahap, termasuk sosialisasi, pengisian kuesioner, verifikasi data, hingga presentasi langsung. Malam puncak penghargaan dijadwalkan pada 24 Oktober 2025.

M. Reinardo Sinaga (Edho Sinaga), Wakil Ketua KI Kalbar sekaligus Koordinator Monev, menjelaskan beberapa perubahan signifikan:

• Pertanyaan SAQ disederhanakan

• Hanya 10 terbaik dari 6 kategori yang akan mendapat plakat

• Website komisiinformasikalbar.or.id menyediakan SAQ untuk diunduh sebelum Bimtek (9–10 Juli)

Ia menekankan bahwa Dinas Pendidikan, Bappeda, dan RSUD di tiap kabupaten/kota wajib ikut serta sebagai peserta karena berhubungan langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Semua hasil Monev akan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dan media sosial. Pemenang juga akan diumumkan secara resmi dan mendapatkan penghargaan sebagai badan publik paling informatif.

Gubernur Ria Norsan berharap budaya keterbukaan tidak berhenti di atas kertas.

“Keterbukaan harus menjadi kebiasaan, bukan kewajiban. Pemerintah hadir untuk masyarakat. Jangan biarkan masyarakat menunggu jawaban yang tidak pernah datang,” tutupnya.

1.220 ASN PPPK Kalbar Resmi Dilantik, Gubernur Ria Norsan Tekankan Integritas dan Pelayanan Masyarakat

Ria Sartika    Kamis, Juli 03, 2025    Comment   

1.220 ASN PPPK Kalbar Resmi Dilantik, Gubernur Ria Norsan Tekankan Integritas dan Pelayanan Masyarakat

1.220 ASN PPPK Kalbar Resmi Dilantik, Gubernur Ria Norsan Tekankan Integritas dan Pelayanan Masyarakat.

Pontianak – Sebanyak 1.220 Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) resmi dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Ria Norsan, MM, MH, pada Selasa, 1 Juli 2025, di Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalbar. Pelantikan ini merupakan bagian dari formasi tahap pertama Tahun 2024.

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa pelantikan tahap kedua juga akan segera menyusul setelah proses administrasi selesai.

“Tahap kedua masih dalam proses administrasi. Nantinya jika sudah selesai akan langsung kita lantik juga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ria Norsan menegaskan pentingnya peran ASN PPPK sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar bekerja formalitas.

“Layani masyarakat dengan baik. Kita ini ASN adalah pelayan masyarakat, jadi tugas utamanya adalah mengabdi kepada masyarakat,” ujarnya.

Pesan Tegas: Zero Toleransi untuk Narkoba dan Asusila

Gubernur juga mengingatkan bahwa ada dua jenis pelanggaran yang tidak akan ditoleransi di lingkungan ASN Pemprov Kalbar, yaitu penyalahgunaan narkoba dan perilaku asusila.

“Saya tegaskan, saya tidak akan mentoleransi dua pelanggaran itu. Yang pertama adalah narkoba dan yang kedua masalah asusila,” tegasnya.

Salah satu ASN PPPK yang dilantik, Ade Septian dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kalbar, menyampaikan rasa syukur dan semangat barunya.

“Saya sangat senang dan berterima kasih kepada Bapak Gubernur Kalbar serta seluruh pihak yang mendukung pelantikan ini,” katanya.

Ade juga berharap bisa membawa semangat baru serta menghadirkan berbagai inovasi dalam program kerja ke depan.

Dengan pelantikan ini, diharapkan ASN PPPK Kalbar dapat memberikan kontribusi nyata dan berkinerja baik dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik di seluruh wilayah Kalbar.

Pemprov Kalbar Gandeng Jerman untuk Turunkan Emisi, Siap Jadi Contoh Nasional!

Ria Sartika    Kamis, Juni 26, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar Gandeng Jerman untuk Turunkan Emisi, Siap Jadi Contoh Nasional!

Pemprov Kalbar Gandeng Jerman untuk Turunkan Emisi, Siap Jadi Contoh Nasional!.

Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi isu perubahan iklim. Salah satu langkah strategisnya adalah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman melalui skema Green Climate Fund (GCF) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian hutan.

Pertemuan terbaru antara Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dengan perwakilan Kedutaan Besar Jerman, menjadi momentum penting untuk memantapkan kolaborasi internasional dalam bidang lingkungan hidup. Dalam pertemuan tersebut, Penasihat Kedubes Jerman untuk Indonesia, Oliver Hope, menegaskan bahwa dukungan ini merupakan lanjutan dari inisiatif Kalbar sendiri.

“Program ini merupakan hasil inisiatif Kalimantan Barat. Kami dari Jerman hadir sebagai mitra untuk mendukung penuh implementasinya,” ujar Oliver saat audiensi di ruang kerja Gubernur, Kamis (18/6/2025).

Dukungan Konkret dari Jerman Lewat GCF

Jerman, melalui Green Climate Fund dan Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), berkomitmen memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk dana maupun teknis. Menariknya, sebagian besar pendanaan GCF berasal dari Jerman.

Total hibah yang dikucurkan mencapai Rp1 triliun atau setara 59,5 juta Euro, yang akan dimanfaatkan untuk:

• Program pengelolaan hutan berkelanjutan

• Konservasi alam

• Pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan

Menurut Oliver, fokus utama kerja sama ini bukan hanya soal menurunkan karbon, tetapi membangun sistem dan kapasitas kelembagaan yang kuat. Dengan begitu, Kalimantan Barat akan siap menjalankan program jangka panjang yang terukur dan berkelanjutan.

Kalbar Siap Jadi Provinsi Percontohan

Gubernur Ria Norsan menyambut baik dukungan yang diberikan Pemerintah Jerman. Ia menyebut bahwa Kalbar memiliki komitmen tinggi terhadap isu lingkungan dan siap berkontribusi secara aktif dalam program iklim nasional maupun global.

“Kami sangat menghargai dukungan ini. Semoga kerja sama ini bisa memperkuat posisi Kalbar sebagai provinsi percontohan dalam pelestarian lingkungan dan penurunan emisi,” kata Norsan.

Ia juga berharap implementasi awal kerja sama ini bisa dimulai pada Agustus 2025, sesuai dengan rencana yang tengah dibahas di tingkat pusat.

Manfaat Ganda: Lingkungan Lestari, Masyarakat Sejahtera

Tak hanya fokus pada pelestarian hutan, hibah dari GCF juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Program ini mencakup pelatihan, penyediaan akses terhadap sumber daya alam yang lestari, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Dengan langkah ini, Kalbar tidak hanya menjaga hutan tetap hijau, tapi juga memastikan masyarakatnya mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.

Kerja sama antara Pemprov Kalbar dan Pemerintah Jerman melalui Green Climate Fund adalah bukti nyata bahwa kolaborasi internasional bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan dan masyarakat. Kalimantan Barat siap menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bisa dimulai dari daerah, dengan dukungan global.