 |
| Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson. |
PONTIANAK -- Krisis tenaga medis di Kalimantan Barat bukan lagi isu kecil. Pemerintah Provinsi Kalbar kini menyoroti serius kekurangan dokter umum dan dokter spesialis yang masih sangat besar, terutama di luar Kota Pontianak. Kondisi ini dinilai sudah masuk tahap darurat dan butuh langkah luar biasa.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan, bukan hanya soal jumlah dokter, tetapi juga pemerataan distribusi tenaga kesehatan di seluruh kabupaten dan kota.
“Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan dokter spesialis tidak akan pernah tercukupi kalau kita hanya mengandalkan cara lama. Karena itu, Kalbar harus mandiri dalam pendidikan dokter spesialis,” tegas Harisson saat ditemui di Pontianak.
Idealnya 5.600 Dokter, Realitanya Baru 1.571
Jika mengacu pada standar World Health Organization (WHO), rasio ideal dokter umum adalah 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk Kalbar sekitar 5,6 juta jiwa, seharusnya tersedia minimal 5.600 dokter umum.
Namun faktanya, saat ini Kalbar baru memiliki 1.571 dokter umum. Artinya, masih ada kekurangan lebih dari 4.100 dokter yang harus segera dipenuhi agar pelayanan kesehatan tidak timpang.
Masalah serupa juga terjadi pada dokter spesialis. Berdasarkan standar perencanaan nasional, Kalbar membutuhkan sekitar 1.590 dokter spesialis, tetapi yang tersedia baru 541 orang. Masih ada defisit sekitar 1.049 dokter spesialis yang menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.
Pontianak Kelebihan, Daerah Lain Kekeringan Dokter
Ironisnya, persoalan di Kalbar bukan hanya soal jumlah, tetapi juga ketimpangan persebaran. Kota Pontianak justru tercatat kelebihan dokter spesialis, dengan 216 dokter dari kebutuhan ideal 193 orang.
Sementara itu, beberapa daerah lain berada dalam kondisi memprihatinkan.
Kabupaten Kayong Utara baru memiliki 4 dokter spesialis dari kebutuhan 35 orang
Kubu Raya hanya memiliki 47 dokter dari kebutuhan 183 orang
Sekadau bahkan cuma memiliki 7 dokter spesialis dari kebutuhan 63 orang
Ketimpangan ini membuat akses layanan kesehatan belum dirasakan merata oleh masyarakat, khususnya di wilayah pelosok.
Strategi Besar Pemprov Kalbar: Cetak Dokter dari Daerah untuk Daerah
Tak tinggal diam, Pemprov Kalbar sudah menyiapkan berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan mendorong pendidikan dokter spesialis berbasis daerah.
Kerja sama antara Universitas Tanjungpura (Untan) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) telah dilakukan untuk membuka program pendidikan dokter spesialis THT di Kalbar. Selain itu, sistem hospital-based training juga diterapkan di RSUD dr. Soedarso, dimulai dari pendidikan spesialis bedah.
Pemerintah juga menggelontorkan beasiswa dan program ikatan dinas bagi putra-putri daerah. Harapannya sederhana tapi penting: setelah lulus, para dokter bisa kembali mengabdi di daerah asal dan tidak menumpuk di ibu kota provinsi.
“Langkah ini kami yakini bisa mempercepat pemenuhan dokter sekaligus memastikan pelayanan kesehatan sampai ke wilayah terpencil,” jelas Harisson.
IDI Diminta Aktif, Jangan Biarkan Dokter Menumpuk di Ibu Kota
Dalam momentum pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalbar periode 2025–2028, Harisson mengajak IDI untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ia menekankan, organisasi profesi harus adaptif dan responsif, terutama dalam membantu pemetaan kebutuhan dokter di tiap daerah.
“Jangan sampai dokter hanya terkonsentrasi di Pontianak. IDI harus ikut memastikan pemerataan tenaga medis agar masyarakat di seluruh Kalbar mendapatkan layanan yang setara,” pesannya.
Anggaran Negara Tertekan, Pencegahan Jadi Kunci
Harisson juga memaparkan kondisi fiskal nasional tahun 2026. Total belanja negara mencapai sekitar Rp3.842 triliun, sementara pendapatan hanya Rp3.153 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp689 triliun. Kondisi ini berdampak langsung pada alokasi dana ke daerah, termasuk Kalbar.
Anggaran kesehatan dari pemerintah pusat berada di kisaran 18–20 persen, atau sekitar Rp244 triliun. Dengan keterbatasan tersebut, ia mengingatkan pentingnya menggeser fokus layanan kesehatan, tidak hanya kuratif, tetapi juga preventif dan promotif.
“Kalau pencegahan diperkuat, beban biaya kesehatan bisa ditekan. Ini penting agar layanan tetap berjalan dan masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Harapan untuk Kalbar yang Lebih Sehat
Di akhir pernyataannya, Harisson menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperluas akses layanan kesehatan hingga ke pelosok.
“Kami ingin masyarakat di seluruh Kalimantan Barat, tanpa terkecuali, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan merata,” pungkasnya.
Artikel ini menjadi pengingat bahwa krisis dokter bukan sekadar angka, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk hidup sehat. Kini, semua mata tertuju pada realisasi langkah besar Pemprov Kalbar demi masa depan kesehatan yang lebih adil.
Editor: Yakop | Sumber: ANTARA/Rendra Oxtora
