Dinkes Kaltim catat 185 kematian bayi di Januari–Juni 2026, mayoritas akibat berat lahir rendah, gangguan pernapasan, dan prematuritas. (Foto Ilustrasi)

SAMARINDA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur mencatat 185 kasus kematian bayi terjadi di wilayah tersebut sepanjang Januari hingga Juni 2026. Data ini menjadi perhatian serius karena sebagian besar kasus berkaitan dengan kondisi berat badan lahir rendah (BBLR) di bawah 2,5 kilogram.

Dari total kasus tersebut, sekitar 120 bayi diketahui lahir dengan berat badan di bawah standar. Kondisi ini disebut menjadi salah satu faktor risiko paling dominan dalam tingginya angka kematian bayi di Kaltim pada semester pertama tahun ini.

Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa gangguan pernapasan pada bayi baru lahir menjadi penyebab kematian tertinggi dengan kontribusi mencapai 29,7 persen. Kondisi ini sering terjadi pada bayi dengan kondisi kesehatan lemah sejak dalam kandungan.

Selain itu, kelahiran prematur atau masa kehamilan yang tidak mencapai usia cukup turut menjadi penyebab signifikan dengan persentase 23,2 persen. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah asfiksia atau kegagalan bernapas saat lahir yang mencapai 11,9 persen.

Jika dilihat dari lokasi kejadian, mayoritas kasus kematian bayi atau sekitar 84,9 persen terjadi di fasilitas rumah sakit pemerintah dengan pengawasan tenaga medis. Sementara itu, 9,2 persen lainnya terjadi di rumah sakit swasta saat bayi mendapatkan perawatan intensif.

Secara wilayah, Kota Samarinda menjadi daerah dengan jumlah kematian bayi tertinggi di Kalimantan Timur dengan 51 kasus. Disusul Kutai Kartanegara sebanyak 41 kasus, serta Kota Balikpapan dengan 33 kasus.

Dinkes Kaltim menegaskan bahwa penanganan angka kematian bayi menjadi prioritas utama melalui penguatan layanan kesehatan ibu dan anak. Salah satu langkah yang dioptimalkan adalah Program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) serta Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digulirkan pemerintah pusat.

Program tersebut mencakup pemeriksaan kehamilan rutin setiap bulan, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, hingga imunisasi lengkap bagi bayi dan balita. Upaya ini diharapkan mampu menekan risiko komplikasi sejak masa kehamilan hingga persalinan.

Pemerintah daerah menilai penguatan layanan kesehatan dasar menjadi kunci dalam menurunkan angka kematian bayi, terutama yang berkaitan dengan BBLR, prematuritas, dan gangguan pernapasan neonatal.

Dengan tingginya angka kasus ini, Dinkes Kaltim mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin dan deteksi dini risiko pada ibu hamil, sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa bayi di masa mendatang.

Disbun Kaltim dorong pekebun sawit swadaya bermitra dengan PKS untuk jamin harga TBS lebih adil dan stabil sesuai Permentan 13 Tahun 2024.

SAMARINDA — Dinas Perkebunan Kalimantan Timur pada Senin mendesak pekebun sawit swadaya di Kalimantan Timur untuk segera menjalin kemitraan resmi dengan pabrik kelapa sawit (PKS) guna menjamin keadilan harga Tandan Buah Segar (TBS) sesuai regulasi pemerintah.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Disbun Kaltim, Taufiq Kurrahman, menjelaskan skema tata niaga sawit di daerah itu terbagi menjadi pekebun mitra dan non-mitra. Untuk pekebun mitra, harga TBS ditetapkan secara berkala oleh Tim Penetapan Harga Provinsi dua kali dalam sebulan sehingga memberi kepastian hukum dan stabilitas pendapatan.

Sebaliknya, pekebun non-mitra tidak mendapatkan acuan harga resmi. Nilai jual TBS hanya bergantung pada kesepakatan di lapangan antara perusahaan atau tengkulak dengan petani, sehingga fluktuasinya lebih tinggi dan tidak dapat dijamin pemerintah.

Taufiq menyebut pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator untuk memperluas kemitraan antara kelompok tani dan perusahaan. Disbun Kaltim setiap tahun juga menetapkan target perluasan kemitraan agar lebih banyak petani swadaya terlindungi mekanisme harga resmi.

Ia menegaskan, penguatan tata niaga ini mengacu pada Permentan Nomor 13 Tahun 2024 tentang pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra yang dirancang untuk membuat sistem lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Untuk bergabung dalam kemitraan, pekebun diwajibkan memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), terutama bagi lahan di bawah 25 hektare. Dokumen ini menjadi syarat utama untuk mengakses kemitraan, bantuan pemerintah, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), hingga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Petani yang lahannya sudah terdaftar dan memiliki STDB akan lebih mudah serta cepat saat mengajukan kemitraan ke PKS. Kami juga siap membantu percepatan penerbitan dokumen ini,” ujar Taufiq Kurrahman.

Ia juga mengimbau pekebun yang belum bermitra agar segera melapor jika ada PKS di sekitar wilayah yang belum membuka kerja sama, agar pemerintah dapat memfasilitasi sesuai aturan.

Disbun Kaltim terus menggencarkan sosialisasi dan pendampingan agar petani memahami manfaat kemitraan serta percepatan kepemilikan STDB. Pemerintah daerah optimistis perluasan kemitraan akan memperkuat tata kelola sawit rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Timur.

Ekspor perikanan Kaltim naik 56 ton per bulan ke Wenzhou China berkat direct call SAMS Sepinggan yang menjaga kualitas produk segar.

SAMARINDA - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur mencatat lonjakan ekspor perikanan segar hingga 56 ton per bulan ke Wenzhou, China, berkat penerbangan langsung (direct call) dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, pada Senin (22/6/2026) di Samarinda.

Rute kargo udara langsung yang mulai beroperasi sejak 14 Mei 2026 itu disebut menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas komoditas perikanan segar asal Kaltim. Jalur ini menghapus kebutuhan transit domestik yang selama ini memperlambat distribusi.

Setiap penerbangan yang dijadwalkan dua kali seminggu, yakni Senin dan Kamis, mampu mengangkut 7 hingga 12 ton produk perikanan. Komoditas yang paling banyak dikirim meliputi belut, kepiting bakau, dan berbagai jenis ikan segar.

Menurut DKP Kaltim, efisiensi waktu menjadi faktor penting untuk produk hidup dan segar yang sangat rentan mengalami penurunan kualitas selama proses pengiriman.

Untuk produk beku seperti udang windu dan udang pink, distribusi masih mengandalkan jalur laut menggunakan kontainer berpendingin.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kaltim, Irma Listiawati, mengatakan rute langsung ini sangat berpengaruh terhadap kualitas ekspor daerah.

“Penerbangan langsung ini sangat penting untuk menjaga kualitas kesegaran produk laut andalan daerah kita hingga tiba di negara tujuan,” ujar Irma.

Ia menambahkan, saat ini seluruh pengiriman ekspor perikanan melalui jalur udara difokuskan ke Wenzhou, China.

Secara kumulatif, ekspor perikanan Kalimantan Timur periode Januari–Mei 2026 mencapai 1.262 ton dengan nilai sekitar Rp230 miliar. Udang windu masih menjadi komoditas unggulan dengan kontribusi terbesar.

DKP Kaltim menilai keberhasilan rute direct call ini memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu pusat ekspor perikanan strategis di Indonesia Timur, sekaligus membuka peluang perluasan pasar internasional ke depan.

Kutai Timur perkuat budaya nusantara sebagai modal pembangunan. Bupati Ardiansyah Sulaiman tekankan budaya jadi perekat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

KUTAI TIMUR - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, terus memperkuat pelestarian budaya nusantara yang tumbuh di tengah masyarakat multietnis, sebagai upaya mempererat persatuan sekaligus menjadi bagian dari pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman di Sangatta, Senin.

Ardiansyah menegaskan keberagaman budaya yang hidup di Kutai Timur bukan pemisah, melainkan kekuatan yang menyatukan masyarakat. Ia menyebut interaksi antar-suku telah melahirkan saling pengertian, pertukaran informasi, hingga sikap saling menghargai.

“Beragam seni dan budaya nusantara yang dilestarikan penduduk Kutim di desa-desa maupun kelurahan adalah aset tak ternilai, sekaligus menjadi modal penting dalam membangun daerah,” ujar Ardiansyah.

Ia menambahkan, budaya memiliki peran penting dalam pembangunan karena menjadi pendorong semangat dan perekat sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

“Budaya pun tidak terpisahkan dari pembangunan, karena keberadaannya justru menjadi pendorong semangat dan perekat sosial,” lanjutnya.

Pernyataan itu juga disampaikan saat menghadiri Hari Jadi ke-26 Paguyuban Margo Kencono di Lapangan Margo Sentoso II, Sangatta Utara, Sabtu (20/6) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kutim menegaskan komitmen untuk terus membuka ruang bagi pegiat seni, paguyuban, lembaga adat, dan tokoh budaya agar terus berkarya. Dukungan itu diwujudkan melalui festival budaya serta penguatan kelembagaan adat.

Ketua Paguyuban Margo Kencono, Andi Satyo, mengatakan organisasi tersebut berdiri sejak 1998 dan resmi terdaftar pada 2000 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Timur. Selama 26 tahun, mereka konsisten melestarikan kesenian Reog Ponorogo.

“Selama ini kami menjaga Reog Ponorogo sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan leluhur,” kata Andi Satyo.

Peringatan hari jadi mengusung tema “Menjaga Tradisi, Menguatkan Identitas Budaya” dengan menampilkan lima kelompok seni reog yang disambut antusias masyarakat.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan budaya adalah aset dan perekat sosial yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Sementara Ketua Paguyuban Margo Kencono Andi Satyo menyebut pelestarian Reog Ponorogo menjadi bagian dari identitas budaya yang terus dijaga.

Pemkab Kutim menegaskan akan terus memperkuat ruang ekspresi budaya melalui festival dan penguatan lembaga adat. Upaya ini diharapkan memperkuat persatuan masyarakat sekaligus mendorong kreativitas dan kemandirian komunitas budaya di daerah.

Orangutan morio di Kalimantan Timur makin sering muncul di area tambang dan permukiman. Evakuasi meningkat akibat fragmentasi habitat di Lanskap Kutai.

Penajam Paser Utara, Kaltim — Orangutan morio (Pongo pygmaeus morio) di Kalimantan Timur kian sering muncul di jalan tambang, kawasan industri, hingga permukiman sepanjang 2024 hingga awal 2025, seiring tekanan besar akibat ekspansi pertambangan, perkebunan, dan kehutanan di wilayah tersebut.

Data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA Kalimantan Timur) mencatat sedikitnya 31 individu orangutan dievakuasi sepanjang 2024 dari berbagai lokasi konflik. 

Jumlah itu meningkat menjadi 37 individu hanya dalam dua bulan awal 2025.

Lonjakan ini menunjukkan tekanan terhadap habitat semakin kuat, terutama karena banyak kawasan hidup orangutan berada di luar kawasan konservasi formal.

Conservation Action Network (Conservation Action Network) menyebut sekitar 80 persen keanekaragaman hayati penting di Indonesia berada di luar kawasan konservasi. 

Untuk orangutan, sekitar 76 persen populasinya hidup di area non-lindung seperti hutan produksi, perkebunan, hingga pertambangan.

Indonesia memiliki sekitar 14 juta hektare habitat orangutan, namun hanya 24 persen yang masuk kawasan konservasi.

Kepala BKSDA Kalimantan Timur, Ari Wibawanto, menyebut orangutan morio di Lanskap Kutai yang membentang dari Sungai Mahakam hingga Sungai Kelay dengan luas sekitar 4,2 juta hektare, kini menghadapi tekanan serius akibat fragmentasi habitat.

“Di kawasan itu terdapat berbagai bentuk penggunaan lahan, tetapi justru di wilayah tersebut populasi orangutan masih tinggi sehingga potensi konflik juga meningkat,” ujarnya.

Ketua Forum Konservasi Orangutan Terpadu Lanskap Keraitan, Yaya Rayadin dari Universitas Mulawarman, mencontohkan kawasan konservasi komunal 49 hektare di perkebunan sawit mampu meningkatkan populasi orangutan dari enam menjadi sebelas individu.

Sekitar 70 persen konflik orangutan di Kalimantan Timur terjadi di Lanskap Keraitan, yang menjadi salah satu sub-kawasan penting dalam Lanskap Kutai.

Karena itu, Forum Konservasi Orangutan Terpadu bersama pemerintah, akademisi, perusahaan, dan lembaga konservasi mendorong pendekatan berbasis lanskap. 

Konsep ini menekankan konektivitas habitat agar satwa tetap memiliki ruang jelajah dan jalur pakan.

Area preservasi yang diusulkan mencakup sekitar 101 ribu hektare dengan tutupan vegetasi hingga 94 persen. 

Pendekatan ini diharapkan mampu menekan konflik sekaligus menjaga pertukaran genetik antar populasi orangutan.

Ke depan, Lanskap Keraitan diproyeksikan menjadi model nasional bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian keanekaragaman hayati dapat berjalan beriringan melalui tata kelola terpadu.

Kutai Timur mengirim perdana 12 ton kakao fermentasi dari Karangan ke Bandung. Harga premium naik hingga 40 persen dan menjadi langkah diversifikasi ekonomi daerah.

Kutai Timur Mulai Keluar dari Ketergantungan Batu Bara, Kakao Fermentasi Jadi Harapan Baru Ekonomi Daerah

KUTAI TIMUR - Selama bertahun-tahun, Kutai Timur dikenal sebagai daerah yang pertumbuhan ekonominya ditopang oleh sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Kedua sektor tersebut menjadi sumber utama pendapatan daerah sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Namun, di tengah dominasi industri ekstraktif, Kabupaten Kutai Timur mulai membangun fondasi ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Salah satu sektor yang kini mendapat perhatian serius adalah perkebunan kakao, khususnya melalui pengembangan biji kakao fermentasi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada 17 Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melepas pengiriman perdana 12 ton biji kakao fermentasi premium dari Kecamatan Karangan menuju industri pengolahan pangan di Bandung, Jawa Barat.

Momentum ini menjadi tonggak penting bagi upaya diversifikasi ekonomi daerah. Bukan sekadar pengiriman komoditas, tetapi juga bukti bahwa produk perkebunan rakyat mampu menembus pasar industri dengan kualitas yang bersaing.

Kakao Karangan Mulai Menjadi Komoditas Bernilai Tinggi

Kecamatan Karangan selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi kakao terbesar di Kutai Timur. Ribuan keluarga petani menggantungkan penghasilan dari tanaman yang telah dibudidayakan secara turun-temurun tersebut.

Sayangnya, selama bertahun-tahun sebagian besar hasil panen hanya dijual dalam bentuk biji kering biasa. Kondisi tersebut membuat petani sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar dan memperoleh keuntungan yang terbatas.

Perubahan mulai terjadi ketika pemerintah daerah bersama kelompok tani memperkenalkan teknik fermentasi. Metode ini terbukti mampu meningkatkan kualitas biji kakao sekaligus menghasilkan aroma dan cita rasa yang dibutuhkan industri makanan dan minuman.

Hasilnya, harga kakao fermentasi mengalami peningkatan signifikan. Jika biji kakao biasa dijual dengan harga standar, kakao fermentasi premium dari Karangan kini memiliki nilai jual sekitar Rp38 ribu hingga Rp42 ribu per kilogram atau naik sekitar 35-40 persen.

Peningkatan harga tersebut memberikan dampak langsung terhadap pendapatan petani.

Proses Fermentasi Menjadi Kunci Peningkatan Mutu

Fermentasi merupakan tahapan penting dalam pengolahan kakao. Proses ini memungkinkan terbentuknya karakter rasa dan aroma khas cokelat yang menjadi standar industri.

Selain mengurangi rasa pahit, fermentasi juga meningkatkan kualitas biji sehingga lebih diminati pasar. Selama beberapa tahun terakhir, petani di Karangan mendapat pendampingan teknis untuk menerapkan metode tersebut secara benar.

Perubahan pola pengolahan memang tidak berlangsung instan. Pada awalnya, sebagian petani masih ragu karena khawatir hasil panen rusak atau sulit dipasarkan.

Namun setelah melihat kualitas yang dihasilkan dan harga jual yang lebih tinggi, semakin banyak petani mulai beralih ke sistem fermentasi.

Industri di Bandung Mulai Melirik Kakao Kutai Timur

Keberhasilan memasok kakao fermentasi ke perusahaan pengolahan pangan di Bandung menjadi pencapaian penting bagi petani Karangan.

Kerja sama tersebut memberikan kepastian pasar yang selama ini menjadi tantangan utama para petani. Dengan adanya pembeli tetap, petani tidak lagi bergantung pada tengkulak atau fluktuasi harga yang tidak menentu.

Pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan volume pengiriman menjadi 25 hingga 30 ton setiap bulan mulai semester kedua 2026.

Jika target tersebut tercapai, maka sektor kakao berpotensi menjadi salah satu penopang ekonomi baru bagi masyarakat di luar sektor pertambangan dan kelapa sawit.

Diversifikasi Ekonomi Menjadi Strategi Jangka Panjang

Ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan menjadi tantangan yang dihadapi banyak daerah penghasil tambang, termasuk Kutai Timur.

Karena itu, pengembangan komoditas perkebunan bernilai tambah dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah di masa depan.

Kakao menjadi salah satu pilihan yang menjanjikan. Selain memiliki pasar yang luas, tanaman ini juga dapat menghasilkan dalam jangka panjang apabila dikelola dengan baik.

Keberhasilan Karangan diharapkan dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain di Kutai Timur yang memiliki potensi serupa.

Peluang Hilirisasi Kakao Masih Terbuka Lebar

Pengembangan kakao di Kutai Timur tidak berhenti pada produksi biji fermentasi. Pemerintah daerah juga membuka peluang hilirisasi melalui pengembangan produk olahan.

Mulai dari bubuk cokelat, cokelat batangan hingga aneka makanan berbahan dasar kakao memiliki potensi ekonomi yang besar.

Jika industri pengolahan dapat berkembang di daerah, maka nilai tambah yang diperoleh masyarakat akan semakin besar. Selain meningkatkan pendapatan petani, sektor ini juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru bagi generasi muda.

Dengan dukungan pasar, pendampingan teknis, dan komitmen pemerintah daerah, kakao perlahan mulai mengambil peran penting dalam wajah baru perekonomian Kutai Timur.

Keberhasilan pengiriman perdana dari Karangan menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi bukan lagi sekadar wacana. Perlahan tetapi pasti, Kutai Timur mulai membangun masa depan yang lebih beragam, berkelanjutan, dan tidak semata bergantung pada batu bara.

UPTD Taman Budaya Kaltim meluncurkan Tari Kolosal 2026 bertema Mahakam di Samarinda sebagai pelestarian budaya dan penguatan kreativitas seni daerah.

Samarinda — Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan Karya Cipta Tari Kolosal 2026 di halaman UPTD Taman Budaya Kaltim, Samarinda, pada Minggu sebagai upaya pengembangan talenta seni dan pelestarian budaya daerah.

Karya cipta tari kolosal ini merupakan hasil proses kreatif selama 19 hari pada Mei lalu. Karya tersebut mengangkat tema “Dari Hulu Rimba ke Hilir Mahakam Bebaya Bangun Benua” yang menggambarkan perjalanan budaya Kalimantan Timur dari hulu hingga hilir Sungai Mahakam.

Tarian ini tidak hanya menonjolkan keindahan gerak, tetapi juga memuat pesan tentang persatuan, gotong royong, serta penguatan identitas budaya daerah. Karya tersebut juga merepresentasikan kearifan lokal dan semangat kebersamaan dalam membangun daerah.

Sebanyak 12 sanggar seni turut berpartisipasi dalam pertunjukan, termasuk Sanggar Seni Budaya Telabang dan Adya Karsa Dance Art. Acara peluncuran turut dihadiri unsur pemerintah, akademisi, pelaku seni, hingga perwakilan sanggar dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Timur, Erna Rawaty Sinaga, mengatakan karya tari kolosal tidak hanya menampilkan keindahan gerak, tetapi juga menjadi media penyampaian pesan sosial.

“Karya tari kolosal tidak hanya menampilkan keindahan gerak, tetapi juga menjadi media penyampaian pesan tentang persatuan, gotong royong, serta kecintaan terhadap budaya daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, ajang ini diharapkan mampu menjadi ruang kreatif bagi generasi muda sekaligus memperkuat rasa bangga terhadap budaya nasional.

UPTD Taman Budaya Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan ruang ekspresi bagi pelaku seni agar dapat melahirkan karya-karya baru. Kegiatan seperti ini juga dirancang sebagai wadah kolaborasi bagi pelajar dan mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas seni daerah.

AKPSI Optimistis One Gate Policy CPO Perbaiki Tata Kelola Sawit Nasional di Penajam Paser Utara, dorong stabilitas harga dan peningkatan DBH daerah.

Penajam Paser Utara, Kaltim — Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menyatakan optimisme terhadap kebijakan sistem ekspor satu pintu (one gate policy) komoditas sumber daya alam, khususnya crude palm oil (CPO), pada Minggu (21/6/2026), di Penajam Paser Utara.

Ketua AKPSI Mudyat Noor mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional yang selama ini dinilai masih memiliki sejumlah persoalan, terutama terkait harga.

Ia menyoroti praktik penentuan harga di bawah pasar (underpricing) serta penetapan harga transaksi antar entitas (transfer pricing) yang dinilai berdampak pada penerimaan negara dan daerah.

Menurutnya, jika sistem ekspor satu pintu berjalan efektif, maka harga sawit domestik bisa lebih stabil dan seragam. Kondisi itu juga diharapkan menguntungkan petani sawit serta menekan praktik yang merugikan pendapatan negara.

Mudyat juga menilai peningkatan pendapatan negara dari sektor sawit akan berdampak langsung pada daerah melalui dana bagi hasil (DBH).

“Sistem ekspor satu pintu bisa menjadi peluang memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional,” ujar Mudyat Noor.

Ia menambahkan, pembenahan tata kelola terutama pada aspek harga sangat penting untuk mencegah distorsi pasar.
“Dengan meningkatnya pendapatan negara, diharapkan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil,” katanya.

AKPSI saat ini menaungi 164 kabupaten/kota di Indonesia dan juga mendorong kenaikan DBH sawit dari 8 persen menjadi minimal 15 persen bagi daerah penghasil.

AKPSI menilai implementasi kebijakan one gate policy melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia berpotensi membuka ruang peningkatan pendapatan negara sekaligus memperbesar penerimaan daerah. Jika berjalan sesuai harapan, kebijakan ini diproyeksikan memperkuat stabilitas harga sawit dan memperbaiki distribusi manfaat bagi daerah penghasil.

Dispar Kaltim mempromosikan Danau Jempang Kutai Barat sebagai destinasi wisata alam dan budaya di Sungai Mahakam dengan keindahan flora, fauna, dan Kampung Tanjung Isuy. (Foto ilustrasi)

Danau Jempang Kutai Barat Jadi Sorotan Dispar Kaltim, Surga Tersembunyi di Alur Sungai Mahakam

Samarinda, Sabtu (20 Juni 2026) — Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) yang dipimpin Kepala Dispar Ririn Sari Dewi memaparkan potensi wisata alam dan budaya terpadu di kawasan Danau Jempang, Kabupaten Kutai Barat, pada Sabtu di Samarinda.

Paparan tersebut menyoroti Danau Jempang sebagai destinasi “surga tersembunyi” yang memadukan keindahan ekosistem air tawar dengan kekayaan budaya masyarakat lokal di tepiannya.

Danau Jempang memiliki luas sekitar 15.000 hektare dengan kedalaman rata-rata 7–8 meter dan merupakan salah satu danau terbesar di antara sekitar 76 danau di sepanjang aliran Sungai Mahakam.

“Danau Jempang menyuguhkan keindahan yang terintegrasi antara keanekaragaman flora, fauna, dan kekayaan budaya lokal yang menjadi kebanggaan kita bersama,” kata Kepala Dispar Kaltim Ririn Sari Dewi di Samarinda.

Selain panorama alam, kawasan ini menjadi habitat berbagai satwa liar, termasuk burung air seperti kuntul, bangau, walet, dan cangak yang kerap terlihat melintasi langit danau.

Ririn juga menjelaskan bahwa danau ini menjadi sumber kehidupan masyarakat melalui sektor perikanan dengan beragam ikan lokal yang hidup di perairan tersebut.

Di sisi lain, daya tarik budaya terpusat di Kampung Tanjung Isuy yang berada di tepian danau. Di kawasan ini, wisatawan dapat melihat langsung rumah-rumah adat tradisional serta karya kerajinan rotan dan ukiran kayu khas masyarakat setempat.

“Pengalaman wisata budaya pengunjung juga akan semakin menarik dengan kehadiran berbagai karya kerajinan tangan berbahan rotan serta ukiran kayu yang sangat artistik,” ujarnya.

Akses menuju lokasi tergolong menantang karena letaknya yang cukup terpencil. Dari Kota Samarinda, perjalanan darat menuju Tanjung Isuy memakan waktu sekitar 6,5 hingga 7 jam dengan jarak kurang lebih 213 kilometer.

Meski demikian, Dispar Kaltim menilai perjalanan tersebut akan terbayar dengan panorama alam Danau Jempang yang masih alami. Alternatif lain, wisatawan juga dapat menempuh jalur sungai menggunakan perahu dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan keamanan.

Danau Labuan Cermin Berau dijaga ketat oleh Pemprov Kaltim untuk melestarikan geoheritage air dua rasa di kawasan Geopark Sangkulirang Mangkalihat.

Danau Labuan Cermin Berau Dijaga Ketat, Pemprov Kaltim Perkuat Pelestarian Geoheritage Air Dua Rasa

BERAU, Kalimantan Timur – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat upaya pelestarian Danau Labuan Cermin di Kampung Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Sabtu, dengan mengintensifkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat serta wisatawan guna menjaga ekosistem kawasan yang telah ditetapkan sebagai warisan geologi nasional.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, Rusmadi, mengatakan pihaknya terus mengimbau pengunjung agar tidak merusak batuan karst dan tidak membuang sampah sembarangan demi mendukung keberlanjutan ekowisata di kawasan tersebut.

"Kami terus mengimbau pengunjung agar tidak merusak batuan karst dan membuang sampah sembarangan demi mendukung pelestarian pariwisata yang berkelanjutan," ujar Rusmadi di Samarinda.

Danau Labuan Cermin yang berada di Kampung Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, memiliki fenomena alam unik berupa lapisan air tawar di bagian atas dan air asin di bagian bawah yang bertemu secara seimbang. Keunikan hidrologi tersebut menjadikan kawasan ini ditetapkan sebagai Geoheritage atau Warisan Geologi pada 2024 melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 187.K/GL.1/MEM.G/2024.

Rusmadi menjelaskan, Danau Labuan Cermin juga menjadi salah satu situs geologi unggulan dalam kawasan Geopark Sangkulirang Mangkalihat yang saat ini menjadi kebanggaan Kalimantan Timur.

"Kawasan perairan ini juga merupakan salah satu komponen geologi unggulan yang berada di bawah naungan Geopark Sangkulirang Mangkalihat," katanya.

Secara geologi, kawasan tersebut terbentuk dari sistem bentang alam karst yang memiliki ekosistem danau air tawar dengan aliran menuju laut di bagian utara. Selain itu, terdapat kontak batu gamping klasik dengan lapisan napal dari Formasi Domaring yang diperkirakan berusia sekitar 12 hingga 15 juta tahun.

Struktur geologi kawasan ini juga dipengaruhi aktivitas Sesar Mangkalihat yang memunculkan mata air dengan arah memanjang dari barat laut ke tenggara.

"Struktur geologinya turut dipengaruhi oleh aktivitas sesar Mangkalihat yang memicu kemunculan mata air dengan arah membentang dari barat laut ke tenggara," ujar Rusmadi.

Untuk menjaga kelestarian kawasan wisata alam tersebut, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai dari Dinas Kehutanan Kalimantan Timur diterjunkan untuk melakukan pengawasan secara langsung.

Pemerintah daerah juga melarang aktivitas yang berpotensi merusak vegetasi alami maupun mencemari kejernihan air Danau Labuan Cermin. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mempertahankan daya tarik wisata berbasis alam di Kabupaten Berau.

"Sosialisasi kelestarian lingkungan terus kami gencarkan agar masyarakat sekitar maupun pengunjung semakin menyadari pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di bentang permata karst Kaltim ini," tegas Rusmadi.

Keberadaan Danau Labuan Cermin Berau menjadi salah satu aset geowisata penting di Kalimantan Timur. Selain menawarkan panorama air yang sangat jernih, kawasan ini juga menyimpan nilai ilmiah dan geologi yang menjadikannya sebagai bagian penting dari konservasi alam serta pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.

Ekspor lidi nipah KTH Sinar Nilam Kaltim ke India capai 40 ton dengan nilai Rp426 juta, memperluas pasar dan meningkatkan ekonomi masyarakat hutan.

SAMARINDA - Ekspor komoditas hasil hutan kembali menunjukkan potensi besar ekonomi berbasis masyarakat di Kalimantan Timur. 

Kelompok Tani Hutan (KTH) Sinar Nilam berhasil menembus pasar internasional dengan mengirimkan sekitar 40 ton lidi nipah ke India, sekaligus mencatat nilai transaksi ratusan juta rupiah dalam dua tahun terakhir.

Aktivitas ekspor ini menjadi salah satu bukti bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema perhutanan sosial tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan rantai ekonomi yang berkelanjutan hingga ke pasar global.

Ekspor Lidi Nipah Kaltim Tembus Pasar India

KTH Sinar Nilam yang beroperasi di Desa Muara Kembang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi salah satu pelaku utama dalam ekspor lidi nipah curah ke India. 

Komoditas ini dipanen langsung dari kawasan perhutanan sosial oleh masyarakat sekitar dengan sistem pengelolaan yang tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, Rusmadi, menyebutkan bahwa total volume ekspor dalam dua tahun terakhir mencapai 39,80 ton. 

Jumlah tersebut mendekati 40 ton seperti yang tercatat dalam pengiriman ke pasar internasional.

Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan bahwa produk hasil hutan bukan kayu memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar luar negeri, terutama ketika dikelola secara terstruktur oleh kelompok tani.

Nilai Ekonomi Capai Ratusan Juta Rupiah

Dari sisi ekonomi, perdagangan lidi nipah ini memberikan dampak signifikan bagi kelompok tani. Total nilai penjualan dalam dua tahun terakhir tercatat mencapai Rp426.505.000.

Rinciannya, pada tahun 2025 nilai transaksi mencapai Rp291.450.000, kemudian bertambah Rp135.055.000 hingga April 2026. 

Angka ini menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dalam perdagangan komoditas berbasis hutan tersebut.

Ekspor dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan penyalur ekspor swasta yang berbasis di Jakarta. 

Jalur distribusi ini menjadi penghubung penting antara produk lokal dari Kalimantan Timur dengan pasar internasional, khususnya India yang menjadi tujuan utama.

Pengelolaan Berkelanjutan Jadi Kunci

Salah satu faktor penting di balik keberhasilan ekspor ini adalah pola pengelolaan yang berkelanjutan. 

Masyarakat di Desa Muara Kembang tidak melakukan pemanenan secara berlebihan, melainkan secara bertahap setiap 20 hari dalam sebulan.

Sistem ini diterapkan untuk menjaga regenerasi tanaman nipah sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem di kawasan perhutanan sosial. 

Selain itu, kelompok tani juga melakukan patroli rutin minimal sekali dalam seminggu untuk memastikan kawasan tetap terjaga dari potensi kerusakan lingkungan.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi dan konservasi dapat berjalan beriringan tanpa saling merugikan, selama ada tata kelola yang disiplin di tingkat masyarakat.

Dukungan Lintas Pihak Perkuat Perhutanan Sosial

Keberhasilan KTH Sinar Nilam tidak berdiri sendiri. Program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk KPHP Delta Mahakam dan Pertamina Hulu Mahakam. 

Dukungan tersebut berperan dalam penguatan kapasitas kelompok tani serta keberlanjutan program perhutanan sosial di wilayah tersebut.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta ini menjadi salah satu contoh implementasi nyata pembangunan ekonomi hijau di daerah. 

Produk yang dihasilkan tidak hanya bernilai jual, tetapi juga berasal dari sistem produksi yang menjaga kelestarian hutan.

Potensi Ekspor Hasil Hutan Non-Kayu Kaltim

Lidi nipah kini menjadi salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang mulai mendapat perhatian di pasar ekspor. 

Permintaan dari India menunjukkan bahwa produk sederhana dari ekosistem mangrove memiliki nilai ekonomi tinggi ketika masuk ke rantai perdagangan global.

Kalimantan Timur sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas serupa, mengingat luasnya kawasan hutan dan pesisir yang dapat dikelola melalui skema perhutanan sosial.

Ke depan, penguatan akses pasar, peningkatan kualitas produk, serta perluasan jaringan distribusi diperkirakan akan menjadi kunci untuk mendorong lebih banyak kelompok tani hutan mengikuti jejak KTH Sinar Nilam.

Dengan capaian ekspor yang terus meningkat, lidi nipah dari Muara Kembang tidak hanya menjadi komoditas dagang, tetapi juga simbol transformasi ekonomi masyarakat hutan di Kalimantan Timur menuju pasar global yang lebih luas.

Pemkab Kutai Timur siapkan antisipasi PHK sektor batu bara lewat pelatihan kerja dan koordinasi dengan Kementerian ESDM akibat wacana pembatasan produksi.

Kutai Timur Mulai Hitung Dampak PHK Batu Bara, Ini Langkah yang Disiapkan

Kutai Timur, Kaltim - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor batu bara pada Sabtu, 20 Juni 2026, di Sangatta, Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan menyusul wacana pembatasan produksi komoditas batu bara yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi daerah.

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak besar, tidak hanya pada sektor industri, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan ketenagakerjaan di wilayah penghasil batu bara.

Menurutnya, daerah seperti Kutai Timur sangat bergantung pada aktivitas pertambangan sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Karena itu, setiap perubahan kebijakan di sektor ini akan langsung berdampak pada tenaga kerja dan perputaran ekonomi masyarakat.

Pelatihan Kerja Jadi Strategi Utama Hadapi Risiko PHK

Salah satu strategi utama yang disiapkan pemerintah daerah adalah menggandeng perusahaan tambang untuk memperluas program pelatihan keterampilan bagi para pekerja. Program ini dirancang agar pekerja tambang memiliki kemampuan tambahan di luar sektor batu bara.

Pelatihan tersebut diarahkan ke berbagai bidang produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pelatihan kewirausahaan. Tujuannya agar pekerja tetap memiliki peluang kerja meskipun terjadi pengurangan aktivitas di sektor tambang.

Bupati Ardiansyah menyebut bahwa beberapa perusahaan sebenarnya sudah mulai menjalankan program serupa sebagai bentuk antisipasi jangka panjang terhadap perubahan industri.

Salah satu contoh yang disorot adalah program pelatihan yang dilakukan oleh PT Pamapersada Nusantara di Kecamatan Bengalon. Program tersebut dinilai menjadi contoh konkret bagaimana dunia usaha ikut berperan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja tambang.

“Pelatihan keterampilan atau kecakapan hidup ini sudah mulai dilakukan beberapa perusahaan. Ini menjadi salah satu solusi nyata,” ujar Ardiansyah di Sangatta.

Transformasi Tenaga Kerja Jadi Fokus Jangka Panjang

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menilai bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja merupakan langkah penting dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi. Ketergantungan pada sektor tambang dinilai tidak bisa terus menjadi satu-satunya tumpuan dalam jangka panjang.

Dengan adanya pelatihan lintas sektor, tenaga kerja diharapkan dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar kerja. Hal ini juga diharapkan dapat mencegah lonjakan angka pengangguran jika terjadi penurunan produksi batu bara.

Selain itu, langkah ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi daerah agar lebih beragam dan tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam yang sifatnya terbatas.

Koordinasi dengan Kementerian ESDM Jadi Langkah Lanjutan

Selain pelatihan tenaga kerja, Pemkab Kutai Timur juga menyiapkan langkah strategis lain dengan melakukan koordinasi langsung ke tingkat pusat. Pemerintah daerah telah menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membahas dampak kebijakan pembatasan produksi batu bara terhadap daerah penghasil.

Pertemuan tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung pada 18 Juni 2026, namun mengalami penjadwalan ulang ke pekan berikutnya.

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah akan menyampaikan berbagai potensi dampak yang mungkin terjadi jika kebijakan pembatasan produksi benar-benar diterapkan. Mulai dari perlambatan ekonomi daerah, penurunan aktivitas usaha, hingga risiko meningkatnya angka pengangguran.

Pemkab Kutai Timur juga menyoroti potensi dampak lanjutan seperti meningkatnya angka kemiskinan dan munculnya persoalan sosial baru jika tidak ada mitigasi yang tepat dari pemerintah pusat.

Dampak Ekonomi Jadi Sorotan Utama

Sektor batu bara selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi di Kutai Timur. Aktivitas pertambangan tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung, tetapi juga menggerakkan sektor pendukung seperti transportasi, logistik, perdagangan, hingga jasa.

Jika terjadi pembatasan produksi dalam skala besar, efek domino diperkirakan akan terasa pada berbagai sektor tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, Pemkab Kutai Timur menilai penting adanya kebijakan yang seimbang antara kepentingan nasional dan kondisi daerah penghasil sumber daya alam.

Upaya Mitigasi dan Harapan Pemerintah Daerah

Langkah antisipasi yang dilakukan Pemkab Kutai Timur menunjukkan upaya serius dalam menghadapi dinamika kebijakan energi nasional. Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Kolaborasi dengan perusahaan tambang dan pemerintah pusat diharapkan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan adanya sinergi tersebut, dampak negatif dari perubahan kebijakan di sektor batu bara diharapkan dapat diminimalkan.

Pemkab Kutai Timur juga berharap agar lebih banyak perusahaan tambang yang mengikuti langkah pelatihan tenaga kerja seperti yang sudah dilakukan beberapa pihak, sehingga pekerja memiliki kesiapan menghadapi perubahan industri di masa depan.

Geopark Sangkulirang-Mangkalihat di Kalimantan Timur terus diproses menuju UNESCO Global Geopark, dengan 26 geosite dan kekayaan alam serta sejarah purba.

SAMARINDA - Kawasan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat di Kalimantan Timur kini menjadi sorotan setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama berbagai pihak pada 2026 mendorong pengusulan statusnya sebagai Geopark Nasional hingga kandidat UNESCO Global Geopark. 

Wilayah ini membentang di Kabupaten Kutai Timur dan Berau dengan luas mencapai 1,8 juta hektare, menjadikannya ekosistem karst terbesar di Pulau Kalimantan.

Di balik bentang alamnya yang dramatis, kawasan ini menyimpan kombinasi langka antara kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan jejak peradaban manusia purba yang diperkirakan berusia puluhan ribu tahun.

Warisan Karst Terluas dan Situs Prasejarah Dunia

Sangkulirang-Mangkalihat dikenal dengan tebing-tebing batu raksasa, lorong gua alami, serta hutan hujan tropis yang masih sangat terjaga. Salah satu titik paling penting adalah Goa Beloyot, yang menjadi lokasi ditemukannya lukisan prasejarah.

Di dinding gua tersebut, terdapat gambar telapak tangan berwarna merah, adegan berburu, hingga ilustrasi hewan seperti babi hutan dan kura-kura. Penelitian memperkirakan lukisan ini berusia sekitar 40.000 tahun, menjadikannya salah satu bukti awal kehidupan manusia di Asia Tenggara.

Akses menuju lokasi ini tidak mudah. Dari Kampung Merabu, pengunjung harus berjalan kaki sekitar dua jam melewati jalur hutan, sungai kecil, dan medan berlumpur. Di dalam gua, lorong sempit dan ruang rendah menuntut kewaspadaan tinggi dari setiap pengunjung.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Geopark Berkelanjutan

Pengembangan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat tidak dilakukan secara tunggal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggandeng berbagai pihak seperti Universitas Mulawarman, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), pelaku usaha, hingga Pusat Kajian Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kolaborasi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara konservasi alam, pendidikan, dan penggerak ekonomi masyarakat.

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Pemprov Kaltim, Siti Fahri Syahliana, menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak.

“Dukungan pemerintah daerah, masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha adalah fondasi utama dalam mewujudkan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat,” ujarnya.

Dari Inventarisasi hingga 26 Geosite Resmi

Upaya pengusulan geopark ini dimulai sejak 2019 melalui proses inventarisasi menyeluruh. Tim gabungan turun langsung ke lapangan untuk memetakan geologi, biodiversitas, serta warisan budaya.

Hasilnya, pada 2024 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 26 geosite di kawasan ini. Sebanyak 15 titik berada di Berau dan 11 lainnya di Kutai Timur, dengan total kawasan mencapai 1.867.676 hektare.

Ketua Kelompok Kerja Geopark Sangkulirang-Mangkalihat menyebutkan bahwa dokumen pengusulan telah memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk melangkah ke tahap verifikasi lapangan.

Menuju Verifikasi UNESCO Global Geopark

Tahap penting berikutnya adalah verifikasi lapangan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM yang dijadwalkan pada 6–10 Juli 2026. Tim akan meninjau langsung situs geologi, budaya, dan ekowisata di Kutai Timur dan Berau.

Jika lolos, kawasan ini akan ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional sebelum diajukan ke UNESCO Global Geopark.

Menurut akademisi Universitas Mulawarman, Prof Widi Sunaryo, geopark ini memiliki dampak luas lintas sektor, mulai dari pendidikan hingga ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat

Salah satu prinsip utama pengembangan kawasan ini adalah keberlanjutan. Infrastruktur wisata akan dibangun dengan pendekatan ramah lingkungan, termasuk pembatasan kendaraan dan desain yang tidak merusak ekosistem karst yang sudah terbentuk ribuan tahun.

Masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan. Mereka dilibatkan sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, hingga pelaku UMKM berbasis budaya lokal. Model ini diharapkan membuat manfaat ekonomi langsung dirasakan warga sekitar.

Masa Depan Pariwisata Geopark Kalimantan Timur

Jika berhasil meraih status UNESCO Global Geopark, Sangkulirang-Mangkalihat akan memperkuat citra Kalimantan Timur sebagai wilayah yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga memiliki warisan geologi dan sejarah kelas dunia.

Kawasan ini juga selaras dengan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengedepankan keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian lingkungan.

Dengan kekayaan alam, sejarah, dan budaya yang menyatu, Geopark Sangkulirang-Mangkalihat bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga laboratorium alam raksasa yang menyimpan cerita panjang peradaban manusia.

PHM menambah pasokan gas 20 MMSCFD dari anjungan WPN-6 di Lapangan Sisi Nubi, Blok Mahakam, Kalimantan Timur, untuk memperkuat pasokan energi nasional.

Penajam Paser Utara - PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menambah pasokan gas sekitar 20 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari anjungan WPN-6 di Lapangan Sisi Nubi, Wilayah Kerja (Blok) Mahakam, Kalimantan Timur. Fasilitas tersebut mulai beroperasi sejak 5 Juni 2026 dan hingga kini masih berjalan sesuai rencana.

General Manager PHM Setyo Sapto Edi mengatakan pengoperasian WPN-6 menjadi bagian dari pengembangan Proyek Sisi Nubi Area of Interest (AOI) 135 yang terus berlangsung secara bertahap.

Menurut Setyo, sumur NB-601 di anjungan WPN-6 mulai memproduksi gas sekitar enam MMSCFD pada 5 Juni 2026. Tiga hari kemudian, sumur NB-603 ikut beroperasi dengan produksi sekitar delapan MMSCFD.

“Onstream WPN-6 dimulai sejak 5 Juni 2026 dan terus berjalan hingga kini,” ujar Setyo Sapto Edi dalam keterangan tertulis yang diterima di Penajam Paser Utara, Kamis (11/6/2026).

WPN-6 menjadi fasilitas keempat yang berhasil onstream dalam pengembangan Proyek Sisi Nubi AOI 135. Sebelumnya, tiga platform lain yakni WPS-4, WPS-5, dan WPN-7 telah lebih dulu beroperasi.

Pengoperasian bertahap tersebut menunjukkan pengembangan Lapangan Sisi Nubi berjalan sesuai jadwal dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keandalan operasi.

Setyo menjelaskan, setelah proses optimalisasi dan stabilisasi selesai dilakukan, kedua sumur di WPN-6 diperkirakan mampu menghasilkan gas hingga 20 MMSCFD.

Tambahan produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan energi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan produksi migas dari Blok Mahakam.

“Keberhasilan pengoperasian anjungan WPN-6 tidak lepas dari berbagai tahapan pengujian yang dilakukan sebelum fasilitas mulai memproduksi gas,” kata Setyo.

Ia menambahkan, sejumlah pengujian dilakukan sebelum fasilitas beroperasi, mulai dari emergency shutdown (ESD) test untuk memastikan sistem keselamatan bekerja optimal, pembersihan sumur (clean up), hingga leak test menggunakan nitrogen guna memastikan tidak ada kebocoran pada fasilitas produksi.

PHM bersama Pertamina Hulu Indonesia (PHI) terus menjalankan proyek investasi dan operasi hulu migas dengan mengedepankan aspek keselamatan, keandalan, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Perusahaan juga terus memanfaatkan inovasi dan teknologi guna menjaga tingkat produksi, terutama pada lapangan migas yang telah memasuki fase matang dan mengalami penurunan produksi secara alami.

Keberhasilan pengoperasian WPN-6 menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi migas di Kalimantan serta mendukung program ketahanan dan swasembada energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah.

Kuota Sekolah Rakyat Kaltim sebanyak 210 peserta didik telah terpenuhi. Fasilitas pendidikan di Palaran, Samarinda, ditargetkan siap diresmikan pada 20 Juni 2026.

SAMARINDA — Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur memastikan kuota peserta didik Sekolah Rakyat sebanyak 210 orang telah terpenuhi. Program pendidikan yang dipusatkan di Kota Samarinda itu akan menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juni 2026.

Kepala Dinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan seluruh kuota berhasil terisi berkat kerja tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang melakukan penjaringan calon siswa di berbagai daerah.

“Alhamdulillah, untuk kuota sudah terisi penuh semua berkat tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kaltim, yang telah terjun bekerja keras melakukan penjaringan siswa ke berbagai wilayah,” kata Andi di Samarinda, Kamis.

Menurutnya, penjaringan peserta didik dari keluarga tidak mampu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin hak dasar anak untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Dinsos Kaltim mengalokasikan daya tampung Sekolah Rakyat secara proporsional, yakni 60 siswa untuk jenjang SD, 60 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.

Seluruh peserta didik yang berasal dari kelompok desil terbawah tersebut nantinya akan ditempatkan di Sekolah Rakyat permanen yang berlokasi di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

Untuk jenjang SD, sebanyak 55 siswa berasal dari Samarinda dan lima siswa lainnya berasal dari kabupaten maupun kota terdekat. Sementara seluruh kuota SMP sebanyak 60 siswa diisi oleh anak-anak yang berdomisili di Samarinda.

Adapun pada tingkat SMA, kuota diisi oleh 80 siswa asal Samarinda dan 10 siswa dari wilayah sekitar.

Andi menjelaskan, Sekolah Rakyat permanen di Palaran dibangun di atas lahan seluas tujuh hektare dengan total luas bangunan mencapai 27.498,18 meter persegi. Fasilitas tersebut dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu bagi masyarakat rentan.

Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah tersebut rampung sepenuhnya dan siap diresmikan pada 20 Juni 2026. Dengan terpenuhinya kuota peserta didik, program ini memasuki tahap persiapan akhir sebelum mulai digunakan.

Kemenperin dan Pemkab Kutai Timur memfasilitasi sertifikasi halal bagi 150 UMKM pada 2025 guna meningkatkan daya saing serta memperluas akses pasar nasional dan global.

SANGATTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk memfasilitasi pelatihan sertifikasi halal bagi pelaku usaha lokal. Program yang dijalankan pada 2025 ini ditargetkan membantu 150 UMKM memperoleh sertifikat halal di Kutim.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutim, Nora Ramadani, mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan UMKM di daerah.

"Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda Kemenperin RI dan Pemkab Kutim menjalin kerja sama untuk pengembangan UMKM ke depan," ujar Nora di Sangatta, Selasa.

Kerja sama tidak hanya mencakup pelatihan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, tetapi juga peningkatan kompetensi laboratorium aparatur serta penerapan konsep industri hijau sebagai standar pembangunan industri di masa mendatang.

Program sertifikasi halal tersebut masuk dalam Program Sehati (Sertifikasi Halal Terpadu Industri Halal) yang dijalankan oleh Pusat Industri Halal Kemenperin. Sasaran program meliputi UMKM dan industri kecil menengah (IKM) yang bergerak di sektor makanan, minuman, kosmetik, kerajinan, hingga tekstil.

Menurut Nora, sertifikasi halal menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dari 250 UMKM yang terdaftar di Kutim, hingga 2025 baru 80 UMKM yang telah mengantongi sertifikat halal. Sementara itu, target hingga 2026 mencapai 230 UMKM bersertifikat halal. Karena itu, pemerintah menargetkan tambahan 150 UMKM dapat memperoleh sertifikasi melalui program kerja sama tersebut pada tahun ini.

Dalam pelaksanaannya, peserta akan mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengurusan dokumen, pendampingan dari tenaga ahli halal, pemeriksaan dan audit produk, hingga proses penerbitan sertifikat.

Nora mengapresiasi dukungan Kemenperin yang turun langsung ke Kutim untuk membantu pengembangan potensi usaha daerah. Ia meyakini langkah tersebut akan memperkuat sektor UMKM sekaligus meningkatkan pengenalan produk lokal ke pasar yang lebih luas.

Selain dikenal memiliki beragam pelaku UMKM, Kutim juga memiliki produk unggulan pertanian yang telah menembus pasar ekspor, salah satunya pisang kepok grecek. Keberhasilan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mendorong lebih banyak produk lokal bersaing di pasar nasional maupun global melalui sertifikasi halal.

PLTA Batoq Kelo di Mahulu, Kaltim, berkapasitas 300 MW dengan investasi Rp13 triliun. Proyek ini diharapkan mendukung IKN, membuka lapangan kerja, dan mendorong ekonomi daerah.

MAHULU – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan menyatakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo di Kecamatan Long Bagun menjadi bukti bahwa Mahulu memiliki posisi strategis dalam pengembangan pembangunan hijau di Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan di Mahulu, Selasa (2/6).

Proyek PLTA Batoq Kelo berkapasitas 300 megawatt tersebut telah memasuki tahap pembangunan setelah peletakan batu pertama dilakukan pada 25 Mei 2026. Proyek senilai Rp13 triliun itu ditargetkan rampung dalam waktu lima tahun.

Angela mengatakan pemerintah daerah mendorong keterlibatan masyarakat setempat dalam proyek tersebut agar tenaga kerja lokal dapat terserap dan merasakan manfaat langsung dari investasi yang masuk ke daerah.

Menurutnya, PLTA Batoq Kelo akan memberikan manfaat besar dari sisi energi, infrastruktur, serta ekonomi dan sosial.

Dari sektor energi, pembangkit itu diperkirakan mampu memasok kebutuhan listrik sekitar 300.000 rumah tangga di Kalimantan Timur. Energi yang dihasilkan juga diproyeksikan menjadi salah satu sumber pasokan listrik untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), kawasan industri, serta sektor pertambangan sehingga mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut.

Selain itu, PLTA Batoq Kelo merupakan sumber energi terbarukan yang tidak menghasilkan polusi dan mendukung target pengurangan emisi karbon Indonesia.

Di bidang infrastruktur, proyek ini turut didukung pembangunan jalan baru sepanjang 122 kilometer yang akan menghubungkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara.

"Keberadaan jalan baru tentu akan membuka keterisoliran desa-desa di daerah hulu Mahakam hingga Kaltara, sehingga akan mempercepat aktivitas, mempermudah angkutan hasil bumi, dan akses kesehatan maupun pendidikan," kata Angela.

Ia menambahkan, pembangunan PLTA juga diperkirakan menyerap ribuan tenaga kerja selama masa konstruksi yang berlangsung sekitar lima tahun dan tetap membuka peluang kerja saat pembangkit mulai beroperasi.

Kehadiran proyek tersebut juga dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru, mulai dari kuliner, penginapan, perdagangan, hingga jasa pendukung lainnya. Kawasan sekitar bendungan bahkan berpeluang berkembang menjadi destinasi wisata baru berkat panorama alam yang dimiliki.

Angela mengatakan Pemerintah Kabupaten Mahulu telah berkomunikasi dengan pihak perusahaan terkait peluang keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek tersebut.

"PLTA ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi Mahulu, tetapi juga menjadi sumber energi ramah bagi seluruh masyarakat Kaltim," ujarnya.

Dengan kapasitas besar dan nilai investasi yang signifikan, PLTA Batoq Kelo diharapkan menjadi salah satu proyek strategis yang mendukung kebutuhan energi bersih Kalimantan Timur sekaligus mempercepat pembangunan wilayah Mahakam Ulu.

Bareskrim Polri menggerebek kampung narkoba di Gang Langgar, Samarinda. Sebanyak 11 sindikat dan dua pengguna diamankan, dengan omzet diduga mencapai Rp200 juta per hari. (Foto ilustrasi)

Bareskrim Ungkap Kampung Narkoba di Samarinda yang Beroperasi Selama Empat Tahun

SAMARINDA - Bareskrim Polri menggerebek kampung narkoba di Gang Langgar, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam operasi itu, sebanyak 11 orang yang diduga terlibat dalam sindikat peredaran narkoba diamankan.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan penggerebekan dilakukan tim gabungan Subdit IV dan Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

“Sindikat narkoba yang beroperasi di kampung narkoba Gang Langgar, Kota Samarinda, digulung tim gabungan Subdit IV dan Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Dittipidnarkoba Bareskrim Polri,” kata Eko Hadi Santoso, dikutip dari Antara.

Dalam operasi tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti narkoba dari lokasi penggerebekan. Polisi menduga aktivitas peredaran narkoba di kawasan itu sudah berlangsung sekitar empat tahun terakhir.

Menurut Eko, omzet penjualan narkoba di lokasi tersebut diperkirakan mencapai Rp150 juta hingga Rp200 juta per hari.

Secara terpisah, Kanit II Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri AKBP Bayu Putra Samara mengatakan dua orang pengguna narkoba juga turut diamankan dalam operasi tersebut.

“Sindikat ini cukup licin karena beberapa dilakukan operasi oleh pihak setempat, namun tidak berhasil,” ujar Bayu.

Seluruh tersangka kemudian dibawa ke Gedung Bareskrim Polri di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menyatakan detail lengkap kasus akan disampaikan lebih lanjut oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Heri Yakop Bongkar Fakta Mengerikan Kampung Narkoba Samarinda: Rp200 Juta Mengalir Tiap Hari

Penggerebekan kampung narkoba di Gang Langgar, Samarinda, menjadi gambaran bahwa peredaran narkotika tidak lagi bergerak secara sembunyi-sembunyi, tetapi telah membentuk ekosistem yang terorganisasi di tengah permukiman warga. Dugaan omzet hingga Rp200 juta per hari menunjukkan bisnis haram ini berjalan masif dan memiliki jaringan distribusi yang kuat.

Pimred BorneoTribun, Heri Yakop, menilai keberhasilan Bareskrim Polri membongkar aktivitas tersebut patut diapresiasi, namun kasus ini juga menjadi alarm serius bagi daerah-daerah di Kalimantan yang mulai menghadapi pola peredaran narkoba berbasis kawasan atau “kampung narkoba”.

“Kalau omzet harian bisa mencapai ratusan juta rupiah, artinya perputaran uang di sana sudah sangat besar. Ini bukan lagi peredaran kecil atau pemain eceran. Ada sistem yang hidup dan berjalan cukup lama,” ujar Heri Yakop.

Menurutnya, fakta bahwa aktivitas itu diduga berlangsung selama empat tahun memperlihatkan perlunya pengawasan lebih ketat dan konsisten dari berbagai pihak, mulai dari aparat, pemerintah daerah, hingga lingkungan masyarakat sekitar.

Heri menilai kampung narkoba biasanya tumbuh bukan hanya karena lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dipicu faktor ekonomi dan lingkungan sosial. Dalam banyak kasus, kawasan seperti ini berkembang perlahan hingga akhirnya menjadi titik transaksi yang dikenal luas.

“Yang berbahaya bukan hanya narkobanya, tetapi ketika masyarakat mulai menganggap aktivitas itu hal biasa. Di situ letak ancaman sosialnya,” katanya.

Ia juga menyoroti pernyataan polisi yang menyebut sindikat di lokasi tersebut cukup licin dan beberapa kali lolos dari operasi sebelumnya. Hal itu menunjukkan jaringan yang bekerja kemungkinan sudah memahami pola penindakan dan memiliki sistem pengamanan internal.

Di sisi lain, penggerebekan ini menjadi momentum penting bagi aparat untuk membongkar jaringan yang lebih besar, termasuk jalur pasokan dan aliran keuangan di balik peredaran narkoba tersebut.

“Penangkapan pelaku di lapangan penting, tetapi membongkar aktor utama dan jalur distribusi jauh lebih penting agar kawasan seperti ini tidak kembali hidup beberapa bulan kemudian,” ujar Heri.

Ia berharap pengungkapan kasus di Samarinda tidak berhenti pada operasi sesaat, melainkan diikuti pemulihan lingkungan sosial dan pengawasan berkelanjutan agar kawasan tersebut tidak kembali menjadi pusat transaksi narkoba. (Yakop)

Kalafest 2026 di Samarinda mencatat perputaran uang Rp4,56 miliar dari expo syariah dan pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi halal di Kalimantan Timur.

SAMARINDA - Perputaran uang dalam Kaltim Halal Festival (Kalafest) 2026 yang digelar Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda pada 8-10 Mei 2026 mencapai Rp4,56 miliar.

Capaian tersebut berasal dari transaksi penjualan expo syariah dan fasilitasi pembiayaan bagi pelaku UMKM syariah.

Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Bayuadi Hardiyanto mengatakan nilai tersebut terdiri atas pembiayaan UMKM syariah senilai Rp3,27 miliar dan penjualan expo syariah sebesar Rp1,29 miliar.

“Hasil penjualan Rp1,29 miliar ini berasal dari 160 gerai sharia expo, sedangkan pembiayaan Rp3,27 miliar ini untuk 20 pelaku UMKM syariah,” kata Bayuadi di Samarinda, Senin.

Selain transaksi ekonomi, Kalafest 2026 juga mencatat penghimpunan wakaf produktif dari 1.962 pewakaf dengan total dana Rp53,42 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk tiga proyek wakaf produktif di Samarinda.

Kegiatan itu juga melibatkan 1.211 peserta dalam program literasi dan edukasi ekonomi syariah. Sementara dari sisi jangkauan publik, Kalafest disebut mampu menjangkau lebih dari 702 ribu masyarakat melalui siaran langsung dan konten digital di berbagai platform.

Menurut Bayuadi, Kalafest 2026 menghadirkan sejumlah program strategis untuk memperkuat ekosistem halal di Kalimantan Timur. Salah satunya peluncuran laman Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai pusat informasi halal daerah.

BI Kaltim juga meluncurkan program wakaf produktif, Gerakan Pangan Murah Serentak se-Kaltim menjelang Idul Adha, hingga penandatanganan kerja sama Wakaf Goes to Kampus.

Selain itu, dilakukan penyaluran sarana dan prasarana untuk pondok pesantren, penguatan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H), serta fasilitasi rumah potong unggas halal bagi pelaku usaha syariah.

Salah satu agenda yang menarik perhatian masyarakat adalah Tabligh Akbar bertema “Wakaf Produktif sebagai Salah Satu Keuangan Sosial Syariah” bersama Ustadz Maulana. Penutupan acara juga dimeriahkan penampilan shalawat bersama Hadad Alwi pada Ahad malam.

Bayuadi menyebut penyelenggaraan Kalafest 2026 menjadi bentuk sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam memperkuat ekonomi dan ekosistem halal yang inklusif di Kalimantan Timur.

“Penyelenggaraan Kalafest 2026 ini menjadi bukti konkret sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam mendorong penguatan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan di Kaltim,” ujarnya.

NTP Kalimantan Timur April 2026 naik menjadi 149,83. Subsektor perkebunan rakyat mencatat kenaikan tertinggi dan menjadi penopang utama kesejahteraan petani. (ilustrasi)

SAMARINDA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur mencatat nilai tukar petani (NTP) di provinsi tersebut mencapai 149,83 pada April 2026. 

Angka itu diumumkan Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai di Samarinda, Senin, dan menunjukkan kondisi daya beli petani secara umum berada di level menguntungkan.

Kenaikan NTP Kaltim pada April 2026 tercatat sebesar 1,24 persen dibanding bulan sebelumnya. Pendorong utama berasal dari subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik 2,24 persen.

Mas’ud Rifai mengatakan, dari lima subsektor yang disurvei BPS Kaltim, hanya dua subsektor yang mengalami kenaikan. Selain perkebunan rakyat, subsektor hortikultura juga naik sebesar 0,87 persen.

“Dari lima subsektor ini, terdapat dua subsektor mengalami kenaikan NTP, di antaranya subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik 2,24 persen. Kenaikan tinggi ini mampu mendongkrak kenaikan NTP secara keseluruhan,” ujar Rifai.

Sementara itu, tiga subsektor lainnya mengalami penurunan. Subsektor tanaman pangan turun 0,22 persen, peternakan minus 0,58 persen, dan perikanan turun 0,17 persen.

Meski demikian, seluruh subsektor masih mencatat NTP di atas angka 100. Subsektor tanaman pangan tercatat sebesar 101,44, hortikultura 120,17, perkebunan rakyat 211,25, peternakan 110,78, dan nelayan serta pembudidaya ikan 105,98.

BPS menjelaskan, angka NTP di atas 100 menunjukkan petani memperoleh keuntungan. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat pula daya beli petani terhadap kebutuhan konsumsi dan biaya produksi.

Subsektor perkebunan rakyat menjadi yang tertinggi dengan NTP mencapai 211,25. Kondisi itu menunjukkan petani di subsektor tersebut berada pada tingkat kesejahteraan paling tinggi dibanding subsektor lain di Kaltim.

Selain NTP, BPS Kaltim juga mencatat nilai tukar usaha pertanian (NTUP) April 2026 mencapai 156,3 atau naik 0,79 persen dibanding Maret 2026.

Menurut Rifai, NTP menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur daya beli petani di perdesaan. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang harus dibayar petani.

“NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif makin kuat pula tingkat daya beli petani,” kata dia.