Wartawan Barito Utara Siap Ikuti UKW Dan OKK PWI Kalteng

Saputra Berry    Sabtu, April 04, 2026    Comment   

Wartawan Barito Utara Siap Ikuti UKW Dan OKK PWI Kalteng

PWI Kalteng menggelar UKW dan OKK di Muara Teweh 21–22 Mei 2026 untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan.

Muara Teweh – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas insan pers. Melalui program strategis, PWI Kalteng akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, pada 21–22 Mei 2026.

Ketua PWI Barito Utara, Deni Hariadi, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendorong profesionalisme wartawan di daerah.

“Program ini dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme insan pers,” ujarnya di Muara Teweh, Jumat.

OKK Jadi Pintu Awal Masuk PWI

Deni menjelaskan, kegiatan OKK merupakan tahapan awal yang wajib diikuti oleh wartawan yang ingin bergabung menjadi anggota PWI. Dalam kegiatan ini, peserta akan mendapatkan pembekalan dasar terkait dunia jurnalistik.

Materi yang diberikan meliputi pemahaman kode etik jurnalistik, sistem kerja media, hingga aturan organisasi PWI. Hal ini dinilai penting agar wartawan memiliki landasan yang kuat sebelum menjalankan tugas di lapangan.

UKW Ukur Kompetensi Wartawan

Sementara itu, UKW menjadi tahap lanjutan yang bersifat wajib untuk mengukur kemampuan dan profesionalitas wartawan. Uji ini diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Dewan Pers, sehingga memiliki standar yang jelas dan kredibel.

UKW mencakup berbagai aspek penting dalam praktik jurnalistik, mulai dari teknik peliputan, penulisan berita, hingga pemahaman etika profesi.

Syarat Menjadi Anggota PWI

Untuk menjadi anggota PWI, wartawan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya:

• Telah mengikuti dan lulus OKK

• Memiliki atau sedang mengikuti UKW minimal jenjang muda

• Bekerja di media yang jelas dan berbadan hukum

• Media telah terverifikasi atau memenuhi standar Dewan Pers

Menurut Deni, standar ini penting untuk memastikan bahwa anggota PWI benar-benar memiliki kompetensi dan integritas.

Dorong Kualitas SDM Jurnalistik Daerah

Kegiatan UKW dan OKK ini juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang jurnalistik, khususnya di wilayah Barito Utara.

“Kami berharap para wartawan dapat lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesinya,” tambah Deni.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan lahir wartawan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Apa itu UKW?
UKW adalah Uji Kompetensi Wartawan untuk mengukur kemampuan profesional sesuai standar Dewan Pers.

2. Apa fungsi OKK dalam PWI?
OKK adalah orientasi dasar bagi calon anggota PWI untuk memahami dunia jurnalistik dan organisasi.

3. Kapan UKW dan OKK PWI Kalteng dilaksanakan?
Kegiatan ini dijadwalkan pada 21–22 Mei 2026 di Muara Teweh.

4. Siapa yang bisa mengikuti UKW dan OKK?
Wartawan aktif yang bekerja di media berbadan hukum dan memenuhi syarat PWI.

5. Apakah UKW wajib bagi wartawan?
Ya, UKW menjadi standar penting untuk mengukur kompetensi dan profesionalitas wartawan.

Hari Pers Nasional 2026: Pers Dipuja di Panggung, Ditinggal di Medan Perang Digital

Ria Sartika    Senin, Februari 09, 2026    Comment   

Hari Pers Nasional 2026: Pers Dipuja di Panggung, Ditinggal di Medan Perang Digital

Wakil Ketua Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Kalimantan Barat, L. Sahat Tinambunan.

Setiap Hari Pers Nasional tiba, suasananya selalu meriah. Spanduk warna-warni terpasang, pidato resmi bergema, dan tepuk tangan terdengar di berbagai sudut acara. Tapi jujur saja, di balik semua seremoni itu, ada satu perasaan yang sulit ditepis: kondisi pers Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Banyak insan pers tahu. Banyak pula yang merasakannya langsung.

Industri media hari ini berada di persimpangan jalan. Dari sisi bisnis, perusahaan pers terus tertekan. Pendapatan iklan merosot tajam karena berpindah ke media sosial dan platform digital yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih “disukai algoritma”. Di linimasa masyarakat Indonesia, informasi menyebar hanya dalam hitungan detik. Soal benar atau salah? Itu sering jadi urusan belakangan.

Hoaks dan fakta bercampur tanpa sekat yang jelas.

Di saat bersamaan, kerja jurnalistik yang mengandalkan liputan lapangan, verifikasi data, serta prinsip 5W+1H justru dianggap ketinggalan zaman. Tulisan mendalam kalah pamor dibanding video singkat berdurasi satu menit. Belum lagi kehadiran kecerdasan buatan (AI) yang bisa menulis, merangkum, bahkan memproduksi konten dalam waktu sangat singkat.

Hari ini, jurnalisme berkualitas bukan hanya bersaing dengan media sosial. Ia harus berhadapan langsung dengan mesin dan algoritma.

Ironinya, saat banyak perusahaan media resmi terpaksa melakukan efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja, jumlah media justru meledak. Data hingga akhir 2025 mencatat, media yang terverifikasi secara administratif dan faktual jumlahnya baru sekitar 1.136. Sementara estimasi total media di Indonesia mencapai lebih dari 61 ribu.

Artinya, puluhan ribu media beroperasi tanpa verifikasi resmi.

Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah anomali serius dalam dunia pers. Di satu sisi, media profesional yang patuh aturan semakin terdesak. Di sisi lain, ribuan situs dan kanal informasi bermunculan, memproduksi konten setiap hari tanpa standar jelas, tanpa uji kompetensi, dan sering kali mengabaikan etika jurnalistik.

Kualitas dan profesionalisme pun dipertaruhkan.

Pers kerap diminta berada di garda terdepan melawan hoaks. Pers disebut sebagai pilar demokrasi, penjaga nalar publik, dan pengawas kekuasaan. Semua itu tertulis jelas dalam Undang-Undang Pers. Namun ketika bicara soal keberlanjutan industri dan kesejahteraan wartawan, jawabannya sering kali mengambang.

Dari pusat hingga daerah, banyak komunitas pers harus bertahan dengan cara masing-masing. Media yang sudah terverifikasi dan wartawan bersertifikat uji kompetensi sering kali “disamakan” nilainya dengan yang tidak terverifikasi dalam praktik bisnis dan kemitraan. Anggaran negara dan daerah untuk kerja sama media makin tak jelas arahnya. Pernyataan pejabat terdengar indah: pers mitra strategis, pers penjaga demokrasi. Tapi dukungan nyata di lapangan sering tak sebanding dengan pujian.

Peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Banten kembali memperlihatkan pola yang sama. Ribuan wartawan hadir, seminar dan diskusi digelar, pidato kembali mengulang narasi klasik tentang peran pers melawan hoaks dan menjaga demokrasi. Pesannya mulia, tak diragukan. Namun di tengah badai disrupsi digital dan AI, pers seperti diminta bertarung tanpa perlengkapan yang memadai.

Pada puncak peringatan 9 Februari, momen yang dinanti insan pers, kepala negara tidak hadir secara langsung. Pesan yang disampaikan melalui perwakilan tetap senada: pentingnya pers dan demokrasi. Sayangnya, komitmen konkret terkait kesejahteraan wartawan dan strategi nasional memperkuat industri media belum terdengar jelas.

Ucapan “Selamat Hari Pers Nasional” terdengar gagah.

Namun para pejuang juga butuh perlindungan. Pejuang juga butuh kepastian untuk bertahan hidup.

Inilah wajah anomali pers hari ini. Dipuji sebagai pilar demokrasi, tetapi dibiarkan rapuh menghadapi tekanan algoritma dan teknologi. Diminta kuat, namun ditopang seadanya. Diharapkan melawan hoaks, tetapi berjuang sendiri di tengah ketimpangan ekosistem informasi.

Hari Pers Nasional seharusnya menjadi lebih dari sekadar perayaan. Ia perlu menjadi momen evaluasi serius dan keberpihakan nyata. Jika tidak, setiap tahun kita hanya akan mengulang seremoni yang sama, sementara persoalan pers terus membesar.

Pers tidak meminta dimanja. Pers hanya ingin diperlakukan adil, agar tetap mampu menjaga republik ini berpikir jernih dan waras.

Banten, 9 Februari 2026

Penulis: L. Sahat Tinambunan (Wakil Ketua Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Kalimantan Barat)

PWI dan MPR RI Bertemu, Bahas Peran Pers dalam Kehidupan Kebangsaan

Denni    Rabu, Januari 14, 2026    Comment   

PWI dan MPR RI Bertemu, Bahas Peran Pers dalam Kehidupan Kebangsaan

Foto: Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (13/1/2026) sore

JAKARTA - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (13/1/2026) sore. Pertemuan tersebut membahas makna profesi wartawan sebagai panggilan nurani dan peran pers dalam kehidupan kebangsaan.

Ahmad Muzani mengenang kembali perjalanannya sebagai wartawan dan bercerita tentang pengalamannya mengikuti ujian menjadi wartawan muda di PWI DKI Jakarta pada tahun 1991. Ia ditanya tentang prioritas jika menemukan kecelakaan di tengah jalan, apakah membantu korban atau menulis berita. Muzani mengaku memilih membantu korban terlebih dahulu, baru kemudian memberitakan peristiwa tersebut.

Bagi Muzani, kemanusiaan harus selalu berada di atas kepentingan apa pun. Ia menekankan bahwa menjadi wartawan bukan sekadar profesi, tapi panggilan hati untuk memperjuangkan kebenaran dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyambut baik refleksi yang disampaikan Ketua MPR RI tersebut. Menurutnya, kisah itu menjadi pengingat penting bagi seluruh insan pers tentang esensi profesi wartawan.

Pertemuan ini juga menjadi bagian dari komunikasi PWI dengan pimpinan lembaga negara menjelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten. PWI secara resmi mengundang Ketua MPR RI untuk hadir pada peringatan HPN 2026. (**)

PWI resmi akhiri dualisme setelah dua tahun, Menkomdigi sebut langkah besar jurnalisme Indonesia

Ria Sartika    Kamis, September 04, 2025    Comment   

PWI resmi akhiri dualisme setelah dua tahun, Menkomdigi sebut langkah besar jurnalisme Indonesia

PWI resmi akhiri dualisme setelah dua tahun, Menkomdigi sebut langkah besar jurnalisme Indonesia.

JAKARTA -  Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengaku senang dan menyambut baik terselenggaranya Kongres Persatuan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yg berlangsung lancar dan demokratis.

"Kami tentu senang, mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal  jurnalisme Indonesia yg profesional dan berkualitas," kata Menteri Komdigi saat menerima Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua DK terpilih Atal S. Depari, Rabu.

Didampingi Wamen Komdigi Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyda Yaya, Menkomdigi, berpesan agar PWI betul betul bersatu perlu merangkul kepengurusan Hendry Ch Bangun.

"Masukkan Pak Hendry (Ch Bangun). Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali," pesan Meutya Hafid

Menkomdigi mengaku senang Kongres Persatuan PWI berlangsung lancar, sehingga mengakhiri dualisme kepenguruasan PWI yg sudah terjadi hampir dua tahun ini. 

Selama dua tahun ini, PWI ramai diperbincangkan karena perpecahan antara PWI hasil Kongres Bandung 2023 dan PWI Kongres Luar Biasa Jakarta 2024. 

Setelah hampir dua tahun, kedua kubu akhirnya bersepakat mengadakan Kongres Persatuan dengan dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers Dahlan Dahi.

Pada Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Bekasi, 29-30 Agustus 2025, terpilih secara demokratis Dirut LKBN Antara Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI dan Atal S. Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI periode 2025-2030.

Menjawab harapan Menkomdigi, Munir menyatakan, kepengurusan baru nanti tetap mengakomodir kepengurusan PWI hasil Kongres Bandung Hendry Ch. Bangun dkk. Nama Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang dirancang formatur. 

Munir melaporkan, formatur saat ini berusaha secepatnya menyelesaikan susunan personil kepengurusan PWI yang baru untuk segera mengurus mendapatkan AHU dari Kemenkum.

Direncanakan pelantikan pengurus akan di  dilangsungkan di Museum Pers Nasional di Solo, akhir September mendatang.

Pada kesempatan itu juga, Menteri Komdigi menyatakan siap berkalaborasi dg PWI dalam rangka turut menjaga jurnalisme Indonesia di tengah gempuran arus informasi yg masif agar para wartawan bekerja profesional dg terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

PWI Kalbar Siap Dukung Kepemimpinan Akhmad Munir, Tegakkan Kode Etik dan Jurnalisme

Redaksi    Minggu, Agustus 31, 2025    Comment   

PWI Kalbar Siap Dukung Kepemimpinan Akhmad Munir, Tegakkan Kode Etik dan Jurnalisme

JAKARTA - Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori menyambut positif hasil Kongres Persatuan PWI 2025 yang digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Bekasi, Sabtu (30/08/2025).

Ia mengucapkan selamat atas terpilihnya Akhmad Munir sebagai Ketua PWI Pusat 2025 - 2030, beserta Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Atal S Depari.

Kundori meyebut, kongres yang mengusung tema “Bangkit Bersatu” ini menjadi momentum penting dalam sejarah PWI untuk membangun pers yang lebih kuat.

“Sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus kuat dan bermartabat,” katanya.

Senafas dengan itu, ia berharap di bawah kepemimpinan Akhmad Munir, program-program pusat untuk daerah yang selama ini sudah berjalan dapat dilanjutkan, seperti peningkatan kompetensi yang dibutuhkan—sehingga pers dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar, tidak melanggar etik.

“Nah, dengan dirupsi digitalisasi saat ini, kita tetap jangan melenceng dalam menjalankan kode etik dan menjalankan jurnalisme yang benar,” tambahnya.

Sebelumnya, kongres yang digelar dalam rangka pemilihan Ketua Umum PWI masa periode 2025 - 2030 tersebut diikuti oleh dua calon, Akhmad Munir dan Hendry Ch Bangun.

Akhmad Munir yang juga Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara itu terpilih setelah memperoleh 52 suara. Sementara calon ketua umum lainnya, Hendry Ch Bangun, memperoleh 35 suara.

Kundori turut mengucapkan terima Kasih kepada Ketum PWI Pusat hasil Kongres Bandung 2023 dan Hasil KLB 2024 atas program-program kerja yang dilakukan selama ini.

“Program-program yang memang dibutuhkan kami-kami di daerah, semoga bisa dilanjutkan dan ditingkatkan di bawah kepemimpinan baru,” ujarnya.

*PWI Kalbar Solid Jalankan Amanah Organisasi*

Sementara itu, Arman Hairiadi, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Kalbar menyambut baik tekad Akhmad Munir yang ingin menjadikan organisasi pers ini semakin solid dan modern. Kemudian melindungi kebebasan pers serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan.

"Ini sejalan dengan tekad kami di Kalbar, PWI semakin solid, melindungi kebebasan pers dan meningkatkan profesionalisme. Termasuk meningkatkan kesejahteraan wartawan, khususnya PWI Kalbar," katanya.

Arman percaya, Akhmad Munir mampu menahkodai PWI dengan baik. PWI Kalbar siap mendukung kepemimpinannya demi kemajuan organisasi wartawan yang tertua dan terbesar di Indonesia ini.

"PWI Kalbar selalu mendukung Ketum hasil keputusan kongres PWI yang resmi dan sah," lugasnya.

Pada Kongres Persatuan PWI 2025, Arman menjadi salah satu peninjau. Dia menilai kongres berlangsung dengan baik dan lancar. Tidak heran, hasil kongres ini diterima seluruh peserta.

"Selamat kepada bapak Akhmad Munir yang terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat. PWI Kalbar siap berkolaborasi memajukan Persatuan Wartawan Indonesia," pungkas Arman. (**)

PWI Kalbar Dukung Penetapan DPT Kongres Persatuan PWI 2025, Kundori Tegaskan Hanya Ketua Definitif Berwenang Rekom Peninjau

Redaksi    Kamis, Agustus 07, 2025    Comment   

PWI Kalbar Dukung Penetapan DPT Kongres Persatuan PWI 2025, Kundori Tegaskan Hanya Ketua Definitif Berwenang Rekom Peninjau

PWI Kalbar Dukung Penetapan DPT Kongres Persatuan PWI 2025, Kundori Tegaskan Hanya Ketua Definitif Berwenang Rekom Peninjau. 

PONTIANAK – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat, Kundori, menyambut baik dan bersyukur atas keputusan resmi panitia Kongres Persatuan PWI 2025 yang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan aturan keikutsertaan peninjau dalam kongres mendatang.

Kundori menyebut, keputusan itu merupakan langkah bijak dan berani yang telah lama dinantikan, terutama oleh daerah-daerah yang selama ini terdampak langsung akibat dinamika yang terjadi.

"Kami bersyukur karena apa yang selama ini kami harapkan dari daerah, tak terkecuali Kalbar, yakni persatuan akhirnya terwujud. Ini menunjukkan kebijaksanaan panitia kongres yang benar-benar ingin menjaga marwah PWI," ujar Kundori, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, penetapan DPT yang arif dan berlandaskan semangat persatuan menjadi bukti bahwa panitia ingin mengembalikan marwah dan normalitas organisasi.

“Langkah ini tidak hanya adil, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan integritas yang menjadi semangat utama PWI sebagai organisasi profesi pers tertua di Indonesia,” tegas Kundori.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) yang memutuskan bahwa penunjukan peninjau dalam Kongres Persatuan PWI 2025 harus berdasarkan rekomendasi resmi dari Ketua PWI Provinsi definitif, sebagai bentuk hak prerogatif kepemimpinan di daerah.

“Terima kasih kepada panitia yang telah menegaskan bahwa keikutsertaan peninjau hanya sah bila atas rekomendasi ketua definitif. Ini penting untuk menjaga tertib organisasi dan menghindari manuver-manuver liar,” ucapnya.

Karena itu, Kundori dengan tegas menyatakan bahwa PWI Kalbar di bawah kepemimpinannya tidak akan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kalbar maupun kepada kelompok yang selama ini dianggap telah merusak citra organisasi.

"Komplotan tersebut sudah terlalu jauh. Mereka tidak hanya mengganggu roda organisasi, tapi juga telah merusak nama baik, marwah, dan citra PWI Kalbar. Tidak mungkin kami beri ruang pada kongres yang tujuannya justru memulihkan dan menyatukan,” tegas Kundori.

Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Kalbar, Gusti Yusri, turut menyambut baik keputusan SC dan OC Kongres Persatuan PWI 2025. Ia menilai, keputusan itu sudah tepat dan patut dijalankan oleh seluruh anggota PWI tanpa pengecualian.

"Semua pihak wajib tunduk dan patuh pada aturan yang telah diputuskan dan disahkan oleh panitia. Ini bentuk kedewasaan berorganisasi," kata Gusti Yusri.

Sejalan dengan Kundori, ia berharap Kongres PWI 2025 nanti bisa berjalan dengan lancar dan damai, sesuai semangat persatuan yang diusung. "Mudah-mudahan ini jadi titik balik, sekaligus semangat baru bagi seluruh insan pers yang tergabung dalam PWI," pungkasnya.

*DPT Sah, 87 Hak Suara Dipastikan Berlaku di Kongres PWI 2025*

Seperti diberitakan sebelumnya, panitia resmi menetapkan DPT yang akan digunakan dalam Kongres Persatuan PWI 2025 pada 29–30 Agustus mendatang di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Total terdapat 87 hak suara dari seluruh provinsi dan satu daerah otonom. Jumlah ini berkurang satu dari sebelumnya karena Provinsi Banten yang tadinya memiliki tiga suara, kini hanya memiliki dua suara—masing-masing untuk dua kubu yang telah disahkan SC.

DPT ini mengacu pada struktur suara dalam Kongres PWI XXV di Bandung, dan digunakan sebagai dasar sah pemilihan Ketua Umum mendatang.

Selain menetapkan jumlah suara, panitia juga mengatur mekanisme keikutsertaan peninjau yang hanya dapat menghadiri pembukaan dan penutupan kongres. Peninjau ini juga harus direkomendasikan oleh Ketua PWI Provinsi definitif masing-masing. (*)

PWI Kalbar Ajak Generasi Muda Jadi Garda Terdepan Tangkal Radikalisme di Era Digital

Redaksi    Senin, Juli 28, 2025    Comment   

PWI Kalbar Ajak Generasi Muda Jadi Garda Terdepan Tangkal Radikalisme di Era Digital

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat, Kundori.

Sekadau, Kalbar – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat, Kundori, mengajak generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menangkal paham radikalisme dan terorisme, khususnya di tengah derasnya arus digitalisasi.

Ajakan tersebut disampaikan dalam seminar bertema “Peran Anak Muda dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme di Era Digital”, yang digelar Pokja PWI Kabupaten Sekadau pada Senin, 28 Juli 2025 di Sekadau, Kalimantan Barat.

Apa Tujuan Seminar Ini?

Seminar ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan pelajar, khususnya siswa SLTA, mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan dan perdamaian bangsa dari pengaruh radikalisme dan terorisme yang kini menyusup melalui media sosial dan platform digital.

"Radikalisme dan terorisme tidak hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga menghancurkan nilai kemanusiaan dan keberagaman kita," ujar Kundori dalam sambutannya.

Mengapa Anak Muda Jadi Fokus Utama?

Menurut Kundori, anak muda saat ini adalah pengguna internet terbesar dan memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik. Maka dari itu, mereka juga harus berani tampil sebagai agen perubahan yang menyebarkan semangat toleransi, kebangsaan, dan perdamaian.

“Media digital kini jadi medan baru pertarungan narasi. Kalau anak muda hanya diam, maka ruang digital akan dikuasai oleh konten-konten destruktif,” tegasnya.

Kundori juga mengingatkan bahwa media massa dan para jurnalis punya tanggung jawab besar. Tidak cukup hanya memberitakan, tapi juga harus menjadi bagian dari solusi dengan menyebarkan informasi yang edukatif dan menyejukkan.

Apa Pesan Para Narasumber?

Sandae mengingatkan pentingnya bimbingan bagi anak muda agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi sesat.

“Pemuda adalah agen perubahan dan calon pemimpin masa depan. Jangan biarkan mereka terjerumus di dunia digital tanpa arahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Sekadau, AKBP Donny, menekankan pentingnya literasi digital. Ia menyebut banyak anak muda sulit membedakan informasi yang benar karena derasnya arus informasi di media sosial.

“Fase pencarian jati diri di usia muda sangat rawan dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Literasi digital jadi kunci utama,” jelasnya.

Bagaimana Harapan ke Depan?

Dina Mariana, Ketua Pokja PWI Sekadau, berharap kegiatan ini bisa memicu semangat nasionalisme di kalangan pelajar.

“Kami ingin membekali para pelajar dengan pemahaman yang benar agar mereka tumbuh sebagai generasi yang cinta damai, toleran, dan memiliki semangat kebangsaan,” ungkapnya.

Siapa Saja yang Hadir?

Selain Ketua PWI Kalbar, hadir pula berbagai tokoh dan pejabat, antara lain:

• Sandae, Asisten II Setda Sekadau, mewakili Bupati Sekadau

• AKBP Donny Molino Manoppo, Kapolres Sekadau

• Kepala Kemenag Sekadau

• Kepala Badan Kesbangpol Sekadau

• Ketua FKUB Sekadau

• Dina Mariana, Ketua Pokja PWI Sekadau

PWI Kalbar bersama berbagai instansi menggelar seminar edukatif yang bertujuan membentengi generasi muda dari bahaya radikalisme di era digital. Dengan literasi digital yang kuat dan semangat kebangsaan, anak muda diharapkan bisa jadi pelopor perdamaian dan penjaga keberagaman Indonesia.

Mari bersama tangkal radikalisme dari ruang digital, mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri.

PWI Kalbar Tegur Keras Wawan Suwandi, Somasi Resmi Diterbitkan atas Dugaan Klaim Jabatan Tanpa Dasar

Redaksi    Kamis, Juli 17, 2025    Comment   

PWI Kalbar Tegur Keras Wawan Suwandi, Somasi Resmi Diterbitkan atas Dugaan Klaim Jabatan Tanpa Dasar

PWI Kalbar Ambil Sikap Tegas! Somasi Dilayangkan atas Dugaan Penyalahgunaan Jabatan dan Atribut Organisasi.

PWI Kalbar Tegur Keras Wawan Suwandi, Somasi Resmi Diterbitkan atas Dugaan Klaim Jabatan Tanpa Dasar. (Gambar logo PWI)

PONTIANAK - Organisasi wartawan tertua di Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat, mengambil langkah hukum serius terhadap seorang individu bernama Wawan Suwandi. 

Ia diduga mengklaim diri sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua PWI Kalbar tanpa dasar hukum yang sah. Kasus ini menjadi perhatian besar, karena menyangkut nama baik dan legalitas sebuah organisasi profesi yang dihormati.

Langkah tegas ini diambil setelah PWI Kalbar merasa dirugikan oleh klaim sepihak dari Wawan. Melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Ruhermansyah & Partners, surat somasi resmi pun dilayangkan pada 14 Juli 2025.

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Advokat Ruhermansyah, S.H., C.Med.

Menurut pernyataan dari advokat Ruhermansyah, S.H., C.Med yang bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari PWI Kalbar tertanggal 8 Juli 2025, kliennya sangat keberatan atas tindakan Wawan Suwandi yang secara sepihak menyatakan diri sebagai Plt. Ketua PWI Kalbar.

Padahal, struktur kepengurusan PWI Kalbar yang sah sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) dari PWI Pusat dengan Nomor: 196-PGS/PP-PWI/2024 tertanggal 18 April 2024. Dalam SK tersebut, Kundori resmi diangkat sebagai Ketua PWI Kalbar dan Deska Irnan Syafara sebagai Sekretaris.

Dasar Hukum yang Dilanggar

Somasi yang dilayangkan tersebut tidak main-main. Dalam surat resminya, kuasa hukum membeberkan beberapa dasar hukum yang dianggap telah dilanggar oleh Wawan, antara lain:

• AD/ART PWI, khususnya Pasal 26 yang menyatakan bahwa hanya Konferensi Provinsi yang dapat memilih Ketua PWI untuk masa jabatan lima tahun.

• UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang menekankan pentingnya keabsahan dan proses demokratis dalam pengangkatan pengurus organisasi.

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 dan 266 yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan dokumen palsu.

Apa Saja Tindakan yang Dipermasalahkan?

Dalam isi somasi tersebut, dijelaskan sejumlah tindakan Wawan Suwandi yang dianggap merugikan dan tidak sah, antara lain:

• Mengklaim jabatan Plt. Ketua PWI Kalbar tanpa dasar hukum yang sah.

• Menggunakan atribut resmi PWI seperti logo, bendera, kop surat, dan stempel organisasi.

• Mengeluarkan surat dan dokumen atas nama PWI Kalbar tanpa wewenang.

• Menyesatkan mitra kerja dan masyarakat dengan mengaku sebagai pimpinan resmi.

• Merugikan organisasi baik secara materi (uang dan aset) maupun immateri (nama baik dan kepercayaan publik).

Batas Waktu Tindakan dan Tuntutan PWI Kalbar

PWI Kalbar memberi waktu kepada Wawan Suwandi hingga 19 Juli 2025 untuk:

• Menghentikan semua bentuk klaim sebagai Plt. Ketua PWI Kalbar.

• Tidak lagi menggunakan atribut organisasi secara ilegal.

• Menarik kembali seluruh dokumen atau keputusan yang telah dikeluarkan tanpa hak.

• Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik dan internal organisasi.

• Mengembalikan semua atribut dan dokumen resmi milik PWI Kalbar.

Jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi, PWI Kalbar menyatakan siap membawa kasus ini ke ranah hukum pidana dan perdata.

Langkah Hukum Selanjutnya

Jika somasi ini diabaikan, PWI Kalbar melalui kuasa hukumnya telah menyiapkan langkah lanjutan, yaitu:

1. Melaporkan ke Polda Kalimantan Barat atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan jabatan.

2. Menggugat secara perdata atas kerugian yang dialami organisasi.

3. Menyampaikan pengumuman resmi kepada lembaga pemerintahan, mitra kerja, dan publik untuk menghindari kebingungan dan kerugian lebih lanjut.

Surat somasi ini juga telah ditembuskan kepada berbagai pihak penting seperti:

• Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun

• Ketua Dewan Pers

• Gubernur Kalimantan Barat

• Kapolda Kalbar

• Seluruh mitra kerja dan jaringan profesional PWI Kalbar

Mengapa Ini Penting untuk Diketahui Publik?

PWI bukan hanya sekadar organisasi wartawan. Ia adalah pilar demokrasi dan penjaga integritas jurnalistik. Tindakan mengklaim jabatan tanpa proses hukum yang sah bisa menimbulkan kebingungan, merusak kepercayaan publik, serta mencoreng nama baik institusi.

Menurut Ruhermansyah, langkah hukum ini diambil bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk menjaga marwah organisasi dan memastikan bahwa aturan main tetap ditegakkan.

“Ini bukan soal personal, tapi tentang menjaga kredibilitas organisasi dan menghentikan praktik-praktik yang bisa merusak tatanan demokratis dalam organisasi profesi,” ujarnya.

Menjaga Nama Baik dan Etika Profesi

Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa setiap organisasi harus menjaga integritas dan tidak membiarkan ada pihak yang menyalahgunakan nama, jabatan, atau atributnya untuk kepentingan pribadi.

Bagi publik, khususnya para mitra kerja, pemerintah daerah, dan media lain, penting untuk selalu melakukan verifikasi terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan resmi sebuah organisasi. Jangan sampai terjebak dalam tindakan ilegal yang justru dapat merugikan semua pihak.

PWI Mempawah Dukung Penuh Program Pengembangan Ekosistem Mangrove di Desa Pasir

Ria Sartika    Senin, Mei 19, 2025    Comment   

PWI Mempawah Dukung Penuh Program Pengembangan Ekosistem Mangrove di Desa Pasir

PWI Mempawah Dukung Penuh Program Pengembangan Ekosistem Mangrove di Desa Pasir.

MEMPAWAH – Dalam upaya menjaga dan mengembangkan ekosistem mangrove, Kelompok Kerja Persatuan Wartawan Indonesia (Pokja PWI) Kabupaten Mempawah memberikan dukungan penuh terhadap program yang digagas Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir.

Saat kunjungan kerja Menteri Hanif ke Taman Mangrove Mempawah atau Mempawah Mangrove Park, Minggu (18/05/2025), Bendahara Pokja PWI Kabupaten Mempawah, Fisa Aprianta, menyatakan sikap dukungannya. 

“Sebagai mitra strategis pembangunan, kami tentu mendukung program-program yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk pengembangan ekosistem mangrove di Mempawah,” ujar Fisa.

Fisa juga berharap ke depannya akan semakin banyak program dari pemerintah pusat yang bisa membawa manfaat bagi Kabupaten Mempawah. 

“Apapun program positif yang menguntungkan masyarakat, PWI pasti siap mendukung,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menjaga kelestarian mangrove di Mempawah. 

“Kami mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten hingga forkopimda seperti Kapolres dan Dandim, untuk bersama-sama memantau dan menjaga lingkungan di tengah kesibukan masing-masing,” katanya.

Selain memberikan paparan dan sosialisasi tentang pentingnya mangrove, Menteri Hanif juga melakukan penanaman pohon mangrove secara simbolis bersama para pegiat lingkungan dan unsur forkopimda setempat di Mempawah Mangrove Park, Desa Pasir.

Dengan dukungan penuh dari PWI Mempawah dan berbagai pihak, diharapkan program pengembangan ekosistem mangrove ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan lingkungan di Kabupaten Mempawah.

Penunjukan Wawan Suwandi Coreng Marwah PWI, Armand: Ini Lelucon!

Redaksi    Sabtu, Maret 22, 2025    Comment   

Penunjukan Wawan Suwandi Coreng Marwah PWI, Armand: Ini Lelucon!

Armand, Wakil Ketua Bidang Organisasi (kiri), Kundori, Ketua PWI Kalbar (Kanan).

PONTIANAK - Penunjukan Wawan Suwandi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat menuai kontroversi. Pasalnya, langkah yang diambil oleh PWI Pusat versi Zulmansyah Sekedang ini dianggap ceroboh dan mencoreng marwah organisasi.

Armand, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Kalbar, dengan tegas mengatakan bahwa dalam berorganisasi ada aturan main yang harus dipatuhi, termasuk dalam memilih Ketua PWI Provinsi. Menurutnya, pemilihan pemimpin tidak bisa dilakukan secara asal tunjuk.

“PWI itu organisasi besar yang punya aturan jelas sebagai pedoman. Bukan organisasi yang bisa diacak-acak seenaknya,” kata Armand, Sabtu (22/03/2025).

Penunjukan yang Dipaksakan dan Ilegal

Armand menegaskan bahwa kepengurusan PWI Kalbar yang sah masih dipimpin oleh Kundori. Ia menilai keberadaan kepengurusan tandingan ini sebagai sesuatu yang konyol dan tidak memiliki legitimasi.

“Penunjukan Plt Ketua PWI Kalbar itu ilegal dan dipaksakan. Malah jadi bahan lucu-lucuan saja,” sindirnya.

Armand menuding ada pihak yang ingin mengambil alih PWI Kalbar dengan cara yang tidak etis. Demi kekuasaan, mereka sampai mengabaikan Peraturan Dasar (PD) organisasi.

“Mau jadi apa PWI kalau aturan organisasi sendiri malah dilanggar? Jangan sampai organisasi ini dijalankan dengan cara premanisme,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa PWI memiliki aturan yang ketat dalam memilih pemimpin. Tidak hanya berpedoman pada PD dan Peraturan Rumah Tangga (PRT), PWI juga memiliki Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Kode Perilaku Wartawan (KPW) yang harus dihormati.

Wawan Suwandi Tidak Terdaftar sebagai Anggota PWI

Salah satu alasan utama mengapa penunjukan Wawan Suwandi dinilai sebagai kecerobohan adalah status keanggotaannya yang tidak jelas. Armand menegaskan bahwa Wawan bukanlah anggota PWI, baik sebagai Anggota Muda maupun Anggota Biasa.

“Silakan cek di website PWI (https://pwi.or.id/anggota), tidak ada nama Wawan Suwandi di sana. Tapi anehnya, tiba-tiba dia ditunjuk sebagai Plt Ketua PWI Kalbar. Ini kecerobohan besar,” ujarnya.

Dalam PD PWI Bab III Pasal 7 Ayat (1), dijelaskan bahwa syarat menjadi Anggota Muda adalah harus mengikuti Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI. Sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa syarat menjadi Anggota Biasa adalah telah menjadi Anggota Muda selama minimal dua tahun dan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“Untuk jadi Anggota Muda saja tidak memenuhi syarat, apalagi Anggota Biasa. Bahkan, Wawan juga tidak memiliki sertifikat UKW,” beber Armand. Ia juga mengajak untuk mengecek langsung ke website Dewan Pers (https://dewanpers.or.id/data/sertifikasi_wartawan) guna membuktikan klaimnya.

Bertentangan dengan Aturan PWI

Penunjukan Wawan juga dianggap bertentangan dengan PD PWI Bab V Pasal 26 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi Ketua PWI Provinsi adalah memiliki sertifikat Wartawan Utama.

“Jangankan Wartawan Utama, status Kompetensi Muda dan Madya saja dia tidak punya. Apakah semua syarat ini terpenuhi? Jelas tidak! Artinya, penunjukan ini cacat sejak awal,” tegasnya.

Armand menilai bahwa saat ini pihak Wawan sedang melakukan berbagai cara untuk mendapat pengakuan, termasuk melakukan manuver politik dan menyebarkan opini melalui pemberitaan yang sumbernya tidak jelas.

“Mereka sedang keliling mengemis pengakuan ke para pejabat. Tapi, tetap saja, kepengurusan PWI Kalbar yang sah adalah yang dipimpin oleh Kundori,” pungkasnya.

Penunjukan Wawan Suwandi sebagai Plt Ketua PWI Kalbar dianggap sebagai langkah yang sembrono dan bertentangan dengan aturan organisasi. Selain tidak memiliki status keanggotaan di PWI, Wawan juga tidak memenuhi syarat sebagai Ketua PWI Provinsi. 

Serunya Berbagi Takjil di Sekadau! PWI & IWAS Gandeng Polres Sekadau untuk Tebar Kebaikan di Ramadhan 1446 H

Redaksi    Sabtu, Maret 22, 2025    Comment   

Serunya Berbagi Takjil di Sekadau! PWI & IWAS Gandeng Polres Sekadau untuk Tebar Kebaikan di Ramadhan 1446 H

Serunya Berbagi Takjil di Sekadau! PWI & IWAS Gandeng Polres Sekadau untuk Tebar Kebaikan di Ramadhan 1446 H.

SEKADAU – Bulan suci Ramadhan selalu menjadi momen yang penuh berkah dan kebersamaan. Salah satunya terlihat dalam aksi sosial berbagi takjil yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Wartawan Sekadau (IWAS) dengan dukungan penuh dari Polres Sekadau. 

Kegiatan ini berlangsung di depan Gedung UMKM Center Sekadau pada Jumat (21/3/2025), dan sukses membawa kebahagiaan bagi masyarakat yang tengah bersiap untuk berbuka puasa.

Ketua PWI Provinsi Kalimantan Barat, Kundori.

Ketua PWI Provinsi Kalimantan Barat, Kundori, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan bahwa aksi berbagi takjil ini bukan sekadar bagi-bagi makanan gratis, tetapi juga sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat.

“Profesi wartawan nggak cuma soal nulis berita aja, tapi juga bisa berkontribusi dalam kegiatan sosial. Berbagi takjil ini salah satu bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat, khususnya bagi para pengguna jalan yang lagi dalam perjalanan menuju rumah atau masjid untuk berbuka puasa,” ujar Kundori dengan penuh semangat.

Kundori juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, TNI, serta semua pemangku kepentingan yang selalu mendukung kegiatan sosial yang kami lakukan. Semangat kebersamaan seperti ini yang harus terus kita jaga dan tingkatkan,” tambahnya.

Kegiatan berbagi takjil ini nggak cuma soal kasih makanan gratis, tapi juga menjadi momen untuk membangun sinergi antara wartawan, masyarakat, dan berbagai institusi lainnya. 

Melalui aksi sosial ini, diharapkan hubungan baik antara media dan instansi terkait semakin erat, menciptakan komunikasi yang harmonis demi kemajuan bersama.

Serunya Berbagi Takjil di Sekadau! PWI & IWAS Gandeng Polres Sekadau untuk Tebar Kebaikan di Ramadhan 1446 H.

Sementara itu, Ketua Pokja PWI Kabupaten Sekadau, Dina Mariana, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi positif antara awak media dan kepolisian.

“Ini bukan sekadar berbagi takjil, tapi juga simbol kepedulian dari rekan-rekan wartawan dan Polri kepada masyarakat. Semoga kegiatan ini bisa terus berjalan dan semakin mempererat silaturahmi serta kerja sama yang telah terjalin dengan baik,” ungkap Dina.

Kegiatan berbagi takjil ini mendapat respons positif dari masyarakat yang melintas. Banyak pengendara motor dan mobil yang antusias menerima paket takjil yang dibagikan. 

Bagi mereka, takjil gratis ini sangat membantu, terutama bagi yang belum sempat membeli makanan untuk berbuka puasa.

Ramadhan memang selalu menjadi waktu terbaik untuk berbagi dan mempererat kebersamaan. Aksi sosial seperti ini membuktikan bahwa gotong royong dan kepedulian masih menjadi nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat.

Ketua PWI Kalbar Kundori Sebut Pers Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau

Redaksi    Senin, Maret 17, 2025    Comment   

Ketua PWI Kalbar Kundori Sebut Pers Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau

Ketua PWI Kalbar Kundori Sebut Pers Mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau.

SINTANG - Peran media dalam konteks pembangunan ekonomi hijau dan ketahanan pangan sangat penting, terutama dalam edukasi, advokasi, serta penyebaran informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. 

Hal itu diungkapkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat, Kundori saat menjadi pembicara di acara Silaturahmi Para Pihak Menuju Ekonomi Hijau di Kabupaten Sintang di Rumah Adat Melayu Sintang, Minggu (16/3/2025) sore.

Acara secara Live RRI Sintang ini digelar kolaborasi Pemkab, RRI, FKMS dan PWI dengan dipandu Host Taufik.

"Media berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau dan ketahanan pangan," ungkap Kundori. 

Melalui pemberitaan yang informatif, media dapat memperkenalkan konsep pertanian berkelanjutan, pemanfaatan energi terbarukan, serta praktik ramah lingkungan yang mendukung ketahanan pangan.

"Media membantu mempublikasikan berbagai program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, komunitas, maupun sektor swasta dalam mendukung ekonomi hijau dan ketahanan pangan. Ini mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat kolaborasi antarpihak,"urai Kundori alumni Magister Ilmu Politik Untan Pontianak ini.

Selanjutnya, media berperan sebagai kontrol sosial dengan mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, serta penggunaan dana dalam proyek pembangunan berkelanjutan. 

"Melalui pemberitaan investigatif dan laporan mendalam, media membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas,"katanya.

Lebih lanjut, Kundori menegaskan,

media menyediakan ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya terkait isu-isu ekonomi hijau dan ketahanan pangan.

"Ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan yang inklusif,"ujarnya.

Kundori menambahkan, dengan menjalankan fungsi ini, media berperan sebagai jembatan informasi yang memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

"Dengan tujuan dalam mewujudkan Kabupaten Sintang yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing di bidang ekonomi hijau dan ketahanan pangan,"pungkas Kundori.***

PWI Sekadau Gelar Buka Puasa Bersama dan Bangun Kebersamaan Antar Wartawan dan Pemerintah Daerah

Redaksi    Minggu, Maret 16, 2025    Comment   

PWI Sekadau Gelar Buka Puasa Bersama dan Bangun Kebersamaan Antar Wartawan dan Pemerintah Daerah

Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, menghadiri Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Pokja PWI Kabupaten Sekadau bersama unsur pemerintah dan stakeholder, Sabtu (15/3/2025). [HO-PWI Sekadau]

SEKADAU - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat, Kundori mengapresiasi kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Pokja PWI Kabupaten Sekadau di salah satu hotel di Sekadau dengan dihadiri unsur pemerintah dan stakeholder pada Sabtu (15/3/2025).

Dalam sambutannya, Kundori mengungkapkan, kegiatan ini merupakan langkah yang luar biasa. Ia berharap silaturahmi yang baik ini bisa dipertahankan. 

"Mudah-mudahan silaturahmi yang baik ini bisa dipertahankan, jadi wartawan bukan hanya menulis berita atau menyampaikan berita tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kundori juga berharap agar PWI di kabupaten, kota lainnya di Kalimantan Barat dapat selalu menjalin silaturahmi yang baik dengan internal organisasi, dengan masyarakat dan pemerintah.

"Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakan dan selamat menyambut hari raya Idulfitri 1446 Hijriah, " ujarnya.

Ketua Pokja PWI Kabupaten Sekadau, Dina Mariana, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan menjadi momentum untuk memperat silaturahmi.

"Melalui kegiatan ini juga, kami ingin mengajak kita semua mari kita terus menjaga toleransi dan kerukunan antar-umat beragama, khususnya di Kabupaten Sekadau," ucapnya.

Dikatakan dia, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni "Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar-umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. "

"Mari kita jaga daerah kit agar selalu damai dan harmonis sehinga menjadi 'rumah' yang aman, damai, dan tentram," tuturnya.

Pemkab Sekadau Beri Apresiasi PWI

Wakil Bupati Sekadau Subandrio, menyampaikan melalui kegiatan itu kerukunan dan kebersamaan tetap terjalin di Kabupaten Sekadau. Ia juga mengapresiasi kegiatan yang digelar PWI dalam momentum bulan Ramadhan 2025.

"Sampai saat ini kita bersyukur bahwa di hari ke 15 Ramadhan ini berjalan dengan baik, hal ini tentu tidak bisa kita lakukan bila tidak ada peran media, masyarakat, pemuda untuk menciptakan Sekadau yang aman, nyaman, dan kondusif, " kata Subandrio.

Kegiatan ini dinilai sangat positif dalam membangun kebersamaan dan keberagaman. Kerukunan antar tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Kegiatan dengan tema "Ramadhan Momentum Merajut Kebersamaan dan Merawat Kerukunan di Kabupaten Sekadau" itu dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Sekadau, Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan mahasiswa. Pada kegiatan itu juga disalurkan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan.***

Kapolres, DPRD, dan PWI Ketapang Bagikan Ribuan Takjil di Simpang Tiga Taman Kedondong

Redaksi    Minggu, Maret 16, 2025    Comment   

Kapolres, DPRD, dan PWI Ketapang Bagikan Ribuan Takjil di Simpang Tiga Taman Kedondong

Kapolres, DPRD, dan PWI Ketapang Bagikan Ribuan Takjil di Simpang Tiga Taman Kedondong.

KETAPANG – Suasana sore di Simpang Tiga Taman Kedondong, Kota Ketapang, jadi lebih hangat dan penuh berkah pada Sabtu (14/3/2025). Ribuan takjil dibagikan kepada pengendara oleh Kapolres Ketapang, AKBP Setiadi, anggota DPRD Ketapang, Marzuki, serta anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat di Ketapang. Aksi berbagi ini juga melibatkan insan pers dari berbagai media lokal.

Beberapa media yang ikut serta dalam kegiatan ini di antaranya ANTARA Kalimantan Barat (Kalbar), Suara Ketapang, Medik TV, Kalbar Online, TVRI Kalbar, Inside Pontianak, Suara Kalbar, Raden Media, Borneo Tribun, Sorot 10, Intensnews, Jejaring Kalbar, Poskalbar, Khatulistiwa Times, Sanggar Photography, dan Colourful Photography.

Kapolres Ketapang, AKBP Setiadi, mengungkapkan rasa apresiasi dan terima kasihnya kepada para wartawan yang telah menginisiasi kegiatan ini. Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan awak media di Ketapang semakin erat berkat aksi sosial seperti ini.

“Ini luar biasa! Saya senang bisa berbagi berkah bersama teman-teman wartawan. Kegiatan ini bukan sekadar membagikan takjil, tapi juga memperkuat hubungan baik antara Polres Ketapang dan media,” ujarnya.

Selain berbagi takjil, Kapolres juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Ia mengimbau agar pengendara selalu mematuhi aturan lalu lintas, seperti memakai helm saat berkendara dan menaati rambu-rambu lalu lintas.

“Keselamatan di jalan itu penting, guys. Jangan sampai kita lalai dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pakai helm, patuhi aturan, dan selalu utamakan keselamatan,” pesan Kapolres.

Kegiatan berbagi takjil ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi lebih banyak pihak untuk ikut serta dalam aksi-aksi sosial lainnya, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. “Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut dan semakin banyak orang yang terbantu,” tutup Kapolres.

Aksi ini pun disambut baik oleh para pengendara yang melintas. Banyak dari mereka yang merasa senang dan terbantu dengan adanya pembagian takjil gratis ini. Selain bisa berbuka puasa tepat waktu, mereka juga merasakan kehangatan kepedulian dari para pihak yang terlibat.

Reporter: Muzahidin | Editor: Yakop

Puluhan Anggota PWI Kalbar Geram, Wawan Suwandi Ngaku-ngaku Ketua PWI Kalbar

Redaksi    Minggu, Maret 16, 2025    Comment   

Puluhan Anggota PWI Kalbar Geram, Wawan Suwandi Ngaku-ngaku Ketua PWI Kalbar

Wakil Ketua Bidang Multimedia PWI Kalbar, Heri Yakop, S.Pd.Rek.

PONTIANAK – Puluhan anggota biasa yang memiliki hak pilih dalam pemilihan Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Provinsi Kalimantan Barat geram dengan kelakuan Wawan Suwandi yang mengaku sebagai Ketua PWI Kalbar.

Sebelumnya, Wawan ditunjuk sebagai Plt Ketua PWI Kalbar oleh Zulmansyah Sekedang. Namun, masalahnya, Zulmansyah sendiri sudah dipecat dari keanggotaan PWI Pusat. Artinya, surat penunjukan yang diberikan kepada Wawan itu tidak sah alias ilegal.

“Malu dong, ngaku-ngaku Ketua PWI. Padahal dalam AD/ART, salah satu syarat jadi Ketua PWI Provinsi itu harus sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan menjadi pengurus PWI selama lima tahun,” ujar Wakil Ketua Bidang Multimedia PWI Kalbar, Heri Yakop, S.Pd.Rek.

Menurut Yakop, baik Zulmansyah Sekedang maupun kelompoknya tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam menggunakan label PWI. Bahkan, secara hukum mereka bisa dilaporkan ke pihak berwenang karena mengaku sebagai anggota PWI tanpa keabsahan.

“Terkait pelaporan, pihak kami masih menunggu instruksi dari Ketua PWI Kalbar yang sah, yakni Kundori. Bukti-bukti sudah ada, tinggal menunggu arahan lebih lanjut,” tambah Yakop.

Yakop juga mengimbau kepada seluruh elemen pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan PWI demi kepentingan pribadi.

“Kalau ada yang mengaku-ngaku dari PWI dan meminta-minta sesuatu, silakan lapor ke pihak berwenang, baik kepolisian maupun pengurus PWI yang sah. Wartawan sejati itu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, bukan mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan organisasi,” tegasnya.

Acara Puncak HPN 2025, PWI Kapuas Hulu Gelar Syukuran

Redaksi    Kamis, Februari 27, 2025    Comment   

Acara Puncak HPN 2025, PWI Kapuas Hulu Gelar Syukuran

Ketua Pokja PWI Kabupaten Kapuas Hulu, Taufiq.

KAPUAS HULU - Kelompok Kerja Persatuan Wartawan Indonesia (Pokja PWI) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menggelar syukuran dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 tahun 2025, bertempat di Aula Bank Kalbar Cabang Putussibau, Rabu (26/2/2025).

Hadir dalam kegiatan itu diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd Zaini, Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Hendrawan beserta perwakilan jajaran Forkopimda setempat.

Hadir pula sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, pimpinan Perbankan dan para pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Ketua Pokja PWI Kabupaten Kapuas Hulu, Taufiq pada kesempatan itu mengatakan bahwa secara nasional hari pers diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 9 Februari 2025, yang dihadiri Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan pada 18 Februari 2025, yang dihadiri Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson.

"Hari Pers Nasional ini diperingati pada 9 Februari setiap tahunnya di Indonesia, di mana pada hari itu pula diperingati sebagai hari lahirnya organisasi wartawan di Indonesia, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Taufiq.

Pada kesempatan itu pula, Taufiq memberikan pemahaman kepada para tamu undangan, tentang tugas-tugas wartawan profesional. Ia memaparkan beberapa hal yang wajib diketahui oleh masyarakat dan para pejabat tentang wartawan profesional dan wartawan abal-abal.

Menurut dia, wartawan abal-abal memiliki ciri-ciri diantaranya pertanyaannya selalu tendensius kepada narasumber, menyajikan berita yang tidak berimbang dan selalu datang bergerombolan atau lebih dari satu orang atau dengan istilah wartawan bodrex karena tidak percaya diri untuk datang sendiri.

"Untuk menjadi seorang wartawan yang profesional tidaklah mudah. Banyak tahapan dan proses yang wajib dilalui diantaranya uji kompetensi wartawan (UKW). Bukan ujug-ujug yang hanya bermodalkan kartu pers dan mengaku wartawan," tegas Taufiq.

Taufik mengatakan, tidak sedikit masyarakat dan para pejabat serta berbagai pihak lainnya, yang mengeluhkan tentang cara kerja oknum wartawan yang sangat meresahkan karena memberitakan sesuatu yang tidak berimbang atau tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu sehingga menyudutkan satu pihak yang belum tentu bersalah.

Bahkan, lanjut dia, tidak sedikit pula para pejabat dan masyarakat yang mengaku sering diperas oleh oknum wartawan.

"Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas kami ke depannya selaku PWI, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang mana wartawan profesional dan yang mana wartawan yang abal-abal," tutur dia.

Pada kesempatan itu pula tidak lupa Taufiq mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah mendukung hingga terlaksananya acara puncak hari pers tersebut.

"Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga terlaksananya acara ini," ucapnya.

Sementara itu Sekda Kabupaten Kapuas Hulu, Mohd Zaini berharap dengan diadakannya acara syukuran HPN ke-79 tahun 2026 tersebut, dapat menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah, media dan berbagai elemen masyarakat.

"Kehadiran semua elemen ini menjadi simbol komitmen untuk terus bersinergi demi kemajuan bersama. Hari Pers Nasional 2025 ini diharapkan menjadi momentum bagi media di Kapuas Hulu, untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sekaligus tetap menjaga fungsi utamanya sebagai penyampai informasi yang akurat dan terpercaya," tuturnya.

Menurut Sekda, saat ini banyak media abal-abal yang muncul, di mana oknum wartawannya hanya bermodalkan kartu pers, yang terkadang meresahkan masyarakat hingga para pejabat. Masyarakat maupun pejabat sulit membedakan antara wartawan yang resmi dan tidak resmi.

Bahkan, kata dia, oknum yang mengaku wartawan tersebut melakukan pemerasan dan lain sebagainya terhadap orang-orang tertentu. Padahal, untuk menjadi seorang wartawan yang profesional harus melalui tahapan dan proses yang tidak mudah.

"Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas PWI Kapuas Hulu, untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat agar dapat membedakan mana yang wartawan resmi dan tidak resmi," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Hendrawan, menegaskan bahwa pers memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, mendidik dan membangun kesadaran masyarakat di era digitalisasi saat ini.

"Kita tahu bahwa pers memiliki tantangan yang besar dalam menjaga independensi, profesionalisme serta melawan hoax dan disinformasi yang bisa merusak keutuhan bangsa. Oleh karena itu mari kita dukung pers yang bebas, bertanggungjawab dan berpihak kepada kebenaran demi kemajuan negeri ini," kata Kapolres.

Ia juga menegaskan bahwa pers bukan sekedar penyampai berita saja, tetapi juga pilar keempat demokrasi yang berperan dalam mengawal kebijakan publik, menyuarakan aspirasi masyarakat sehingga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

"Dengan dedikasi dan kerja keras insan pers, diharapkan terus dapat memperkuat transparansi, keadilan dan kesejahteraan bersama. Mari kita jadikan hari pers nasional ini sebagai pintu untuk meningkatkan kualitas wartawan yang beretika, berimbang dan berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara," harapnya.

Sebagaimana diketahui, sebelum acara syukuran yang merupakan acara puncak hari pers nasional di Kapuas Hulu itu digelar, Pokja PWI Kabupaten Kapuas Hulu juga telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan, diantaranya pelatihan jurnalistik terhadap para pelajar SMA di Kecamatan Kalis dan Bunut Hulu serta pemberian bantuan sembako dan uang tunai kepada para anak yatim piatu di lembaga Yatim Piatu Baitul Maqdis Kapuas Hulu di Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan. (*)