Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah Kalbar melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
"Melalui kerja nyata TPAKD, kami berupaya menghadirkan akses keuangan yang inklusif dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal," kara Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, di Pontianak, Jumat.
 |
| Kalimantan Barat percepat pemerataan inklusi keuangan daerah. (ANTARA) |
Wagub Krisantus menegaskan bahwa TPAKD Kalbar merupakan instrumen penting untuk mendukung visi-misi Gubernur Kalbar periode 2025–2030, khususnya dalam menurunkan ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia menjelaskan bahwa Kalbar yang memiliki luas wilayah 147.037 km² —lebih luas dari Pulau Jawa— menghadapi tantangan geografis dan demografis yang cukup kompleks. Namun dengan kerja kolektif lintas sektor, berbagai indikator ekonomi dan sosial menunjukkan penguatan.
TPAKD Kalbar berhasil mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,63 poin, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp 3,89 juta, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,52 persen. Di sisi lain, angka kemiskinan berhasil ditekan sebesar 0,39 persen dan pengangguran menurun 0,25 persen.
"Meski belum ada penelitian khusus yang membuktikan kontribusi TPAKD secara langsung terhadap indikator ini, namun kami yakin, implementasi program-program TPAKD berperan signifikan dalam penguatan ekonomi daerah," tuturnya.
Gubernur Kalbar melalui TPAKD juga menginisiasi berbagai program unggulan seperti Simpanan Pelajar, Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP), Bank Mini, dan One Village One Agent (OVOA). Sedang khusus Program Saru Rekening Satu Pelajar (Kejar), tercatat 95,25 persen pelajar Kalbar telah memiliki rekening bank, melebihi target nasional sebesar 88 persen.
Program Bank Mini, misalnya, berhasil melibatkan 68 SMK dengan lebih dari 7.400 pelajar menabung. Sementara itu, program OVOA telah menjangkau 88 persen desa/kelurahan di Kalbar—melampaui target nasional.
Namun Krisantus mengakui masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses keuangan, seperti keterbatasan jaringan telekomunikasi yang masih lemah di lebih dari 40 persen desa.
"Upaya digitalisasi inklusi keuangan tidak bisa dilakukan merata tanpa infrastruktur jaringan yang mendukung. Ini menjadi perhatian penting kami bersama stakeholder," katanya.
Dengan semangat kolaborasi dan kompetisi sehat antar-TPAKD Kabupaten/Kota, Pemprov Kalbar melalui TPAKD menargetkan optimalisasi delapan tema program kerja inklusi keuangan yang terdiri dari 18 program, termasuk literasi keuangan, proteksi usaha tani, pemberdayaan UMKM, hingga digitalisasi akses keuangan desa.
"Harapannya, seluruh capaian ini dapat menopang transformasi ekonomi Kalbar yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing nasional serta global," kata Krisantus.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
