Berita Borneotribun.com: KPU Kalbar Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label KPU Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KPU Kalbar. Tampilkan semua postingan

Kamis, 02 Mei 2024

Ketua KPU Kalbar Dorong Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Ketua KPU Kalbar Dorong Partisipasi Pemilih Pilkada 2024
Kegiatan peluncuran tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar 2024 di Pontianak, Rabu (1/5/2024). ANTARA/Capture Youtube KPU Kalbar-Rendra Oxtora.
PONTIANAK - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, MS Budi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dengan melibatkan semua pihak terkait.

"Dalam pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih di Kalimantan Barat mencapai 82 persen, yang merupakan angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Oleh karena itu, untuk Pilkada 2024 di Kalimantan Barat, kami menargetkan peningkatan lebih lanjut dari angka tersebut, dengan harapan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan," ujar Budi dalam acara peluncuran tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat 2024 di Pontianak.

Budi juga menegaskan bahwa KPU RI telah menetapkan tanggal pemilihan pada Pilkada serentak 2024, yakni pada hari Rabu, 27 November.

"Dalam rangka itu, kami memohon dukungan dari masyarakat untuk memastikan bahwa KPU dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, dengan melibatkan lebih dari 150 ribu petugas dalam proses Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Kami berharap untuk mendapatkan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kalimantan Barat agar kami dapat menjalankan tugas kami dengan lebih baik, jujur, dan kredibel, sehingga hasil Pilkada Kalimantan Barat nantinya dapat menciptakan harmoni di tengah keragaman di daerah ini untuk lima tahun ke depan," tambahnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harison, menyatakan apresiasinya atas terselenggaranya acara peluncuran tahapan Pilkada sebagai upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

"Kegiatan ini merupakan awal dari tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2024, serta menjadi bukti komitmen bersama dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa pemilihan tersebut berjalan aman, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," ungkap Harison.

Ia juga mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama mensukseskan dan menciptakan iklim kondusif dalam Pilkada Kalimantan Barat tahun 2024.

Di tempat yang sama, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat.

"Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, kami mengajak semua pihak untuk berkontribusi agar proses tersebut dapat berjalan lebih baik. Kami juga mengimbau masyarakat Kalimantan Barat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendaftaran pemilih, karena kehadiran warga yang terdaftar dalam daftar pemilih sangatlah penting," tutur Hasyim Asy'ari.

Jumat, 22 Maret 2024

Partisipasi Pemilih di Kalimantan Barat Pemilu 2024 Memuaskan dengan 82,81 Persen

Partisipasi Pemilih di Kalimantan Barat Pemilu 2024 Memuaskan dengan 82,81 Persen
Partisipasi Pemilih di Kalimantan Barat Pemilu 2024 Memuaskan dengan 82,81 Persen. (Gambar Ilustrasi)
PONTIANAK - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, MS. Budi, mengumumkan angka partisipasi pemilih yang membanggakan pada Pemilu 2024 di Kalimantan Barat, yakni sebesar 82,81 persen. "Seperti yang kita ketahui, bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu 2024 kemarin sebanyak 3.958.561 dengan rincian pemilih laki-laki mencapai 2.017.565 orang, sementara pemilih perempuan sebanyak 1.940.996 orang. Untuk menampung partisipasi tersebut, disiapkan total 7.626 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Kalimantan Barat," kata Budi.

Dia juga menjelaskan perbandingan dengan Pemilu sebelumnya pada tahun 2019. "Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat itu adalah 3.560.852 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.621.933, dengan persentasenya 73,63," ujarnya. "Melihat perbandingan ini, angka tersebut menandakan peningkatan yang signifikan pada Pemilu 2024. Saya rasa partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 ini sudah sesuai dengan harapan kita, karena kami telah menargetkan partisipasi sebesar 80 persen lebih, dan hasilnya melebihi ekspektasi," tuturnya.

Kesuksesan tersebut diapresiasi sebagai tonggak penting dalam proses demokrasi di Kalimantan Barat. Dengan partisipasi yang tinggi, diharapkan representasi suara masyarakat dapat menjadi cerminan yang kuat dari kehendak rakyat dalam menentukan arah masa depan negara.

Sementara itu, Kepala Kesbangpolinmas Kalimantan Barat, Manto, juga mengapresiasi KPU Kalbar yang mampu meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kalbar. "Awalnya saya optimistis terkait tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kalbar ini mencapai target lebih dari 70 persen. Namun, ternyata mampu meningkat di angka 82,81 persen dan tentu ini menjadi prestasi yang membanggakan," tuturnya.

Manto menjelaskan, berdasarkan data yang ada, jumlah pemilih di Pemilu 2019 lalu sebanyak 3.560.852 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.621.933 dan persentasenya 73,63. "Kita berharap pada Pemilukada 2024 nanti jumlahnya bisa meningkat lagi, paling tidak bertahan di angka Pemilu 2024 ini," kata Manto.

Dengan peningkatan jumlah pemilih tersebut, Manto meyakini peningkatan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi ini, yang diharapkan meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya. "Untuk mencapai target tersebut, Manto menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan KPU dalam melakukan sosialisasi secara intensif," katanya.

Oleh: Antara/Rendra Oxtora
Editor: Yakop

Rabu, 28 Februari 2024

Aksi Damai dari DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman

Aksi Damai dari  DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman
Aksi Damai dari  DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman.
PONTIANAK – Satgas OMB Kapuas 2024 Polda Kalbar melaksanakan pengawalan dan  pengamanan kegiatan aksi damai dari DPD IMM (Ikatan Mahasiswa Mhammadiyah) Kalbar yang dilaksanakan di Kantor KPU dan Bawaslu Prov. Kalbar  pada hari Rabu (28/02/2024).

Terpantau dilapangan, sebanyak 150 orang rombongan aksi damai tersebut datang dengan beragam spanduk yang bertuliskan  antara lain "Terima kasih pahlawan Demokrasi PTPS, PKD, Panwascam, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Kalbar, kami bersamamu".

"Jangan abaikan KPPS dan PPK, Mereka Telah Banyak Berkorban Nyawa, KPPS dan PPK, Pahlawan Bagi Masa Depan Indonesia", dan
"Terima Kasih Pahlawan Demokrasi, KPPS, PPK".

Ketua KPU Kalbar,  sdr.Muhammad Syarifudin Budi, S.T beserta staf menerima langsung peserta aksi damai tersebut.

Aksi Damai dari  DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman
Aksi Damai dari  DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman.
Pihaknya menyampaikan  ucapan terimakasih kepada DPD IMM Kalbar yang telah datang ke Kantor KPU Kalbar, meskipun kondisi hujan deras dan hanya untuk sekedar mengapresiasi kinerja KPU Prov. Kalbar yang telah melaksanakan rangkaian  tahapan Pemilu 2024 khususnya pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara yang hingga saat ini masih berjalan lancar.

"Pemilu 2024 ini dalam konteks pemilu yang prosesnya melibatkan masyarakat, panitia pemilu dan petugas KPSS, Linmas serta saksi-saksi dari masyarakat yang terdiri dari semua golongan, jadi semua turut terlibat dan ikut mengawasi  proses pemungutan suara untuk memilih siapa yang akan memimpin negara kita ini", ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa jika ada pihak yang  tidak terima dengan hasil  Pemilu maka dipersilahkan datang ke KPU dan Bawaslu, yang nantinya akan diproses secara transparan dan akuntabel.

Ketua DPD  IMM Kalbar Saputra  dalam orasinya menyampaikan bahwa  kehadiranya  di kantor KPU bukan untuk mengecam KPU tapi justeru untuk berterimakasih kepada KPU karena telah berhasil dengan lancar  menyukseskan proses demokrasi ini.

"Kami hadir disini untuk mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kinerja  KPU dan para pejuang demokrasi bangsa ini, kami sangat mengapresiasinya" tuturnya.

Kepada awak media,  Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, S.IK., M.H., melalui Kabid Humas Polda Kalbar Kombespol Raden Petit Wijaya S.I.K menuturkan bahwa aksi damai di KPU dan Bawaslu pada hari ini merupakan wujud apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 2024 khususnya kepada panitia pelaksana pemilu yang sampai saat ini berjalan aman dan lancar.

Aksi Damai dari  DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman
Aksi Damai dari  DPD IMM di Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar Berlangsung Aman.
"Kami Polri, khususnya Polda Kalbar akan selalu berusaha semaksimal mungkin menjaga agar situasi tetap Kondusif pada Pemilu 2024, makanya kami tidak under estimate terhadap aksi seperti ini,  semua akan kami persiapkan untuk mengantisipasi adanya gesekan saat pelaksanaan aksi damai yang merupakan salah satu bentuk kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum", kata Kombespol Petit

Namun demikian pihaknya juga mengucapkan terimakasih kepada para Mahasiswa karena telah melaksanakan Aksi ini dengan tertib dan Damai meskipun diguyur hujan lebat.

Jumat, 02 Februari 2024

Surat Suara Pengganti untuk Pemilu Sudah Sampai di Kalbar

Ketua KPU Kalbar, MS Budi (ANTARA/Rendra Oxtora)
Ketua KPU Kalbar, MS Budi (ANTARA/Rendra Oxtora)
PONTIANAK - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi, telah mengonfirmasi penerimaan surat suara pengganti yang rusak untuk pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setempat.

"Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, surat suara pengganti ini diterima untuk menggantikan yang kurang dikirim sebelumnya dan mengatasi yang rusak," kata Budi dalam pernyataannya di Pontianak, Kamis.

Budi menjelaskan bahwa surat suara tersebut tiba melalui dua moda transportasi yang berbeda. 

Surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dikirim melalui jalur laut, sementara surat suara untuk pemilihan presiden-wakil presiden, dan DPD dikirim menggunakan pesawat pada hari Rabu (31/1) siang kemarin.

"Pemilihan moda transportasi yang berbeda ini didasarkan pada perbedaan jadwal pengiriman. Surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tiba lebih dulu pada gelombang pertama, sementara gelombang kedua baru tiba kemarin siang," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa kebutuhan logistik terpenuhi dengan baik, karena hanya 0,5 persen dari keseluruhan surat suara yang mengalami kerusakan.

"Dari total jumlah surat suara yang diterima, 99,5 persennya telah terpenuhi, dan hanya 0,5 persen yang mengalami kerusakan yang perlu diganti," tambahnya.

Surat suara yang telah tiba langsung didistribusikan ke kabupaten/kota, sementara surat suara yang baru tiba sedang dalam proses penjemputan dan disimpan di Kantor KPU provinsi sebelum didistribusikan lebih lanjut oleh KPU kabupaten/kota dan Polres setempat.

"Pemenuhan surat suara di Kalimantan Barat telah mencapai 100 persen setelah proses sortir dan pelipatan selesai," ujar Budi.

Budi yakin bahwa proses distribusi surat suara akan berlangsung lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

Pendistribusian tidak hanya menggunakan kendaraan bermotor, tetapi juga memanfaatkan transportasi jalan kaki mengingat aksesibilitas yang tersedia.

"Meskipun begitu, kami tetap melakukan evaluasi terhadap proses distribusi dan siap mengatasi kendala-kendala yang mungkin timbul," katanya menegaskan.

Sumber: Antara/Rendra Oxtora
Editor: Yakop

Senin, 18 Desember 2023

KPU Kalbar Pastikan Kelancaran Penyaluran Logistik Pemliu 2024

KPU Kalbar Pastikan Kelancaran Penyaluran Logistik Pemliu 2024
Foto: Komisioner KPU Kalimantan Barat, Suryadi (ANTARA/Rendra Oxtora)
PONTIANAK – Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Suryadi memastikan pendistribusian logistik Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal yang telah dibuat, termasuk penyaluran logistik di daerah terjauh di Kalbar.

"Kami telah mengingatkan kepada kawan-kawan KPU kabupaten/kota untuk terus melakukan pemantauan untuk memastikan logistik pemilu sudah tiba H-1 di tempat pemungutan suara. Namun, dari penjadwalan yang sudah kita buat, kita optimistis, penyalurannya tidak akan ada kendala," kata Suryadi di Pontianak, Minggu.

Dia mengatakan dalam penyaluran logistik sudah ditentukan mekanismenya. Logistik Pemilu yang dibawa dari gudang KPU di kabupaten/kota ke masing-masing PPK sampai ke PPS akan mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian sehingga H-1 sebelum pencoblosan seluruh logistik sudah sampai ke TPS masing-masing.

Saat ini, katanya, surat suara untuk kebutuhan pileg di tingkat RI, provinsi, dan kabupaten/kota sudah tiba di 10 kabupaten/kota. Sedangkan empat daerah lainnya sedang dalam proses pengiriman.

"Insya Allah surat suara sesuai dengan skedul tidak ada halangan. Pada penyedia memprioritaskan daerah luar pulau jawa, termasuk Kalbar mendapat prioritas," tuturnya.

Suryadi menyampaikan terkait dengan keberadaan tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang digunakan saat hari pemungutan suara ini. Jumlahnya sebanyak 41 TPS. Letaknya di beberapa lokasi. Seperti di lapas, perusahaan, dan juga ada di rumah sakit jiwa di Singkawang.

"Kami difasilitasi karena di hari-hari pemungutan tidak bisa pulang. Ini terkait penyiapan surat suara sehingga tidak menjadi masalah kekurangan dan lain-lain," katanya.

Dia menambahkan TPS di lokasi khusus akan disesuaikan dengan domisili sehingga tidak langsung mendapat seluruh surat suara. Pemilih hanya mendapat surat suara berdasarkan alamat di KTP.

"Rekan kami di bagian data pemilih sudah memilah alamat KTP masing-masing, agar diketahui berapa dan jenis surat suara yang akan didapat," katanya.

Sumber : ANTARA/Rendra Oxtora

Rabu, 09 Agustus 2023

KPU Kalbar Beri Waktu 6 Hari untuk Partai Politik Perbaiki Dokumen Bacaleg

KPU Kalbar Beri Waktu 6 Hari untuk Partai Politik Perbaiki Dokumen Bacaleg.
PONTIANAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar) telah memberikan periode enam hari kepada partai politik untuk memperbaiki dokumen bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang mengikuti Pemilu 2024.

Dalam fase pencermatan yang berlangsung dari tanggal 6-18 Agustus 2023, partai politik dapat melakukan perbaikan atau menggantikan bacaleg yang tidak memenuhi syarat.

Komisioner KPU Kalbar, Syarifah Nuraini, mengatakan bahwa proses ini mengikuti mekanisme yang sudah berlaku sebelumnya.

KPU Kalbar mengeluarkan pengumuman terkait persyaratan bacaleg setelah tahap verifikasi administrasi. 

Dalam pengumuman tersebut, KPU mengingatkan partai politik untuk memperbaiki dokumen bacaleg yang sebelumnya tidak memenuhi syarat setelah proses verifikasi administrasi.

Jumlah bacaleg yang memenuhi syarat berjumlah 827 dari 18 partai politik, sementara yang tidak memenuhi syarat mencapai 279 orang.

Partai politik diwajibkan mendapatkan persetujuan dari tingkat pusat sebelum mengajukan perubahan bacaleg. 

Beberapa partai politik telah berkomunikasi dengan KPU mengenai penggantian atau perbaikan bacaleg mereka. 

Tahap kritis akan berlangsung antara tanggal 12-15 Agustus saat verifikasi administrasi pencermatan dilaksanakan.

Syarifah Nuraini menegaskan bahwa bacaleg yang tidak memenuhi syarat pada tahap ini tidak akan dimasukkan dalam daftar calon sementara (DCS). 

Alasan tidak memenuhi syarat bagi bacaleg beragam, mulai dari kelengkapan dokumen yang kurang hingga tidak dilakukannya perbaikan dokumen sesuai waktu yang ditentukan. 

Partai politik memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan atau penggantian pada periode ini. 

(Tim Liputan)

Kamis, 13 Juli 2023

AMSI - KPU Kalbar Perkuat Sinergisitas Hadapi Pemilu 2024

AMSI - KPU Kalbar Perkuat Sinergisitas Hadapi Pemilu 2024
AMSI - KPU Kalbar Perkuat Sinergisitas Hadapi Pemilu 2024.
PONTIANAK – AMSI dan KPU Kalbar memperkuat sinergisitas menghadapi Pemilu tahun 2024 dalam penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat Kalimantan Barat.

Ketua Asoasisi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalbar Kundori menjelaskan AMSI merupakan organisasi yang menaungi perusahaan pers dengan jumlah anggota 16 media.

Menurut Kundori, AMSI memiliki peran yang sangat penting dalam penyampaian informasi dan edukasi politik kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024.

"Karenanya dirasakan sangat penting membangun sinergisitas antara AMSI dan KPU Kalbar," katanya saat audiensi dengan KPU Kalbar, Kamis (13/7).

Ia sebutkan salah satu program yang telah dicanangkan oleh AMSI dengan KPU RI adalah cek fakta guna menangkal hoax. Kerjasama itu dilanjutkan AMSI hingga ke seluruh daerah di Indonesia tak terkecuali AMSI Kalbar.

Sekretaris AMSI Kalbar Muhlis Suhaeri berharap sinergisitas AMSI dan KPU Kalbar dapat menghasilkan informasi yang sehat dan berkualitas untuk dikonsumsi masyarakat di tahun politik.

"Tentu informasi yang disampaikan tetap mengedepankan Kode Etik Jurnalistik (KEJ)," ucapnya. 
 
Ketua KPU Kalbar Muhammad Syarifuddin Budi menyambut baik kehadiran pengurus AMSI Kalbar yang dinilai akan sangat membantu tugas-tugas dari KPU.

"Dalam penyampaian informasi dan sosialisasi tentang Pemilu dan tahapan-tahapannya, KPU tidak bisa bekerja sendiri untuk menjangkau para pemilih di Kalbar yang jumlahnya mencapai 3,9 juta lebih," terangnya. 

Sebab menurut Budi, pihaknya berharap partisipasi pemilih di Pemilu 2024 bisa lebih tinggi. 

"Nah, adanya AMSI yang menaungi media-media online ini lah diharapkan dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu 2024," harapnya.

Potret kerjasama yang akan dilakukan nanti disebutkan Budi tentu melihat dari ruang yang tersedia di KPU. Apakah itu dalam ruang bentuk bisnis dan non-bisnis.

"Terpenting adalah bagaimana media massa dalam memberikan informasi yang edukasi kepada masyarakat tentang Pemilu," pungkasnya.

Diketahui, Muhammad Syarifuddin Budi terpilih dalam seleksi KPU Kalbar bersama empat komisioner lainnya untuk masa bakti 2023 - 2028. 

Kelima komisioner KPU Kalbar ini dilantik oleh Ketua KPU RI Hasyim As'yari pada Rabu, 24 Mei 2023 di Jakarta serentak bersama 19 KPU provinsi lainnya.

Berikut nama-nama komisioner KPU Kalbar periode 2023-2028 yakni Muhammad Syarifuddin Budi, Syarifah Nuraini, Suryadi, Heru Hermansyah dan Kartono Nuryadi. 

Selasa, 20 Juni 2023

Antisipasi Pemilu 2024 Aman dan lancar, Kapolda Kalbar Tandatangani Perjanjian Kerjasama dengan KPU Kalbar

Antisipasi Pemilu 2024 Aman dan lancar, Kapolda Kalbar Tandatangani Perjanjian Kerjasama dengan KPU Kalbar.
Pontianak, Kalbar - Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, S.IK., M.H., melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Polda Kalimantan Barat dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat di Ballroom Hotel Golden Tulip pada hari Selasa (20/6/23).

Dalam kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut Kapolda didampingi oleh beberapa pejabat utama Polda Kalbar dan seluruh Kapolres/Ta Jajaran Polda Kalbar, sedangkan dari pihak KPU dihadiri Oleh Ketua KPU dan para Komisioner KPU Provinsi Kalbar.

Mengawali kegiatan penandatanganan kerja sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi menyampaikan sambutannya, ia menjelaskan bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi untuk menghadirkan kepemimpinan baik dalam konteks nasional maupun lokal tentang siapa yang akan jadi presiden, jadi DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam konteks itu tentu pada sisi eksekutif dan legislatif melalui pemilu yang jurdil dan berintegritas.

"Keinginan kita untuk menghadirkan sebuah sistem ketatanegaraan yang kuat mesti lahir dari sebuah pemilu yang adil dan berintegritas, oleh karena itu perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak di provinsi kalimantan barat khususnya kepolisian daerah kalimantan barat yang telah menyambut inisiasi adanya kerjasama ini," jelas Ketua KPU.

Selanjutnya, dalam sambutannya Kapolda Kalbar menyampaikan bahwa kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan sarana untuk mempersiapkan proses pengamanan penyelenggaraan pemilu 2024.

"Penandatanganan perjanjian ini juga merupakan perwujudan sinergitas antara polda Kalbar dan KPU provinsi Kalbar dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 khususnya di wilayah hukum provinsi Kalbar," jelas Kapolda Kalbar.

Selain itu kapolda Kalbar juga menyampaikan bahwa pemilu serentak 2024 ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, namun juga memiliki kadar ancaman yang perlu diantisipasi sejak dini karena seluruh tahapan dilaksanakan serentak dari berbagai kontestasi sehingga dimungkinkan adanya celah dan potensi pelanggaran yang dapat berdampak pada stabilitas kamtibmas.

"Untuk persiapan pelaksanaan pengamanan tersebut maka dibuatlah perjanjian ini, sebagai legalisasi dalam berkolaborasi dan sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengamanan dalam pemilu serentak tahun 2024 nanti," kata Kapolda Kalbar.

Kapolda Kalbar juga mengharapkan bahwa saat pelaksanaan pemilu nanti seluruh tahapan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sebagaimana dambaan seluruh masyarakat.

"Mari kita bersama jalin persatuan dan kesatuan demi terselenggaranya pemilihan umum tahun 2024 yang aman dan berintegritas," tutup Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, S.IK., M.H.

(Tim Liputan)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pilkada 2024

Lifestyle

Tekno