Rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan Terendus Ada Indikasi Kecurangan

Denni    Sabtu, Juni 14, 2025    Comment   

Rekrutmen PPPK Tenaga Kesehatan Terendus Ada Indikasi Kecurangan

Foto: Ilustrasi Rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Ketapang

KETAPANG - Persoalan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK gelombang II tahun 2024 bidang kesehatan dibeberkan oleh salah seorang peserta seleksi dengan membuat laporan kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ketapang.

Dalam aduannya, pelapor mengatakan bahwa ada seorang peserta yang dinilai cacat persyaratan administrasi tetapi lolos sebagai PPPK.

Diantara kecacatan administrasi itu adalah bahwa terlapor sejak November 2023 sudah tidak aktif sebagai tenaga honorer di salah satu Puskesmas di salah satu kecamatan. Bahkan terlapor telah bekerja di Rumah Sakit di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, selama empat bulan terakhir.

Meski sudah pindah dan bekerja di Kalimantan Tengah, nama terlapor masih tercantum dalam SK Pemda Kabupaten Ketapang dan masih mendapat gaji dari Puskesmas tempat bekerja sebelumnya. Kuat dugaan adanya pembiaran oleh oknum tertentu dan merugikan negara karena menerima gaji tetapi tidak bekerja. 

Sinyal kongkalikong itu terbukti dengan adanya pernyataan dari Kepala Puskesmas dengan memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan masih aktif bekerja. Padahal faktanya di lapangan menunjukkan sebaliknya.  

Pelapor mengaku telah melaporkan dugaan kecurangan ini ke Dinas Kesehatan dan BKPSDM Kabupaten Ketapang. 

Pelapor juga telah melengkapinya dengan sejumlah bukti berupa SPK kerja di RS Pangkalan Bun, surat pengunduran diri dari organisasi profesi. Termasuk kesaksian rekan kerja di UPTD Puskesmas yang bersangkutan (meski bersifat lisan). Namun, kata dia, hingga kini, tidak ada tindak lanjut dari pihak berwenang. 

"Setiap saya tanya progresnya, jawabannya selalu masih menunggu. Padahal, seleksi sudah diperpanjang sampai 15 Januari 2025, tapi laporan saya justru diabaikan," ujar pelapor yang meminta namanya dirahasiakan, Jumat (13/6/2025).  

Keterlambatan penanganan laporan ini memunculkan kecurigaan bahwa ada oknum tertentu yang melindungi pelaku. Apalagi, pelaku tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi meski bukti sudah dilampirkan.  

"Padahal dia sudah tidak bekerja di Puskesmas tersebut, mengapa namanya masih ada di daftar gaji? Siapa yang sebenarnya menerima gajinya?," tanya pelapor. 

Pemda Ketapang memulai proses pendaftaran seleksi PPPK gelombang II resmi dibuka pada 17 November 2024 dan ditutup 31 Desember 2024, dengan perpanjangan hingga 15 Januari 2025. 

Namun, di tengah proses seleksi yang masih berlangsung, muncul laporan bahwa salah satu peserta diduga tidak memenuhi syarat karena status kepegawaiannya tidak valid. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ketapang menanggapi laporan warga tentang dugaan kecurangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang II tahun 2024.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Feria Kowira menyampaikan laporan itu sudah diketahuinya. Menurut Feria, laporan tersebut masih dalam polres pendalaman. 

"Masih proses pendalaman," singkatnya. 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Ketapang, Sugiarto, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut telah diterima pada 26 Mei 2025. Namun, hingga kini, pihaknya masih menunggu klarifikasi dari Dinas Kesehatan setempat terkait Surat Keterangan Aktif Bekerja dan SK Pengangkatan Tenaga Non-PNS milik peserta yang bersangkutan. 

"Berkas administrasi peserta sudah kami verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat karena dilengkapi dokumen dari Puskesmas dan Dinkes," ujar Sugiarto saat dikonfirmasi pada Jumat (13/6/2025). 

Sugiarto mengakui bahwa verifikasi hanya dilakukan berdasarkan dokumen yang diunggah peserta, tanpa koordinasi awal dengan instansi terkait.  

"Kami baru meminta klarifikasi ke Dinkes setelah laporan tersebut masuk," katanya.  

Sugiarto memastikan, pihaknya tidak memberikan perlindungan kepada siapapun. Jika hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian data, pihaknya akan mengusulkan pembatalan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"BKPSDM menyatakan akan mendiskualifikasi peserta dan mengajukan sanksi ke BKN jika kecurangan terbukti," tegasnya. 

(Mz)

Ahmada Dahlan Mantan Aktivis & Ketua Senat Mahasiswa Masuk Radar Calon Ketua Terpopuler Menjalang Musda Ke XV KNPI Kalteng

Denni    Sabtu, Juni 14, 2025    Comment   

Ahmada Dahlan Mantan Aktivis & Ketua Senat Mahasiswa Masuk Radar Calon Ketua Terpopuler Menjalang Musda Ke XV KNPI Kalteng

Foto: Ahmada Dahlan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalteng

PALANGKARAYA - Jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kalimantan Tengah, sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai calon kuat Ketua KNPI periode mendatang, Dinamika politik pemuda Kalimantan Tengah mulai menunjukkan geliatnya, Salah satu yang mencuat adalah Ahmada Dahlan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalteng.

Ahmada hadir di tengah bursa kandidat bersama sejumlah tokoh muda lain seperti Chris Philip Alessandro, Muhammad Alfian Mawardi, SH, Akhmad Rusdiyan Noor, S.Kom, Oki Maulana Razak, dan Raka Lesmana. Namun, kehadiran Ahmada dianggap membawa nuansa tersendiri, terutama karena latar belakangnya yang kuat di bidang komunikasi dan media.

Sebagai Ketua KPID, Ahmada dikenal tidak hanya pandai menyusun narasi publik, tetapi juga lihai membangun jejaring lintas sektor terutama di ranah seni, budaya, dan media. Reputasinya yang tumbuh dari bawah membuat banyak komunitas muda melihatnya sebagai figur representatif yang dekat dengan akar dan realita di lapangan.

Meskipun belum lama berada dalam struktur formal KNPI, pendekatan Ahmada yang egaliter dan inklusif mulai mencuri perhatian berbagai kalangan. Sosoknya dinilai mampu menjembatani suara pemuda desa hingga komunitas urban yang dinamis.

Dalam pernyataannya melalui sambungan telepon, Ahmada menunjukkan sikap rendah hati terhadap pencalonan dirinya.

"Alhamdulillah, saya merasa terhormat bisa disebut bersama nama-nama besar seperti Chris Philip, Rusdiyanor, Oki Maulana, dan Raka Lesmana. Mereka semua figur muda hebat. Saya ini hanya pemuda desa biasa, bisa seperti sekarang tentu karena peran besar Bapak Gubernur H. Agustiar Sabran,” ucapnya.

Lebih jauh, Ahmada menegaskan bahwa langkahnya akan selalu berpijak pada etika dan loyalitas terhadap sosok yang selama ini dianggapnya sebagai pembimbing dan keluarga.

“Saya harus meminta izin dan restu dulu kepada beliau. Bagi saya, beliau adalah pimpinan sekaligus keluarga, Beliau sudah seperti orang tua sendiri,” katanya.

Figur seperti Ahmada Dahlan kini menjadi simbol kemungkinan arah baru bagi KNPI Kalimantan Tengah. Dengan fondasi kuat di sektor komunikasi dan jejaring kreatif, serta kepribadian yang membumi, publik kini menantikan bagaimana peran pemuda desa ini akan memberi warna dalam percaturan organisasi pemuda di tingkat provinsi.

Disisi lain, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Andy Nott juga menyatakan dukungannya kepada figur muda Ahmada.

"Saya Andy Nott Runtuwene Ketua DPD-PPWI Kalteng sangat mendukung sosok figur pemuda calon ketua KNPI Ahmada Dahlan ini," tutupnya. (Fajar)

Kalimantan Barat percepat pemerataan inklusi keuangan daerah

Ariffannur Romadon    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

Kalimantan Barat percepat pemerataan inklusi keuangan daerah

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah Kalbar melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

"Melalui kerja nyata TPAKD, kami berupaya menghadirkan akses keuangan yang inklusif dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal," kara Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, di Pontianak, Jumat.

Kalimantan Barat percepat pemerataan inklusi keuangan daerah. (ANTARA)

Wagub Krisantus menegaskan bahwa TPAKD Kalbar merupakan instrumen penting untuk mendukung visi-misi Gubernur Kalbar periode 2025–2030, khususnya dalam menurunkan ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menjelaskan bahwa Kalbar yang memiliki luas wilayah 147.037 km² —lebih luas dari Pulau Jawa— menghadapi tantangan geografis dan demografis yang cukup kompleks. Namun dengan kerja kolektif lintas sektor, berbagai indikator ekonomi dan sosial menunjukkan penguatan.

TPAKD Kalbar berhasil mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,63 poin, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp 3,89 juta, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,52 persen. Di sisi lain, angka kemiskinan berhasil ditekan sebesar 0,39 persen dan pengangguran menurun 0,25 persen.

"Meski belum ada penelitian khusus yang membuktikan kontribusi TPAKD secara langsung terhadap indikator ini, namun kami yakin, implementasi program-program TPAKD berperan signifikan dalam penguatan ekonomi daerah," tuturnya.

Gubernur Kalbar melalui TPAKD juga menginisiasi berbagai program unggulan seperti Simpanan Pelajar, Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP), Bank Mini, dan One Village One Agent (OVOA). Sedang khusus Program Saru Rekening Satu Pelajar (Kejar), tercatat 95,25 persen pelajar Kalbar telah memiliki rekening bank, melebihi target nasional sebesar 88 persen.

Program Bank Mini, misalnya, berhasil melibatkan 68 SMK dengan lebih dari 7.400 pelajar menabung. Sementara itu, program OVOA telah menjangkau 88 persen desa/kelurahan di Kalbar—melampaui target nasional.

Namun Krisantus mengakui masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses keuangan, seperti keterbatasan jaringan telekomunikasi yang masih lemah di lebih dari 40 persen desa.

"Upaya digitalisasi inklusi keuangan tidak bisa dilakukan merata tanpa infrastruktur jaringan yang mendukung. Ini menjadi perhatian penting kami bersama stakeholder," katanya.

Dengan semangat kolaborasi dan kompetisi sehat antar-TPAKD Kabupaten/Kota, Pemprov Kalbar melalui TPAKD menargetkan optimalisasi delapan tema program kerja inklusi keuangan yang terdiri dari 18 program, termasuk literasi keuangan, proteksi usaha tani, pemberdayaan UMKM, hingga digitalisasi akses keuangan desa.

"Harapannya, seluruh capaian ini dapat menopang transformasi ekonomi Kalbar yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing nasional serta global," kata Krisantus.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Imipas tekankan pentingnya berantas narkoba di dalam lapas

Ariffannur Romadon    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

Imipas tekankan pentingnya berantas narkoba di dalam lapas

Imipas tekankan pentingnya berantas narkoba di dalam lapas. (ANTARA)

Bengkayang - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menekankan pentingnya memberantas peredaran narkotika di lingkungan atau dalam Lapas/Rutan termasuk di rutan Bengkayang, Kalimantan Barat.

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil langkah tegas untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Lapas dan Rutan dengan melakukan pemindahan narapidana risiko tinggi ke Nusakambangan," ujar Plt. Karutan kelas IIB Bengkayang Amico Balalembang di Bengkayang, Jumat.

Sesuai dengan instruksi Imipas Agus Andrianto Lapas/Rutan wajib melakukan pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan mengecek blok hunian secara berskala. Hal tersebut katanya untuk mengantisipasi peredaran dan pemakaian narkoba di dalam lapas.

"Dalam arahan tersebut untuk memberantas keberadaan handphone dan narkoba di Rutan dan beberapa arahan dan instruksi lainnya, seperti memberantas peredaran narkoba, pengawasan dan pemantauan, kerja sama dengan instansi lain, penggunaan teknologi dan mengatasi masalah kepadatan," ujarnya.

Dari sisi pengawasan dan pemantauan, Imipas berencana meningkatkan pengawasan dan pemantauan di Lapas dan Rutan untuk mencegah peredaran narkoba dan handphone ilegal.

"Ini juga kita perkuat pengawasan di Rutan Bengkayang," ujarnya.

Kemudian selain menjalin kerja sama dengan instansi lainnya juga meningkatkan keamanan dan pengawasan dengan menggunakan teknologi di Lapas/Rutan, seperti sistem pengamanan super maximum security.

"Untuk mengatasi kepadatan di rutan dengan memindahkan narapidana risiko tinggi ke fasilitas yang lebih sesuai," ujarnya.

Dia harap langkah tersebut dapat menjadi solusi di tengah permasalahan yang terjadi saat ini, terutama di rutan Bengkayang.

Sementara itu anggota DPR RI Komisi XIII yang merupakan mitra kerja Imipas Franciscus Maria Agustinus Sibarani saat mengecek rutan Bengkayang mengatakan kondisi rutan Bengkayang sudah baik hanya saja kamar hunian mengalami pemenuhan atau melebihi kapasitas.

Kamar rutan kelas IIB Bengkayang mengalami kelebihan  kapasitas yang harusnya di isi 199 warga binaan pemasyarakatan (WBP) namun dihuni 300 WBP.

"Karena Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan merupakan mitra kerja komisi XIII, dan beberapa hal menjadi perhatian kita yang akan ditindaklanjuti kedepannya seperti kamar yang kelebihan kapasitas dan solusi lainnya," ujarnya.

Dia juga mengatakan hasil kunjungan di Rutan juga melihat hampir 50 persen pelaku kejahatan bukan warga Bengkayang namun karena kejahatan di lakukan di wilayah tersebut maka pelaku ditahan di rutan Bengkayang.

Rata-rata penghuni Lapas/Rutan di Kalbar didominasi dengan kasus narkoba yang menjadi salah satu penyebab kelebihan kapasitas.

"Ke depan kita coba komunikasikan dengan kementerian terkait apakah untuk kasus narkoba ini tempatnya berbeda atau hanya lewat rehabilitasi. Karena menambah bangunan juga bukan solusi, tetapi bagaimana kita menekan agar tidak banyak kasus di kemudian hari yang menyebabkan kelebihan kapasitas ini," ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA

DPR RI dorong pembangunan kantor imigrasi di Bengkayang

Ariffannur Romadon    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

DPR RI dorong pembangunan kantor imigrasi di Bengkayang

DPR RI dorong pembangunan kantor imigrasi di Bengkayang. (ANTARA)

Bengkayang - Anggota DPR RI Komisi XIII dapil Kalbar 1 Franciscus Maria Agustinus Sibarani mendorong agar pemerintah membangun kantor layanan imigrasi di Bengkayang, Kalimantan Barat.

Menurutnya, selama ini warga Bengkayang masih mengurus atau mendapatkan layanan Imigrasi di kantor Singkawang.

"Layanan imigrasi Bengkayang menjadi satu dengan imigrasi di Singkawang sementara kami melihat Bengkayang memiliki dua kepentingan terkait dengan layanan imigrasi yaitu paspor dan PLB. Jarak untuk ke Singkawang juga cukup jauh," ujarnya saat berkunjung di Bengkayang, Jumat.

Layanan PLB untuk warga Bengkayang untuk beberapa kecamatan terdekat dengan PLBN Jagoi Babang seperti Kecamatan Jagoi Babang, Seluas dan Siding.

"Kita akan sampaikan kepada Kanwil dan seterusnya ke Kementerian terkait agar bagaimana supaya Bengkayang punya kantor bangunan sendiri. Yang biasanya ini bekerjasama dengan pemerintah daerah sehingga layanan juga dekat," ujarnya.

"Entah itu Pemda menyediakan lahannya dan kantornya dibangun oleh kementerian. Kita harap dua tahun ke depan ada kantor yang dapat melayani langsung Warga Bengkayang," ujarnya.

Urgensi pembangunan kantor layanan imigrasi ini lanjutnya, karena tiga kecamatan di perbatasan tersebut banyak yang berjualan di pasar Serikin Malaysia akhir pekan. Pasar ini biasa disebut "weekend market".

"Yang jualan orang Bengkayang, dan pembeli dari Malaysia," ujarnya.

Dia juga menegaskan Komisi XIII juga sudah berkoordinasi dengan kementerian untuk berkunjung ke perbatasan untuk mengecek langsung dan melihat isu sensitif apa disana. Karena selama ini laporan yang pihaknya terima ada beberapa jalur tradisional atau jalur tikus yang rawan jadi jalur masukan barang-barang terlarang dan juga proses pembuatan PLB yang membutuh waktu lama serta permasalahan narkoba.

"Ini menjadi perhatian kita," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Singkawang Herry Pranowo layanan di imigrasi Singkawang tak hanya melayani warga setempat tetapi juga warga Bengkayang.

Untuk saat ini layanan pembuatan paspor untuk masyarakat per bulan Mei mencapai 2.796 dan layanan Pos Lintas Batas (PLB) sebanyak 191 PLB.

"Per Mei juga Imigrasi menolak atau menunda permohonan paspor tujuh permohonan dan satu penangguhan," ujarnya.

Dia juga menyampaikan, per 1 Juni sudah tidak melayani pembuatan paspor biasa atau non elektronik secara penuh baik yang masa berlaku 5 tahun atau 10 tahun.

"Sehingga Kantor Imigrasi Singkawang saat ini hanya melayani paspor biasa elektronik yang masa berlakunya 5 tahun dan 10 tahun," katanya.

Oleh : Narwati/ANTARA

Bupati Kubu Raya ajak warga kurangi penggunaan kantong plastik

Ariffannur Romadon    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

Bupati Kubu Raya ajak warga kurangi penggunaan kantong plastik

Bupati Kubu Raya ajak warga kurangi penggunaan kantong plastik. (ANTARA)

Pontianak - Bupati Kubu Raya Sujiwo mengajak seluruh masyarakat di wilayah itu untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menanam pohon dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

"Menanam pohon adalah bentuk paling nyata dan efektif dalam mencintai bumi, sedangkan soal sampah plastik, dunia memproduksi sekitar 400 juta ton per tahun, dan hanya sekitar 10 persen yang bisa terurai. Ini merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan," kata dia di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat.

Ia juga mendorong masyarakat untuk membiasakan diri menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali, seperti tumbler atau botol minum pribadi, sebagai pengganti botol plastik sekali pakai.

Ia menekankan bahwa aksi kecil seperti itu dapat menjadi gerakan besar jika dilakukan secara konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Untuk itu saya mengajak masyarakat Kubu Raya untuk menjadikan menanam pohon sebagai amal jariah. Selama pohon itu hidup dan memberikan manfaat bagi alam dan manusia, maka pahalanya akan terus mengalir," ucapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya Dedy Hidayat menyampaikan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema "Ending Plastic Pollution (Hentikan Polusi Sampah Plastik)".

Ia menjelaskan kampanye lingkungan dilakukan di ruang terbuka agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan menyentuh masyarakat secara luas.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa upaya pelestarian lingkungan tidak berhenti di seremoni. Sampah plastik merupakan ancaman nyata karena sulit terurai dan berpotensi mencemari ekosistem dalam jangka panjang," kata dia.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sedang menyusun sistem pengelolaan sampah terpadu sebagai solusi jangka panjang, menggantikan sistem pembuangan terbuka yang tidak lagi sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

"Kami masih berproses dalam menentukan lokasi pengolahan sampah yang sesuai dengan standar sanitasi dan pengelolaan yang terintegrasi," katanya.

Usai apel, Bupati Sujiwo memimpin aksi penanganan sampah plastik di sepanjang ruas Jalan Raya Sungai Raya Dalam, mulai dari depan Kopikoe Avenue hingga Masjid Darunnajah. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon di sisi jalan sekitar masjid, sebagai simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polisi selidiki kasus kematian balita di Singkawang Kalbar

Ariffannur Romadon    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

Polisi selidiki kasus kematian balita di Singkawang Kalbar

Polisi selidiki kasus kematian balita di Singkawang  Kalbar. (ANTARA)

Singkawang - Kepolisian Resor (Polres) Singkawang, Kalbar, menyelidiki kasus kematian anak berumur 1 tahun 11 bulan yang ditemukan sudah tak bernyawa pada dini hari di salah satu masjid kota setempat.

Kasatreskrim Polres Singkawang AKP Deddi Sitepu di Singkawang, Jumat, mengatakan bahwa pihak keluarga meyakini mayat anak bawah lima tahun (balita) laki-laki itu adalah Rafa Fauzan yang sempat hilang 4 hari lalu.

Setelah jenazah balita tersebut ditemukan, dibawa ke Rumah Sakit Abdul Aziz untuk dibersihkan, kemudian dibawa ke Masjid At Taqwa, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah untuk disalatkan, kemudian dimakamkan ke permakaman masjid tersebut.

AKP Deddi mengatakan bahwa pihak dokter RSUD Abdul Aziz Singkawang masih belum bisa menjelaskan penyebab dan waktu yang tepat Rafa Fauzan meninggal dunia. Untuk kepastiannya, harus diautopsi.

Namun, kata dia, pihak keluarga menolak karena mereka sudah menerima secara ikhlas dengan kematian anaknya.

"Dilakukan autopsi atau tidak, kami dari Polres Singkawang tetap selidiki guna ungkap siapa pelaku dan apa motif dari kejadian ini," kata AKP Deddi dalam keterangannya.

Saat ini pihak Polres Singkawang sudah mengamankan beberapa barang bukti di TKP seperti baju dan pampers yang dikenakan korban. Setelah itu, pihaknya akan menyesuaikan dengan keterangan beberapa saksi.

"Pada hari ini juga kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang menemukan balita tersebut di depan pintu masjid, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah," ujarnya.

AKP Deddi mengatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan tim K-9 (anjing pelacak). Dari hasil pelacakannya, menyebutkan bahwa lokasi penemuan jasad balita tersebut merupakan lokasi baru.

"Hal itu bisa ditelusuri berdasarkan jejak atau bekas yang diduga pelaku mengantarkan jenazah balita tersebut ke depan pintu masjid Kelurahan Roban," ujarnya.

Ia berharap masyarakat yang mengetahui kejadian pemindahan jenazah balita tersebut untuk bisa memberitahukan kepada pihak kepolisian guna mempercepat pengungkapan kasus ini.

Sebelumnya, korban sempat dinyatakan hilang pada tanggal 10 Juni 2025 di kediaman pengasuhnya, Jalan R.A. Kartini Gang Kapas, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Singkawang Kalbar.

Korban saat itu diasuh oleh Riska yang merupakan tetangga korban di Gang Kapas.

Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, saat itu Rafa (korban) sedang berada di dapur, sementara Shellsi (anak pengasuh) masuk ke dalam kamar.

Selang kurang lebih 2 menit, saksi keluar dari kamar dan mendapati korban sudah tidak ada di dapur dan pintu belakang dalam keadaan terbuka.

Oleh : Narwati/ANTARA

Buruh Kebersihan Kayong Utara Menjerit, Gaji Dipangkas

Denni    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

Buruh Kebersihan Kayong Utara Menjerit, Gaji Dipangkas

Foto: Buruh Kebersihan Pemkab Kayong Utara

KAYONG UTARA - Upah pekerja harian lepas tenaga kebersihan di unit pelaksana teknis (UPT) Kebersihan dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemda Kayong Utara diduga disunat sebesar 300 ribu perorang perbulan. Hal ini disinyalir sudah terjadi sejak tahun 2019 sampai sekarang.

Adapun jumlah buruh kebersihan dibawah koordinator unit pelaksana teknis (UPT) Bidang Kebersihan Dinas PU Kabupaten Kayong Utara adalah sebanyak 26 orang.

Dikutip dari satu media online yang release pada Selasa 10 Juni 2025, salah seorang pekerja kebersihan berinisial AP mengatakan, kalau berdasarkan daftar tanda terima yang ditandatangani dirinya bersama rekannya yang lain, tertera upah bulanan mereka sebesar Rp 1,8 juta.

Tetapi yang nyata diterima hanya sebesar Rp 1,5 juta. Pengurangan 300 ribu itu tidak diketahui dirinya karena tidak ada penjelasan dari pihak UPT kebersihan. 

Menurut AP, ia ikhlas kalau pengurangan gaji itu maksimal sebesar Rp 50 ribu. Karena mungkin saja dipakai untuk iuran asuransi BPJS ketenagakerjaan. Selebihnya, ia merasa keberatan.

"Kalau 50 ribu ikhlas dunia akhirat, ucapan terima kasih kami karena sudah memberi pekerjaan," ucap AP pada Selasa 10 Juni 2025.

Ia merasa tidak punya pilihan untuk memprotes pengurangan upah bulanan yang diterima dengan alasan kebutuhan dan tidak ada pilihan pekerjaan lain. 

Alasan telak lainnya adalah karena status hubungan pekerjaan dengan Pemda Kayong Utara, karena mereka hanya buruh bukan PNS ataupun pegawai P3K.

"Kami endak ade pilihan yang penting ade rejeki untuk hidupi anak istri. Takut pun sewaktu waktu dipecat diganti dengan P3K atau tenaga lain karena status kami hanya SK kepala dinas, SK nya pun kolektif," ujarnya. 

Menanggapi hal itu, kepala unit pelaksana teknis (UPT) Keberhasilan dinas pekerjaan umum Pemda Kayong Utara Ita Novita menjelaskan bahwa pengurangan upah buruh kebersihan akan dikembalikan lagi dalam bentuk tunjangan hari raya (THR) ataupun bonus akhir tahun. 

Selain itu, uang yang dikutil juga dipakai sebagai biaya administrasi kegiatan karena keterbatasan anggaran pada pihaknya sehingga dicari jalan dengan mengurangi upah buruh kebersihan. 

Ita memastikan, hal itu bukan potongan, tetapi beban yang ditanggung para pekerja dan sudah mereka ketahui.

"Karena biar para petugas juga merasakan selayaknya PNS ataupun P3K kalau lebaran dapat THR dan akhir tahun dapat bonus. Juga dibayar untuk iuran BPJS ketenagakerjaan serta urusan administrasi di bidang kami," katanya saat dihubungi pada, Kamis (12/6/2025).

Ita menyampaikan, perhitungan pembayaran besaran upah yang diterima buruh kebersihan per bulannya dihitung berdasarkan dengan jumlah hari kerja yang rata-rata 21 sampai 23 hari. Dengan besaran rata-rata 80 ribu per hari. 

Mereka bekerja di dalam kota Sukadana maupun di area pantai pulau datok dengan jam kerja dari pagi sampai selesai. 

"Petugas kebersihan itu rata-rata jumlah hari kerjanya antara 22 sampai 23 hari dalam sebulan. Mereka menyebar di beberapa lokasi seperti diantaranya di pantai pulau datok, dan jalan dalam kota," tandasnya. 

(Mz)

Gubernur Kalbar ajak GAPKI perkuat industri sawit berkelanjutan

Ariffannur Romadon    Kamis, Juni 12, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar ajak GAPKI perkuat industri sawit berkelanjutan

Gubernur Kalbar ajak GAPKI perkuat industri sawit berkelanjutan. (ANTARA)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan mengajak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalbar untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

"Saya menekankan pentingnya kemitraan yang sinergis antara pelaku usaha dengan pemerintah dalam mengelola potensi besar sektor perkebunan kelapa sawit di Kalbar. Kita memiliki harapan khusus bahwa kepengurusan GAPKI Kalbar yang baru ini dapat bermitra aktif dengan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan sawit," kata Norsan saat menghadiri pelantikan Pengurus GAPKI Cabang Kalbar periode 2025-2030, di Pontianak, Kamis.

Menurutnya, Kalbar merupakan provinsi penghasil kelapa sawit terbesar ketiga di Indonesia, dengan potensi besar yang menopang pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan saat ini telah beralih paradigma menuju arah berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

"Tujuan pembangunan kita tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga penghapusan kemiskinan, ketahanan pangan, dan mitigasi perubahan iklim," ujarnya lagi.

Terkait munculnya regulasi baru berupa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, Gubernur mengingatkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan diri, khususnya dalam pengurusan perizinan di bidang kehutanan.

"Hal ini penting agar pelaku usaha tidak terjerat permasalahan hukum, karena kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perizinan," katanya pula.

Gubernur juga mendorong GAPKI Kalbar untuk mengambil langkah konkret melalui penguatan kemitraan dengan petani, pendampingan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan wilayah terpencil.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengimbau agar seluruh pengusaha kelapa sawit yang belum bergabung di GAPKI turut serta menjadi anggota.

Ia menekankan bahwa sinergi antara GAPKI dan pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya melalui kontribusi pajak, retribusi, dan pengembangan ekonomi lokal.

"Kami telah berkomunikasi dengan Pelindo, dan akhir tahun ini direncanakan crane untuk bongkar muat CPO akan dipasang di Pelabuhan Kijing. Ini akan memperkuat infrastruktur distribusi sawit dan mendorong PAD," kata Norsan.

Gubernur juga meminta agar pengusaha kelapa sawit mengadopsi prinsip keberlanjutan secara ketat, termasuk melalui penerapan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil ​​​​​​​(RSPO) dan ISPO, konservasi hutan dan kawasan gambut, serta upaya pelestarian lingkungan lainnya.

"Kita harus mampu mengelola sumber daya alam secara bijak. Saya harap para pengusaha juga terlibat aktif dalam program rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber daya alam bersama pemerintah dan masyarakat," katanya.

Gubernur mengajak seluruh pengusaha kelapa sawit untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga aktif mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

"Dengan sinergi dan tanggung jawab tinggi dari para pelaku industri sawit, saya yakin Kalimantan Barat dapat mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial," katanya pula.

Ia menyampaikan selamat bekerja kepada jajaran Pengurus GAPKI Kalbar yang baru dilantik, dan mengajak mereka turut berkontribusi mewujudkan Kalbar yang damai dan sejahtera melalui pengelolaan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar antisipasi kenaikan harga beras

Ariffannur Romadon    Kamis, Juni 12, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar antisipasi kenaikan harga beras

Pemprov Kalbar antisipasi kenaikan harga beras. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan kesiapan mengantisipasi kenaikan harga beras sebagai bagian dari langkah menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.

"Langkah ini sejalan dengan arahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan Tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, di Pontianak, Kamis.

Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan intensif terhadap komoditas strategis, termasuk beras dan minyak goreng bersubsidi MinyaKita.

"Pemprov Kalbar terus memantau harga-harga kebutuhan pokok agar tetap stabil, khususnya menghadapi potensi gejolak di pertengahan tahun," tuturnya.

Dalam rakor tersebut, Wamendagri Bima Arya menegaskan bahwa meskipun harga beras di sebagian besar wilayah masih dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET), tren kenaikannya harus diantisipasi sejak dini. Ia menyebut beras dan minyak goreng sebagai dua komoditas utama yang paling berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Jangan sampai kelengahan di satu sisi membuat harga melonjak di lapangan. Kita perlu cegah lebih awal,” kata Bima Arya.

Sementara itu, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa pada Mei 2025 terjadi deflasi sebesar 0,37 persen secara nasional. Namun, beberapa komoditas seperti tomat, tarif pulsa, dan tarif angkutan udara tetap mengalami inflasi.

Pada minggu pertama Juni, sebanyak 12 provinsi mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 25 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi stabil. Beras dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama kenaikan IPH tersebut.

Menanggapi hal itu, Pemprov Kalbar menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, baik dengan instansi vertikal, kabupaten/kota, maupun pelaku distribusi logistik, untuk menjaga kelancaran pasokan dan keterjangkauan harga.

“Kami akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Kalbar tidak terdampak secara signifikan oleh fluktuasi harga pangan,” pungkas Harisson.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

AMSI tegaskan media harus sajikan isu strategis berbasis data

Ariffannur Romadon    Kamis, Juni 12, 2025    Comment   

AMSI tegaskan media harus sajikan isu strategis berbasis data

AMSI tegaskan media harus sajikan isu strategis berbasis data. (ANTARA)

Pontianak - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menegaskan pentingnya peran media dalam menyampaikan isu-isu strategis seperti sawit dan tambang secara berimbang, berbasis data, dan mengutamakan rujukan dari akademisi serta narasumber yang kompeten.

"Media harus kembali pada jati dirinya sebagai penyambung lidah rakyat, bukan sekadar penggema narasi viral. Terutama dalam isu strategis seperti sawit dan tambang yang seringkali menjadi sumber konflik sosial dan kerusakan lingkungan," kata Wakil Ketua Umum AMSI Nasional, Upi Asmaradhana, dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) III AMSI Kalimantan Barat yang berlangsung di Kota Pontianak, Kamis.

Menurutnya, industri sawit dan tambang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi di sisi lain juga menyisakan persoalan deforestasi, konflik agraria, hingga pelanggaran HAM. Untuk itu, media diharapkan mampu mengangkat kedua sisi realitas tersebut secara proporsional dan tidak terjebak pada narasi instan yang bersumber dari tokoh viral atau influencer semata.

"Jurnalisme dibangun atas dasar kredibilitas, bukan popularitas. Sudah saatnya media memproduksi liputan yang berakar pada data dan hasil kajian ilmiah, bukan hanya mengejar klik atau trending," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Upi juga mendorong sinergi antara media dan kampus untuk memperkuat peran edukatif media. Ia mengusulkan pembentukan pusat studi sawit dan tambang di lingkungan perguruan tinggi agar bisa menjadi rujukan utama media dalam memproduksi konten jurnalistik yang mendalam.

"Kampus harus menjadi pusat produksi pengetahuan dan bukan terkooptasi kepentingan politik maupun ekonomi. Kolaborasi media dan akademisi adalah langkah penting untuk melawan disinformasi," tegasnya.

Ia menilai, regulasi yang masih sangat tersentralisasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi media daerah. Meski Indonesia menganut otonomi daerah, kebijakan terkait sawit dan tambang sebagian besar masih ditentukan oleh pemerintah pusat, sementara masyarakat daerah hanya menjadi penonton.

"Keuntungan ekonomi dari dua industri ini jarang kembali ke rakyat. Di sinilah peran media anggota AMSI Kalbar menjadi strategis untuk menyuarakan kepentingan daerah secara konsisten dan berbasis fakta," katanya.

AMSI Kalbar dinilai memiliki potensi besar karena didukung berbagai pihak, mulai dari kampus, asosiasi profesi, hingga pemerintah daerah. Namun, Upi mengingatkan, dukungan itu harus dibarengi komitmen menjaga independensi dan profesionalisme.

"Media tidak boleh sekadar menjadi alat promosi atau mesin viral tanpa substansi. Jurnalisme itu tanggung jawab sosial, bukan hanya bisnis konten," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

TP-PKK Bengkayang dorong Kemandirian pangan lewat produk lokal

Ariffannur Romadon    Kamis, Juni 12, 2025    Comment   

TP-PKK Bengkayang dorong Kemandirian pangan lewat produk lokal

TP-PKK Bengkayang dorong Kemandirian pangan lewat produk lokal. (ANTARA)

Bengkayang - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bengkayang mendorong kemandirian pangan untuk terus digiatkan melalui pemanfaatan potensi lokal di 17 Kecamatan daerah setempat.

"Untuk mendorong hal tersebut TP PKK menampilkan produk unggulan dari 17 kecamatan dalam kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerakan PKK di Bengkayang," ujar Ketua TP PKK kabupaten Bengkayang, Anita, Kamis.

Dia mengatakan, ajang ini menyoroti hasil Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang digerakkan oleh kader-kader PKK dari seluruh wilayah, sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi rumah tangga berbasis pangan lokal dan kreativitas desa.

"Berbagai produk yang dipamerkan tak hanya mencerminkan kekayaan alam Bengkayang, tetapi juga semangat inovasi masyarakat mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai tambah," ujarnya.

Produk tersebut antaranya, olahan jagung dari Kecamatan Ledo, madu hutan dan produk herbal dari Kecamatan Siding, serta anyaman rotan dan bambu dari Kecamatan Jagoi Babang.

“Ini adalah bukti nyata bahwa TP-PKK tidak hanya bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan keluarga, tetapi juga ikut memperkuat kemandirian ekonomi dan pangan rumah tangga, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan inflasi dan krisis pangan global,” ujarnya.

Produk olahan pangan seperti keripik jagung, rempah instan, hingga madu kemasan, dinilai memiliki daya saing tinggi jika dikembangkan secara serius.

Beberapa produk bahkan mendapat tawaran kerja sama dari pelaku pasar lokal dan perwakilan koperasi yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Anita melihat pentingnya kolaborasi antara kader, pelaku usaha kecil, dan pemerintah daerah untuk memperluas pasar serta memperkuat keberlanjutan usaha lokal.

Program UP2K disebut sebagai jalan masuk untuk membangun ketahanan pangan berbasis keluarga dan desa, yang selama ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan Bengkayang.

“Semua bahan baku tersedia di desa-desa. Tinggal bagaimana pengolahan dan pemasarannya dikelola secara konsisten. Kalau ini terintegrasi dengan baik, desa-desa di Bengkayang bisa swasembada pangan dari rumah tangga sendiri,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan dalam HKG PKK ke-53 ini juga diisi dengan edukasi gizi keluarga, demo pengolahan pangan sehat, serta lomba kreasi makanan lokal, yang semuanya mengusung tema pangan mandiri, sehat, dan berbasis potensi lokal.

Oleh : Narwati/ANTARA