Berita BorneoTribun hari ini
iklan banner

Selasa, 07 April 2026

Gubernur Muhidin Prioritaskan Liang Anggang Cegah Karhutla Jelang Kemarau

Gubernur Kalsel Muhidin memprioritaskan Liang Anggang untuk pencegahan karhutla demi menjaga operasional Bandara Syamsudin Noor menjelang musim kemarau 2026. (Gambar ilustrasi)
Gubernur Kalsel Muhidin memprioritaskan Liang Anggang untuk pencegahan karhutla demi menjaga operasional Bandara Syamsudin Noor menjelang musim kemarau 2026. (Gambar ilustrasi)

BANJARBARU - Menjelang masuknya musim kemarau pada April 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan bahwa wilayah Liang Anggang harus menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi karhutla karena posisinya yang strategis dan berdekatan dengan Bandara Syamsudin Noor.

Arahan tersebut disampaikan Muhidin usai mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Banjarbaru pada Senin. Dalam pertemuan itu, ia menekankan pentingnya perlindungan wilayah sekitar bandara guna menghindari gangguan operasional penerbangan akibat kabut asap.

“Liang Anggang menjadi kawasan yang harus dijaga karena dampak karhutla di wilayah tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi langsung mengganggu operasional penerbangan,” ujar Muhidin.

Risiko Gangguan Penerbangan Jadi Perhatian Utama

Muhidin mengingatkan bahwa kabut asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memicu efek berantai terhadap berbagai sektor penting.

Gangguan pada penerbangan berpotensi menghambat mobilitas penumpang, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi daerah yang sangat bergantung pada konektivitas transportasi udara.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius, mengingat Bandara Syamsudin Noor merupakan pintu utama transportasi udara di Kalimantan Selatan.

Secara historis, wilayah lahan kering dan gambut di sekitar Liang Anggang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran, terutama saat curah hujan menurun dan suhu udara mulai meningkat saat musim kemarau.

Penguatan Infrastruktur Air Jadi Strategi Utama

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan infrastruktur pengendalian karhutla di kawasan rawan.

Salah satu strategi yang disiapkan adalah penyediaan sumber air yang memadai, termasuk pembangunan kanal di sejumlah titik rawan kebakaran. Kanal tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan air saat terjadi kebakaran, sehingga proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk mitigasi dini, terutama untuk mencegah munculnya titik panas yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran besar.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga terus diperkuat untuk memastikan kesiapan personel serta peralatan dalam menghadapi potensi karhutla sepanjang musim kemarau.

Masyarakat Diminta Tidak Membakar Lahan

Selain penguatan sarana fisik, Muhidin juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

Menurutnya, praktik pembakaran lahan secara sembarangan masih menjadi salah satu pemicu utama kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan.

“Pembakaran lahan secara sembarangan dapat dikenakan sanksi hukum. Kami mengajak masyarakat aktif melaporkan indikasi pembakaran ilegal guna memperkuat pencegahan karhutla,” tegas Muhidin.

Imbauan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pendekatan preventif yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Mitigasi Dini Jadi Kunci Hadapi Musim Kemarau

Memasuki periode kemarau, risiko munculnya titik panas diprediksi meningkat. Oleh karena itu, langkah mitigasi dini dinilai menjadi kunci utama dalam mengurangi potensi karhutla.

Upaya pencegahan sejak awal tidak hanya bertujuan menjaga lingkungan, tetapi juga melindungi fasilitas vital seperti bandara, jalur transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan fokus pada kawasan strategis seperti Liang Anggang, pemerintah berharap dampak karhutla dapat ditekan seminimal mungkin selama musim kemarau 2026.

Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas aktivitas transportasi dan keselamatan masyarakat dari dampak kabut asap yang berpotensi merugikan banyak sektor.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Mengapa Liang Anggang diprioritaskan dalam pencegahan karhutla?
Karena wilayah ini berada dekat Bandara Syamsudin Noor, sehingga kebakaran dapat langsung mengganggu operasional penerbangan.

2. Apa dampak karhutla terhadap bandara?
Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang, menyebabkan keterlambatan atau pembatalan penerbangan.

3. Apa langkah yang dilakukan Pemprov Kalsel?
Pemerintah memperkuat infrastruktur air, membangun kanal di titik rawan, serta meningkatkan koordinasi penanganan karhutla.

4. Apa peran masyarakat dalam pencegahan karhutla?
Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan segera melaporkan jika melihat indikasi pembakaran ilegal.

5. Kapan musim kemarau diperkirakan mulai?
Musim kemarau diprediksi mulai pada April 2026, sehingga langkah pencegahan dilakukan lebih awal.

Hadapi Ancaman Kemarau 2026, DPKP Kalsel Bangun Irigasi 13 Kilometer

DPKP Kalsel memperkuat jaringan irigasi sepanjang 13 km untuk menghadapi potensi kemarau panjang 2026 dan menjaga produktivitas pertanian di berbagai wilayah.
DPKP Kalsel memperkuat jaringan irigasi sepanjang 13 km untuk menghadapi potensi kemarau panjang 2026 dan menjaga produktivitas pertanian di berbagai wilayah.

BANJARBARU — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan (DPKP Kalsel) mulai memperkuat jaringan irigasi sepanjang 13 kilometer di sejumlah wilayah persawahan. Langkah ini jadi strategi penting untuk menghadapi potensi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada 2026.

Kepala Seksi Lahan dan Irigasi Pertanian DPKP Kalsel, Muhammad Anton Ciptady, menjelaskan bahwa penguatan dilakukan melalui pemeliharaan jaringan irigasi tersier serta pengembangan sistem pendukung distribusi air ke lahan pertanian.

Menurut Anton, program tersebut mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian serta alokasi dari pemerintah daerah. Dukungan ini bertujuan memastikan sektor pertanian tetap berjalan stabil meski menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Program ini fokus pada pemeliharaan jaringan irigasi tersier agar distribusi air tetap lancar, terutama saat musim kemarau,” ujar Anton di Banjarbaru, Senin.

Pengembangan Irigasi Jangkau Ribuan Hektare Sawah

Selain pemeliharaan jaringan yang sudah ada, DPKP Kalsel juga menyiapkan pengembangan baru melalui kegiatan Survey, Investigasi, dan Desain (SID) jaringan irigasi tersier.

Program tersebut dirancang untuk menjangkau lahan pertanian dengan cakupan sekitar 4.000 hektare.

Saat ini, proses penyusunan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) masih berlangsung. Tahapan ini penting untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan petani di lapangan.

Anton menegaskan bahwa validasi data CPCL menjadi dasar utama pelaksanaan program, sehingga pembangunan infrastruktur irigasi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ratusan Unit Irigasi Disiapkan Untuk Perkuat Pasokan Air

Tak hanya memperbaiki jaringan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalokasikan bantuan sarana pendukung irigasi dalam jumlah besar.

Beberapa bantuan yang disiapkan antara lain:

  • 235 unit irigasi perpompaan

  • 58 unit irigasi perpipaan

Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan suplai air ke area persawahan, khususnya di wilayah yang rawan kekurangan air saat musim kemarau.

Namun demikian, Anton menyebutkan bahwa realisasi bantuan tersebut masih menunggu kesiapan pemerintah kabupaten dan kota dalam menyampaikan data CPCL sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Sejumlah Daerah Jadi Prioritas Pemeliharaan

DPKP Kalsel telah menetapkan beberapa daerah sebagai prioritas pemeliharaan jaringan irigasi tersier.

Wilayah yang masuk dalam rencana tersebut meliputi:

  • Kabupaten Balangan

  • Kabupaten Tapin

  • Kabupaten Hulu Sungai Selatan

  • Kabupaten Barito Kuala

Daerah-daerah tersebut dinilai memiliki potensi pertanian yang besar, sehingga keberlanjutan sistem irigasi menjadi kunci menjaga stabilitas produksi pangan.

Anton menegaskan bahwa pemeliharaan jaringan irigasi merupakan prioritas utama untuk memastikan distribusi air tetap lancar dan petani tidak terdampak kekeringan.

Optimisme Produksi Pertanian Tetap Stabil

DPKP Kalsel optimistis langkah penguatan jaringan irigasi ini mampu menjaga produktivitas pertanian, terutama komoditas padi, meski dihadapkan pada ancaman kemarau panjang.

Anton juga berharap pemerintah kabupaten dan kota segera menyampaikan data CPCL agar seluruh program dapat direalisasikan tepat waktu.

Dengan dukungan infrastruktur irigasi yang memadai, sektor pertanian di Kalimantan Selatan diharapkan tetap menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah.

“DPKP Kalsel optimistis produksi pertanian tetap terjaga meski dihadapkan pada potensi kemarau panjang pada 2026,” ujar Anton.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa tujuan penguatan irigasi oleh DPKP Kalsel?

Tujuannya untuk memastikan distribusi air ke lahan pertanian tetap lancar, terutama saat musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada 2026.

2. Berapa panjang jaringan irigasi yang diperkuat?

Total panjang jaringan irigasi yang diperkuat mencapai sekitar 13 kilometer.

3. Berapa luas lahan yang akan dijangkau program pengembangan irigasi?

Program pengembangan dirancang menjangkau sekitar 4.000 hektare lahan persawahan.

4. Apa saja bantuan irigasi yang disiapkan pemerintah?

Pemerintah menyiapkan 235 unit irigasi perpompaan dan 58 unit irigasi perpipaan untuk mendukung suplai air ke sawah.

5. Wilayah mana saja yang menjadi prioritas program?

Wilayah prioritas meliputi Kabupaten Balangan, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Barito Kuala.

Revitalisasi Plasma Nutfah Lokal Jadi Strategi Ketahanan Pangan HSU

Pemkab HSU fokus revitalisasi itik alabio dan konservasi kerbau rawa melalui sistem pertanian terintegrasi untuk menjaga populasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab HSU fokus revitalisasi itik alabio dan konservasi kerbau rawa melalui sistem pertanian terintegrasi untuk menjaga populasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Amuntai — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, kini makin serius mengembangkan potensi lokal lewat revitalisasi itik alabio dan konservasi kerbau rawa berbasis sistem pertanian terintegrasi di lahan rawa.

Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga populasi plasma nutfah lokal sekaligus meningkatkan hasil ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor peternakan dan pertanian rawa.

Wakil Bupati HSU Hero Setiawan menegaskan bahwa pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi (Sitani) menjadi salah satu prioritas daerah dalam mendukung kesejahteraan warga.

"Kami ingin sistem pertanian terintegrasi benar-benar terwujud dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi seluruh warga HSU," ujar Hero Setiawan di Amuntai, Senin.

Perlindungan Plasma Nutfah Jadi Prioritas

Revitalisasi itik alabio dan konservasi kerbau rawa tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada perlindungan plasma nutfah lokal yang menjadi identitas daerah.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memperkuat kawasan konservasi perairan dengan pola pemeliharaan kerbau rawa serta pengembangbiakan itik alabio secara terintegrasi di lahan rawa.

Model ini dinilai cocok dengan karakter wilayah HSU yang didominasi lahan basah dan rawa, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.

Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep pertanian berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara produksi pangan dan pelestarian ekosistem.

Kolaborasi Akademisi Dan Peneliti Internasional

Upaya pengembangan sistem pertanian terintegrasi di HSU tidak dilakukan sendirian. Pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga peneliti internasional.

Hero Setiawan menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pertanian Terintegrasi di Kota Amuntai yang melibatkan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Lambung Mangkurat (ULM), hingga peneliti internasional asal Wageningen University & Research Belanda, Siep Missaar.

Menurut Hero, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan sektor pertanian di HSU berbasis riset ilmiah dan praktik terbaik.

"Sinergi ini mempertegas arah pembangunan kita dalam mengembangkan sistem pertanian terintegrasi yang berkelanjutan bagi masyarakat," jelasnya.

Penelitian Fokus Pada Sistem Pertanian Terpadu

Pendamping akademik dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian ULM, Prof Ika Sumantri, menyebutkan bahwa pihaknya berperan dalam memastikan penelitian yang dilakukan memiliki standar internasional namun tetap relevan dengan kondisi lokal.

Penelitian yang dilakukan oleh Siep Missaar menitikberatkan pada peran penting sektor peternakan dalam sistem pertanian terpadu di wilayah rawa.

Menurutnya, pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Hasil penelitian ini diharapkan mendorong implementasi inovasi pertanian di HSU yang mampu menopang logistik pangan di Kalimantan Selatan," jelas Prof Ika Sumantri.

Menuju Pusat Agro-Minapolitan Unggul

Pengembangan sistem pertanian terintegrasi berbasis itik alabio dan kerbau rawa juga menjadi bagian dari visi besar Pemerintah Kabupaten HSU untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat agro-minapolitan unggul di Kalimantan Selatan.

Dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, pemerintah optimistis sektor pertanian dan peternakan akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, pendekatan berbasis potensi lokal dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan rawa.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam agar tetap produktif untuk generasi mendatang.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa itu sistem pertanian terintegrasi (Sitani)?
Sistem pertanian terintegrasi adalah model pengelolaan pertanian yang menggabungkan beberapa sektor seperti peternakan, perikanan, dan pertanian dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

2. Mengapa itik alabio penting bagi HSU?
Itik alabio merupakan plasma nutfah khas Hulu Sungai Utara yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi identitas peternakan lokal.

3. Apa tujuan konservasi kerbau rawa di HSU?
Konservasi bertujuan menjaga populasi kerbau rawa, melestarikan plasma nutfah lokal, serta meningkatkan produktivitas peternakan di lahan rawa.

4. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan pertanian terintegrasi di HSU?
Program ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi dari UGM dan ULM, serta peneliti internasional dari Wageningen University & Research Belanda.

5. Bagaimana dampak program ini bagi masyarakat?
Program ini diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat, menjaga ketahanan pangan, dan menciptakan peluang ekonomi baru berbasis potensi lokal.

Proyek Jalan 23,17 Km Di Kukar Bikin Perjalanan Anggana–Muara Badak Lebih Cepat

Pembangunan jalan tembus Anggana–Muara Badak sepanjang 23,17 km di Kukar memangkas waktu tempuh dari 2 jam jadi 30 menit dan mempercepat aktivitas ekonomi warga.
Pembangunan jalan tembus Anggana–Muara Badak sepanjang 23,17 km di Kukar memangkas waktu tempuh dari 2 jam jadi 30 menit dan mempercepat aktivitas ekonomi warga.

Kutai Kartanegara — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, terus menggenjot pembangunan jalan baru sepanjang 23,17 kilometer yang menghubungkan Kecamatan Anggana dan Kecamatan Muara Badak. Proyek ini digadang-gadang bakal memangkas waktu tempuh secara drastis dan mempercepat aktivitas masyarakat.

Selama ini, warga dari Anggana menuju Muara Badak—atau sebaliknya—harus memutar melalui Kota Samarinda. Rute tersebut membuat perjalanan memakan waktu sekitar dua jam menggunakan kendaraan roda empat.

Kini, dengan hadirnya jalan tembus tersebut, waktu perjalanan diperkirakan hanya sekitar 30 menit. Efisiensi waktu ini dinilai bakal membawa dampak besar terhadap mobilitas warga dan distribusi barang.

Dorong Konektivitas Dan Perputaran Ekonomi

Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin, mengatakan pembangunan jalan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas antar-kecamatan.

"Hingga kini pembangunan jalan tembus Anggana–Muara Badak terus dikerjakan kontraktor, sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas antar-kecamatan, mendukung percepatan perputaran ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya," ujar Rendi Solihin di Tenggarong, Senin.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar membuka akses baru, tapi juga mempercepat pergerakan masyarakat dan barang yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Sudah Dikerjakan Sejak 2022, Terus Dilanjutkan Hingga 2026

Proyek jalan ini mulai dikerjakan sejak tahun 2022 sebagai bagian dari proyek strategis pemerintah daerah.

Hingga tahun 2025, dari total panjang 23,17 km, sebanyak 18,24 km jalan telah terealisasi dengan kondisi baik. Proyek tersebut telah menyerap anggaran sekitar Rp154 miliar.

Sementara pada tahun 2026, proyek ini kembali mendapat tambahan bantuan keuangan sebesar Rp9,5 miliar untuk melanjutkan pekerjaan yang tersisa.

Saat melakukan peninjauan di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana pada awal April lalu, Rendi menegaskan bahwa proyek ini menjadi salah satu prioritas dalam Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang fokus pada penguatan infrastruktur dan pelayanan publik.

Permudah Akses Ke Rumah Sakit Dan Distribusi Pangan

Selain mempercepat mobilitas warga, pembangunan jalan ini juga mendukung akses menuju rumah sakit baru di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.

Manfaat lainnya terasa langsung bagi sektor ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha lokal di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

"Manfaat jalan sepanjang 23,17 km ini tentu sangat banyak seperti memudahkan angkutan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di dua kecamatan ini," kata Rendi.

Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, biaya distribusi barang diperkirakan bisa ditekan. Dampaknya, harga bahan pangan berpotensi menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dampak Besar Bagi Warga Dan Perekonomian Lokal

Keberadaan jalan tembus ini dinilai bakal membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Selain meningkatkan mobilitas harian warga, proyek ini juga membuka peluang ekonomi baru, seperti pertumbuhan usaha kecil, pengembangan sektor pariwisata lokal, hingga peningkatan akses pendidikan.

Pemerintah daerah berharap proyek ini bisa selesai sesuai target sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan secara maksimal oleh masyarakat di Kecamatan Anggana dan Muara Badak.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Berapa panjang jalan tembus Anggana–Muara Badak?
Panjang jalan tersebut mencapai 23,17 kilometer.

2. Berapa waktu tempuh sebelum dan sesudah jalan dibangun?
Sebelumnya sekitar 2 jam, dan setelah selesai diperkirakan hanya 30 menit.

3. Kapan proyek jalan ini mulai dibangun?
Pembangunan dimulai sejak tahun 2022.

4. Berapa anggaran yang sudah digunakan untuk proyek ini?
Hingga 2025, proyek telah menyerap dana sekitar Rp154 miliar, ditambah Rp9,5 miliar pada 2026.

5. Apa manfaat utama jalan ini bagi masyarakat?
Mempercepat mobilitas warga, menurunkan biaya distribusi barang, serta meningkatkan akses layanan kesehatan dan ekonomi.

Basuki Ungkap 50 Staf Wapres Mulai Ngantor Di IKN, Persiapan Pemerintahan Digeber

Basuki Hadimuljono menyebut 50 staf Wapres sudah mulai berkantor di IKN. Persiapan Istana Wapres dan pembangunan kawasan pemerintahan terus dipercepat.
Basuki Hadimuljono menyebut 50 staf Wapres sudah mulai berkantor di IKN. Persiapan Istana Wapres dan pembangunan kawasan pemerintahan terus dipercepat.

NUSANTARA - Persiapan operasional pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) makin terasa nyata. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan sekitar 50 staf Wakil Presiden Republik Indonesia sudah mulai bertugas di IKN.

Langkah ini jadi sinyal kuat bahwa fasilitas pemerintahan tingkat tinggi di kawasan tersebut semakin siap digunakan.

"Sudah dipersiapkan, bahkan sekitar 50 staf beliau juga sudah ditugaskan ke sini untuk mempersiapkan perkantoran Istana Wapres," ujar Basuki saat bersilaturahmi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda, Senin.

Fasilitas Kantor Dipastikan Siap Digunakan

Basuki memastikan bahwa fasilitas perkantoran untuk pimpinan negara di IKN sudah dalam kondisi siap. Artinya, ketika dibutuhkan sewaktu-waktu, aktivitas pemerintahan bisa langsung berjalan tanpa kendala berarti.

Kesiapan ini menjadi bagian penting dari tahap awal pemindahan aktivitas pemerintahan ke ibu kota baru, yang dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan modern dan terintegrasi.

Silaturahmi Sekaligus Bahas Progres Pembangunan

Kunjungan Basuki bersama istrinya ke Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tidak hanya sekadar agenda resmi. Momen tersebut juga diisi dengan silaturahmi halal bihalal yang berlangsung dalam suasana santai.

Dalam kesempatan itu, Basuki sempat melontarkan candaan kepada awak media terkait penampilannya yang mengenakan batik.

"Halal bihalal. Makanya dengan istri saya. Anda pernah lihat saya pakai batik? Tidak pernah kan. Jadi saya menyempatkan silaturahim sebagai warganya Pak Gubernur Rudy Mas'ud," ujarnya sambil tersenyum.

Di balik suasana santai tersebut, pembahasan serius tetap berlangsung, terutama terkait perkembangan terbaru pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pembangunan DPR Dan Lembaga Peradilan Terus Berjalan

OIKN menegaskan bahwa fokus pembangunan di IKN tidak hanya pada kawasan eksekutif saja. Saat ini, pembangunan juga sudah merambah ke kompleks legislatif dan yudikatif.

Basuki menjelaskan bahwa pekerjaan fisik untuk gedung DPR dan lembaga peradilan sudah berjalan sesuai peta jalan yang dimulai sejak 2022.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan fungsi pemerintahan di IKN, sehingga nantinya seluruh unsur pemerintahan dapat beroperasi dalam satu kawasan terpadu.

Hunian ASN Jadi Prioritas Berikutnya

Selain kantor pemerintahan, penyediaan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi perhatian utama.

OIKN saat ini tengah mengejar penyelesaian blok hunian bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Namun, proses tersebut masih menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Hunian ini dirancang agar mendukung kenyamanan ASN sekaligus memastikan kelancaran operasional pemerintahan di ibu kota baru.

Target Lengkapi Fungsi Kota Pemerintahan

Seluruh fasilitas di kawasan legislatif dan yudikatif ditargetkan rampung sesuai rencana, guna melengkapi fungsi tata kota pemerintahan di IKN.

Dengan semakin banyaknya staf pemerintah yang mulai bertugas di IKN, proses transisi menuju ibu kota baru terlihat semakin matang.

Langkah-langkah ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada fisik bangunan, tetapi juga kesiapan operasional pemerintahan secara menyeluruh.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Berapa jumlah staf Wapres yang sudah bertugas di IKN?
Sekitar 50 staf Wakil Presiden telah mulai berkantor di IKN untuk mempersiapkan operasional Istana Wapres.

2. Apa saja yang sedang dibangun di IKN saat ini?
Selain kawasan eksekutif, pembangunan juga mencakup kompleks legislatif seperti DPR dan lembaga yudikatif.

3. Apakah kantor pimpinan negara di IKN sudah siap?
Ya, OIKN memastikan fasilitas perkantoran pimpinan negara sudah siap digunakan saat diperlukan.

4. Apakah hunian ASN sudah tersedia di IKN?
Sebagian hunian sedang dalam proses penyelesaian dan masih menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Apa tujuan utama percepatan pembangunan di IKN?
Untuk memastikan seluruh fungsi pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dapat berjalan terintegrasi di ibu kota baru.

IKN Diserbu Ratusan Ribu Pengunjung Selama Libur Idul Fitri Hingga Paskah

Sebanyak 411.778 pengunjung memadati IKN selama libur Idul Fitri dan Paskah 2026. Otorita IKN memastikan pelayanan tetap optimal di tengah lonjakan wisatawan.
Sebanyak 411.778 pengunjung memadati IKN selama libur Idul Fitri dan Paskah 2026. Otorita IKN memastikan pelayanan tetap optimal di tengah lonjakan wisatawan.

411.778 Pengunjung Padati IKN Selama Libur Lebaran Hingga Paskah 2026

NUSANTARA — Antusiasme masyarakat untuk melihat langsung perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan tren positif. Selama periode libur panjang Idul Fitri hingga Paskah 2026, jumlah pengunjung yang datang ke kawasan inti IKN tercatat mencapai 411.778 orang.

Data dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat, lonjakan terbesar terjadi saat libur Idul Fitri pada 18–29 Maret 2026, dengan total 352.102 pengunjung. Sementara pada libur Paskah 3–5 April 2026, jumlah kunjungan mencapai 59.676 orang.

Tingginya angka kunjungan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pembangunan ibu kota baru Indonesia semakin besar dari waktu ke waktu.

Minat Masyarakat Tinggi, OIKN Pastikan Layanan Tetap Optimal

Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menyebut lonjakan jumlah pengunjung menjadi indikator kuat bahwa masyarakat ingin melihat langsung progres pembangunan ibu kota negara.

"Banyaknya jumlah pengunjung ini menandakan tingginya minat masyarakat untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan IKN," ujar Troy dalam keterangan resminya di Nusantara, Senin.

Selama periode 18–29 Maret 2026, tercatat 80.105 unit kendaraan masuk ke kawasan IKN. Kendaraan tersebut terdiri dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga bus pariwisata.

Sementara pada periode libur Paskah, jumlah kendaraan yang masuk tercatat mencapai 14.382 unit, menunjukkan tren kunjungan yang tetap tinggi meski durasi libur lebih singkat.

Jembatan Kaca Jadi Destinasi Favorit Pengunjung

Salah satu lokasi yang paling ramai dikunjungi adalah jembatan kaca di kawasan anjungan glamping, yang kini menjadi ikon wisata baru di kawasan IKN.

Destinasi ini menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung, terutama panorama alam dari ketinggian yang memadukan suasana alam dengan kawasan pembangunan modern.

Salah satu pengunjung asal Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Nur Halipah, mengaku terkesan dengan pengalaman pertamanya mengunjungi jembatan kaca tersebut.

"Pas sampai di sini, wow... memang pemandangannya indah banget. Meski awalnya agak takut pas mau masuk jembatan kaca. Di sini pelayanannya juga bagus, tertib, dan aman," ujarnya.

Pengunjung lain dari Balikpapan, Qolbu, juga menyampaikan kesan serupa. Ia mengaku kagum dengan fasilitas yang tersedia dan berencana kembali berkunjung bersama keluarga.

"Tentu kami sangat kagum karena baru pertama kali lihat seperti ini di IKN. Sangat senang bisa ke sini bersama orang-orang tercinta," katanya.

Nusantara Park Ramaikan Libur Paskah Dengan Beragam Aktivitas

Selain destinasi alam, kawasan Nusantara Park yang dikelola oleh Artha Graha Group turut menjadi pusat aktivitas selama libur Paskah.

Berbagai kegiatan digelar untuk menarik minat pengunjung, mulai dari festival kuliner hingga lomba mewarnai telur bagi anak-anak. Bahkan kegiatan pencarian telur (egg hunt) di plaza seremoni menjadi daya tarik tersendiri bagi keluarga.

Pengelola Nusantara Park, Agnes, menyebut bahwa jumlah pengunjung terus meningkat sejak beberapa momentum libur sebelumnya.

"Dari Imlek lalu, kemudian Idul Fitri, sampai libur Paskah ini, antusias masyarakat semakin banyak. Setiap akhir pekan juga makin ramai pengunjung," jelasnya.

IKN Mulai Berkembang Jadi Destinasi Edukasi Dan Wisata

Fenomena lonjakan kunjungan ini juga menunjukkan bahwa kawasan IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan masa depan, tetapi mulai berkembang sebagai destinasi edukasi dan wisata berbasis pembangunan nasional.

Banyak pengunjung datang tidak hanya untuk rekreasi, tetapi juga ingin melihat langsung bagaimana pembangunan ibu kota baru Indonesia berlangsung.

OIKN memastikan bahwa pengelolaan kunjungan tetap mengutamakan keamanan, kenyamanan, serta ketertiban masyarakat, seiring meningkatnya jumlah wisatawan setiap periode libur panjang.

FAQ

1. Berapa jumlah total pengunjung IKN selama libur 2026?
Total pengunjung IKN selama libur Idul Fitri dan Paskah 2026 mencapai 411.778 orang.

2. Kapan jumlah pengunjung paling banyak terjadi?
Lonjakan terbesar terjadi saat libur Idul Fitri 18–29 Maret 2026, dengan jumlah 352.102 pengunjung.

3. Destinasi apa yang paling ramai di IKN?
Salah satu destinasi favorit pengunjung adalah jembatan kaca di anjungan glamping.

4. Apa saja kegiatan selama libur Paskah di IKN?
Di Nusantara Park, digelar kegiatan seperti festival kuliner, lomba mewarnai telur, dan kegiatan mencari telur untuk anak-anak.

5. Siapa yang memastikan pelayanan kunjungan di IKN tetap berjalan baik?
Pelayanan kunjungan dipastikan berjalan optimal oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalui koordinasi berbagai pihak terkait.

Miniatur Hutan Tropis IKN Jadi Destinasi Favorit Libur Nasional 2026

IKN ajak pengunjung tanam pohon di Miniatur Hutan Tropis. Puluhan ribu warga ikut berpartisipasi mendukung konsep kota hutan berkelanjutan.
IKN ajak pengunjung tanam pohon di Miniatur Hutan Tropis. Puluhan ribu warga ikut berpartisipasi mendukung konsep kota hutan berkelanjutan.

IKN Ajak Pengunjung Tanam Pohon, Ribuan Orang Ramaikan Miniatur Hutan Tropis

Sepaku, Kalimantan Timur — Upaya penghijauan terus dilakukan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Tak sekadar datang melihat pembangunan, pengunjung kini diajak ikut menanam pohon sebagai bagian dari budaya baru di ibu kota negara masa depan.

Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto, menjelaskan bahwa kunjungan masyarakat ke kawasan IKN tidak hanya bersifat wisata, tetapi juga edukatif dan partisipatif.

"Pengunjung tidak hanya datang melihat perkembangan, tetapi juga ikut menanam pohon dan beraktivitas bersama keluarga," ujar Pungky saat ditemui di kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa (2026).

Miniatur Hutan Tropis Jadi Magnet Wisata Edukasi

Otorita IKN membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkunjung sekaligus ikut berkontribusi dalam kegiatan penghijauan melalui program penanaman pohon di Miniatur Hutan Hujan Tropis IKN.

Selama periode libur nasional 3–5 April 2026, kawasan ini menjadi salah satu destinasi favorit. Ribuan warga datang untuk berlibur sambil menanam pohon bersama keluarga.

Data resmi mencatat sekitar 59.676 pengunjung dengan total 14.382 kendaraan masuk ke kawasan IKN selama periode libur tersebut.

Sebanyak 500 lubang tanam disiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Bibit yang ditanam merupakan jenis pohon khas hutan tropis Kalimantan, di antaranya:

  • Balangeran

  • Meranti

  • Bodhi

  • Kapuk Randu

  • Kemiri

Langkah ini menjadi bagian dari rehabilitasi vegetasi sekaligus memperkuat konsep IKN sebagai kota hutan (forest city).

70 Persen Tanaman Asli Kalimantan

Dalam pelaksanaannya, komposisi tanaman yang digunakan juga disusun secara strategis.

Sebanyak 70 persen merupakan spesies asli Kalimantan, sementara 30 persen lainnya adalah tanaman serbaguna atau multi-purpose trees species (MPTS) yang memiliki manfaat ekologis dan ekonomi.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas ekosistem di kawasan IKN.

Selain menjaga kelestarian alam, kegiatan menanam pohon juga dirancang sebagai pengalaman edukatif bagi anak-anak dan keluarga yang datang berkunjung.

Menanam Pohon Jadi Budaya Baru Di IKN

Program penghijauan ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Otorita IKN menargetkan kegiatan menanam pohon menjadi bagian dari budaya masyarakat di ibu kota baru.

Dengan mengajak pengunjung menanam pohon di kawasan hutan sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), diharapkan terjadi pemulihan hutan hujan tropis yang menjadi visi utama pembangunan IKN.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menyebut momentum libur nasional membawa energi positif dalam pembangunan ibu kota baru.

Menurut dia, semangat liburan selaras dengan harapan menjadikan IKN sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan.

"IKN tidak hanya berkembang sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi ruang publik yang menggabungkan aspek ekologis, edukatif, dan rekreasi bagi masyarakat," jelas Troy.

IKN Mulai Tumbuh Sebagai Ruang Publik Hijau

Kegiatan menanam pohon yang melibatkan masyarakat ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pelestarian lingkungan.

Konsep kota hutan yang diusung menjadikan IKN sebagai salah satu proyek pembangunan berkelanjutan terbesar di Indonesia.

Selain memperbaiki kualitas lingkungan, kegiatan ini juga membuka peluang wisata edukasi yang memberi pengalaman berbeda bagi masyarakat.

Bagi banyak pengunjung, liburan ke IKN kini bukan hanya sekadar melihat pembangunan, tetapi juga ikut ambil bagian dalam menjaga alam.

FAQ

1. Apa tujuan kegiatan menanam pohon di IKN?
Tujuannya untuk mendukung konsep kota hutan, rehabilitasi vegetasi, serta membangun budaya menanam pohon di masyarakat.

2. Di mana lokasi kegiatan penanaman pohon di IKN?
Kegiatan dilakukan di Miniatur Hutan Hujan Tropis dan kawasan sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

3. Berapa jumlah pengunjung selama libur nasional April 2026?
Sekitar 59.676 pengunjung dengan 14.382 kendaraan tercatat masuk kawasan IKN.

4. Jenis pohon apa saja yang ditanam di IKN?
Beberapa di antaranya balangeran, meranti, bodhi, kapuk randu, dan kemiri.

5. Apa konsep utama pembangunan IKN terkait lingkungan?
IKN dikembangkan dengan konsep kota hutan (forest city) yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

Mudyat Noor Tekankan Peran CSR Perusahaan Dukung Pembangunan Penajam Paser Utara

Bupati Mudyat Noor mendorong pemanfaatan dana CSR sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah di Penajam Paser Utara agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Mudyat Noor mendorong pemanfaatan dana CSR sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah di Penajam Paser Utara agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati Mudyat Noor Dorong Dana CSR Jadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Penajam Paser Utara — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan bahwa dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan bisa menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah.

Menurutnya, pemanfaatan dana CSR harus dilakukan secara terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Pemanfaatan dana CSR perusahaan harus terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah," ujar Mudyat Noor, Selasa, saat ditanya terkait sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ia menambahkan, dana CSR atau TJSL menjadi salah satu sumber alternatif yang sangat potensial untuk mendukung pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Hampir 50 Persen Wilayah Dikuasai Perusahaan

Mudyat Noor mengungkapkan bahwa hampir 50 persen wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dikuasai oleh perusahaan. Kondisi ini membuat penguatan regulasi menjadi sangat penting, agar dana TJSL bisa lebih optimal dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penguatan regulasi tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan program TJSL.

Dengan sistem yang lebih tertata dan transparan, diharapkan dana CSR dapat diarahkan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah.

Ia juga menekankan bahwa kontribusi sektor swasta melalui CSR sangat penting agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari keberadaan perusahaan di wilayah mereka.

"Jangan sampai sumber daya di daerah terus diambil tanpa ada timbal balik yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Pemkab PPU Bangun Sinergi Lewat Forum TJSL

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini terus melakukan koordinasi dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membangun sinergi melalui Forum TJSL.

Forum tersebut berfungsi untuk memetakan capaian serta mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan program CSR.

Dengan adanya forum ini, pemerintah berharap program CSR dari perusahaan bisa berkesinambungan dengan program pemerintah daerah.

Langkah ini juga penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara program CSR perusahaan dengan program yang dibiayai melalui APBD.

Program CSR Akan Dirumuskan Lewat Musyawarah

Untuk memastikan program berjalan efektif, Pemkab PPU telah menyusun konsep musyawarah dalam merumuskan program CSR yang akan dilaksanakan.

Melalui mekanisme tersebut, setiap program yang direncanakan diharapkan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta program prioritas pemerintah daerah.

Menurut Mudyat Noor, program dan kegiatan dana TJSL yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang akan ditentukan melalui forum musyawarah tersebut.

Kolaborasi antara perusahaan dan Forum TJSL dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.

Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan dana CSR dalam mendukung pembangunan daerah.

Peran CSR Dinilai Strategis Bagi Pembangunan Daerah

Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah, dana CSR dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Dengan pengelolaan yang tepat, dana CSR dapat membantu membiayai berbagai program penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan CSR yang terarah juga diyakini mampu memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar, sekaligus meningkatkan dampak positif keberadaan perusahaan di wilayah Penajam Paser Utara.

FAQ

Apa itu dana CSR atau TJSL?

Dana CSR atau TJSL adalah dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan yang digunakan untuk mendukung pembangunan masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasional perusahaan.

Mengapa dana CSR penting bagi daerah?

Dana CSR penting karena dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan, terutama ketika anggaran daerah terbatas.

Bagaimana cara Pemkab PPU mengelola dana CSR?

Pemkab PPU mengelola dana CSR melalui Forum TJSL, musyawarah program, serta penguatan regulasi agar program lebih terarah dan transparan.

Apa tujuan utama pemanfaatan dana CSR di PPU?

Tujuannya adalah mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat serta mencegah tumpang tindih dengan program APBD.

Apakah perusahaan wajib memberikan CSR?

Perusahaan diwajibkan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Empat Sumur Bor Irigasi 2025 Bantu Petani PPU Hadapi Musim Kering

BWS Kalimantan IV membangun 4 sumur bor irigasi di Penajam Paser Utara untuk membantu petani menghadapi musim kemarau dan meningkatkan produksi padi.
BWS Kalimantan IV membangun 4 sumur bor irigasi di Penajam Paser Utara untuk membantu petani menghadapi musim kemarau dan meningkatkan produksi padi.

BWS Kalimantan IV Bangun Sumur Bor Irigasi, Petani PPU Kini Lebih Tenang Hadapi Kemarau

Penajam Paser Utara – Upaya menjaga ketersediaan air untuk lahan pertanian terus dilakukan pemerintah. Sepanjang tahun 2025, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV membantu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, dengan membangun empat unit sumur bor irigasi guna mengatasi persoalan pengairan sawah, khususnya saat musim kemarau.

Langkah ini jadi kabar baik buat para petani, terutama yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan air ketika cuaca mulai kering.

Sumur Bor Jadi Penyeimbang Saat Air Mulai Sulit

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, Gunawan, menjelaskan bahwa sumur bor irigasi berperan penting dalam menjaga pasokan air di lahan pertanian.

“Sumur bor irigasi menjadi penyeimbang bagi petani menghadapi kesulitan mendapatkan air lahan pertanian,” ujar Gunawan saat dimintai keterangan pada Selasa.

Menurut dia, pembangunan empat unit sumur bor irigasi tersebut merupakan bentuk respon cepat pemerintah terhadap kebutuhan sumber air yang mendesak di area tanaman pangan.

Dengan adanya sumur bor, petani kini punya cadangan air yang bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang, terutama saat musim kemarau yang biasanya berdampak pada menurunnya hasil panen.

Solusi Nyata Atasi Kekurangan Air Saat Musim Kering

Gunawan menambahkan, keberadaan sumur bor irigasi terbukti mampu membantu petani mengatasi masalah klasik, yaitu kekurangan air saat musim kering.

“Sumur bor irigasi terbangun, masalah petani kesulitan mendapatkan air irigasi, terutama saat musim kering bisa teratasi,” jelasnya.

Selain membantu menjaga pasokan air, fasilitas ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Langkah ini sekaligus mendukung program ketahanan pangan daerah yang saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Produktivitas Padi PPU Terus Meningkat

Data dari Dinas Pertanian menunjukkan bahwa luas lahan padi produktif di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 14.070 hektare.

Dari luas tersebut, hasil panen pada tahun 2024 tercatat sekitar 48.188 ton gabah kering panen (GKP). Angka ini mengalami peningkatan menjadi sekitar 50.250 ton GKP, menandakan adanya tren positif di sektor pertanian.

Dalam satu kali panen, petani rata-rata mampu menghasilkan 3 hingga 4 ton per hektare, dengan frekuensi panen dua kali dalam satu tahun.

Menurut Gunawan, keberadaan sumur bor irigasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga dan bahkan meningkatkan produktivitas tersebut.

“Kehadiran sumur bor irigasi sangat penting untuk mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pertanian,” tambahnya.

Target Panen 2026 Diharapkan Lebih Tinggi

Untuk tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan hasil panen padi mencapai sekitar 50.329 ton GKP.

Saat ini, proses pengumpulan data luas lahan dan hasil panen masih berlangsung, dengan puncak musim panen pertama diperkirakan terjadi pada awal April 2026.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga berencana menambah jumlah sumur bor irigasi setiap tahun melalui koordinasi intensif dengan BWS Kalimantan IV.

Langkah ini diharapkan bisa memperkuat sistem irigasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang.

Komitmen Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan

Pembangunan sumur bor irigasi bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan di daerah.

Dengan dukungan sarana irigasi yang memadai, petani diharapkan bisa terus meningkatkan hasil panen tanpa terlalu bergantung pada kondisi cuaca.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Kalimantan IV menjadi contoh sinergi yang dibutuhkan untuk menjaga sektor pertanian tetap stabil dan berkelanjutan.

FAQ

1. Berapa jumlah sumur bor irigasi yang dibangun di Penajam Paser Utara?
Sebanyak empat unit sumur bor irigasi dibangun sepanjang tahun 2025.

2. Siapa yang membangun sumur bor irigasi tersebut?
Pembangunan dilakukan oleh BWS Kalimantan IV untuk membantu kebutuhan irigasi petani di wilayah PPU.

3. Apa manfaat utama sumur bor irigasi bagi petani?
Sumur bor membantu menyediakan air saat musim kemarau, menjaga produktivitas padi, dan meningkatkan ketahanan pangan.

4. Berapa luas lahan padi di Penajam Paser Utara?
Luas lahan padi produktif tercatat sekitar 14.070 hektare.

5. Berapa target produksi padi tahun 2026?
Target produksi padi pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 50.329 ton gabah kering panen (GKP).

Puluhan Dapur Gizi Di Kaltim Ditutup Sementara, Fokus Benahi IPAL Dan SLHS

BGN Kaltim menutup sementara 74 dapur SPPG untuk perbaikan IPAL dan pengurusan SLHS demi menjaga keamanan pangan dan kualitas layanan gizi masyarakat.
BGN Kaltim menutup sementara 74 dapur SPPG untuk perbaikan IPAL dan pengurusan SLHS demi menjaga keamanan pangan dan kualitas layanan gizi masyarakat.

BGN Kaltim Tutup Sementara 74 Dapur SPPG, Fokus Perbaikan IPAL Dan Sertifikasi

SAMARINDA – Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalimantan Timur mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Penutupan ini dilakukan untuk memperbaiki fasilitas Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) serta mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas produksi makanan serta keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat program gizi.

Pendamping Koordinator Regional BGN Kalimantan Timur, Muhammad Sirajul Amin, membenarkan adanya penghentian operasional sementara tersebut.

“Iya, tutup operasional sementara untuk melakukan perbaikan terkhusus IPAL dan pengurusan SLHS,” ujar Muhammad Sirajul Amin saat dikonfirmasi di Samarinda, Selasa.

Penutupan Berdasarkan Surat Resmi

Keputusan penghentian aktivitas produksi di puluhan dapur gizi itu merujuk pada Surat Nomor 1204/D.TWS/3/2026 yang diterbitkan oleh Direktorat Pemantauan dan Pengawasan pada 31 Maret 2026.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ketiadaan fasilitas IPAL yang sesuai standar pemerintah berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap:

  • Kualitas produksi makanan

  • Mutu gizi

  • Keamanan pangan penerima manfaat

Hal ini menjadi perhatian utama karena dapur SPPG berperan penting dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.

Dana Bantuan Sementara Dihentikan

Sebagai konsekuensi atas pelanggaran standar kelayakan, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang terdampak.

Selain itu, para Kepala SPPG juga diminta segera menyelesaikan seluruh proses pembayaran melalui Virtual Account (VA) dalam waktu maksimal 1×24 jam untuk periode operasional sebelum surat penghentian diterbitkan.

Kebijakan ini bertujuan menjaga transparansi administrasi serta memastikan semua kewajiban finansial terselesaikan dengan baik.

Wilayah Terdampak Penutupan

Penghentian operasional sementara ini berdampak pada puluhan unit pelayanan di berbagai wilayah Kalimantan Timur, antara lain:

  • Kabupaten Paser

  • Kutai Kartanegara

  • Berau

  • Kutai Timur

  • Penajam Paser Utara

  • Kota Balikpapan

  • Samarinda

  • Bontang

Wilayah-wilayah tersebut selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Penutupan Bersifat Sementara, Bisa Dibuka Kembali

Meski operasional dihentikan, pihak BGN menegaskan bahwa status penutupan ini tidak bersifat permanen.

Yayasan atau pengelola SPPG masih memiliki kesempatan untuk kembali membuka dapur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Adapun syarat utama pembukaan kembali meliputi:

  • Menyelesaikan perbaikan fasilitas IPAL sesuai standar

  • Mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

  • Menyerahkan dokumen pendukung resmi kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi dan diverifikasi, operasional dapur bisa kembali berjalan seperti semula.

Langkah Preventif Demi Keamanan Pangan

Penghentian operasional ini dinilai sebagai langkah preventif penting dalam menjaga keamanan pangan serta memastikan standar kebersihan dapur tetap terjaga.

Dengan adanya fasilitas IPAL yang memenuhi standar serta sertifikasi sanitasi yang sah, kualitas makanan yang dihasilkan diharapkan tetap aman dan layak dikonsumsi.

Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap program gizi berjalan sesuai standar nasional.

FAQ

Kenapa 74 dapur SPPG di Kaltim ditutup sementara?

Karena fasilitas IPAL belum memenuhi standar pemerintah dan sertifikat SLHS belum selesai diurus.

Apakah penutupan ini bersifat permanen?

Tidak. Penutupan hanya sementara hingga perbaikan IPAL dan sertifikasi selesai.

Wilayah mana saja yang terdampak?

Beberapa wilayah terdampak meliputi Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Apa syarat agar dapur bisa beroperasi kembali?

Pengelola harus memperbaiki IPAL sesuai standar, mendapatkan SLHS, dan menyerahkan dokumen pendukung resmi.

Apakah dana bantuan tetap berjalan?

Tidak. Penyaluran dana bantuan sementara dihentikan hingga persyaratan dipenuhi.