Komisi Informasi Kalbar Resmi Luncurkan Monev 2025, Gubernur: Keterbukaan Informasi Adalah Pondasi Demokrasi | Borneotribun

Kamis, 03 Juli 2025

Komisi Informasi Kalbar Resmi Luncurkan Monev 2025, Gubernur: Keterbukaan Informasi Adalah Pondasi Demokrasi

Komisi Informasi Kalbar Resmi Luncurkan Monev 2025, Gubernur: Keterbukaan Informasi Adalah Pondasi Demokrasi
Komisi Informasi Kalbar Resmi Luncurkan Monev 2025, Gubernur: Keterbukaan Informasi Adalah Pondasi Demokrasi.

Pontianak – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat secara resmi meluncurkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Rabu (2/7/2025), di Ruang Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar. Program ini merupakan agenda tahunan untuk menilai sejauh mana badan publik di Kalbar mematuhi prinsip keterbukaan informasi.

Tahun ini, sebanyak 168 badan publik menjadi peserta, mulai dari OPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa, hingga BUMD dan lembaga legislatif.

Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi demokrasi.

“Transparansi adalah bentuk akuntabilitas. Pemerintahan yang baik hanya bisa berjalan jika rakyat tahu, jika informasi mudah diakses, dan jika birokrasi membuka pintunya untuk diawasi,” tegas Norsan.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan PPID hingga ke tingkat desa, bukan hanya untuk mengejar prestasi, tetapi sebagai bagian dari budaya kerja yang transparan.

Penilaian Lewat Aplikasi Digital dan Lima Indikator

Ketua Komisi Informasi Kalbar, M. Darusalam, menjelaskan bahwa Monev 2025 akan mengacu pada Perki No. 1 Tahun 2022 dan dilakukan secara digital lewat aplikasi E-Monev. Penilaian mencakup lima indikator utama:

  1. Sarana dan prasarana digital

  2. Kualitas informasi

  3. Jenis informasi

  4. Komitmen organisasi

  5. Inovasi dan strategi layanan

Nilai tambahan diberikan jika pimpinan badan publik hadir langsung atau menyampaikan video pemaparan, yang dinilai sebagai bukti nyata kepemimpinan.

“Kalau kepala OPD-nya yang menyampaikan langsung, nilainya bisa 50% lebih tinggi,” ungkap Darusalam.

Meski Kalbar mencetak nilai IKIP 2024 sebesar 81,97 poin (peringkat 6 nasional), tantangan tetap ada. Dari 193 peserta tahun lalu, 57 badan publik dinyatakan tidak informatif.

“Kalau hampir 30% peserta berstatus tidak informatif, maka ini jadi PR besar untuk kita,” tambah Darusalam.

Monev 2025 Dibagi Tujuh Tahap, Puncaknya 24 Oktober

Monev akan berlangsung dalam tujuh tahap, termasuk sosialisasi, pengisian kuesioner, verifikasi data, hingga presentasi langsung. Malam puncak penghargaan dijadwalkan pada 24 Oktober 2025.

M. Reinardo Sinaga (Edho Sinaga), Wakil Ketua KI Kalbar sekaligus Koordinator Monev, menjelaskan beberapa perubahan signifikan:

  • Pertanyaan SAQ disederhanakan

  • Hanya 10 terbaik dari 6 kategori yang akan mendapat plakat

  • Website komisiinformasikalbar.or.id menyediakan SAQ untuk diunduh sebelum Bimtek (9–10 Juli)

Ia menekankan bahwa Dinas Pendidikan, Bappeda, dan RSUD di tiap kabupaten/kota wajib ikut serta sebagai peserta karena berhubungan langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Semua hasil Monev akan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dan media sosial. Pemenang juga akan diumumkan secara resmi dan mendapatkan penghargaan sebagai badan publik paling informatif.

Gubernur Ria Norsan berharap budaya keterbukaan tidak berhenti di atas kertas.

“Keterbukaan harus menjadi kebiasaan, bukan kewajiban. Pemerintah hadir untuk masyarakat. Jangan biarkan masyarakat menunggu jawaban yang tidak pernah datang,” tutupnya.

  

Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Tombol Komentar

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan Advertiser. Borneotribun.com tidak terkait dalam pembuatan konten ini.