 |
| PNBP ATR/BPN Hampir Sentuh Rp2,63 Triliun Jelang Akhir 2025, Bukti Layanan Pertanahan Makin Maksimal. |
JAKARTA - Menjelang penutup tahun 2025, kabar menggembirakan datang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertanahan kembali menunjukkan tren positif dan hampir mencapai target tahunan.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) PNBP DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Dalu menjelaskan bahwa hingga 12 November 2025, capaian PNBP kementeriannya telah mencapai Rp2,63 triliun atau setara 82,12% dari target tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp3,21 triliun.
Ia menegaskan bahwa target tersebut disusun berdasarkan analisis potensi layanan pertanahan dan tata ruang yang terus berkembang, serta diiringi optimalisasi pelayanan yang kini semakin efisien.
Kinerja 2025 Lebih Tinggi Dibanding Tahun Sebelumnya
Secara keseluruhan, data realisasi menunjukkan grafik peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu contohnya terlihat pada sektor Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. Per 31 Oktober 2025, penerimaan untuk kategori ini tercatat mencapai Rp750,15 miliar, naik dari capaian tahun 2024 yang berada di angka Rp642,13 miliar.
Kenaikan tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan semakin tinggi, sekaligus menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pelayanan.
Rencana Revisi Aturan PNBP Mulai Disiapkan
Melihat tren positif tersebut, Kementerian ATR/BPN berencana mengkaji ulang dan memperbarui sejumlah regulasi terkait PNBP agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.
Beberapa aturan yang akan direvisi antara lain:
-
Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015
-
PMK Nomor 143/PMK.02/2021
-
PMK Nomor 180/PMK.02/2021
Sementara itu, PMO Nomor 98 Tahun 2024 masih tetap berlaku dan tidak termasuk dalam daftar regulasi yang akan diperbaharui.
Dalu juga menjelaskan bahwa layanan PNBP ATR/BPN mencakup berbagai kategori seperti:
-
Layanan pertanahan dan pendidikan
-
Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
-
Pertimbangan teknis pertanahan
-
Pelatihan teknis pertanahan
DPR Apresiasi, Tapi Minta Pelayanan Tetap Ditingkatkan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin jalannya rapat, memberikan apresiasi atas capaian Kementerian ATR/BPN yang terus menunjukkan peningkatan sejak 2020 hingga 2025.
Ia berharap target Rp3,2 triliun dapat tercapai sebelum akhir Desember 2025.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan tidak boleh hanya sekadar mengejar angka. Setiap penyesuaian tarif PNBP harus diimbangi dengan perbaikan mutu pelayanan bagi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan menjadi kunci agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat langsung dari setiap kebijakan yang diberlakukan pemerintah.
