Biaya Politik Pilkada Langsung Makin Fantastis, Pengamat Soroti Beban Kandidat Bisa Tembus Puluhan Miliar Rupiah
 |
| Biaya Politik Pilkada Langsung Makin Fantastis, Pengamat Soroti Beban Kandidat Bisa Tembus Puluhan Miliar Rupiah. (GAMBAR ILUSTRASI) |
JAKARTA -- Isu mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali menjadi sorotan. Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menilai sistem pilkada langsung yang berjalan sejak 2005 telah membawa konsekuensi biaya yang sangat besar bagi para kandidat.
Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses demokrasi langsung memang memberi ruang partisipasi rakyat, tetapi di sisi lain juga membuka peluang membengkaknya ongkos politik.
“Kalau kita cermati perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang, terlihat jelas bahwa biaya politiknya tinggi. Ada empat tahap krusial yang hampir pasti membuat kandidat harus merogoh kocek dalam-dalam,” ungkap Yusak dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Dari Tiket Partai hingga Politik Uang
Yusak menjelaskan, beban biaya sudah terasa sejak awal proses pencalonan. Untuk mendapatkan dukungan partai politik saja, seorang kandidat harus menyiapkan dana yang tidak sedikit.
“Untuk satu partai saja, standar ‘aman’-nya bisa sekitar Rp300 juta sampai Rp500 juta. Kalau harus berkoalisi dengan beberapa partai, tentu angkanya makin besar,” jelasnya.
Belum selesai di situ, tahapan kampanye juga menjadi sumber pengeluaran terbesar. Wilayah yang luas dan jumlah pemilih yang banyak membuat kandidat tidak mungkin menjangkau semua masyarakat secara langsung dalam waktu terbatas.
Hasil survei yang pernah dilakukan lembaganya menunjukkan bahwa metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat datang langsung bertatap muka. Namun, keterbatasan waktu dan tenaga sering kali membuat strategi ini tidak maksimal.
Di sinilah, kata Yusak, muncul godaan menggunakan cara instan seperti politik uang.
“Ketika kandidat tidak sempat bertemu semua pemilih, sebagian memilih jalan pintas. Belum lagi praktik pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa dihargai sangat mahal. Kalau dihitung total, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” tegasnya.
Angka tersebut tentu bukan jumlah kecil. Bayangkan, dana sebesar itu harus disiapkan bahkan sebelum seseorang resmi menjabat. Tak heran jika banyak pihak kemudian mempertanyakan efektivitas dan dampak jangka panjangnya terhadap tata kelola pemerintahan.
Pilkada Lewat DPRD Dinilai Tetap Demokratis
Pandangan serupa juga disampaikan Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Ia menekankan bahwa demokrasi tidak bisa dimaknai secara sempit hanya sebagai pemilihan langsung oleh rakyat.
Menurut Dedi, dalam konstitusi Indonesia tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat.
“Undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Kata ‘demokratis’ itu tidak selalu berarti harus dipilih langsung,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem pemilihan melalui DPRD tetap memiliki legitimasi karena anggota DPRD sendiri dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu legislatif.
“Secara sederhana, rakyat sudah memberikan mandat kepada DPRD. Jadi ketika DPRD memilih kepala daerah, itu tetap bagian dari proses demokrasi,” katanya.
Publik Perlu Pikirkan Dampak Jangka Panjang
Perdebatan soal mekanisme pilkada ini bukan sekadar soal teknis pemilihan. Ada dampak besar yang perlu dipertimbangkan bersama, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan potensi praktik transaksional.
Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk memahami bahwa sistem demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memilih, tetapi juga bagaimana proses itu berlangsung secara jujur, adil, dan efisien.
Apakah pilkada langsung masih relevan dengan biaya yang terus membengkak? Ataukah sistem perwakilan lewat DPRD bisa menjadi solusi yang lebih hemat dan tetap demokratis?
Pertanyaan ini layak kita renungkan bersama. Karena pada akhirnya, kualitas demokrasi bukan hanya ditentukan oleh cara memilih, tetapi juga oleh integritas dan tanggung jawab para pemimpinnya.
