Berita Borneotribun.com: CekFakta Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label CekFakta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label CekFakta. Tampilkan semua postingan

Minggu, 25 Februari 2024

   Minggu, Februari 25, 2024    Comment   

Fakta atau Hoaks? Video TikTok Sorakan Prabowo-Gibran Terbongkar!

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Video TikTok Sorakan Prabowo-Gibran Terbongkar!
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Video TikTok Sorakan Prabowo-Gibran Terbongkar!
JAKARTA - Sebuah video yang beredar melalui akun TikTok @achhamiri445 menampilkan kerumunan orang yang terlihat sedang memperhatikan layar besar yang menampilkan sosok Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, keduanya mengenakan baju berwarna biru dan tengah melambaikan tangan. Dalam video tersebut, terdengar sorakan dari puluhan orang yang tampak antusias saat melihat kedua tokoh tersebut.

HASIL CEK FAKTA
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 

Video tersebut sebenarnya tidak menampilkan sosok Prabowo dan Gibran di dalam layar besar tersebut. 

Penelusuran menggunakan mesin pencari menemukan video serupa yang diunggah pada laman YouTube Heart News West Country dengan judul “Fans at Ashton Gate Stadium, Bristol, celebrate England winner against Wales at Euro 2016” pada 17 Juni 2016. 

Video asli tersebut menampilkan kerumunan yang sedang menyaksikan pertandingan antara Inggris dan Wales di Euro 2016. Sorakan yang terdengar di video tersebut dipicu oleh gol yang dicetak oleh pemain Inggris, Daniel Sturridge, di masa injury time.

Lebih lanjut, melalui kanal YouTube Bristol Sport, terungkap bahwa video tersebut diambil di Independence Sports Bar, Ashton Gate Stadium, Inggris, seperti yang tertera dalam video berjudul “Welcome To Ashton Gate Stadium”. 

Dengan membandingkan lokasi yang terlihat dalam video dengan situasi di dalam Independence Sports Bar, dapat disimpulkan bahwa video yang beredar di akun TikTok tersebut sebenarnya merupakan rekaman situasi di Inggris, bukan di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok @achhamiri445 terkait kerumunan yang menyaksikan Prabowo-Gibran di Ashton Gate adalah tidak benar. 

Video tersebut telah dimanipulasi dan masuk ke dalam kategori HOAKS dengan konten yang dimanipulasi.

KESIMPULAN
Dengan demikian, video tersebut tidak dapat dipercaya sebagai representasi dari kejadian yang sesungguhnya dan disarankan untuk tidak menyebarluaskannya demi mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat.

RUJUKAN



   Minggu, Februari 25, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Pasca Kalah Pilpres, Anies Baswedan Berdialog dengan Lukisan Bung Hatta

[Cek Fakta] Pasca Kalah Pilpres, Anies Baswedan Berdialog dengan Lukisan Bung Hatta
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Pasca Kalah Pilpres, Anies Baswedan Berdialog dengan Lukisan Bung Hatta
JAKARTA - Dalam narasi dilayar video atas nama akun johan.sugioyon menuliskan, "Capres 01 Sdh Mulai Oleng. Karena Kalah Pilpres. Curhat Kpd Lukisan, Bkn Kpd Allah. SWT. Astaghfirullah…!!"

HASIL CEK FAKTA
Sebuah video yang viral belakangan ini di platform TikTok memperlihatkan potongan rekaman yang menampilkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sedang berbicara di depan lukisan Bung Hatta. Narasi yang menyertainya menyebutkan bahwa momen tersebut terjadi setelah Anies kalah dalam Pilpres 2024.

Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap sumber asli video tersebut, ditemukan bahwa cuplikan tersebut diambil saat Anies Baswedan melakukan kunjungan ke rumah kelahiran Bung Hatta di Padang pada tanggal 2 November 2023.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa potongan video tersebut tidak memiliki kaitan dengan hasil quick count Pilpres 2024. Sebaliknya, video tersebut merupakan rekaman dari kunjungan Anies Baswedan ke rumah kelahiran Bung Hatta yang telah terjadi jauh sebelum pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024.

KESIMPULAN
Klaim yang menyebutkan bahwa video tersebut terjadi sebagai dampak kekalahan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 tidaklah benar. Cuplikan tersebut jelas diambil dari momen kunjungan Anies ke rumah kelahiran Bung Hatta pada tanggal 2 November 2023.

RUJUKAN


Rabu, 21 Februari 2024

   Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik.
JAKARTA - “trisakti bergerak melawan orang yang bikin onar di bangsa indonesia #trisakti #mahasiswa #lawan #akademik #politik #milikrakyat”

“Deklarasi alumni Trisakti pendukung Jokowi Sabtu, 2 Februari 2024 18;30 WIB Mahasiswa Trisakti Telah Deklarasi Untuk Menjaga Ke Keutuhan Bangsa Dan Negara Kami Mengecam Keras Ucapan Akademik UGM.UI.UII.Unhas.Unlam.Unand Untuk Mengajari Para Mahasiswa Nya Di ajari Cara berbicara Dan cara Berakhlak. Kami Mengutuk Keras Agar Semua Mahasiswa Netral Jangan Bikin Onar Di Negara Indonesia Saya Tau Betul UGM Itu Dukung Mahfud MD Karena Ganjar Ketua BIM.Pemilu Kali ini jangan Kau Kotori Karena Semua HAK ada pada Masyarakat Indonesia Yang menentukan Kemenangan Pemilu 2024”

“Trisakti bersama presiden kami siap membela Presiden untuk melawan mahasiswa yang ingin menjatuhkan presiden Indonesia Universitas ini sengkuni NKRI UGM.UII.UI.Unhas.Unlam.Unand. kami siap melawan akademik UGM.UI.UII.Unhas.Unlam.Unand”

Beredar tangkapan layar headline berita yang menyatakan bahwa Alumni Trisakti mendeklarasikan dukungan mereka untuk Presiden Jokowi setelah mendapat kritik dari sejumlah akademisi universitas. 

HASIL CEK FAKTA
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata tanggal publikasi berita tersebut dan catatan pada foto headline telah dimanipulasi. 

Sebenarnya, berita dengan judul yang sama telah dipublikasikan oleh Antara pada 10 Februari 2019, yang jelas tidak memiliki kaitan dengan konteks yang terjadi baru-baru ini.

Selain itu, tidak ada sumber yang valid yang dapat membenarkan klaim bahwa alumni atau mahasiswa Trisakti secara kolektif mengecam petisi yang diajukan oleh beberapa akademisi dari berbagai universitas di Indonesia dan kemudian mendukung Jokowi. 

Lebih lanjut, foto yang menampilkan sejumlah mahasiswa dengan mengenakan almamater Trisakti ternyata adalah gambar jajaran pengurus serta anggota Parlemen Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (PMFK Usakti) periode 2020/2021. 

Gambar tersebut sudah lama tersedia di laman resmi fk.trisakti.ac.id sejak tahun 2021, dan tidak memiliki kaitan dengan situasi politik saat ini.

KESIMPULAN
Dengan demikian, klaim bahwa alumni Trisakti secara kolektif mendukung Jokowi setelah mendapat kritik dari berbagai akademisi universitas Indonesia adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Konten yang Dimanipulasi.

Faktanya, headline berita yang disebutkan telah diberitakan oleh Antara pada 10 Februari 2019, bukan pada 2 Februari 2024 seperti yang tertera pada tangkapan layar yang beredar. Ini menunjukkan adanya manipulasi pada informasi tersebut.

RUJUKAN



   Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka.
JAKARTA - Akhirnya Ketua “Partai NasDem” Bpk “SURYA PALOH” Menyadari, Bhw Mengusung”ANIES” Menjadi Capres Di Pemilu’2024 Merupakan Suatu “Kesalahan” Dan “Kebodohan”. 

Tenang Pak Masih Ada Kesempatan Di Thn 2029, Usung Lagi Calon Yg Populer Dan Berbobot. 

COBA ITU YG DUKUNG ANIES MAU KOMEN APA SETELAH MELIHAT VIDEO INI. Bosnya Anies Saja Bpk Surya Paloh Yg Mengusungnya Jadi Capres Menyesal. 

Bagaimana Menurut Anda….???, Masih Pantaskah Anies Menjadi Pemimpin NKRI Ini. 

Hny Org Yg Tdk Waras Yg Memilih Anies, Apalagi Stlh Tahu Bnyk Kejelekan, Dan Kebusukannya. Wassalam.”

Sebuah postingan di media sosial Facebook menyebar luas dengan klaim bahwa Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, telah mengakui kesalahan besar dan kebodohan dari keputusan partainya dalam mengusung Anies Baswedan. 

Dalam postingan tersebut, terdapat cuplikan pidato Surya Paloh yang menyampaikan, "betapa bodohnya NasDem menempatkan Calon Presiden yang tidak populer yang dianggap bertentangan dengan komitmen kebangsaan."
[Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka.

HASIL CEK FAKTA
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, klaim tersebut ternyata menyesatkan. Dalam video lengkap pidato Surya Paloh yang tersedia di kanal YouTube MetroTV, terlihat bahwa Surya Paloh sebenarnya sedang mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh partai NasDem setelah keputusan untuk mendukung Anies Baswedan.

Dalam potongan yang dipergunakan dalam postingan tersebut, Surya Paloh sebenarnya hanya mengutip pernyataan dari pihak lain, dan tidak secara eksplisit mengakui bahwa mendukung Anies adalah sebuah kesalahan atau kebodohan.

KESIMPULAN
Oleh karena itu, klaim bahwa Surya Paloh menyesal mendukung Anies dan menganggapnya sebagai sebuah kebodohan adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan.

RUJUKAN




Sabtu, 17 Februari 2024

   Sabtu, Februari 17, 2024    Comment   

Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden.
JAKARTA - Keberadaan narasi yang mengklaim bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden telah menjadi perbincangan di berbagai media sosial. 

Narasi tersebut menyebutkan bahwa dengan hak pakai tanah, jemaah haji akan terbebas dari biaya akomodasi, penginapan, makan, visa, dan sebagainya, sehingga ongkos naik haji (ONH) hanya sebesar Rp 10 juta.

Salah satu akun Facebook pada Rabu (14/2/2024) menuliskan narasi yang menyebar luas:

"JANJI RAJA ARAB SAUDI BILA ANIES MENANG
Jangan heran jika Anies menang ONH 10 juta jadi kenyataan, begini penjelasannya: Bila Anies menang dan jadi Presiden RI, Raja Arab Saudi akan memberikan Hak Pakai Tanah untuk didirikan Kampung Haji Indonesia (baca Kawasan Pemukiman berupa Hotel) untuk kegiatan Ibadah Haji dan Umroh."

HASIL CEK FAKTA
Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan penelusuran terhadap narasi tersebut dan menyimpulkan bahwa narasi tersebut tidak benar atau hoaks. 

Tidak terdapat informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai janji Raja Arab Saudi terkait pemberian hak pakai tanah.

Lebih lanjut, biaya haji untuk warga negara Indonesia (WNI) diatur melalui keputusan presiden dan dibahas bersama DPR. Komisi VIII DPR RI telah menyepakati biaya haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 sebesar Rp 56 juta, sementara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disepakati sebesar Rp 93 juta.

Terkait hal ini, Abdul Wachid, dalam Rapat Panja BPIH dengan Kemenag pada tanggal 27 Oktober 2023, menyatakan bahwa biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, dan sebagian akomodasi di Madinah.

Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

KESIMPULAN
Dengan demikian, narasi yang menyebutkan bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden dapat disimpulkan sebagai hoaks. 

Tidak ada bukti atau informasi resmi yang mendukung klaim tersebut, dan biaya haji untuk tahun 2024 telah ditetapkan melalui proses resmi oleh pemerintah Indonesia.

RUJUKAN











Jumat, 16 Februari 2024

   Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Publikasikan 107 Artikel Selama Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
JAKARTA – Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merampungkan proses pemantauan mis/disinformasi selama hari pencoblosan 14 Februari 2024 dengan melibatkan lebih dari 100 media lokal dan nasional di seluruh Indonesia. 

Total ada 131 media lokal dan nasional yang terlibat dalam kerja besar patroli hoaks di media sosial dan aplikasi percakapan sejak pukul 05.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian barat. 

Sebanyak 25 media di antaranya merupakan media mitra CekFakta.com yang sudah terlibat sejak pendirian gerakan kolaborasi ini setahun sebelum Pemilu 2019 silam. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Setiap media yang berpartisipasi mengerahkan pemeriksa fakta dari medianya yang sudah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metode debunking dan prebunking hoaks di ranah digital sejak 2020 silam. 

Verifikasi final atas konten pemeriksaan fakta dari media mitra sebelum diunggah ke situs CekFakta.com dilakukan tim editor dari tiga organisasi pendiri: AJI, AMSI dan Mafindo. 

Artikel yang sudah dimuat di CekFakta.com bebas direpublikasi oleh semua media mitra yang tergabung dalam koalisi ini. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas, yang menjadi koordinator periksa fakta kolaboratif pada hari pemungutan suara menegaskan pentingnya aktivitas ini untuk membantu publik menyikapi proses pemilu. 

“Setiap kali hari H coblosan biasanya diikuti hoaks yang menargetkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Kita perlu memonitor juga jika ada disinformasi yang dapat menyebabkan konflik,” katanya.

Dibandingkan Pemilu 2019 proses cek fakta pada Pemilu 2024 jauh lebih menantang karena di tengah dugaan kecurangan Pemilu dan tidak netralnya aparatur sipil negara sehingga pemeriksa fakta tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas, tapi butuh verifikasi lebih mendalam ke lapangan. 

Untuk membantu publik melaporkan hoaks yang mereka terima, CekFakta.com membuka akun pengaduan atau tipline di WhatsApp nomor +62 811-1000-0579 

Ketua Umum Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, memastikan gerakan cekfakta di Indonesia juga bekerjasama intensif dengan masyarakat sipil yang mengawal proses pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. 

“Keterlibatan relawan antihoaks dari berbagai kota dan lintas organisasi masyarakat sipil untuk ikut memonitor isu hoaks pada hari pencoblosan sangat penting sebagai respons cepat penanganan hoaks pemilu, kita juga berkoordinasi dengan beberapa platform digital yang banyak digunakan masyarkat Indonesia supaya penanganan bisa dilakukan lebih responsif”, katanya. 

Sampai saat ini, ada 51 organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi, yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan CekFakta.com untuk menyebarkan prinsip dan konten cekfakta ke komunitas masing-masing. 

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengapresiasi semua media lokal dan nasional yang terlibat dalam kolaborasi cekfakta selama pemilu 2024. 

“Partisipasi yang aktif dari ratusan media anggota AMSI dalam kegiatan periksa fakta menunjukkan adanya semangat yang tinggi untuk berinovasi digital dan meningkatkan relevansi dan keterpercayaan publik pada media,” katanya. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Selain kegiatan patroli hoaks dan periksa fakta selama hari pencoblosan 14 Februari 2024, koalisi CekFakta.com juga rutin melakukan live fact checking dalam lima kali debat calon presiden dan wakil presiden. 

Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan setiap pernyataan kandidat berdasarkan pada data dan fakta yang bisa diakses khalayak ramai. 

Seluruh rangkaian kegiatan cekfakta selama Pemilu 2024 didukung oleh Google News Initiative, yang telah mendukung kolaborasi ini sejak awal berdirinya enam tahun silam. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Communication Officer AMSI: Rudy Andanu (WA +62 815-9677-068)
   Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Video Viral Prabowo Berselawat Saat Kampanye

Video Viral Prabowo Berselawat Saat Kampanye
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Video Viral Prabowo Berselawat Saat Kampanye
JAKARTA - Sebuah video yang mengklaim menampilkan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, sedang berselawat selama kampanye telah menjadi viral di media sosial. Namun, menurut penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, suara Prabowo dalam video tersebut ternyata dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Video yang memuat klaim tersebut diposting oleh akun TikTok pada Senin (12/2/2024) dengan narasi, "Pasti kau bisa menang Kami ada disini Untukmu #allinprabowo2024 #prabowopresiden2024 #gerindra."

HASIL CEK FAKTA
Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan perangkat AI Voice Detector untuk memeriksa suara Prabowo dalam video tersebut. Hasilnya, suara Prabowo berselawat terdeteksi 93,25 persen dihasilkan oleh AI.

Lebih lanjut, Tim Cek Fakta melakukan penelusuran terhadap video kampanye terakhir pasangan Prabowo-Gibran di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (10/2/2024). Namun, dalam video kampanye tersebut yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, tidak terdapat momen Prabowo berselawat seperti yang terlihat dalam konten di TikTok.

KESIMPULAN
Suara Prabowo berselawat dalam video TikTok tersebut terdeteksi 93,25 persen dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Namun, dalam kenyataannya, saat kampanye terakhir di GBK, Minggu (10/2/2024), tidak ada momen Prabowo berselawat yang terjadi.

RUJUKAN




Rabu, 14 Februari 2024

   Rabu, Februari 14, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran
Gambar tangkap layar video facebook akun Alfatahroem RI.
BORNEOTRIBUN.COM - Video viral mengenai dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara Pilpres 2024 kembali menghebohkan media sosial. Sebuah akun Facebook dengan nama "Alfatahroem RI" menyebut bahwa insiden tersebut terjadi di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri.

Menurut laporan yang disampaikan pada pukul 09.00, sudah terdapat 8 surat suara yang tercoblos pada kolom Prabowo-Gibran. Hal ini memicu kekhawatiran akan adanya upaya manipulasi dalam proses pemilihan.


HASIL CEK FAKTA
Dikutip Kompas.com (14/2/2024), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membenarkan bahwa sejumlah surat suara Pilpres 2024 di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga telah tercoblos pada kolom Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kejadian di Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang ada tercoblos, laporan cepatnya, masih laporan cepat, bahwa terjadi surat suara PPWP (pemilu presiden-wakil presiden) yang tercoblos sejumlah 8 surat suara," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, kepada wartawan pada Rabu (14/2/2024).

"Bahwa hal tersebut diketahui pada pukul 08.30 oleh 2 orang pemilih yang ingin mencoblos surat suara," ia menambahkan.

KESIMPULAN
Dalam video viral tersebut yang menunjukan suarat suara di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri sebelumnya sudah tercoblos di kolom 02 Prabowo-Gibran adalah benar.

RUJUKAN


Senin, 12 Februari 2024

   Senin, Februari 12, 2024    Comment   

Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar.
JAKARTA - Beredar di media sosial pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 6 Februari 2024.

Berikut isi pesan berantainya:

"Just Info..pemilu 2024 (pil-leg dan pil-pres)Cek DPT Online https://cekdptonline.kpu.go.id/Masukkan NIK. akan keluar dan TPS yang haruss didatangi ditampilkan 

Sekarang *tidak dikeluarkan Undangan coblos*, tapi langsung Cek secara online saja!!!!!"

Lalu benarkah pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024?

HASIL CEK FAKTA
Dilansir dari Cek Fakta Liputan6.com dengan meminta penjelasan pada Komisioner KPU RI, Idham Holik. Ia menjelaskan pesan berantai itu tidak benar.

"Dalam pasal 6 peraturan KPU No.25 Tahun 2023 ayat (2), KPPS melakukan kegiatan antara lain menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Format dan waktu penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU," ujar Idham saat dihubungi Minggu (11/2/2024).

Ia juga menambahkan dalam Bab II angka 1 huruf a angka 2 dan 3 dalam Lampiran I Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024, pada halaman 10 terdapat penjelasan yang lebih rinci terkait hal tersebut. Berikut isinya:

2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU."

"Jadi pesan berantai yang beredar yang menyebut KPU tidak memberikan undangan fisik untuk mencoblos adalah disinformasi, siapapun yang melakukan disinformasi bisa terjerat UU ITE. Peraturan KPU ini teregister di Kementerian Hukum dan HAM RI" kata Idham.

Di sisi lain website untuk memeriksa DPT secara online memang benar dan bisa diakses melalui https://cekdptonline.kpu.go.id/.

KESIMPULAN
Pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024 adalah tidak benar. Faktanya undangan tetap diberikan maksimal tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

RUJUKAN



Minggu, 11 Februari 2024

   Minggu, Februari 11, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Ribuan Warga Madura dan Jawa Timur Boikot Kampanye Prabowo-Gibran

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com.
JAKARTA - Sebuah video yang beredar dari kanal YouTube yang bernama CATATAN ISTANA menggambarkan ribuan warga Madura dan Jawa Timur turun ke jalan untuk memboikot kampanye Prabowo-Gibran. 

HASIL CEK FAKTA
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, thumbnail yang ditampilkan dalam video tersebut ternyata merupakan hasil manipulasi dari gabungan beberapa gambar. Selain itu, video tersebut hanya menampilkan beberapa cuplikan video dan gambar yang tidak mendukung klaim narasi.

Narator dalam video hanya membacakan sebuah artikel dari situs siap.viva.co.id yang berjudul "Spanduk Tolak Gibran Bermunculan di Madura: Hina Mahfud Berarti Menghina Kita" yang dipublikasikan pada 26 Januari 2024. Artikel tersebut membahas spanduk-spanduk yang menolak Gibran terkait sikapnya selama debat cawapres yang dianggap merendahkan Mahfud MD. Spanduk-spanduk tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti di Bangkalan Madura, Kota Malang, dan Kabupaten Jember.

Dengan demikian, klaim narasi yang menyatakan ribuan warga Madura dan Jawa Timur turun ke jalan untuk memboikot kampanye Prabowo-Gibran dapat dikategorikan sebagai informasi yang keliru dan termasuk dalam konten yang dimanipulasi.

KESIMPULAN
Dari hasil periksa fakta, Pekik Jalu Utomo, menyampaikan Faktanya tidak ditemukan informasi terkait ribuan warga Madura dan Jawa Timur turun ke jalan untuk memboikot kampanye Prabowo-Gibran. Selain itu, thumbnail yang ditampilkan pada video tersebut merupakan hasil manipulasi.

RUJUKAN

Selasa, 06 Februari 2024

   Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Prabowo Klaim Hanya Ada 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia

Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto. (Borneotribun/Tim)
Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto. (Borneotribun/Tim)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyebut hanya ada 92 Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan visi misi dan program kerja dalam debat Capres yang digelar KPU RI di JCC Senayan, Minggu malam, 4 Februari 2024. 

“Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter dan itu akan kita segara atasi dengan cara kita akan menambah Fakultas Kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92 (Fakultas Kedokteran) kita akan membangun 300 Fakultas Kedokteran,” kata Prabowo.

HASIL CEK FAKTA
Dikutip dari kemdikbud.go.id, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peningkatan Kuota Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Spesialis dan Penambahan Program Studi Dokter Spesialis Melalui Sistem Kesehatan Akademik/ Academic Health System (AHS). 

“Berdasarkan data World Health Organization (WHO) dari 1000 populasi penduduk diperlukan satu dokter. Sementara itu, menurut dinas kesehatan, Indonesia baru memiliki 110 ribu dokter sehingga butuh 160 ribu lulusan kedokteran dari 92 Fakultas Kedokteran. Untuk mencapai ini kita butuh 14 tahun,” kata Menkes pada Selasa, 12 Juli 2022.

Sementara itu, dilansir dari sehatnegeriku.kemkes.go.id, Menkes menjelaskan pihaknya juga berupaya meningkatkan ketersediaan dokter spesialis. Pemenuhan ini dilakukan karena jumlah dokter spesialis masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dokter umum.

Guna mengatasi kekurangan itu, pihaknya mengungkapkan telah melakukanupaya guna meningkatkan kapasitas serta kualitas dokter spesialis khususnya untuk pelayanan jantung, yakni meningkatkan jumlah prodi. 

Dikatakan Menkes jumlah prodi yang tersedia saat ini masih jauh dari harapan. Dari 92 Fakutas Kedokteran di Indonesia, hanya Ada 20 FK yang memiliki prodi pelayanan jantung, sementara yang bisa melakukan spesialis BTKV hanya 2 prodi.

KESIMPULAN 
Klaim Prabowo hanya ada 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia adalah benar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dari 92 Fakutas Kedokteran di Indonesia, hanya Ada 20 FK yang memiliki prodi pelayanan jantung, sementara yang bisa melakukan spesialis BTKV hanya 2 prodi.

RUJUKAN


   Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Anies Sebut 171 Kecamatan di 8 Provinsi Belum Memiliki Puskesmas

[CEK FAKTA] Anies Sebut 171 Kecamatan di 8 Provinsi Belum Memiliki Puskesmas
Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan. (Borneotribun/Tim)
JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut ada 171 kecamatan di 8 provinsi di Indonesia belum memiliki puskesmas. Hal itu diungkapnya saat debat Capres kelima yang digelar KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu malam, 4 Februari 2024.

“15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A. Ini harus dibangun. Kemudian 171 kecamatan di 8 provinsi ini belum memiliki puskesmas,” sebut Anies.

HASIL CEK FAKTA
Dilansir dari Antara, Ketua Tim Kerja Kebijakan Manfaat, Kepesertaan, dan Utilisasi Review Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maria Hotnida, menyebut fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di Indonesia saat ini masih belum merata.

"Ada 171 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki puskesmas. Bahkan ada kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit," kata Maria Hotnida dalam diskusi publik bertajuk "Ragam Masalah Sumber Pembiayaan Kesehatan di Daerah", di Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023.

Selain itu, kata dia, pelayanan kesehatan kurang teralokasi secara adil. Dia menilai terkait layanan kesehatan, masyarakat miskin menerima lebih sedikit manfaat dibandingkan masyarakat berkecukupan.

"Masyarakat kurang beruntung aksesnya kurang besar. Mereka tidak menerima alokasi yang sama dibandingkan dengan masyarakat yang lebih mampu," kata Maria Hotnida.

Sementara itu, dikutip dari Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes, terdapat 171 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki puskesmas.

KESIMPULAN
Klaim Anies soal 171 kecamatan di 8 provinsi belum memiliki puskesmas adalah benar. Berdasarkan data kemenkes terdapat 171 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki puskesmas.

RUJUKAN


   Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Anies soal 15 Provinsi di Indonesia Belum Memiliki RS Tipe A, Benarkah?

[CEK FAKTA] Anies soal 15 Provinsi di Indonesia Belum Memiliki RS Tipe A, Benarkah?
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. (Borneotribun/Tim)
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut 15 dari 38 Provinsi di Indonesia belum memiliki rumah sakit kelas A. Hal ini diungkapkannya pada debat kelima Capres yang digelar di JCC, pada Minggu malam, 4 Februari 2024. 

“Misalnya 15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A. Ini harus dibangun,” ujar Anies.

HASIL CEK FAKTA
Dikutip dari sirs.kemkes.go.id yang diakses pada Senin, 5 Februari 2024, berdasarkan Rekap Rumah Sakit (RS) Per Kelas (Nasional) sebagai berikut:
 
A : 70 RS
B : 438 RS
C : 1.697 RS
D : 882 RS
D Pratama : 66 RS
Belum Ditetapkan : 14 RS

Dilansir dari Avitalia Health, RS tipe A merupakan rumah sakit yang memiliki fasilitas dan layanan terlengkap dibandingkan dengan rumah sakit tipe yang lainnya, yaitu tipe B, C, atau D.

Selain dalam hal kelengkapan fasilitas & layanan yang ada, dalam Konteks yang lebih mengena kepada khalayak umum, biasanya istilah "Tipe RS" ini diterapkan dalam tahapan berobat bagi peserta BPJS Kesehatan, sebagai tingkatan Faskes yang harus dilewati tahap demi bertahap.

Dan RS Tipe A merupakan rumah sakit Rujukan tertinggi yang ada dalam tingkataan Fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan. Berikut 16 provinsi yang memiliki RS Tipe A (Data ini diperbaharui per Maret 2021):

1. DKI Jakarta
2. Aceh
3. Bali
4. Jawa Barat
5. Jawa Tengah
6. Jawa Timur
7. Kalimantan Selatan
8. Lampung
9. Riau
10. Sulawesi Selatan
11. Sulawesi Utara
12. Sumatera Barat
13. Sumatera Selatan
14. Sumatera Utara
15. Kalimantan Timur
16. Yogyakarta

Sementara itu, dikutip dari data.goodstats.id, data Kementerian Kesehatan, Indonesia memiliki 69 buah rumah sakit kelas A per September 2023. Masih belum tersebar secara merata, baru 16 dari 34 provinsi (sebelum pembentukan 4 provinsi baru di wilayah Papua) di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit tipe A ini. 

Adapun DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah rumah sakit kelas A terbanyak, yakni sebanyak 18 buah, disusul Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dapat dilihat bahwa fasilitas kesehatan masih belum menyebar secara merata, akses paling mudah dapat ditemukan di Pulau Jawa.

Berikut 16 provinsi yang belum memiliki rumah sakit tipe A:
1. Banten
2. Bengkulu
3. Gorontalo
4. Jambi
5. Kalimantan Tengah
6. Kalimantan Utara
7. Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepulauan Riau
9. Maluku
10. Maluku Utara
11. Nusa Tenggara Timur
12. Papua
13. Papua Barat
14. Sulawesi Barat
15. Sulawesi Tengah
16. Sulawesi Tenggara

KESIMPULAN
Klaim Anies soal 15 Provinsi belum memiliki RS Tipe A adalah kurang tepat. Berdasarkan data Avitalia Health masih ada 22 Provinsi yang belum memiliki RS Tipe A. Sementara dari data.goodstats.id masih ada 16 Provinsi yang belum memiliki RS Tipe A. 

RUJUKAN


Senin, 05 Februari 2024

   Senin, Februari 05, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Ganjar Sebut Ada 12.000 Desa Masih Blank Spot

Ganjar Sebut Ada 12.000 Desa Masih Blank Spot
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut ada 12.000 desa di Indonesia yang masih blank spot. Blank spot adalah kondisi suatu wilayah tidak tercover sinyal komunikasi, baik komunikasi analog seperti jaringan telepon ataupun komunikasi digital seperti jaringan internet.

Hal ini diungkapkan Ganjar Pranowo saat menanggapi jawaban Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, pada sesi kelima debat terakhir Capres yang digelar KPU RI, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu malam, 4 Februari 2024. 

“Ada kurang lebih 12.000 desa yang masih blank spot. Padahal kita ingin mendigitalisasi banyak hal untuk memberikan fasilitas, ya pendidikan, ya kesehatan,” kata Ganjar. 

HASIL CEK FAKTA
Dikutip dari kominfo.go.id, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), menyusun rencana strategis roadmap spektrum 5G untuk tahun 2020–2024 guna memenuhi kebutuhan spektrum jaringan 5G di Indonesia. 

Selain menyusun roadmap spektrum frekuensi radio untuk mendukung pengembangan jaringan 5G tersebut, Ditjen SDPPI juga turut mendukung program prioritas Kementerian Kominfo dalam mengakselerasi pemerataan infrastruktur digital yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia untuk memberantas blankspot akses Internet di 12.548 desa.

Dimulai sejak tahun 2020 dan ditargetkan selesai di tahun ini, sebagian besar dari 12.548 desa tersebut (73%) berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). “Di desa-desa ini, pemerintah mengeluarkan anggaran negara yang cukup besar untuk menggelar infrastruktur digital berupa BTS 4G. Selanjutnya, di 3.435 desa (27% sisanya) yang berada di wilayah non-3T, seluruh operator seluler bahu-membahu membangun BTS 4G untuk tujuan yang sama,” ucap Direktur Penataan Sumber Daya, Denny Setiawan, pada sidang The 19th Meeting of The Joint Committee on Communications (JCC) antara Indonesia dengan Malaysia, Kamis (15/9/22).

Berdasarkan Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021 dari Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah desa/kelurahan yang tidak dapat menerima sinyal juga semakin menurun dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2019, jumlah desa/kelurahan yang tidak dapat menerima sinyal sebanyak 5.972 (7,11 persen) desa/kelurahan, menurun pada tahun 2020 menjadi 5.705 (6,79 persen) desa/kelurahan, serta kembali menurun pada tahun 2021 menjadi hanya sebanyak 5.158 (6,13 persen) desa/kelurahan.

KESIMPULAN 
Pernyataan Ganjar Pranowo soal 12.000 desa masih blank spot sebagian benar.  Sebab, berdasarkan data Kominfo sebanyak 12.548 desa belum mendapatkan internet 4G.

RUJUKAN



   Senin, Februari 05, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Anies Sebut Ada 3,2 Juta Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Anies Sebut Ada 3,2 Juta Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut ada 3,2 juta kasus kekerasan terhadap perempuan selama 8 tahun terakhir. Hal ini diungkapkannya dalam debat kelima Capres yang digelar KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Minggu malam, 4 Februari 2024. 

“Kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus (kekerasan terhadap perempuan) selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Kekerasan terhadap perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil,” kata Anies.

HASIL CEK FAKTA
Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Data Umum Badilag dan Lembaga Layanan) selama 10 tahun terakhir (2013-2022), tercatat ada 3.547.566 kasus kekerasan terhadap perempuan. 

Berikut rinciannya:
  • Tahun 2013 : 279.688 kasus kekerasan terhadap perempuan;
  • Tahun 2014 : 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan;
  • Tahun 2015 : 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan;
  • Tahun 2016 : 258.847 kasus kekerasan terhadap perempuan;
  • Tahun 2017 : 348.203 kasus kekerasan terhadap perempuan;
  • Tahun 2018 : 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan;
  • Tahun 2019 : 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan;
  • Tahun 2020 : 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan;
  • Tahun 2021 : 454.772 kasus kekerasan terhadap perempuan;
  • Tahun 2022 : 453.524 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan data tersebut selama 8 tahun terakhir tercatat ada 2.974.658 kasus kekerasan terhadap perempuan. 

KESIMPULAN
Menurut Anies jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan memang benar tinggi. Namun, jika merujuk Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Data Umum Badilag dan Lembaga Layanan) jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama 8 tahun terakhir sebanyak 2.974.658 kasus, bukan 3,2 juta kasus. 

RUJUKAN

   Senin, Februari 05, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Klaim Prabowo soal Indonesia Termasuk 10 Negara Tertinggi Angka Kematian Ibu Melahirkan

Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto. (Gambar Screenshot Youtube KompasTV)
Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto. (Gambar Screenshot Youtube KompasTV)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto mengklaim Indonesia termasuk 10 negara tertinggi angka kematin ibu. Hal ini diungkapkannya dalam debat kelima Capres yang digelar KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu malam, 4 Februari 2024. 

“Kita harus kurangi secara drastis angka kematian ibu yang kita termasuk 10 negara tertinggi angka kematian ibu pada saat melahirkan,” kata Prabowo.

HASIL CEK FAKTA
Dilansir dari Kemenkes, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, Lovely Daisy, pada acara temu media dalam rangka hari prematur sedunia pada 15 Desember 2023, mengatakan berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. 

Angka ini, kata Daisy, membuat Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN dalam hal kematian ibu. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada Malaysia, Brunei, Thailand, dan Vietnam yang sudah di bawah 100 per 100 ribu kelahiran hidup.

Selanjutnya, berdasarkan data dari Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), sistem pencatatan kematian ibu Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129.

Namun, secara global Indonesia tidak masuk dalam sepuluh besar negara tertinggi angka kematian ibu melahirkan. Indonesia berada di urutan ke-52. Sementara yang tertinggi, yakni Sudan Selatan.

KESIMPULAN
Klaim Prabowo bahwa Indonesia masuk dalam daftar 10 negara tertinggi terkait angka kematian ibu saat melahirkan, adalah sebagian benar. Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN dalam hal kematian ibu. Sementara, secara global Indonesia tidak termasuk dalam 10 besar negara tertinggi kematian ibu melahirkan.

RUJUKAN


   Senin, Februari 05, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Anies Sebut 1,6 Juta Guru Belum Tersertifikasi, Benarkah?

Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan. (Gambar Screenshot Youtube KompasTV)
Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan. (Gambar Screenshot Youtube KompasTV)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan menyebut 1,6 juta guru belum tersertifikasi. Hal ini disampaikannya debat debat terakhir Calon Presiden (Capres) digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu malam, 4 Februari 2024.

Awalnya Anies menyinggung soal tenaga pendidik belum mendapatkan penghasilan yang adil dan penghasilan yang setara.

“Ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat guru PPPK, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi,” ujar Anies.

HASIL CEK FAKTA
Dilansir dari CNN Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak.

Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan hal itu terjadi lantaran mereka masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG).

"Masih ada sekitar 1,6 juta guru yang belum menerima penghasilan yang layak karena mereka masih antre untuk mendapatkan sertifikasi," kata Anindito dalam seminar nasional pendidikan, Kamis, 22 September 2022.

KESIMPULAN
Apa yang disampaikan Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan adalah benar, 1,6 juta guru belum tersertifikasi. Kemendikbudristek mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak lantaran mereka masih mengantre untuk mendapatkan sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG).

RUJUKAN

Minggu, 04 Februari 2024

   Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Prabowo Sebut Indonesia Kekurangan 140 Ribu Dokter

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. (Gambar Screenshot Youtube KompasTV)
JAKARTA – Debat kelima Calon Presiden (Capres) digelar KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu malam, 4 Februari 2024. 

Pada debat kali terakhir  ini, salah satu temanya adalah kesehatan. Pada saat penyampaian visi misi dan program kerja, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut Indonesia kekurangan 140 ribu dokter. 

“Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah Fakultas Kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 Fakultas Kedokteran,” ujar Prabowo.

HASIL CEK FAKTA
Dilansir dari CNN Indonesia, WHO menyatakan rasio dokter yang ideal adalah 1:1.000 (satu dokter melayani 1.000 penduduk). 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia di pertengahan 2023 mencapai 278.696.200 penduduk. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan sekitar 278.700 dokter.

Adapun jumlah dokter yang terregistrasi dan aktif di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) per 4 Februari 2023 sebanyak 247.508 orang.

Berikut rinciannya:
Dokter umum: 154.386 orang
Dokter gigi: 39.387 orang
Dokter gigi spesialis: 5.142 orang
Dokter spesialis: 48.593 orang

Selanjutnya merujuk pada keterangan dari Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kemenkes, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti, seperti yang dilansir di Binis.com, menjelaskan bahwa Indonesia mengalami kekurangan dokter apabila sesuai dengan standar rasio WHO. 

KESIMPULAN
Menurut Prabowo calon presiden nomor urut 2 memang benar bahwa Indonesia masih kekurangan dokter. Namun jika merujuk pada pernyataan WHO rasio dokter yang ideal adalah 1:1.000 (satu dokter melayani 1.000 penduduk). Dari data BPS pertengahan tahun 2023 jumlah penduduk 278.696.200 orang sedangkan data KKI per 4 Februari 2023, dokter yang terregistrasi dan aktif sebanyak 247.508 dokter. Jadi kekurangan dokter di Indonesia berdasarkan rasio WHO sekitar 31.192 bukan 140.000 dokter. 

RUJUKAN:


   Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

[Cek Fakta] SBY Diklaim Mendukung Paslon Nomor 1: Fakta atau Hoaks?

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. SBY Diklaim Mendukung Paslon Nomor 1: Fakta atau Hoaks.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. SBY Diklaim Mendukung Paslon Nomor 1: Fakta atau Hoaks.
JAKARTA - Sebuah video yang diklaim sebagai pernyataan dukungan dari Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk pasangan nomor urut 1 dalam Pilpres 2024, mulai beredar di media sosial. 

Video tersebut diklaim telah disebarkan oleh salah satu akun Facebook pada tanggal 31 Januari 2024. 

Dalam video tersebut, terlihat SBY mengenakan kemeja batik berwarna coklat yang memberikan pernyataan dukungan untuk pasangan nomor urut 1.

Dalam klip tersebut, terlihat juga capres nomor urut 1, Anies Baswedan, sedang berkampanye di suatu daerah. 

Dalam pernyataannya, SBY mengatakan, "Saya mendukung penuh pasangan nomor 1 karena pasangan inilah yang paling baik dan yang paling mampu untuk memimpin lima tahun mendatang. Saya senang dengan tekatnya untuk memimpin dengan adil. Saya mendengar ada perlakuan yang tidak baik terhadap pasangan ini tetaplah tegar. Pastilah Tuhan akan melindungi dan rakyat akan membela."

HASIL CEK FAKTA
Video tersebut telah dibagikan sebanyak 10 ribu kali dan mendapat lebih dari 1.600 komentar dari warganet. 

Namun, ketika ditelusuri lebih lanjut oleh Cek Fakta Liputan6.com, ditemukan bahwa video tersebut sebenarnya bukan pernyataan SBY untuk paslon nomor urut 1 di Pilpres 2024. 

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut identik dengan konten yang diunggah ke situs berbagi video YouTube dengan judul "SBY Ajak Masyarakat Pilih Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) di Pilgub Sumut" oleh kanal YouTube SBY & Demokrat for Indonesia pada 24 Juni 2018.

Dalam video yang sebenarnya, SBY mengungkapkan dukungannya untuk pasangan nomor urut 1, Eramas (Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah), dalam konteks Pilgub Sumatera Utara. 

"Saya mendukung penuh pasangan nomor 1 Eramas karena pasangan inilah yang paling baik dan yang paling mampu untuk memimpin dan memajukan Sumatera Utara lima tahun mendatang. Saya senang dengan tekatnya untuk memimpin dengan adil dan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini." kata SBY dalam video tersebut.

Penelusuran lebih lanjut melalui Google Search juga tidak menghasilkan pernyataan SBY yang mendukung paslon nomor 1 di Pilpres 2024. 

Diketahui bahwa SBY, selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, telah menyatakan dukungannya untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024.

KESIMPULAN
Video yang diklaim SBY menyatakan dukungan kepada paslon nomor urut 1 di Pilpres 2024 ternyata tidak benar. Faktanya, video tersebut merupakan momen ketika SBY menyampaikan dukungan kepada pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah di Pilkada Sumatera

RUJUKAN


Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno