Koalisi Cek Fakta Kritik Kantor Komunikasi Presiden yang Melabeli Konten Berita sebagai ‘Click-Bait’ dan Mengklaim Propaganda sebagai Cek Fakta

Redaksi    Kamis, Juni 12, 2025    Comment   

Koalisi Cek Fakta Kritik Kantor Komunikasi Presiden yang Melabeli Konten Berita sebagai ‘Click-Bait’ dan Mengklaim Propaganda sebagai Cek Fakta

Koalisi Cek Fakta Kritik Kantor Komunikasi Presiden yang Melabeli Konten Berita sebagai ‘Click-Bait’ dan Mengklaim Propaganda sebagai Cek Fakta.

JAKARTA, 12 JUNI 2025–Koalisi Cek Fakta mengecam narasi yang dipublikasikan Kantor Komunikasi Kepresidenan RI atau Presidential Communication Office (PCO) melalui sejumlah konten media sosial Instagram @cekfakta.ri milik pemerintah.

Pertama, Koalisi menilai pelabelan stigma ‘click-bait’ pada konten berita media arus utama yang disertai tangkapan layar pemberitaan Kompas.com, Kompas TV, dan Tirto ID pada Rabu, 4 Juni 2025 adalah serangan tak berdasar pada kredibilitas jurnalisme dan kualitas media arus utama. 

Akun yang dikelola Kantor Komunikasi Kepresidenan RI tersebut menyatakan pemberitaan oleh sejumlah media tersebut menampilkan potongan tidak utuh dari konferensi pers Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait situasi lapangan kerja di Indonesia. "Sehingga menimbulkan kesan keliru seolah-olah beliau, atas nama lembaganya, membantah kenyataan di lapangan dan menyepelekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK)," tulis akun tersebut. 

Pernyataan Hasan itu disampaikan saat dia memberi keterangan resmi di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 3 Juni 2025. 

Tak hanya menyerang kredibilitas media, tindakan PCO memberikan label ‘click-bait’ pada konten pemberitaan di media mencirikan kurangnya pemahaman Kantor Komunikasi Kepresidenan RI atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini jelas mengatur mekanisme bagi  semua pihak yang merasa keberatan dengan pemberitaan media melalui  hak koreksi dan hak jawab. 

Mekanisme ini memang berfungsi sebagai pengingat atau koreksi pada media agar selalu berhati-hati dalam rantai produksi berita. Apabila ditemukan kesalahan, media harus mengumumkan kesalahan dan memuat hak koreksi serta hak jawab yang diterimanya. Jika media abai terhadap hak koreksi dan hak jawab, pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan kasusnya kepada Dewan Pers. 

Kedua, Koalisi Cek Fakta juga mempertanyakan mekanisme dan prosedur pemeriksaan fakta pada akun @cekfakta.ri yang pertama kali mengunggah kontennya pada 21 Mei 2025 lalu. Pada konten awalnya, PCO menjelaskan akun tersebut adalah kanal untuk melakukan pelurusan informasi yang terpapar disinformasi, fitnah, dan kebencian. 

Konten kedua akun tersebut berisi informasi yang bermaksud meluruskan disinformasi soal Sekolah Garuda dan sekolah rakyat. Takarir konten yang diunggah pada 23 Mei 2025 menyatakan, “Dalam pekan ini, beredar disinformasi bahwa Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat dianggap bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945. Simak penjelasan berikut untuk mengetahui lebih lanjut terkait program Kemendiktisaintek dan Kemensos ini!”.

Masalahnya, konten tersebut sama sekali tidak menampilkan apa disinformasi yang dimaksud serta bagaimana metode pemeriksaan fakta atas hal tersebut. Alih-alih menjadi konten pemeriksaan fakta, unggahan tersebut lebih mendekati propaganda.

Panduan International Fact Checking Network (IFCN) dan berbagai referensi akademik menegaskan pentingnya sikap non partisan dari lembaga pemeriksa fakta.  Bersikap netral terhadap kebijakan pemerintah merupakan nilai penting yang dipegang semua lembaga pemeriksa fakta yang terverifikasi secara global. 

Jika konten cek fakta PCO ingin dianggap kredibel, maka Kantor Komunikasi Kepresidenan harus menerapkan prinsip-prinsip cek fakta internasional yakni independen, transparan, menggunakan metodologi yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan, terbuka atas kritik, dan imparsial dalam produksi konten cek fakta mereka.

Berangkat dari dua kritik tersebut,  kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam pelabelan konten berita pada media dengan stigma 'click-bait' oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan.

2. Mendorong Kantor Komunikasi Kepresidenan untuk memanfaatkan hak koreksi dan hak jawab apabila merasa ada konten berita yang dianggap tidak sesuai fakta dan melanggar kode etik jurnalistik.

3. Mendorong Kantor Komunikasi Kepresidenan menempuh prosedur dan mekanisme keberatan kepada Dewan Pers atas konten berita yang tayang di media massa.

4. Menuntut Kantor Komunikasi Kepresidenan membuka metodologi pemeriksaan fakta atas klaim-klaim yang diunggah ke media sosial.

5. Mendesak Kantor Komunikasi Kepresidenan mengganti nama akun @cekfakta.ri dengan nama lain karena narasi dan kontennya tidak sesuai dengan prinsip dan standar IFCN.

Tentang CekFakta.com:

Merupakan upaya kolaboratif pengecekan fakta yang diinisiasi Mafindo (Masyarakat Antifitnah Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia).

Kolaborasi ini diluncurkan di ‘Trusted Media Summit 2018’ pada Sabtu, 5 Mei 2018 di Jakarta dengan melibatkan puluhan media online di Indonesia serta jejaring ratusan pemeriksa fakta di seluruh Indonesia. Saat ini kolaborasi ini melibatkan setidaknya 100 media yang ada di Indonesia. 

Koalisi Cek Fakta:

Aliansi Jurnalis Independen: Nany Afrida

Asosiasi Media Siber Indonesia: Wahyu Dhyatmika

Masyarakat Antifitnah Indonesia: Septiaji Eko Nugroho 

Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi email: info@cekfakta.com 

Cek Fakta: Benarkah Ada Aktivitas Tambang Emas Ilegal Dekat Wisata Lawang Kuari Sekadau?

Redaksi    Kamis, April 17, 2025    Comment   

Cek Fakta: Benarkah Ada Aktivitas Tambang Emas Ilegal Dekat Wisata Lawang Kuari Sekadau?

Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) dekat wisata lawang kuari sekadau, Kamis (16/4/2025).

SEKADAU - Baru-baru ini, beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga terjadi di sekitar kawasan wisata Lawang Kuari, Sekadau, Kalimantan Barat. 

Video tersebut menunjukkan beberapa lanting (rakit) sedang beroperasi di Sungai Kapuas, tidak jauh dari lokasi wisata yang cukup dikenal di daerah tersebut.

Video ini tentu saja mengundang perhatian dan kekhawatiran masyarakat, terutama karena lokasi kegiatan tersebut berdekatan dengan tempat wisata yang seharusnya dilindungi dan dijaga kelestariannya. 

Apakah benar aktivitas tambang emas ilegal ini memang terjadi di dekat Lawang Kuari? Mari kita cek faktanya.

Tim Cek Fakta Langsung Terjun ke Lokasi

Menanggapi video yang viral tersebut, tim cek fakta langsung bergerak cepat dan melakukan penelusuran ke lokasi pada Kamis, 17 April 2025, sore hari. 

Tim menyusuri tepian Sungai Kapuas di sekitar kawasan Lawang Kuari untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Hasil dari peninjauan langsung memang cukup mengejutkan. Tim mendapati adanya beberapa lanting yang sedang beroperasi, dan kuat dugaan bahwa aktivitas tersebut merupakan penambangan emas tanpa izin. 

Hal ini diperkuat oleh keberadaan alat-alat tambang yang digunakan di atas lanting serta sisa-sisa lumpur di sekitar area sungai.

Warga Setempat Membenarkan

Salah seorang warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya juga membenarkan adanya aktivitas tambang emas ilegal di lokasi tersebut. 

Ia mengungkapkan bahwa kegiatan seperti ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, namun baru ramai diperbincangkan setelah video tersebut tersebar luas.

“Memang ada beberapa lanting yang biasa beroperasi di sekitar sini,” ujarnya.

Bukti Foto dan Video Diperoleh

Untuk memastikan keabsahan informasi, tim cek fakta juga mengabadikan situasi di lapangan melalui foto dan video. 

Dari dokumentasi tersebut, terlihat jelas aktivitas penambangan menggunakan lanting yang mencemari air sungai dan berpotensi merusak lingkungan di sekitar kawasan wisata.

Temuan ini menjadi bukti nyata bahwa penambangan emas tanpa izin memang benar-benar terjadi dan bukan sekadar hoaks atau rekayasa.

Dampak Terhadap Wisata dan Lingkungan

Penambangan emas tanpa izin, apalagi yang berada dekat dengan kawasan wisata seperti Lawang Kuari, tentu menimbulkan dampak yang merugikan. 

Selain merusak ekosistem sungai, kegiatan ini juga bisa mencoreng citra pariwisata daerah yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin Lawang Kuari akan kehilangan daya tariknya karena tercemar limbah tambang dan berkurangnya keasrian alam di sekitarnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas penambangan emas tanpa izin memang benar terjadi di dekat kawasan wisata Lawang Kuari, Sekadau. 

Bukti berupa foto dan video telah dikumpulkan oleh tim cek fakta, dan warga setempat pun turut membenarkan hal tersebut.

Diharapkan pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aktivitas ini demi menjaga lingkungan dan kelestarian wisata Lawang Kuari. 

Sebagai masyarakat, kita juga punya peran untuk menjaga alam dan tidak menutup mata terhadap kegiatan yang merusaknya.

Tim Cek Fakta: Yakop

Fakta di Balik Foto Cristiano Ronaldo di Kupang, NTT: Benarkah Sang Mega Bintang Berkunjung?

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

Fakta di Balik Foto Cristiano Ronaldo di Kupang, NTT: Benarkah Sang Mega Bintang Berkunjung?

Sumber gambar: CekFakta

JAKARTA - Jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan yang menampilkan foto Cristiano Ronaldo bersama masyarakat di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa Ronaldo telah tiba di Kupang dan menyambut warga dengan hangat.

Unggahan ini semakin viral karena sebelumnya beredar informasi bahwa Ronaldo akan berkunjung ke Kupang untuk memberikan bantuan bagi penderita kanker serta bekerja sama dengan Yayasan Graha Kasih Indonesia untuk membangun rumah sakit kanker di wilayah tersebut.

Namun, benarkah Cristiano Ronaldo benar-benar berada di Kupang?

Hasil Cek Fakta

Berdasarkan pemeriksaan menggunakan Artificial Intelligence (AI) detector Hive Moderation oleh tim cek fakta ANTARA, foto yang beredar ternyata memiliki kemungkinan sebesar 99,9 persen merupakan hasil rekayasa AI atau deepfake. Dengan kata lain, foto tersebut bukan gambar asli, melainkan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga memberikan klarifikasi mengenai kabar kedatangan Cristiano Ronaldo. Menurut hasil koordinasi terbaru dengan Yayasan Graha Kasih Indonesia, hingga saat ini belum ada kepastian bahwa Ronaldo akan benar-benar datang ke Kupang.

"Tetapi tadi sebelum bertemu teman-teman, saya sempat telepon dengan Ibu Doktor Susi Maria Katipana, ternyata Ronaldo juga belum bisa datang ke Indonesia hari ini. Katanya besok lagi dan itu pun belum ada kepastian," ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Rita Wuisan, seperti dikutip dari ANTARA.

Ronaldo Masih Berada di Arab Saudi

Lebih lanjut, berdasarkan unggahan terbaru di akun resmi Instagram klub Al Nassr, terlihat bahwa Cristiano Ronaldo masih berada di Arab Saudi dan tengah menjalani latihan bersama rekan-rekannya di klub asal Riyadh tersebut.

Dengan demikian, foto yang memperlihatkan Ronaldo bersama masyarakat Kupang dipastikan bukan foto asli dan hanya hasil manipulasi AI. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang mengonfirmasi rencana kunjungan Ronaldo ke Indonesia, khususnya ke Kupang, NTT.

Kesimpulan

Berita mengenai kedatangan Cristiano Ronaldo ke Kupang masih belum memiliki kepastian. Foto yang beredar di media sosial merupakan hasil editan AI dan bukan foto asli. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak terjebak dalam berita hoaks.

Tetap ikuti sumber berita terpercaya untuk mendapatkan informasi akurat dan terkini!

Pewarta: Tim JACX/Editor: Indriani/Copyright © ANTARA 2025

Sumber: https://cekfakta.com/focus/25792

Editor: Yakop

PLN Tegaskan: Hoaks! Penipuan Tautan Daftar “Listrik Gratis untuk Masyarakat Tidak Mampu”

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

PLN Tegaskan: Hoaks! Penipuan Tautan Daftar “Listrik Gratis untuk Masyarakat Tidak Mampu”

Sumber gambar: turnbackhoax.id

JAKARTA - Belakangan ini, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan token listrik gratis melalui tautan tertentu. Namun, PT PLN (Persero) dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks!

Modus Penipuan Berkedok “Listrik Gratis”

Salah satu contoh unggahan yang menyesatkan berasal dari akun Facebook bernama "Token PLN" pada Senin (10/2/2025). Akun tersebut membagikan tautan [arsip] dengan narasi sebagai berikut:

Mendukung Kebijakan Pemerintah terkait pembebasan biaya tarif listrik bagi konsumen rumah tangga dan pemberian keringanan tagihan kepada konsumen rumah tangga, Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menyiapkan cara mendapatkan program PLN Peduli tersebut.

Pendaftaran bisa melalui link: https://daftar2024[dot]live/pln[dot]id/

Sesuai dengan janji pemerintah, PLN Peduli akan melakukan pengisian Voucher Gratis kepada para pelanggan setia PLN.

Per Rabu (19/2/2025), unggahan ini telah disukai hampir 200 kali dan menarik perhatian banyak warganet.

Fakta Sebenarnya: PLN Pastikan Ini Hoaks!

Berdasarkan pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh Liputan6.com, Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero), Gregorius Adi Trianto, menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar.

“PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan PLN, terutama terkait pendaftaran promo token listrik gratis yang beredar di media sosial,” ujar Gregorius saat berbincang dengan Liputan6.com, dikutip Jumat (31/1/2025).

Gregorius menjelaskan bahwa PLN tidak pernah memberikan token listrik gratis melalui tautan tidak resmi. Saat ini, PLN hanya menyediakan diskon 50 persen untuk pelanggan pascabayar dan prabayar dengan daya 2.200 volt ampere (VA) ke bawah, berlaku untuk periode Januari hingga Februari 2025.

Waspada! Jangan Berikan Data Pribadi

Salah satu ciri utama penipuan ini adalah adanya formulir digital yang meminta data pribadi pengguna, seperti:

• Nama lengkap
• Nomor identitas pelanggan PLN
• Golongan daya
• Nomor Telegram aktif

Jika Anda menemukan tautan mencurigakan yang meminta informasi pribadi, jangan pernah mengisi atau menyebarkannya! Hal ini berpotensi membahayakan data pribadi Anda dan dapat digunakan untuk tindakan penipuan lainnya.

Kesimpulan

Tautan dan unggahan yang mengklaim adanya “listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu” merupakan konten tiruan (impostor content) dan tidak benar. Pastikan selalu mendapatkan informasi resmi hanya dari kanal komunikasi resmi PLN, seperti:

• Website resmi PLN (www.pln.co.id)
• Aplikasi PLN Mobile
• Media sosial resmi PLN
• Call Center PLN 123

Tetap waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya! Jika menemukan informasi yang mencurigakan, segera laporkan agar tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban.

Referensi:  

Liputan6.com – Awas Tipuan Lewat Hoaks Pendaftaran Token Listrik Gratis, Simak Penjelasan PLN.

[SALAH] Performa Buruk Patrick Kluivert Memimpin Timnas, Kantor PSSI Didemo

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

[SALAH] Performa Buruk Patrick Kluivert Memimpin Timnas, Kantor PSSI Didemo

Sumber foto: turnbackhoax.id

JAKARTA - Belakangan ini, beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa performa buruk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia telah memicu demo di kantor PSSI. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim tersebut ternyata tidak benar.

Fakta yang Sebenarnya

Setelah dilakukan pemeriksaan fakta oleh Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), tidak ditemukan keterangan resmi maupun pemberitaan dari sumber kredibel yang membenarkan adanya aksi demo di kantor PSSI terkait pemecatan Patrick Kluivert.

Salah satu unggahan yang menyebarkan narasi tersebut berasal dari kanal YouTube bernama "Sport news" yang mengunggah video berjudul:  

"EMOSI SUPORTER MEMBLUDAK MINTA PATRICK KLUIVERT UNTUK SEGERA DIPECAT DARI PSSI"

Per 19 Februari 2025, video tersebut telah ditonton sebanyak 700 kali dan mendapat 16 tanda suka. Namun, setelah diperiksa, isi video tersebut hanya berupa opini dari narator tanpa dasar fakta yang valid. Dalam video tersebut juga terdapat informasi keliru, seperti pernyataan di menit ke-3:11 yang menyebutkan bahwa "Timnas mengalami pasang surut di bawah asuhan Kluivert".

Faktanya, Patrick Kluivert baru dilantik sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 12 Januari 2025, dan pertandingan pertamanya bersama timnas dijadwalkan pada 20 Maret 2025. Dengan kata lain, belum ada pertandingan yang dipimpin Kluivert hingga saat ini, sehingga tidak mungkin ada evaluasi performa yang objektif.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim bahwa "performa buruk Patrick Kluivert memimpin Timnas membuat kantor PSSI didemo" adalah konten palsu (fabricated content). Informasi ini tidak memiliki dasar yang valid dan hanya bersumber dari opini tanpa bukti konkret.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.

Sumber:

• TurnBackHoax (Mafindo)
• RRI.co.id

(Ditulis oleh Vendra Panji)

[HOAKS] Polri Meresmikan SIM dan STNK Berlaku Seumur Hidup

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

[HOAKS] Polri Meresmikan SIM dan STNK Berlaku Seumur Hidup

Sumber gambar TurnBackHoax

JAKARTA - Belakangan ini, beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) telah resmi berlaku seumur hidup. Informasi ini diklaim sebagai hasil keputusan rapat antara Komisi III DPR RI dan Korlantas Polri. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan fakta, informasi tersebut ternyata tidak benar alias hoaks.

Klarifikasi dari Korlantas Polri

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Aan Suhanan, menegaskan bahwa SIM tidak bisa berlaku seumur hidup. Menurutnya, pemilik SIM harus memiliki keterampilan mengemudi yang harus diuji setiap lima tahun sekali. Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun, seseorang bisa saja mengalami perubahan identitas atau alamat yang perlu diperbarui.

"Masa berlaku SIM tetap lima tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini juga untuk memastikan bahwa pemegang SIM masih memenuhi syarat berkendara dengan aman," jelas Irjen Aan.

Unggahan Hoaks di Media Sosial

Sebuah unggahan dari akun TikTok bernama "sim.online.2025" pada Selasa (19/02/2025) menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto beserta pejabat tinggi negara lainnya. Unggahan tersebut mengklaim bahwa pemerintah telah meresmikan kebijakan SIM dan STNK seumur hidup. Dalam keterangan unggahan itu, masyarakat yang ingin mendaftar diarahkan ke tautan Telegram di bio akun tersebut.

Hingga Kamis (20/02/2025), unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 400 ribu kali dan mendapatkan lebih dari 290 komentar. Sayangnya, banyak masyarakat yang mempercayai informasi ini tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Fakta yang Sebenarnya

Tim pemeriksa fakta Mafindo (TurnBackHoax) telah menelusuri informasi ini dan menemukan bahwa klaim tersebut adalah palsu. Mereka sebelumnya juga telah mengulas hoaks serupa dalam artikel berjudul "[PENIPUAN] DPR RI dan Polri Resmikan SIM dan STNK Seumur Hidup" yang tayang pada Kamis (26/12/2024).

Selain itu, CNN Indonesia melaporkan bahwa memang ada usulan dari beberapa anggota Komisi III DPR RI untuk menyamakan masa berlaku SIM dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu seumur hidup. Salah satu pengusul adalah anggota DPR Sarifuddin Sudding yang berpendapat bahwa perpanjangan SIM setiap lima tahun memberatkan masyarakat. Anggota DPR lainnya, Benny K. Harman, juga menyoroti bahwa proses perpanjangan SIM di beberapa daerah masih sulit dan memakan biaya tinggi.

Namun, usulan tersebut ditolak oleh Polri dengan alasan keselamatan berkendara. Polri menegaskan bahwa aturan masa berlaku SIM lima tahun tetap diberlakukan untuk memastikan pengemudi tetap memiliki keterampilan dan kondisi fisik yang layak untuk berkendara.

Kesimpulan

Informasi yang menyebutkan bahwa SIM dan STNK telah resmi berlaku seumur hidup adalah hoaks. Polri tidak pernah mengeluarkan kebijakan tersebut, dan aturan masa berlaku SIM tetap lima tahun sesuai undang-undang yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Jika menemukan informasi yang mencurigakan, pastikan untuk memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi seperti situs web Polri atau lembaga pemeriksa fakta terpercaya.

Ditulis oleh Arief Putra Ramadhan.

Editor: Yakop

Sumber: https://turnbackhoax.id/2025/02/20/penipuan-polri-meresmikan-sim-dan-stnk-berlaku-seumur-hidup/

Modus Penipuan Melalui WhatsApp Terus Berkembang: Hati-Hati dengan Pesan Tak Dikenal

Redaksi    Minggu, Juli 21, 2024    Comment   

Modus Penipuan Melalui WhatsApp Terus Berkembang: Hati-Hati dengan Pesan Tak Dikenal

Modus Penipuan Melalui WhatsApp Terus Berkembang: Hati-Hati dengan Pesan Tak Dikenal. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA – Modus penipuan melalui aplikasi WhatsApp terus berkembang dan semakin canggih. Pengguna perlu berhati-hati terhadap pesan singkat dari nomor tak dikenal yang berisi file mencurigakan. 

Banyak di antaranya bisa menipu pengguna untuk mengunduh dan menginstal aplikasi berbahaya yang dapat mencuri data tanpa disadari.

Sebagian besar penipuan di WhatsApp memanfaatkan file APK yang dikirim secara acak ke nomor ponsel.

Tujuan utama penipu adalah agar penerima pesan mengklik dan mendownload file tersebut, lalu tanpa sadar menginstal aplikasi jahat di ponselnya. 

Penipuan ini sering disebut dengan istilah phishing, mirip dengan kejahatan mengirim link penipuan melalui email. 

Penipu berharap penerima memberikan akses tanpa sadar ke ponselnya sehingga data atau akun finansial bisa dibajak.

Beberapa Modus Penipuan di WhatsApp yang Perlu Diwaspadai:

1. Undangan VCS

Penipu mengirim undangan video call sex (VCS) dari nomor tidak dikenal dan kemudian memeras korbannya. 

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menyebut modus ini memanfaatkan ketidaktahuan korban tentang teknologi. 

Dia menyarankan untuk berkonsultasi dengan teman yang mengerti teknologi jika menghadapi ancaman semacam ini.

2. Catut MyTelkomsel

Penipuan lain melibatkan penggunaan nama MyTelkomsel, aplikasi milik operator Telkomsel. 

Korban diminta mengklik file APK yang dikirim, kemudian memberikan izin akses ke sejumlah aplikasi, termasuk foto, video, SMS, dan akun layanan perbankan digital atau fintech.

3. Surat Tilang Palsu

Banyak warganet menerima surat tilang palsu melalui WhatsApp. Pesan ini berisi file APK berjudul 'Surat Tilang-1.0.apk'. 

Jangan pernah mengklik atau mendownload file berformat .apk dari orang tak dikenal.

4. File Undangan Nikah

Penipuan ini mengirimkan file undangan pernikahan berformat APK. Korban diminta membuka file tersebut untuk memeriksa isinya, yang ternyata adalah aplikasi berbahaya.

5. Pengumuman dari Bank

Penipuan yang berpura-pura sebagai pengumuman dari bank, menginformasikan perubahan tarif transaksi yang tidak masuk akal. 

Korban diminta mengisi formulir melalui link yang diberikan, yang kemudian mencuri data mereka.

6. Modus Kurir

Penipuan ini melibatkan chat dari seseorang yang mengaku sebagai kurir jasa pengiriman. Penipu mengirim file APK dengan nama 'LIHAT Foto Paket'. Mereka yang mengunduh file ini akan kehilangan data keuangan mereka.

7. Kuras Rekening Pakai Kode QR (Quishing)

Penipuan dengan menggunakan kode QR (quishing) juga semakin marak. Korban dipancing untuk memindai QR Code yang membawa mereka ke situs tertentu.

 Situs ini bisa melacak data pribadi korban atau mengarahkan mereka ke web palsu yang meminta kredensial login.

Cara Menghindari Penipuan di WhatsApp

Untuk menghindari penipuan ini, pengguna disarankan untuk tidak mempercayai file atau link yang dikirim dari sumber yang tidak dikenal. 

Jangan pernah mengklik atau mendownload file berformat APK dari orang tak dikenal. Selain itu, waspadai pesan yang mengandung rasa urgensi atau ancaman.

Mengaktifkan autentikasi dua faktor pada setiap akun juga sangat dianjurkan untuk menambah lapisan keamanan. 

Jangan lupa untuk keluar dari perangkat yang tidak digunakan dan selalu berkonsultasi dengan ahli atau teman yang mengerti teknologi jika menghadapi ancaman atau pesan mencurigakan. 

Tetap waspada dan berhati-hati adalah kunci untuk melindungi diri dari penipuan yang terus berkembang di aplikasi WhatsApp. (yk)

Mencegah Informasi Hoaks Menjelang Pilkada di Indonesia

Redaksi    Sabtu, Mei 18, 2024    Comment   

Mencegah Informasi Hoaks Menjelang Pilkada di Indonesia

Mencegah Informasi Hoaks Menjelang Pilkada di Indonesia. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), fenomena penyebaran informasi hoaks menjadi tantangan yang signifikan. 

Hoaks atau berita palsu dapat merusak integritas proses demokrasi, mempengaruhi persepsi publik, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap calon dan institusi pemilu. 

Oleh karena itu, langkah-langkah preventif sangat penting untuk menjaga kelancaran dan kejujuran Pilkada. 

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah penyebaran informasi hoaks:

1. Edukasi Publik tentang Literasi Media

Peningkatan literasi media di kalangan masyarakat merupakan langkah fundamental. Literasi media membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. 

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil bisa mengadakan seminar, workshop, dan kampanye media sosial untuk mengedukasi publik tentang cara mengenali berita palsu, memverifikasi sumber informasi, dan melaporkan konten yang mencurigakan.

2. Kolaborasi dengan Platform Media Sosial

Platform media sosial sering menjadi saluran utama penyebaran hoaks. 

Kerjasama antara pemerintah, KPU, dan perusahaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp sangat penting. 

Langkah-langkah konkret termasuk memperketat kebijakan moderasi konten, mempercepat respon terhadap laporan pengguna, dan menyediakan label verifikasi untuk konten yang telah terbukti benar atau salah.

3. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah perlu mengimplementasikan regulasi yang tegas terkait penyebaran informasi palsu. 

Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah mengatur sanksi bagi penyebar hoaks, namun penerapannya perlu lebih dioptimalkan. 

Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera bagi pelaku dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

4. Pendirian Tim Fact-Checker Independen

Tim fact-checker independen bisa menjadi ujung tombak dalam memerangi hoaks. Tim ini bertugas memeriksa kebenaran dari berbagai informasi yang beredar di masyarakat. 

Kolaborasi dengan media massa, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan kredibilitas dan jangkauan mereka.

Informasi yang telah diverifikasi kemudian disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial dan situs resmi.

5. Kampanye Positif oleh Calon dan Partai Politik

Calon kepala daerah dan partai politik harus berkomitmen untuk berkampanye secara positif dan transparan. 

Mereka perlu mengedukasi tim kampanye dan pendukung mereka tentang bahaya hoaks serta memastikan bahwa seluruh materi kampanye yang disebarkan telah terverifikasi. 

Komitmen ini akan membangun iklim kompetisi yang sehat dan demokratis.

6. Partisipasi Aktif dari Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan hoaks sangat penting. Publik bisa memanfaatkan layanan pelaporan hoaks yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau lembaga lainnya. 

Kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam memerangi hoaks akan memperkuat upaya preventif dari tingkat akar rumput.

7. Pengawasan dan Transparansi oleh KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap proses Pilkada. 

Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai tahapan pemilu, daftar pemilih, dan hasil penghitungan suara akan mengurangi ruang bagi penyebaran hoaks. 

Selain itu, KPU dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya informasi yang benar dalam pemilu.

Penutup

Menghadapi tantangan penyebaran informasi hoaks menjelang Pilkada memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, platform media sosial, media massa, calon kepala daerah, maupun masyarakat umum. 

Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan komitmen bersama, kita dapat menjaga integritas dan kualitas demokrasi dalam proses Pilkada. 

Edukasi, regulasi, dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam upaya mencegah penyebaran hoaks dan memastikan Pilkada yang jujur, adil, dan damai.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang

Redaksi    Sabtu, Mei 04, 2024    Comment   

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.

PALEMBANG - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) memberikan pemahaman bagaimana membangun ekosistem digital Fact Checking di ruang industri media lokal daerah di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam Workshop Building Fact Checking Ecosystem in Local Area dalam rangkaian kegiatan Kongres XII Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diselenggarakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan 2 - 5 Mei 2024.

Tiga pembicara dan moderator yang hadir dalam workshop itu ada Wakil Ketua Umum AMSI Upi Asmaradhana, Bendum AMSI Gaib Maruto Sigit dan Wakil Sekjen AMSI Yulis Sulistyawan.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.

Peserta Kongres AJI yang berasal dari perwakilan 40 kota besar di Indonesia hadir bersama sejumlah mahasiswa dan tamu undangan yang hadir dalam rangkaian kegiatan yakni Indonesia Fact Checking Summit (IFCS).

Waketum AMSI Upi Asmaradhana dalam workshop itu menyampaikan bahwa rubrik Cek Fakta itu belum menghasilkan revenue dalam pengembangan bisnis media lokal.

"Cek Fakta ini kami perkenalkan di Sulawesi sejak tahun 2018. Kanal cek fakta itu masih belum terlalu dikenal. KabarMakassar.com kala itu hanya bermodalkan tenaga trainer google cek fakta," kata Upi yang juga CEO Kabar Grup Indonesia.

Namun sejak Cek Fakta diperkenalkan di Sulawesi Selatan, lanjut Upi sejumlah pemangku kebijakan pemerintah daerah akhirnya sadar jika verifikasi informasi melalui program cek fakta yang diperkenalkan kabar makassar ini penting untuk meredam ancaman misinfomrasi dan disinformasi yang tumbuh semakin besar di daerah-daerah.

"Butuh kesabaran kami memberikan edukasi tentang pendidikan cek fakta. Setelah beberapa tahun, akhirnya KabarMakassar menjadi pilar pemerintah kota Makassar untuk bermitra dengan Kabar Makassar sebagai penggagas cek fakta di timur Indonesia," ucapnya

Wasekjen AMSI Yulis Sulistyawan juga mengupas strategi pelaku industri media lokal dalam melakukan produksi cek fakta di redaksi media arus utama. 

"Produksi konten cek fakta sangat penting untuk didistribusikan secara luas. Karena outreach atau saluran-saluran cek fakta ini bisa dioptimalkan," ungkap Yulis yang juga adalah Wakil Direktur Tribunews.com.

Hal sama juga disampaikan CEO The Conversation Indonesia Prodita Sabarini mengatakan media yang dikelolanya ini tidak fokus ke cek fakta karena konten ini membutuhkan tenaga pemeriksa fakta yang tidak sedikit.

"The Conversation pada masa pemilu. Memilih cek fakta dengan melibatkan akademisi. Ternyata animo mereka untuk terlibat dalam fact checker cukup tinggi dari kalangan akademisi," ucap perempuan yang disapa Odita ini.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.

Bendum AMSI Gaib Maruto Sigit yang memandu workshop ini juga tampak kewalahan membendung animo peserta workshop yang menanyakan tantangan dan peluang fact checker lokal di daerah-daerah jelang pilkada serentak mendatang.

Indonesia Fact Checking Summit merupakan forum nasional yang akan mengulas tentang tren gangguan informasi, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan dinamika ekosistem media selama Pemilu 2024. (*)

Tips Panduan Mencari Kebenaran Informasi Di Era Digital

Yakop    Rabu, Mei 01, 2024    Comment   

Tips Panduan Mencari Kebenaran Informasi Di Era Digital

Kapolres Sekadau: Informasi Kecelakaan Murid SDB Slamet Riyadi Tidak Benar

Redaksi    Senin, April 29, 2024    Comment   

Kapolres Sekadau: Informasi Kecelakaan Murid SDB Slamet Riyadi Tidak Benar

Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama. (Humas Polres Sekadau)

SEKADAU – Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap informasi bohong yang beredar melalui telepon dari orang tak dikenal. Pagi tadi, Senin (29/4/2024), beredar kabar bohong tentang kecelakaan murid Sekolah SDB Slamet Riyadi yang membuat panik para orang tua.

"Kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sampai hari ini, tidak ada laporan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan murid SDB Slamet Riyadi di wilayah Kabupaten Sekadau," ujar Kapolres AKBP Nyoman Sudama.

Dijelaskan Kapolres bahwa di sepanjang Jalan Merdeka Selatan, di mana SDB Slamet Riyadi berada, terdapat beberapa sekolah lain seperti SMPK Santo Gabriel dan SMA Karya. 

"Setiap pagi pada jam keberangkatan sekolah, Polres Sekadau selalu menempatkan personel untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas guna mencegah kemacetan dan kecelakaan. Hal ini juga dilakukan di jalur utama lainnya di Kota Sekadau," jelas Kapolres.

Terkait informasi bohong yang berdedar tadi, Kapolres mengimbau masyarakat, terutama para orang tua, untuk waspada terhadap nomor telepon tak dikenal dan tidak terburu-buru mempercayai informasi yang disampaikan.

"Jika menerima telepon atau pesan dari orang tak dikenal menyampaikan tentang informasi kecelakaan dan sebagainya, mohon untuk konfirmasi kebenarannya dengan menghubungi Call Center Polri 110," imbaunya.

Sebelumnya, beberapa orang tua murid SDB Slamet Riyadi panik setelah menerima telepon dari orang tak dikenal yang menyampaikan bahwa anak mereka mengalami kecelakaan. Namun, setelah diperiksa, anak-anak mereka dalam keadaan baik-baik saja.

Ketua Komite SDB Slamet Riyadi, Aloysius Ama Kii, juga mengkonfirmasi bahwa informasi kecelakaan tersebut tidak benar. Ia mengimbau para orang tua yang mendapatkan informasi serupa agar tidak panik dan segera menghubungi pihak sekolah untuk verifikasi kebenarannya. Kepada aparat penegak hukum pihak sekolah berharap dapat mengungkap modus penipuan tersebut.

Terkait informasi bohong tersebut, lanjut Kapolres, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap informasi yang beredar, terutama yang berasal dari sumber yang belum dipastikan kebenarannya. Pastikan untuk selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi lebih lanjut," tegasnya.

Kapolres juga memberikan tips kepada masyarakat agar terhindar dari penipuan bermodus kecelakaan. Jangan panik saat menerima kabar tentang kecelakaan, terutama melalui telepon dari orang tak dikenal. Segera hubungi pihak sekolah atau keluarga terdekat untuk memastikan kebenaran informasi.

Laporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian jika terbukti sebagai penipuan. Jangan mudah tergoda untuk mentransfer uang atau memberikan informasi pribadi kepada orang tak dikenal.

"Selalu berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan yang marak terjadi. Mari kita bersama-sama memerangi penipuan dan menjaga keamanan diri serta keluarga," pungkasnya.

Fakta atau Hoaks? Video TikTok Sorakan Prabowo-Gibran Terbongkar!

Redaksi    Minggu, Februari 25, 2024    Comment   

Fakta atau Hoaks? Video TikTok Sorakan Prabowo-Gibran Terbongkar!

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Video TikTok Sorakan Prabowo-Gibran Terbongkar!

JAKARTA - Sebuah video yang beredar melalui akun TikTok @achhamiri445 menampilkan kerumunan orang yang terlihat sedang memperhatikan layar besar yang menampilkan sosok Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, keduanya mengenakan baju berwarna biru dan tengah melambaikan tangan. Dalam video tersebut, terdengar sorakan dari puluhan orang yang tampak antusias saat melihat kedua tokoh tersebut.

HASIL CEK FAKTA

Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 

Video tersebut sebenarnya tidak menampilkan sosok Prabowo dan Gibran di dalam layar besar tersebut. 

Penelusuran menggunakan mesin pencari menemukan video serupa yang diunggah pada laman YouTube Heart News West Country dengan judul “Fans at Ashton Gate Stadium, Bristol, celebrate England winner against Wales at Euro 2016” pada 17 Juni 2016. 

Video asli tersebut menampilkan kerumunan yang sedang menyaksikan pertandingan antara Inggris dan Wales di Euro 2016. Sorakan yang terdengar di video tersebut dipicu oleh gol yang dicetak oleh pemain Inggris, Daniel Sturridge, di masa injury time.

Lebih lanjut, melalui kanal YouTube Bristol Sport, terungkap bahwa video tersebut diambil di Independence Sports Bar, Ashton Gate Stadium, Inggris, seperti yang tertera dalam video berjudul “Welcome To Ashton Gate Stadium”. 

Dengan membandingkan lokasi yang terlihat dalam video dengan situasi di dalam Independence Sports Bar, dapat disimpulkan bahwa video yang beredar di akun TikTok tersebut sebenarnya merupakan rekaman situasi di Inggris, bukan di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok @achhamiri445 terkait kerumunan yang menyaksikan Prabowo-Gibran di Ashton Gate adalah tidak benar. 

Video tersebut telah dimanipulasi dan masuk ke dalam kategori HOAKS dengan konten yang dimanipulasi.

KESIMPULAN

Dengan demikian, video tersebut tidak dapat dipercaya sebagai representasi dari kejadian yang sesungguhnya dan disarankan untuk tidak menyebarluaskannya demi mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat.

RUJUKAN

https://www.youtube.com/watch?v=Jvmmkx1dtmA

https://www.youtube.com/watch?v=swpRsJ5MXHk

https://youtu.be/jJs25sGDO_k

https://cekfakta.com/focus/16230

[Cek Fakta] Pasca Kalah Pilpres, Anies Baswedan Berdialog dengan Lukisan Bung Hatta

Redaksi    Minggu, Februari 25, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Pasca Kalah Pilpres, Anies Baswedan Berdialog dengan Lukisan Bung Hatta

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Pasca Kalah Pilpres, Anies Baswedan Berdialog dengan Lukisan Bung Hatta

JAKARTA - Dalam narasi dilayar video atas nama akun johan.sugioyon menuliskan, "Capres 01 Sdh Mulai Oleng. Karena Kalah Pilpres. Curhat Kpd Lukisan, Bkn Kpd Allah. SWT. Astaghfirullah…!!"

HASIL CEK FAKTA

Sebuah video yang viral belakangan ini di platform TikTok memperlihatkan potongan rekaman yang menampilkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sedang berbicara di depan lukisan Bung Hatta. Narasi yang menyertainya menyebutkan bahwa momen tersebut terjadi setelah Anies kalah dalam Pilpres 2024.

Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap sumber asli video tersebut, ditemukan bahwa cuplikan tersebut diambil saat Anies Baswedan melakukan kunjungan ke rumah kelahiran Bung Hatta di Padang pada tanggal 2 November 2023.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa potongan video tersebut tidak memiliki kaitan dengan hasil quick count Pilpres 2024. Sebaliknya, video tersebut merupakan rekaman dari kunjungan Anies Baswedan ke rumah kelahiran Bung Hatta yang telah terjadi jauh sebelum pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024.

KESIMPULAN

Klaim yang menyebutkan bahwa video tersebut terjadi sebagai dampak kekalahan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 tidaklah benar. Cuplikan tersebut jelas diambil dari momen kunjungan Anies ke rumah kelahiran Bung Hatta pada tanggal 2 November 2023.

RUJUKAN

https://instagram.com/reel/CzIt-mvyM7j/

https://www.youtube.com/watch?v=Xc8KYIydbLM

https://cekfakta.com/focus/16215

[Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik

Redaksi    Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik.

JAKARTA - “trisakti bergerak melawan orang yang bikin onar di bangsa indonesia #trisakti #mahasiswa #lawan #akademik #politik #milikrakyat”

“Deklarasi alumni Trisakti pendukung Jokowi Sabtu, 2 Februari 2024 18;30 WIB Mahasiswa Trisakti Telah Deklarasi Untuk Menjaga Ke Keutuhan Bangsa Dan Negara Kami Mengecam Keras Ucapan Akademik UGM.UI.UII.Unhas.Unlam.Unand Untuk Mengajari Para Mahasiswa Nya Di ajari Cara berbicara Dan cara Berakhlak. Kami Mengutuk Keras Agar Semua Mahasiswa Netral Jangan Bikin Onar Di Negara Indonesia Saya Tau Betul UGM Itu Dukung Mahfud MD Karena Ganjar Ketua BIM.Pemilu Kali ini jangan Kau Kotori Karena Semua HAK ada pada Masyarakat Indonesia Yang menentukan Kemenangan Pemilu 2024”

“Trisakti bersama presiden kami siap membela Presiden untuk melawan mahasiswa yang ingin menjatuhkan presiden Indonesia Universitas ini sengkuni NKRI UGM.UII.UI.Unhas.Unlam.Unand. kami siap melawan akademik UGM.UI.UII.Unhas.Unlam.Unand”

Beredar tangkapan layar headline berita yang menyatakan bahwa Alumni Trisakti mendeklarasikan dukungan mereka untuk Presiden Jokowi setelah mendapat kritik dari sejumlah akademisi universitas. 

HASIL CEK FAKTA

Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata tanggal publikasi berita tersebut dan catatan pada foto headline telah dimanipulasi. 

Sebenarnya, berita dengan judul yang sama telah dipublikasikan oleh Antara pada 10 Februari 2019, yang jelas tidak memiliki kaitan dengan konteks yang terjadi baru-baru ini.

Selain itu, tidak ada sumber yang valid yang dapat membenarkan klaim bahwa alumni atau mahasiswa Trisakti secara kolektif mengecam petisi yang diajukan oleh beberapa akademisi dari berbagai universitas di Indonesia dan kemudian mendukung Jokowi. 

Lebih lanjut, foto yang menampilkan sejumlah mahasiswa dengan mengenakan almamater Trisakti ternyata adalah gambar jajaran pengurus serta anggota Parlemen Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (PMFK Usakti) periode 2020/2021. 

Gambar tersebut sudah lama tersedia di laman resmi fk.trisakti.ac.id sejak tahun 2021, dan tidak memiliki kaitan dengan situasi politik saat ini.

KESIMPULAN

Dengan demikian, klaim bahwa alumni Trisakti secara kolektif mendukung Jokowi setelah mendapat kritik dari berbagai akademisi universitas Indonesia adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Konten yang Dimanipulasi.

Faktanya, headline berita yang disebutkan telah diberitakan oleh Antara pada 10 Februari 2019, bukan pada 2 Februari 2024 seperti yang tertera pada tangkapan layar yang beredar. Ini menunjukkan adanya manipulasi pada informasi tersebut.

RUJUKAN

https://kalsel.antaranews.com/foto/81994/deklerasi-alumni-trisakti-pendukung-jokowi

https://fk.trisakti.ac.id/en/kemahasiswaan-2/pembinaan-dan-pengembangan-kemahasiswaan-2/pengembangan-mahasiswa-2/minat-bakat-dan-organisasi-mahasiswa-2/parlemen-2/

https://cekfakta.com/focus/16129

[Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka

Redaksi    Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka.

JAKARTA - Akhirnya Ketua “Partai NasDem” Bpk “SURYA PALOH” Menyadari, Bhw Mengusung”ANIES” Menjadi Capres Di Pemilu’2024 Merupakan Suatu “Kesalahan” Dan “Kebodohan”. 

Tenang Pak Masih Ada Kesempatan Di Thn 2029, Usung Lagi Calon Yg Populer Dan Berbobot. 

COBA ITU YG DUKUNG ANIES MAU KOMEN APA SETELAH MELIHAT VIDEO INI. Bosnya Anies Saja Bpk Surya Paloh Yg Mengusungnya Jadi Capres Menyesal. 

Bagaimana Menurut Anda….???, Masih Pantaskah Anies Menjadi Pemimpin NKRI Ini. 

Hny Org Yg Tdk Waras Yg Memilih Anies, Apalagi Stlh Tahu Bnyk Kejelekan, Dan Kebusukannya. Wassalam.”

Sebuah postingan di media sosial Facebook menyebar luas dengan klaim bahwa Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, telah mengakui kesalahan besar dan kebodohan dari keputusan partainya dalam mengusung Anies Baswedan. 

Dalam postingan tersebut, terdapat cuplikan pidato Surya Paloh yang menyampaikan, "betapa bodohnya NasDem menempatkan Calon Presiden yang tidak populer yang dianggap bertentangan dengan komitmen kebangsaan."

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka.

HASIL CEK FAKTA

Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, klaim tersebut ternyata menyesatkan. Dalam video lengkap pidato Surya Paloh yang tersedia di kanal YouTube MetroTV, terlihat bahwa Surya Paloh sebenarnya sedang mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh partai NasDem setelah keputusan untuk mendukung Anies Baswedan.

Dalam potongan yang dipergunakan dalam postingan tersebut, Surya Paloh sebenarnya hanya mengutip pernyataan dari pihak lain, dan tidak secara eksplisit mengakui bahwa mendukung Anies adalah sebuah kesalahan atau kebodohan.

KESIMPULAN

Oleh karena itu, klaim bahwa Surya Paloh menyesal mendukung Anies dan menganggapnya sebagai sebuah kebodohan adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan.

RUJUKAN

https://youtu.be/cE6_oVm15Fk?si=R0SX2weQHKYNGdXt&t=2400

https://news.detik.com/pemilu/d-6353868/paloh-bicara-nasdem-dianggap-bodoh-capreskan-tokoh-tak-populer

https://turnbackhoax.id/2024/01/31/salah-pidato-surya-paloh-menyadari-kesalahan-mencalonkan-anies-sebagai-calon-presiden-2024/

https://cekfakta.com/focus/16124

Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden

Redaksi    Sabtu, Februari 17, 2024    Comment   

Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden.

JAKARTA - Keberadaan narasi yang mengklaim bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden telah menjadi perbincangan di berbagai media sosial. 

Narasi tersebut menyebutkan bahwa dengan hak pakai tanah, jemaah haji akan terbebas dari biaya akomodasi, penginapan, makan, visa, dan sebagainya, sehingga ongkos naik haji (ONH) hanya sebesar Rp 10 juta.

Salah satu akun Facebook pada Rabu (14/2/2024) menuliskan narasi yang menyebar luas:

"JANJI RAJA ARAB SAUDI BILA ANIES MENANG

Jangan heran jika Anies menang ONH 10 juta jadi kenyataan, begini penjelasannya: Bila Anies menang dan jadi Presiden RI, Raja Arab Saudi akan memberikan Hak Pakai Tanah untuk didirikan Kampung Haji Indonesia (baca Kawasan Pemukiman berupa Hotel) untuk kegiatan Ibadah Haji dan Umroh."

HASIL CEK FAKTA

Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan penelusuran terhadap narasi tersebut dan menyimpulkan bahwa narasi tersebut tidak benar atau hoaks. 

Tidak terdapat informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai janji Raja Arab Saudi terkait pemberian hak pakai tanah.

Lebih lanjut, biaya haji untuk warga negara Indonesia (WNI) diatur melalui keputusan presiden dan dibahas bersama DPR. Komisi VIII DPR RI telah menyepakati biaya haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 sebesar Rp 56 juta, sementara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disepakati sebesar Rp 93 juta.

Terkait hal ini, Abdul Wachid, dalam Rapat Panja BPIH dengan Kemenag pada tanggal 27 Oktober 2023, menyatakan bahwa biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, dan sebagian akomodasi di Madinah.

Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

KESIMPULAN

Dengan demikian, narasi yang menyebutkan bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden dapat disimpulkan sebagai hoaks. 

Tidak ada bukti atau informasi resmi yang mendukung klaim tersebut, dan biaya haji untuk tahun 2024 telah ditetapkan melalui proses resmi oleh pemerintah Indonesia.

RUJUKAN

https://www.kompas.com/tag/cek-fakta

https://www.kompas.com/tag/hoaks

https://www.facebook.com/groups/118257912191260/posts/1325902491426790/

https://www.facebook.com/groups/2984598315125731/posts/3497857357133155/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0jDUCrfGGe7bbEA8MVoCHyHa4drnuBAVisoMJfJLMXiZnfyhq38edYdx2FgQRJFELl&id=100072186026931

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02UBY2WaCawr7TfN1v4BhnyLQLwEexzvJuKk9AXQqY2Tyo3DQjMGwXCQXK9q1XNZSTl&id=100089166333885

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/content/news/?lang=en

https://www.kompas.com/tag/biaya-haji

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47765/t/Panja%20BPIH%20Sepakati%20Biaya%20Perjalanan%20Yang%20Harus%20di%20Tanggung%20Jemaah%20Rp56%20Juta

https://peraturan.bpk.go.id/Details/275058/keppres-no-6-tahun-2024#:~:text=Keppres%20ini%20menetapkan%20mengenai%20Biaya,lbadah%20Haji%20dan%20Nilai%20Manfaat.

https://t.me/kompascomupdate

https://cekfakta.com/focus/16072

Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Publikasikan 107 Artikel Selama Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Publikasikan 107 Artikel Selama Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

JAKARTA – Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merampungkan proses pemantauan mis/disinformasi selama hari pencoblosan 14 Februari 2024 dengan melibatkan lebih dari 100 media lokal dan nasional di seluruh Indonesia. 

Total ada 131 media lokal dan nasional yang terlibat dalam kerja besar patroli hoaks di media sosial dan aplikasi percakapan sejak pukul 05.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian barat. 

Sebanyak 25 media di antaranya merupakan media mitra CekFakta.com yang sudah terlibat sejak pendirian gerakan kolaborasi ini setahun sebelum Pemilu 2019 silam. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

Setiap media yang berpartisipasi mengerahkan pemeriksa fakta dari medianya yang sudah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metode debunking dan prebunking hoaks di ranah digital sejak 2020 silam. 

Verifikasi final atas konten pemeriksaan fakta dari media mitra sebelum diunggah ke situs CekFakta.com dilakukan tim editor dari tiga organisasi pendiri: AJI, AMSI dan Mafindo. 

Artikel yang sudah dimuat di CekFakta.com bebas direpublikasi oleh semua media mitra yang tergabung dalam koalisi ini. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas, yang menjadi koordinator periksa fakta kolaboratif pada hari pemungutan suara menegaskan pentingnya aktivitas ini untuk membantu publik menyikapi proses pemilu. 

“Setiap kali hari H coblosan biasanya diikuti hoaks yang menargetkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Kita perlu memonitor juga jika ada disinformasi yang dapat menyebabkan konflik,” katanya.

Dibandingkan Pemilu 2019 proses cek fakta pada Pemilu 2024 jauh lebih menantang karena di tengah dugaan kecurangan Pemilu dan tidak netralnya aparatur sipil negara sehingga pemeriksa fakta tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas, tapi butuh verifikasi lebih mendalam ke lapangan. 

Untuk membantu publik melaporkan hoaks yang mereka terima, CekFakta.com membuka akun pengaduan atau tipline di WhatsApp nomor +62 811-1000-0579 

Ketua Umum Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, memastikan gerakan cekfakta di Indonesia juga bekerjasama intensif dengan masyarakat sipil yang mengawal proses pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. 

“Keterlibatan relawan antihoaks dari berbagai kota dan lintas organisasi masyarakat sipil untuk ikut memonitor isu hoaks pada hari pencoblosan sangat penting sebagai respons cepat penanganan hoaks pemilu, kita juga berkoordinasi dengan beberapa platform digital yang banyak digunakan masyarkat Indonesia supaya penanganan bisa dilakukan lebih responsif”, katanya. 

Sampai saat ini, ada 51 organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi, yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan CekFakta.com untuk menyebarkan prinsip dan konten cekfakta ke komunitas masing-masing. 

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengapresiasi semua media lokal dan nasional yang terlibat dalam kolaborasi cekfakta selama pemilu 2024. 

“Partisipasi yang aktif dari ratusan media anggota AMSI dalam kegiatan periksa fakta menunjukkan adanya semangat yang tinggi untuk berinovasi digital dan meningkatkan relevansi dan keterpercayaan publik pada media,” katanya. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

Selain kegiatan patroli hoaks dan periksa fakta selama hari pencoblosan 14 Februari 2024, koalisi CekFakta.com juga rutin melakukan live fact checking dalam lima kali debat calon presiden dan wakil presiden. 

Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan setiap pernyataan kandidat berdasarkan pada data dan fakta yang bisa diakses khalayak ramai. 

Seluruh rangkaian kegiatan cekfakta selama Pemilu 2024 didukung oleh Google News Initiative, yang telah mendukung kolaborasi ini sejak awal berdirinya enam tahun silam. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Communication Officer AMSI: Rudy Andanu (WA +62 815-9677-068)

[Cek Fakta] Video Viral Prabowo Berselawat Saat Kampanye

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Video Viral Prabowo Berselawat Saat Kampanye

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Video Viral Prabowo Berselawat Saat Kampanye

JAKARTA - Sebuah video yang mengklaim menampilkan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, sedang berselawat selama kampanye telah menjadi viral di media sosial. Namun, menurut penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, suara Prabowo dalam video tersebut ternyata dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Video yang memuat klaim tersebut diposting oleh akun TikTok pada Senin (12/2/2024) dengan narasi, "Pasti kau bisa menang Kami ada disini Untukmu #allinprabowo2024 #prabowopresiden2024 #gerindra."

HASIL CEK FAKTA

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan perangkat AI Voice Detector untuk memeriksa suara Prabowo dalam video tersebut. Hasilnya, suara Prabowo berselawat terdeteksi 93,25 persen dihasilkan oleh AI.

Lebih lanjut, Tim Cek Fakta melakukan penelusuran terhadap video kampanye terakhir pasangan Prabowo-Gibran di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (10/2/2024). Namun, dalam video kampanye tersebut yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, tidak terdapat momen Prabowo berselawat seperti yang terlihat dalam konten di TikTok.

KESIMPULAN

Suara Prabowo berselawat dalam video TikTok tersebut terdeteksi 93,25 persen dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Namun, dalam kenyataannya, saat kampanye terakhir di GBK, Minggu (10/2/2024), tidak ada momen Prabowo berselawat yang terjadi.

RUJUKAN

https://www.kompas.com/tag/cek-fakta

https://www.tiktok.com/@leny_anjani56/video/7334538743933717766?_r=1&_t=8jqgBa2XhKc

https://ghostarchive.org/archive/xwTe3

https://t.me/kompascomupdate

https://cekfakta.com/focus/16017

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran

Redaksi    Rabu, Februari 14, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran

Gambar tangkap layar video facebook akun Alfatahroem RI.

BORNEOTRIBUN.COM - Video viral mengenai dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara Pilpres 2024 kembali menghebohkan media sosial. Sebuah akun Facebook dengan nama "Alfatahroem RI" menyebut bahwa insiden tersebut terjadi di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri.

Menurut laporan yang disampaikan pada pukul 09.00, sudah terdapat 8 surat suara yang tercoblos pada kolom Prabowo-Gibran. Hal ini memicu kekhawatiran akan adanya upaya manipulasi dalam proses pemilihan.

HASIL CEK FAKTA

Dikutip Kompas.com (14/2/2024), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membenarkan bahwa sejumlah surat suara Pilpres 2024 di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga telah tercoblos pada kolom Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kejadian di Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang ada tercoblos, laporan cepatnya, masih laporan cepat, bahwa terjadi surat suara PPWP (pemilu presiden-wakil presiden) yang tercoblos sejumlah 8 surat suara," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, kepada wartawan pada Rabu (14/2/2024).

"Bahwa hal tersebut diketahui pada pukul 08.30 oleh 2 orang pemilih yang ingin mencoblos surat suara," ia menambahkan.

KESIMPULAN

Dalam video viral tersebut yang menunjukan suarat suara di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri sebelumnya sudah tercoblos di kolom 02 Prabowo-Gibran adalah benar.

RUJUKAN

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/14/17560311/bawaslu-benarkan-video-surat-suara-di-gunung-putri-tercoblos-prabowo-gibran#google_vignette

https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=326339530409353&id=100090999260496&mibextid=oFDknk