Konflik Lahan Sawit, Warga Desa Lembah Mukti Ditahan Polisi, Lolos Namun Kena Hukum Adat | Borneotribun.com

Sabtu, 02 Agustus 2025

Konflik Lahan Sawit, Warga Desa Lembah Mukti Ditahan Polisi, Lolos Namun Kena Hukum Adat

Konflik Lahan Sawit, Warga Desa Lembah Mukti Ditahan Polisi, Lolos Namun Kena Hukum Adat
Konflik Lahan Sawit, Warga Desa Lembah Mukti Ditahan Polisi, Lolos Namun Kena Hukum Adat.
KETAPANG - Mastum (43) seorang petani berasal dari desa Lembah Mukti kecamatan Manis Mata, Ketapang ditahan Polisi atas laporan perusahaan kelapa sawit PT Maya Agro Investama (MAI) karena dituduh mencuri buah sawit sebanyak 38 janjang ditanah milik Mastum sendiri. 

Mastum ditanah di Polsek Manis Mata selama tiga hari. Mastum dibebaskan atas permintaan dan jaminan dari kepala desa Lembah Mukti, Agus Suryadi setelah berdialog dengan petugas Polsek menjelaskan sangkaan yang dituduh perusahaan pada Mastum dianggap tidak tepat. 

Kendati lolos dari hukum positif, perusahaan masih tak puas. Mastum dituntut dengan denda adat yang akan dijatuhkan dalam proses adat suki dayak. 

Apa yang terjadi pada salah seorang warganya tersebut menurut Kepala desa Lembah Mukti Agus Suryadi adalah akibat polemik agraria yang tidak ada kejelasan penyelesaian. 

Sehingga, perusahaan merasa apa yang dilakukan warga diatas tanah dianggap perusahaan sebagai perbuatan melawan hukum. Dan mirisnya, aparat kepolisian respons cepat ketika kasus dilaporkan oleh perusahaan. 

"Apa yang dilakukan Mastum itu sebenarnya memperjuangkan hak pribadinya sendiri. Buah sawit itu ditanam perusahaan diatas tanah miliknya bersertifat hak milik, " kata Kades Agus Suryadi melalui sambungan telepon, Sabtu pagi 02/08/2025).

Dijelaskan Kades Agus, kalau konflik ini akan berkepanjangan apabila Pemda Ketapang tidak membantu menyelesaikan. Sebab, masyarakat merasa sebagai pemilik tanah yang ditanam perusahaan. 

"Desa saya ini adalah desa Transmigrasi. Lahan yang bersertifikat atas nama warga  ini dulunya adalah areal perkebunan HGU PT Poliplant, diperoleh warga sesuai ketentuan," kata Kades Agus. 

Kades Agus menduga, izin usaha perkebunan (IUP) PT MAI sudah habis masa berlakunya alias tidak aktif. Namun untuk kepastian hal tersebut, perlu sikap tegas Pemda. 

"Jadi saya minta kepada yang berkompeten di sini terutama ATR BPN, Distanakbun dan dinas Transmigrasi untuk hadir dalam membela kepentingan rakyat. Kita termasuk saya Kades adalah abdi rakyat, hadir demi kesejahteraan rakyat," ucap Kades Agus. 

Reporter: Muzahidin

Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

  

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Tombol Komentar

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan Advertiser. Borneotribun.com tidak terkait dalam pembuatan konten ini.