 |
| Gebrakan Nusron Wahid: Kementerian ATR/BPN Gaspol Berantas Mafia Tanah dan Catat Nilai Ekonomi Rp1.021 Triliun di Tahun Pertama Prabowo-Gibran. |
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) benar-benar tancap gas di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Di bawah kepemimpinan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, lembaga ini melakukan pembenahan besar-besaran pada sistem layanan pertanahan dengan satu tujuan utama: memberantas praktik mafia tanah yang selama ini merugikan masyarakat dan negara.
“Seiring dengan perbaikan sistem di internal kami, praktik mafia tanah akan perlahan hilang,” tegas Nusron Wahid di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2025).
Sistem Layanan yang Lebih Akurat dan Transparan
Nusron menjelaskan, pembenahan difokuskan pada pembuatan sistem layanan pertanahan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem baru ini, tata kelola pertanahan menjadi lebih ketat sehingga sulit dibobol oleh oknum-oknum nakal.
Langkah ini bukan hanya menutup celah praktik mafia tanah, tetapi juga mempercepat proses pendaftaran dan sertipikasi tanah di seluruh Indonesia.
Cegah Kerugian Negara Rp9,67 Triliun
Upaya perbaikan sistem tersebut membuahkan hasil nyata. Sepanjang tahun ini, Kementerian ATR/BPN berhasil mencegah potensi kerugian negara hingga Rp9,67 triliun.
Nilai itu berasal dari beberapa faktor, seperti kerugian nyata atas tanah yang terlibat kasus (real loss), kerugian ekonomi akibat tertundanya proyek (potential loss), serta potensi penerimaan negara yang hilang (fiscal loss).
4 Juta Bidang Tanah Terdaftar dalam Setahun
Tak hanya soal pencegahan kerugian, kinerja Kementerian ATR/BPN juga terlihat dari percepatan pendaftaran tanah. Dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, sudah 4 juta bidang tanah berhasil didaftarkan, dan 2,6 juta di antaranya telah bersertipikat.
Jumlah itu dipastikan akan terus bertambah seiring dengan peningkatan efisiensi layanan dan sistem digitalisasi pertanahan.
Sumbang Nilai Ekonomi Lebih dari Rp1.000 Triliun
Menariknya, dari program pendaftaran dan sertipikasi tanah di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran saja, Kementerian ATR/BPN berhasil mencatatkan nilai tambah ekonomi mencapai Rp1.021,9 triliun.
Angka fantastis ini terdiri dari:
-
Rp12,4 triliun dari Pajak Penghasilan (PPH)
-
Rp3,15 triliun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
-
Rp25,9 triliun dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi sistem pertanahan tak hanya menekan praktik mafia tanah, tapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Fokus di Akhir Tahun: Konsolidasi dan Penyelesaian Target
Menutup tahun anggaran 2025, Nusron Wahid menekankan pentingnya konsolidasi internal dan koordinasi lintas unit kerja. Ia meminta seluruh jajaran ATR/BPN untuk memperkuat komitmen bersama agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai tepat waktu.
“Ini komitmen bersama. Harus kita tuntaskan sebelum Desember agar target kerja kita semua terpenuhi,” ujar Nusron.
Dengan langkah-langkah tegas ini, Kementerian ATR/BPN tidak hanya menunjukkan kinerja nyata di bawah pemerintahan baru, tetapi juga membawa harapan baru bagi masyarakat terhadap layanan pertanahan yang lebih bersih, transparan, dan bebas mafia tanah.
