PIDI Dengan Tegas Menolak Program Transmigrasi Nasional 2025–2029 di Kalimantan Tengah

Denni    Rabu, Juli 16, 2025    Comment   

PIDI Dengan Tegas Menolak Program Transmigrasi Nasional 2025–2029 di Kalimantan Tengah

Foto: Ketua Umum Perhimpunan Intelektual Dayak Indonesia (PIDI), Dr. Sontoe, Bj.H.D., S.Pd., M.Si

PALANGKARAYA - Rencana pemerintah pusat untuk menjadikan Kalimantan sebagai wilayah prioritas dalam program transmigrasi 2025–2029 mendapat penolakan tegas dari Ketua Umum Perhimpunan Intelektual Dayak Indonesia (PIDI), Dr. Sontoe, Bj.H.D., S.Pd., M.Si, di jelaskan nya pada media ini, Rabu (16/7/2025).

Dr. Sontoe menilai kebijakan ini minim partisipasi publik dan berpotensi menimbulkan masalah sosial, budaya, hingga ekologis nanti nya di wilayah kita ini.

"Menegaskan bahwa Kalimantan Tengah bukanlah wilayah kosong yang bisa diisi begitu saja," kata ketua PIDI.

Sontoe menjelaskan bahwa disini hidup masyarakat adat, ada ekosistem yang rentan, dan tatanan sosial-budaya yang telah eksis jauh sebelum wacana transmigrasi muncul. Pendekatan yang tidak adil hanya akan melahirkan konflik agraria, gesekan sosial, dan mempercepat kerusakan lingkungan.

Menanggapi klaim pemerintah bahwa transmigrasi bertujuan untuk pemerataan pembangunan, ketua PIDI menyebut narasi tersebut menyesatkan. Menurutnya, pemindahan penduduk ke Kalimantan justru memperpanjang ketimpangan antarwilayah.

“Ketimpangan di daerah asal tidak akan selesai hanya dengan memindahkan manusia ke wilayah lain. Pembangunan sejati harus berbasis kebutuhan dan kearifan lokal, bukan sekadar relokasi,” jelasnya.

Dr. Sontoe juga mengingatkan pemerintah pada dampak sosial dari transmigrasi sebelumnya. Ia menyebut, banyak daerah di Kalimantan yang masih menyimpan luka akibat ketegangan budaya, konflik horizontal, dan marginalisasi ekonomi terhadap masyarakat lokal.

“Masyarakat kami seringkali hanya jadi penonton. Kita tidak ingin tragedi sosial itu terulang kembali,” katanya.

Daripada memaksakan transmigrasi dari luar, Sontoe mendorong agar pemerintah fokus pada transmigrasi lokal yang memberdayakan warga Dayak sendiri. Ia menilai hal ini sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah dalam membangun desa dan meningkatkan kemandirian masyarakat lokal.

“Negara harus hadir untuk membangun sumber daya lokal dulu. Bukan malah mendatangkan pendatang dan membiarkan masyarakat asli tetap dalam kemiskinan,” tutup Sontoe. (Fajar)

Menanggapi Kasus Money Politik dan Kontradiksi Keputusan Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu

Redaksi    Rabu, April 02, 2025    Comment   

Menanggapi Kasus Money Politik dan Kontradiksi Keputusan Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu

LSM dan tokoh masyarakat untuk berkunjung ke kantor Ikatan Wartawan Online (IWO) Barito Utara.

MUARA TEWEH - Suasana halal bihalal Idul Fitri di hari kedua menjadi momen bagi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat untuk berkunjung ke kantor Ikatan Wartawan Online (IWO) Barito Utara. 

Dalam pertemuan ini, mereka membahas dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Barito Utara yang penuh kontroversi.

Kontroversi Keputusan Bawaslu Provinsi

Pemilihan yang berlangsung pada 27 Desember 2024 dan kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) menghasilkan keputusan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 22 Maret 2025. 

Namun, dalam prosesnya, terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan money politik oleh Gakkumdu. 

Sayangnya, meski ditemukan bukti kuat, keputusan akhir justru diambil oleh Bawaslu Provinsi yang menyatakan kasus tersebut tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.

Hal ini bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan hasil temuan Gakkumdu yang bahkan telah menetapkan tersangka di Polres Barito Utara.

Reaksi LSM dan Tokoh Masyarakat

Dalam diskusi tersebut, Ajidinor, SH, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Bawaslu Provinsi yang dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. 

Menurutnya, Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 73 Ayat 1 dan 2, sudah jelas mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran money politik. 

"Kasus ini sudah menjadi perbincangan luas, baik di media nasional maupun internasional. Jika keputusan ini tidak rasional, maka kita wajib mempertanyakannya," ujarnya.

Tokoh masyarakat, Salapan Ungking, juga menyampaikan keresahan masyarakat terkait ketidakjelasan proses hukum dalam Pilkada ini. 

Ia menyoroti bagaimana hukum seakan dibuat abu-abu sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu bisa semakin menurun. 

"Jangan sampai ada mafia hukum yang bermain di sini," tegasnya.

Ola Dewi, Humas Dewan Adat Dayak Barito Utara, menambahkan bahwa sengketa Pilkada yang berlarut-larut telah banyak menguras tenaga dan energi masyarakat. 

Ia berharap Presiden RI turun tangan untuk melihat situasi di Barito Utara dan mempertimbangkan pergantian Pj Bupati melalui keputusan Menteri Dalam Negeri.

Tuntutan Masyarakat dan Langkah Selanjutnya

Ketua LSM, Yudan Baya, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada titik terang dan keadilan bagi masyarakat Barito Utara. 

Bahkan, ia menegaskan kesiapan untuk membawa kasus ini ke tingkat nasional hingga ke Istana Negara.

"Kami yakin Presiden RI akan mendengar dan menindaklanjuti permasalahan ini demi masa depan demokrasi yang lebih bersih dan transparan," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua IWO Barito Utara, Hison, menegaskan bahwa praktik money politik sangat merusak tatanan demokrasi yang jujur dan adil.

Ia menutup diskusi dengan harapan bahwa ke depannya tidak ada lagi transaksi jual beli suara dalam setiap pemilu.

"Selain bersilaturahmi, hari ini kita juga membahas hal yang sangat penting bagi masa depan demokrasi di negeri ini," pungkasnya.

Reporter: Henryanus Achiang

Sebait Kata Haji Gogo Purmanjaya: Demi Barito Utara dan Titipan Pesan untuk Presiden Prabowo Subianto

Redaksi    Minggu, Maret 30, 2025    Comment   

Sebait Kata Haji Gogo Purmanjaya: Demi Barito Utara dan Titipan Pesan untuk Presiden Prabowo Subianto

Sebait Kata Haji Gogo Purmanjaya: Demi Barito Utara dan Titipan Pesan untuk Presiden Prabowo Subianto.

BARITO UTARA – Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS Barito Utara telah menyedot perhatian publik. Pasangan calon Agi Saja berhasil memenangkan PSU, namun di saat yang sama, bendahara tim pemenangan mereka ditetapkan sebagai tersangka dugaan politik uang. Situasi ini terus menjadi perbincangan hangat, apalagi setelah laporan masyarakat ke Bawaslu Provinsi Kalteng mengenai politik uang ditolak dengan alasan pasangan calon tidak terbukti melakukannya secara langsung.

“Ya mustahil lah Paslonnya langsung membagikan uang dengan tangannya sendiri. Kenapa tidak dikaji dahulu dengan melibatkan KPK dan PPATK, tentang kemungkinan pelaku pasif,” ungkap seorang warga yang merasa kecewa.

Suara Hati Haji Gogo Purmanjaya

Media Info Polri dan Kalimantan Live berkesempatan mewawancarai Haji Gogo Purmanjaya di kediamannya di Kelurahan Jingah, Muara Teweh, Barito Utara. Duduk di sebuah kursi sederhana, ia menyampaikan pandangannya tentang kondisi demokrasi di daerahnya.

“Kita melihat demokrasi di Barito Utara, satu-satunya yang seperti ini di Indonesia. Kita hanya berharap pihak yang berwenang lebih membuka mata,” ujar Gogo dengan nada tenang.

Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap keputusan-keputusan yang dianggap belum berpihak pada keadilan. Menanggapi berbagai cobaan, termasuk pembatalan kemenangannya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta dugaan politik uang dalam PSU, ia hanya bisa bertawakal.

“Menghadapinya kita hanya tawakal, menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Yang Kuasa tidak pernah tidur,” kata Gogo penuh keyakinan.

Gogo juga menegaskan bahwa hati nurani manusia akan selalu mampu membedakan mana yang benar dan salah.

“Masyarakat bisa menilai, para tokoh bisa menilai, media menilai, publik menilai. Silakan menilai apa yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Harapan untuk Presiden Prabowo Subianto

Di sela wawancara, Haji Gogo Purmanjaya menitipkan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto serta para pemimpin negara lainnya agar dapat melihat realitas politik yang terjadi di Barito Utara.

“Mudah-mudahan Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara bisa menilai keadaan ini. Demikian juga dengan Kapolri, lebih-lebih Mahkamah Konstitusi, inilah kondisi Barito Utara,” katanya dengan penuh harapan.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Gogo tetap tenang, apalagi menjelang Idul Fitri. Baginya, hari raya harus disambut dengan kegembiraan dan kebersamaan.

“Mekanisme proses tetap berjalan, kita serahkan kepada kuasa hukum. Tapi saat ini menjelang Idul Fitri, kita harus tenang, berkumpul dengan keluarga, dan bersilaturahmi,” pesannya.

Sebagai putra asli Desa Tumpung Laung, Barito Utara, Haji Gogo Purmanjaya menutup wawancara dengan ucapan selamat Idul Fitri untuk seluruh masyarakat Barito Utara.

“Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap optimis, kebenaran akan selalu dimenangkan oleh Yang Maha Kuasa,” ucapnya mengakhiri perbincangan.

Puluhan Ormas dan LSM Demo Desak Keadilan di Pilkada 2024 di Depan Kantor Bawaslu Barito Utara

Redaksi    Kamis, Maret 27, 2025    Comment   

Puluhan Ormas dan LSM Demo Desak Keadilan di Pilkada 2024 di Depan Kantor Bawaslu Barito Utara

Puluhan Ormas dan LSM Demo Desak Keadilan di Pilkada 2024 di Depan Kantor Bawaslu Barito Utara.

Barito Utara, Kalteng – Puluhan gabungan organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi damai di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Barito Utara. Mereka menuntut penegakan hukum terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi dalam periode pemilihan kepala daerah 2024–2030.

Aksi ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, termasuk pemuka adat, anggota Ormas, serta perwakilan dari Pemuda Pancasila. Salah satu tokoh yang hadir adalah Ketua Gerbang Pemuda Dayak, Putes Lekas, yang menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon.

"Kami hadir di sini bukan untuk membela paslon 01 atau 02. Kami hanya ingin memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan adil tanpa menimbulkan perpecahan di masyarakat," ujarnya.

Seruan Perdamaian dari Tokoh Masyarakat

Mantan Ketua Dewan Adat Kabupaten, Jenio Soeharto, juga menyampaikan aspirasi dengan penuh ketulusan. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan, terutama di tengah suasana bulan Ramadan.

"Kami datang ke Bawaslu dengan hati yang bersih (Atei Puti Lepusu Lio), tanpa kebencian, tanpa kepentingan politik. Jangan sampai pesta demokrasi ini memecah belah kita," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan LSM, Ahmad Yudan Baya, yang menyatakan dukungannya terhadap upaya Bawaslu dan Gakkumdu dalam menegakkan aturan demokrasi.

Aspirasi yang Diterima Bawaslu

Ketua Bawaslu Barito Utara, Adam Parawangsa, memastikan bahwa pihaknya telah menerima seluruh aspirasi dari aliansi ini. Ia menjelaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran pemilu sedang berlangsung di tingkat provinsi.

"Kami sudah menerima laporan ini dan telah menerangkannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Proses hukum terhadap pelanggaran administrasi TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) saat ini sedang ditangani Bawaslu Provinsi Kalteng," ungkapnya.

Dalam aksi damai ini, aliansi menyampaikan tiga poin utama tuntutan mereka:

1. Dugaan money politics yang mempengaruhi hasil pemilu.

2. Isu penangguhan tiga tersangka dalam kasus OTT.

3. Dugaan pelanggaran administrasi TSM yang saat ini ditangani Bawaslu Provinsi.

Aksi ini menjadi bukti bahwa masyarakat Barito Utara peduli terhadap demokrasi yang bersih dan adil. Para tokoh berharap agar kasus ini ditangani dengan serius sehingga pesta demokrasi tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. 

Reporter: Henryanus Achiang

Buka Bareng Medco Energi Bangkanai, IWO, dan AWPI di Barito Utara: Momen Silaturahmi dan Sinergi

Redaksi    Rabu, Maret 19, 2025    Comment   

Buka Bareng Medco Energi Bangkanai, IWO, dan AWPI di Barito Utara: Momen Silaturahmi dan Sinergi

Buka Bareng Medco Energi Bangkanai, IWO, dan AWPI di Barito Utara Momen Silaturahmi dan Sinergi.

Barito Utara, Kalteng – Dalam suasana penuh kebersamaan di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, PT Medco Energi Bangkanai menggelar acara buka puasa bersama dengan para insan media di Barito Utara. 

Acara ini berlangsung di Café Talla, Muara Teweh, pada 18 Maret 2025 dan dihadiri oleh perwakilan dari Ikatan Wartawan Online (IWO) serta Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI).

Di sela-sela acara, Manager Field Relation dan Security PT Medco Energi Bangkanai, Rifian Pragita Oktara, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para insan media yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. 

Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Roadshow Kelembagaan - Safari Ramadan 2025, yang rutin diselenggarakan setiap tahun sebagai bentuk kerja sama dan sinergi antara perusahaan dan media.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan teman-teman wartawan yang telah memberitakan kegiatan kami selama ini. Semoga kebersamaan ini terus terjalin dan membawa manfaat bagi semua pihak,” ujar Rifian dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Rifian juga menyampaikan harapannya agar PT Medco Energi Bangkanai dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Barito Utara. 

“Kami berharap adanya dukungan dan doa dari semua pihak agar operasional perusahaan berjalan lancar, semakin maju, dan berkualitas,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua IWO Barito Utara, Hison, turut memberikan apresiasi terhadap kepedulian PT Medco Energi Bangkanai terhadap insan media dan masyarakat sekitar. 

Menurutnya, perusahaan ini selalu menunjukkan komitmen sosialnya melalui berbagai kegiatan berbagi, terutama di bulan Ramadan.

“Atas nama teman-teman media di Barito Utara, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Medco Energi Bangkanai atas apresiasi dan sinergi yang telah terjalin selama ini. Hubungan yang baik antara perusahaan dan media sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah,” ujar Hison.

Ia juga menambahkan bahwa momen buka puasa bersama ini bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi juga ajang untuk membangun komunikasi yang lebih erat antara media dan perusahaan. 

“Dari acara seperti ini, kita bisa melihat betapa pentingnya relasi, dukungan, dan gagasan yang disampaikan oleh PT Medco Energi Bangkanai. Mereka juga sangat terbuka dan transparan dalam komunikasi dengan media,” tambahnya.

Hison menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara media, perusahaan, dan pemerintah demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Barito Utara. 

“Mari kita terus mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjaga sinergi ini agar pembangunan daerah bisa berjalan lancar tanpa kendala,” pungkasnya.

Acara buka puasa bersama ini menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antara perusahaan dan media dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek pemberitaan tetapi juga dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung demi kemajuan daerah.

Reporter: Henryanus achiang

9 Orang Diamankan Polisi Diduga Lakukan Money Politik Jelang PSU di Barito Utara

Redaksi    Minggu, Maret 16, 2025    Comment   

9 Orang Diamankan Polisi Diduga Lakukan Money Politik Jelang PSU di Barito Utara

9 Orang Diamankan Polisi Diduga Lakukan Money Politik Jelang PSU di Barito Utara.

Barito Utara - Menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, suasana politik semakin memanas. Baru-baru ini, pihak kepolisian mengamankan sembilan orang diduga dari Paslon 02 yang diduga juga terlibat dalam praktik money politik di jalan pramuka ll. 

Meski begitu, pihak Bawaslu dan aparat penegak hukum masih belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini.

Menurut pernyataan dari pihak kepolisian, mereka hanya melakukan pengamanan sementara terhadap sembilan orang tersebut, bukan melakukan penangkapan. 

"Kami dari pihak kepolisian hanya melakukan pengamanan saja, dan bukan penangkapan. Ini adalah ranahnya Bawaslu yang melakukan pemeriksaan. Polisi hanya melakukan pengamanan sementara," ujar AKBP Singgih Febrianto kepada awak media.

Kapolres Barito Utara pun berharap agar pihak Bawaslu segera melakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang yang diamankan di Mapolres Barito Utara.

Berdasarkan hasil penggerebekan yang dilakukan oleh warga bersama aparat kepolisian, ditemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan praktik money politik ini, di antaranya:

• Uang tunai sebesar Rp 250 juta dalam kantong plastik berwarna ungu.
• Daftar nama penerima uang.
• Nomor NIK, KK, dan nomor HP para penerima.
• Atribut pasangan calon (paslon).
• Satu unit mobil.
• Tujuh unit sepeda motor.

Dari hasil bocoran yang beredar, sembilan orang yang diamankan diduga merupakan bagian dari tim pendukung pasangan calon nomor 02. 

Salah satu nama yang mencuat adalah Muhammad Al Gazali alias Deden, yang disebut sebagai bendahara tim paslon 02.

Berikut daftar nama lengkap mereka yang diamankan:

1. Widiana Tribwibowo
2. Radi Irawan
3. Tajali Rahman
4. Purnama Wati
5. Anggun Novita
6. Gilang Ramadhan
7. Lala Mariska
8. Alisha Berliana Sayupi
9. Muhammad Gazali Rahman

Hingga saat ini, pihak Bawaslu belum memberikan pernyataan resmi terkait siapa saja yang terdaftar dalam daftar penerima uang tersebut. 

Reporter: Henry

Dewan Adat Dayak Beri Waktu 4 Hari, PT. BDA Wajib Bayar Denda Adat di Barito Utara

Redaksi    Kamis, Maret 06, 2025    Comment   

Dewan Adat Dayak Beri Waktu 4 Hari, PT. BDA Wajib Bayar Denda Adat di Barito Utara

Dewan Adat Dayak Beri Waktu 4 Hari, PT. BDA Wajib Bayar Denda Adat di Barito Utara.

Barito Utara – Setelah melalui proses mediasi yang panjang, akhirnya PT. Batubara Duaribu Abadi (BDA) diwajibkan untuk membayar tali asih dan denda adat dalam waktu 4 hari. 

Keputusan ini diambil dalam rapat mediasi yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Teweh Baru, Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada Kamis, 6 Maret 2025.

Rapat tersebut difasilitasi oleh Camat Teweh Baru, H. Jhoni, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Mantir Adat, Damang Adat Teweh Baru, serta Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Utara dan Kecamatan Teweh Baru.

Kasus ini bermula dari keluhan tiga warga Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, yaitu Bapak Salapan Ungking, Tri Esa Mahendra, dan Minal Abidin. 

Mereka menyatakan bahwa kegiatan operasional PT. BDA telah merusak lahan dan kebun mereka, yang menjadi sumber penghidupan utama.

Setelah serangkaian mediasi, disepakati bahwa PT. BDA harus membayar:

• Denda adat: Rp 222 juta
• Tali asih/ganti rugi lahan: Sekitar Rp 200 juta

Keputusan ini diambil berdasarkan kearifan lokal yang diakui oleh negara dan berlandaskan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak.

Hison, selaku Ketua II Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara, menegaskan bahwa perusahaan harus lebih menghormati keputusan lembaga adat. 

Menurutnya, Damang dan Mantir Adat memiliki otoritas dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat Dayak.

“Mereka itulah yang berhak menetapkan keputusan, karena sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak,” ujar Hison dengan tegas.

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan komitmen PT. BDA yang kerap mengalami permasalahan dengan masyarakat di wilayah operasionalnya.

Sementara itu, Mula Dewi, Humas Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Utara, mengungkapkan bahwa mediasi telah dilakukan beberapa kali. Bahkan, sebagai bentuk toleransi, nilai denda adat sudah dikurangi secara signifikan.

“Bukan lagi diturunkan sepinggang, tapi selutut sudah diturunkan ini,” ungkap Mula Dewi, menggambarkan betapa besar toleransi yang telah diberikan kepada PT. BDA.

Dalam mediasi ini, pihak PT. BDA terlihat kooperatif, namun perwakilannya menyatakan bahwa keputusan akhir harus melalui persetujuan manajemen pusat.

“Nanti akan kami teruskan ke pimpinan lagi,” kata perwakilan PT. BDA dalam mediasi tersebut.

Namun, jawaban seperti ini dinilai hanya sebagai strategi untuk mengulur waktu. Banyak peserta mediasi yang menilai bahwa ini bukan pertama kalinya PT. BDA menggunakan cara tersebut.

Camat Teweh Baru, H. Jhoni, mengaku berada dalam posisi yang sulit dalam menangani permasalahan ini.

“Satu sisi harus mendukung investor, namun di sisi lain harus melindungi warga,” ujarnya.

Namun, dengan adanya keputusan ini, PT. BDA diberikan batas waktu selama 4 hari untuk menyelesaikan pembayaran denda adat dan tali asih kepada warga yang terdampak.

PT. NPR Dituding Ciptakan Manajemen Konflik, Klaim Bebaskan Lahan 140 Hektar Tanpa Bukti

Redaksi    Minggu, Maret 02, 2025    Comment   

PT. NPR Dituding Ciptakan Manajemen Konflik, Klaim Bebaskan Lahan 140 Hektar Tanpa Bukti

PT. NPR Dituding Ciptakan Manajemen Konflik, Klaim Bebaskan Lahan 140 Hektar Tanpa Bukti.

Barito Utara – Polemik terkait tambang batu bara yang dioperasikan oleh PT. Nusa Persada Recsues (NPR) di Km. 90, Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, terus memanas. Meskipun hasil tambang akan dikirim melalui jalur PT. MBL ke Kalimantan Timur, konflik antara masyarakat dan perusahaan terus terjadi, terutama terkait pembebasan lahan.

Selama beberapa bulan terakhir, ketidakjelasan mengenai lahan yang diklaim telah dibebaskan oleh PT. NPR telah memicu perselisihan di antara warga. Beberapa kelompok masyarakat mengaku memiliki hak kelola atas lahan yang diklaim telah dibebaskan, sementara pihak lain diduga mengantongi surat kepemilikan yang tidak valid. Hal ini menyebabkan ketegangan di antara warga Desa Karendan dan Desa Muara Pari.

Pada tanggal 28 Februari 2025, Polres Barito Utara menggelar mediasi di aula kantor mereka untuk menyelesaikan konflik ini. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa PT. NPR mengklaim telah membebaskan lahan seluas 140 hektar, sementara masih ada 190 hektar lainnya yang belum dibebaskan dan akan dibahas lebih lanjut di Polsek Lahei.

Mediasi Berujung Debat Kusir

Awalnya, mediasi berlangsung kondusif. Namun, memasuki jam kedua, situasi mulai memanas ketika pihak yang mengaku telah membebaskan lahan menolak permintaan verifikasi ulang terhadap patok batas dan titik koordinat lahan yang telah mereka bebaskan.

Hison, salah satu pengelola lahan, menyuarakan kekecewaannya usai mediasi. Ia merasa dirugikan karena PT. NPR tetap beroperasi di lahan yang mereka kelola tanpa menunjukkan bukti sah mengenai pembebasan lahan tersebut.

“Saya merasa tidak adil jika PT. NPR tetap beroperasi tanpa menunjukkan dokumen resmi, titik koordinat, dan batas lahan yang telah mereka bebaskan. Kami kehilangan ribuan tanaman karet dan kebun singkong akibat penggusuran ini,” ujar Hison dengan nada kesal.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kelompok pengelola lahan telah memiliki izin dari pemerintah dan lembaga adat setempat sejak awal. Namun, PT. NPR diduga sengaja menciptakan konflik dengan mengklaim telah membebaskan lahan yang sebenarnya masih dalam pengelolaan masyarakat.

“Kalau memang sudah membebaskan lahan, tunjukkan batas yang jelas! Jangan malah membiarkan konflik terjadi di antara warga,” tegasnya.

Kepala Desa Juga Meragukan Klaim PT. NPR

Dalam mediasi, Kepala Desa Karendan, Ricy, juga mempertanyakan klaim PT. NPR terkait pembebasan lahan tersebut.

“Kalau memang sudah ada pembebasan lahan, mana buktinya? Saya selaku kepala desa harus mengetahui segala pengurusan lahan di wilayah kami. Jangan hanya bicara tanpa data,” tuntut Ricy.

Senada dengan itu, Prianto Samsuri, salah satu tokoh masyarakat, menegaskan bahwa jika PT. NPR benar telah membebaskan lahan 140 hektar, maka mereka harus menunjukkan dokumen resmi serta titik koordinatnya di lapangan.

“Saya sudah sejak tahun 2019 mengoordinasikan lahan di sini. Saya tahu siapa pemilik dan pengelola aslinya. Kalau memang benar sudah ada pembebasan, ayo kita cek bersama di lapangan,” katanya.

PT. NPR Diminta Transparan

Dengan berbagai tuntutan dari masyarakat, PT. NPR kini dihadapkan pada kewajiban untuk menunjukkan bukti nyata terkait klaim pembebasan lahan. Jika tidak segera diselesaikan dengan transparansi, konflik ini berpotensi terus berlanjut dan memperkeruh hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat.

Hingga mediasi berakhir, pihak PT. NPR belum juga menunjukkan data yang diminta. Masyarakat pun berharap ada langkah lebih lanjut dari pihak berwenang untuk memastikan kejelasan status lahan dan menghindari konflik berkepanjangan.

Debat Kusir dalam Mediasi PT. NPR Tak Berujung Kesepakatan

Redaksi    Sabtu, Maret 01, 2025    Comment   

Debat Kusir dalam Mediasi PT. NPR Tak Berujung Kesepakatan

Debat Kusir dalam Mediasi PT. NPR Tak Berujung Kesepakatan.

Barito Utara – Mediasi antara PT. Nusa Persada Resources (NPR) dengan warga pengelola lahan di Barito Utara yang digelar di Polres Barito Utara berakhir tanpa kesepakatan. 

Alih-alih menemukan solusi, mediasi ini justru berubah menjadi perdebatan sengit antara warga yang sudah menerima kompensasi dan mereka yang merasa hak kelola lahannya belum diganti rugi.

Mediasi ini diadakan berdasarkan Undangan Polres Barito Utara Nomor: B/Und-15/II/IPP.21.13/2025, sebagai tindak lanjut dari surat PT. NPR Nomor: 157/L/MH/KTT/NPR/XII/2024 tertanggal 17 Desember 2024 mengenai permohonan mediasi. 

Sayangnya, pertemuan ini tidak menghasilkan keputusan final karena perbedaan pendapat yang tajam antara para pihak yang terlibat.

Mediasi Berlangsung Panas

Mediasi yang dimulai pukul 09.00 WIB dipimpin oleh Kasat Intelkam Erik Endersen, S.T.K., S.I.K., M.J., didampingi oleh Kasat Reskrim Rikci Hermawan, S.Tr.K., S.I.K. 

Awalnya, mediasi berjalan tertib dengan mendengarkan aspirasi warga yang mengelola lahan serta pihak yang sudah menerima kompensasi dari PT. NPR. 

Namun, ketika pembahasan mengarah pada pembebasan lahan seluas 140 hektare yang direkomendasikan oleh Tim Tripika, suasana mulai memanas.

Prianto Samsuri, salah satu perwakilan warga, menegaskan bahwa harus ada pengecekan ulang terhadap lahan yang sudah dibebaskan. 

“Kami hanya ingin kejelasan. PT. NPR harus menunjukkan titik koordinat lahan yang sudah dibebaskan. Kami yakin ada hak milik kami yang masuk dalam 140 hektare tersebut,” ujar Prianto.

Hison, warga lain yang juga merasa dirugikan, menyampaikan tuntutan yang sama. 

“Kami hanya ingin tahu batas lahan yang sudah dibebaskan. Sebelum ada kejelasan, sebaiknya PT. NPR tidak beraktivitas di lahan tersebut agar tidak menambah kerugian kami,” kata Hison.

Selain itu, warga menuding bahwa pembebasan lahan yang dilakukan PT. NPR tidak melibatkan kepala desa setempat. Kepala Desa Karendan, Ricy, membenarkan hal ini. 

“Kami dari pemerintah desa tidak pernah diberitahu soal pembebasan lahan ini. Kalau memang ada, tunjukkan datanya agar kami bisa memastikan keabsahannya,” ujar Ricy.

Mediasi Berlanjut ke Sesi Kedua, Tetap Tanpa Hasil

Setelah istirahat siang, mediasi kembali dilanjutkan pukul 13.30 WIB, kali ini dipimpin oleh Kanit II Intelkam Polres Barito Utara, IPDA Muhadi, didampingi Kapolsek Lahei, D.A. Pasaribu, S.E. Kali ini, pihak yang sudah menerima kompensasi diberikan kesempatan berbicara.

Minarsih, salah satu anggota DPRD dari Kabupaten Barong Tongko (Kubar), mengungkapkan bahwa masalah ini muncul karena banyak pihak luar yang ikut mengelola lahan. 

“Kalau dulu hanya warga setempat yang mengelola, mungkin tidak akan ribut seperti ini,” katanya.

Di sisi lain, Jhon Kenedi, yang mengaku sudah menerima kompensasi dari PT. NPR, menolak usulan pengecekan ulang lahan. 

“Kami tidak setuju ada cek lapangan,” tegasnya. Pernyataan ini langsung disambut protes dari beberapa perwakilan warga, termasuk Putes Lakas dan Yudan Baya, yang semakin memanaskan suasana.

Setelah perdebatan panjang, mediasi akhirnya berakhir tanpa keputusan. Hison, salah satu perwakilan warga, mengungkapkan kekecewaannya saat ditemui awak media. 

“Mediasi hari ini belum ada kesimpulan. Kami pun tidak menandatangani berita acara karena belum ada kesepakatan,” ujarnya.

Dengan tidak adanya kesepakatan, nasib lahan yang dipermasalahkan masih menggantung. Warga berharap ada langkah lanjutan dari pihak terkait untuk menyelesaikan konflik ini secara adil dan transparan.

Reporter: HENRYANUS ACHIANG

Polda Kalteng Limpahkan Berkas Kasus Korupsi Disdik ke Kejati

Redaksi    Jumat, Februari 28, 2025    Comment   

Polda Kalteng Limpahkan Berkas Kasus Korupsi Disdik ke Kejati

Polda Kalteng Limpahkan Berkas Kasus Korupsi Disdik ke Kejati.

Palangka Raya – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) secara resmi melimpahkan berkas perkara kasus korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). 

Pelimpahan tahap dua ini dilakukan oleh tim penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Kalteng pada Rabu (26/2/25).

Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol. Erlan Munaji, mengonfirmasi bahwa dalam proses ini, tujuh tersangka telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersama dengan barang bukti terkait kasus tersebut. 

Sementara itu, satu tersangka lainnya diketahui telah meninggal dunia sebelum proses hukum berlanjut.

“Kasus ini sudah dinyatakan tahap dua oleh penyidik sehingga diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut,” ujar Kombes Pol. Erlan.

Lebih lanjut, Kombes Pol. Erlan menegaskan bahwa Polda Kalteng tetap berkomitmen dalam menangani setiap kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya secara profesional, transparan, dan berkeadilan. 

Ia juga menyebut bahwa penyidik masih terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi di Disdik Kalteng.

“Kami akan terus bekerja maksimal agar kasus ini dapat dituntaskan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.

Kasus korupsi di lingkungan Disdik Kalteng ini menjadi sorotan karena diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan. 

Masyarakat pun berharap agar proses hukum berjalan transparan dan para pelaku dapat menerima hukuman yang setimpal.

Pihak Kejati Kalteng kini akan melanjutkan proses hukum dengan menyusun dakwaan sebelum kasus ini dibawa ke meja hijau. 

Publik menunggu langkah berikutnya dalam proses peradilan guna menegakkan keadilan di sektor pendidikan.

Rapat DPRD Barito Utara Bahas Masalah LPG 3 Kg: Harga Tinggi dan Solusi Distribusi

Redaksi    Jumat, Januari 31, 2025    Comment   

Rapat DPRD Barito Utara Bahas Masalah LPG 3 Kg: Harga Tinggi dan Solusi Distribusi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait distribusi dan harga gas LPG 3 kg.

BARITO UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait distribusi dan harga gas LPG 3 kg. 

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III, DR. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H., serta dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara, H. Gazali Montallatua, S. Sos., M.A.P., yang mewakili Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis.  

Rapat ini juga dihadiri oleh 13 anggota DPRD Barito Utara dan 33 orang eksekutif yang membahas permasalahan harga LPG 3 kg yang melambung tinggi di masyarakat, bahkan mencapai Rp65.000 per tabung.  

DPRD Barito Utara Usulkan Satgas dan Insentif Pengawasan

Dalam rapat ini, DPRD Barito Utara menyarankan agar Keputusan Bupati terkait pembentukan Satgas Pengawasan Distribusi LPG 3 kg mencantumkan insentif atau honorarium bagi anggota Satgas. Saat ini, dalam SK Bupati hanya dicantumkan jabatan tanpa adanya fleksibilitas untuk memberikan kompensasi yang layak.  

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya penyelidikan terhadap seluruh rantai distribusi LPG 3 kg oleh Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Dandim 1013, Kajari, dan Kapolres Barito Utara. 

Langkah-langkah yang Direkomendasikan DPRD

Untuk mengatasi kelangkaan dan harga LPG 3 kg yang mahal, DPRD Barito Utara mengusulkan beberapa solusi, di antaranya:  

1. Penambahan jumlah agen dan kuota LPG 3 kg guna memastikan ketersediaan yang cukup untuk masyarakat kurang mampu.

2. Pengecekan titik koordinat dan alamat pangkalan di seluruh desa, kecamatan, dan kelurahan untuk memastikan distribusi yang merata. Saat ini, terdapat 146 pangkalan LPG 3 kg yang akan dicek keberadaannya oleh dinas terkait.

3. Pembuatan grup WhatsApp oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang melibatkan agen dan pangkalan LPG untuk memantau pendistribusian secara real-time.

4. Mendorong percepatan program Jargas (Jaringan Gas) ke Kementerian ESDM Jakarta, sebagai solusi jangka panjang agar masyarakat memiliki alternatif selain LPG 3 kg. 

5. Perusda Batara Membangun mengusulkan peningkatan jumlah pangkalan LPG sebesar 10%, dari 10 pangkalan menjadi 15 pangkalan untuk memperluas akses masyarakat.

6. Pemerintah daerah didorong untuk memfasilitasi BUMDes agar dapat menjadi pangkalan LPG sehingga distribusi bisa lebih merata hingga ke pelosok desa.  

Rapat Akan Berlanjut dengan Mengundang Aparat Penegak Hukum

DPRD Barito Utara menegaskan bahwa persoalan ini sangat mendesak dan harus segera ditangani. Oleh karena itu, rapat RDP akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan Aparat Penegak Hukum (Dandim 1013, Kajari, dan Kapolres Barito Utara) untuk menindaklanjuti temuan terkait distribusi LPG 3 kg.  

Dengan berbagai langkah ini, DPRD berharap harga LPG 3 kg bisa lebih terkendali dan tidak lagi membebani masyarakat. "Masa anggota DPRD tidak bisa memberikan solusi? Ini menjadi beban bagi kami," ujar salah satu anggota dewan yang menyoroti tingginya harga gas subsidi ini. 

Reporter: Henryanus Achiang

Sengketa Lahan PT BEK Memanas, Wakil Ketua DPRD Barito Utara Angkat Bicara

Redaksi    Rabu, Januari 29, 2025    Comment   

Sengketa Lahan PT BEK Memanas, Wakil Ketua DPRD Barito Utara Angkat Bicara

Sengketa Lahan PT BEK Memanas, Wakil Ketua DPRD Barito Utara Angkat Bicara. (Gambar ilustrasi)

BARITO UTARA – Sengketa lahan antara PT Bharinto Ekatama (BEK) dan seorang warga desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur, bernama Noralini, kembali menjadi sorotan publik. Kasus ini viral di media massa dan YouTube setelah beberapa kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Barito Utara. Kini, perhatian tertuju pada langkah tegas Wakil Ketua DPRD Barito Utara, Heny Rosgiaty Rusli, yang mendesak perusahaan agar memberikan solusi yang adil kepada warga.  

Lahan Kebun Dikuasai Perusahaan

 

Noralini, seorang wanita tua, mengaku telah menggarap lahan kebunnya sejak tahun 2012. Kebun yang ditanaminya dengan berbagai jenis buah, seperti cempedak, durian, dan rambutan, menjadi sumber utama penghidupan keluarganya. Namun, sejak tahun 2017, PT BEK mengambil alih lahan tersebut dengan alasan bahwa tanah itu bukan miliknya.  

Ironisnya, perusahaan hanya memberikan ganti rugi sebesar Rp40 juta, yang menurut Noralini hanya untuk bangunan pondok kecil di tengah kebun, bukan untuk keseluruhan lahan. "Saya tidak minta banyak, hanya keadilan. Kami sudah lama berkebun di situ, sebelum ada PT BEK. Berilah kami keadilan supaya kami bisa menikmati hasil jerih payah kami," ungkap Noralini dengan suara penuh pilu.  

Wakil Ketua DPRD: "Jangan Intimidasi Rakyat Kecil!

Merespons permasalahan ini, Wakil Ketua DPRD Barito Utara, Heny Rosgiaty Rusli, angkat bicara dan menegaskan agar perusahaan tidak mengintimidasi rakyat kecil. Ia mengkritik langkah PT BEK yang terus membawa kasus ini ke jalur hukum, karena hal itu hanya menambah penderitaan masyarakat.  

"Rakyat kecil seperti ini tidak punya kekuatan untuk melawan perusahaan besar seperti PT BEK. Kami sebagai wakil rakyat memohon, jangan selalu mempolisikan rakyat kecil yang tidak mampu," tegas Heny dengan penuh harap.  

Pernyataan PT BEK Memicu Amarah Publik

Sementara itu, perwakilan PT BEK, Suryadi dari bagian eksternal, membantah tuduhan bahwa pihaknya ingin mempolisikan masyarakat. Ia berdalih bahwa perusahaan hanya berupaya memfasilitasi penyelesaian masalah. "Masalah ini sudah selesai secara resmi, pasti ada pihak lain yang menghasut dan memprovokasi Ibu Noralini," ujar Suryadi.  

Namun, pernyataan tersebut justru memicu reaksi negatif dari berbagai pihak. Pendamping Noralini dari Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI), H. Asrat S.A.G, mempertanyakan keadilan dalam kasus ini. "Kalau perusahaan peduli, kenapa hanya membayar Rp40 juta untuk pondok? Kenapa lahan puluhan hektare yang digarap habis dengan kebun buah-buahan tidak ikut dihitung dan dibayar?" katanya.  

DPRD Akan Turun ke Lokasi Sengketa

Sebagai tindak lanjut, DPRD Barito Utara berencana turun langsung ke lokasi sengketa untuk memastikan fakta di lapangan. Langkah ini diharapkan bisa menunjukkan komitmen wakil rakyat dalam membela masyarakat kecil yang tidak berdaya.  

Masyarakat Menunggu Kepastian

Kasus ini menjadi pengingat bahwa konflik antara perusahaan besar dan masyarakat kecil masih sering terjadi. Publik berharap PT BEK segera memberikan ganti rugi yang layak kepada Noralini, bukan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan warga, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial.  

"Masyarakat kecil seperti Ibu Noralini yang hanya mengandalkan hasil kebun untuk hidup, seharusnya dibantu, bukan diintimidasi atau dipolisikan," ujar H. Asrat.  

Kini, masyarakat menunggu kepastian penyelesaian sengketa ini, agar keadilan benar-benar ditegakkan. (Hen)

Pilkada Serentak 2024, PresNas BEM PTMA-I Zona 2 Harapkan Ini

Redaksi    Sabtu, Agustus 31, 2024    Comment   

Pilkada Serentak 2024, PresNas BEM PTMA-I Zona 2 Harapkan Ini

Pilkada Serentak 2024, PresNas BEM PTMA-I Zona 2 Harapkan Ini.

PALANGKA RAYA - Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia Zona II Kalimantan, Arif Bayu Basyariman ajak masyarakat meriahkan kontestasi demokrasi Pilkada 2024 secara damai, aman dan tertib, Jum'at (30/8/2024) sore.

Arif Bayu Basyariman menyampaikan harapan besarnya pelaksanaan Pilkada tahun 2024 kali ini bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

"Tentu bagi kami, harapan besar bagaiman terselenggaranya Pilkada 2024 di Kalteng dapat berjalan aman dan nyaman serta berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi," kata Bayu kepada Wartawan.

Pihaknya juga berkomitmen untuk mengawal, mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi di bumi tambun bungai Kalimantan Tengah.

"Tentunya kami siap mengawal, mendukung dan siap menyukseskan pesta demokrasi daerah di bumi tambung bungai Kalimantan Tengah," tegasnya.

Dikonfirmasi BEM PTMA Indonesia Zona II Kalimantan siap berkontribusi dalam bentuk program seruan, FGD serta dalam bentuk apapun yang bisa dilakukan pihaknya.

Sebagai informasi pelaksanana pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini akan diselenggarakan pada 27 November 2024.(Ahaf)

Relawan Sedulur Asri Kalteng Deklarasi Dukungan untuk Abdul Razak-Sri Suwanto

Redaksi    Kamis, Agustus 29, 2024    Comment   

Relawan Sedulur Asri Kalteng Deklarasi Dukungan untuk Abdul Razak-Sri Suwanto

Relawan Sedulur Asri Kalteng Deklarasi Dukungan untuk Abdul Razak-Sri Suwanto.

PALANGKA RAYA - Relawan Sedulur Abdul Razak-Sri Suwanto (ASRI) se-Kalimantan Tengah menggelar deklarasi dukungan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalimantan Tengah pada Rabu (28/8/2024) malam.

Dalam deklarasi tersebut, para relawan bertekad dan memberikan dukungannya kepada Abdul Razak sebagai calon Gubernur dan Sri Suwanto sebagai calon Wakil Gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.

Relawan Sedulur Asri Kalteng Deklarasi Dukungan untuk Abdul Razak-Sri Suwanto.

Abdul Razak berharap dengan dukungan yang diberikan bisa menjadi jalannya bersama Sri Suwanto untuk menuju harapan yang diinginkan oleh orang banyak.

"Mudah-mudahan dengan dukungan bapak ibu sekalian, proses pencalonan saya dengan pak suwanto ini bisa berjalan dengan baik dan inn syaa Allah keinginan orang banyak ini bisa terkabul," ungkap Razak.

Ia berkeyakinan dengan kerja keras bersama, harapan yang diinginkan bisa tercapai.

"Dengan kebersamaan, kita harus kerja keras terlebih dahulu untuk harapan bisa tercapai," sambungnya.

Senada disampaikan oleh Sri Suwanto, ia merasa momentum ini bisa menjadi titik balik jika dilakukan dengan keikhlasan dan keseriusan.

"Ini adalah titik balik kita. Dengan keikhlasan dan keseriusan kita maju bersama," pungkasnya.

Diketahui keduanya telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada Rabu 28 Agustus 2024 pukul 15.10 WIB di Kantor KPU Kalimantan Tengah.

Ketua Relawan Sedulur Asri Kalteng, Daryana optimis bisa memberikan hasil terbaik untuk kemenangan Abdul Razak dan Sri Suwanto dalam kontestasi Pilkada Kalimantan Tengah tahun ini.(Ahaf)

Raker & Bimtek Karang Taruna Barito Utara, Muhlis Ungkap Mengapa Pengangguran Putra Daerah Tetap Besar

Redaksi    Minggu, Agustus 25, 2024    Comment   

Raker & Bimtek Karang Taruna Barito Utara, Muhlis Ungkap Mengapa Pengangguran Putra Daerah Tetap Besar

Raker & Bimtek Karang Taruna Barito Utara. Muhlis Ungkap Mengapa Pengangguran Putra Daerah Tetap Besar.

BARITO UTARA – Pj. Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, mengungkap sebuah fakta penyebab masih banyaknya putra putri daerah yang menganggur di Kabupaten Barito Utara.

Fakta tersebut terungkap pada saat Muhlis memberikan sambutan di hadapan ratusan pemuda dan tamu undangan, saat membuka secara resmi Raker (Rapat Kerja) dan Bimtek (Bimbingan Teknik) Karang Taruna se-Kabupaten Barito Utara di Gedung Balai Antang Muara Teweh. Pada Sabtu, 24 Agustus 2024 pagi.

Acara Karang Taruna tersebut, sebagaimana dilaporkan Ketua Karang Taruna Barito Utara Roby Cahyadi dalam Laporannya. Berdasar daftar hadir diikuti oleh lebih dari 300 peserta.

Dalam sambutannya Muhlis mengungkap sebuah problem pembangunan manusia Barito Utara, dalam hal ini pemuda pemudi lokal Barito Utara yang masih banyak menjadi penganggur, kendati usaha Pemerintah Daerah sudah cukup dan telah maksimal dilakukan.

Sebelum itu, Muhlis terlebih dahulu menyampaikan tujuan organisasi Karang Taruna, yaitu memfasilitasi dan mengembangkan potensi  pemuda dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi dimasyarakat.

"Karang Taruna berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan," jelas Muhlis.

Tentang lapangan kerja yang menjadi bahasannya, Muhlis menyampaikan, bahwa lapangan kerja saat ini semakin terbatas, dan berharap para pemuda daerah tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Muhlis menjelaskan, bahwa di Barito Utara perhatian dan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan sebenarnya sudah cukup dan sudah intens dilakukan. Sampai pada bekerjasama dengan dunia usaha.

"Hanya angka pengangguran kita masih berlanjut, masih agak tinggi, karena di atas 3 %," terang Muhlis.

Diungkapkan oleh Muhlis, penyebab semua itu dikarenakan pekerjaan yang tersedia bukan hanya menjadi harapan pencari kerja lokal, akan tetapi juga menjadi harapan dari luar daerah.

"Karena lapangan kerja kita itu tersedia banyak, peminatnya banyak  bukan hanya kita yang berminat, orang-orang dari luar juga banyak," ungkap Muhlis.

Pj Bupati Barito Utara itu bahkan mengibaratkan Barito Utara seperti "gula" yang manis. Menjadi rebutan "semut-semut" demikian Muhlis menganalogikan.

"Kalau yang datang itu bagus-bagus, maka tentu kita akan tertekan agak tertinggal," ujarnya.

Karena itu Muhlis berharap, agar pemuda-pemuda Barito Utara bilamana Pemerintah Daerah melakukan program-program pelatihan agar diikuti dengan seksama.

Kepada H. Nadalsyah (Koyem) Mantan Bupati Barito Utara yang turut hadir dikegiatan itu, Muhlis menyampaikan secara terus terang rasa hormatnya atas torehan yang pernah dibuat pendahulunya tersebut untuk Barito Utara. Juga rasa bangganya atas posisi level nasional yang telah didapatkan H. Nadalsyah saat ini, yakni diangkat menjadi Ketua Asosiasi Sepak Bola Wanita Nasional. Menunjukan kiprah Koyem sudah mendapat kepercayaan ditingkat nasional.

"Pembangunan di Barito Utara ini menunjukan hasil yang signifikan. Dan itu tentu peran dari H. Nadalsyah, Koyem, yang selama ini sudah betul-betul fokus dan sudah betul-betul intens membangun Barito Utara," ujar Muhlis disambut tepuk tangan hadirin.

Acara ini dihadiri pula oleh pejabat penting Barito Utara, Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Barito Utara, Akhmad Gunadi Nadalsyah, Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Barito Utara, Sastra Jaya, Ketua KONI Barito Utara, Dedy Suryana, Para Camat, tokoh masyarakat dan figur-figur terkemuka Barito Utara.

(M. Gazali Noor)

Rumah Barak Jalan Sengaji Hilir Muara Teweh Habis Dilalap Api

Redaksi    Jumat, Agustus 23, 2024    Comment   

Rumah Barak Jalan Sengaji Hilir Muara Teweh Habis Dilalap Api

Rumah Barak Jalan Sengaji Hilir Muara Teweh Habis Dilalap Api.

MUARA TEWEH – Barak 6 pintu dekat lampu merah simpang empat Langgar Darul Hair Muara Teweh, hari ini ludes dilalap api saat ditinggal penghuninya.

Kejadian terjadi sekitar pukul 14:00 WIB sore di jalan Sengaji Hilir gang Semusim RT 8 Muara Teweh. Jum'at, 23 Agustus 2024.

Salah satu penghuni Barak bernama ibu Misbah, saat kejadian mengaku dirinya sedang tidak ada dirumah. Barak yang ditempatinya milik mama Agus pemilik toko alat-alat bangunan yang berada tepat disimpang empat jalan Sengaji.

Saat peristiwa terjadi, terlihat petugas Pemadam Kebakaran memblokade api dengan melakukan penyemprotan dari berbagai arah agar api tidak menjalar kerumah lainnya. Dimana lingkungan pemukiman di lokasi kejadian sangat rapat dan bangunannya banyak terbuat dari kayu.

Ketua RT setempat, Dede, mengaku saat kejadian kebetulan dia sedang berada diluar rumah, sehingga dapat melakukan upaya sebisanya membantu. Disebutnya juga beberapa nama korban seperti Ratna Kencana dan Suriansyah.

Sementara Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Utara, Tri Indra Hartono, S.Hut, MP yang kami wawancarai. Menyebut pihak Damkar telah menurunkan unit mobil pemadam kebakaran serta anggota personil yang full dalam kebakaran kali ini. Diterangkannya pula tentang SOP Damkar untuk kebakaran ini.

"Kebakaran tidak merembet. Akan tetapi walaupun statusnya sudah "kuning", Damkar tidak akan bergeser kalau asap ini masih ada," katanya.

Ditambahkannya lagi, apabila mobil pemadam kebakaran keluar dari lokasi itu artinya sedang melakukan pengisian air. Apalagi saat ini musim kemarau air agak sukar jelasnya.

Upaya keras Pemadam Kebakaran Barito Utara memadamkan api di kejadian ini cukup cepat, sehingga beberapa warga mengaku bangga menyaksikan upaya para anggota Damkar tersebut.

(M. Gazali Noor)

Rakerwil Persekutuan Gereja - Gereja Pantekosta Indonesia Barito Utara Dibuka Resmi Muhlis

Redaksi    Rabu, Agustus 21, 2024    Comment   

Rakerwil Persekutuan Gereja - Gereja Pantekosta Indonesia Barito Utara Dibuka Resmi Muhlis

Rakerwil Persekutuan Gereja - Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Barito Utara Dibuka Resmi Muhlis.

MUARA TEWEH – Pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) Kabupaten Barito Utara dibuka resmi Pj. Bupati Barito Utara, H. Drs. Muhlis. Bertempat di Aula Kantor Bapedda Muara Teweh. Pada Selasa, 20 Agustus 2024 pagi.

Kegiatan ini mengangkat tema ayat Al Kitab Perjanjian Baru, yaitu Surat Paulus Kepada Jemaat di Galatia yang memuat tentang kemerdekaan.

"Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan" (Galatia 5 : 1). Tulis di baliho kegiatan.

Pj. Bupati Barito Utara yang dahulunya pernah bertempat tinggal dilingkungan warga gereja Pantekosta Muara Teweh, yaitu dekat stadion Swakarya, mengaku sudah merasa jadi bagian dari keluarga gereja Pantekosta. Sehingga meskipun jadwal padat pada hari itu, dirinya merasa berkewajiban untuk hadir di acara ini.

Muhlis dalam sambutan pembukaan acara Rakerwil ini juga memohon, agar para tokoh agama, para Pendeta maupun jemaat untuk terus bersatu bergandengan tangan mendukung Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

"Untuk menciptakan suasana yang aman, damai, sejuk dalam kehidupan sehari-hari. Serta saling menghindari perselisihan diantara kita. Terlebih lagi menjelang Pemilihan Umum serentak pada 27 November mendatang," harap Muhlis.

Menurut Muhlis, peran Pendeta sangat penting dalam menangkal berita isu sara yang dapat memecah belah persatuan. Semuanya mesti dapat hidup bersama dalam Falsafah Huma Betang harapnya.

Acara tersebut juga dihadiri Ketua PGPI Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Drs. Lantas Sinaga, M.A, M.Th. Dalam sambutannya dia meluruskan anggapan, bahwa atapnya gereja-gereja di Indonesia hanya PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia).

Kemudian dia juga menjelaskan tentang makna untuk apa kita bersatu. Menurut PGPI, kata Lantas Sinaga, adalah untuk mendoakan negeri kita. Seraya menyampaikan juga pesan dari Yeremia 29 ayat 7.

"Bersatu dan berdoa dan bekerjasama dengan para pemimpin. PGPI berkewajiban untuk berdoa bagi pemimpin-pemimpin setempat. Bukan hanya berdoa tapi juga bekerjasama," kata Lantas.

Kepala Kantor Kementrian Agama yang mewakilkan sambutannya kepada Serimawarti, S. PAK mengatakan, "PGPI merupakan bagian dari organisasi keagamaan umat Kristen yang memiliki kekuatan besar. Jika bergerak bersama melakukan Tri Panggilan Gereja, yaitu Koinonia (bersekutu), Marturia (bersaksi) dan Diakonia (melayani)".

Disampaikan juga tentang moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama, maupun umat beragama dengan pemerintah yang tetap harus dijaga dengan baik katanya.

Acara pembukaan Rakerwil ini dihadiri oleh para Pendeta, unsur dari pemerintah daerah, Sastra Jaya (Tokoh Masyarakat), para jemaat dan insan pers (M. Gazali Noor)

Pertama Kali Berpolitik, Tokoh NU Barito Utara Ini Jadi Pendatang Baru Di DPRD Barut

Redaksi    Selasa, Agustus 20, 2024    Comment   

Pertama Kali Berpolitik, Tokoh NU Barito Utara Ini Jadi Pendatang Baru Di DPRD Barut

Pertama Kali Berpolitik, Tokoh NU Barito Utara Ini Jadi Pendatang Baru Di DPRD Barut.

MUARA TEWEH — Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada Senin, 19 Agustus 2024. 

Pengambilan sumpah/janji tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Barito Utara. 

Dengan ini, ke-25 wakil rakyat tersebut dinyatakan sah menduduki kursi DPRD Barito Utara, sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah yang segera disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

Di antara anggota dewan yang terpilih, ada yang sudah berkali-kali bertarung dalam Pemilu Legislatif dan tetap bertahan di DPRD Barito Utara. 

Namun, menariknya, ada juga wajah baru yang baru pertama kali mencicipi dunia politik, salah satunya adalah H. Al Hadi, S.Pd.I.

H. Al Hadi, yang lahir di Muara Lahei pada 4 Oktober 1962, adalah seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Barito Utara. 

Meski baru pertama kali terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri, Al Hadi langsung berhasil memenangkan hati rakyat di daerah pemilihannya. 

Berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Al Hadi berhasil mengamankan kursi di DPRD Barito Utara, sebuah pencapaian yang patut diapresiasi.

Latar belakang Al Hadi sebagai seorang santri dan pensiunan ASN Kementerian Agama, di mana ia pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), memberikan warna tersendiri dalam kiprah politiknya. 

Dukungan kuat dari sang istri, Dra Hj Siti Dahsri Yusni, yang juga merupakan Ketua Muslimat NU Barito Utara, turut berkontribusi dalam keberhasilan Al Hadi meraih suara signifikan pada Pemilu Legislatif yang lalu.

Sebagai seorang legislator, Al Hadi memiliki sejumlah rencana program kerja yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. 

Ia berkomitmen untuk menampung, memperjuangkan, dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam berbagai bidang kelembagaan.

Selain itu, program pembangunan infrastruktur pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi alternatif ke desa-desa juga menjadi prioritasnya.

Al Hadi, yang tumbuh besar di Kalimantan dengan hutan-hutannya yang masih hijau, sangat peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Ia juga berencana untuk lebih mengaktifkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di wilayahnya.

Saat ditanya mengenai motivasinya dalam memperjuangkan program-program tersebut, Al Hadi menjawab dengan singkat namun penuh makna, "Ingin berkontribusi memberikan yang terbaik untuk masyarakat Barito Utara."

Kini, dengan kesederhanaannya dan kemampuannya untuk mudah membaur dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, H. Al Hadi resmi menjadi salah satu dari 25 Wakil Rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi warga Barito Utara selama lima tahun ke depan.

Penulis: M. Gazali Noor

Resmi Jadi Legislator, 25 Anggota DPRD Barito Utara 2024 - 2029 Diambil Sumpah Tentang Ini

Redaksi    Selasa, Agustus 20, 2024    Comment   

Resmi Jadi Legislator, 25 Anggota DPRD Barito Utara 2024 - 2029 Diambil Sumpah Tentang Ini

Resmi Jadi Legislator, 25 Anggota DPRD Barito Utara 2024 - 2029 Diambil Sumpah Tentang Ini.

MUARA TEWEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara untuk masa bakti 2024 - 2029 telah diambil sumpahnya di gedung DPRD Barito Utara, Muara Teweh. Senin, 19 Agustus 2024 Sore.

Sebanyak 25 orang wakil rakyat tersebut secara bersama-sama mengucapkan sumpah/janjinya yang dimulai dengan kata, "Demi Tuhan Saya Berjanji".

Sumpah janji yang meliputi akan memenuhi kewajiban sebagai anggota DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Akan menjalankan kewajiban, akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Diucapkan para anggota dewan tersebut dibawah sumpah Kitab Suci agamanya masing-masing.

Berikut selengkapnya nama-nama Anggota DPRD yang telah melakukan sumpah/janjinya sebagai wakil rakyat Barito Utara :

Daerah Pemilihan (Dapil) Barito Utara I berjumlah sembilan orang yaitu, Hj. Mery Rukaini dari Partai Demokrat, H. Tajeri dari Partai Gerindra, Rosi Wahyuni dari Partai Hanura, H. Parmana Setiawan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gun Sriwitanto dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Nurul Anwar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufik Nugraha dari PDI-P, Patih Herman AB dari Partai Demokrat serta Drs. H. Asran dari Partai Golkar.

Sedangkan dari Dapil Barito Utara II ada enam anggota DPRD, yakni Hasrat dari Partai Amanat

Nasional (PAN), Jiham Nur dari Partai Demokrat, Henny Rosgiaty Rusli dari PDI-P, H. Al Hadi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jamilah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Edi Fran Aji dari Partai Nasdem.

Hj. Mery Rukaini sebagai Pimpinan Sementara DPRD Barito Utara mengatakan, "Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Barito Utara ini adalah proses terakhir dari berbagai tahapan rekrutmen anggota DPRD dan merupakan awal untuk melaksanakan pengabdian dan amanah dari konstituen," jelas Mery.

Sementara Sastra Jaya yang memberi sambutan sebagai Pimpinan DPRD 2019 - 2024, mengibaratkan antara DPRD dan pemerintah bagai sebuah  mata uang.

"Saya juga menyampaikan kepada kita semua, bahwa sebenarnya DPRD dan Pemerintah Daerah itu semacam satu mata uang. Yaitu dua sisi yang berbeda namun tidak mungkin bisa dipisahkan," terang Sastra.

Di kesempatan tersebut juga dibacakan Sambutan dari Mentri Dalam Negeri, Tito Karnavian, oleh Pj Barito Utara, Drs. H Muhlis. Disebutkan, bahwa acara ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan, yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk kedaulatan rakyat.

Tampak hadir dalam acara ini Pj. Sekda Barito Utara, Jufriansyah, Kapolres Barito Utara, AKBP Gede Eka Yudharma, Perwakilan Komandan Kodim, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Kementrian Agama, para pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan keluarga dari para Anggota Dewan yang dilantik. (M. Gazali Noor)

Peringatan HUT RI ke-79 di Muara Teweh Diwarnai Live Streaming Upacara dari IKN: Apa Kata Media dan Pakar Internasional?

Redaksi    Minggu, Agustus 18, 2024    Comment   

Peringatan HUT RI ke-79 di Muara Teweh Diwarnai Live Streaming Upacara dari IKN: Apa Kata Media dan Pakar Internasional?

Peringatan HUT RI ke-79 di Muara Teweh Diwarnai Live Streaming Upacara dari IKN: Apa Kata Media dan Pakar Internasional?

MUARA TEWEH - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79 di Muara Teweh, Barito Utara, berlangsung meriah dengan rangkaian acara yang istimewa. 

Setelah upacara bendera di Arena Terbuka Tiara Batara, para pejabat teras Barito Utara melanjutkan kegiatan dengan menonton siaran langsung upacara kemerdekaan yang diselenggarakan di Ibu Kota Negara (IKN) melalui layar vidiotron yang dipasang di Gedung Balai Antang, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting yang dengan seksama menyaksikan setiap rangkaian upacara di IKN yang ditayangkan secara langsung. 

Suasana di dalam gedung tersebut terasa khidmat namun santai, dengan meja-meja tamu yang dipenuhi aneka hidangan untuk dinikmati selama acara berlangsung. 

Di deretan kursi paling belakang, tampak Pasukan Paskibraka yang telah bertugas menaikkan bendera sebelumnya, turut hadir menyaksikan acara ini.

Tidak hanya menarik perhatian di dalam negeri, upacara di IKN juga mendapat sorotan dari berbagai media internasional. 

Salah satu yang memberikan perhatian khusus adalah Reuters, sebuah media terkemuka asal Inggris. Dalam laporannya, Reuters menyoroti upacara di IKN dengan tajuk yang cukup menggugah, "Indonesia Holds Curtailed Independence Day Event in Troubled New Capital". 

Judul ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh IKN, termasuk masalah penundaan pembangunan dan kekurangan pendanaan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Mengutip dari CNBC Indonesia, disebutkan bahwa upacara di IKN dilakukan dalam skala kecil karena kota baru tersebut masih dalam tahap pembangunan. 

Laporan tersebut juga menyinggung tentang pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yang menambah beban tantangan bagi proyek ambisius ini.

Selain itu, pandangan kritis juga datang dari pakar politik dan keamanan internasional Universitas Murdoch Australia, Ian Wilson. 

Dalam komentarnya yang dimuat oleh Al Jazeera dan dikutip oleh CNN Indonesia, Wilson mengkritisi ketergantungan proyek IKN pada investasi asing. 

Menurutnya, ketergantungan ini bertentangan dengan retorika nasionalis yang diusung oleh proyek tersebut. 

"Ketergantungan besar pada investasi asing untuk membangun IKN, yang dijual dengan syarat-syarat dan pengecualian dengan janji manis, tidak hanya gagal, tetapi juga sangat bertentangan dengan retorika nasionalis yang mendasari proyek ini: ibu kota negara yang dibangun dengan uang asing," ungkap Wilson.

Acara di Muara Teweh yang memadukan peringatan hari kemerdekaan dengan tayangan langsung dari IKN ini menandai bagaimana dinamika pembangunan ibu kota baru masih terus menjadi topik hangat, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

(M. Gazali Noor)