 |
| Kalimantan Barat mantapkan infrastruktur pendukung investasi. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat dan inklusif dengan mempersiapkan infrastruktur pendukung sebagai prioritas utama guna memperkuat daya tarik provinsi tersebut sebagai kawasan tujuan investasi.
"Kami menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung masuk dan berjalannya investasi. Untuk itu, salah satu fokus kami saat ini adalah percepatan pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing dan pengerukan alur sungai untuk mendukung kelancaran distribusi dan ekspor komoditas unggulan Kalimantan Barat," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan di Pontianak, Rabu.
Ia mengatakan infrastruktur logistik menjadi tulang punggung penguatan investasi daerah. Keberadaan pelabuhan bertaraf internasional dan jalur distribusi yang efisien akan membuka akses pasar yang lebih luas dan menekan biaya logistik bagi pelaku usaha.
Krisantus mengatakan juga mendorong Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kalimantan Barat (Kalbar) agar menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem investasi.
Ia berharap organisasi itu mampu membuka lebih banyak peluang kerja sama dan menjadi corong masuknya investor yang berkomitmen membangun daerah.
"Kami ingin KADIN aktif menarik investasi yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar dia.
Terkait soal praktik-praktik investasi yang selama ini tidak memberikan manfaat signifikan bagi daerah, menurut dia, sekarang ini masih banyak perusahaan yang beroperasi di Kalbar, namun tidak memiliki legalitas administratif di wilayah tersebut.
"Kami minta perusahaan yang beroperasi di sini harus punya kantor, NPWP Kalbar, kendaraan operasional yang terdaftar di Kalbar. Jangan semua hasilnya diambil, tapi kontribusinya lari ke luar daerah," katanya.
Ia juga mengatakan Pemprov Kalbar tengah melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang, perkebunan dan usaha lainnya yang tidak mematuhi regulasi. Pemerintah tidak akan segan bertindak terhadap investasi yang merugikan masyarakat.
Menurut Krisantus, pembangunan infrastruktur dan pembenahan sistem investasi bukan hanya soal menarik modal, tetapi memastikan bahwa investasi tersebut berkeadilan dan berpihak pada rakyat.
"Kita tidak butuh investor yang hanya datang mengeruk kekayaan alam tanpa memberi manfaat. Yang kita butuhkan adalah mitra yang membangun bersama, menciptakan lapangan kerja, dan membawa nilai tambah bagi daerah," katanya.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
