 |
| Bupati Ketapang menyampaikan keluhan soal infrastruktur jalan kepada Komisi V DPR RI dan berharap pemerintah pusat memberi dukungan pembangunan untuk meningkatkan konektivitas daerah. |
Bupati Ketapang Curhat Soal Infrastruktur Jalan Ke Komisi V DPR RI
KETAPANG -- Bupati Ketapang menyampaikan langsung keluhan dan harapan masyarakat terkait kondisi infrastruktur, khususnya jalan, kepada pimpinan Komisi V DPR RI. Obrolan tersebut berlangsung santai sambil ngopi, namun isi pembahasannya cukup serius karena menyangkut kebutuhan dasar pembangunan daerah. (Rabu, 14/1/2026)
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Kondisi jalan yang belum optimal dinilai berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, terutama dalam mendukung konektivitas wilayah serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
Menurutnya, Kabupaten Ketapang memiliki wilayah yang sangat luas sehingga pembangunan dan perawatan jalan membutuhkan dukungan lebih besar, termasuk dari pemerintah pusat. Infrastruktur jalan yang baik dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperlancar mobilitas masyarakat.
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menyampaikan beberapa usulan penting terkait pembangunan jalan di Ketapang. Salah satu usulan utama adalah perubahan status sejumlah ruas jalan agar bisa menjadi jalan nasional. Dengan perubahan status tersebut, diharapkan penanganan dan pembiayaan pembangunan jalan dapat dilakukan melalui anggaran pemerintah pusat.
Beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk peningkatan status tersebut di antaranya jalur Pelang menuju Sungai Kepuluk, Sungai Kepuluk menuju Batu Tajam, Nanga Tayap menuju Tumbang Titi, hingga ruas Sungai Awan Kiri menuju Tanjungpura. Jalur-jalur ini dianggap memiliki peran strategis karena menghubungkan berbagai kawasan ekonomi dan wilayah produksi.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan penanganan sejumlah ruas jalan yang dinilai cukup vital bagi masyarakat. Jalan-jalan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai akses transportasi, tetapi juga menjadi jalur utama distribusi hasil perkebunan, pertanian, dan kegiatan logistik di berbagai kecamatan.
Tak hanya soal perubahan status jalan, Bupati Ketapang juga mendorong agar sejumlah ruas jalan kabupaten dapat masuk dalam program pembangunan nasional melalui skema Inpres Jalan Daerah yang direncanakan pada tahun 2027. Program tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.
Menurutnya, peningkatan infrastruktur jalan akan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Selain memperlancar aktivitas ekonomi, akses yang baik juga akan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan transportasi.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Melalui komunikasi langsung dengan Komisi V DPR RI, pemerintah daerah berharap berbagai aspirasi masyarakat Ketapang dapat diperjuangkan di tingkat nasional. Dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang tepat, pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Borneotribun.com
