Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir Ikuti Vicon Pencegahan Korupsi Daerah, Dukung Program MCP 2025 | Borneotribun

Rabu, 05 Maret 2025

Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir Ikuti Vicon Pencegahan Korupsi Daerah, Dukung Program MCP 2025

Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir Ikuti Vicon Pencegahan Korupsi Daerah, Dukung Program MCP 2025
Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir Ikuti Vicon Pencegahan Korupsi Daerah, Dukung Program MCP 2025.

KETAPANG - Pada Rabu, 5 Maret 2025, Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H, mengikuti video conference (vicon) tentang Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Cepat Pencegahan Korupsi (MCP) tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Vicon Basement, Kantor Bupati Ketapang.

Dalam kesempatan tersebut, Jamhuri Amir menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang sangat mendukung penuh program pencegahan korupsi di daerah. “Kami sangat mendukung program ini, dan kami siap menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah korupsi di Kabupaten Ketapang,” ujar Wakil Bupati Ketapang tersebut saat diwawancarai setelah vicon.

Peluncuran Indikator Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan program MCP ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam sambutannya, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa dengan adanya peluncuran program MCP ini, para kepala daerah yang baru dilantik akan lebih mudah dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang lebih baik di setiap daerah.

Selain itu, Ketua KPK RI juga berharap agar para kepala daerah lebih terbuka dan transparan dalam hal perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh masing-masing dinas di daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya tindakan korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Peluncuran program MCP ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah serta Ketua DPRD dari seluruh Indonesia. Melalui program ini, diharapkan pencegahan korupsi dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah seperti Kabupaten Ketapang, diharapkan gerakan pencegahan korupsi di daerah semakin kuat dan berjalan dengan lebih transparan. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Komentar