 |
| BPKP Kalbar perkuat tata kelola Program MBG. (ANTARA) |
Pontianak - Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat (Kalbar) Mujiyanto mengatakan pihaknya memperkuat satuan pelaksana di daerah agar memperkuat mitigasi risiko pada setiap tahapan Program Makanan Begizi Gratis (MBG).
"Kompleksitas pelaksanaan Program MBG menuntut pengelolaan risiko yang terstruktur, kolaboratif, dan akuntabel," kata Mujiyanto di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, Program MBG ini merupakan strategi nasional untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, melalui pemenuhan gizi seimbang sejak dini.
Tahun 2025, lanjutnya, program ini menargetkan 17,9 juta penerima manfaat dan melibatkan 5.000 SPPG di seluruh Indonesia.
Namun hasil pengawasan BPKP pada triwulan I 2025 menemukan sejumlah permasalahan, seperti pengelolaan keuangan yang belum optimal, kompetensi SDM yang rendah, koordinasi lintas sektor yang lemah, hingga sebaran dapur layanan yang tidak merata.
BPKP mengidentifikasi tiga fase utama dalam Program MBG yang perlu diawasi secara ketat, yakni pengadaan, produksi dan distribusi, serta konsumsi. Setiap fase memiliki risiko tersendiri, mulai dari ketersediaan mitra dan bahan pangan, sanitasi, hingga keamanan pangan.
"Proses pengawasan bukan hanya untuk pelaksanaan fisik, tetapi juga untuk menjamin akuntabilitas. Kami ingin membangun kemitraan yang baik antara BPKP dan SPPG," tuturnya.
Pada tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar Kukuh Sumardono Basuki mengapresiasi upaya komunikasi terbuka antara BPKP dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, koordinasi yang baik akan memudahkan penyampaian informasi dari level kabupaten/kota ke provinsi.
"Kita harus punya keberanian untuk mengakui bahwa pelaksanaan program ini tidak bisa dilakukan sendirian. Cari bantuan sebanyak-banyaknya agar bisa berjalan baik," kata Kukuh.
BPKP juga memastikan terus memberikan pendampingan, pengawasan, dan rekomendasi perbaikan, sembari membuka ruang komunikasi seluas-luasnya antara SPPG dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan Program MBG yang akuntabel, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
