 |
| Pemprov Kalbar dorong kolaborasi tingkatkan kesejahteraan buruh. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan kolaborasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dalam momentum Hari Buruh Internasional 2025 atau May Day ini, yang kami sebut sebagai Collaboration Day, kami berharap seluruh pemangku kepentingan—baik buruh, pengusaha, maupun pemerintah terus bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan menjamin pemenuhan hak-hak mereka," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional yang berlangsung di Pontianak, Rabu.
Ia menyampaikan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat berada di angka 4,9 persen, masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,2 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat mencapai 7,9 persen pada tahun 2029.
"Untuk mencapai target tersebut, kita memerlukan investasi besar dari luar yang harus benar-benar produktif. Oleh karena itu, peran buruh, pengusaha, dan pemerintah sangat penting untuk memastikan iklim investasi di Kalbar tetap kondusif dan terus berkembang," tuturnya.
Harisson menegaskan bahwa di tengah upaya mendorong masuknya investasi, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga dan memenuhi hak-hak buruh. Ia juga menanggapi aspirasi buruh terkait pengawasan tenaga kerja dan perbaikan regulasi ketenagakerjaan.
"Terkait pengawasan ketenagakerjaan, memang saat ini dilakukan melalui bidang di dinas terkait setelah adanya perampingan struktur. Namun pengawasan terhadap perusahaan tetap berjalan, dan kami pastikan hak-hak buruh tetap dipantau," katanya.
Ia juga merespons permintaan serikat buruh untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang ketenagakerjaan di Kalbar. Ia menyatakan bahwa masukan tersebut akan dikaji lebih lanjut bersama serikat buruh dan pekerja.
"Pemerintah Provinsi akan mengkaji usulan revisi perda ini dengan serius. Poin-poin yang disampaikan serikat pekerja akan kami tampung sebagai bahan dalam penyempurnaan regulasi, agar lebih relevan dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini," katanya.
Harisson menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk terus menjadi fasilitator dan penghubung antara dunia usaha dan pekerja, demi terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
