 |
| Hendrika, saat berada di ruang kerjanya. |
Ketapang, Kalbar – Puluhan kontraktor lokal di Ketapang yang pernah mengerjakan proyek Penunjukan Langsung (PL) pada dinas Pekerjaan Umum terutama pada bidang Sumber Daya Air (SDA) Ketapang membeberkan soal cara mereka memperoleh pekerjaan proyek PL dibidang yang di jabat Hendrika sebagai Kepala Bidang (Kabid).
Isunya, proyek Penunjukan Langsung dilingkungan bidang SDA sudah dikondisikan dan terindikasi ada penerimaan komitmen fee alias suap.
Sesuai informasi dari beberapa sumber, bidang SDA tahun ini memiliki program pekerjaan PL sebanyak 212 paket (sebelumnya tertulis 176 paket).
Paket proyek PL dibidang SDA itu tersebar di beberapa kecamatan dengan jenis pekerjaan diantaranya pekerjaan perbaikan saluran, drainase, pembangunan saluran perpipaan ataupun penggalian parit daerah pertanian.
Ujang, nama kiasan seorang kontraktor yang berpengalaman berhubungan dengan Hendrika mengungkapkan peran Kabid Hendrika dalam menentukan pelaksana proyek PL.
Menurut Ujang, setiap dokumen minat perusahaan sebelum proses menjadi dokumen kontrak harus terlebih dahulu dapat disposisi dari Hendrika. Disposisi dimaksud selanjutnya diserahkan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa (PPBJ).
Di bidang SDA, diketahui kalau Hendrika menugaskan dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penjabat PBJ.
"Awalnya kita ngadap (Hendrika), bawa dokumen perusahaan beserta minat paket yang kita inginkan. Ia cek minat kita, dalam dokumen anggaran (DPA) kemudian bisanya dalam maap kita ditulis untuk diteruskan ke pejabat pengadaan," ungkap kontrakktor itu, Senin petang (04/08/2025).
Kontraktor lainya memberikan keterangan bahwa, disposisi yang diberikan Hendrika pada dokumen minat perusahaan dibuat secara tertulis menggunakan pensil.
Untuk selanjutnya, kemudian dokumen bisa diserahkan kepada pejabat pengadaan anak buah Hendrika.
"Disposisi itu semacam petunjuk untuk proses pembuatan kontrak pekerjaan," kata A, direktur sebuah CV.
Salah seorang PPBJ di jajaran dinas yang mengelola proyek menjelaskan mekanisme proses penerbitan kontrak pekerjaan bagi kontraktor. Bahwa, jabatan PPBJ secara struktural berada dibawah jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Apalagi, saat ini, jabatan itu bertambah dengan menjadi pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggantikan jabatan kepala dinas atau eselon II.
"Segala instruksi terkait dengan pekerjaan tetap diketahui oleh PPK. Kami hanya tau proses kalau berkas sudah ada paraf atau disposisi PPK," ujar sumber tersebut.
Sesuai dengan pengecekan melalui laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemda Ketapang, jumlah PL bidang SDA belum tayang sepenuhnya sampai dengan akhir bulan Juli 2025.
Kendati demikian, beberapa hari sebelumnya saat dikonfirmasi Hendrika mengatakan, kegiatan sudah habis dan berkas menumpuk di pejabat pengadaan.
"Berkas (perusahaan) sudah ada di pejabat pengadaan barang dan jasa (PPBJ), sudah siap tayang semua," ujarnya, dikonfirmasi pada Senin (28/07/2025) sore di ruang kerjanya.
Reporter: Muzahidin
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News