 |
| Menteri Pariwisata: KEK Sanur akselerasi pengembangan wisata kesehatan. (ANTARA) |
Jakarta - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan bahwa kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital dapat membantu mengakselerasi upaya pengembangan pariwisata kesehatan di Indonesia.
Dia menyampaikan bahwa pembangunan KEK Sanur dan Bali International Hospital, yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (25/6), selaras dengan skema pengembangan pariwisata kesehatan.
Sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Kamis, ia mengatakan bahwa skema pengembangan pariwisata kesehatan bertumpu pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah mendapat registrasi, sertifikasi, dan akreditasi dari Kementerian Kesehatan serta akreditasi internasional untuk memberikan pelayanan wisata medis maupun kebugaran.
KEK Sanur, yang luasnya sekitar 41,6 hektare, mencakup rumah sakit, sarana akomodasi, pusat konvensi, dan fasilitas pemulihan berbasis budaya lokal.
Bali International Hospital memiliki pusat keunggulan kardiologi, onkologi, neurologi, gastro-hepatologi, ortopedi, pemeriksaan medis, fertilitas, sel punca dan bank jaringan, estetika, geriatri, dan pengobatan alternatif.
Fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada disiapkan untuk menghadirkan pengalaman pasien yang paripurna, mulai dari proses awal tindakan sampai sembuh.
Menteri Pariwisata mengemukakan pentingnya kolaborasi dalam upaya untuk memperkuat industri pariwisata dan mengembangkan pariwisata kesehatan.
"Kita perlu berkolaborasi memperkuat industri pendukung untuk mewujudkan iklim bisnis yang kondusif serta mengembangkan kapasitas dan keterampilan masyarakat, pelaku usaha, dan industri pendukung wellness tourism sehingga Indonesia bisa menjadi destinasi pilihan di Asia Tenggara," ia menjelaskan.
Dia mengimbau pemerintah daerah membentuk entitas bisnis kolaboratif berupa badan atau dewan yang mengoordinasikan ekosistem pariwisata kesehatan di wilayah masing-masing serta mengajukan kebijakan-kebijakan strategis kepada pemerintah pusat.
Pewarta : Fitra Ashari/ANTARA
