 |
| Peluncuran Indonesia Blue Economy Index 2025 oleh Bappenas dan Uni Eropa di Jakarta, menyoroti pentingnya pangan akuatik dalam sistem pangan nasional. |
Jakarta, 06 Agustus 2025 -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Uni Eropa resmi meluncurkan Blue Food Assessment (BFA) dan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pada Rabu (6/8/2025) di Jakarta. Inisiatif ini bertujuan memperkuat arah pembangunan ekonomi biru di Indonesia, dengan fokus pada integrasi pangan akuatik dalam sistem pangan nasional serta penilaian kinerja pembangunan sektor kelautan secara berkelanjutan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S. menegaskan bahwa peluncuran BFA dan IBEI menjadi langkah penting dalam transformasi sistem pangan nasional yang inklusif dan tangguh. “Melalui BFA dan IBEI, kami menekankan pentingnya integrasi pangan akuatik sebagai bagian dari transformasi sistem pangan di Indonesia, serta sebagai alat ukur berbasis data untuk menilai kinerja pembangunan sektor biru secara berkelanjutan,” ungkapnya dalam pidato peluncuran.
Blue Food Assessment dirancang untuk memetakan kontribusi pangan akuatik terhadap sistem pangan, sementara Indonesia Blue Economy Index menjadi alat ukur untuk menilai capaian pembangunan ekonomi biru yang efisien dan inklusif. Keduanya merupakan hasil kerja sama strategis antara Bappenas dan Uni Eropa, serta lembaga mitra seperti ERIA, Stanford University, dan Microsave Consulting (MSC).
Kuasa Usaha ad Interim Uni Eropa untuk Indonesia, H.E. Stéphane Mechati, menyampaikan kebanggaannya atas kolaborasi ini. “Alat ukur berbasis data ini mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kebijakan berbasis bukti untuk melindungi keanekaragaman hayati laut, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir,” ujarnya. Ia juga menyebut kerja sama ini akan mendorong pertumbuhan hijau dan kontribusi terhadap target iklim global.
Peluncuran BFA dan IBEI menjadi pijakan penting menuju sistem pangan dan ekonomi laut yang lebih tangguh dan berdaya saing. Ke depan, Bappenas berharap hasil kajian ini dapat menjadi rujukan lintas sektor baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun komunitas lokal untuk mempercepat implementasi ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
