Muhlis Suhaeri dan Mursalin Terpilih Pimpin AMSI Kalbar 2025-2029, Siap Hadapi Tantangan Dunia Digital

Redaksi    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

Muhlis Suhaeri dan Mursalin Terpilih Pimpin AMSI Kalbar 2025-2029, Siap Hadapi Tantangan Dunia Digital

Muhlis Suhaeri dan Mursalin Terpilih Pimpin AMSI Kalbar 2025-2029, Siap Hadapi Tantangan Dunia Digital.

PONTIANAK — Suasana pagi di Hotel Harris Pontianak pada 11 Juni 2025 terasa berbeda dari biasanya. Di balik aroma kopi yang menyambut para tamu, ada semangat baru yang menyelimuti ruangan. Para jurnalis, pemilik media siber, dan praktisi komunikasi berkumpul dalam momen penting: Konferensi Wilayah III AMSI Kalimantan Barat.

Dari sekian banyak wajah yang hadir, ada satu sosok yang tampak lebih tenang dari biasanya. Muhlis Suhaeri, CEO Insidepontianak.com, terlihat duduk di deretan depan dengan senyum tipis dan mata berbinar. Hari itu menjadi catatan penting dalam perjalanan kariernya di dunia media. Ia resmi terpilih sebagai Ketua AMSI Kalbar periode 2025-2029.

Muhlis nggak sendirian. Ia didampingi oleh Mursalin, Direktur Utama PON TV, yang terpilih sebagai Sekretaris. Keduanya berhasil mengumpulkan 12 dari 22 suara dalam proses pemilihan yang berjalan damai dan demokratis. Pesaing mereka, pasangan Lisius Sahat Tinambunan dan Arman, hanya meraih 8 suara, sementara satu suara dinyatakan tidak sah.

Perjalanan Karier Muhlis: Dari Sekretaris Jadi Ketua

Buat kamu yang mengikuti perkembangan AMSI Kalbar, nama Muhlis pastinya nggak asing. Ia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris AMSI Kalbar 2023-2025. Namun di tahun 2024, ia ditunjuk sebagai Plt. Ketua setelah Kundori mundur karena terpilih sebagai Ketua PWI Kalbar.

Waktu itu, banyak yang ragu. Tapi perlahan, Muhlis menunjukkan kemampuannya. Ia sukses menjaga organisasi tetap stabil dan bahkan memperkuat hubungan dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah. Gaya kepemimpinannya yang lugas tapi tetap kalem bikin banyak anggota respek. Dan sekarang, ia naik kelas jadi Ketua tetap. Bukan cuma karena posisi kosong, tapi karena dukungan mayoritas anggota.

Mursalin: Sosok Dinamis di Balik Kemudi

Sementara itu, Mursalin datang dengan energi yang lebih eksplosif. Sebagai pemimpin PON TV, ia tahu betul tantangan dunia penyiaran digital. Pengalaman itu jadi bekal penting dalam mendampingi Muhlis membenahi AMSI Kalbar.

Saat ngobrol santai habis pemilihan, Mursalin bilang, “Kami bukan penyelamat, bukan juga tokoh revolusi. Kami cuma dua orang yang mau kerja keras supaya media siber di Kalbar nggak tenggelam di tengah tsunami digital.”

Konferensi yang Tenang, Demokratis, dan Penuh Gagasan

Konferensi kali ini berlangsung adem. Nggak ada drama, nggak ada gesekan. Semua proses pemilihan berjalan transparan dan diawasi ketat oleh panitia.

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, juga hadir membuka acara. Dalam sambutannya, ia menegaskan dukungannya terhadap AMSI. “Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Media harus berani memberi kritik dan saran, asal berdasarkan fakta,” katanya lantang.

Sebelum pemilihan, konferensi dibuka dengan Seminar Daerah bertema “Kolaborasi Membangun Media Massa yang Berkualitas dan Bisnis Berkelanjutan di Era Digital.” Pembicara dari kampus, media, dan pemerintah berbagi pandangan soal tantangan media online. Suasananya santai tapi penuh insight. Mulai dari soal regulasi digital, strategi monetisasi, hingga pentingnya konten bermakna.

Tantangan Dunia Media yang Nggak Main-main

Muhlis dan Mursalin tahu bahwa jadi pemimpin AMSI Kalbar itu bukan cuma soal gelar dan jabatan. Di balik semua seremoni, ada pekerjaan rumah besar: menjaga eksistensi media siber di tengah tekanan digital, hoaks, krisis pendanaan, sampai tekanan politik.

Dalam pidato perdananya, Muhlis bilang, “Kami ingin AMSI Kalbar jadi rumah. Tempat semua media siber saling mendukung, bukan saling sikut. Tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan tetap hidup meski dunia digital makin kejam.”

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas jurnalis. Menurutnya, jurnalisme yang baik harus dibarengi dengan pelatihan rutin, workshop, bahkan program magang untuk generasi muda.

Anak Muda? Harus Ikut Ambil Peran!

Menariknya, Muhlis dan Mursalin nggak melulu bicara soal internal organisasi. Mereka punya rencana khusus untuk menggaet anak muda. Salah satunya lewat pembentukan Komunitas Milenial AMSI Kalbar, tempat anak muda bisa belajar bikin konten, nulis berita, sampai bikin podcast dan video dokumenter.

“Kita butuh anak muda. Mereka punya ide-ide segar dan berani. Jangan cuma jadi penonton, ayo jadi pelaku,” kata Mursalin dengan penuh semangat.

Menjadi Pilar Media di Tengah Era Disrupsi

Di tengah ketidakpastian yang dibawa era digital, terpilihnya Muhlis dan Mursalin justru jadi harapan baru. Mereka sadar, tugas ke depan nggak gampang. Tapi kalau dijalani bareng-bareng, semua tantangan bisa dilalui.

Muhlis menutup pidatonya dengan kalimat sederhana, tapi penuh makna: “Kami percaya, media yang jujur dan adil akan selalu punya tempat di hati masyarakat.”

AMSI Kalbar Sinergi Bisnis Sawit-Tambang untuk Kemakmuran Rakyat

Redaksi    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

AMSI Kalbar Sinergi Bisnis Sawit-Tambang untuk Kemakmuran Rakyat

AMSI Kalbar Sinergi Bisnis Sawit-Tambang untuk Kemakmuran Rakyat.

PONTIANAK -- Pagi 11 Juni 2025, udara Kota Pontianak Kalimantan Barat terasa hangat. Bukan hanya karena sengatan matahari tropis, tapi juga semangat yang membara dari para pelaku media, pengusaha, akademisi, hingga perwakilan pemerintah yang hadir di ruang utama penyelenggaraan Konferwi III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat. 

Di tengah dinamika informasi yang semakin liar dan penuh dengan hoaks, AMSI hadir bukan sekadar sebagai organisasi profesi, tapi sebagai harapan baru bagi keberlangsungan pers nasional yang lebih kuat dan relevan.

Acara yang digelar pada Rabu, 11 Juni 2025 di Hotel Harris ini dibuka dengan sebuah seminar bertajuk “Bagaimana Bisnis Sawit dan Tambang Membawa Kemakmuran Rakyat dan Bersinergi dengan Bisnis Media di Kalbar.” 

Tema yang cukup berani, bahkan bisa dibilang ‘panas’, karena menyentuh dua industri besar di Kalimantan Barat sawit dan tambang yang kerap menjadi sorotan publik. 

Namun, di tangan AMSI, tema ini tidak sekadar menjadi bahan debat atau polemik biasa. 

Ini adalah panggilan untuk melihat bagaimana media bisa menjadi mitra strategis dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

Mencari Titik Temu: Media, Bisnis, dan Kesejahteraan Publik

Plt Ketua AMSI Kalbar, Muhlis Suhaeri, membuka seminar dengan paparan yang lugas namun mendalam. 

Menurutnya, media saat ini tidak boleh lagi hanya menjadi penonton pasif dalam alur perkembangan ekonomi daerah. 

Ia menegaskan, media harus mampu menjadi pilar informasi yang komprehensif, berbasis data, dan tentunya memiliki solusi saat terjadi konflik atau ketidakseimbangan.

“Media tidak hanya menulis, tapi juga harus mampu memberikan analisis yang bisa menginspirasi kebijakan,” ujar Muhlis Suhaeri.

Dalam konteks Kalimantan Barat, yang dikenal dengan potensi alam yang luar biasa besar, media bisa menjadi jembatan antara bisnis pertambangan dan perkebunan kelapa sawit dengan aspirasi masyarakat lokal. 

Tapi sayangnya, selama ini hubungan tersebut sering kali tegang, dipenuhi oleh kesalahpahaman, hoaks, dan narasi-narasi provokatif yang justru merugikan semua pihak.

Meneguhkan Visi Konten Berkualitas, Bisnis Sehat

AMSI hadir dengan visi yang jelas: menjaga kualitas jurnalisme sekaligus memperkuat bisnis media. 

Dengan tagline “Kontennya Berkualitas, Bisnisnya Sehat” , asosiasi ini mencoba menjawab tantangan zaman di mana media tak hanya dituntut untuk profesional, tetapi juga mandiri secara finansial.

Sebagai organisasi yang didirikan sejak April 2017, AMSI telah berkembang pesat. 

Kini, jumlah anggotanya mencapai 595 media online dari seluruh Indonesia, termasuk 22 media di Kalimantan Barat. 

Wakil Ketua Umum AMSI Nasional, Upi Asmaradhana, yang turut hadir dalam acara ini, mengatakan bahwa AMSI lahir dari keprihatinan bersama atas kondisi media digital yang kian rentan terhadap disinformasi dan tekanan ekonomi.

“Banyak media online yang hebat secara konten, tapi rapuh secara bisnis. Kami ingin menjembatani itu,” ucap Upi Asmaradhana.

AMSI pun melakukan pendekatan ganda: satu, meningkatkan kualitas produksi konten dan etika jurnalistik; dua, memperkuat model bisnis agar media bisa bertahan dan berkembang di tengah persaingan global.

Era Kolaborasi Itu Tak Ada Lagi 'Main Sendiri'

Salah satu poin penting yang terus digaungkan dalam Konferwi III ini adalah pentingnya kolaborasi. 

Dalam era yang serba cepat dan kompleks, media tidak bisa lagi bekerja sendirian. AMSI mendorong adanya sinergi antara media, pemerintah, lembaga pendidikan, hingga dunia usaha.

Upi Asmaradhana bahkan menyebut bahwa kita sedang memasuki era kolaborasi . "Tantangan kita hari ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan individual. Butuh kekuatan bersama, butuh niat baik dari semua pihak," Upi Asmaradhana mengingatkan.

Di Kalimantan Barat, kolaborasi ini sangat relevan. Industri sawit dan tambang memiliki andil besar dalam roda ekonomi daerah, tetapi seringkali konflik sosial dan lingkungan menjadi bayang-bayang yang tak kunjung reda. 

Di situlah peran media bisa sangat strategis: menjadi mediator, edukator, dan pemberi informasi yang seimbang.

Menjawab Krisis Informasi

Masalah besar yang dihadapi media saat ini adalah banjir informasi yang belum tentu benar. 

Hoaks, misinformasi, dan disinformasi merajalela di platform digital, membuat masyarakat sulit membedakan mana fakta dan mana opini.

“Saat ini masyarakat dibanjiri informasi yang belum tentu berkualitas hoaks dan misinformasi menjadi tantangan besar,” kata Muhlis Suhaeri.

Untuk itu, AMSI berkomitmen untuk menjaga standar produksi konten yang etis dan berkualitas. 

Termasuk di dalamnya adalah penerapan prinsip-prinsip jurnalisme berkeadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain itu, AMSI juga tengah menjalin kerjasama dengan platform digital seperti Google untuk meningkatkan kapasitas produksi konten lokal yang informatif dan terpercaya. 

Langkah ini merupakan upaya konkret dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.

Menuju Ekosistem Digital Lebih Baik

AMSI Nasional saat ini sedang fokus pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas ekosistem digital Indonesia. 

Dengan kehadiran AMSI di tingkat wilayah seperti Kalimantan Barat, diharapkan bisa menjadi motor penggerak transformasi digital yang inklusif dan progresif.

Visi AMSI Kalbar pun selaras dengan agenda pemerintah daerah: meningkatkan kualitas demokrasi dan ekosistem digital. 

Hal ini semakin relevan mengingat pemerintah telah membuka ruang fiskal sebesar 30% yang diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi media di kuartal kedua tahun ini.

Langkah-langkah seperti workshop, pelatihan, hingga inkubasi bisnis digital mulai digagas oleh AMSI Kalbar untuk memperkuat kapasitas media-media lokal. 

Tujuannya bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah.

Menuju Pers yang Kuat, Mandiri, dan Inklusif

Konferwi III AMSI Kalbar bukan hanya sekadar ajang pertemuan rutin. Ini adalah simbol kebangkitan media digital di tengah tantangan yang semakin kompleks. 

Dengan semangat kolaborasi, komitmen pada kualitas konten, dan dorongan untuk memperkuat bisnis media, AMSI menunjukkan bahwa jalan untuk membangun pers yang kuat, mandiri, dan inklusif masih terbuka lebar.

Seperti yang disampaikan oleh Upi Asmaradhana, “Media yang sehat adalah media yang bisa menjaga integritas sekaligus berbisnis dengan cerdas.”

Dan di tengah gema Konferwi III, itulah yang sedang diperjuangkan oleh AMSI Kalbar: membangun pers yang tidak hanya survive, tapi thriving dalam arti sesungguhnya.

Krisantus Kurniawan Tekankan Investasi di Kalbar Harus Serap Tenaga Lokal dan Taati Aturan Main

Redaksi    Jumat, Juni 13, 2025    Comment   

Krisantus Kurniawan Tekankan Investasi di Kalbar Harus Serap Tenaga Lokal dan Taati Aturan Main

Krisantus Kurniawan Tekankan Investasi di Kalbar Harus Serap Tenaga Lokal dan Taati Aturan Main.

Pontianak – Suasana Hotel Harris Pontianak bebarapa hari yang lalu, di awal Juni 2025, terasa lebih hidup dari biasanya. Bukan karena ada acara hiburan atau konser musik, tapi karena dibukanya Konferensi Wilayah III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat. 

Para pelaku media digital, pengusaha, dan tokoh pemerintah tumplek blek dalam satu ruangan membahas masa depan media, investasi, dan masyarakat Kalbar.

Yang bikin suasana makin greget, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, hadir langsung sebagai pembicara utama. 

Tapi jangan bayangin ini cuma pidato formalitas. Justru, sambutan Krisantus jadi momen yang paling ditunggu dan penuh makna, terutama buat masa depan ekonomi dan sosial Kalbar.

Media Digital Bukan Cuma Penyebar Berita, Tapi Penjaga Moral Publik

Dalam sambutannya, Krisantus nggak ragu menyorot peran media digital. Menurutnya, media sekarang punya tanggung jawab besar, bukan sekadar menyebarkan berita, tapi juga jadi alat kontrol sosial dan penghubung suara rakyat ke pemerintah.

“Media digital harus bisa jadi mitra strategis pemerintah, bukan sekadar penyampai informasi,” tegasnya.

Ia juga bilang, di zaman sekarang, hoaks makin merajalela, dan peran media makin penting buat menjaga kualitas informasi. Artinya, media jangan cuma cepet, tapi juga harus benar, akurat, dan berimbang.

“Teknologi itu kayak pisau. Bisa untuk motong sayur, tapi juga bisa buat nyakitin. Tergantung siapa yang pegang,” ujar Krisantus sambil mengingatkan soal tanggung jawab moral dalam dunia digital.

Investasi Harus Punya Wajah Lokal

Krisantus nggak cuma ngomongin media. Dia juga ngebahas soal investasi, khususnya di sektor sawit dan tambang. Intinya? Perusahaan yang masuk ke Kalbar wajib tunduk sama aturan main dan nggak boleh cuek sama masyarakat sekitar.

“Kalau mau investasi di Kalbar, jangan setengah-setengah. Harus punya kantor di sini, kendaraan pakai pelat Kalbar, dan NPWP-nya juga lokal,” tegasnya.

Menurut dia, ini bukan soal simbolik atau administratif aja, tapi bentuk nyata komitmen perusahaan terhadap daerah tempat mereka cari untung. Gampangnya, jangan cuma datang buat nambang duit, tapi juga kasih kontribusi.

Bukan Lagi “Pendatang” vs “Warga Asli”

Ada satu momen yang cukup menyentuh. Krisantus bilang bahwa istilah “pendatang” udah nggak relevan lagi di Kalbar.

“Kita semua yang tinggal dan cari makan di Kalbar ini adalah bagian dari rumah besar yang sama, yaitu Bumi Khatulistiwa. Nggak peduli kamu lahir di mana, yang penting kamu berkontribusi di sini,” jelasnya.

Pesan ini jadi pengingat penting di tengah keragaman etnis Kalbar yang memang kaya budaya. Menurut Krisantus, yang utama adalah hidup rukun dan saling menghormati, tanpa bawa-bawa asal-usul.

Tenaga Lokal Jangan Cuma Jadi Operator

Kritikan paling keras Krisantus justru ditujukan ke perusahaan-perusahaan besar yang katanya masih menjadikan warga lokal sebagai “kelas dua” dalam urusan pekerjaan.

“Jangan mentang-mentang orang lokal lalu cuma dijadikan buruh kasar. Kenapa nggak dikasih kesempatan jadi manajer, supervisor, atau bagian pengambil keputusan?” tanyanya.

Ia bahkan janji, pemerintah provinsi bakal segera ngeluarin Peraturan Gubernur (Pergub) yang lebih tegas mengatur tentang perekrutan tenaga kerja lokal. Jadi bukan cuma serapan tenaga kerja, tapi juga pemberdayaan secara struktural.

Konflik dengan Masyarakat Jangan Diselesaikan dengan Arogan

Isu lainnya yang diangkat adalah soal konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal. Beberapa kasus katanya justru makin rumit karena perusahaan bersikap arogan: langsung lapor kepala desa atau pecat karyawan lokal tanpa proses mediasi.

“Kalau ada masalah, jangan main keras. Pemerintah siap jadi fasilitator buat cari solusi bareng,” tegas Krisantus.

Baginya, pembangunan itu bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang bisa kerja sama dan saling menghargai.

Cinta Kalbar, Bukan Eksploitasi

Menjelang akhir sambutannya, Krisantus ngajak semua peserta baik dari media, pemerintah, maupun dunia usaha—buat benar-benar peduli sama Kalbar.

“Kalbar itu bukan lahan kosong buat ditambang habis-habisan. Kita butuh orang-orang yang cinta Kalbar dan mau bangun bareng-bareng,” ujarnya dengan nada penuh emosi.

Kalimat pamungkasnya jadi semacam mantra moral yang menggema di ruangan:
“Kalbar butuh kontribusi, bukan eksploitasi.”

Pesan untuk Generasi Muda Kalbar

Buat anak muda Kalbar, baik Gen Z maupun milenial, momen ini sebenarnya bisa jadi titik balik. Krisantus menyebutkan bahwa jangan sampai media dan dunia bisnis terus dipandang sebagai dunia orang tua. Justru generasi mudalah yang harus ambil alih, dengan cara yang bijak dan inovatif.

Dia juga nyentil soal organisasi massa yang suka ngangkat isu lokal buat kepentingan sempit. Ini jadi sinyal keras buat anak muda agar tetap waras di tengah gempuran isu-isu yang bisa memecah belah.

“Kita butuh anak muda yang bisa mikir jernih, kreatif, dan cinta damai,” katanya.

Menuju Kalbar yang Lebih Adil dan Inklusif

Konferensi AMSI ini bukan cuma soal kumpul media tahunan. Lebih dari itu, ini adalah panggung refleksi tentang masa depan Kalbar. Bagaimana pemerintah, media, dan pelaku usaha bisa duduk bareng, nyusun strategi bareng, dan jalan bareng untuk wujudkan kemajuan daerah.

Pesan Krisantus Kurniawan hari itu seperti kompas moral bagi kita semua. Bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial hanyalah fatamorgana. Bahwa kemajuan tanpa inklusivitas hanya akan melahirkan ketimpangan.

Dan yang paling penting bahwa Kalbar punya harapan. Harapan untuk jadi daerah yang mandiri, ramah, dan bermartabat. Tempat di mana semua orang, tanpa kecuali, bisa hidup dengan layak dan dihargai.

Ayo Bangun Kalbar Bareng-Bareng

Jadi, buat kamu yang tinggal di Kalimantan Barat baik yang kerja di media, perusahaan, atau baru lulus kuliah pesan ini penting banget: Mari bangun Kalbar bareng-bareng. 

Nggak cuma lewat berita, proyek, atau investasi. Tapi lewat niat tulus, semangat kolaborasi, dan cinta yang nyata buat tanah kelahiran atau tanah tempat kamu mengabdi.

Serangan Siber ke Media Lokal dan Nasional Kian Mengkhawatirkan

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

Serangan Siber ke Media Lokal dan Nasional Kian Mengkhawatirkan

Serangan Siber ke Media Lokal dan Nasional Kian Mengkhawatirkan.

JAKARTA - Yayasan Tifa, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Human Rights Working Group (HRWG) meluncurkan skor terbaru Indeks Keselamatan Jurnalis di Indonesia, di Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Februari 2025. Riset ini menyimpulkan skor keselamatan jurnalis selama 2024 lalu adalah 60,5 poin atau masuk kategori "agak terlindungi". Peluncuran indeks ini bertepatan dengan pelaksanaan Konvensi Media di Dewan Pers, untuk memperingati Hari Pers Nasional. 

Meskipun ada perbaikan skor dari tahun sebelumnya, riset ini menemukan bahwa tantangan yang dihadapi oleh jurnalis dan media, terutama dalam hal ancaman fisik, intimidasi, dan ancaman digital seperti doxing di media sosial, justru meningkat. Secara khusus, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyoroti makin maraknya serangan DDoS atau Distributed Denial of Service pada media-media yang pemberitaannya kritis dan independen. 

Serangan DDoS ini amat mengganggu operasional media dan iklim kebebasan pers di Indonesia. Selain menyebabkan berita media tidak bisa diakses oleh publik karena situs beritanya down, serangan digital semacam ini juga membengkakkan biaya operasional perusahaan pers yang terpaksa membayar berkali lipat biaya server mereka. Maraknya upaya sensor digital semacam ini menandai makin pentingnya perlindungan menyeluruh pada pers. Perlindungan tidak cukup lagi hanya mencakup keselamatan fisik dan digital jurnalis, tetapi juga perlindungan terhadap perusahaan media. 

Riset kualitatif yang dilakukan AMSI untuk melengkapi survei keselamatan jurnalis 2024, menemukan bahwa serangan DDoS kerap menimpa media online  yang mengangkat topik sensitif, seperti korupsi polisi, judi online, pelanggaran HAM dan lainnya. Riset ini dilakukan pada Desember 2024 dengan responden media-media anggota AMSI yang pernah menjadi korban serangan digital, di antaranya Tempo, KBR, Narasi, Suara.com, Project Multatuli, Pojoksatu.id, serta Harapanrakyat.com. 

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menegaskan pentingnya definisi kekerasan terhadap pers, diperluas, agar tak lagi hanya menyangkut jurnalis. “Di era digital ini, perusahaan media justru kerap jadi korban serangan digital yang bertujuan untuk menghalangi akses publik untuk tahu masalah-masalah sensitif yang diangkat oleh jurnalis,” katanya. “Perlu ada upaya sistematis untuk melindungi perusahaan media dari ancaman kebangkrutan akibat tidak mampu membayar biaya server yang mendadak melonjak akibat serangan digital,” katanya lagi. 

Riset AMSI menemukan salah satu serangan digital paling brutal dialami Narasi.tv pada September 2022. Ketika itu, seluruh konten situs Narasi tak bisa diakses lantaran mengalami serangan DDoS. Bahkan, beberapa gawai dan akun media sosial awak Narasi pun dikuasai orang tak dikenal. Setelah serangan itu, Narasi mendapatkan ancaman dari pelaku dengan tulisan “diam atau mati”. Meski sudah dilaporkan ke polisi sejak September 2022, sampai hari ini, pelaku belum terlacak.  

Kepala Pemberitaan Narasi.tv Laban Laisila menyebut serangan DDoS sebagai bagian dari keseharian kerja redaksi di medianya. “Durasi serangan DDoS tidak bisa diprediksi, ada yang cepat, ada yang lebih lama. Serangan yang terjadi pada 2022 itu berlangsung sekitar dua minggu,” kata Laban. 

Setahun kemudian, website KBR.ID sempat juga menjadi sasaran DDoS sehingga tak bisa diakses selama tujuh hari. “Kami mesti akrobat dan mengalihkan publikasi ke media sosial,” kata Pemimpin Redaksi KBR, Citra Dyah Prastuti. Pada saat bersamaan, website Project Multatuli juga diserang DDoS ketika mengangkat pemberitaan tentang ojek online. Setahun sebelumnya, ketika mengangkat kasus pencabulan di Sulawesi, website Project Multatuli juga diserang habis-habisan.  

Pada September 2023, Tempo mengalami serangan DDoS yang cukup berat setelah menerbitkan berita tentang judi online dan kepolisian. Suara.com juga mengalami serangan DDoS pada Oktober 2023, ketika mengangkat pemberitaan serupa. “Serangan masuk ke server dalam jumlah yang sangat besar. Seakan-akan jumlah visitor tinggi. Namun setelah dicek, di traffic biasa saja. Akibatnya kerja server menjadi lambat,” jelas Suwarjono, CEO Suara.com. 

Tak hanya media nasional, serangan digital juga menimpa banyak media lokal. “Pojoksatu.com pernah mengalami serangan DDoS pada 2020-2022. Website kami mendapatkan serbuan IP dari luar negeri, sampai puluhan juta traffic per detik, sementara di Google Analytics tidak ada kenaikan traffic,” jelas Muhammad Ridwan, Chief Product Officer Pojoksatu.com. 

Direktur Utama harapanrakyat.com Subagja Hamara berbagi keluhan serupa. “Serangan DDoS dan Malware menghancurkan performa kami. Traffic turun sampai 80 persen, adsense juga turun. Dan sampai hari ini kami masih harus perbaiki dampaknya,” kata dia.

Dampak menjalar ke bisnis dan redaksi

Serangan digital ini memberikan pukulan berat pada perusahaan media karena biaya pengelolaan server meningkat drastis, bisa dua hingga lima kali lipat biaya normal.  “Biaya bayar server pernah lebih besar dibandingkan biaya gaji,” kata Ridwan dari Pojoksatu.com. 

Dampak tak berhenti di biaya operasional untuk pembayaran infrastruktur server yang lebih besar, namun juga mempengaruhi kebijakan editorial di redaksi. Ketika ada satu konten yang diserang terus menerus, maka ada kekhawatiran serangan akan meluas ke konten yang lain.  “Kalau sudah begitu, kami terpaksa menurunkan konten. Kalau tidak, serangan akan menyebar ke konten yang lain,” kata Ridwan. Dampak swa sensor inilah yang tampaknya diinginkan oleh pelaku serangan digital ke perusahaan media.

Untuk itu, AMSI meminta Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi Digital turun tangan mendorong aparat penegak hukum untuk memproses setiap serangan digital pada perusahaan media. “Jangan sampai media di Indonesia tidak ada yang berani menerbitkan berita kritis dan independen, karena khawatir dibangkrutkan lewat serangan digital yang tak bertanggungjawab,” kata Wahyu Dhyatmika.  (*)

AMSI Soroti Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Pers, Media Perlu Perkuat Posisi di Tengah Banjir Informasi Digital

Yakop    Rabu, Juli 24, 2024    Comment   

AMSI Soroti Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Pers, Media Perlu Perkuat Posisi di Tengah Banjir Informasi Digital

Kegiatan Diseminasi Modul Sop Penanganan Dan Pencegahan Kbgo Di Perusahaan Media. (AMSI Pusat)

JAKARTA - Disrupsi digital yang dialami oleh perusahaan media ikut berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap pers. Perkembangan digital dan teknologi memunculkan kehadiran content creator dan banjirnya informasi, yang sedikit banyak membuat media seolah terpinggirkan. 

“Salah satu isu yang paling mengemuka adalah trust serta bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada media,” kata Wahyu Dhyatmika, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Pernyataan ini selaras dengan laporan Reuters Institute Digital News Report 2024 yang memperlihatkan tren global penurunan kepercayaan publik terhadap media pemberitaan sampai 40 persen. 

Kegiatan Diseminasi Modul Sop Penanganan Dan Pencegahan Kbgo Di Perusahaan Media. (AMSI Pusat)

Padahal, kata Wahyu, perusahaan pers punya banyak kelebihan dibandingkan content creator yaitu menerapkan disiplin kerja jurnalistik, melakukan proses verifikasi dan konfirmasi, serta taat pada kode etik. 

“Ini seharusnya membuat perusahaan media menjadi referensi fakta di tengah banjir informasi digital.”

Sejak berdiri pada 2017, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) memiliki visi utama yakni membangun media yang bisnisnya sehat dan kontennya berkualitas. Visi itu diwujudkan dengan melaksanakan dua misi yakni memperkuat sistem produksi dan distribusi jurnalisme berkualitas di platform digital dan mendukung upaya membangun ekosistem bisnis yang sehat demi keberlanjutan (sustainability) media di Indonesia.

Karena itu juga, kata Wahyu, perusahaan media perlu menegaskan posisinya sebagai benchmark soal bagaimana seharusnya perusahaan dikelola. Salah satunya dengan mengadopsi nilai-nilai Lingkungan, Sosial dan tata Kelola (Environmental, Social and Governance, ESG) dalam manajemen perusahaan media. Diskursus mengenai ESG juga kerap dihubungkan dengan pentingnya penerapan kesetaraan gender, keberagaman dan inklusivitas (Gender Equality, Diversity and Inclusion) atau GEDI di dalam perusahaan.

“Perusahaan media digital tidak boleh hanya berpikir tentang bagaimana mengelola audiensnya, bagaimana memperoleh manfaat dari produk yang diterbitkan, tapi juga mengedepankan prinsip pengelolaan yang baik dan beretika serta mematuhi prinsip-prinsip ESG. Bagaimana cara kita mencapai itu? Karena itulah AMSI menyusun Modul dan SOP Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).”

Sebagai bentuk ikhtiar mendorong media untuk melindungi jurnalis dan staf medianya dengan memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender online, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media secara daring. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (23/7/2024) secara daring ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan yaitu pemimpin media, jurnalis, pekerja media, CSO/NGO, dan publik.

Modul dan SOP ini disusun setelah menganalisa hasil riset Menilik Kebijakan dan Pengalaman Kesetaraan Gender serta Kekerasan Berbasis Gender di Perusahaan Media, yang dilakukan AMSI dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA).

Riset pengalaman kesetaraan gender

Peneliti PR2Media (Pemantau Regulasi dan Regulator Media) Engelbertus Wendratama memaparkan, ini kali pertama sebuah penelitian tentang kesetaraan gender dilakukan dengan subyek berupa perusahaan media. “Biasanya riset hanya menyasar jurnalis sebagai subyek. Ini kali pertama ada riset soal kebijakan kesetaraan gender di perusahaan media,” kata Wendra. 

Kegiatan Diseminasi Modul Sop Penanganan Dan Pencegahan Kbgo Di Perusahaan Media. (AMSI Pusat)

Riset berjudul “Menilik Kebijakan dan Pengalaman Kesetaraan Gender serta Kekerasan Berbasis Gender di Perusahaan Media” dilakukan oleh PR2Media (Pemantau Regulasi dan Regulator Media), pada Februari-Maret 2024, lewat survei atas 277 responden dari 27 wilayah. Responden terdiri dari jurnalis

dan pekerja media untuk mengetahui apa saja kebijakan yang dibuat oleh media terkait KBGO dan perlindungan berbasis gender pada umumnya. Survei itu lantas ditindaklanjuti dengan dua kali diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) untuk mempertajam dan memperkaya hasil riset.

Hasil riset memotret dari aspek ketenagakerjaan dan kerja redaksi. Untuk dimensi kesetaraan gender, maka yang disorot lebih dalam adalah nilai inidividu, budaya internal dan praktik keseharian serta kebijakan berbasis gender dalam perusahaan media, akses ke sumber daya dan kekerasan seksual luring serta daring. 

“Dari lima dimensi yang diukur, maka skor total adalah 44,33 dengan nilai tertinggi 65,” kata Wendra. 

Dari hasil riset ini, Wendra mencatat sejumlah pekerjaan rumah bagi perusahaan media. Diantaranya soal masih banyaknya persoalan stereotip terhadap perempuuan, pembedaan gender untuk pekerjaan tertentu, serta masih adanya ujaran kebencian dengan target perempuan. 

Terkait kebijakan berbasis gender, skor yang diperoleh adalah 9 dari nilai maksimal 18. “Banyak  media yang belum punya SOP untuk mengatasi kekerasan berbasis gender serta belum punya aturan proporsi gender dalam aktivitas kerja.”

Bahan meteri. Kegiatan Diseminasi Modul Sop Penanganan Dan Pencegahan Kbgo Di Perusahaan Media. (AMSI Pusat)

Salah satu yang jadi sorotan PR2Media adalah prosentase kekerasan seksual secara luring dan daring di tempat kerja memiliki nilai yang sama yaitu 5,8%. “Ini sesuai dengan apa yang dikatakan UNESCO, bahwa kekerasan gender luring dan daring itu berjalan bersamaan, dan tidak bisa dipisahkan.”

Dari hasil riset dan FGD oleh PR2Media yang melibatkan 277 responden dari perwakilan media anggota AMSI, ada temuan bahwa peraturan tertulis untuk menangani Kekerasan Seksual (KS) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di perusahaan media itu ‘sangat minim atau belum ada sama sekali’. 

“Meski tidak ada aturan tertulis, lingkungan kerja perusahaan bisa menciptakan ekosistem yang menjunjung kesetaraan gender. Namun ini sangat tergantung pada kebijakan pimpinan. Kalau pimpinannya bagus, maka tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika tidak?” tanya Wendra. 

Wendra menekankan, keberadaan aturan soal GEDI (Gender Equality Diversity and Inclusion) harus dilihat sebagai keunggulan kompetitif perusahaan sehingga bisa lebih baik melayani kebutuhan publik. 

“Praktik kesetaraan gender jangan dilihat sebagai beban baru. Tapi ini justru jadi pendorong positif bagi praktik jurnalisme dan bisnis,” tutup Wendra.

Praktik baik di perusahaan media

IDN Times adalah salah satu perusahaan media anggota AMSI yang sudah memiliki SOP terkait kekerasan seksual dan KBGO di tempat kerja. 

“Isu kekerasan seksual menjadi perhatian bagi media-media yang ada di bawah IDN Times. Dan keresahan ini meningkat di masa pandemi, ketika orang terperangkap di rumah, punya partner yang abusive, serta ada peningkatan kasus KDRT dan kekerasan seksual. Seraya meliput dan kala itu ikut mendorong dikeluarkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka kita mulai hal yang sama di perusahaan,” kata Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times. 

IDN Times mengeluarkan SOP Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja pada 1 Februari 2022. Aturan tersebut lantas diperbarui dengan SOP Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja dan Kekerasan Berbasis Gender Online, pada 1 Maret 2024. IDN Times bahkan mempekerjakan seorang psikolog sebagai konselor kesehatan mental untuk menangani kasus kesehatan mental di perusahaan media tersebut. 

“Salah satu yang menonjol dari sebuah perusahaan media yang menargetkan kelompok milenial dan Gen Z adalah kesadaran yang tinggi soal kekerasan seksual, kesetaraan gender, serta KBGO. Dan concern kesetaraan itu juga diturunkan dalam 7 Pilar Konten yang berlaku di IDN Times,” tambah Uni. 

Tujuh Pilar Konten dari IDN Times berisi panduan soal bagaimana sebuah konten diproduksi. Ketujuh pilar tersebut adalah kesetaraan gender, anti pelecehan seksual, anti perundungan, persatuan dalam perbedaan ras dan etnis, persatuan dalam perbedaan kepercayaan, anti stereotipe, serta mendefinisikan kembali arti kata ‘cantik’ (redefining beauty). 

“Ini semacam kode etik jurnalistik, yang kalau pakai bahasa (generasi) boomer itu isinya melarang ini melarang itu. Tujuh Pilar Konten IDN Times adalah inti dari kode etik jurnalistik yang berlaku di IDN Times,” kata Uni Lubis. 

Modul dan SOP untuk perusahaan media 

Keberadaan SOP ini makin penting setelah Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perusahaan Pers pada 29 April 2024. Ini menunjukkan pentingnya isu kekerasan seksual dan KGBO bagi perusahaan pers. 

AMSI mengeluarkan Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media. 

“Landasan hukum dari SOP ini adalah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” ujar penulis modul sekaligus konsultan GEDI, Nita Roshita. 

“Kehadiran SOP ini sesuai dengan visi AMSI, yaitu menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkualitas. Yang kita pertahankan adalah kepercayaan dari publik. Dan media harus menjaga itu.“

Nita menegaskan, kasus Kekerasan Seksual (KS) maupun Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) bisa terjadi pada perempuan, laki-laki atau gender apa pun. “Jika laki-laki jadi korban, biasanya mereka jadi korban dua kali. Karena tidak ada yang percaya, mereka akan ditertawakan atau dianggap lemah dan sebagainya.”

Nita menjabarkan mengapa keberadaan SOP ini penting bagi bisnis perusahaan media. 

“Jika terjadi kasus KS atau KBGO di perusahaan media, maka ini akan berdampak pada reputasi bisnis. Ini juga bisa menimbulkan turn over karyawan yang tinggi, karena tidak ada yang mau jadi korban KS atau KBGO selanjutnya,” papar Nita. 

“Angka ketidakhadiran karyawan di perusahaan yang ada kasus KS maupun KBGO juga tinggi. Ada riset di Journal of Community Health yang menunjukkan kalau korban punya risiko 1.7 kali lipat untuk tidak masuk kerja selama dua pekan dalam setahun akibat kasus KS. Akibatnya, produktivitas berkurang dan ujungnya investor akan menilai kesehatan manajemen perusahaan yang buruk.”

Laporan perusahaan konsultan manajemen McKinsey (2020) yang berjudul Diversity Wins: How Inclusion Matters juga menyebut, ruang kerja yang inklusif dan aman dapat meningkatkan profit dan perusahaan menjadi berkelanjutan. 

Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media yang dikeluarkan AMSI ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dan kapasitas perusahaan media. “Kami menyadari bahwa kapasitas perusahaan media itu tidak sama, sehingga SOP ini bisa diadaptasi. Yang terpenting dalam SOP ini adalah prinsip berpihak pada korban,” jelas Nita. 

Modul juga menjabarkan alur penanganan kasus, mulai dari pengaduan, investigasi internal, sampai akhirnya jatuh pada putusan akhir. Modul juga menekankan pada pendampingan psikologis yang perlu dilakukan perusahaan media bagi korban. 

Sebagai tindak lanjut dari diseminasi hasil riset, modul dan SOP ini, AMSI membuka kesempatan bagi perusahaan media terpilih untuk  mendapatkan pendampingan dalam menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan KBGO sesuai kapasitas media tersebut. Kesempatan ini hanya terbuka bagi media anggota AMSI. 

Magang Luar Negeri Jadi Alternatif Milenial Berkarier

Redaksi    Selasa, Mei 28, 2024    Comment   

Magang Luar Negeri Jadi Alternatif Milenial Berkarier

Focus Group Discussion membahas program magang kerja di luar negeri. (AMSI Kalbar)

PONTIANAK - PT Pontianak Media Sejahtera, atau Insidepontianak.com, gelar Focus Group Discussion membahas program magang kerja di luar negeri.

FGD ini dilaksanakan di Aula Hadari Nawawi IKIP PGRI Pontianak, Rabu (29/5/2024) pagi. Kegiatan ini merupakan program kolaborasi bersama Disnakertrans Kalbar, Prodi PPKn IKIP PGRI Pontianak, dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalbar.

Focus Group Discussion membahas program magang kerja di luar negeri. (AMSI Kalbar)

Adapun tema FGD tersebut yaitu: “Mangang Luar Negeri Jadi Alternatif Milenial Berkarier.”

Acara ini berlangsung secara tatap muka, dan juga dapat disaksikan secara daring lewat live streaming Facebook @insidepontianak.com.

Direktur PT Pontianak Media Sejahtera, Muhlis Suhaeri mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan informasi seluas-luasnya kepada pencari kerja tentang peluang magang kerja di luar negeri yang difasilitasi pemerintah.

"Harapannya, informasi yang disajikan dari diskusi nanti bisa dipahami oleh para pencari kerja, bagaimana alur dan persyaratan untuk bisa mendapatkan kesempatan program magang kerja ke luar negeri," kata Muhlis Suhaeri, Selasa (29/5/2024).

Magang ke luar negeri sendiri, merupakan program pemerintah untuk memberikan banyak pengalaman kerja berharga, bagi calon tenaga kerja milenial, khususnya mereka yang berada di Kalbar.Namun, untuk mendapatkan kesempatan tersebut tentu ada sejumlah syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Mulai dari pengetahuan, hingga skill yang baik.

"Karena itulah, melalui kegiatan ini kita harapkan dapat memberikan informasi bagi pencari kerja tentang peluang magang di luar negeri," kata Pj Ketua AMSI Kalbar tersebut.

Muhlis menyebut, kegiatan tersebut dilaksanakan melibatkan mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, dan mahasiswa lintas kampus di Kalimantan Barat, dam perwakilan siswa SMK 3 dan SMK 6 Pontianak.

"Total peserta kita targetkan 100 orang," ujarnya.

Mahasiswa dan siswa SMK itu dinilai penting mengikuti kegiatan FGD ini, sebagai wadah untuk mencari pengetahuan sebelum mereka terjun ke dunia kerja.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut di antaranya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar, Kepala Dinas Pendidikan, dan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang

Redaksi    Sabtu, Mei 04, 2024    Comment   

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.

PALEMBANG - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) memberikan pemahaman bagaimana membangun ekosistem digital Fact Checking di ruang industri media lokal daerah di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam Workshop Building Fact Checking Ecosystem in Local Area dalam rangkaian kegiatan Kongres XII Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diselenggarakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan 2 - 5 Mei 2024.

Tiga pembicara dan moderator yang hadir dalam workshop itu ada Wakil Ketua Umum AMSI Upi Asmaradhana, Bendum AMSI Gaib Maruto Sigit dan Wakil Sekjen AMSI Yulis Sulistyawan.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.

Peserta Kongres AJI yang berasal dari perwakilan 40 kota besar di Indonesia hadir bersama sejumlah mahasiswa dan tamu undangan yang hadir dalam rangkaian kegiatan yakni Indonesia Fact Checking Summit (IFCS).

Waketum AMSI Upi Asmaradhana dalam workshop itu menyampaikan bahwa rubrik Cek Fakta itu belum menghasilkan revenue dalam pengembangan bisnis media lokal.

"Cek Fakta ini kami perkenalkan di Sulawesi sejak tahun 2018. Kanal cek fakta itu masih belum terlalu dikenal. KabarMakassar.com kala itu hanya bermodalkan tenaga trainer google cek fakta," kata Upi yang juga CEO Kabar Grup Indonesia.

Namun sejak Cek Fakta diperkenalkan di Sulawesi Selatan, lanjut Upi sejumlah pemangku kebijakan pemerintah daerah akhirnya sadar jika verifikasi informasi melalui program cek fakta yang diperkenalkan kabar makassar ini penting untuk meredam ancaman misinfomrasi dan disinformasi yang tumbuh semakin besar di daerah-daerah.

"Butuh kesabaran kami memberikan edukasi tentang pendidikan cek fakta. Setelah beberapa tahun, akhirnya KabarMakassar menjadi pilar pemerintah kota Makassar untuk bermitra dengan Kabar Makassar sebagai penggagas cek fakta di timur Indonesia," ucapnya

Wasekjen AMSI Yulis Sulistyawan juga mengupas strategi pelaku industri media lokal dalam melakukan produksi cek fakta di redaksi media arus utama. 

"Produksi konten cek fakta sangat penting untuk didistribusikan secara luas. Karena outreach atau saluran-saluran cek fakta ini bisa dioptimalkan," ungkap Yulis yang juga adalah Wakil Direktur Tribunews.com.

Hal sama juga disampaikan CEO The Conversation Indonesia Prodita Sabarini mengatakan media yang dikelolanya ini tidak fokus ke cek fakta karena konten ini membutuhkan tenaga pemeriksa fakta yang tidak sedikit.

"The Conversation pada masa pemilu. Memilih cek fakta dengan melibatkan akademisi. Ternyata animo mereka untuk terlibat dalam fact checker cukup tinggi dari kalangan akademisi," ucap perempuan yang disapa Odita ini.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.

Bendum AMSI Gaib Maruto Sigit yang memandu workshop ini juga tampak kewalahan membendung animo peserta workshop yang menanyakan tantangan dan peluang fact checker lokal di daerah-daerah jelang pilkada serentak mendatang.

Indonesia Fact Checking Summit merupakan forum nasional yang akan mengulas tentang tren gangguan informasi, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan dinamika ekosistem media selama Pemilu 2024. (*)

Muhlis Suhaeri Ditunjuk Menjadi Plt Ketua AMSI Kalbar Gantikan Kundori yang Terpilih Menjadi Ketua PWI Kalbar

Redaksi    Rabu, April 24, 2024    Comment   

Muhlis Suhaeri Ditunjuk Menjadi Plt Ketua AMSI Kalbar Gantikan Kundori yang Terpilih Menjadi Ketua PWI Kalbar

Muhlis Suhaeri Ditunjuk Menjadi Plt Ketua AMSI Kalbar Gantikan Kundori yang Terpilih Menjadi Ketua PWI Kalbar.

PONTIANAK – Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika, menunjuk Muhlis Suhaeri menjadi Plt Ketua AMSI Kalbar, menggantikan Kundori yang mengundurkan diri.

Kundori mengundurkan diri per tanggal 4 April 2024, karena terpilih menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Kalimantan Barat.

Adapun penunjukan Muhlis Suhaeri sebagai Plt Ketua AMSI Kalbar, tertuang dalam Surat Keputusan AMSI, No: 07/AMSI/Kep-PltKetuaAMSIKalbar/AMSI/IV/2024, tertanggal 23 April 2024.

Surat Keputusan itu ditandatangani Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika dan Sekjen AMSI, Maryadi. Surat Keputusan tersebut menyatakan sebagai berikut:

Menetapkan saudara Muhlis Suhaeri sebagai Plt Wilayah AMSI Kalimantan Barat, dengan tugas utama menjalankan roda organisasi agar terus beroperasi seperti biasanya, dengan tetap berkoordinasi dengan Bidang Organisasi dan Keanggotaan, serta pengurus pusat._

Surat keputusan ini menjadi rujukan dan dasar legalitas dan seluruh kegiatan organisasi AMSI wilayah Kalimantan Barat, yang akan dilaksanakan oleh Plt Ketua saudara Muhlis Suhaeri.

Adapun keberadaan fungsi Plt, bersifat sementara hingga terpilihnya pengurus definitif yang akan diputuskan dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) Kalimantan Barat mendatang.

Nurkholis-Deka Terpilih jadi Ketua dan Sekretaris AMSI Jateng 2024-2028

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Nurkholis-Deka Terpilih jadi Ketua dan Sekretaris AMSI Jateng 2024-2028

Nurkholis-Deka Terpilih jadi Ketua dan Sekretaris AMSI Jateng 2024-2028.

SEMARANG – Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Tengah, Nurkholis kembali terpilih. Berdasarkan hasil Konferwil III AMSI Jateng yang berlokasi di Hotel KHAS, Kota Semarang, Rabu 28 Februari 2024, nama Nurkholis banyak diserukan oleh anggota AMSI Jateng yang hadir dalam acara itu. Sehingga, Ketua AMSI Jateng periode 2024-2028 diemban oleh Nurkholis. 

Selain Nurkholis, nama Deka Hendratmanto juga banyak diserukan oleh anggota yang hadir. Dari hasil musyawarah, Deka menduduki jabatan Sekretaris AMSI Jateng periode 2024-2028 yang akan mendampingi Nurkholis. 

Usai namanya diumumkan menjadi Ketua AMSI Jateng, Nurkholis menyampaikan sedikit pidatonya. Baginya, jabatan ini merupakan Amanah yang cukup berat namun harus ia jalankan sebaik mungkin. 

Nurkholis-Deka Terpilih jadi Ketua dan Sekretaris AMSI Jateng 2024-2028.

“Ketua dan Sekretaris AMSI ini jabatan yang Amanah sekaligus cukup besar. Sekali lagi kami sampaikan, jabatan ini tidak bergaji, justru harus menghidupi. Jadi ini posisi yang sangat berat, yang harus kami terima,” ungkap Nurkholis. 

Direktur media siber beritajateng.tv itu mengungkap pihaknya beserta struktur kepengurusan mendatang akan menyelesaikan program kerja. Baik program kerja yang telah tersusun sebelumnya maupun program kerja yang baru. 

“Kami menyatakan akan dengan sungguh-sungguh menjalankan amanah ini. Kami akan melanjutkan program yang sudah kita inisasi dan yang belum sempurna akan kita lakukan penyempurnaan,” tandasnya. 

Adapun syarat untuk menjadi Ketua AMSI salah satunya ialah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi (Pimred) atau Pemimpin umum dalam sebuah perusahaan media siber. Syarat itu dibacakan oleh Pimpinan sidang, Teguh Imam.

Selama sidang berlangsung, beberapa masukan untuk AMSI Jateng dalam periode kerja selanjutnya juga banyak tersampaikan. Salah satunya yang penting ialah verifikasi anggota AMSI ke dewan pers, yang mana belum semua anggota AMSI Jateng terverifikasi oleh dewan pers. 

Lebih lanjut, pelatihan-pelatihan yang membutuhkan peningkatan skill khusus seperti Search Engine Optimize (SEO) juga menjadi masukan lainnya untuk kepengurusan AMSI Jateng di periode selanjutnya. (*)

Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Publikasikan 107 Artikel Selama Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Redaksi    Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Publikasikan 107 Artikel Selama Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

JAKARTA – Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merampungkan proses pemantauan mis/disinformasi selama hari pencoblosan 14 Februari 2024 dengan melibatkan lebih dari 100 media lokal dan nasional di seluruh Indonesia. 

Total ada 131 media lokal dan nasional yang terlibat dalam kerja besar patroli hoaks di media sosial dan aplikasi percakapan sejak pukul 05.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian barat. 

Sebanyak 25 media di antaranya merupakan media mitra CekFakta.com yang sudah terlibat sejak pendirian gerakan kolaborasi ini setahun sebelum Pemilu 2019 silam. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

Setiap media yang berpartisipasi mengerahkan pemeriksa fakta dari medianya yang sudah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metode debunking dan prebunking hoaks di ranah digital sejak 2020 silam. 

Verifikasi final atas konten pemeriksaan fakta dari media mitra sebelum diunggah ke situs CekFakta.com dilakukan tim editor dari tiga organisasi pendiri: AJI, AMSI dan Mafindo. 

Artikel yang sudah dimuat di CekFakta.com bebas direpublikasi oleh semua media mitra yang tergabung dalam koalisi ini. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas, yang menjadi koordinator periksa fakta kolaboratif pada hari pemungutan suara menegaskan pentingnya aktivitas ini untuk membantu publik menyikapi proses pemilu. 

“Setiap kali hari H coblosan biasanya diikuti hoaks yang menargetkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Kita perlu memonitor juga jika ada disinformasi yang dapat menyebabkan konflik,” katanya.

Dibandingkan Pemilu 2019 proses cek fakta pada Pemilu 2024 jauh lebih menantang karena di tengah dugaan kecurangan Pemilu dan tidak netralnya aparatur sipil negara sehingga pemeriksa fakta tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas, tapi butuh verifikasi lebih mendalam ke lapangan. 

Untuk membantu publik melaporkan hoaks yang mereka terima, CekFakta.com membuka akun pengaduan atau tipline di WhatsApp nomor +62 811-1000-0579 

Ketua Umum Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, memastikan gerakan cekfakta di Indonesia juga bekerjasama intensif dengan masyarakat sipil yang mengawal proses pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. 

“Keterlibatan relawan antihoaks dari berbagai kota dan lintas organisasi masyarakat sipil untuk ikut memonitor isu hoaks pada hari pencoblosan sangat penting sebagai respons cepat penanganan hoaks pemilu, kita juga berkoordinasi dengan beberapa platform digital yang banyak digunakan masyarkat Indonesia supaya penanganan bisa dilakukan lebih responsif”, katanya. 

Sampai saat ini, ada 51 organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi, yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan CekFakta.com untuk menyebarkan prinsip dan konten cekfakta ke komunitas masing-masing. 

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengapresiasi semua media lokal dan nasional yang terlibat dalam kolaborasi cekfakta selama pemilu 2024. 

“Partisipasi yang aktif dari ratusan media anggota AMSI dalam kegiatan periksa fakta menunjukkan adanya semangat yang tinggi untuk berinovasi digital dan meningkatkan relevansi dan keterpercayaan publik pada media,” katanya. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)

Selain kegiatan patroli hoaks dan periksa fakta selama hari pencoblosan 14 Februari 2024, koalisi CekFakta.com juga rutin melakukan live fact checking dalam lima kali debat calon presiden dan wakil presiden. 

Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan setiap pernyataan kandidat berdasarkan pada data dan fakta yang bisa diakses khalayak ramai. 

Seluruh rangkaian kegiatan cekfakta selama Pemilu 2024 didukung oleh Google News Initiative, yang telah mendukung kolaborasi ini sejak awal berdirinya enam tahun silam. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Communication Officer AMSI: Rudy Andanu (WA +62 815-9677-068)

100 Mahasiswa UNG Terlibat dalam Magang MBKM

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

100 Mahasiswa UNG Terlibat dalam Magang MBKM

Sebanyak 100 mahasiswa dari Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tengah berpartisipasi dalam program magang Mahasiswa Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

JAKARTA - Sebanyak 100 mahasiswa dari Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tengah berpartisipasi dalam program magang Mahasiswa Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). 

Mereka mendapatkan pelatihan yang komprehensif sebelum memulai penempatan di berbagai media pers, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta, termasuk pembekalan dalam melakukan cek fakta.

Abdul Wahab Thomas, Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UNG, menyatakan harapannya bahwa program magang ini akan memberikan dorongan bagi perkembangan kemampuan mahasiswa. 

"Melalui program magang ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka saat mereka mendekati dunia kerja," ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa kehadiran mitra-mitra profesional serta mentor yang telah disiapkan dalam program ini akan membantu melengkapi pengetahuan yang diperoleh mahasiswa secara teoritis di dalam kelas. 

"Kemampuan yang diperoleh akan menjadi modal berharga ketika mereka melangkah ke dunia kerja, terutama sebagai sarjana," tambah Abdul Wahab pada Senin (12/2).

Jurusan Komunikasi berharap bahwa program magang MBKM ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mahasiswa. 

Rencananya, program ini akan dimulai pada bulan Maret 2024 di wilayah Provinsi Gorontalo dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam lingkup program ini, mahasiswa akan mendalami pengetahuan dan pengalaman praktis di bidang yang diminati, terutama dalam bidang Jurnalistik dan Komunikasi Strategis. Durasi magang ini direncanakan selama enam bulan, di mana bulan pertama akan dihabiskan untuk pembekalan, diikuti oleh tiga bulan praktik di 18 instansi mitra Jurusan Komunikasi.

Para peserta magang diberikan materi tambahan, termasuk dalam bidang Jurnalistik. Salah satu aspek penting yang ditekankan adalah pembekalan dalam melakukan cek fakta.

Pelatihan magang dalam bidang Jurnalistik telah dimulai sejak Rabu, 24 Januari hingga 20 Februari 2024. 

Beberapa materi yang disampaikan antara lain "Manajemen Media Pers" oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Stefanus Felix Lamuri, "Tantangan Jurnalis Milenial di Era Digital" oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gorontalo Fadli Poli, dan "Jurnalisme Beretika" oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Gorontalo Wawan Akuba.

Pembekalan juga mencakup aspek "Cek Fakta", yang menjadi fokus utama dalam pelatihan tersebut. 

Materi ini disampaikan oleh para ahli, termasuk Pemeriksa Fakta Barakati.id Irfan Yasin dan Pemeriksa Fakta Kronologi.id Ahmad Dani Baderan.

Novita, salah satu mahasiswa peserta magang, mengungkapkan apresiasinya terhadap kesempatan ini. 

"Diberi kesempatan mengikuti program Magang MBKM ini memberikan banyak manfaat bagi kami sebagai mahasiswa. Kami dapat langsung mempraktikkan materi-materi perkuliahan dan merasakan atmosfer dunia kerja. Ini akan menjadi bekal berharga bagi kami setelah lulus kuliah nanti," tuturnya.

Viralnya Konten Kontroversial di Pontianak, Ketua AMSI Kalbar Dorong Konten Bermutu dalam Bermedia Sosial

Redaksi    Senin, Februari 12, 2024    Comment   

Viralnya Konten Kontroversial di Pontianak, Ketua AMSI Kalbar Dorong Konten Bermutu dalam Bermedia Sosial

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat, Kundori. (Humpro AMSI Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Jagat media sosial Pontianak belakangan ini menjadi perbincangan hangat menyusul viralnya unggahan dari salah satu pemilik akun media sosial yang diduga melanggar etika dalam penggunaan platform tersebut.

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat, Kundori memberikan tanggapannya.

"Harusnya beretika," tegas Kundori saat dimintai tanggapan awak media pada Minggu (11/2/2024).

Dia menegaskan perlunya kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi.

"Apa yang dihasilkan oleh pers disebut berita, sementara apa yang dipublikasikan di media sosial adalah informasi," paparnya.

Kundori menjelaskan bahwa produksi berita melalui proses pengolahan oleh wartawan yang memiliki kompetensi terukur. Di sisi lain, media sosial memungkinkan siapa pun untuk menayangkan informasi tanpa memperhatikan latar belakang.

"Dalam dunia pers, terdapat tim redaksi dengan standar yang ketat. Namun, media sosial cenderung bersifat personal dan tidak terikat pada standar yang sama," tambahnya.

Kundori juga menyoroti perbedaan dalam hal regulasi dan kode etik. Produk pers harus tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan memiliki badan hukum yang sesuai, sedangkan media sosial tidak memiliki batasan hukum yang jelas.

"Produk pers melalui proses verifikasi sebelum dipublikasikan. Bahkan, wartawan pun diwajibkan memiliki sertifikasi yang menunjukkan kompetensinya," ungkap Kundori.

Kundori memberikan saran kepada pengelola akun media sosial untuk menghasilkan konten yang lebih bermanfaat dan berkualitas.

"Dengan menghasilkan konten-konten yang bermanfaat, seperti promosi wisata, kuliner, atau jual-beli, kita dapat meningkatkan kualitas dan manfaat dari produk media sosial yang dihasilkan," tutupnya.

Jelang Pemilu 2024, AMSI Gelar Pelatihan Cek Fakta di Sumbar

Redaksi    Kamis, November 09, 2023    Comment   

Jelang Pemilu 2024, AMSI Gelar Pelatihan Cek Fakta di Sumbar

Jelang Pemilu 2024, AMSI Gelar Pelatihan Cek Fakta di Sumbar.

PADANG - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar pelatihan cek fakta di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelatihan yang melibatkan 30 jurnalis dari berbagai daerah di sumatera ini berlangsung selama tiga hari sejak Selasa 7 November hingga Kamis 9 November 2023.

Pelatihan cek fakta ini merupakan kegiatan kolaborasi antara AMSI, AJI, dan MAFINDO yang didukung oleh Google News Initiative dalam upaya melawan hoaks dan membersihkan ruang digital dari disinformasi dan misinformasi.

Peserta pelatihan adalah jurnalis dan editor dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. 

Selain di Sumatera Barat, pelatihan Cek Fakta juga digelar di beberapa wilayah lain seperti di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bali.

Kegiatan kali ini dihadiri wasekjen AMSI, Yuli Sulistiawan, koodinator wilayah AMSI Sumatera Muhammad Zuhri, dan ketua AMSI Sumatera Barat Andri El Faruqi.  Dua _trainer_  berlisensi google, Nila Ertina (Pemimpin Redaksi Wongkito) dan Andre Yuris (Jurnalis Tempo) menjadi fasilitator dalam kegiatan ini.

Wakil sekjen AMSI Yuli Sulistiawan mengatakan, pelatihan cek fakta adalah salah satu komitmen AMSI dalam membersihkan ruang-ruang digital dari disinformasi dan misinformasi. Ini adalah bagian dari komitmen koalisi cek fakta yang sudah ada sejak 2018.

"Cek fakta ini, bagaimana teman-teman bisa menggunakan _tools_ dan menghasilkan karya cek fakta dalam melawan disinformasi dan misinformasi," terangnya. 

Wasekjen AMSI  menjelaskan, pelatihan cek fakta  juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan para peserta untuk dapat  menghasilkan karya  berkualitas yang bisa  melawan hoaks, sehingga masyarakat bisa mendapat informasi yang sehat, terutama dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Dengan upaya kolaboratif ini mudah-mudahan kita bisa berkontribusi supaya pemilu betul-betul menjadi tempat pertarungan ide yang substantif, sebuah kompetisi demokrasi yang memungkinan warga memilih dan mendapatkan informasi yang akurat dan kredibel,” tegasnya.

Dalam pelatihan cek fakta, para jurnalis memperoleh  pelatihan utk mengenali teknik produksi _prebunking_ serta _debunking_ dalam upaya membendung hoaks.

“Tentu tidak hanya di pemilu, di luar pemilu, sampah-sampah digital ini juga banyak. Jadi ini perlu kita bersihkan dengan cek fakta," tegas Yuli.

Membersihkan ruang digital dari hoaks, disinformasi, dan misinfirmasi terutama jelang pemilu 2024 menjadi krusial, karena demokrasi yang sehat dan pemilu yang berkualitas diharapkan akan memunculkan para pemimpin yang tepat untuk memimpin negeri.

Narahubung: Mia Mochtar

Wahyu Dhyatmika dan Maryadi Nahkodai AMSI 2023-2027

Redaksi    Kamis, Agustus 24, 2023    Comment   

Wahyu Dhyatmika dan Maryadi Nahkodai AMSI 2023-2027

Wahyu Dhyatmika dan Maryadi Nahkodai AMSI 2023-2027.

BANDUNG - Duet Wahyu Dhyatmika (CEO Tempo Digital)  dan Maryadi (Direktur Bisnis dan Digital Katadata) terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AMSI perioda 2023-2027, pada Kongres III yang berlangsung di Hotel El Royale, Bandung 24 Agustus 2023. 

“Mewakili suara anggota wilayah DKI Jakarta, kami mengajukan Bli Komang dan Maryadi untuk ditetapkan secara aklamasi menjadi Ketua Umum dan Sekjen AMSI,” ujar Ketua AMSI Wilayah DKI Jakarta, Eric Somba yang langsung disambut gegap gempita peserta kongres dengan terikan setuju.

Ketua sidang pleno pemilihan pengurus AMSI, Upi Asmaradhana langung menanyakan pendapat peserta yang juga disambut dengan teriakan kompak seisi ruangan kongres dengan kata setuju.

“Kongres AMSI ketiga pada 24 Agustus 2023 pukul 21.46 WIB  memutuskan dan menetapkan secara mufakat dan aklamasi, Saudara Wahyu Dhyatmika dan Maryadi sebagai Ketua Umum AMSI dan Sekretaris Jenderal AMSI periode 2023-2027,” ujar Upi Asmaradhana selaku Pimpinan Kongres ketiga AMSI.

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) telah menggelar kongres ketiga dengan sejumlah agenda terpenting suksesi kepemimpinan AMSI. Sesuai dengan anggaran dasar baru hasil kongres tersebut, Wahyu Dhyatmika dan Maryadi akan memimpin AMSI selama empat tahun mendatang. Berbeda dengan masa jabatan sebelumnya yang tiga tahun.

Dalam pidato awal, Ketua Umum terpilih Wahyu Dhyatmika menyatakan kepemimpinan AMSI sebelumnya oleh KakWens telah berhasil meletakan dasar yang kuat dan mengawal organisasi sampai ke marwahnya hingga saat ini. Karena itu, tugas pengurus selanjutnya adalah melanjutkan visi dan misi AMSI mewujudkan ekosistem yang sehat dan jurnalisme media siber yang berkualitas. 

“Visi yang kita bayangkan ketika AMSI berdiri sudah kelihatan bentuknya, tapi kita belum sampai ke sana. Ada begitu banyak pekerjaan yang belum selesai. Lewat kongres ini, kita sudah samakan frekuensi dan identifikasi persoalannya. Kita punya pandangan yang sama soal apa yang perlu kita perbaiki dan ini hanya akan bisa berhasil kalau kita bekerja bersama-sama,” kata Wahyu, yang akrab disapa Bli Komang.

AMSI yang saat ini memiliki 456 media anggota dari 27 wilayah di Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan media siber yang bertanggung jawab, mencerdaskan dan mencerahkan publik, profesional, serta mampu menjaga keberlanjutan industri media. Selain itu, AMSI bertekad untuk mendorong jurnalisme dan bisnis media siber yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan melindunginya dari praktek-praktek digital yang merugikan industri media siber nasional.

Wahyu Dhyatmika dan Maryadi Nahkodai AMSI 2023-2027.

Sekjen AMSI terpilih, Maryadi menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya. Maryadi menggarisbawahi soliditas anggota AMSI sebagai suatu hal penting sejak AMSI dibangun. “Perbedaan pendapat pasti ada, tapi selalu selesai. Beberapa perbedaan itu sebagian besar sudah diselesaikan dalam AD/ART yang direvisi pada kongres ini.”

Anggota Dewan Pers, Sapto Anggoro yang diundang sebagai peninjau kongres menyambut positif terpilihnya pasangan Wahyu Dhyatmika dan Maryadi. "Komang dengan jaringan internasional dan Maryadi dengan jaringan lokal dan bisnis akan membawa AMSI semakin berjaya, beyond Indonesia. Selamat karena sudah memilih orang-orang yang berkualitas untuk kemajuan media siber Indonesia," katanya.

Kongres III yang berlangsung di Hotel El Royale, Bandung 24 Agustus 2023. 

Rekomendasi Kongres

Selain memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal baru, kongres yang merupakan amanat dari Anggaran Dasar Organisasi ini juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi dan keputusan penting di antaranya 

Pertama, AD/ART baru AMSI hasil kongres III Bandung yang meneguhkan dengan jelas DNA organisasi sebagai asosiasi perusahaan media siber, bukan organisasi profesi, sesuai Pasal 7 Anggaran Dasar. Ini sesuai juga dengan visi AMSI untuk mewujudkan kemerdekaan pers dengan membangun media siber profesional yang memiliki bisnis sehat berkelanjutan dan konten yang berkualitas.

Kedua, dalam AD/ART hasil kongres III Bandung juga membuat penegasan sikap organisasi soal nama-nama media yang mirip dengan media yang sudah ada.  Perusahaan pers yang bisa menjadi anggota AMSI adalah media yang tidak menduplikasi nama media yang telah ada yang dapat diasosiasikan dan citra media yang telah ada, kecuali media yang satu kelompok usaha, atau tidak ada keberatan oleh media yang sudah lebih dulu menjadi anggota AMSI. Ketentuan Ini tercantum dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga.

Ketiga, AD/ART AMSI yang baru memberikan kewenangan AMSI untuk bernegosiasi atas nama anggota dalam perjanjian bisnis dengan perusahaan platform dalam bentuk collective bargaining. Dalam Pasal 9 Anggaran Dasar, tertera: Pengurus Nasional mewakili media anggota melakukan negosiasi dan berunding dengan platform dan pihak lainnya.

Keempat, kongres menyepakati panduan bisnis dan etika bisnis (PBEB) sebagai upaya menjaga integritas bisnis anggota AMSI. Panduan ini hadir mengingat bisnis anggota AMSI berada di bidang pers, yang diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. PBEB menjadi cara bagi AMSI untuk mendorong kemajuan bisnis tanpa mengkhianati cita-cita pers Indonesia untuk memajukan peradaban bangsa dan dunia.

Kelima, AMSI menyepakati prinsip dasar penggunaan artificial intelligence untuk proses produksi karya jurnalistik dan pengelolaan media siber di Indonesia.  Prinsip dasar ini dibuat untuk memastikan penggunaan AI secara bertanggung jawab dalam praktik jurnalistik untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik. Prinsip-prinsip ini menjadi komitmen AMSI dalam mempertahankan standar jurnalisme tertinggi sambil memanfaatkan potensi peluang yang ditawarkan AI.

Sebelum kongres, AMSI menggelar Indonesia Digital Conference (IDC) mengangkat tema AI  for Business Transformation, dengan mengundang berbagai stakeholder. Kristalisasi IDC itu kemudian diserap menjadi rekomendasi kongres.