 |
| Anggaran Proyek "PL" Dinas PU Ketapang Tahun 2025 Melimpah, Habis Diborong Pokir Berkode. |
KETAPANG - Anggaran Proyek Penunjukan Langsung (PL) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ketapang tahun anggaran 2025 masih "belonggok" kendati sudah efisiensi. Terhitung mencapai angka Rp 86 milyar lebih atau Rp. 86.271.000.000.
Anggaran ini dikatakan pejabat dinas PU masih didominasi dari program aspirasi dewan atau dikenal program pokok pikiran (Pokir), baik anggota dewan periode 2019-2024 maupun anggota dewan baru terpilih periode 2024-2029. Sehingga cepat habis kendati belum tayang sepenuhnya di laman layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Pemda sampai dengan tanggal 29 Juli 2025.
Proyek PL dana Pokir ini terutama tersebar ditiga bidang yakni pada bidang Sumber Daya Air (SDA), Bidang Bina Marga (BM) dan bidang Cipta Karya (CK) dinas PU.
Dengan jenis pekerjaan secara kelompok terbagi dalam katagori diantaranya, pembersihan saluran parit persawahan kelompok tani, pekerjaan rehabilitasi/ bangun drainase, pekerjaan pembersihan saluran, pembangunan jaringan pipa, pemeliharaan jalan dan pembangunan jembatan.
Dihimpun berdasarkan data dari laman sistim informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), Pemda Ketapang yang dilihat hari Senin (28/07/2028), jumlah paket PL pada dinas PU sebanyak 526 paket PL dengan rata-rata nilai per paket bervariasi antara terkecil di angka Rp 96 juta dan terbesar bernilai Rp 200 juta.
Kepala bidang SDA dinas PU Ketapang, Hendrika, mengatakan, proyek PL dibidangnya sudah habis, berkas perusahaan calon pelaksana sudah menumpuk menunggu proses di pejabat pengadaan.
"Berkas (perusahaan) sudah ada di pejabat pengadaan barang dan jasa (PPBJ), sudah siap tayang semua," ujarnya, dikonfirmasi pada Senin (28/07/2025) sore di ruang kerjanya.
Menurut dia, terkait proyek dana aspirasi ini, ia mengeluhkan sangat rentan konflik dan rawan masalah. Sehingga, pihaknya sebenarnya menolak untuk eksekusi proyek pokir.
Hal ini disebabkan, apabila ada masalah misalkan temuan dari inspektorat, LSM, media ataupun aparat hukum, pihak dewan cenderung lepas tangan tidak mau dipersalahkan meskipun pada awalnya, proyek ini aspirasi dan pihak yang mengerjakannya pun ada arahan atau kaitan dengan dewan dimaksud.
"Tapi yang input mereka-mereka (diduga menyebut DPRD dan Bapeda). Meski ditolak, tetap muncul lagi. Kalau ada masalah, tetap pihak kami yang dikejar, dewan diam-diam jak," ucapnya.
Menyoroti hal ini, pemerhati dana APBD dari Ormas Laki Ketapang, Ujang Yandi mengatakan, program ini sebenarnya berasal dari usulan masyarakat lewat musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) ataupun hasil reses anggota dewan di daerah pemilihanya.
Dalam prakteknye dan jadi pembicaraan umum tiap tahun, program pokir ini justru banyak membuat beberapa pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) seperti tersandera akibat ulah diduga praktek jual beli pokir yang melibatkan pihak kontraktor.
Anggota dewan kerap memberi arahan kepada PA dan PPK melalui kontraktor yang ditunjuk sebagai pengurus, ataupun pelaksana proyek pokir mereka.
"Ini kejadian sudah tiap tahun, kontraktor yang tidak ada hubungan dengan dewan, PA, PPK jangan harap dapat PL, apalagi tender. Kongkalikong macam ini sudah masif," kata Ujang Yandi, Senin malam.
Namun demikian, praktek macam ini tidak hanya melulu disalahkan kepada anggota dewan, terkadang, oknum PPK atau orang dalam dinas juga ikut bermain proyek.
Pratek ini ia duga bermoduskan jual nama atau pinjam misalkan nama timses, anggota dewan ataupun orang dijajaran Pemda Ketapang.
"Dengan begitu, apabila ada kontraktor yang minat, bakal terhenti karena proyek sudah bermerk. Ini biasanya modus-modus oknum," katanya.
Menurut dia, soal macam ini memperkecil peluang usaha kontraktor yang tidak ada afiliasi, persaingan usaha tidak sehat dan cenderung monopoli. "Ini terindikasi pelanggaran. Kami akan pantau kegiatan tahun ini," tandasnya.
Reporter: Muzahidin
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
