 |
| Kantor dinas PU Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin) |
KETAPANG - Rumor mengenai dugaan oknum PNS bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Ketapang menjadi operator proyek Penunjukan Langsung disertai komitmen fee mulai menyeruak pada kalangan terbatas.
Modusnya, proyek PL diembel embel nama oknum anggota DPRD sehingga proyek itu seakan akan berasal dari aspirasi dewan atau proyek pokok pikiran (pokir). Kemudian pinjam nama kontraktor sebagai pelaksana.
Diketahui, jumlah dana Pokir DPRD Ketapang dipatok sebesar Rp 3 miliar untuk anggota dan Rp 5 miliar untuk unsur pimpinan. Asumsinya 15 sampai 20 paket PL dengan plafon proyek sebesar Rp 200 juta.
Dalam APBD tahun ini bidang SDA mengelola kegiatan proyek PL sebanyak 176 paket dengan rata-rata per paket sebesar Rp 198 juta atau setara dengan Rp 35 miliar jumlah keseluruhan anggaran yang dikelola.
Isu ini mencuat dengan menyebut nama diduga Hendrika selaku Kepala Bidang SDA dinas PU Ketapang sebagai operator penentu kontraktor sebagai pelaksana proyek.
"Para staf bagian pejabat pengadaan (PPBJ) koordinasi langsung denganya soal penentuan siapa-siapa yang mengerjakan proyek PL. Di titik ini, sebagai PPK dan KPA ia diduga mengerahkan PPBJ untuk nunjuk kontraktor tertentu. Kami duga kontraktor itu hanya pakai nama," ungkap LSM Peduli Kayong melalui ketuanya, Suryadi, Rabu (30/07/2025).
Ia melanjutkan, dugaan ini karena jabatan Hendrika sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga sinyal kongkalikong ini semakin menyala ditambah jumlah proyek PL dibidangnya sudah habis. Meski data di LPSE khusus proyek bidang SDA masih sedikit yang tayang.
"Kalau sampai saat ini 176 paket PL bidang itu sudah habis pengakuanya wajar. Ini sinyal, dapat diartikan sebagai pembenaran kalau ada dugaan kongkalikong antara oknum dewan dengan ASN itu, " kata Suryadi
Sementara itu, salah seorang kontrakor lokal anggota asosiasi badan usaha sulit mendapatkan proyek sistem PL terutama di bidang SDA karena terhalang oleh proyek pokok pikiran (Pokir) dewan sesuai alasan pejabat di dinas PU.
"Saat mau masukan minat selalu dijawab proyek pokir. Harus koordinasi dengan anggota dewan atau lewat operator anggota dewan. Ratusan paket bidang itu pokir semua, dak masuk akal," ujar seorang kontraktor yang meminta nama diri dan perusahaanya tidak dituliskan, pada Rabu sore di sebuah kedai kopi di Ketapang, (29/07/2028).
 |
| Suryadi, LSM Peduli Kayong. |
Ia mengaku sudah 2 kali mata anggaran perusahaannya nganggur, tidak melaksanakan proyek pemda Ketapang karena kalah bersaing dan sulit mendapatkan paket proyek PL.
"Untungla saya ni bisa cari "can tepi" alhamdulillah diajak kawan kerja, saya masih bisa bertahan buat keluarga. Kalau ngarapkan proyek APBD, udah 2 tahun saya off," katanya.
Ia sependapat kalau publik menduga kalau proyek PL sudah diatur dan dipermainkan oleh oknum PNS. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, bahwa dana pokir DPRD sudah dipatok sebesar Rp 3 miliar tiap anggota. Sementara unsur pimpinan bisa Rp 5 miliar.
"Kalau 3 M dibuat Pokir dengan anggaran 200 juta, bearti tiap dewan punya pokir 15 jenis. Masakan jumlah ini masuk di bidang SDA semua. Kecuali semua anggota dewan yang 45 orang itu jamaah buat pokir bidang SDA. Bearti proyek PL didinas lain bukan pokir,murni usulan SKPD," katanya.
Salah seorang anggota DPRD Ketapang dihubungi mengatakan, dana aspirasi itu sudah disepakati dengan besaran sekitar 3 miliar per orang anggota. Usulan kegiatan itu di input melalui SIPD Pemda. Penggunaanya di muat dalam usulan daerah melalui Bapeda Ketapang.
"Kegiatan-kegiatan hasil reses itu pasti menyebar. Ada di pertanian, pendidikan, Perkim dan lain-lain, jadi tak mungkin numpuk satu dinas apalagi satu bidang, bohong kalau numpuk semua kegiatan itu Pokir," ujar politikus ini, Rabu sore.
Jadi menurut dia, publik jangan selalu menyudutkan pihak DPRD kalau kontraktor tidak dapat proyek. Bisa saja ada campur tangan pihak dinas.
"Pakai nama buat ngerjakan proyek sendiri. Coba amati, PPK sekarang, kehidupanya melimpah, bandingkan sebelum dan saat menjabat sebagai PPK. Kita tidak fitnah tapi menduga duga, karena PNS itu hidupnya monoton. Kecuali kalau punya kebun sawit, tambang berhektar hektar, wajar. Jadi jangan sudutkan anggota dewan terus. Kami maunya kegiatan berjalan lancar, masyarakat Ketapang bahagia,"kata dia.
Reporter: Muzahidin
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
