Berita Borneotribun.com: Harisson Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Harisson. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Harisson. Tampilkan semua postingan

Minggu, 24 September 2023

Pj Gubernur Kalbar Tekankan Pentingnya Kewirausahaan di Desa

Pj Gubernur Kalbar, Harisson Tekankan Pentingnya Kewirausahaan di Desa.
PONTIANAK - Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menyoroti pentingnya pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan aparatur desa, terutama kepala desa, dalam merancang pembangunan desa. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah pertemuan di Pontianak pada hari Sabtu.

Menurut Harisson, kewirausahaan memiliki peran sentral dalam memecahkan tantangan pembangunan di wilayah pedesaan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan bagi penduduk desa, serta memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Gubernur juga menekankan pentingnya agar aparatur desa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga perencanaan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, Harisson juga mengajak seluruh aparatur desa untuk aktif dalam mengikuti program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang dibiayai melalui Dana Desa (DD). Hal ini diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai program pemerintah dari pusat hingga tingkat desa.

Gubernur menegaskan pentingnya koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan untuk mengatasi isu-isu dan tantangan yang dihadapi oleh Kalimantan Barat.

Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa melalui pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Program pelatihan ini dihadiri oleh aparatur desa dari seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berperan aktif dalam kemajuan desa di seluruh Indonesia. (Red)

Jumat, 08 September 2023

Ada Apa? Sekda Ketapang Bertemu Pj. Gubernur Kalbar

Sekretaris Daerah Alexander Wilyo, S.STTP., M.Si, didampingi Ka. OPD Pemerintah Kabupaten Ketapang, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes
Sekretaris Daerah Alexander Wilyo, S.STTP., M.Si, didampingi Ka. OPD Pemerintah Kabupaten Ketapang, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.
PONTIANAK - Sekretaris Daerah Alexander Wilyo, S.STTP., M.Si, didampingi Ka. OPD Pemerintah Kabupaten Ketapang, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (7/9/2023) di Pontianak.

Dalam rapat kordinasi dan konsultasi tersebut, Sekda menyampaikan Rancangan Gagasan Kebijakan Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LVIII.

"Saya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang kali ini mengangkat judul "Penguatan Harmoni Sosial Melalui Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN)." Terang Sekda

Sementara, pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Harisson mengungkapkan bahwa manfaat dari gagasan perubahan ini bagi pemerintah yakni sebagai sumbangsih pemikiran untuk mendukung pembangunan dan keberlangsungan IKN.

"Saya sebagai Pj. Gubernur Kalbar mendukung penuh apa yang diupayakan Sekda Kabupaten Ketapang dalam PKN I ini." Kata Pj. Gubernur Kalbar. 

Sekretaris Daerah Alexander Wilyo, S.STTP., M.Si, didampingi Ka. OPD Pemerintah Kabupaten Ketapang, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.
Sekretaris Daerah Alexander Wilyo, S.STTP., M.Si, didampingi Ka. OPD Pemerintah Kabupaten Ketapang, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes.
Tak hanya itu, dampak lain bagi masyarakat juga dapat meningkatkan daya saing, dapat memberikan kepastian dan keamanan berinvestasi bagi dunia usaha.

Kemudian bagi para akademisi untuk gagasan perubahan ini melalui kebijakan : Penguatan Harmoni Sosial untuk mendukung IKN, diharapkan bermanfaat sebagai bahan kajian, penelitian dan pengembangan (Tri Dharma Perguruan Tinggi) serta mengedukasi, mensosialisasikan pentingnya harmoni sosial.

Dalam kegiatan ini dihadiri didampingi Assisten 1 Gubernur, para perangkat daerah pemerintah provinsi, dan tim pakar dari Universitas Tanjungpura. 

(Prokopim Setda Ketapang)

Sabtu, 02 September 2023

Sekda Kalbar Tutup MTQ ke-XXXI di Sanggau dengan Meriah

Sekda Kalbar Tutup MTQ ke-XXXI di Sanggau dengan Meriah.
SANGGAU - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, secara resmi mengakhiri rangkaian Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXXI tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023. Acara penutupan yang diselenggarakan di kawasan Sabang Merah, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berlangsung pada malam Kamis (31/08/2023).

Upacara penutupan ini menjadi momen bersejarah, ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, Bupati Sanggau Paolus Hadi, dan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kalimantan Barat, Andi Musa.

Gubernur Kalimantan Barat, melalui perwakilannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh panitia, LPTQ Kalbar, dewan hakim, pemerintah daerah, Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, Forkopimda Sanggau, masyarakat Sanggau, serta semua pihak yang turut berperan dalam kesuksesan penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Kalbar ke-XXXI tahun 2023, yang berjalan mulus dan sukses dari awal hingga penutupan malam itu.

"MTQ ke-XXXI Kalbar telah menghasilkan para pemenang dan juara di berbagai cabang lomba yang dipertandingkan. Oleh karena itu, dengan bangga saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi tinggi atas prestasi yang telah diraih oleh para qori dan qoriah, hafiz dan hafizah, mufasir dan mufasirah. Tentu saja, kami memberikan penghargaan khusus kepada Kabupaten Mempawah yang berhasil meraih gelar juara umum," ujar Harisson.

Harisson juga mengungkapkan harapannya kepada para pemenang agar tidak cepat berpuas diri dan terhindar dari sikap arogansi. Pasalnya, mereka akan segera menghadapi kompetisi tingkat nasional dalam waktu yang tidak lama.

"Kami berharap para pemenang terus memacu diri dan meningkatkan latihan dalam cabang-cabang MTQ yang mereka tekuni. Hal ini akan mempersiapkan mereka untuk MTQ nasional yang sudah menanti di depan," tambahnya.

Selain itu, Harisson menyoroti pentingnya pelaksanaan MTQ dalam memajukan pengembangan agama melalui Al-Qur'an, meningkatkan kesadaran spiritual dan moral, memperkuat karakter, meningkatkan nilai-nilai keimanan dan akhlak, serta, yang tidak kalah penting, memperkuat persatuan dan kesatuan di antara umat Islam.

"Karena sejatinya, MTQ bukan hanya sebuah perlombaan, melainkan juga sebuah esensi yang harus kita jaga. Ini merupakan media edukasi yang kuat bagi umat Islam agar senantiasa mencintai Al-Qur'an," pungkas Harisson dengan penuh semangat. Dengan demikian, MTQ ke-XXXI Kalbar tahun 2023 tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi landasan untuk meningkatkan keimanan, akhlak, dan persatuan umat Islam di wilayah ini. (Tim)

Minggu, 13 Agustus 2023

Indeks Infrastruktur Kalbar Naik 3,25 Poin: Capai 69,59 dalam 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson.
PONTIANAK – Indeks infrastruktur di Kalimantan Barat telah mengalami peningkatan sebesar 3,25 poin, menurut Harisson, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Peningkatan ini dianggap sebagai indikator kinerja utama (IKU) pembangunan daerah tersebut. Pada tahun 2018, angka indeks infrastruktur mencapai 56,61 poin, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 69,59 poin.

Harisson berharap bahwa dengan peningkatan sebesar 3,25 poin ini, saat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur berakhir, angka indeks infrastruktur bisa mencapai 71,24 poin.

Harisson mengatakan hal ini di Pontianak pada tanggal 12 Juli 2023. Dia juga mengklaim bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil mewujudkan misi pertama dalam RPJMD 2018-2023, yaito percepatan pembangunan infrastruktur. 

Selama empat tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat telah berlangsung seiring dengan RPJMD, yang menunjukkan keberhasilan Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Gubernur Pak Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan.

Misi ini mencakup percepatan dalam penyediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, penambahan ruang terbuka hijau, pembangunan pelabuhan samudera, dan peningkatan kapasitas pelabuhan udara untuk menerima pesawat berbadan besar.

Semua ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran sebesar Rp4,09 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur selama periode 2019-2022, dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Dana ini berasal dari APBD provinsi. Pemprov Kalimantan Barat juga berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur dan mengalokasikan 9,72 persen dari APBD setiap tahun untuk mendukung program ini.

Harisson menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Barat telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

(Tim Liputan)

Rabu, 09 Agustus 2023

Presiden Jokowi Akan Pertimbangkan Nama Calon Penjabat Gubernur Kalbar

Paripurna tiga nama calon Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai pengganti Sutarmidji dan Ria Norsan.
PONTIANAK – Ketua DPRD Kalimantan Barat, M. Kebing L, telah mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai pengganti Sutarmidji dan Ria Norsan, yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023.

Ketiga nama tersebut adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., Drs. Heru Istiyono, M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Agen Intelijen Ahli Utama Dep. Bid Intelijen Ekonomi BIN, serta Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.IP., M.M., yang merupakan Staf Ahli Tingkat III Kasad Bidang Ekkudag.

Kebing menjelaskan bahwa DPRD Kalbar memiliki hak untuk mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur.

Nama-nama ini nantinya akan dipertimbangkan bersama dengan tiga nama lainnya yang diusulkan oleh Kemendagri, sebelum dipilih oleh Presiden Republik Indonesia.

Menurut Kebing, ketiga nama ini adalah hasil usulan dari berbagai fraksi dan rapat panitia seleksi calon Penjabat Gubernur yang diadakan oleh DPRD Kalbar. Ketiga nama ini dipilih dengan pertimbangan yang matang.

Selanjutnya, DPRD Kalbar akan mengirim tiga calon Penjabat Gubernur Kalbar ke Kemendagri untuk proses lebih lanjut.

Nantinya, Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan usulan tersebut sebelum menetapkan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, yang termasuk dalam daftar calon Penjabat Gubernur, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPRD Kalbar atas kepercayaan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa prosedur selanjutnya melibatkan DPRD dan Kemendagri dalam menentukan tiga nama calon yang akan diserahkan kepada Presiden.

Harisson juga menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Kalbar jika dipilih. Ia siap menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

(Tim Liputan)


Kamis, 22 Juni 2023

Wabup Ketapang Tandatangani Berita Acara EPPD, Sekda Ingin Wujudkan Good Governance di Ketapang

Wabup Ketapang Tandatangani Berita Acara EPPD, Sekda Ingin Wujudkan Good Governance di Ketapang.
Pontianak, Kalbar - Mewakili Bupati, Sekda Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si melakukan penandatanganan berita acara hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023 di Hotel Mercure Pontianak, pada Senin (19/6/2023).

Hasil EPPD ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan, sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah serta pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Sekda berharap, dari evaluasi ini dapat menindaklanjuti apa yang menjadi catatan dan memperbaikinya sehingga terproyeksi dengan meningkatkya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas kinerja penyelenggara pemerintahan guna mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab.

"Harapan saya berdasarkan dari hasil evaluasi dari tim pemerintah daerah, ke depan kita semakin memperbaiki indikator-indikator yang menjadi penilaian dengan demikian kita semakin memperbaiki kinerja penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Ketapang sehingga terbukti atau tergambar dengan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat termasuk semakin baiknya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten sehingga kita dapat mewujudkan Good Governance atau pemerintahan yang baik di Kabupaten Ketapang, sesuai visi misi daerah," kata Sekda.

Apa yang disampaikan Sekda Ketapang selaras dengan harapan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson dalam sambutannya pada kegiatan tersebut yang berharap kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mendapat nilai yang baik, sehingga mendapat peringkat yang tinggi secara nasional. 

Harison juga menekankan adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel di Kalimantan Barat melalui pelaksanaan EPPD ini.

Sementara, Panitia Penyelenggara dari Biro Pemerintahan Pemprov Kalbar, Ahmad Salafuddin mengatakan, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh kepala daerah dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

“Seperti kita ketahui, proses penyusunan LPPD dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data yang sesuai dengan indikator kinerja yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh inspektorat daerah dan ditetapkan menjadi dokumen LPPD oleh kepala daerah untuk dilaporkan kepada presiden melalui menteri dalam negeri,” ujarnya.

Penyampaian LPPD Tahun 2022 sesuai dengan amanat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring (online) melalui aplikasi E-LPPD Kementerian Dalam Negeri.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat yang telah menyampaikan LPPD-nya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Hal ini tentunya menjadi faktor pendukung dalam penilaian selain substansi yang terkandung dalam dokumen LPPD,” tuturnya.

(Tim Liputan)

Jumat, 26 Mei 2023

Parkir Resmi Kawasan Gelora Khatulistiwa Diberlakukan

Parkir Resmi Kawasan Gelora Khatulistiwa.
Pontianak, Kalbar - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. bersama beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pengurus Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat turun langsung untuk meninjau Pre Live Streaming Operasional Parkir di Kawasan Gelora Khatulistiwa, Jumat (26/5/2023).

Pre Live Streaming Operasional Parkir ini dalam rangka pelaksanaan penertiban operasional parkir di Kawasan Gelora Khatulistiwa dan stadion SSA.

"Jadi parkir ini, kita (Pemprov Kalbar) bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perusda). Jadi nanti kalau pengunjung parkir itu harus membayar parkir secara resmi karena selama ini parkir di Kawasan Gelora Khatulistiwa itu tidak dikelola secara resmi. Oleh karena itu akan segera kita tertibkan parkir ini yang dikelola secara resmi oleh Perusahaan Daerah," terangnya.

Sementara itu ia menjelaskan bagi atlet dan pengurus KONI yang berkantor di Kawasan Gelora Khatulistiwa untuk pembiayaan parkir akan di gratiskan.

"Minggu depan sudah kita mulai, saat ini kita masih terkendala di pendataan kendaraan pengurus KONI, termasuk dari MPC untuk pendataan kendaraan mereka dan segera kita akan berlakukan parkir itu," terangnya.

Ditambahkannya, saat ini untuk Pos Parkir di Kawasan Gelora Khatulistiwa baru terdapat 2 titik dan diharapkan nanti jika pelaksanaannya benar-benar mantap akan ditambah sehingga memudahkan masyarakat untuk keluar masuk di Kawasan tersebut.

"Jadi kedepannya tidak hanya di 2 pintu keluar masuk, mudah-mudahan segera ditambah. Ini tak lain untuk kenyamanan semua masyarakat juga dalam menggunakan fasilitas umum disini. Semoga ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan", pungkasnya.

(Irf/Hermanto)

Sekda Kalbar Mewakili Kagama dalam Wisuda Sarjana dan Diploma UGM

Penyematan Pin Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) oleh Sekda Harisson.
Yogyakarta - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang juga merupakan Ketua Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) Kalbar, dr. Harisson, M.Kes, mewakili Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), untuk menyematkan Pin Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) dan memberikan sambutan kepada perwakilan wisudawan UGM pada acara wisuda program Sarjana dan Diploma periode III Tahun Akademik 2022/2023 di Auditorium Graha Sabha Pramana, Kampus UGM Yogyakarta, Rabu (24/5/2023).

Prosesi wisuda yang dipimpin langsung oleh Rrektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D berlangsung tertib dan khidmat. Kegiatan tersebut sebagai tanda yang bersangkutan resmi menjadi alumni baru yang tergabung dalam Kagama.

Harisson menyampaikan apresiasinya kepada seluruh wisudawan yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas ternama di Indonesia itu. Ia juga menyampaikan bahwasanya ini adalah masa dimana mereka akan menghadapi tantangan baru.

"Kami atas nama seluruh pengurus Kagama mengucapkan selamat atas gelar yang diraih. Tak lupa juga kepada dosen, orang tua dan wali yang terus menerus membantu dan berdoa demi kesuksesan bagi adik - adik sekalian. Kalian juga dituntut untuk bersikap profesional, disiplin tinggi termasuk dalam hal dedikasi dan penguasaan pengetahuan dan teknologi sebagai sebuah keniscayaan dengan bekal yang diberikan selama meniti pendidikan, kami percaya adik - adik dapat melewati tantangan itu," tuturnya.

Dirinya berharap kepada para wisudawan dan wisudawati, mampu melewati setiap perubahan yang terjadi dengan bekal yang telah diberikan dan diterima selama ini.

"Hadirlah di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan, sejauh apapun itu, dan seterpencil apapun itu, dimanapun, di bumi Indonesia maupun di panggung dunia. Gunakan jiwa dan pikiran Gadjah Mada untuk memberikan yang terbaik dari diri kalian, kami yakin adik-adik mampu," pinta Harisson.

Ia juga menyampaikan untuk selalu mengamalkan Hymne Gadjah Mada, yakni "Bagi Kami almamater Kuberjanji setia, kupenuhi Dharma Bakti Tuk Ibu Pertiwi".

“Adik-adik wisudawan wisudawati pergilah jauh, terbanglah tinggi, kami akan mendampingi langkah kalian dalam berkarya dan mengabdi. Hari ini KAGAMA menyambut kehadiran kalian dengan tangan dan hati terbuka. mulai hari ini kalian adalah Kagama," pungkasnya.

Sebagai informasi Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) merupakan organisasi terpelajar berbasis alumni Universitas Gadjah Mada, sebuah perguruan tinggi pertama yang lahir setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Organisasi persatuan alumni ini mulai digagas pada tahun 1956 oleh para alumni generasi pertama Universitas Gadjah Mada untuk memberikan kontribusi mencari jalan keluar atas permasalahan bangsa yang saat itu mendera Bangsa Indonesia dalam berbagai sektor.

Setelah melalui berbagai pertemuan-pertemuan yang melibatkan alumni berbagai fakultas, dalam peringatan Dies Natalis UGM tahun 1958 Ir. Suwarno (alm.) didorong oleh Panitia Dies Natalis Dewan Mahasiswa UGM untuk mengambil inisiatif pertama menyelenggarakan musyawarah para alumnus UGM pertama dengan mengundang alumni dari berbagai kota tanggal 18 Desember 1958 di Yogyakarta. Berdasarkan musyawarah ini lahirlah organisasi “Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada” disingkat KAGAMA dan tanggal 18 Desember 1958 ditetapkan sebagai hari lahirnya KAGAMA.

Kagama kini memiliki pengurus daerah di 34 provinsi di indonesia, 200 pengurus di tingkat kab/kota, 10 cabang di luar negeri yakni di negara Singapura, Malaysia, Korea, Amerika Serikat, Inggris, Saudi Arabia, Tiongkok dan Belanda.

(Adpim)

Kamis, 11 Mei 2023

PPIHD Siap Berikan Layanan Terbaik Keberangkatan Calon Jemaah Haji Kalbar Tahun Ini

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson, M.Kes.
Pontianak, Kalbar - Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalbar memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Persiapan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) di Ruang Praja II Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/5/2023).

Hal ini dilakukan tak lain untuk kelancaran, kemudahan, dan kenyamanan proses pemberangkatan 2.519 orang calon jemaah haji asal Provinsi Kalimantan Barat ke tanah suci Makkah.

"Kita akan benar - benar memperhatikan bagaimana kenyamanan, kesehatan khususnya lansia dalam menunaikan ibadah haji ini. Terdapat 126 jemaah haji lansia dengan data terbanyak berasal dari Kota Pontianak dengan 50 jamaah haji lansia. Calon jemaah haji ini akan kita berangkatkan dari Pontianak ke Batam mulai tanggal 14 - 20 Juni mendatang, dengan menggunakan pesawat Lion menuju Batam, dengan dua penerbangan yaitu pagi pukul 08.00 wib dan 11.30 wib. Khusus pada tanggal 17 - 20 Juni, keberangkatan lebih siang pada pukul 11.00 dan 15.00 wib," ungkap Harisson.

Untuk calon jemaah haji lansia, ia mengatakan akan terus dikawal oleh petugas Kesehatan kemudian juga akan dibantu dengan kursi roda maupun bantuan lainnya. 

Harisson menambahkan, bahwa PPIHD Prov Kalbar sudah melakukan rapat koordinasi untuk keberangkatan calon jemaah haji ini bersama Polda, Kodam, Kementerian Agama, DAMRI, Lion dan juga termasuk tempat penginapan para jamaah nantinya di Hotel Orchardz Perdana. 

"Kita belum bisa menggunakan asrama haji, hari ini sudah kita siapkan dan rapat lagi untuk tindak lanjuti permasalahan yang akan kita hadapi," terangnya.

Sementara itu, terkait jamaah haji yang dibatalkan, PPIHD Prov Kalbar masih menunggu informasi dari Kementerian Agama. Hal ini karena dari 2.512 jamaah yang terdaftar yang telah melunaskan baru 2.328 jemaah. Sehingga masih ada 184 calon jemaah haji yang belum melunaskan biaya hajinya. 

"Untuk sementara Ini kita masih menunggu sampai tanggal 12 Mei, pukul 15.00 Wib sore. Bilamana masih ada calon jemaah yang belum melunaskan, mereka akan diganti oleh calon jemaah haji cadangan. Calon jemaah haji cadangan itu ada 236 orang, dimana diantaranya 111 sudah melunaskan biaya hajinya," jelasnya. 

Pemprov sendiri bertanggung jawab terhadap jemaah sampai tiba di Batam dan nanti akan dilanjutkan oleh petugas haji di Batam dan ketika di tanah suci akan dikawal lagi oleh petugas dari Kalbar disana.

Turut hadir dalam Rakor, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Kalbar, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemprov Kalbar, perwakilan Kanwil Kemenag Kalbar, Manager Airport Operation Service Angkasa Pura II Kubu Raya, perwakilan Polda Kalbar, beberapa OPD dilingkungan Pemprov Kalbar, pihak Maskapai Lion Group, Biro Kesra Provinsi Kalbar, serta stakeholder terkait.

(Rfa/RH)

Jumat, 21 April 2023

Sekda Kalbar, Harisson Sebut Festival Meriam Karbit 2023 Wisata Tak Benda Kebanggaan Kalbar

Festival Meriam Karbit 2023.
Pontianak, Kalbar - Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., mewakili Gubernur Kalbar membuka Festival Meriam Karbit dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah, di tepian Sungai Kapuas, Kamis (20/4/2023).

Festival yang dipusatkan di Jalan Tanjung Harapan Gang Muhajirin, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ini, menampilkan 180 Meriam Karbit yang saling bersahutan dan menggelegar satu dengan lainnya.

Festival yang diadakan setiap tahun ini, sempat terhenti dikarenakan Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya Kalbar tiga tahun belakangan.

“Pemerintah Provinsi Kalbar mengapresiasi dan selalu mendukung pelestarian festival budaya di Kalbar, termasuk Festival Meriam Karbit di Kota Pontianak ini yang merupakan warisan budaya tak benda dan patut dilestarikan,” ungkap Sekda Kalbar saat membuka Festival Meriam Karbit khas Kota Khatulistiwa ini.

Lanjutnya, untuk memeriahkan dan menyemarakkan Festival Meriam Karbit ini, dirinya berharap kepada pihak panitia untuk lebih memeriahkan festival ini.


“Jadi untuk tahun depan kita tambah hadiahnya. Agar semarak dan semakin meriah. Dan berita baiknya yaitu, bapak Gubernur Sutarmidji berkenan menambah hadiah,” katanya.

Sementara itu di tempat yang sama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa pelaksanaan Festival Meriam Karbit menjadi sebuah even yang sangat dinantikan oleh masyarakat.

“Bahkan tak sedikit warga di luar Kalbar yang datang berkunjung untuk menyaksikan permainan rakyat yang digelar setiap menyambut Hari Raya Idul Fitri,” ujar Wali Kota Pontianak.

Permainan tradisional yang terbaru terbuat dari kayu bulat yang memiliki sekitar 50-70 centimeter dan panjang 5-6 meter yang menggunakan karbit sehingga mengeluarkan suara menggelegar di telinga.

“Kalau kita mencocokkan Meriam Karbit ni akan ada sensasi yang kita rasakan sehingga menimbulkan ketagihan untuk menyulutnya lagi,” kata orang nomor satu di Kota Pontianak dengan bahasa Melayu.

Pada kegiatan ini turut dihadiri Wakil Walikota Pontianak, Kadisporapar Provinsi Kalbar, unsur Forkopimda Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak serta para masyarakat yang memadati lokasi acara tersebut.

(Ws/RH)

Selasa, 28 Maret 2023

Dialog Publik, Harisson Pastikan Kalbar Siap Sambut Arus Balik Dan Mudik Jelang Idul Fitri 1444 Hijriah

Sekda Pemprov Kalbar Hadiri Dialog Publik Penguatan Internal Polri Antisipasi Arus Balik Dan Mudik Jelang Idul Fitri.
Pontianak, Kalbar - Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menghadiri Dialog Publik Penguatan Internal Polri Kedua yang diselenggarakan oleh Humas Mabes Polri, di ruang Coffee Morning Mapolda Kalbar, Selasa (28/3/2023).

Dialog publik melalui daring yang mengangkat tema 'Keterjangkauan Pangan, Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik Jelang Mudik Lebaran 2023' dalam rangka membahas persiapan Pemerintah dan Polri serta Instansi terkait ketersediaan pangan dan rekayasa lalu lintas jelang lebaran.

"Pemerintah berkoordinasi dengan Polda Kalbar, untuk menjaga ketersediaan stok pangan untuk bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri. Kemudian sudah dijelaskan juga oleh Mabes Polri untuk memonitor dan rekayasa lalu lintas dalam pelaksanaan mudik yang aman dan berkesan," ungkap Harisson.

Sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa Polri akan menggelar Operasi Ketupat Hari Raya Idul Fitri 2023 hingga seminggu setelah (H+7) Lebaran. Kegiatan itu dilaksanakan selama dua pekan atau 14 hari. 

"Operasi Ketupat itu sendiri dimulai sejak satu minggu (H-7) sebelum perayaan Idul Fitri 2023. Selama 14 hari, H-7 dan +7 (Pelaksanaan Operasi Ketupat Idul Fitri)," ungkap Kadiv Humas Irjen Dedi Prasetyo.

Meski demikian, ia mengatakan pada prinsipnya Polri sudah melakukan persiapan sejak saat ini. Di antaranya adalah berkoordinasi dengan lintas sektoral terkait guna mewujudkan mudik dan arus balik Lebaran Tahun 2023 yang aman, nyaman dan lancar. 

"Tapi persiapan-persiapan tersebut akan terus dilakukan bersama Kemenhub serta Bina Marga selaku pengelola jalan tol," ujar Dedi.

(Aws/R. Hermanto)

Jumat, 10 Maret 2023

Penguatan Sistem Cegah Korupsi di Kalimantan Barat Ditandai Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024

Penguatan Sistem Cegah Korupsi di Kalimantan Barat Ditandai Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024
Penguatan Sistem Cegah Korupsi di Kalimantan Barat Ditandai Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024.
Pontianak, Kalbar – Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Prov Kalbar), dr. Harisson M.Kes., Kamis (9/3/2023).

Asisten Administrasi dan Umum Sekda Prov Kalbar, Drs. H. Alfian Salam, M.M., dan Inspektur Prov Kalbar, Dra. Hj. Marlyna, M.M., turut menyaksikan momen tersebut di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan Surat Keputusan Bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi, selaku pelaksana Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk:

1. Melaksanakan aksi pencegahan korupsi sebagai bagian dan strategi nasional pencegahan korupsi dengan penuh tanggung jawab.

2. Bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk pencapaian setiap aksi secara optimal.

3. Melaporkan upaya pencegahan korupsi setiap 3 bulan secara berkala kepada Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas KPK), Tim Nasional Pencegahan Korupsi untuk dipantau dan di evaluasi.

Selain Sekda Prov Kalbar, 33 Sekretaris Daerah Provinsi lainnya juga melakukan hal sama di acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan diselenggarakan secara hibrid. 

Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., P.h.D., hadir sebagai narasumber utama. 

"Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi, yang paling utama adalah komitmen integritas pada pemegang kekuasaan. Makanya, pakta integritas komitmen ini kita harapkan tidak hanya sebuah seremonial," tegas Mendagri.

Potensi tindak korupsi bisa dicegah melalui penguatan sistem pengawasan dan penguatan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan.

"Sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, Kami (Kemendagri) ingin memperkuat pengawasan internal. Saya juga intruksikan Irjen Kemendagri supaya menjadi koordinator rekan-rekan Inspektorat di wilayah, bukan hanya menjadi Inspektur di Kemendgari saja. Kita perkuat Inspektorat aktif sebagai pengawas internal, kemudian lakukan langkah-langkah pencegahan potensi masalah terjadinya korupsi," pesan H. Tito Karnavian menutup paparannya.(irf)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Pemkab

Polda Kalbar