Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menggelar kegiatan Capacity Building terkait strategi pengendalian inflasi daerah untuk Semester II Tahun 2024. Acara ini diadakan di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 26 September 2024.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID yang telah berperan penting dalam menjaga inflasi di Kalbar tetap terkendali. Pada bulan Agustus 2024, inflasi di Kalimantan Barat tercatat sebesar 1,47%, melandai dibandingkan bulan Juli 2024 yang mencapai 1,58%. Ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yaitu 2,5±1%.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

“Saya mengucapkan terima kasih atas sinergi dari TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, serta komitmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Berkat kerja sama yang solid, kita mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan ketidakpastian politik yang bisa memicu inflasi global,” ujar Harisson.

Lebih lanjut, Harisson juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sempat berkunjung ke Pasar Mawar di Pontianak. Saat itu, Presiden mengecek harga bawang merah di pasar tersebut, dan hasilnya harga terbilang sangat terjangkau. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harga di Kalbar sudah berjalan baik.

“Fakta bahwa harga bawang di Kalbar hampir sama dengan harga di Pulau Jawa menunjukkan keberhasilan kita dalam menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Harisson juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan strategi 4K, yaitu: 

1. Keterjangkauan harga,  
2. Ketersediaan bahan pokok,  
3. Kelancaran distribusi, dan  
4. Komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan (stakeholder).

“Strategi ini sangat penting untuk terus dijaga demi stabilitas inflasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Capaian Deflasi di Kalimantan Barat

Dalam kesempatan tersebut, Harisson membeberkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan deflasi sebesar 0,25% pada Agustus 2024 (mtm). Ini lebih dalam dari rata-rata deflasi historis pada Agustus selama tiga tahun terakhir yang sebesar 0,10%. Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga makanan, minuman, tembakau (seperti daging ayam, bawang merah, tomat, sawi hijau, dan udang basah), serta penurunan tarif angkutan udara setelah puncak liburan.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

Namun, inflasi tetap terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman di restoran, terutama untuk komoditas air kemasan dan kopi bubuk. Hal ini didorong oleh tingginya aktivitas masyarakat di warung-warung kopi, khususnya di Pontianak.

“Melalui Capacity Building ini, saya ingin mengingatkan pentingnya memahami penyebab inflasi di setiap daerah agar penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat,” tutup Harisson.

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M. Kes., menerima kunjungan kehormatan dari Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono, di Pendopo Kalbar pada Rabu (25/9/2024). Kunjungan ini tidak hanya dihadiri oleh Pj. Gubernur sendiri, tetapi juga sejumlah pejabat utama dari Pemprov Kalbar.

Setelah pertemuan tersebut, Pj. Gubernur Harisson menyampaikan terima kasih kepada Mardiono atas kesempatannya berkunjung ke Kalbar. Harisson menekankan bahwa ini merupakan momen penting bagi Kalimantan Barat untuk menerima pandangan dan arahan strategis terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

"Angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat saat ini masih sebesar 0,57 persen. Ini adalah masalah yang serius. Kami sepakat bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang membuat kita sedikit tertinggal," ujar Pj. Gubernur Harisson.

Di sisi lain, Muhammad Mardiono menjelaskan bahwa kunjungannya ini merupakan bagian dari tugas yang diamanahkan oleh undang-undang. Sebagai Utusan Khusus Presiden, Mardiono bertugas untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan program-program pemerintah, terutama yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

"Saya diamanahkan untuk mengawal dan memastikan bahwa program-program pemerintah yang berhubungan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, dapat berjalan dengan baik," jelas Mardiono.

Ia juga menekankan pentingnya terus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan mengadakan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengkaji langkah-langkah strategis yang diperlukan.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrem, meskipun masih ada beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata Kalimantan. Selain itu, ketahanan pangan di Kalbar cukup baik, namun angka partisipasi tenaga kerjanya masih rendah. Ini harus menjadi perhatian kita bersama," tambah Mardiono.

Mardiono juga melihat potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat, terutama dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah dan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang strategis. Menurutnya, peluang ini harus dimanfaatkan secara maksimal, baik melalui pemanfaatan hasil bumi maupun hilirisasi untuk mengembangkan UMKM serta menciptakan lapangan kerja baru.

"Dengan begitu, kita bisa menekan angka kemiskinan ekstrem dan memberikan peluang yang lebih baik bagi masyarakat," tutupnya.

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson.

PONTIANAK -  Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., secara resmi mengukuhkan dr. Victor Palimbong, M.KM. sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat Pada Rabu (25/9/2024). Acara ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh berbagai pihak penting dalam pemerintahan daerah dan BKKBN.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menyampaikan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan dr. Victor, BKKBN Kalimantan Barat akan semakin baik dan mampu menjawab tantangan pembangunan kependudukan dan keluarga di provinsi tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes.

"Saya yakin Kalimantan Barat di bawah pimpinan dr. Victor pasti beres (Semakin Baik). Saya ucapkan selamat kepada saudara dr. Victor Palimbong, MKM., yang telah dilantik pada 6 September 2024. Kami berharap beliau dapat menjalankan amanah dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membangun provinsi yang kita cintai ini," ujar Harisson.

Fokus pada Pembangunan Kependudukan dan Keluarga

Pj. Gubernur Harisson menekankan bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan fokus utama bagi Kalimantan Barat. Dengan sumber daya alam yang melimpah, penting untuk merancang perencanaan yang berbasis demografi agar bermanfaat bagi seluruh penduduk.

"Kita juga perlu mengakui bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berskala lokal atau nasional, tapi juga internasional. Ini mencakup pembangunan budaya, sosial, dan ekonomi. Kami berharap dr. Victor akan memimpin dengan visi yang holistik, mengutamakan kesejahteraan masyarakat baik secara fisik maupun spiritual," tambah Harisson.

Tantangan: Stunting, Pernikahan Dini, dan Narkoba

Saat ini, Kalimantan Barat masih menghadapi masalah stunting dan pernikahan dini. Harisson menggarisbawahi bahwa tantangan ini harus dihadapi bersama-sama, termasuk mengatasi masalah narkoba yang merusak masa depan generasi muda.

"Kita harus kerja keras untuk menurunkan angka stunting dan pernikahan dini. Tantangan ini bukan hanya untuk BKKBN, tapi untuk kita semua. Apalagi, kita menyiapkan generasi saat ini untuk Indonesia Emas 2045, di mana ketahanan keluarga sangat penting," tegasnya.

Harapan dari BKKBN Pusat

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., M.A., juga hadir dalam acara ini dan memberikan harapan kepada dr. Victor Palimbong agar bisa segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Ia menegaskan pentingnya menciptakan strategi yang efektif dalam menurunkan angka stunting dan pencapaian Program Bangga Kencana.

"Semangat dan fokus adalah kunci. Saya harap Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat yang baru dapat membawa perubahan dengan meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi serta melaksanakan program kerja dengan efektif dan efisien," ujar Ukik Kusuma.

Menuju Kalimantan Barat yang Sejahtera

Dengan pengukuhan ini, diharapkan sinergi antara BKKBN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semakin kuat dalam mengatasi berbagai masalah kependudukan, termasuk penurunan angka stunting, pencegahan pernikahan dini, serta peningkatan ketahanan keluarga.

Melalui kepemimpinan yang visioner dan kerjasama erat dengan berbagai pihak, BKKBN Kalimantan Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Bumi Khatulistiwa.

Kesimpulan  

Pelantikan dr. Victor Palimbong sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat merupakan langkah penting dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kalbar. Dengan berbagai tantangan yang ada, mulai dari stunting hingga pernikahan dini, kolaborasi antara BKKBN dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik.

_(irf/ica)_

Berikut Nama-Nama 5 Penjabat Sementara Bupati di Kalbar yang Dilantik

Pian    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Berikut Nama-Nama 5 Penjabat Sementara Bupati di Kalbar yang Dilantik

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Penjabat Sementara (Pj) Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Pelantikan ini dilakukan pada Selasa kemarin, 24 September 2024 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting.

Pelantikan ini dilakukan karena Bupati dan Wakil Bupati dari lima kabupaten tersebut sedang cuti di luar tanggungan negara untuk mengikuti Pilkada 2024. Oleh karena itu, posisi mereka sementara diisi oleh pejabat tinggi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Berikut nama-nama Penjabat Sementara Bupati yang dilantik:

1. Dra. Marlyna, M.Si – Inspektur Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Sambas.
2. Drs. H. Manto, M.Si – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Bengkayang.
3. Frans Zeno, S.STP – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Sekadau.
4. Ir. Herti Herawati, MMA – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Melawi.
5. Ir. Ansfridus Juliardi Anjioe, ME – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson menegaskan bahwa hak dan kewajiban para Penjabat Sementara Bupati ini sama seperti Bupati definitif. "Yang paling penting adalah menjaga ketertiban dan keamanan kabupaten masing-masing, terutama menjelang Pilkada 2024," tegas Harisson. 

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Beliau juga menambahkan, jika terdapat kekosongan jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing, para Pj Bupati dapat mengusulkan pengisiannya, namun harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, Harisson menekankan pentingnya peran istri Penjabat Sementara sebagai Ketua PKK di kabupaten masing-masing. "Kegiatan PKK harus tetap berjalan, terutama dalam membina Posyandu yang memiliki peran penting dalam masyarakat," tambahnya.

Terkait Pilkada, Harisson meminta agar para Pj Bupati turut membantu KPU dan Bawaslu dalam memastikan distribusi logistik Pilkada dapat berjalan lancar di daerah masing-masing.

Beliau juga mengingatkan kepada seluruh ASN di kabupaten yang dipimpin oleh Pj Bupati untuk menjaga netralitas dalam Pilkada. "ASN harus netral, bijak dalam menggunakan media sosial, dan tidak meninggalkan jejak digital yang dapat menimbulkan masalah di masa depan," pesan Harisson.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Penjabat Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si, para Bupati dan Wakil Bupati, serta jajaran pejabat lainnya. Turut hadir juga Penjabat Ketua PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si, serta keluarga dari para Penjabat Sementara Bupati yang dilantik.

Dengan dilantiknya kelima Penjabat Sementara Bupati ini, diharapkan roda pemerintahan di kabupaten masing-masing tetap berjalan dengan lancar, terutama dalam menghadapi masa Pilkada serentak 2024.

Pelantikan 5 Penjabat Sementara Bupati di Kalbar ini merupakan langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap stabil selama masa cuti Bupati definitif. Para Pj Bupati diharapkan mampu menjaga ketertiban dan keamanan serta memastikan netralitas ASN di wilayah mereka, terutama dalam menghadapi Pilkada 2024.

Penjabat Gubernur Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Pontianak

Redaksi    Kamis, September 19, 2024    Comment   

Penjabat Gubernur Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Pontianak

Penjabat Gubernur Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Pontianak.

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., hadir dalam acara penting yaitu Rapat Koordinasi (Rakor) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Meranti Hotel Mercure, Pontianak, pada Kamis (19/9/2024).

Rakor ini digelar dengan tujuan memastikan semua persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan lancar. Acara ini dibuka secara resmi oleh Pj. Gubernur Harisson dengan pemukulan gong, yang menandai dimulainya rangkaian kegiatan. Beliau didampingi oleh Forkopimda Kalbar dan seluruh jajaran instansi terkait yang turut hadir.

Pentingnya Koordinasi untuk Pilkada Serentak 2024

Dalam sambutannya, Harisson menekankan betapa strategisnya peran Rapat Koordinasi ini. "Rakor ini sangat penting untuk memastikan setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai prinsip demokrasi," ujar Harisson.

Pilkada Serentak ini merupakan momen penting bagi demokrasi Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang akan membawa daerahnya maju selama lima tahun ke depan. Harisson berharap Rakor ini bisa menjadi bukti adanya komitmen semua pihak dalam mewujudkan Pilkada Serentak yang aman, damai, dan demokratis.

Kolaborasi Semua Pihak Penting untuk Sukses Pilkada

Pj. Gubernur juga mengingatkan bahwa suksesnya Pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama. Mulai dari pasangan calon, partai politik pendukung, pemerintah, hingga aparat keamanan (TNI dan POLRI), semuanya punya peran penting.

"Seluruh elemen masyarakat tentunya menginginkan Pilkada Serentak berjalan lancar, aman, dan damai. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara Pemilu harus bekerja sama untuk memastikan Pilkada yang berintegritas dan sesuai prinsip demokrasi," lanjut Harisson.

Kata kunci keberhasilan Pilkada, menurutnya, adalah sinergi. Sinergi antara penyelenggara Pilkada dan semua pemangku kepentingan harus terus dijaga. Hal ini penting agar Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan damai.

Dukungan Bupati dan Wali Kota

Harisson juga memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat atas dukungan mereka, terutama terkait aspek pendanaan dan pengamanan Pilkada 2024. Beliau juga berharap para kepala daerah tetap berkomitmen dalam memfasilitasi kelancaran Pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sebagai pemerintah daerah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Pilkada berjalan aman, damai, dan demokratis," tegasnya.

Apresiasi untuk Penyelenggara dan Aparat Keamanan

Tidak lupa, Harisson juga memberikan apresiasi tinggi kepada penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Berkat dedikasi mereka, Pemilu 2024 lalu di Kalbar berjalan dengan baik, hingga terpilih Presiden, Wakil Presiden, serta wakil rakyat yang telah mulai bertugas.

Selain itu, Harisson juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan TNI dan POLRI yang telah berkomitmen menjaga keamanan selama proses Pemilu berlangsung. Beliau berharap komitmen ini terus berlanjut dalam mengawal Pilkada Serentak 2024.

Harapan untuk Pilkada Serentak 2024

Di akhir sambutannya, Harisson menyampaikan harapannya agar Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung aman, damai, dan demokratis. "Saya yakin, dengan sinergi dan kerja sama yang baik, kita bisa mewujudkan Pilkada yang sukses, demi Kalimantan Barat yang lebih maju," pungkasnya.

Dengan komitmen dari semua pihak, Harisson optimis bahwa Pilkada Serentak 2024 akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerah masing-masing.

Mari kita bersama-sama menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan Pilkada hingga terpilihnya calon yang akan memimpin Kalbar dan daerah lainnya menuju masa depan yang lebih baik.

Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Satria Budi Dharma Setia: Memperkuat Penelitian dengan Teknologi Sekuensing Genom

Redaksi    Kamis, September 19, 2024    Comment   

Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Satria Budi Dharma Setia: Memperkuat Penelitian dengan Teknologi Sekuensing Genom

Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Satria Budi Dharma Setia: Memperkuat Penelitian dengan Teknologi Sekuensing Genom.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Yayasan Satria Budi Dharma Setia (YSBDS) resmi menjalin kerja sama di bidang penelitian genomik. 

Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dilakukan di Ruang Praja I, Kantor Gubernur Kalbar, Pada hari Rabu, 18 September 2024 dengan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., dan Ketua Yayasan Satria Budi Dharma Setia, dr. Vincentius Simeon Weo Budhyanto.

Dalam acara tersebut, dr. Harisson menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas penelitian di berbagai bidang, seperti kedokteran, kehutanan, dan pertanian. 

“Pemprov Kalbar sangat terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak, asalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami dalam memajukan Kalbar serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang penelitian genomik,” ujar dr. Harisson.

Pentingnya kolaborasi ini tidak hanya terletak pada peningkatan kapasitas penelitian di Kalbar, tetapi juga dalam pengembangan teknologi. 

Peralatan sekuensing genom yang didukung oleh YSBDS diharapkan dapat membantu mempercepat pengiriman sampel dan pengolahan data, serta mendukung kolaborasi internasional.

Ketua Yayasan Satria Budi Dharma Setia, dr. Vincentius Simeon Weo Budhyanto, menyampaikan harapannya bahwa kerja sama ini dapat membantu Pemprov Kalbar dalam bidang penelitian. 

“Kami berharap Kalbar dapat mengoptimalkan pemanfaatan peralatan sekuensing demi kemajuan Pemerintah dan masyarakat. Ini juga akan mendukung berbagai kegiatan penelitian serta kolaborasi di tingkat regional dan nasional,” ungkap dr. Vincentius.

Penandatanganan MoU antara Pemprov Kalbar dan YSBDS ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kapasitas penelitian di Kalimantan Barat. 

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Kalbar dapat menjadi pusat penelitian berbasis sekuensing genom yang unggul, mendorong kemajuan di berbagai sektor, serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Komitmen kedua belah pihak dalam mengoptimalkan pemanfaatan peralatan sekuensing genom ini mencerminkan visi bersama untuk memajukan Kalimantan Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui inovasi dan penelitian berbasis teknologi terkini.

Kebanggaan Kalbar: RSUD Dr. Soedarso Kini Layani 60 Pasien Radioterapi per Hari

Redaksi    Kamis, September 19, 2024    Comment   

Kebanggaan Kalbar: RSUD Dr. Soedarso Kini Layani 60 Pasien Radioterapi per Hari

Kebanggaan Kalbar: RSUD Dr. Soedarso Kini Layani 60 Pasien Radioterapi per Hari.

PONTIANAK - Kalbar baru saja mencatat prestasi luar biasa di bidang kesehatan! Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedarso kini resmi memiliki layanan radioterapi yang dapat melayani hingga 60 pasien setiap hari. 

Ini adalah berita bahagia bagi pasien kanker di Kalimantan Barat (Kalbar), yang kini tidak perlu lagi bepergian jauh ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., bersama dengan jajaran RSUD Dr. Soedarso dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar, melakukan kunjungan ke Gedung Radioterapi pada Rabu, 18 September 2024. 

Dalam kunjungannya, dr. Harisson meninjau fasilitas dan alat kesehatan yang ada di gedung tersebut.

Beliau menyampaikan, "Sekarang pasien-pasien penderita kanker tidak perlu lagi dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan radioterapi. 

Gedung Radioterapi RSUD Dr. Soedarso telah dilengkapi dengan dua alat kesehatan, yaitu Radioterapi Eksternal dan Radioterapi Internal."

Harisson berharap fasilitas ini akan meningkatkan angka kelangsungan hidup lima tahun bagi pasien kanker, dari berbagai tingkat stadium. 

"Dengan adanya fasilitas ini, kami berharap pasien kanker dapat memperoleh perawatan yang lebih baik dan lebih dekat," tambahnya.

Pj. Gubernur juga mengingatkan manajemen RSUD Dr. Soedarso untuk selalu menjaga sarana dan prasarana rumah sakit serta meningkatkan keramahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Beliau berpesan kepada masyarakat agar secara rutin memeriksakan kesehatan untuk mendeteksi dini penyakit kanker.

Dalam sehari, Gedung Radioterapi RSUD Dr. Soedarso mampu melayani hingga 60 pasien. 

Namun, penting untuk dicatat bahwa sebelum menerima radioterapi, pasien akan menjalani beberapa fase pemeriksaan. 

Semua pasien juga akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang biaya.

Salah satu pasien kanker asal Kabupaten Sambas mengungkapkan rasa syukur atas keberadaan fasilitas ini. 

"Terima kasih kepada Bapak Penjabat Gubernur dan jajaran yang telah menyediakan fasilitas radioterapi di sini. Kami tidak perlu lagi bepergian jauh untuk berobat. Pelayanan di RSUD Dr. Soedarso sangat memuaskan dan penuh kasih sayang," ujarnya.

Radioterapi adalah prosedur medis yang menggunakan sinar-X untuk membunuh sel kanker dan menghentikan penyebarannya. 

Meski efektif, prosedur ini memerlukan penilaian medis yang cermat, terutama untuk kondisi seperti kehamilan, yang bisa menimbulkan risiko komplikasi.

Dengan hadirnya layanan radioterapi ini, RSUD Dr. Soedarso semakin memperkuat komitmennya untuk menyediakan layanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas untuk masyarakat Kalbar, khususnya dalam penanganan kanker. 

Selamat untuk Kalbar, dan semoga fasilitas ini membawa banyak manfaat bagi semua pasien yang membutuhkan!

Pj. Gubernur Kalimantan Barat Pimpin Apel Pembukaan Hari Pengayoman ke-79 di Kanwil Kemenkumham Kalbar

Redaksi    Selasa, Agustus 20, 2024    Comment   

Pj. Gubernur Kalimantan Barat Pimpin Apel Pembukaan Hari Pengayoman ke-79 di Kanwil Kemenkumham Kalbar

Pj. Gubernur Kalimantan Barat Pimpin Apel Pembukaan Hari Pengayoman ke-79 di Kanwil Kemenkumham Kalbar.

PONTIANAK – Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., memimpin apel pembukaan rangkaian kegiatan Hari Pengayoman ke-79 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat. 

Acara tersebut berlangsung Senin (19/8/2024) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri oleh jajaran pejabat serta staf Kanwil Kemenkumham Kalbar.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menekankan pentingnya sejarah Hari Pengayoman yang sebelumnya dikenal dengan nama Hari Dharma Karya Dhika (HDKD). 

Apel Pembukaan Hari Pengayoman ke-79 di Kanwil Kemenkumham Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Harisson menjelaskan bahwa perubahan nama ini merupakan upaya untuk lebih menghargai sejarah serta peran penting Kemenkumham dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

"Perubahan nama dari HDKD menjadi Hari Pengayoman ini perlu diingat dan disemarakkan. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menghargai sejarah dan peran Kemenkumham," ujar Harisson dalam sambutannya.

Harisson juga mengajak seluruh insan Pengayoman untuk merenungkan makna tema Hari Pengayoman ke-79, yaitu "Mengabdi untuk Negeri, Menuju Indonesia Emas 2045". Ia menegaskan bahwa tema tersebut mengingatkan setiap orang bahwa pengabdian adalah esensi dari setiap pekerjaan yang dilakukan.

"Ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan komitmen yang harus kita implementasikan di dalam setiap tindakan. Pengabdian kita kepada negeri tercinta, melalui penguatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, adalah tugas mulia yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas," tegas Harisson.

Lebih lanjut, Harisson menambahkan bahwa pengabdian kepada negeri berarti siap memberikan yang terbaik, tidak hanya dalam pelayanan publik tetapi juga dalam kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat.

Harisson menekankan bahwa Kemenkumham harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan demokratis.

"Momen ini menandai sebuah era baru dalam perjalanan kita, di mana semangat Pengayoman menjadi pusat dari dedikasi untuk selalu hadir, semakin dipercaya dan berkualitas dalam memberikan pelayanan terbaik kita kepada masyarakat," jelasnya.

Sejak berdirinya, Kemenkumham telah berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Harisson juga menyampaikan harapannya agar Kemenkumham terus berbenah, beradaptasi, dan berinovasi dalam menghadapi dinamika hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Di akhir sambutannya, Harisson menekankan bahwa puncak keberhasilan tidak hanya diukur dari prestasi yang telah diraih, tetapi juga dari seberapa besar dampak positif dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

"Setiap langkah kecil kita harus menuju satu arah yang sama, yaitu untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Saya mengajak seluruh jajaran Kemenkumham, serta seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama menggelorakan semangat pengabdian ini. Kita harus memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Mari kita bahu-membahu, bersinergi dalam kerja nyata demi terciptanya sistem hukum yang berkeadilan, serta perlindungan hak asasi manusia yang optimal," pungkas Harisson.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan rangkaian kegiatan lainnya dalam perayaan Hari Pengayoman ke-79 yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan.

(Rfa/Sri)

Pj. Gubernur Kalimantan Barat Hadiri Puncak Pekan QRIS Nasional 2024 di Pontianak

Redaksi    Minggu, Agustus 18, 2024    Comment   

Pj. Gubernur Kalimantan Barat Hadiri Puncak Pekan QRIS Nasional 2024 di Pontianak

Pj. Gubernur Kalimantan Barat Hadiri Puncak Pekan QRIS Nasional 2024 di Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., didampingi oleh Penjabat Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., menghadiri acara puncak Pekan QRIS Nasional Tahun 2024 yang digelar di Taman Alun-Alun Kapuas, Pontianak, pada Minggu (18/8/2024). Acara ini berhasil menarik ribuan warga untuk turut serta dalam kampanye penggunaan QRIS, yang merupakan sistem pembayaran digital inovatif dari Bank Indonesia.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menekankan pentingnya QRIS sebagai metode transaksi yang cepat, mudah, murah, dan aman. Ia mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk meningkatkan penggunaan QRIS dan berharap semua warga memiliki rekening bank agar dapat memanfaatkan teknologi ini.

Pj. Gubernur Kalimantan Barat Hadiri Puncak Pekan QRIS Nasional 2024 di Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

"Transaksi menggunakan QRIS sangat mudah. Contohnya, jika ibu-ibu bertransaksi kangkung di pasar dengan harga Rp. 2.770, tidak perlu repot mengeluarkan uang dari dompet. Cukup pencet di HP, uang langsung masuk ke rekening penjual. Tidak ada lagi istilah uang kembalian dalam bentuk permen. Jadi, transaksi semakin mudah dan ibu-ibu tidak perlu membawa dompet, cukup membawa HP saja, termasuk para pedagang UMKM yang menjual dagangannya," kata Harisson sembari tersenyum.

Lebih lanjut, Harisson menyatakan dukungannya terhadap upaya perluasan digitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan sektor swasta di Kalimantan Barat. 

Ia juga mendukung program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Kalimantan Barat untuk mencapai target 100 persen Pemerintah Daerah digital pada tahun 2025.

"Untuk ASN di pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota, gajinya sudah disalurkan melalui bank atau transfer rekening," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Kalimantan Barat, Nur Asyura Anggini Sari, menjelaskan bahwa Pekan QRIS Nasional 2024 dilaksanakan secara serentak oleh 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia, dimulai sejak 12 Agustus dan berakhir pada 18 Agustus 2024.

"Pekan QRIS Nasional ini diselenggarakan untuk meningkatkan akselerasi pembayaran digital oleh masyarakat. Selain itu, kami dari Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan di bidang keuangan, khususnya sistem pembayaran," jelas Nur Asyura.

Ia juga menambahkan bahwa QRIS, yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, kini telah memasuki usia 5 tahun dan Pekan QRIS ini diselenggarakan bertepatan dengan perayaan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79.

Acara puncak Pekan QRIS Nasional 2024 di Pontianak ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi digital di Kalimantan Barat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam mempercepat digitalisasi di berbagai sektor.

Pj Gubernur Kalbar, Harisson Tekankan Pembangunan Merata Menuju Indonesia Emas 2045

Redaksi    Sabtu, Agustus 17, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar, Harisson Tekankan Pembangunan Merata Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada Sabtu, 17 Agustus 2024. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK – Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Upacara berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting.

Acara ini juga dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si, Penjabat Ketua TP PKK Prov. Kalbar Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., serta para pejabat TNI/Polri, kepala perangkat daerah, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan tokoh-tokoh Kalimantan Barat lainnya.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada Sabtu, 17 Agustus 2024. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Sebanyak 28 putra dan putri terbaik dari seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat berperan sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Kalbar. Acara ini dipimpin oleh Letkol Infantri Akhmad Rahmatullah dan diisi dengan pengibaran Bendera Merah Putih oleh Andra Panamuan dari Kabupaten Landak, Ahmad Fahri Habibi dari Kabupaten Sekadau, dan Junirmansyah dari Kabupaten Kubu Raya.

Upacara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan Teks Pancasila oleh Inspektur Upacara, pembacaan Teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., dan diakhiri dengan doa oleh perwakilan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.

Usai upacara, Penjabat Gubernur Harisson menyampaikan pesan berharga. Ia menekankan pentingnya tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" dan mengharapkan percepatan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Harisson berharap Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru di Pulau Kalimantan dapat membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan di provinsi-provinsi lainnya.

"Dengan adanya Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan, kita berharap akan ada percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan Barat," ujar Harisson. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan IKN harus disertai dengan pembangunan yang setara di provinsi-provisi mitra IKN.

Pada kesempatan ini, Penjabat Gubernur juga menyematkan Tanda Jasa Satya Lencana dari Presiden Joko Widodo kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.

Pj. Gubernur Harisson menutup pesannya dengan harapan agar generasi muda terus bersemangat dalam mengukir prestasi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat persatuan dan tekad yang kuat, Kalimantan Barat siap menjadi bagian integral dari kemajuan Indonesia di era baru ini.

Usai upacara, Penjabat Gubernur juga menandatangani prasasti pembangunan Gedung Klinik Terpadu dan Gedung Rawat Inap Anak di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso, sebagai bagian dari upaya meningkatkan fasilitas kesehatan di Kalimantan Barat.

PJ Gubernur Harisson Saksikan Pidato Presiden Terkait RUU APBN TA 2025

Redaksi    Sabtu, Agustus 17, 2024    Comment   

PJ Gubernur Harisson Saksikan Pidato Presiden Terkait RUU APBN TA 2025

Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Forkopimda Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, hadir di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar untuk menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

PONTIANAK – Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Forkopimda Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, hadir di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar untuk menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, pada Jum'at, 16 Agustus 2024.

Dalam pidatonya, Presiden H. Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa syukurnya karena Indonesia telah berhasil menghadapi berbagai tantangan besar selama 10 tahun terakhir, termasuk pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, dan krisis perubahan iklim. Meski banyak rintangan, Jokowi menekankan bahwa kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.

"Alhamdulillah, meskipun diterpa berbagai tantangan, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyoroti peningkatan signifikan dalam indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% pada tahun 2024, kemiskinan menurun menjadi 9,03%, dan angka kemiskinan ekstrem juga berkurang menjadi 0,83%.

Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Forkopimda Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, hadir di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar untuk menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Kemajuan pembangunan infrastruktur yang fokus pada kebutuhan Indonesia seperti jalan tol, bendungan, dan bandara juga mendapat perhatian khusus. Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui reformasi pendidikan dan transformasi sistem kesehatan.

Mengenai RUU APBN TA 2025, Jokowi menjelaskan bahwa APBN harus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan lebih jauh. "Kita harus memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja," katanya.

Pemerintah juga akan terus mendukung produk-produk bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor dengan insentif fiskal yang kompetitif. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi melalui bauran fiskal dan moneter, serta responsif terhadap dinamika moneter dunia.

Dengan arahan dan kebijakan dari Presiden, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertekad menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seluruh perangkat daerah akan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program kerja masing-masing untuk mendukung visi Indonesia Maju.

Kalimantan Barat Dapatkan Kuota Tambahan CPNS 2024: Persiapkan Diri Anda!

Redaksi    Kamis, Agustus 15, 2024    Comment   

Kalimantan Barat Dapatkan Kuota Tambahan CPNS 2024: Persiapkan Diri Anda!

Kalimantan Barat Dapatkan Kuota Tambahan CPNS 2024. (Gambar ilustrasi)

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengumumkan berita baik bagi para pencari kerja di wilayah ini. Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan bahwa tahun ini Kalbar mendapatkan kuota tambahan untuk penerimaan CPNS sebanyak 246 formasi. Pengumuman penerimaan CPNS ini dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 19 Agustus 2024.

Harisson menjelaskan melalui pesan singkatnya pada Rabu, bahwa jadwal seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024. Keputusan ini menetapkan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah.

"Jumlah penerimaan CPNS untuk tahun 2024 di Kalimantan Barat sebanyak 246 formasi. Formasi ini mencakup berbagai posisi, termasuk di bidang kesehatan dan posisi lainnya yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah," ujar Harisson.

Menurut surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2023, proses seleksi CPNS TA 2024 akan dimulai pada 19 Agustus 2024 dengan pengumuman penerimaan. 

Seleksi akan dilaksanakan secara bertahap, dengan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi ASN CPNS terpilih dijadwalkan berlangsung antara 22 Februari hingga 23 Maret 2025.

Harisson menekankan pentingnya mengikuti jadwal seleksi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS. 

"Jadwal yang telah ditetapkan ini harus digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan seleksi. Kami berharap semua pihak terkait, baik peserta maupun panitia seleksi, dapat mematuhi jadwal ini untuk memastikan proses pengadaan CPNS tahun ini berjalan dengan efisien dan efektif," tambahnya.

Pelaksanaan seleksi CPNS ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pegawai negeri sipil di Kalimantan Barat, khususnya dalam formasi-formasi strategis seperti di bidang kesehatan. 

Pengumuman ini memberikan kejelasan dan informasi yang dibutuhkan oleh calon pelamar CPNS, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti setiap tahapan seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Seleksi ini merupakan kesempatan bagi para pencari kerja untuk bergabung dalam jajaran aparatur sipil negara yang berkomitmen melayani masyarakat. Kami berharap para calon CPNS yang terpilih nantinya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat," tutup Harisson.

Jadi, bagi Anda yang tertarik untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara, pastikan Anda memperhatikan jadwal dan persyaratan yang telah ditetapkan. 

Persiapkan diri dengan baik dan manfaatkan kesempatan ini untuk berkontribusi dalam pelayanan publik di Kalimantan Barat!

Komitmen Pemerintah Kalimantan Barat untuk Cegah Karhutla: Masyarakat Adat Terlibat

Redaksi    Jumat, Agustus 09, 2024    Comment   

Komitmen Pemerintah Kalimantan Barat untuk Cegah Karhutla: Masyarakat Adat Terlibat

Arsip - Relawan PMI Kalimantan Barat saat berjibaku memadamkan api pada lahan yang terbakar di Kecamatan Rasau Jaya belum lama ini. ANTARA/HO : PMI Kalbar.

PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semakin mempertegas komitmennya dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Langkah ini diambil sebagai respon terhadap Instruksi Presiden Nomor: 3 Tahun 2020 yang mendesak tindakan konkret dalam penanggulangan Karhutla di daerah ini.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan Inpres tersebut, Pemprov Kalbar telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla. 

Perda ini mulai berlaku pada 30 Mei 2022 dan bertujuan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini.

Harisson menekankan bahwa pencegahan dan penanggulangan Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah. 

Masyarakat adat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. 

"Sebagai gubernur, saya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla," kata Harisson. 

Ia menambahkan bahwa masyarakat adat, yang memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan, akan menjadi mitra utama dalam upaya ini.

Menurut Harisson, kebakaran hutan dan lahan adalah ancaman serius yang dapat merusak ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat, dan mengancam stabilitas ekonomi serta sosial. 

Oleh karena itu, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk bekerja sama dengan TNI/Polri, lembaga pemerintah, dan masyarakat adat dalam upaya pencegahan dini dan penanganan Karhutla.

Dengan prediksi BMKG yang menyebutkan sebagian wilayah Kalimantan Barat akan memasuki musim kemarau pada akhir Juni 2024, dengan puncaknya pada Juli hingga Agustus, risiko Karhutla meningkat. 

"Kita harus berupaya keras untuk menurunkan angka kebakaran dengan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif," tambah Harisson.

Sejak Juli hingga saat ini, Kalimantan Barat terus diselimuti asap akibat Karhutla di berbagai wilayah. 

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalbar telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 3502/BPBD/2024.

Selain kampanye penyadartahuan dan aktivasi posko, Pemprov juga melakukan berbagai aksi nyata seperti operasi modifikasi cuaca, patroli terpadu, dan operasi pembasahan gambut. 

Harisson menegaskan pentingnya koordinasi antara instansi, lembaga, dan masyarakat adat untuk penanganan Karhutla yang cepat dan tepat.

"Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita dapat mengatasi tantangan ini dan mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih hijau, sehat, dan sejahtera," tutup Harisson.

Oleh: ANTARA/Rendra Oxtora

Editor: Yakop

Peringatan Hari Kewirausahaan: Pojok Koperasi dan UMKM Resmi Dibuka di Kalimantan Barat

Redaksi    Jumat, Agustus 09, 2024    Comment   

Peringatan Hari Kewirausahaan: Pojok Koperasi dan UMKM Resmi Dibuka di Kalimantan Barat

Peringatan Hari Kewirausahaan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat menjadi momen spesial tahun ini dengan peluncuran Pojok Koperasi dan UMKM. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Peringatan Hari Kewirausahaan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat menjadi momen spesial tahun ini dengan peluncuran Pojok Koperasi dan UMKM. Acara ini secara resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., di halaman Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar, Kamis (8/8/2024).

Dalam sambutannya, dr. Harisson menyoroti peningkatan ekonomi di Kalimantan Barat yang saat ini mencapai pertumbuhan 4,76 persen pada triwulan kedua. Ia menekankan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem usaha rakyat dan menghubungkannya dengan rantai pasok industri nasional.

Peringatan Hari Kewirausahaan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat menjadi momen spesial tahun ini dengan peluncuran Pojok Koperasi dan UMKM. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

"Koperasi adalah solusi pembiayaan mikro yang banyak diakses oleh rumah tangga di Indonesia. Dengan peran kita yang terus memberdayakan UMKM dan koperasi, hasilnya mulai nampak. Kerjasama antara Dinas Koperasi, Bea Cukai, Bank Indonesia, dan koperasi lainnya telah menunjukkan hasil yang positif," ungkap dr. Harisson.

Penjabat Gubernur juga menekankan pentingnya menanamkan mindset kewirausahaan pada generasi muda. Ia berharap bahwa anak-anak SMA, SMK, dan mahasiswa perguruan tinggi dapat berpikir untuk memulai usaha setelah menyelesaikan pendidikan mereka.

"Jangan sampai setelah tamat sekolah atau kuliah, mereka hanya bercita-cita menjadi pegawai. Sebaliknya, mereka harus mulai berpikir untuk memulai bisnis atau usaha. Dengan membuka usaha, mereka tidak hanya akan membantu diri sendiri, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menurunkan tingkat pengangguran," tambahnya.

Peringatan Hari Kewirausahaan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat menjadi momen spesial tahun ini dengan peluncuran Pojok Koperasi dan UMKM. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Acara ini turut dihadiri oleh Penjabat Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., serta instansi vertikal dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan yang kuat untuk pengembangan koperasi dan UMKM di daerah tersebut.

Peringatan Hari Kewirausahaan ini diharapkan dapat terus mendorong pengembangan UMKM, industri kreatif, dan pariwisata di Kalimantan Barat. Dengan adanya Pojok Koperasi dan UMKM, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan pembinaan, peningkatan kompetensi, serta akses ke pasar yang lebih luas.

Generasi Muda sebagai Motor Penggerak Pembangunan Indonesia 2045

Redaksi    Kamis, Agustus 08, 2024    Comment   

Generasi Muda sebagai Motor Penggerak Pembangunan Indonesia 2045

Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson.

PONTIANAK - Generasi muda saat ini, yang sedang duduk di bangku sekolah dan perguruan tinggi, diprediksi akan menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia pada tahun 2025 hingga 2045. 

Visi besar Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara maju dengan ekonomi kuat dan masyarakat sejahtera di tahun 2045, menuntut peran aktif dari generasi ini. 

Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan pentingnya peran generasi muda, khususnya Gen Z, dalam pembangunan Indonesia. 

Saat membuka kegiatan "Pajak Bertutur" yang diadakan serentak di seluruh Indonesia, Harisson menekankan bahwa generasi muda perlu memiliki kesadaran akan kewajiban membayar pajak. 

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan generasi muda, terutama di Pontianak.

Mengajak Gen Z Lebih Peduli Pajak

Dalam sambutannya, Harisson mengajak generasi muda, khususnya Gen Z yang dikenal sebagai generasi melek internet, untuk lebih peduli terhadap kewajiban pajak. 

Ia juga meluruskan beberapa stigma negatif terkait pajak yang berkembang di masyarakat, seperti anggapan bahwa pajak hanya untuk orang kaya atau memberatkan masyarakat.

"Pajak yang kalian bayar saat berbelanja online atau ketika orang tua kalian membayar pajak penghasilan, semuanya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Harisson.

Ia juga mengingatkan pentingnya memahami perbedaan antara pajak nasional dan pajak daerah. 

Pajak nasional, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan nasional yang luas, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. 

Sedangkan pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak restoran, dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan lokal.

Kontribusi Kalimantan Barat Menuju Indonesia Emas 2045

Harisson menutup sambutannya dengan harapan bahwa Kalimantan Barat dapat berkontribusi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana negara ini akan memiliki ekonomi yang kuat dan inklusif serta masyarakat yang sejahtera. 

"Terima kasih atas penyelenggaraan Pajak Bertutur Nasional 2024 di Kalimantan Barat. Mari kita lampaui batas dan bangkit bersama untuk Indonesia Emas," katanya.

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. 

Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk pendidikan, yang mencakup pembebasan biaya sekolah negeri dan pendanaan melalui dana BOS. 

Harisson juga menekankan pentingnya pajak dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

"Infrastruktur pendidikan yang baik, serta pembangunan lainnya, dapat tercapai melalui pajak. Pajak pusat yang dikumpulkan menjadi pendapatan negara yang kemudian dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pendidikan," tuturnya.

Pentingnya Kesadaran Pajak di Kalangan Muda

Sebagai informasi tambahan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia kembali menggelar kegiatan "Pajak Bertutur" secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kampanye untuk meningkatkan kesadaran pajak, khususnya di kalangan generasi muda. 

Pajak Bertutur 2024 secara resmi dibuka di Pontianak oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama dengan Sahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak RI, Yon Arsal, dan Rektor Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Garuda Wiko. 

Pembukaan acara ini ditandai dengan pemukulan gong di Gedung Pontianak Convention Center (PCC), Rabu (7/8/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 23 ribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, dengan mengusung tema "Lampaui Batas, Bangkit untuk Indonesia Emas". 

Dalam program ini, pegawai DJP memberikan edukasi pajak yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pajak sejak dini.

Kalimantan Barat Dapat Insentif Fiskal Rp5,251 Miliar: Penghargaan atas Kendali Inflasi

Redaksi    Selasa, Agustus 06, 2024    Comment   

Kalimantan Barat Dapat Insentif Fiskal Rp5,251 Miliar: Penghargaan atas Kendali Inflasi

Kalimantan Barat Dapat Insentif Fiskal Rp5,251 Miliar: Penghargaan atas Kendali Inflasi.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini menerima kabar gembira. Provinsi ini mendapatkan alokasi insentif fiskal sebesar Rp5,251 miliar dari pemerintah pusat. 

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Kalimantan Barat dalam mengendalikan inflasi di daerah, seperti yang dinyatakan oleh Pj Gubernur Kalbar, Harisson, dari Jakarta, pada hari Senin.

“Penghargaan ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024, yang dialokasikan kepada 50 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Harisson.

Prestasi Kalimantan Barat semakin membanggakan karena provinsi ini berhasil mencapai tingkat inflasi terendah keenam secara nasional, yaitu hanya 1,58 persen pada bulan Juli 2024. 

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang berada di level 2,13 persen.

“Alhamdulillah, Pemprov Kalbar mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp5,251 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan kami dalam pengendalian inflasi di daerah,” tambah Harisson.

Upaya Pengendalian Inflasi yang Dilakukan

Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar dalam mengendalikan inflasi. 

Beberapa langkah yang diambil antara lain:

• Operasi Pasar Murah: Mengadakan operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
• Bantuan Sosial: Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
• Koordinasi dengan TPID: Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan setiap langkah yang diambil efektif dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini, termasuk Forkopimda, perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Insentif fiskal ini akan kami gunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar. Capaian ini juga menjadi motivasi bagi kami di jajaran Pemprov Kalbar untuk terus meningkatkan kinerja dalam mewujudkan Kalbar yang maju dan sejahtera,” jelas Harisson.

Insentif Fiskal sebagai Bagian dari Penghargaan Nasional

Insentif fiskal ini adalah bagian dari total alokasi sebesar Rp300 miliar yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 50 pemda yang berhasil mengendalikan inflasi. 

Insentif ini diberikan kepada 4 provinsi, 36 kabupaten, dan 10 kota yang dipilih berdasarkan kinerja pengendalian inflasi mereka pada periode pertama tahun anggaran 2024.

Keberhasilan Kalimantan Barat dalam menerima insentif ini bukan hanya menjadi bukti komitmen Pemprov Kalbar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. 

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Kalimantan Barat optimis dapat terus mempertahankan prestasi ini dan mewujudkan visi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan adanya insentif fiskal ini, diharapkan Kalimantan Barat dapat semakin maju dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakatnya.