Investasi Melambat, Belanja Negara Turut Terkontraksi di Kuartal II-2025
 |
| Grafik pertumbuhan investasi dan belanja negara Indonesia kuartal II-2025. (Gambar ilustrasi) |
JAKARTA - Pertumbuhan investasi Indonesia tercatat melambat pada kuartal II-2025. Kementerian Investasi/BKPM mengumumkan bahwa realisasi investasi sepanjang April hingga Juni 2025 mencapai Rp 477,7 triliun, tumbuh 11,5% secara tahunan (yoy). Meski masih tumbuh, laju pertumbuhannya jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sempat tembus 22,5%.
Data ini dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Realisasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 231,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 246,5 triliun. Namun, perlu dicatat bahwa data ini tidak mencakup investasi di sektor migas dan keuangan yang biasanya juga mempengaruhi pergerakan angka nasional secara keseluruhan.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan menjelaskan, perlambatan pertumbuhan investasi ini perlu jadi perhatian karena investasi diharapkan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. "Momentum pertumbuhan masih ada, tapi perlambatannya menunjukkan kita harus kerja ekstra untuk dorong hilirisasi dan efisiensi birokrasi," katanya dalam konferensi pers daring, Senin (4/8/2025).
Di sisi lain, belanja negara yang selama ini menjadi pendorong pertumbuhan juga tercatat mengalami kontraksi. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara kuartal II-2025 hanya Rp 785,7 triliun, turun tipis 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal pada kuartal II-2024, belanja negara tumbuh cukup signifikan hingga 6,7%.
Kondisi ini dikhawatirkan bisa menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2025. Dengan konsumsi rumah tangga yang juga melambat dan ekspor belum pulih sepenuhnya, perlambatan di sektor investasi dan belanja negara membuat tantangan pemulihan ekonomi makin berat. Pemerintah kini didorong untuk mempercepat pencairan anggaran, menyederhanakan izin investasi, dan memperkuat koordinasi antar lembaga.