Berita Borneotribun.com: Kalbar Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 28 September 2024

Bupati Aron Membuka Pelatihan ISPO

Foto: Pelatihan ISPO Di Kabupaten Sekadau. 


SEKADAU - Bupati Sekadau Aron.,SH membuka secara resmi kegiatan pelatihan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada sejumlah pengurus Koprasi Unit Desa (KUD) dan Pekebun Sawit yang ada di kabupaten Sekadau, Senin (23/9/2024) di Aula SMK Negeri Sekadau.


Dalam sambutannya Aron.,SH menyebutkan Kabupaten Sekadau terpantau memiliki kurang lebih 51.000 Hektar perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani swadaya.


Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau berkomitmen untuk memperhatikan program Sawit berkelanjutan sebagai bentuk komitmen pemberdayaan petani sawit.


Untuk mendukung itu semua, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD). “Karena program Sawit berkelanjutan sangat selaras dengan program unggulan kabupaten Sekadau yakni IP3K dan Sekadau Maju, Sejahtera dan Bermartabat,” ucapnya.


Pemerintah kabupaten Sekadau juga selama tiga tahun terakhir sudah membagikan 171.000 pokok bibit Kelapa Sawit kepada kelompok Tani sebagai bentuk implementasi dari program IP3K, sehingga kegiatan ISPO ini berguna bagi para petani maupun pengurus KUD.


Pada bidang infrastruktur juga sudah dilakukan peningkatan dan perbaikan jalan untuk menuju Sekadau yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat. Namun karena keterbatasan anggaran APBD kami menyadari masih ada yang belum kita salurkan, selain itu karena keterbatasan penangkar untuk menyiapkan bibit sehingga pembagian bibit tidak bisa sekaligus. “Ketersediaan benih unggul juga menjadi kendala,” ungkapnya.


Aron juga menyebutkan tujuan dilaksanakannya pelatihan ISPO adalah untuk mengedukasi petani agar bisa mengelola kebun dengan benar. Sehingga kita mendorong ISPO dan RSPO, karena tujuan pasarnya adalah Eropa dan harga yang lebih baik dengan harapan petani dapat mengelola dengan baik dan mendapatkan harga yang baik pula.


Selain itu, di Kabupaten Sekadau sudah ada dua kelompok yang sudah meraih sertifikasi ISPO maupun RSPO yaitu Koperasi Kebun Persada Engkersik Lestari (PEL) dan Aliansi Petani Kelapa Sawit Keling Kumang (APKS KK).


Ditempat yang sama, Drs Sandae.,M.Si, Plt kepala dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Sekadau yang juga ketua panitia pelaksana pelatihan ISPO tersebut dalam sambutannya mengatakan, bahwa kegiatan pelatihan ISPO tersebut diikuti oleh 150 orang pekebun yang tergabung dalam 8 lembaga pekebun yaitu, KUD Kungkang Bersatu, KUD Kerabat Bersatu, Koperasi Sungai Raya Mandiri, Koperasi Lintas Kobak, Koperasi Usaha Mandiri dan Koperasi Tinting Boyok Lestari lalu KUD Mekar Jaya dan KUD Satrimas.


Sandae menambahkan, Kegiatan tersebut didasari oleh Permentan 38 tahun 2020 dan Peraturan Mentri Keuangan (PMK) nomor 91 tahun 2019 tentang pendampingan dan pembiayaan percepatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).


“Kegiatan pelatihan tersebut selama dua hari yakni dari tanggal 23-25 September,” ujarnya.


Sandae menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi pengetahuan kepada petani pekebun tentang perkebunan yang berkelanjutan.


Kegiatan yang di inisiasi oleh DKPPP Kabupaten Sekadau berkerjasama dengan PT. Titian Karsa Mandiri, pembiayaan kegiatan tersebut berasal dari Dana Bagi Hasik Sawit tahun 2023-2024.


Kegiatan dihadiri staff Ahli bupati Bidang Politik (Purkismawati), Kepala Dinas Pendidikan (Fran Dawal), Kabid Perkebunan (Irfan Nurpatria), PT. TKM serta para narasumber dan undangan lainnya.




Kemenkumham Kalbar dan FH Untan cegah perundungan di kampus

Kemenkumham Kalbar dan FH Untan cegah perundungan di kampus
Kemenkumham Kalbar dan FH Untan cegah perundungan di kampus. (ANTARA)
Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) melakukan upaya mencegah perundungan di lingkungan pendidikan tinggi.

"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa serta mendorong tindakan preventif dalam menghadapi kasus perundungan yang kian marak di perguruan tinggi. Perundungan, baik fisik, verbal, sosial, maupun siber, menjadi sorotan serius mengingat dampaknya terhadap kesehatan mental dan prestasi akademik para mahasiswa," kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Kalbar, Eva Gantini, di Pontianak, Sabtu.

Eva menyatakan bahwa kolaborasi berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan terbebas dari perundungan.

"Kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun kesadaran hukum yang kuat. Melalui sinergi ini, kita bisa mencegah perundungan dan menciptakan suasana kampus yang aman serta harmonis," tuturnya

Eva Gantini menambahkan, "Gerakan ini tidak hanya kampanye semata, tetapi akan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan kampus menjadi tempat yang aman dan terbebas dari perundungan. Kami akan terus mendorong kesadaran hukum serta memberikan edukasi kepada seluruh civitas akademika."

Dengan diadakannya Luhkumtak ini, diharapkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa meningkat, dan tercipta budaya akademik yang lebih menghargai hak asasi serta kebebasan dari segala bentuk intimidasi.

Di tempat yang sama, Dekan Fakultas Hukum Untan, Sri Ismawati, menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menciptakan lingkungan kampus yang saling menghargai dan inklusif.

"Perundungan tidak hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga terkait tanggung jawab moral kita untuk menciptakan kampus yang bebas dari tekanan dan perlakuan buruk. Setiap mahasiswa berhak merasa aman dan nyaman di lingkungan akademik," tegas Sri.

Penyuluhan hukum yang diadakan dalam Luhkumtak ini menghadirkan pemateri dari Kemenkumham Kalbar, yakni Rini Setiawati dan Tri Novianti Wulandari, yang membahas berbagai bentuk perundungan. Mereka menguraikan bagaimana perundungan fisik, verbal, sosial, dan siber dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis, sosial, dan fisik para korban. Selain itu, mereka juga menyoroti bagaimana perundungan dapat merusak reputasi institusi pendidikan dan menciptakan citra negatif di masyarakat.

"Perundungan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga mencoreng nama baik kampus. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak di lingkungan pendidikan tinggi," kata Rini Setiawati dalam sesi penyuluhan tersebut.

Sebagai langkah konkret dalam menanggulangi perundungan, Kemenkumham Kalbar bersama PKBH FH Untan berkomitmen untuk terus mempromosikan gerakan “No Bullying, No Perundungan” di lingkungan perguruan tinggi.

Gerakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang kondusif, humanis, dan menghargai hak-hak setiap mahasiswa, sehingga tercipta suasana akademik yang sehat dan produktif.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Duta Baca Indonesia sukseskan Safari Literasi di Kalimantan Barat

Duta Baca Indonesia sukseskan Safari Literasi di Kalimantan Barat
Duta Baca Indonesia sukseskan Safari Literasi di Kalimantan Barat. (ANTARA)
Pontianak - Duta Baca Indonesia, Gol A Gong, ikut menyukseskan kegiatan literasi di Kalimantan Barat dengan memulai rangkaian kegiatan Safari Literasi di provinsi itu untuk pertama kalinya pada tahun ini.

"Alhamdulillah, kegiatan ini sudah kita mulai sejak Jumat kemarin dan sangat dinanti-nantikan oleh pegiat literasi di Kalbar. Safari Literasi ini disambut dengan antusias dan menandai babak baru dalam upaya meningkatkan budaya membaca di Kalbar," kata Ketua Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) Kalimantan Barat, Anissa Maharani Nasran, di Pontianak, Sabtu.

Dia menyampaikan bahwa kehadiran Gol A Gong dalam Safari Literasi ini adalah momen bersejarah bagi provinsi itu.

"Ini kali pertama kami menghadirkan Duta Baca Indonesia di Kalimantan Barat. Antusiasme luar biasa dari pegiat literasi di sini menunjukkan betapa pentingnya acara ini," tuturnya.

Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk ratusan peserta dari berbagai kalangan, yang semuanya bersemangat untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan literasi.

"Banyaknya peserta yang hadir adalah bukti nyata bahwa masyarakat Kalimantan Barat memiliki minat yang tinggi terhadap literasi. Ini pertanda baik bagi masa depan gerakan literasi di Kalbar," tambah Anissa.

Safari Literasi Kalbar resmi dimulai pada Jumat (27/9) malam dengan pelatihan literasi yang dipandu langsung oleh Gol A Gong. Dalam sesi ini, Duta Baca Indonesia bersama komunitas literasi setempat memberikan pelatihan mengenai cara membuat plot cerita pendek. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh interaksi dan antusiasme dari para peserta.

Pada Sabtu pagi, kegiatan berlanjut dengan Gol A Gong yang bergabung dengan komunitas Punggur Cerdas dalam sesi diskusi literasi.

Siangnya, Duta Baca Indonesia menjadi pembicara utama dalam seminar literasi yang diadakan oleh FTBM bersama TBM Fitra Berkah Insani dan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi (Himsos). Seminar ini membahas pentingnya literasi sebagai modal sosial dalam membangun masyarakat yang lebih kritis dan berdaya.

Setelah seminar, rangkaian Safari Literasi dilanjutkan dengan kegiatan bersama Forum Anak Kelurahan Parit Mayor. Di sini, Gol A Gong memberikan motivasi kepada generasi muda tentang pentingnya budaya membaca sejak dini sebagai fondasi membangun masa depan.

Pada Minggu, puncak acara Safari Literasi digelar dengan tajuk "Galang Gemar Membaca" yang didukung oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak. Acara ini diisi dengan lomba membaca nyaring yang diikuti oleh anak-anak, sebagai bagian dari upaya mendorong minat baca di kalangan generasi muda.

"Kegiatan Safari Literasi ini ditutup dengan acara simbolis susur Sungai Kapuas, yang diikuti oleh seluruh panitia dan peserta sebagai tanda semangat bersama untuk menggerakkan literasi di Kalbar," katanya.

Safari Literasi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari Forum Taman Bacaan Kalimantan Barat, Kopermeka, TBM Fitra Berkah Insani, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, Punggur Cerdas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Forum Anak, hingga RRI Pro Satu Pontianak.

Anissa mengungkapkan harapannya agar kegiatan Safari Literasi ini dapat menjadi acara tahunan. "Kami berharap Safari Literasi ini bisa diadakan setiap tahun, sehingga bisa terus menumbuhkan gairah literasi di Kalimantan Barat dan membawa semangat baru bagi penggiat literasi di sini," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa gerakan literasi di Kalimantan Barat terus menunjukkan perkembangan yang positif, dengan semakin banyak komunitas yang terlibat aktif.

"Kalbar memiliki potensi besar dalam gerakan literasi, dan kami optimis bahwa semangat ini akan terus tumbuh seiring waktu," katanya.

Dengan berbagai kegiatan yang inspiratif dan kolaborasi dari berbagai pihak, Safari Literasi Kalimantan Barat 2024 diharapkan dapat menjadi titik tolak baru dalam penguatan budaya membaca di provinsi tersebut.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

KPU Kapuas Hulu siapkan 4.795 petugas KPPS

​​​​​​​KPU Kapuas Hulu siapkan 4.795 petugas KPPS
​​​​​​​KPU Kapuas Hulu siapkan 4.795 petugas KPPS. (ANTARA)
Pontianak - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu menyiapkan 4.795 orang petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang akan bertugas di 685 tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada Serentak 2024.

"Saat ini masih tahap perekrutan calon KPPS yang dimulai sejak 17 hingga 28 September 2024," kata Ketua KPU Kapuas Hulu Mohammad Yusuf, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Sabtu.

Yusuf mengatakan petugas KPPS tersebut nantinya bertugas di 685 TPS yang tersebar di 278 desa empat kelurahan di 23 kecamatan wilayah Kapuas Hulu.

Perekrutan anggota KPPS Pilkada 2024 itu, saat ini masih tahap perekrutan yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) dan sudah di atas 80 persen dari jumlah kebutuhan.

Ia menegaskan seorang anggota KPPS dituntut memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan tidak boleh terlibat ataupun masuk dalam kepengurusan partai politik minimal lima tahun terakhir.

Selain itu, bukan anggota TNI dan Polri serta tidak dalam suatu ikatan perkawinan.

"Anggota KPPS minimal tamat SMA dan tinggal di sekitar TPS setempat," katanya.

Yusuf berharap dalam perekrutan KPPS dilakukan dengan selektif sesuai ketentuan untuk mewujudkan pilkada yang adil, jujur dan berintegritas, sebab KPPS salah satu ujung tombak dalam penyelenggara pemilu.

"Tentu kami akan terus mengawasi dan mengingatkan agar seluruh jajaran penyelenggara pilkada mengedepankan integritas dalam bertugas," kata Yusuf.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kohati Cabang Mempawah Launching Rumah Bahasa

Foto: PJ Bupati Mempawah, Ismail launching rumah bahasa Kohati Cabang Mempawah.

MEMPAWAH - Korps HMI Wati (Kohati) Cabang Mempawah Melaksanakan Launching Rumah Bahasa dan diresmikan Langsung oleh PJ Bupati Mempawah Ismail, pada Sabtu (28/9/2024).

Acara berlangsung di Jl. Johansyah Bakri, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah.

Dihadiri Sri Aini Ketua Umum MD FORHATI Kabupaten Mempawah, Syahrul Ainurrafiq Ketua Umum HMI Cabang Mempawah beserta Pengurus, Yana Lestari Ketua Umum Kohati HMI Cabang Mempawah beserta Pengurus dan tamu undangan lainnya.

Yana Lestari selaku Ketua Umum Kohati HMI Cabang Mempawah menyampaikan bahwa Bahasa yang diajarkan di Rumah Bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dan gratis tidak dipungut biaya.

"Alhamdulillah Rumah Bahasa yang kami dirikan sudah diresmikan langsung oleh PJ Bupati Mempawah dan Kami Ucapkan Terima Kasih kepada PJ Bupati Mempawah sudah Mensupport Rumah Bahasa kami," kata Yana Lestari.

Sementara itu, Sri Aini Ketua Umum MD FORHATI Kabupaten Mempawah yang turut hadir menyampaikan harapannya dengan berdirinya Rumah Bahasa Kohati ini dapat Berdampak terhadap Kemajuan Kabupaten Mempawah.

"Mudahan hadirnya rumah bahasa Kohati dapat berkontribusi dalam mempersiapkan Bonus Demografi atau Era Generasi Emas tahun 2045," harap Sri Aini.

Jumat, 27 September 2024

Tim Gabungan SAR cari penjual sayur tenggelam di Sungai Melawi

Tim Gabungan SAR cari penjual sayur tenggelam di Sungai Melawi
Tim Gabungan SAR cari penjual sayur tenggelam di Sungai Melawi. (ANTARA)
Pontianak - Tim SAR Gabungan mulai melakukan pencarian terhadap penjual sayur atas nama Junaini (42) warga Dusun Lengkong, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat yang dinyatakan tenggelam dan hilang di Sungai Melawi.

"Korban sebelumnya tengah berjualan sayur. Kemarin, 26 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB korban berangkat bersama suami berjualan sayuran menggunakan perahu kayu (sampan), ia berjualan dari Desa Semadin Lengkong ke Desa kelakik," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak I Made Junetra di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan dari keterangan yang ada, pasangan suami istri tersebut saat berjualan sayur menggunakan sampan dan tiba di area perusahaan yang biasanya berjualan, sampan tersebut karam dan korban tenggelam.

"Sedangkan untuk suami korban berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan untuk Junaini tenggelam dan dilakukan respon cepat untuk pencarian. Tim gabungan semua bergerak melakukan pencarian," kata dia.

Ia melanjutkan bahwa proses pencarian dimulai dengan melakukan penyisiran permukaan. Tim gabungan dengan melibatkan para pihak di awal fokus mencari di kisaran lokasi tenggelam dan beberapa radius dari lokasi kejadian. Ia berharap proses pencarian berjalan lancar dan korban segera ditemukan. Pencarian akan dimaksimalkan bersama tim gabungan SAR.

"Kembali, mulai hari ini kami tim SAR gabungan memulai pencarian dengan upaya pencarian menggunakan perahu karet dengan radius pencarian sejauh 1.5 Nautical Mile selain itu pencarian juga dengan mengoptimalkan peralatan aqua eye," katanya.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pemkot Pontianak gencarkan sosialisasi tanpa kantong plastik

Pemkot Pontianak gencarkan sosialisasi tanpa kantong plastik
Pemkot Pontianak gencarkan sosialisasi tanpa kantong plastik. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat terus menggencarkan sosialisasi baik melalui pertemuan maupun meminta langsung kepada pelaku usaha untuk melarang menyediakan kantor plastik saat belanja sebagaimana surat edaran wali kota.

"Mulai 1 Januari 2025, seluruh pelaku usaha dilarang menyediakan kantong plastik. Imbauan itu tertuang dalam surat edaran Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha. Mulai saat ini sosialisi gencar dilakukan," ujar Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa sampah itu dapat menimbulkan masalah jika tidak dilakukan pencegahan, pengurangan dan penanganan yang tepat.

“Maka perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi, komunitas, para pihak, dan lain-lain untuk mempercepat terwujudnya misi dan target Kota Pontianak pada 2025 dalam hal pengurangan sampah,” jelas dia.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak tengah merancang kampanye gerakan tanpa plastik. Gerakan itu rencananya akan dilaksanakan di area car free day (CFD) di sekitaran Ayani Megamal, Jalan Ahmad Yani, 13 Oktober 2024.

Kepala DLH Kota Pontianak Syarif Usmulyono menerangkan, pihaknya akan membagikan 253 tas belanja kepada masyarakat dengan syarat yang mudah. Masyarakat diminta untuk diunggah foto kegiatan menggunakan tas belanja atau aktivitas apapun saat tidak menggunakan kantong plastik saat berbelanja. Bagi yang beruntung juga akan mendapatkan hadiah menarik.

“Info lebih lanjut akan kami umumkan pada media sosial Pemkot Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Tujuannya selain kampanye gerakan tanpa plastik juga sekaligus menyemarakkan hari jadi,” kata dia.

Tak hanya bagi-bagi hadiah, DLH juga akan menggelar Bazar Tanpa Kantong Plastik yang menampilkan stan UMKM. Usmulyono menyebut, bagi pelaku usaha yang berminat untuk berpartisipasi dapat mendaftar di link bit.ly/BazzarTanpaKantongPlastik. Ia menjelaskan, batas terakhir pendaftaran yaitu 9 Oktober 2024.

“Kami mengajak seluruh instansi, pelaku usaha, komunitas, organisasi, dan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam acara ini dengan membuka booth, stand bebas kantong plastik. Lewat kegiatan ini, mari bersama-sama kita ciptakan Pontianak yang lebih hijau dan ramah lingkungan,” kata Kepala DLH.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kota Pontianak menghasilkan sampah sebanyak 411,96 ton per hari pada 2024 semester I. Saat ini, pengurangan sampah di masyarakat baru mencapai 25,06 persen realisasi.

Kota Pontianak memiliki target pengelolaan sampah pada 2025 yaitu sebesar 70 persen penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan 30 pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Sinergitas Jelang Pilkada, Camat dan Polsek Coffee Morning

Foto: Kapolsek Nanga Mahap Coffee Morning Bersama Jajaran Forkopimcam Kecamatan Nanga Mahap.

SEKADAU - Jajaran Polsek Nanga Mahap, Polres Sekadau, mengadakan kegiatan Coffee Morning di Aula Kantor Polsek Nanga Mahap pada Jumat (27/9/2024). Acara ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Pilkada 2024 dan dihadiri oleh Forkopimcam Nanga Mahap.

Kapolsek Nanga Mahap IPDA Eric Ibrahim Pattimura, menjelaskan bahwa kegiatan ini berfungsi sebagai wadah untuk bertukar pendapat, memberikan masukan, dan menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin timbul dalam upaya menyukseskan Pilkada 2024.

"Ke depan, kegiatan seperti ini akan lebih sering kami adakan, tidak hanya di Polsek. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan Pilkada 2024 berlangsung aman dan tertib," ujarnya.

Camat Nanga Mahap, Pranseda, dalam sambutannya, menyatakan kesiapan kecamatan untuk mendukung kelancaran Pilkada 2024 dengan menjaga netralitas ASN.

"Secara keseluruhan, kami siap untuk menyukseskan Pilkada. Saya juga telah mengingatkan seluruh ASN di Kecamatan Nanga Mahap agar tetap menjaga netralitas. Jika ditemukan ada pelanggaran, kami akan menindak sesuai aturan yang berlaku," tegas Pranseda.

Sementara itu, Serda Prianua yang mewakili Danramil Nanga Mahap, menyampaikan bahwa TNI siap mendukung pengamanan setiap tahapan Pilkada, dengan harapan seluruh proses berjalan aman dan tertib.

Ketua PPK Nanga Mahap, Herudin, menambahkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan perekrutan anggota PPS untuk 13 desa di Kecamatan Nanga Mahap. Adapun jumlah TPS untuk Pilkada 2024 ditetapkan sebanyak 65 TPS.

"Sebagai langkah antisipasi terhadap data pemilih tetap (DPT) yang tidak valid, PPS akan menahan surat undangan bagi pemilih yang sudah meninggal dunia, dan hasilnya akan dilaporkan melalui aplikasi E-Telli dari KPU," jelas Herudin.

Acara Coffee Morning yang diakhiri dengan diskusi ini menunjukkan sinergi kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan dalam memastikan Pilkada 2024 di Kecamatan Nanga Mahap berlangsung aman dan damai.

Pj Gubernur Kalbar apresiasi kinerja TPID dalam pengendalian inflasi

Pj Gubernur Kalbar apresiasi kinerja TPID dalam pengendalian inflasi
Pj Gubernur Kalbar apresiasi kinerja TPID dalam pengendalian inflasi. (ANTARA)
Pontianak - Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson memuji kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota yang berhasil menjaga inflasi Kalimantan Barat tetap terkendali.

"Pada bulan Agustus 2024, inflasi Kalbar tercatat sebesar 1,47% persen, melandai dari bulan sebelumnya yang berada di angka 1,58 persen. Angka ini masih dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen," kata Harisson di Pontianak, Kamis.

Pj Gubernur Kalbar mengatakan itu saat membuka kegiatan Capacity Building mengenai strategi pengendalian inflasi daerah Semester II Tahun 2024 yang berlangsung di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar.

Harisson juga menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Mawar di Pontianak, di mana harga bawang yang terpantau sangat terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemprov Kalbar dalam mengendalikan harga berjalan dengan baik.

"Fakta bahwa harga bawang di Kalimantan Barat hampir sama dengan harga di Jawa adalah bukti keberhasilan kita dalam menjaga stabilitas harga," katanya.

Dirinya menekankan pentingnya mempertahankan strategi 4K yang selama ini menjadi pilar utama pengendalian inflasi di Kalbar. Strategi ini meliputi Keterjangkauan harga, Ketersediaan bahan pokok, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif antar-stakeholder.

"Keberhasilan kita tidak lepas dari penerapan strategi 4K yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur juga memaparkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Kalbar yang menunjukkan bahwa pada Agustus 2024 terjadi deflasi sebesar 0,25 persen (month to month). Angka ini lebih besar dari rata-rata deflasi bulan Agustus dalam tiga tahun terakhir, yang hanya sebesar 0,10 persen (mtm).

Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seperti daging ayam ras, bawang merah, tomat, sawi hijau, dan udang basah, serta kelompok transportasi akibat penurunan tarif angkutan udara. Namun, deflasi tertahan oleh inflasi di sektor penyediaan makanan dan minuman, seperti air kemasan dan kopi bubuk, yang tetap tinggi karena aktivitas masyarakat di warung kopi.

Harisson berharap melalui kegiatan Capacity Building ini, para pemangku kebijakan dapat memahami lebih baik penyebab inflasi di setiap daerah, sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

"Kegiatan ini penting untuk mengidentifikasi penyebab inflasi di masing-masing daerah agar kita bisa menangani dengan efektif," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kasus Lahan Petani Desa Pesaguan Yang Menyenggol Cabup Ketapang Mulai Ada Titik Terang

Kasus Lahan Petani Desa Pesaguan Yang Menyenggol Cabub Ketapang Mulai Ada Titik Terang
Kasus Lahan Petani Desa Pesaguan Yang Menyenggol Cabup Ketapang Mulai Ada Titik Terang. 
KETAPANG - Pelapor kasus pemalsuan surat lahan kebun sawit milik PT Prana Indah Gemilang (PT PIG) mendatangi Markas Kepolisian Ketapang pada Selasa kemarin. Pelapor itu menyebut, kasus ini dilaporkan oleh pihaknya dan pihak direktur PT PIG yakni Richard Christoforus Massa pada 15 Agustus 2024 dengan dugaan penyerobotan lahan. 

Suhaini (40), pelapor kasus itu mengatakan, maksud kedatanganya untuk menanyakan sekaligus menyerahkan keterangan dan bukti tambahan soal laporan yang sudah pihaknya buat pada 29 Agustus 2022 soal pemalsuan dokumen berupa Surat Keterangan Tanah (SKT). 

"Laporan dulu tahun 2022, sekaligus memberikan keterangan dan bukti tambahan kepada penyidik biar proses hukumnya cepat selesai," katanya, Selasa (24/09/24) di Mako Polres Ketapang. 

Suhaini mengatakan, kasus lahan perusahaan ini diduga melibatkan banyak pihak, sehingga kemungkinan pihak kepolisian perlu memanggil oknum-oknum yang disangka terkait persoalan yang menghebohkan ini. 

Dia menegaskan, permintaan percepatab proses penyelidikan kasus ini tidak ada motif politik lantaran ada dugaan kemungkinan melibatkan salah satu kandidat Pilkada Ketapang sebagai pihak yang mungkin sebagai pembeli lahan milik perusahaan tersebut. 

"Berkali kali kami mendatangi Polres bahkan dengan jumlah orang yang banyak tujuan kami meminta kepastian pengusutan kasus ini saja. Bukan motif lain apalagi politik. Kasus ini sudah kami buat laporan pada tahun 2022 jauh sebelum masa politik. Jadi tidak benar kasus ini kasus politik, ini kasus hukum yang merugikan kami sebagai petani yang lahan hasil CPCL kami di kuasai orang lain," beber dia. 

Dari info yang Borneotribun himpun, polisi sudah memeriksa pihak-pihak yang kemungkinan terlibat pemalsuan surat sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dilaporkan oleh Suhaini dan laporan polisi oleh direktur PT Prana yakni LP penyerobotan lahan sebagaimana maksud pasal 385 KUHP. 

Info itu menjelaskan, ada 60 SKT yang diduga sudah dipalsukan oleh oknum berinisial Put diduga mantan karyawan perusahaan. Dari dia, ada nama-nama lain yang disangka terlibat diantaranya nama inisial IWI, kemudian inisial nama IK. 
Selain itu itu ada pula inisial nama UK yang berperan sebagai perantara jual beli lahan kepada J seorang cabub Ketapang. 

Penulis: Muzahidin

Kamis, 26 September 2024

Pemprov Kalbar tingkatkan kualitas dan akses pendidikan vokasi

Pemprov Kalbar tingkatkan kualitas dan akses pendidikan vokasi
Pemprov Kalbar tingkatkan kualitas dan akses pendidikan vokasi. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta pelatihan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Seminar bertema 'Arah Kebijakan Pendidikan Vokasi di Masa Pemerintahan Mendatang' ini menjadi momentum bagi Pemprov Kalbar untuk menegaskan komitmennya dalam mendukung revitalisasi pendidikan vokasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022," kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Linda Purnama, saat mewakili Penjabat Gubernur Kalbar dalam seminar yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) Kalbar, Kamis.

Linda menyebutkan, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan vokasi agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, terutama di Kalimantan Barat.

"Dengan adanya Perpres Nomor 68 Tahun 2022, kami berharap dapat meningkatkan mutu kebijakan pendidikan vokasi. Penting bagi kita untuk terus melakukan inovasi dalam pendidikan vokasi dan pelatihan, khususnya di Kalimantan Barat, agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis," tuturnya.

Linda juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia industri. Pemprov Kalbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan aktif membangun kemitraan dengan berbagai sektor industri untuk memfasilitasi siswa SMK dalam memperoleh pengalaman kerja yang relevan. Saat ini, Pemprov Kalbar telah menjalin 870 Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai perusahaan dan perguruan tinggi.

"Kemitraan dengan dunia usaha dan industri adalah kunci untuk memastikan bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu, ini juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," katanya.

Linda menambahkan, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, termasuk keterbatasan jumlah guru kejuruan, fasilitas praktik yang belum merata, serta kurang optimalnya dukungan dari dunia usaha dan industri. Namun, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga pengajar, memperluas sarana praktik, dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak.

Data terbaru menunjukkan bahwa upaya revitalisasi ini mulai menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2022, dari 23.669 lulusan SMK di Kalbar, sekitar 42,6 persen sudah bekerja, 24,7 persen berwirausaha, dan 21,76 persen melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tren ini berlanjut pada 2023, di mana angka lulusan yang bekerja meningkat menjadi 44,9 persen, wirausaha 27,9 persen, dan angka pengangguran turun menjadi hanya 1,4 persen.

Dirinya juga menyoroti pentingnya mempersiapkan tenaga kerja terampil untuk menghadapi peluang kerja di sektor industri yang sedang berkembang di Kalbar, seperti yang dihasilkan oleh peresmian smelter PT BAI oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami harus memastikan bahwa lulusan pendidikan vokasi siap mengisi peluang kerja yang muncul, khususnya di sektor industri yang terus berkembang," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Bawaslu Pontianak awasi kedatangan 3.616 bilik suara Pilkada 2024

Bawaslu Pontianak awasi kedatangan 3.616 bilik suara Pilkada 2024
Bawaslu Pontianak awasi kedatangan 3.616 bilik suara Pilkada 2024. (ANTARA)
Pontianak - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak mengawasi kedatangan sebanyak 3.616 bilik suara hingga didistribusikan ke gudang KPU Pontianak.

"Kami mengawasi secara melekat terhadap bilik suara yang baru datang dan telah tiba di gudang KPU, baik dari segi jumlah, tempat tujuan, hingga kualitas. Proses bongkar muat masih berlangsung dan kami pastikan logistik ini sesuai kebutuhan,"ujar Komisioner Bawaslu Pontianak, Isfinsyah di Pontianak, Kamis..

Sesuai penetapan daftar pemilih tetap (DPT), kata dia, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada di Kota Pontianak 2024 sebanyak 904 TPS, dengan setiap TPS membutuhkan empat bilik suara.

"Pengawasan dilakukan untuk memastikan jumlah tersebut benar-benar mencukupi pada hari pemungutan suara nanti," ujarnya.

Insfiansyah mengatakan selain bilik suara, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap logistik pilkada lainnya.

"Kemarin, kami sudah mengawasi kedatangan tinta dan kabel ties. Beberapa tinta mengalami kerusakan karena meluber selama perjalanan dan kami sudah minta KPU untuk segera menggantinya," kata dia.

Isfiansyah mengatakan Bawaslu Kota Pontianak juga telah memeriksa kondisi gudang penyimpanan. Gudang tersebut sebelumnya digunakan oleh KPU untuk pemilu lalu, dan sekarang digunakan kembali untuk Pilkada 2024.

“Kami cek kondisi gudang, memastikan dari segi keamanan dan sterilisasi tempat. Tersedia CCTV dan pengamanan yang baik, dengan akses keluar masuk satu arah yang diawasi ketat oleh pihak kepolisian dan sekuriti. Kondisi gudang sangat layak digunakan, dan aspek keamanan dijaga ketat demi kelancaran proses penyimpanan logistik pilkada," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Pontianak David Teguh menyebutkan bahwa sudah tiba 3.616 bilik suara menyusul logistik sebelumnya yang telah tiba yakni tinta dan kabel ties.

"Iya logistik yang sudah datang kita tempatkan di gudang di antaranya bilik suara, tinta dan kabel ties," jelas dia.

Terkait kertas suara, dengan telah ada penetapan nomor urut paslon pada Senin (23/9) lalu, selanjutnya proses desain dan cetak kertas suara sudah mulai akan dilakukan.

"Untuk kertas suara target awal Oktober 2024 sudah mulai dilakukan pencetakan. Kita asumsikan selesai satu bulan untuk semua," katanya.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Polresta Pontianak siapkan 600 personel untuk Pilkada 2024

Polresta Pontianak siapkan 600 personel untuk Pilkada 2024
Polresta Pontianak siapkan 600 personel untuk Pilkada 2024. (ANTARA)
Pontianak - Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Adhe Hariadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 600 personel untuk mengamankan Pilkada 2024 di Kota Pontianak, agar berjalan lancar dan kondusif.

"Personel tersebut disiapkan mulai dari tahap awal pilkada, pendaftaran cabut undi, penetapan paslon, kampanye hingga pemungutan suara serta selesai proses pesta demokrasi di daerah ini," ujarnya di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif pihaknya menggelar Operasi Mantap Praja Kapuas 2024 untuk pilkada.

"Personel Polresta dan bersama Kodim, kita memastikan untuk kondisi yang aman dan damai," papar dia.

Saat tahapan kampanye, 25 September - 23 November 2024 ia meminta juga meminta kepada paslon dan tim serta masyarakat untuk tidak menyebar ujar kebencian, hoaks dan kegaduhan.

"Mari bersama kita ciptakan pilkada damai, aman dan kondusif. Bersama kita hindari kampanye hitam, hoaks, ujar kebencian dan kegaduhan. Apalagi hingga terjadi bentrokan," kata dia.

Terkait tindakan melanggar aturan dalam Pilkada 2024, menurutnya ada dua hal pertama berkaitan administratif dan pidana.

"Kita ada Satgas Penegakan Hukum, nanti terhadap pelanggaran Bawaslu melakukan penilaian. Kalau berkaitan pidana baru ranah kami dan administratif itu mereka," jelas dia.

Dalam Pilkada Kota Pontianak 2024 terdapat 489.208 orang masuk DPT yang terdiri atas 239.089 orang pemilih laki-laki dan 250.119 orang pemilih perempuan.

Sedangkan untuk paslon yang berlaga pada Pilkada 2024, yakni pasangan petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan dengan nomor urut satu (1) dan pasangan Mulyadi-Harti Hartidjah dengan nomor urut dua (2).

Pewarta : Dedi/ANTARA

Bawaslu Pontianak sosialisasikan potensi kerawanan Pilkada 2024

Bawaslu Pontianak sosialisasikan potensi kerawanan Pilkada 2024
Bawaslu Pontianak sosialisasikan potensi kerawanan Pilkada 2024. (ANTARA)
Pontianak - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pontianak, Kalimantan Barat, menggencarkan sosialisasi potensi kerawanan pascapenetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan masa kampanye Pilkada 2024 agar menjadi perhatian semua pihak.

"Potensi kerawanan pilkada dalam hal DPT dan masa kampanye ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Dari sisi Bawaslu tentu melibatkan pengawasan partisipatif agar semua berjalan sesuai aturan," ujar Komisioner Bawaslu Pontianak Erwin Irwan di Pontianak, Kamis.

Terkait DPT, menurut dia, menentukan setiap warga bisa atau tidak menyalurkan hak suaranya ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024. Pada dasarnya setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun sudah berhak menyalurkan suaranya, kecuali TNI dan Polri.

"Dengan DPT juga ini menjadi tolak ukur KPU dalam menyediakan logistik Pilkada 2024, sehingga ini harus terus dikawal, pastikan yang punya hak suara masuk yang tidak, tidak boleh," kata dia.

Untuk kerawanan soal DPT yang menjadi perhatian seperti ada pemilih ganda, orang yang meninggal dunia masih terdapat dalam DPT, anak di bawah umur masuk DPT dan yang punya hak suara justru tidak masuk DPT.

"Sebelum penetapan DPT, hal itu sudah kami sampaikan. Soal DPT terus dikawal dan kami minta juga masyarakat untuk cek dirinya masuk DPT atau tidak. Cek bisa secara daring," ujar dia.

Sementara soal kerawanan masa kampanye seperti ujaran kebencian, caci maki, hoaks, kampanye hitam dan bentuk lainnya, menurut dia, hal itu harus menjadi perhatian bersama untuk pasangan calon (paslon), tim, atau masyarakat supaya menghindari hal negatif tersebut agar Pilkada 2024 berjalan sesuai aturan.

"Untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) juga penting untuk diperhatikan seperti dilarang di tempat fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan dan kawasan yang dilarang lainnya. Untuk jumlah dan lainnya kita koordinasikan dengan KPU," jelas dia.

Dia mengatakan netralitas ASN pada masa kampanye juga perlu menjadi perhatian. ASN dilarang untuk mengekspresikan dukungan pada publik, meskipun mempunyai hak suara pada pilkada, termasuk menggunakan fasilitas pemerintah untuk pasangan calon tertentu.

"Untuk yang melanggar dari ketentuan yang berlaku tentu ada saksi mulai dari berkaitan administrasi hingga pidana," ucap dia.

Dalam Pilkada Kota Pontianak 2024 terdapat 489.208 orang masuk DPT yang terdiri atas 239.089 orang pemilih laki-laki dan 250.119 orang pemilih perempuan.

Sedangkan untuk paslon yang berlaga pada Pilkada 2024, yakni pasangan petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan dengan nomor urut satu (1) dan pasangan Mulyadi-Harti Hartidjah dengan nomor urut dua (2).

Pewarta : Dedi/ANTARA

Rabu, 25 September 2024

CKB Logistics dukung geliatkan industri pertambangan Kalbar

CKB Logistics dukung geliatkan industri pertambangan Kalbar 
CKB Logistics dukung geliatkan industri pertambangan Kalbar. (ANTARA)
Pontianak - PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) selaku perusahaan logistik terkemuka di Indonesia membidik kawasan Kalimantan guna mendukung industri pertambangan Indonesia khususnya Kalimantan Barat.

"Melalui pembukaan fasilitas kantor baru di Pontianak, Kalimantan Barat, anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM) ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekspor bauksit Indonesia," kata Business Director Logistics & Distribution CKB Logistics Ety Puspitasari usai meresmikan kantor baru CKB Logistics di Pontianak, Rabu.

Ety Puspitasari mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil bauksit terbesar di dunia karena disokong oleh Kalimantan Barat, misalnya dari wilayah Kabupaten Melawi, Sambas, Kapuas Halus, hingga Mempawah. Tak hanya menghasilkan bauksit, Kalimantan Barat rupanya juga menghasilkan intan, aluminium, nikel, bijih besi, hingga emas.

Atas kekayaan alam yang dimilikinya, wilayah yang dikenal dengan Seribu Sungai ini pun menyimpan 62,1 persen dari total potensi cadangan dan sumber daya batu bara, sehingga dijuluki sebagai daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia.

"Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengamini Kalimantan mempunyai 88,31 miliar ton sumber daya batu bara. Bahkan, jumlah cadangannya nyaris menyentuh 25,84 miliar ton," tuturnya.

Langkah yang diambil CKB Logistics turut sejalan dengan kebutuhan logistik terintegrasi bagi perusahaan tambang bauksit dan produsen aluminium di kawasan tersebut.

Masih mengacu data Kementerian ESDM 2024, kebutuhan aluminium dalam negeri kini mencapai 1,2 juta ton per tahun. Di mana, pada 2023, 50 persen pasokan masih berasal dari impor dan 44 persen dari perusahaan dalam negeri.

Cognitive Market Research membeberkan, tahun ini pasar aluminium global disinyalir mencapai US$165,2 juta, yang mana Asia Pasifik menguasai pasar 23 persen dari pendapatan global dengan ukuran pasar US$38,40 juta.

Sementara itu, sepanjang 2023 Indonesia berhasil mengekspor aluminium senilai US$692,5 juta ke beberapa negara seperti Tiongkok, Vietnam, India, Jepang, serta Thailand.

"CKB Logistics mengucapkan syukur sekaligus turut bahagia atas pembukaan fasilitas kantor baru di Pontianak. Kami menyasar wilayah ini karena sebelumnya fasilitas CKB Logistics pun lebih dulu telah beroperasi di Pontianak, sehingga kami berharap Grup ABM khususnya CKB Logistics dapat memperluas jangkauan bisnis sekaligus menciptakan peluang baru yang dapat menarik pelanggan lebih luas," tuturnya.

Lebih lanjut Ety menegaskan, sebagai perusahaan logistik yang memberikan solusi one stop service, kini jaringan operasional CKB Logistics kian merata. Dengan demikian, peresmian kantor baru di Pontianak kini menambah cakupan operasional perusahaan setelah sebelumnya terkoordinasi di Batam, Riau, Jambi, Makassar, hingga beberapa daerah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Ia pun berharap, ke depan perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan menciptakan bisnis yang merata.

"Dengan dibukanya fasilitas kantor baru di Pontianak, kami berkomitmen mendukung kebutuhan logistik terintegrasi bagi perusahaan tambang bauksit dan produsen aluminium di Kalimantan Barat. Langkah ini pun sekaligus memperkuat jaringan bisnis CKB Logistics dalam menyediakan solusi logistik yang efisien dan tepat waktu," katanya.

Selama 27 tahun beroperasi, lanjutnya, CKB Logistics turut agresif melebarkan sayap bisnis dalam mendukung program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya di bidang pertambangan.

Perusahaan pun berkomitmen menyediakan solusi rantai pasok untuk seluruh aspek industri pertambangan, misalnya pengiriman alat berat, manajemen pelabuhan, transportasi bahan baku, hingga produk industri yang memerlukan penanganan khusus.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Imigrasi Kalbar perkuat pengawasan WNA di Desa Wisata Sungai Utik

Imigrasi Kalbar perkuat pengawasan WNA di Desa Wisata Sungai Utik
Imigrasi Kalbar perkuat pengawasan WNA di Desa Wisata Sungai Utik. (ANTARA)
Pontianak - Imigrasi Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pengawasan warga negara asing (WNA) di Desa isata Sungai Utik yang merupakan daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia dengan menggandeng warga di wilayah setempat.

"Sungai Utik merupakan daerah wisata strategis yang sering kali didatangi wisatawan asing, sehingga perlu peran aktif masyarakat setempat dalam mengawasi WNA yang berkunjung," kata Kepala Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Joenari Anthony Marpaung, di Putussibau, Kapuas Hulu, Rabu.

Joenari Marpaung menyampaikan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan WNA, pihaknya juga sudah memberikan edukasi dan sosialisasi terkait informasi tentang aturan keimigrasian, pentingnya melaporkan keberadaan WNA yang mencurigakan, serta potensi ancaman dari jaringan perdagangan manusia.

Ia mengatakan Desa Batu Lintang Sungai Utik merupakan salah satu desa binaan imigrasi dalam upaya mencegah pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelanggaran keimigrasian.

"Kami ingin masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan di perbatasan, terutama mengawasi orang asing untuk menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI," ujarnya.

Ia juga berharap adanya sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam pengawasan, karena pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bukan hanya kegiatan rutinitas melainkan tugas bersama.

Joenari Marpaung menjelaskan perangkat desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat juga memiliki peran strategis untuk saling berkolaborasi menjaga potensi gangguan keamanan terutama atas kehadiran orang asing.

Selain itu, Imigrasi Putussibau juga memberikan pemahaman terkait pentingnya dokumen keimigrasian berupa paspor yang dapat digunakan untuk berpergian ke luar negeri.

"Selain pengawasan orang asing kami juga lakukan jemput bola dalam pelayanan pembuatan paspor untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di perbatasan," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar ajak semua pihak bantu Posyandu turunkan Stunting

Pemprov Kalbar ajak semua pihak bantu Posyandu turunkan Stunting
Pemprov Kalbar ajak semua pihak bantu Posyandu turunkan Stunting. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menurunkan angka stunting dengan turun langsung ke lapangan dan memberikan bantuan melalui setiap Posyandu yang ada di daerah sasaran penurunan Stunting.

"Jangan terlalu banyak retorika menggaungkan imbauan Ayo Turunkan Stunting, tapi memang kita harus turun ke setiap rumah tangga, yang sebenarnya sudah kita miliki datanya dari Posyandu. Untuk itu, kita turun ke sana memberikan makanan yang bergizi," kata Pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, saat mengukuhkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah sudah memulai program pemberian makanan bergizi ini, hanya tinggal dilanjutkan. Biaya untuk makanan tersebut diperoleh dari sumbangan-sumbangan yang kemudian disalurkan melalui Posyandu.

"Jadi, dinas-dinas di Provinsi Kalimantan Barat ini, mereka memberikan sumbangan-sumbangan, lalu dibelikan makanan bergizi yang kemudian disalurkan ke Posyandu dan diberikan kepada mereka," tambah Harisson.

Di tempat yang sama, Deputi Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS., MA menyatakan, bahwa stunting di Kalimantan Barat sudah turun, dari 27,8 persen pada tahun 2022 turun 3 persen menjadi 24,5 persen pada tahun 2023.

"Itu bagus, ya, dan ini membuktikan bahwa upaya penurunan Stunting di Kalbar bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Ukik juga menambahkan bahwa target penurunan stunting di Kalimantan Barat pada tahun 2025 adalah 18,8 persen.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Victor Palimbang menambahkan bahwa stunting terjadi di semua negara di dunia. Tidak ada dalam literatur yang mencatat bahwa penurunan stunting bisa mencapai 3 persen dalam satu tahun.

"Teman-teman harus tahu bahwa stunting itu terjadi di seluruh dunia, belum pernah saya baca dalam literatur bahwa penurunan stunting bisa mencapai 3 persen dalam satu tahun. Di seluruh dunia belum pernah ada," katanya.

Namun, lanjutnya, di Indonesia, pemerintah mampu menurunkan angka stunting secara signifikan. Walaupun tahun lalu turun 0,1 persen, di Kalbar turun 3,3 persen.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

KPU Pontianak mulai siapkan logistik Pilkada 2024

KPU Pontianak mulai siapkan logistik Pilkada 2024
KPU Pontianak mulai siapkan logistik Pilkada 2024. (ANTARA)
Pontianak - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pontianak, Kalimantan Barat David Teguh mengatakan untuk logistik Pilkada 2024 sebagian sudah diproduksi untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pesta demokrasi lebih matang.

"Tentu yang sudah diproduksi atau disiapkan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pontianak 2024 seperti tinta dan lainnya yang tidak berkaitan dengan pasangan calon (paslon)," ujarnya di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan dengan telah ada penetapan nomor urut paslon pada Senin (23/9) lalu, selanjutnya proses desain dan cetak kertas suara sudah mulai akan dilakukan.

"Untuk kertas suara target awal Oktober 2024 sudah mulai dilakukan pencetakan. Kita asumsikan selesai satu bulan untuk semua," jelas dia.

Terkait tahapan Pilkada 2024, pihaknya terus mengawal pelaksanaan proses kampanye yang mulai hari ini, 25 September hingga 23 November 2024 mendatang.

Pada masa kampanye, ia meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan dalam mengenal lebih dalam paslon wali kota dan wakil wali kota yang ikut kontestasi.

"Kami juga meminta paslon atau tim fokus menyampaikan program unggulan masing-masing untuk kemajuan Kota Pontianak kepada masyarakat atau pemilih. Sampaikan program sehingga itu bisa menjadi dasar penilaian masyarakat soal paslon mana yang cocok untuk dipilih menjadi pemimpin Kota Pontianak," ucap dia.

Dalam Pilkada Kota Pontianak 2024 diikuti dua paslon yakni petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan (nomor urut 1) dan Mulyadi-Harti Hartidjah (nomor urut 2).

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pontianak keluarkan surat edaran larang sediakan kantong plastik

Pontianak keluarkan surat edaran larang sediakan kantong plastik
Pontianak keluarkan surat edaran larang sediakan kantong plastik. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik Oleh Pelaku Usaha, dalam rangka mengurangi sampah plastik.

"SE tersebut tengah dan terus disosialisasikan. SE sejalan Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik," ujar Wali Kota Pontianak, Ani Sofian di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan, untuk penerapan larangan kantong plastik sendiri mulai diberlakukan 1 Januari 2025. Sehingga saat ini sosialisasi kepada pelaku usaha terus digencarkan akan larangan tersebut.

"Larangan yang ada mengingat tingginya jumlah timbulkan sampah di Kota Pontianak. Hal itu dapat menimbulkan masalah jika tidak dilakukan pencegahan, pengurangan dan penanganan yang tepat,” jelas dia.

Ia menyebutkan, berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kota Pontianak menghasilkan sampah sebesar 441,88 ton per hari pada 2023. Saat ini, pengurangan sampah di masyarakat baru mencapai 25,06 persen realisasi. Sehingga perlu dilakukan percepatan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada 2025.

Berdasarkan peraturan tersebut, Kota Pontianak memiliki target pengelolaan sampah pada 2025 yaitu sebesar 70 persen penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan 30 pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

“Maka perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi, komunitas, para pihak dan lain-lain untuk mempercepat terwujudnya misi dan target Kota Pontianak pada 2025,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak Syarif Usmulyono menyampaikan dalam rangka mencapai tujuan tersebut pihaknya akan meluncurkan Gerakan Kota Pontianak Tanpa Kantong Plastik yang direncanakan dilaksanakan pada 13 Oktober 2024.

Pada 2026, pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) juga harus diberhentikan dan diganti dengan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di 2030, yaitu tempat mengelola sampai pada pemrosesan akhir sampah, sehingga aman untuk dikembalikan ke media lingkungan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya target pengurangan sampah kantong plastik di Kota Pontianak dan mewujudkan Kota Pontianak sebagai kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan serta menciptakan masyarakat yang berwawasan lingkungan,” jelas dia.

Saat kampanye mulai, usaha ritel harus wajib memasang spanduk yang terdapat di link bit.ly/pontianakbebasplastik2024. Biaya pemasangan spanduk ditanggung dari masing-masing pelaku usaha. Ritel, pusat perbelanjaan, pelaku usaha dan sejenisnya diperbolehkan membuka stan dengan syarat tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai, menawarkan program seperti potongan harga jika membawa tas guna ulang, atau sejenisnya, yang dapat disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha.

“Berkomitmen menjalankan Gerakan Kota Pontianak Tanpa Kantong Plastik dengan mulai 1 Januari 2025 setiap ritel, pusat perbelanjaan, pelaku usaha dan sejenisnya tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai,” jelas dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Wabup Subandrio Menutup Turnamen HUT RI Di Sekadau Hilir

Foto: Wakil Bupati Sekadau, Subandrio menyerahkan Thropy kepada Tim Juara pada Piala HUT RI ke 79 di lapangan Ej Lantu.

SEKADAU - Turnamen Sepak Bola dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 79 di kabupaten sekadau resmi berakhir pada Selasa (24/9/2024) yang ditutup langsung oleh Wakil Bupati Sekadau, Subandrio di lapangan EJ Lantu Sekadau Hilir.

Sebelumnya, Wakil Bupati Subandrio juga menyaksikan pertandingan partai final yang mempertemukan antara Sanherib FC dari Desa Peniti berhadapan dengan Mutiara Hitam FC asal Desa Engkersik yang dimenangkan oleh Sanherib FC dengan skor akhir 2:0, sekaligus menghantarkan Sanherib FC sebagai Juara 1 pada turnamen sepakbola HUT RI ke 79 tahun 2024.

Pada kesempatan tersebut, Ketua ASKAB PSSI yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Sekadau, M Ardiyansyah mengucapkan selamat kepada para finalis yang berhasil meraih gelar juara I, II, III dan IV, serta kepada tim tim yang telah ikut berpartisipasi dalam open turnamen ini yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Dian juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang telah mensupport pelaksanaan kegiatan olahraga di kabupaten sekadau.

Selain itu, Dian juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada TNI - POLRI serta pihak terkait yang telah membantu menjaga kondusifitas selama kegiatan hingga akhir.

"Terimakasih atas support semua pihak sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sukses sampai hari ini," ucap Dian.

Sementara itu, Wakil Bupati Sekadau, Subandrio dalam sambutannya menyampaikan Pemda Sekadau sangat mendukung sepenuhnya kegiatan turnamen yang ada di Kabupaten Sekadau.  

"Semoga dengan adanya kegiatan positif seperti ini dapat melahirkan bibit-bibit muda yang handal yang nantinya bisa mengharumkan nama kabupaten sekadau di even lebih bergengsi ditingkat provinsi bahkan nasional," harap Subandrio.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian hadiah dan pembinaan kepada pemenang berupa medali, Thropy dan dana pembinaan.

Juara 1 : Sanherib FC dari Desa Peniti.

Juara 2 : Mutiara Hitam dari Engkersik.

Juara 3 : PS Mungguk dari Desa Mungguk.

Juara 4 : Gefster FC dari Rawak, Kecamatan Sekadau Hulu.

Kegiatan juga dihadiri Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, Damdin 1204 Sanggau-Sekadau, Camat Camat Sekadau Hilir, Kadisporapar Bayu Dwi Harsono, Ketua KONI Sunardi, serta panitia pelaksana.



Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno