Berita Borneotribun.com: Kalbar Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 26 Oktober 2024

Bappeda sebut Pontianak butuh kolaborasi wujudkan "smart city"

Bappeda sebut Pontianak butuh kolaborasi wujudkan "smart city". (ANTARA)
Pontianak - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Kalimantan Barat Sidig Handanu mengatakan pemerintah kota setempat membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan smart city atau kota cerdas.

"Saat ini Pontianak memiliki 682.896 jiwa penduduk. Jumlah tersebut merupakan potensi yang harus disiapkan untuk mendukung perwujudan Pontianak Smart City dan transformasi digital. Perlu kolaborasi bersama untuk memberdayakan setiap potensi daerah," ujarnya saat membuka Pontianak Hackathon 2024 salah satu hotel di Pontianak, Sabtu.

Menurut dia, dengan hadirnya Pontianak Hackathon 2024 dan Gerakan Nasional 1.000 Startup di Kota Pontianak menjadi sarana kolaborasi yang baik untuk mewujudkan Pontianak Smart City.

"Jadi kami sangat menyambut baik kolaborasi semua pihak dalam Pontianak Hackathon 2024 yang menjadi wadah dalam menjaring sebanyak-banyaknya penemu atau inovator kota untuk mendukung transformasi digital di Pontianak," kata dia.

Ia menjelaskan tantangan hari ini bagi Pontianak adalah era society 5.0. Di mana teknologi digital seperti kecerdasan buatan, internet of things (iot), analisis data, big data, dan robotik telah menjadi kekuatan pendorong dalam mengubah wajah dunia.

"Kita dituntut untuk beradaptasi dengan cepat pada perubahan, menguasai keterampilan baru, berinovasi secara kreatif," kata Sidig Handanu.

Kemampuan kolaborasi lintas disiplin ilmu dan meleburkan pemikiran tradisional dengan solusi berbasis teknologi, akan menjadi kunci kesuksesan di era saat ini.

Pemkot Pontianak melalui Program Smart City telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan komunikatif ditunjang dengan penerapan teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran lainnya adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis, dinamis, produktif, komunikatif, interaktif dan berliterasi digital.

"Dengan tekad, kerja keras dan kolaborasi bersama, saya yakin kita akan mampu mewujudkan Pontianak smart city dalam berbagai aspek," katanya.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital, Sonny Hendra Sudaryana mengatakan pemerintah mendorong kontribusi ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu contohnya dapat dilihat dari kehadiran Gojek beberapa tahun belakangan. Pontianak Hackathon 2024 pun diharap dapat menumbuhkan hal tersebut.

"Di negara berkembang faktor penggeraknya adalah pemerintah. Tujuannya untuk membentuk perusahaan dan pekerjaan baru," katanya.

Ia menerangkan setidaknya ada lima hal penting untuk membentuk ekosistem startup, yakni sumber daya manusia, tempat untuk berkumpul seperti working space, program pembinaan, kebijakan, dan platform.

"1.000 startup adalah platform untuk menumbuhkan startup lain di Indonesia agar tidak hanya tumbuh di Jakarta. Kami percaya seluruh anak muda Indonesia punya akses yang sama terhadap wawasan, bimbingan dan jaringan. Event kayak gini harus bisa dimanfaatkan untuk menambah jaringan," tutupnya.

Pontianak Hackathon 2024 diikuti 10 tim yang telah lolos seleksi dari total 27 tim yang mendaftar. Mereka mengambil penyelesaian masalah di beberapa tema besar, yakni pengelolaan sampah, inklusi keuangan, kuliner, wisata, kesehatan, transportasi dan tata kelola.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Jumat, 25 Oktober 2024

Tim Gabungan Konsolidasi Siaga Bencana Alam

Foto: Tim Gabungan Melakukan Konsolidasi Siaga Bencana Alam Di Mapolres Landak.

LANDAK - Gabungan personel dari TNI-POLRI, Pemerintah Daerah, serta tim pemadam kebakaran swasta bersatu dalam apel konsolidasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam yang digelar di halaman Mapolres Landak, Jumat (25/10/2024).

Acara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Landak, AKBP Siswo Dwi Nugroho, S.H., S.I.K., bertujuan memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk menghadapi potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Landak.

Usai apel, Kapolres melakukan pengecekan peralatan penanggulangan bencana dan membagikan rompi serta senter kepada para Bhabinkamtibmas sebagai dukungan bagi tugas mereka di lapangan.

Kapolres Landak AKBP Siswo Dwi Nugroho, S.H., S.I.K. menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai upaya mengantisipasi berbagai bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan.

"Personel dan peralatan yang ada siap siaga untuk dikerahkan kapanpun, terutama dalam upaya mengantisipasi korban jiwa maupun kerugian materiil yang bisa ditimbulkan oleh bencana alam," ungkap Kapolres Landak.

Lanjut Kapolres Landak, bahwa kesiapsiagaan ini menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana.

"Kita semua harus selalu siaga, terutama di akhir tahun saat intensitas hujan tinggi. Selain itu, ini juga demi kelancaran pelaksanaan tahapan pilkada," ujarnya.

Kapolres menegaskan bahwa sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi lainnya sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman bencana alam. 

"Kami pastikan seluruh personel dan peralatan siap siaga untuk digerakkan kapan saja jika terjadi keadaan darurat," tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pj Sekda Landak, Heri Adi Wijaya menuturkan, pemerintah daerah melalui BPBD akan selalu siap berkolaborasi dalam upaya menekan dampak negatif dari bencana alam. 

"Kesiapsiagaan personel dan peralatan ini akan terus dilakukan selama wilayah masih dalam kondisi rawan, terutama saat intensitas hujan yang tinggi diprediksi terjadi di akhir tahun," jelasnya.

Selain kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, kegiatan ini juga memiliki misi untuk memastikan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Landak berjalan lancar, termasuk dalam distribusi logistik hingga pemungutan suara pada 27 November mendatang.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain, Waka Polres Landak Kompol Syaiful Bahri, S.I.P., M.Sos, Para PJU, Para Kapolsek, Personel Polres Landak, Forkopimda Kabupaten Landak, Mangala Agni, serta tim pemadam kebakaran dari Damkar Bakti Suci dan Damkar Bakti Sentosa 2 Ngabang.

Erlin Hardi Janji Wujudkan Harapan Barisan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas

Foto: Calon Bupati Nomor Urut 4 (Erlin Hardi - Alberkat Yadi) Bersama Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Kabupaten Kapuas.

KUALA KAPUAS - Pasangan Calon Bupati nomor urut 4 yaitu Erlin Hardi - Alberkat Yadi Ngobras kembali bersama Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang ada di Kabupaten Kapuas, pada Kamis (24/10/2024).

H. Erlin Hardi menyampaikan jika dirinya nanti mendapatkan amanah sebagai pemimpin di Kabupaten Kapuas yang kita cintai ini, akan mewujudkan satu BPK satu unit mobil dan fasilitas peralatan yang lengkap kebakaran yang baru.

"Menegaskan komitmen mereka terhadap peningkatan fasilitas mobil dan peralatan baru yang diperlukan oleh para relawan BPK, Sebab Mereka menyadari peran penting BPK dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kapuas," kata H. Erlin Hardi.

Khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran, pemukiman penduduk dan Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di daerah ini, karena diketahui setiap mobil yang di miliki BPK merupakan reparasi dan itu tidak layak untuk keselamatan anggota BPK sendiri. Tentu akan di bentuk Rescue untuk penyelamatan orang tenggelam mau pun bencana banjir.

Disampaikan Erlin Hardi,bahwa pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam mendukung BPK, baik dari segi pelatihan, pengadaan mobil baru dan alat pemadam yang modern, maupun pengembangan kompetensi relawan. Dengan menetapkan instruktur yang sudah profesional untuk memberikan pelatihan dan keselamatan bagi anggota BPK tersebut.

Dengan adanya komitmen tersebut, diharapkan ke depan BPK Kabupaten Kapuas dapat lebih tangguh dan siap menghadapi segala tantangan.

“Para relawan tidak diberikan gaji oleh siapa pun tetapi panggilan hati mereka untuk menyelamatkan warga dari musibah bencana kebakaran sudah terpatri sehingga perlu perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah. Pantang Pulang Sebelum Padam menjadi prinsip dasar BPK,” tutup H. Erlin Hardi. (Fajar)

Untan jadi PTN pertama di Kalimantan dengan predikat Unggul

Untan jadi PTN pertama di Kalimantan dengan predikat Unggul
Untan jadi PTN pertama di Kalimantan dengan predikat Unggul. (ANTARA)
Pontianak - Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak meraih predikat akreditasi "Unggul" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), menjadikannya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pertama di Pulau Kalimantan yang memperoleh akreditasi dengan peringkat tertinggi

"Untuk itu kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh sivitas akademika yang telah berkontribusi dalam mencapai akreditasi ini. Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi semua pihak, mulai dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, hingga mitra strategis," Rektor Untan Prof Garuda Wiko di Pontianak, Jumat.

Garuda Wiko mengatakan akreditasi ini bukan hanya sebuah capaian administratif, tetapi juga pengakuan terhadap kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, yang terus ditingkatkan di kampus tersebut.

Menurutnya, pencapaian akreditasi Unggul merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Kalimantan. Ia berharap bahwa dengan status ini, Untan dapat lebih berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Status Unggul ini diharapkan dapat mendorong Untan sebagai pusat inovasi di Kalimantan, memperkuat kualitas lulusan, serta menjawab kebutuhan tenaga kerja yang kompeten untuk pembangunan daerah," katanya.

Garuda juga mengumumkan bahwa Untan telah menambah delapan dosen dengan status guru besar dalam beberapa waktu terakhir. Penambahan guru besar ini, menurutnya, akan semakin memperkuat kapasitas akademik dan riset Untan.

"Dengan kehadiran guru besar yang baru ini, kami optimis dapat memperkaya kontribusi akademik Untan, khususnya untuk pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

ICRAF Indonesia sampaikan hasil riset Peat-IMPACTS di Kalbar

ICRAF Indonesia sampaikan hasil riset Peat-IMPACTS di Kalbar
ICRAF Indonesia sampaikan hasil riset Peat-IMPACTS di Kalbar. (ANTARA)
Pontianak - ICRAF Indonesia menyampaikan hasil riset proyek Peat-IMPACTS kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai bentuk akhir dari program yang telah berlangsung selama lima tahun, menjelang penutupannya pada Desember mendatang.

"Hasil riset ini dirangkum dalam dokumen Rekam Jejak Peat-IMPACTS, yang secara simbolis diserahkan oleh Direktur ICRAF Indonesia Andree Ekadinata kepada bapak Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar Amung Hidayat di Pontianak, kemarin," kata Koordinator Proyek Peat-IMPACTS Indonesia,Feri Johana, di Pontianak, Jumat.

Dia menjelaskan dokumen tersebut mencakup rangkuman kolaborasi dan hasil riset yang dilakukan ICRAF bersama mitra-mitra di Kalbar, termasuk perhitungan emisi karbon di lahan gambut yang melibatkan Kementerian Pertanian dan BRIN.

"Dokumen ini merupakan rekam jejak kegiatan lima tahun, yang memuat segala bentuk kerja sama dalam proyek Peat-IMPACTS di berbagai tingkatan," tuturnya.

Selain memuat perhitungan emisi, lanjutnya, dokumen ini mengulas penyusunan perlindungan ekosistem gambut di Kalbar dan langkah intervensi pendanaan di tingkat kabupaten serta desa. Feri berharap dokumen ini dapat dibaca dengan mudah dan menjadi panduan bagi pengelolaan gambut pada masa mendatang.

"Kami susun sedemikian rupa agar cepat dipahami, sehingga lebih efektif sebagai panduan pengelolaan gambut yang berkelanjutan," kata dia.

Direktur ICRAF Indonesia Andree Ekadinata menekankan pentingnya riset Peat-IMPACTS dalam mendukung keberlanjutan lahan gambut.

"Ekosistem gambut di Kalbar memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim, penyimpanan karbon, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hasil riset ini diharapkan mampu mendorong langkah keberlanjutan ke depannya," kata Andree.

Kepala DLH Kalbar Amung Hidayat mengapresiasi kontribusi ICRAF di Kalbar dan mengungkapkan komitmen pemerintah untuk melanjutkan capaian dari program tersebut, yang dinilai penting dalam upaya pengelolaan gambut secara lintas sektor pada lahan gambut seluas 2,7 juta hektare.

"Kami bertekad menjaga kelestarian gambut ini, sehingga masyarakat sekitar turut merasakan manfaatnya," kata Amung.

Pada kesempatan itu Andree juga mengapresiasi kontribusi para pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, dan mitra yang turut mendukung keberlanjutan ekosistem gambut.

"Melalui penghargaan #Pahlawan Gambut Award, berbagai pihak diharapkan semakin terinspirasi untuk menjaga lahan gambut sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim di Kalbar," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Program kakak asuh di Pontianak upaya bersama turunkan stunting

Program kakak asuh di Pontianak upaya bersama turunkan stunting
Program kakak asuh di Pontianak upaya bersama turunkan stunting. (ANTARA)
Pontianak - Program kakak asuh stunting untuk masyarakat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi bagian upaya bersama untuk menurunkan stunting.

"Pemerintah Kota Pontianak menyambut baik program kakak asuh yang diinisiasi oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalbar. Program tersebut memberikan bantuan melalui tanggung jawab sosial dari mitra. Program ini bisa menjadi bagian untuk menurunkan angka stunting di Kota Pontianak," ujar Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian di Pontianak, Jumat.

Ia menambahkan melalui kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di Kota Pontianak yang berkualitas.

Menurutnya, program kakak asuh stunting ini mengajak masyarakat untuk menjadi mentor atau kakak asuh bagi anak-anak yang teridentifikasi mengalami stunting. Kakak asuh ini akan menjadi pendamping dalam mensosialisasikan pentingnya menjaga agar anak tidak stunting.

"Para kakak asuh nantinya akan memberikan pendampingan, mulai dari memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang hingga memberikan dukungan moral bagi anak-anak dan keluarganya," tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran semua pihak terutama terhadap mereka yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama dalam mengatasi stunting.

"Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak yang membutuhkan," tutupnya.

Penurunan stunting di Kota Pontianak menunjukkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun. Mulai dari 2021 angka stunting berada di 24,4 persen, turun menjadi 19,7 persen di tahun 2022. Kemudian pada 2023 berhasil ditekan menjadi 16,7 persen. Selanjutnya pada 2024 ditargetkan sebagaimana target nasional menjadi 14 persen.

Pewarta : Dedi/ANTARA

25 desa di Kubu Raya dapat dana insentif pemerintah pusat

25 desa di Kubu Raya dapat dana insentif pemerintah pusat
25 desa di Kubu Raya dapat dana insentif pemerintah pusat. (ANTARA)
Kalbar - Sebanyak 25 dari total 123 desa yang ada di Kubu Raya Kalimantan Barat mendapatkan dana insentif dari pemerintah pusat masing-masing sebesar Rp144,5 juta karena berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan tata pemerintahan desa.  

"25 desa mendapat apresiasi dan penghargaan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan. Cukup lumayan untuk menambah biaya pembangunan di desa tersebut," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kubu Raya, Jakariansyah di Kubu Raya, Jumat.   

Dana insentif disebutkan Jakariansyah sudah berjalan dua tahun dan Kubu Raya selalu dapat apresiasi itu dari pemerintah pusat.  

Adapun dua kriteria untuk mendapatkan dana insentif itu meliputi kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama merupakan indikator tata kelola keuangan desa yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.

Sementara itu, kriteria kinerja meliputi kinerja pemerintah desa yang terdiri atas kinerja keuangan dan pembangunan desa, tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa serta penghargaan desa dari kementerian negara atau lembaga.

"Mereka yang ada di desa wajib melakukan perubahan APBDes penambahan dengan program-program yang mereka siapkan," kata dia.

Untuk penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) sendiri, kata dia, harus menyesuaikan panduan dari Kementerian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Termasuk di antaranya tentu sesuai dengan hasil musyawarah desa.

"Intinya kita memberikan keleluasaan kepada daerah tapi sesuai dengan panduan mana yang boleh dan tidak, yang jelas skala prioritas bagi desa," katanya.

Untuk tahun 2024, tercatat Kubu Raya menerima alokasi dana desa sebesar Rp121,8 miliar yang dibagikan untuk 123 desa dengan nilai atau jumlah yang variatif. Desa di Kubu Raya mendapatkan dana desa mulai dari Rp700 juta hingga Rp1,5 miliar.

Oleh : Ridho Panji Pradana/ANTARA

Bawaslu Kubu Raya pantau pencetakan surat suara di Jawa Timur

Bawaslu Kubu Raya pantau pencetakan surat suara di Jawa Timur
Bawaslu Kubu Raya pantau pencetakan surat suara di Jawa Timur. (ANTARA)
Kalbar - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kubu Raya Kalimantan Barat memastikan surat suara yang tercetak untuk pemilihan kepala daerah tersebut memiliki kualitas baik dan cukup jumlahnya melalui pengawasan langsung ke pabrik percetakan di Pasuruan, Jawa Timur.

"Surat suara untuk Kubu Raya selesai 100 persen tanggal 21 Oktober sekitar pukul 23.00 malam. Tanggal 26 dikirim ke Kalimantan Barat menggunakan kapal, dua tiga hari setelah umumnya akan sampai," kata Komisioner Bawaslu Kubu Raya, Yance Christy di Kubu Raya, Kamis.

Ketika sampai di gudang KPU Kubu Raya nantinya, kata dia, akan dilakukan sortir dan pelipatan. Di masa sortir dan pelipatan itu menjadi poin penting pengawasan pihaknya.

"Pengawasan yang dilakukan adalah memastikan kesesuaian kualitas dan jumlah surat suara. Jika ada kurang atau rusak, kekurangannya disampaikan ke pabrik agar dipenuhi," kata Yance.

Setelah dipastikan logistik surat suara sesuai kebutuhan maka baru dilakukan pemusnahan surat suara tersisa agar tidak disalahgunakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kubu Raya, Kasiono mengatakan untuk pendistribusian logistik dilakukan 7 hari sebelum hari H agar sudah sampai ke Kecamatan. Selanjutnya 3 hari sebelum hari H sudah sampai di desa, dan 1 hari sebelum hari H sudah sampai di TPS.

"Sesuai DPT ada 444.070 yang dicetak ditambah 2,5 persen plus 2.000 untuk pemungutan suara ulang (PSU), itulah jumlah surat suara pilbup dan pilgub," katanya.

Hingga sekarang, dikatakannya logistik yang telah diterima meliputi 2.180 kotak suara, segel dan tinta sebanyak 2.180, 4.360 bilik suara, serta sejumlah kabel ties serta sampul sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kubu Raya.

Ia menyebutkan bahwa beberapa kebutuhan penting, seperti formulir C hasil dan surat suara, masih dalam proses pengiriman dan diperkirakan surat suara akan tiba di gudang KPU Kubu Raya paling lambat 3 November 2024.

Untuk informasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Rosalina dan Marijan, nomor urut 2 Sujiwo dan Sukiryanto dan nomor urut 3 Rusman Ali-Mochammad Fachri.

Paslon Rosalina dan Marijan diusung oleh PKB dan Golkar, Sujiwo dan Sukiryanto diusung oleh PAN, PPP, PDI Perjuangan dan Demokrat sedangkan Rusman Ali dan Mochammad Fachri diusung oleh NasDem, PKS dan Gerindra.

Oleh : Ridho Panji Pradana/ANTARA

Kamis, 24 Oktober 2024

Danrem tekankan prajurit Satgas Pamtas tidak ragu berantas narkoba

Danrem tekankan prajurit Satgas Pamtas tidak ragu berantas narkoba 
Danrem tekankan prajurit Satgas Pamtas tidak ragu berantas narkoba. (ANTARA)
Bengkayang - Komandan Korem 121/Alambhana Wanawwai Brigadir Jenderal TNI Lukman Arif menekankan kepada para prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan untuk tidak ragu dalam memberantas penyelundupan narkoba di wilayah itu.

"Jangan ada keraguan kalau bertindak, terutama untuk memberantas narkoba, sebab banyak sekali barang-barang terlarang yang melintasi di wilayah perbatasan, termasuk narkoba," kata Danrem saat berkunjung ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis.

Menurut Danrem, masalah narkoba sangat penting dan pihaknya sudah membuat kesepakatan yang dinamakan Radar Embrio Anti-Narkoba.

"Anggota TNI harus semangat dalam memberantas penyelundupan narkoba. Kita bergerak bersama dengan masyarakat," katanya.

Ia juga mengingatkan para prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan untuk selalu menjaga kekompakan dan tetap berada dalam perintah satu komando.

Lukman berharap prajurit Satgas Pamtas terus menjaga keamanan negara dan memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat.

Secara terpisah, Kepala Satresnarkoba Polres Bengkayang Ajun Komisaris Polisi Amansyurdin mengatakan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah setempat tergolong tinggi.

Pada tahun 2023, Satresnarkoba Polres Bengkayang melakukan pengungkapan sebanyak 31 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 47 orang.

"Tahun 2024 sampai Oktober, Satresnarkoba Polres Bengkayang telah melakukan pengungkapan 18 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 24 orang," katanya.

Polres Bengkayang terus membangun kerja sama dengan TNI maupun instansi terkait lainnya untuk pengungkapan kasus narkoba.

Data Kejaksaan Negeri Bengkayang tahun 2024 sudah memusnahkan barang bukti perkara narkoba dari periode Januari hingga September sebanyak 17 perkara inkrah.

"Rata-rata perkara didominasi oleh perkara narkotika," kata Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Bengkayang Tommy Purnama.

Perkara narkoba yang masuk ke Kejaksaan Negeri Bengkayang merupakan hasil ungkap kasus dari Polres Bengkayang, Polda Kalbar, BNN Provinsi, bahkan Mabes Polri.

Oleh : Narwati/ANTARA

Kejari Pontianak musnahkan 22.386 botol miras ilegal

Kejari Pontianak musnahkan 22.386 botol miras ilegal
Kejari Pontianak musnahkan 22.386 botol miras ilegal. (ANTARA)
Pontianak - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak, Kalimantan Barat melaksanakan pemusnahan barang bukti minuman beralkohol ilegal sebanyak 22.386 botol di Halaman PT Pelindo (Persero) Pontianak.

Pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut dari perkara tindak pidana umum lainnya (TPUL) dengan nomor perkara 504/Pid.Sus/2023 di Pengadilan Negeri Pontianak.

“Kami melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang memutuskan barang bukti ini, 22.386 botol minuman beralkohol dari 40 merek, untuk dirampas dan dimusnahkan,” ujar Kepala Seksi Barang Bukti (Kasi BB) Kejari Pontianak, Samuel Fernandes Hutahayan di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan ini meliputi berbagai merek minuman beralkohol terkenal. Proses pemusnahan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait agar berjalan sesuai aturan.

“Kami juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pelindo untuk memastikan limbah pecahan botol tersebut ditangani dengan baik dan dikubur di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar tidak mencemari lingkungan, terutama air sungai,” jelas Samuel.

Kasus ini sendiri melibatkan terpidana Nendi alias Nendi Bin Ahud (Alm), yang telah menerima vonis dari Pengadilan Negeri Pontianak dengan hukuman 1 tahun 5 bulan penjara. Putusan pengadilan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

“Kami berharap dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serupa dan menjaga ketertiban masyarakat dari bahaya peredaran minuman keras ilegal,” tutup Samuel.

Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan lancar, dan seluruh prosesnya dipantau oleh pihak terkait untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Satu hari sebelumnya, Kejari Pontianak juga melakukan pemusnahan barang bukti dari 54 perkara tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Pemusnahan barang bukti yang telah dilakukan tersebut mencakup narkotika, kosmetik ilegal, dan obat-obatan yang berasal dari tindak pidana umum lainnya. Barang bukti yang dimusnahkan termasuk narkotika berupa shabu sebanyak 7,75 gram, ekstasi 6,97 gram, dan ganja 1,83 gram. Selain itu, kosmetik ilegal dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya juga dimusnahkan.

Pewarta : Dedi/ANTARA

RSUD SSMA Pontianak luncurkan pengembangan fitur Aplikasi Simponi V.2

RSUD SSMA Pontianak luncurkan pengembangan fitur Aplikasi Simponi V.2
RSUD SSMA Pontianak luncurkan pengembangan fitur Aplikasi Simponi V.2. (ANTARA)
Pontianak - RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak, Kalimantan Barat meluncurkan pengembangan fitur sistem informasi manajemen pelayanan online (Simponi) versi dua (V.2) sebagai upaya peningkatan layanan rumah sakit yang kini telah berusia 12 tahun.

"Sejak diresmikan tahun 2012, RSUD SSMA tidak hanya melayani warga Kota Pontianak tetapi juga warga kabupaten sekitar bahkan dari kabupaten lain di Kalbar. Kini terus meningkatkan pelayanan dengan meluncurkan aplikasi Simponi V.2," ujar Direktur RSUD SSMA Eva Nurfarihah di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan pihaknya terus berupaya mengembangkan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi Simponi V.2 adalah salah satu inovasi yang dimiliki RSUD SSMA.

“Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan pasien rawat jalan mendaftar ke rumah sakit,” terangnya.

Selain tersedia berbagai informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, Simponi V.2 juga menyediakan menu medical check up (MCU), fasilitas rumah sakit, informasi rawat inap, ketersediaan bed, jadwal operasi, jadwal dokter, kunjungan poliklinik hingga antrean farmasi.

“Saat ini, aplikasi Simponi V.2 telah dikembangkan dengan menambahkan fitur menu Informasi dan pengaduan. Dengan adanya penambahan menu di aplikasi ini, pasien rawat jalan bisa berkomunikasi dengan manajemen rumah sakit melalui satu aplikasi Simponi V.2,” jelas Eva.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian berharap RSUD Pontianak terus bisa melayani masyarakat secara maksimal. Ia pun menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan di RSUD SSMA untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Saya berharap rumah sakit ini terus berinovasi dan meningkatkan kualitas agar mampu melayani masyarakat dengan lebih baik dan profesional,” kata dia.

Tidak hanya menyoroti inovasi, Ani Sofian juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dan humanisme dalam setiap pelayanan kesehatan. Tanpa dipungkiri, meski teknologi dan fasilitas menjadi faktor pendukung pelayanan rumah sakit, namun aspek kemanusiaan juga tidak kalah pentingnya.

“Pelayanan yang ramah dan perhatian dari para tenaga medis akan selalu menjadi nilai lebih yang tak tergantikan oleh teknologi. Saya berharap, seluruh tenaga medis di rumah sakit ini selalu mengedepankan rasa empati dan kepedulian dalam melayani pasien,” jelas dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Wali Kota: Pekan Seni Budaya SMPN 3 Pontianak perkuat identitas bangsa

Wali Kota: Pekan Seni Budaya SMPN 3 Pontianak perkuat identitas bangsa
Wali Kota: Pekan Seni Budaya SMPN 3 Pontianak perkuat identitas bangsa. (ANTARA)
Pontianak - Penjabat Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Ani Sofian menilai Pekan Seni, Budaya dan Bahasa yang digelar SMPN 3 Pontianak menjadi bagian penting untuk memperkuat identitas bangsa dan melestarikan budaya lokal sejak dini kepada generasi muda.

"Mari kita jadikan Pekan Seni, Budaya, dan Bahasa ini sebagai wadah untuk terus memperkuat identitas kebudayaan kita. Seni dan budaya adalah cermin kita sebagai bangsa yang besar, dan di tangan generasi muda inilah masa depan kebudayaan kita berada," ujarnya saat membuka Pekan Seni, Budaya dan Bahasa di SMPN 3 Pontianak, Kamis.

Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya untuk mengasah kreativitas siswa, tetapi juga sebagai wujud kepedulian dalam menjaga warisan budaya yang kaya dan beragam. Terlebih seni dan budaya adalah bagian dari identitas bangsa.

“Sedangkan bahasa, sebagai pemersatu dalam kebhinekaan," katanya.

Ia menambahkan bahwa kegiatan semacam ini sangat penting dalam proses pendidikan, karena tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga nilai-nilai kebudayaan dan etika.

Dirinya berpendapat, pendidikan tidak hanya tentang sains dan teknologi, tetapi juga membangun karakter melalui pemahaman budaya dan seni.

“Saya berharap para siswa bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan kreativitas, sekaligus memperkuat rasa cinta terhadap budaya daerah dan bangsa." tutur dia.

Ia juga menekankan peran penting sekolah-sekolah dalam membentuk karakter siswa sehingga memiliki kesadaran budaya dan toleransi. Oleh sebab itu, melalui Pekan Seni, Budaya dan Bahasa ini dinilai menjadi bagian dari investasi bagi generasi penerus yang akan membawa kebudayaan daerah di masa mendatang.

“Semoga kegiatan ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat luas bagi siswa maupun masyarakat luas,” tutupnya.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Bawaslu Pontianak-Kalbar turun lakukan pengawasan percetakan logistik

Bawaslu Pontianak-Kalbar turun lakukan pengawasan percetakan logistik
Bawaslu Pontianak-Kalbar turun lakukan pengawasan percetakan logistik. (ANTARA)
Pontianak - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak, Kalimantan Barat turun langsung melakukan pengawasan ke sejumlah tempat atau perusahaan percetakan pengadaan dari logistik Pilkada 2024 untuk memastikan semua sesuai atau tepat.

"Kami melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah perusahaan yang melaksanakan proses percetakan terhadap sejumlah logistik pemilihan," ujar Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Kota Pontianak, Isfiansyah di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa semua proses perencanaan, pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diawasi untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan.

Dalam pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kota Pontianak membagi tim untuk melakukan pengawasan di sejumlah daerah terhadap proses percetakan atau pengadaan kebutuhan logistik pemilihan.

"Kita lakukan pengawasan terhadap percetakan pengadaan Surat Suara Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, Alat Bantu Tuna Netra (ABTN) Formulir A4, Formulir Plano dan DPC. Pengawasan dilaksanakan di Jakarta dan Jawa Tengah," kata dia.

Dalam pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik Pemilihan Tahun 2024, ia menjelaskan perencanaan hingga pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, semuanya dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat, yakni tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan.

Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kota Pontianak sesuai kebutuhan.

Selain itu memastikan kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Tahun 2024 yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan.

"Kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kota Pontianak," kata dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Jasad Wanita Di Terentang Dipastikan Amelia Idah

Foto: Polisi dan Pihak Keluarga Pastikan Jasad yang ditemukan di Dusun Tanjung Harapan, Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya adalah Amelia Idah.

SEKADAU – Dua korban kejadian perahu speed terbalik di Sungai Kapuas, tepatnya di Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, ditemukan meninggal dunia. Kedua korban yang berhasil ditemukan adalah Hengki dan Amelia Idah.

Kapolres Sekadau AKBP I Nyoman Sudama, melalui Kapolsek Belitang Hilir, IPTU Triyono, menjelaskan bahwa jasad keduanya ditemukan di lokasi yang berbeda. Hengki ditemukan di Sungai Kapuas, tepatnya di Dusun Sungai Olai, Desa Semuntai, Kabupaten Sanggau, pada Rabu 23 Oktober 2024, pukul 08.00 WIB.

Sementara itu, jasad Amelia Idah ditemukan beberapa jam kemudian, sekitar pukul 11.20 WIB, di Dusun Tanjung Harapan, Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, pada hari yang sama.

“Jasad Amelia Idah yang ditemukan di Dusun Tanjung Harapan, Desa Teluk Empening, sudah dipastikan oleh keluarga sebagai korban yang hilang,” ujar IPTU Triyono, pada Kamis (24/10/2024).

Setelah pengenalan jasad, pihak keluarga memilih untuk tidak melakukan autopsi dan pada hari itu juga langsung memakamkan korban. 

“Hingga saat ini, tim gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap satu korban lainnya, yaitu Agustinus Anen, yang belum ditemukan,” terang IPTU Triyono.

KPU Pulang Pisau Gelar Debat Publik Pertama Paslon Bupati dan Wakil Bupati

Foto: Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau.

PULANG PISAU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulang Pisau menggelar debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati, acara berlangsung di tempat Gedung Pertemuan Umum (GPU) Handep Hapakat, Rabu (23/10/2024).

Ketua KPU Pulang Pisau Roby Hudin menyampaikan dalam sambutannya, bahwa debat publik pertama ini, yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati menyampaikan visi dan misinya.

Lanjutnya, debat publik pertama ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi masyarakat, dalam menggunakan hak pilihannya di setiap TPS masing-masing yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau ini. 

"Debat pertama ini juga Paslon bisa secara langsung menyampaikan visi dan adu misi, antara pasangan calon mengenai program kerja kedepannya, jika terpilih. Untuk debat selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024," Kata Roby. 

Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama yang berada di Kabupaten Pulang Pisau ini agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 mendatang. 

 “Alhamdulillah debat Paslon yang pertama ini pada malam hari ini, sudah selesai dilaksanakan dengan lancar dan dihadiri oleh kedua pasangan calon, masyarakat juga bisa langsung menyaksikan melalui media sosial yang ditentukan oleh KPU,” tutup Ketua KPU Roby Hudin. (Fajar)

Rabu, 23 Oktober 2024

521 Personil Diterjunkan Pengamanan Debat Publik 1 Paslon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Foto: Debat Publik Pertama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

PONTIANAK - Sebanyak 521 Personel Polda Kalbar yang tergabung di dalam Satgas Operasi Mantap Praja Kapuas 2024 melaksanakan pengamanan kegiatan Debat Publik pertama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Qubu Resort, Kubu Raya, Rabu (23/10/2024).

Sebelum dilaksanakan kegiatan pengamanan, terlebih dahulu dilaksanakan Apel Konsolidasi yang dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Kalbar Kombes Pol Irwan Jaya S.I.K selaku Ka Opsda Mantap Praja Kapuas 2024 di lapangan Parkir Hotel Qubu Resort.

Apel konsolidasi dilaksanakan agar para Personel yang bertugas di setiap ring pengamanan tahu persis apa apa ketentuan yang telah disepakati oleh semua paslon dalam pelaksanaan debat malam ini, khususnya pembatasan kehadiran pendukung Paslon, baik jumlah orang yang masuk ke dalam ruang debat, maupun jumlah kendaraan yang masuk di dalam area ring 2 parkir Hotel.

"Hanya yang mempergunakan Id Card saja yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jalbar," ujar Kombes Pol Irwan Jaya.

Selain itu, untuk mewaspadai dan mengatur dengan sebaik-baiknya pergerakan masa pendukung para pasangan calon, upayakan agar tidak terjadi gesekan dan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama terjadi.

Juga ditekankan kepada para Personel yang terlibat di dalam tugas Pengamanan agar mengerti tugas pokok fungsinya masing-masing.

"Setiap Personel yang terlibat di dalam kegiatan Pengamanan ini tadi pagi sudah melakukan pengecekan dan gladi bersama, maka setelah apel ini untuk disampaikan kepada seluruh anggota satgasnya agar memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak ragu-ragu dalam bertindak dan mengerti apa yang harus dilakukan," ungkapnya.

"Karena pengamanan ini berlangsung di malam hari dan arus lalu-lintas di sekitar lokasi diadakannya kegiatan ini cukup padat, maka pergunakanlah kelengkapan pakaian scotlight yang mudah dilihat di kegelapan malam," tambahnya.

"Khususnya personil Lalu-lintas yg bertugas patroli maupun melakukan pengaturan arus lalu-lintas di ring 3 dalam kegiatan pengamanan, agar dipakai dengan sebaik mungkin semua perlengkapan dalam pelaksanaan tugas," Lanjut Kombes Pol Irwan Jaya.

Menutup arahannya, diucapkan selamat bertugas dan tetap utamakan keselamatan baik bagi Masyarakat maupun Personel yang bertugas.

"Saya ucapkan selamat bertugas, laksanakan dengan sebaik mungkin sampai acara selesai, minimalisir terjadinya kesalahan, serta utamakan keselamatan Masyarakat tanpa mengesampingkan keselamatan Pribadi Personel," Pungkas Kombes Pol Irwan Jaya.




Bakal Periksa Junaidi SP Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan

Bakal Periksa Junaidi SP Kasus Dugaan Penyerobotan Lahan
Foto Junaidi SP saat berada di kawasan kebun diduga dalam HGU PT PIG (istimewa)
KETAPANG - Perkara dugaan penyerobotan lahan dan pemalsuan surat tanah kepunyaan PT Prana Indah Gemilang di desa Pesaguan Kanan Ketapang mulai diselidiki aparat. 

Kasus ini diduga melibatkan Junaidi SP sebagai salah sorang yang menguasai lahan tersebut secara ilegal luasnya sekitar 103 hektar yang diperoleh dari sesorang lingkaran kepercayaanya di desa setempat diduga berinisi UK. 

Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Wawan Darmawan mengatakan, penyelidikan sedang berlangsung, belum mengarah ke para pihak lain.

"Belum ada, masih pemeriksaan dokumen-dokumen dan saksi-saksi," ujarnya, Jumat (18/10/2024).

Informasi yang didapat, penyidik Polres Ketapang setidaknya sudah memeriksa beberapa orang yang diduga terlibat dan dilaporkan sebagai pelaku. 

Pemeriksaan terjadi di Polres Ketapang diperkirakan pada pekan lalu. Borneo Tribun mendapatkan foto para pihak yang diperiksa tersebut. 

Para pihak yang dimintai keterangan diantaranya, Kepala Desa Pesaguan Kanan berinisial N, kemudian terduga nama IIK kawan dekat Isa Anshari, kemudian inisial IWI, Su alias Lg. 

Perwira menengah di Polres Ketapang itu memastikan, permeriksaan perkara ini masih berproses. Tidak menutup kemungkinan, Junaidi selaku orang yang disebut bakal dimintai klarifikasi. 

"Masih proses," ujar Wawan ditanya lebih lanjut. 

Juru bicara yang ditunjuk Junaidi SP berbicara kepada media, Eri Setyawan dikonfirmasi melalui pesan pada Rabu ini (23/10/24) tidak memberi tanggapan meski empat pesan dibacanya.

Junaidi Kerap Kunjungi Kebun Sawitnya di Areal Perusahaan.

Satu dokumen foto dan video kiriman warga diterima Borneo Tribun berisikan percakapan warga dengan seorang diduga sebagai pekerja atau penjaga kebun sawit milik Junaidi di kawasan Hak Guna Usaha PT Prana (PiG). Dalam video, warga mengkonfirmasi kebun tersebut benar di kuasai Junaidi. 

Suasana sekitar memperlihatkan kebun kelapa sawit yang sudah berbuah dan sepertinya sudah menghasilkan buah dan sudah dipanen oleh penjaga kebun. 

Menurut penjaga kebun, Junaidi sering berkunjung ke kebunnya itu pas musim panen. Hal itu dibuktikan dengan foto saat Junaidi sedang istirahat sambil makan. 

Kasus Bermula Ketika Dilaporkan dan Didemo Warga Pesaguan. 

Sebagai informasi, kasus ini mencuat sejak tahun 2022. Saat itu ratusan orang dari desa Pesaguan Kanan melakukan aksi damai ke Polres Ketapang menuntut lahan mereka yang dikuasai pihak lain dikembalikan. Kasus ini berbuntut kemarahan warga kepada perangkat desa setempat sehingga mereka melakukan tindakan penyegelan kantor desa dan berujung beberapa orang dijatuhi pidana atas perkara perusakan fasilitas pemerintah. 

Kasus ini dilaporkan oleh ketua kelompok tani hasil Calon Petani Calon Lahan (CPCL) bernama Suhaini dengan laporan Penggunaan Surat Palsu berupa Surat Keterangan Tanah (SKT).

Laporan kedua dibuat oleh pemilik perusahaan, Robert Christoforus Massa atas dugaan penyerobotan lahan sehingga Ia menderita kerugian mencapai 400 miliar. 

Reporter: Muzahidin.

CSR PT Agro Andalan Terkesan Abaikan Kewajiban, Warga Tapang Perodah Tuntut Adat

Foto: Warga Tapang Perodah Tuntut Adat PT Agro Andalan.

SEKADAU - Sebagai bentuk protes, warga Desa Tapang Perodah melakukan pemagaran jalan karena kesal akan minimnya perhatian dari CSR PT Agro Andalan pada 19 Oktober 2024.

Kekesalan masyarakat tersebut dipicu rusaknya jalan menuju desa Tapang Perodah yang mana jika musim hujan sangat rawan dan licin. Selain itu, jalan tersebut juga akses bagi anak-anak sekolah dan warga yang hendak berobat ke Puskesmas.

Dalam hal ini, PT Agro Andalan dituntut adat oleh warga karena terkesan enggan dan lamban dalam penerapan dana CSR dengan mekanisme yang sebenarnya hingga di adat oleh masyarakat.

Dalam pertemuan mediasi warga bersama pihak PT Agro Andalan menyanggupi untuk dikenakan sanksi adat agar pagar itu dibuka, karena menurut Pemangku Adat pagar itu di buat dengan Adat dan harus di bongkar dengan Adat.

Ada Kuari Batu Terselubung Di Area HGU PT Agro Andalan

Foto: Excavator dan Lokasi Kuari Batu di Area HGU PT Agro Andalan.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan perusahaan mengatakan bahwa tidak ada material untuk menimbun jalan tersebut, akan tetapi saat awak media melintas di area HGU PT Agro Andalan terlihat Kuari Batu dan alat excavator di galian tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Satria Borneo Raya (SABER), Agustus pun angkat bicara. Dia mengatakan bahwa Perusahaan terkesan hanya mau untung saja dan tidak mau berkontribusi kepada masyarakat.

"Pihak Perusahaan bilang tidak ada material, akan tetapi dalam HGU terlihat jelas ada Galian C_nya, untuk kepentingan pribadi perusahaan mereka saja sehingga wajar jika masyarakat marah dan melakukan pemagaran tidak sesuai prosedur," imbuhnya.

Awak media ini juga mencoba mengkonfirmasi kepada petinggi PT Agro Andalan, Imanuel Tibian. Ia mengatakan kepada awak media jika didalam HGU sesuai surat dari Dirjen.

"Yang masih dalam HGU itu sesuai surat dari Dirjen ya pak," ujarnya.

Ketika diminta untuk menunjukkan surat yang disebut dari Dirjen, ia mengatakan masih dicarikan surat-suratnya.

"Sebentar saya carikan, ada baiknya tidak lagi yaaa pak berita-beritanya. Kegiatan udah selesai," tambahnya

Beberapa warga juga menyebutkan terkesan ada pembiaran dan tutup mata dari Pemerintah Daerah dan Kepolisian terkait keberadaan Galian C didalam HGU.

Sementara itu, Pak Win selaku Manager CSR PT Agro Andalan, menyampaikan kepada awak media pada Selasa (22/10/2024) dalam percakapan tak perlu juga segitunya dan kalau sudah berani berarti kita sudah ada komitmen.

"Gini-gini, sebetulnya kan ndak perlu juga sampai kayak gitu, kalau kita sudah berani gitu berartikan kita sudah ada komitmen gitu lo. Artinya, yaa bagi saya kan ini sepanjang pakai buat kebutuhan kita, tidak kita komersilkan. harusnya tidak ada masalah, aaa kan gitu, yang salah itu ketika kita komersilkan, itu kita jual entah ke siapa? ke pihak ketiga itu yang salah," ucapnya.

"Areal itu dulu sudah ditinjau oleh Kapolres, kemudian dari pihak apa? reskrim ada juga kesitu truss dari Pak bupati, waktu itu pun ada juga ninjau, terkait dengan bagai mana legalitas dan sebagainya tunggu Pak IM. Pak IM kan sekarang posisinya masih cuti, hari jumat dia baru datang," pungkasnya.

Saat ditanya, apakah dari pihak Polda ada melakukan peninjauan?

"Dia menjawab, dari pihak kepolisian yang pasti dari polres. Kemudian waktu itu ada tim apa yaaa saya lupa kerena yang ngantar Pak Im, ngapa bang kalau memang abang mau tau nantikan tunggu pak Im datang biar langsung komunikasi seperti apa. Saya pikir ndak usah terlalu apa-apalah, dibesar-besarkanlah ini kalau saya sendiri sebetulnya melihat ini kan untuk kepentingan perusahaan," pungkasnya.

(A. Anton)

26 desa di Kubu Raya jadi fokus penanganan stunting

26 desa di Kubu Raya jadi fokus penanganan stunting
26 desa di Kubu Raya jadi fokus penanganan stunting. (ANTARA)
Kalbar - Sebanyak 26 desa menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat untuk penanganan kasus stunting pada tahun 2024.

"Desa lokus stunting ini di Kabupaten Kubu Raya ada di sejumlah desa yang tersebar di beberapa kecamatan," kata Kepala Bidang KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kubu Raya Nani Nila Kusuma, Rabu.
Sebanyak 26 desa tersebut tersebar di Kecamatan Terentang, Sungai Raya, Sungai Kakap, Batu Ampar, Sungai Ambawang, Teluk Pakedai, Kuala Mandor B dan Kubu.

Untuk di Kecamatan Terentang yakni Desa Betuah, Teluk Empening, Terentang Hilir, Sungai Radak Satu, Permata dan Radak Baru. Kemudian Kecamatan Sungai Ray di Desa Sungai Raya Dalam, Mekar Sari, Kuala Dua, dan Limbung.
Di Kecamatan Sungai Kakap di Desa Pal Sembilan, Sungai Kakap, dan Sungai Rengas. Lalu Kecamatan Batu Ampar di Desa Batu Ampar dan Sumber Agung. Untuk Kecamatan Sungai Ambawang ada di Desa Mega Timur, Sungai Ambawang Kuala, Pasak Piang, Durian dan Sungai Malaya.

Pada Kecamatan Teluk Pakedai ada di Desa Selat Remis, Madura, Sungai Deras. Kecamatan Kuala Mandor B di Kubu Padi dan Retok serta Kecamatan Kubu di Desa Jangkang Satu.
"Jadi di sana nanti kita akan turun untuk melakukan audit kasus stunting kepada keluarga sasaran seperti tadi yang kami sebutkan, calon pengantin (catin) yang berisiko, kemudian bayi dua tahun (baduta), ibu hamil, ibu setelah persalinan," katanya

Setelah itu, kata dia, baru diambil keputusan dan sikap oleh tim pakar, yang terdiri atas dokter anak, terus kemudian ahli gizi, dokter kandungan, dan juga ada tenaga psikolognya.
DP3KB, lanjut dia, juga terus melakukan intervensi baik intervensi spesifik maupun sensitif kepada daerah atau desa yang tinggi angka stuntingnya.

"Jadi kita berkolaborasi, siapa berbuat apa seperti itu, jadi semua bergerak untuk penanganan kasus stunting tersebut," katanya.
Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar, Muslimat mengatakan pihaknya terus mendorong pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Sebagai koordinator, BKKBN kata dia, melakukan beberapa hal terkait dengan percepatan penurunan stunting tersebut.
Mulai dari program Bangga Kencana, pendampingan calon pengantin dan ibu hamil, penyuluhan keluarga, penguatan posyandu dan Tim Penggerak Keluarga, hingga kerjasama lintas sektor.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat menargetkan angka prevalensi stunting turun dari 25,4 persen ditahun 2023 menjadi 22,98 persen ditahun 2024 atau sekitar 2,42 persen.
"Angka prevalensi stunting Kabupaten Kubu Raya kita targetkan turun 2,42 persen pada 2024. Saya yakin dan optimistis dapat tercapai dengan intervensi spesifik dan sensitif yang terkoordinir, terpadu dan tepat sasaran," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kubu Raya Yusran Anizam di Sungai Raya, Selasa.

Tercatat angka prevalensi stunting di Kubu Raya menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 sebesar 40,3 persen turun menjadi 27,6 persen tahun 2022, dan tahun 2023 turun menjadi 25,4 persen.

Oleh : Ridho Panji Pradana/ANTARA

Enam desa di Kubu Raya terima penghargaan wisata

Enam desa di Kubu Raya terima penghargaan wisata
Enam desa di Kubu Raya terima penghargaan wisata. (ANTARA)
Kalbar - Sebanyak enam desa wisata di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat mendapatkan penghargaan dari Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Parawisata (Disporapar) Kubu Raya karena telah berkontribusi dalam pengembangan wisata.

"Penghargaan ini diberikan setelah kita melakukan beberapa tahapan penilaian, dari administrasi, hingga kunjungan lapangan," kata Kadisporapar Kubu Raya, Rini Kurinia Solihat.

Adapun enam desa wisata yang mendapat penghargaan adalah Desa Medan Mas, Desa Batu Ampar, Desa Kubu, Desa Sungai Kakap, Desa Lingga dan Desa Sungai Deras.

Total Kubu Raya memiliki 23 destinasi wisata yang terdaftar di OSS dan 10 desa wisata telah memiliki SK.

Desa-desa tersebut memiliki potensi kekayaan alam, budaya dan produk kreatif yang ditawarkan kepada wisatawan.

Disebutkannya, anugerah desa wisata Kabupaten Kubu Raya merupakan duplikasi dari penganugerahan desa wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengapresiasi desa-desa yang sudah berkontribusi dalam pengembangan wisata di Kubu Raya.

Selain penghargaan enam desa wisata tersebut mendapatkan hadiah mulai dari uang pembinaan, bantuan sarana-prasarana dan bantuan paket home stay di desa wisata.

"Keenam desa wisata ini dapat hadiah namun dengan bentuk dan nilai yang berbeda," ujarnya.

Satu diantara juri dalam penganugerahan desa wisata Kubu Raya, Nugroho Hendray Eka Saputra mengatakan poin penilaian adalah daya tarik wisata yang terdiri dari aktrasi atau produk wisata, keunikan dan jenis wisata.

"Apakah ada homestay, bagaimana kebersihan dan fasilitas homestay tersebut, toiletnya bagaimana apakah airnya lancar, ada souvenir tidak di desa tersebut, atau produk UMKM, apakah desa wisata tersebut ada website atau medsos dan bagaimana konten digitalnya sering diupdate tidak," katanya.

Termasuk kemudian kelembagaan desa wisatanya, apakah sudah ada SK desa wisata dan sudah ada lembaga pengelolanya seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Untuk itu, Dewan Penasehat Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalbar ini pun berkomitmen membuat paket desa wisata dan mempromosikan serta memasarkan desa wisata yang ada di Kubu Raya.

"ASITA rencana akan uji coba paket wisata di akhir bulan November ini, Insya Allah sudah bisa di pasarkan di Desember untuk menyambut libur akhir tahun," katanya.

Oleh : Ridho Panji Pradana/ANTARA

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno