Dewan Militer Myanmar Mendukung Invasi Rusia ke Ukraina

Redaksi    Sabtu, Februari 26, 2022    Comment   

Dewan Militer Myanmar Mendukung Invasi Rusia ke Ukraina

Pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing memimpin parade militer pada perayaan Hari Angkatan Bersenjata di Myanmar di Naypyitaw, Myanmar, pada 27 Maret 2021. (Foto: Reuters/Stringer)

BorneoTribun.com - Junta militer Myanmar, Kamis (24/2), menyatakan dukungannya atas serangan yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina. Dukungan itu membuat junta berselisih dengan sebagian besar masyarakat dunia yang mengutuk aksi militer tersebut dan telah menjatuhkan sanksi keras kepada Rusia.

Dalam wawancara dengan VOA Burma, Jenderal Zaw Min Tun, juru bicara dewan militer Myanmar, menyebutkan alasan pemerintah militer mendukung tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Yang pertama adalah bahwa Rusia telah berusaha untuk menyatukan kedaulatannya," katanya. "Saya pikir ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kedua, Rusia menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia adalah kekuatan dunia."

Pemimpin kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing, mengunjungi Rusia pada Juni tahun lalu dan ada hubungan kuat antara militer Burma dan Rusia. Rusia adalah salah satu dari sedikit negara yang membela dewan militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari 2021 di Myanmar yang menggulingkan pemerintah sipil dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat tinggi lainnya.

Sejak itu, PBB dan para pakar masalah Myanmar telah berulang kali menyerukan larangan penjualan senjata ke dewan militer, tetapi Rusia mengabaikan seruan itu.

Sebagai pembenaran atas pengambilalihan kekuasaan Myanmar pada Februari tahun lalu, para pejabat militer mengklaim kecurangan yang meluas dalam pemilihan umum November 2020, yang dimenangkan dengan suara bulat oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi.

Pemantau pemilu lokal dan internasional membuktikan bahwa pemungutan suara itu bebas dan adil. [ps/rs]

Oleh: VOA Indonesia

Pasukan Junta Myanmar Hancurkan Ratusan Rumah di Kawasan Sagaing

Redaksi    Jumat, Februari 04, 2022    Comment   

Pasukan Junta Myanmar Hancurkan Ratusan Rumah di Kawasan Sagaing

Protes pemerintah anti-militer sedang dibubarkan dengan gas air mata oleh pasukan keamanan di kotapraja Sanchaung di Yangon, Myanmar pada 3 Maret 2021. (Foto: AP)

BorneoTribun.com - Tentara di kawasan Sagaing, Myanmar, menghancurkan lebih dari 400 rumah di dua desa yang mereka tuduh memberi perlindungan bagi kekuatan antijunta, memaksa sekitar 10 ribu warga sipil mengungsi, kata warga pada Rabu (3/2).

Serangan itu terjadi pada 31 Januari malam, sewaktu sekitar 100 tentara dari kota Myaing di kawasan tetangganya, Magwe, memasuki desa Mwe Tone dan Pan di kota Pale, Sagaing, dan mulai membakar bangunan-bangunan, kata berbagai sumber kepada RFA.

“Tentara muncul tiba-tiba malam itu,” kata seorang warga Mwe Tone yang kehilangan rumahnya. “Mereka bertindak seperti akan berlalu, tetapi kemudian mereka mulai membakar rumah-rumah. Seluruh desa lenyap. Hanya satu atau dua rumah yang tertinggal. Setelah itu, mereka pergi ke arah barat dan membakar rumah-rumah di desa Pan,” lanjutnya.

Warga itu, yang minta namanya tidak disebutkan karena takut akan pembalasan, mengatakan, tentara menghancurkan sekitar 220 dari 265 rumah di Mwe Tone dan hampir seperempat dari 800 rumah di Pan.

“Saya tidak dapat kembali ke desa,” ujarnya. “Saya tinggal di biara. Mereka menghancurkan rumah kami meskipun kami tidak menyerang mereka.”

Sebuah kendaraan polisi di Okkalapa Selatan, Yangon, Myanmar, Jumat, 9 April 2021. Tentara di kawasan Sagaing, Myanmar, menghancurkan lebih dari 400 rumah di dua desa yang mereka tuduh  memberi perlindungan bagi kekuatan antijunta. (Foto: AP)

Menurut warga itu, orang-orang melarikan diri ketika tentara memasuki desa, tetapi mereka tidak dapat mengambil harta benda mereka dan kehilangan ternak mereka dalam kebakaran itu.

Rincian mengenai serangan di desa Pan, sekitar 3 kilometer dari sana, belum tersedia.

Sebelum kebakaran, para anggota milisi antijunta Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) setempat telah menyerang sebuah pos di desa Inn Ma Htee, di mana pasukan pemerintah dilaporkan melakukan pelatihan untuk kelompok milisi Pyusawhtee yang promiliter.

Warga desa mengatakan kepada RFA bahwa pembakaran dua desa itu merupakan bentuk pembalasan dendam atas korban yang diderita militer dalam serangan di desa Inn Ma Htee.

Upaya RFA menghubungi juru bicara junta Mayjen Zaw Min Tun untuk menanggapi tuduhan bahwa pasukan militer membakar rumah-rumah di dua desa itu tidak dijawab pada hari Rabu.

Pe Ee, anggota PDF di kota Pale, mendesak warga sipil untuk mengungsi begitu melihat kehadiran militer.

“Junta telah melancarkan ofensif terhadap kami dengan menggunakan kekuatan berlebihan. Anggota PDF lokal berusaha melawan tetapi ini tidak seimbang,” lanjutnya. “Militer tetap saja belum menguasai kawasan itu.”

Menurut Data for Myanmar, kelompok riset yang berfokus pada dampak konflik bersenjata, aksi pembakaran telah menghancurkan bangunan di 90 desa di sembilan negara bagian dan kawasan di mana militer berjuang melawan kekuatan antijunta sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari 2021. [uh/ab]

Oleh: VOA Indonesia

Jadi Wartawan di Myanmar Pasti Ditangkap?

Redaksi    Sabtu, Juli 10, 2021    Comment   

Jadi Wartawan di Myanmar Pasti Ditangkap?

Penangkapan lima jurnalis Myanmar, termasuk tiga dari Suara Demokratis Burma, di rumah warga di Chiang Mai, Thailand, 9 Mei 2021.

BORNEO TRIBUN - Selama sekitar 20 tahun, the Democratic Voice of Burma (DVB), atau Suara Demokratik Birma – nama lain Myanmar – melakukan siaran tanpa sensor dari pengasingan ke negeri gajah putih itu.

Ketika pemerintahan sipil mulai berkuasa pada 2011, media independen itu akhirnya bisa membuka kantor di Yangon, kota terbesar di Myanmar.

Namun, langkah maju untuk kebebasan media itu mengalami kemunduran lagi pada Februari ketika militer mengambil alih kekuasaan dan segera mengarahkan perhatiannya pada pers di negara itu. 

Internet dibatasi, puluhan jurnalis dipenjarakan, dan lebih dari 10 media, termasuk DVB, izinnya dicabut.

“Kami menjadi ilegal di negara ini. Militer mencabut izin kami, tidak hanya itu, tetapi juga menjadikannya ilegal untuk membuat produk media apapun, termasuk Facebook, YouTube, dan media sosial,” kata redaktur DVB, Aye Chan Naing, kepada VOA dari sebuah lokasi tersembunyi.

“Langsung setelah kudeta, satu jam setelah kudeta, mereka mencabut izin kami,” katanya.

Lebih dari lima bulan sudah berlalu sejak kudeta militer Myanmar memicu pemberontakan besar ketiga dalam tiga dekade.

Setelah ratusan pemrotes pro-demokrasi tewas dan ribuan ditahan, negara itu berada dalam krisis.

Di tengah-tengah penumpasan oposisi ini, junta yang berkuasa memfokuskan perhatian pada pemberangusan media independen Myanmar.

Sejak 1 Februari lalu sedikitnya 89 wartawan telah ditangkap, sementara 36 lainnya masih berada dalam tahanan, demikian menurut kelompok Facebook, “Detained Journalist Information dan Reporting ASEAN,” sebuah organisasi yagn mendokumentasi penumpasan dan berita-berita yang tidak dilaporkan dari Asia.

Sepuluh wartawan dibebaskan minggu lalu sebagai bagian dari pembebasan sekitar 2.300 orang.

Kantor berita Associated Press mengutip Deputi Urusan Media Mayjen.

Zaw Min Tun mengatakan mereka yang dibebaskan ikut serta dalam protes tetapi tidak dalam kekerasan.

Kementerian Informasi Myanmar juga merilis pernyataan yang menyatakan, Dewan Administratif Negara memegang kendali karena keadaan darurat. [jm/em]

VOA

SAC Menangkap Anggota Keluarga Pembangkang

Redaksi    Sabtu, Juli 10, 2021    Comment   

SAC Menangkap Anggota Keluarga Pembangkang

SAC Menangkap Anggota Keluarga Pembangkang.

BORNEOTRIBUN -- Dewan Administrasi Negara (SAC) yang berkuasa pascakudeta di Myanmar sejak pekan terakhir Februari telah menangkapi anggota keluarga para pembangkang, dalam upaya menekan para pembangkang itu untuk menyerahkan diri. 

Hal tersebut dikemukakan oleh para pembangkang, pengacara yang membantu mereka yang dikenai dakwaan, dan seorang pejabat dari Pemerintah Persatuan Nasional yang beroposisi. 

Mereka mengatakan, anggota keluarga para aktivis, politisi dan pejabat yang terlibat dalam Gerakan Pembangkangan Sipil, telah ditangkap dan dipenjarakan oleh SAC.

Sebagian dipukuli dan dianiaya oleh aparat keamanan karena tidak memberikan informasi mengenai pembangkang yang telah menghindari penangkapan, jelas mereka.

“Menangkap anggota keluarga yang tidak bersalah merupakan tindakan pemaksaan. Kami mengecam keras ini,” kata Aung Myo Min, Menteri Hak Asasi Manusia dari Pemerintah Persatuan Nasional, yang telah berjuang membela HAM selama tiga dekade, kepada VOA pada 30 Juni.

VOA telah berulang kali berupaya mendapatkan komentar dari SAC atas laporan ini namun tidak berhasil.

Menurut Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik (AAPP) yang berbasis di Thailand, pasukan keamanan SAC mulai menangkapi anggota keluarga pembangkang pada pekan terakhir Februari.

Meskipun hanya ada beberapa kasus pada bulan Februari dan Maret, lebih dari 30 anggota keluarga telah ditangkap pada bulan April.

AAPP menyatakan bahwa hingga 22 Juni, sedikitnya 85 anggota keluarga pembangkang telah ditangkap sejak kudeta 1 Februari di Myanmar, dengan 29 telah dibebaskan dan 53 masih ditahan. 

Keseluruhannya mencakup 41 perempuan dewasa dan anak-anak berusia dua hingga 75 tahun. [uh/ab]

VOA

PBB Serukan Setop Penjualan Senjata kepada Myanmar

Redaksi    Minggu, Juni 20, 2021    Comment   

PBB Serukan Setop Penjualan Senjata kepada Myanmar

Tentara Myanmar berjalan di sepanjang jalan selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, 28 Februari 2021. (Foto: Reuters)

BorneoTribun Internasional - Sidang Umum PBB pada Jumat (18/6) menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar dan mendesak militer di sana agar menghormati hasil pemilihan November. Reuters melaporkan, Sidang Umum PBB juga menyerukan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin Myanmar Aung Suu Kyi.

Sidang Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi dengan dukungan dari 119 negara, beberapa bulan setelah militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih. Belarus adalah satu-satunya negara yang menentang resolusi itu sementara 36 negara lain abstain, termasuk China dan Rusia.

“Risiko perang saudara dalam skala besar nyata,” kata utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener kepada Sidang Umum setelah pemungutan suara. “Waktu sangat sedikit dan peluang untuk membalikkan kudeta militer ini semakin kecil.”

Dubes Uni Eropa untuk PBB Olof Skoog mengatakan, resolusi PBB ini mengirim pesan kuat: “Resolusi mendelegitimasi junta militer, mengecam pelecehan serta kekerasan yang dilakukannya terhadap rakyatnya sendiri, dan memeragakan isolasinya negara itu dimata dunia.”

Sekjen PBB Antonio Guterres sebelumnya pada Jumat (18/6) mendesak Sidang Umum agar bertindak. “Kita tidak bisa hidup di sebuah dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Hal ini sama sekali tidak bisa diterima," katanya.

ASEAN memimpin usaha diplomatik untuk mencari jalan keluar dari krisis ini tetapi terpecah pada Jumat (18/6) sehubungan langkah PBB ini.

Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, serta juga dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang mewakili pemerintah sipil di sana, memberi suara dukungan, sementara Brunei, Kamboja, Laos, dan Thailand abstain. [jm/pp]

Oleh: VOA

Kepala Komisi Pemilu Myanmar Pertimbangkan Bubarkan Partai Suu Kyi

Redaksi    Sabtu, Mei 22, 2021    Comment   

Kepala Komisi Pemilu Myanmar Pertimbangkan Bubarkan Partai Suu Kyi

Para demonstran anti kudeta melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi di Yangon, Myanmar (foto: dok).

BorneoTribun Internasional -- Kepala Komisi Pemilu – yang ditunjuk militer – hari Jumat (21/5) mengatakan badannya sedang mempertimbangkan untuk membubarkan bekas partai berkuasa pimpinan Aung San Suu Kyi karena sedang menghadapi tuduhan terlibat dalam kecurangan pemilu dan pemimpinnya dituduh melakukan pengkhianatan.

Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi memegang tampuk kekuasaan setelah menang telak dalam pemilu 2015 dan bahkan memenangkan suara mayoritas yang lebih besar dalam pemilu November 2020 lalu. NLD sedang bersiap memimpin untuk masa jabatan kedua Februari lalu ketika militer melancarkan kudeta, menangkap Suu Kyi dan puluhan pejabat tinggi pemerintah serta anggota partai NLD.

Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Pemimpin junta militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing merujuk kecurangan pemilu sebagai alasan pengambilalihan oleh militer, dengan mengatakan “ada kecurangan yang sangat buruk dalam daftar pemilih.” Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung tentara dan menderita kekalahan dalam pemilu itu, menyampaikan tudingan serupa.

Para pengamat independen membantah pernyataan tentang ketidakberesan yang meluas itu.

Partai-partai politik telah dipanggil untuk membahas rencana perubahan dalam sistem elektoral dalam pertemuan hari Jumat (21/5).

Ketua Komisi Serikat Pemilu Thein Soe mengatakan penyelidikan terhadap pemilu tahun lalu yang akan segera rampung, menunjukkan bahwa partai Liga Nasional Untuk Demokrasi telah secara tidak sah bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan keuntungan di TPS-TPS.

“Kami akan menyelidiki dan mempertimbangkan apakah partai ini seharusnya dibubarkan atau tidak, dan apakah para pelaku seharusnya dihukum sebagai pengkhianat,” ujarnya.

Juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric – yang ditemui wartawan dan ditanya tentang reaksinya terhadap kabar itu – mengatakan “jika hal itu terjadi, maka jelas merupakan langkah menuju ke arah yang salah.” Ditambahkannya, “apa yang telah kita lakukan selama ini, yang telah dilakukan Dewan Keamanan PBB, yang telah dilakukan masyarakat internasional, adalah memulihkan demokrasi dan suara rakyat Myanmar,” tegasnya.

Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi, yang mendukung gerakan massa menentang kudeta militer 1 Februari lalu, telah secara terus menerus menghadapi pelecehan sejak kudeta itu. Banyak anggotanya ditangkap, sementara kantornya digeledah dan ditutup.

Junta militer awalnya mengumumkan bahwa pihaknya akan melangsungkan pemilu dalam waktu satu tahun setelah berkuasa, tetapi kemudian mengubah posisinya dan mengatakan penundaan pemilu mungkin mencapai dua tahun.

Sebelum dimulainya reformasi demokrasi di Myanmar sepuluh tahun lalu, Myanmar dipimpin oleh militer selama 50 tahun. [em/pp]

Oleh: VOA

Aktivis Myanmar: Sejak Kudeta, Lebih dari 800 Tewas oleh Pasukan Keamanan

Redaksi    Rabu, Mei 19, 2021    Comment   

Aktivis Myanmar: Sejak Kudeta, Lebih dari 800 Tewas oleh Pasukan Keamanan

Demonstran terlihat sebelum bentrokan dengan pasukan keamanan di Taze, Wilayah Sagaing, Myanmar 7 April 2021. (Foto: REUTERS)

BorneoTribun Internasional -- Kelompok aktivis Myanmar mengatakan lebih dari 800 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar sejak gelombang protes meletus di seluruh negara tersebut, setelah militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada Februari.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Pemenang Nobel Perdamaian itu beserta pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi ditahan.

Militer merespons protes para pendukung pro-demokrasi di kota-kota besar dan kecil dengan kekuatan penuh. Bentrok antara tentara dan pemberontak etnis di daerah perbatasan dan pasukan milisi yang baru dibentuk juga meningkat.

Aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan hingga Senin (17/5), sebanyak 802 orang telah tewas akibat tindakan keras junta dalam menghadapi lawan-lawannya.

Aksi unjuk rasa di Mandalay, Myanmar, 16 Mei 2021. (Foto: REUTERS)

"Ini adalah jumlah yang diverifikasi oleh AAPP, jumlah kematian sebenarnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi," kata kelompok itu dalam penjelasannya.

Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi korban dan juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon untuk meminta komentar.

Para saksi mata mengatakan ribuan penduduk di kota perbukitan di barat laut Myanmar bersembunyi di hutan, desa dan lembah pada Senin (17/5) karena melarikan diri dari serangan militer.

Mindat pada minggu lalu mengumumkan darurat militer sebelum tentara melancarkan serangannya dengan menggunakan artileri dan helikopter melawan Pasukan Pertahanan Chinland yang baru dibentuk. Milisi, yang sebagian besar bersenjatakan senapan berburu, mengatakan mereka memilih mundur untuk menyelamatkan warga sipil dari baku tembak.

Beberapa penduduk yang dihubungi oleh Reuters mengatakan persediaan makanan menipis. Diperkirakan sebanyak 5.000 hingga 8.000 orang telah meninggalkan kota. Jalan-jalan diblokir dan kehadiran pasukan di jalan-jalan menghalangi mereka untuk kembali. [ah/au]

Oleh: VOA

Myanmar Klasifikasi Pemerintah Bayangan sebagai 'Organisasi Teroris'

Redaksi    Senin, Mei 10, 2021    Comment   

Myanmar Klasifikasi Pemerintah Bayangan sebagai 'Organisasi Teroris'

Para demonstran anti-kudeta militer dalam unjuk rasa di Yangon, Myanmar, 6 Mei 2021.

BorneoTribun Myanmar -- Junta militer yang berkuasa di Myanmar pada Sabtu (8/5) mengumumkan bahwa pemerintah bayangan kini telah masuk dalam daftar "organisasi teroris." Pemerintah bayangan beranggotakan beberapa mantan pejabat, yang beroperasi dari tempat persembunyian.

Sebagian dari mantan pejabat itu termasuk banyak anggota Liga Nasional bagi Demokrasi (National League for Democracy/NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi, tokoh yang digulingkan dari kekuasaan dalam kudeta 1 Februari. Mereka membentuk "pemerintah persatuan nasional atau (Government of National Unity/GUN)" untuk menolak junta.

Pada Rabu (5/5), pemerintah bayangan mengumumkan pembentukan pasukan pertahanannya sendiri untuk melawan rezim para jenderal dan untuk melindungi warga sipil dari tindakan represif militer.

Pada Sabtu (8/5) malam, TV pemerintah mengimimkan bahwa "pasukan pertahanan rakyat" itu serta kelompok bernama Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) atau parlemen, kini masuk dalam daftar "organisasi teroris."

"Kami meminta rakyat untuk tidak mendukung aksi teroris, tidak memberi bantuan kepada aktivitas teroris GUN dan CRPH, yang mengancam keamanan rakyat," kata TV pemerintah.

Sebelumnya, junta telah menyatakan GUN dan CRPH sebagai "perkumpulan ilegal" dan mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kontak dengan organisasi-organisasi itu, dianggap melakukan pengkhianatan tinggi.

Namun, klasifikasi baru sebagai "organisasi teroris" berarti siapapun yang berkomunikasi dengan para anggotanya, termasuk wartawan, bisa dijerat dengan Undang-Undang (UU) antiterorisme. [vm/ft]

Oleh: VOA

Mantan Sekjen PBB: DK PBB, ASEAN Harus Segera Ambil Langkah Terpadu soal Myanmar

Redaksi    Rabu, April 21, 2021    Comment   

Mantan Sekjen PBB: DK PBB, ASEAN Harus Segera Ambil Langkah Terpadu soal Myanmar

Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon

BorneoTribun Amerika -- Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam keras pertumpahan darah di Myanmar pada Senin (19/4). Ban mendesak Dewan Keamanan PBB dan blok regional ASEAN untuk segera mengambil langkah terpadu guna mencegah "kekejaman yang sedang berlangsung" dan eskalasi kekerasan lebih lanjut.

“Saya mengecam penggunaan kekerasan mematikan yang brutal terhadap warga sipil, dan penahanan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta ribuan demonstran." kata Ban dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB, yang memfokuskan kerja sama antara PBB dan organisasi-organisasi regional seperti ASEAN.

Myanmar mengalami kekacauan dan kekerasan sejak militer menolak hasil pemilu November dan menggulingkan pemerintahan sipil pada 1 Februari. Mereka telah menahan pemimpin de fakto Suu Kyi dan beberapa pejabat tinggi lain dari Partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD).

Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 700 warga sipil, termasuk puluhan anak-anak, telah tewas di jalan-jalan dan di rumah mereka oleh militer yang menindak keras protes-protes.

Ban mengatakan ASEAN harus bersatu dalam merespon situasi itu dan stop menggunakan kebijakan 'tidak ikut campur' dalam urusan dalam negeri negara-negara berdaulat, untuk membenarkan kelambanan dalam menghadapi pelanggaran.

“ASEAN harus menunjukkan dengan jelas kepada militer Myanmar bahwa situasi sekarang ini begitu parah sehingga tidak bisa hanya dianggap sebagai masalah internal," kata Ban. "Penggunaan kekuatan mematikan oleh militer, dan pelanggaran HAM menjijikkan yang dilakukan terhadap warga sipil, tidak sesuai dengan Piagam ASEAN. Aksi-aksi itu jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan merupakan ancaman terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan."

Blok regional itu akan mengadakan KTT khusus mengenai Myanmar pada 24 April di Indonesia. Ban mengatakan mereka harus segera "mengambil langkah terpadu," termasuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Myanmar untuk berdialog dengan para pihak.

Pemerintah bayangan Myanmar pada Minggu (18/4) mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberinya tempat dalam perundingan penting pekan depan, dan tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari.

Moe Zaw Oo, Wakil Menteri Luar Negeri NUG-Pemerintah Persatuan Nasional, mengatakan berhubung Christine Schraner Burgener, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, kini sedang mengjungi kawasan itu, para pemimpin ASEAN berusaha berkoordinasi dengan PBB untuk mengatasi krisis Myanmar.

Namun, katanya, "Penting agar dewan militer tidak diakui. Ini harus ditangani dengan hati-hati. ASEAN mungkin melakukan pendekatan dengan menawarkan bantuan kemanusiaan, ini tidak akan berhasil, konsekuensinya publik akan kehilangan kepercayaan," katanya kepada VOA.

Dia mengatakan, "Apabila ASEAN mau membantu memecahkan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan berunding dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh."

Dia mengatakan sejauh ini NUG belum menerima undangan dari ASEAN.

Sebelum kudeta militer, Moe Zaw Oo menjabat sebagai ketua umum Liga Nasional Bagi Demokrasi (NLD) sekaligus penasihat Komisi Perdamaian Myanmar. [vm/jm]

Oleh: VOA

Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Diundang ke KTT ASEAN

Redaksi    Senin, April 19, 2021    Comment   

Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Diundang ke KTT ASEAN

Warga berpawai dengan bendera Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pemerintah bayangan Myanmar yang dibentuk antara lain oleh anggota parlemen yang digulingkan, di Yangon, Myanmar, Minggu, 18 April 2021.

BorneoTribun Myanmar -- Pemerintah bayangan Myanmar pada Minggu (18/4) mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberinya tempat dalam perundingan penting pekan depan, dan tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing diperkirakan akan menghadiri sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nation/ASEAN) khusus mengenai Myanmar pada Sabtu (24/4) di Jakarta. Itu akan menjadi lawatan luar negeri pertamanya sejak kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi.

Militer telah menindak keras protes-protes massa yang menentang kekuasaannya. Menurut sebuah kelompok pengawas setempat, sedikitnya 730 orang tewas.

Undangan yang diberikan kepada Min Aung Hlaing untuk menghadiri pertemuan sepuluh negara ASEAN itu telah mengundang kritikan dari para aktivis. Mereka menyerukan para pemimpin asing agar tidak mengakui junta secara resmi.

Moe Zaw Oo, wakil menteri urusan luar negeri untuk "pemerintah persatuan nasional" atau NUG, mengatakan ASEAN belum menghubungi mereka. NUG adalah pemerintah bayangan yang dibentuk pada Jumat (16/4) oleh para anggota parlemen yang digulingkan, serta politisi dari etnis minoritas.

"Apabila ASEAN mau membantu memecahkan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan berunding dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya kepada VOA.

"Penting agar dewan militer tidak diakui. Ini harus ditangani dengan hati-hati."

Sementara, junta terus menarget media pada Minggu (18/4), dengan menangkap seorang reporter lepas asal Jepang, Yuki Kitazumi.

Menurut asistennya lewat pesan singkat, Kitazumi ditangkap di rumahnya di Yangon pada Minggu (18/4) malam.

Jumlah reporter yang ditangkap sejauh ini mencapai lebih dari 65 dan sedikitnya 34 masih ditahan, menurut kelompok pengawas Reporting ASEAN.

Oleh: VOA

Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing Akan Hadiri KTT ASEAN di Indonesia

Redaksi    Minggu, April 18, 2021    Comment   

Pemimpin Junta Myanmar Min Aung Hlaing Akan Hadiri KTT ASEAN di Indonesia

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dalam parade Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021.

BorneoTribun Myanmar--  Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN di Indonesia pada 24 April.

Kehadiran Min Aung Hlaing di pertemuan itu akan menjadi lawatan asing pertamanya sejak dia merebut kekuasaan pada 1 Februari.

Myanmar bergejolak sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan yang dipimpin tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi. Menurut kelompok aktivis, dalam upaya menindak tegas protes-protes, pasukan keamanan telah menewaskan 728 orang.

Seorang warga mengatakan kepada Reuters, dalam kekerasan terbaru, pasukan keamanan menembak mati dua demonstran di Kota Mogok, kota penambangan batu delima. Sementara beberapa bom kecil meledak di kota utama, Yangon, melukai beberapa orang, menurut berbagai laporan media.

Negara-negara tetangga Myanmar telah berusaha mendorong diadakannya perundingan antara junta dan pemerintahan yang terguling, tapi militer sejauh ini enggan berdialog.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Tanee Sangrat, mengatakan beberapa dari sepuluh pemimpin ASEAN, termasuk Min Aung Hlaing, mengonfirmasi akan menghadiri pertemuan di Jakarta.

Seorang juru bicara junta tidak menjawab permintaan untuk berkomentar. [vm/ft]

Oleh: VOA

Protes Antikudeta di Myanmar Berkurang, 19 Dihukum Mati

Redaksi    Minggu, April 11, 2021    Comment   

Protes Antikudeta di Myanmar Berkurang, 19 Dihukum Mati

Para demonstran antikudeta remaja dan pemuda mengacungkan salam tiga jari sebagai lambang perlawanan, saat melakukan aksi protes di Yangon, Myanmar, 4 April 2021.

BorneoTribun Myanmar, Internasional -- Sembilan belas orang dijatuhi hukuman mati di Myanmar karena membunuh rekan seorang kapten militer, stasiun TV milik militer Myawaddy mengatakan Jumat. Ini adalah hukuman pertama yang diumumkan di depan umum sejak kudeta 1 Februari dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.

Laporan itu mengatakan pembunuhan itu terjadi pada 27 Maret di distrik Okkalapa Utara, Yangon, kota terbesar Myanmar. Darurat militer telah diberlakukan di distrik itu, memungkinkan pengadilan militer mengumumkan hukuman itu.

Penguasa militer yang menggulingkan pemerintah terpilih pada Jumat (9/4) mengatakan, kampanye protes terhadap pemerintahannya berkurang karena orang-orang menginginkan perdamaian, dan bahwa mereka akan mengadakan pemilu dalam dua tahun, kerangka waktu pertama yang diberikan untuk kembali ke demokrasi.

Pasukan menembakkan senjata peluncur granat ke pengunjuk rasa anti-kudeta hari Jumat (9/4) di kota Bago, dekat Yangon, kata saksi dan laporan berita. Sedikitnya 10 orang tewas, dan jasad mereka ditumpuk di dalam pagoda, kata saksi mata.

Media berita Myanmar Now dan Mawkun, majalah berita online, melaporkan sedikitnya 20 tewas dan banyak yang terluka. Tidak mungkin mendapatkan jumlah korban yang pasti karena pasukan menutup daerah dekat pagoda, kata mereka.

Juru bicara junta Brigadir Jenderal Zaw Min Tun mengatakan pada konferensi pers di ibu kota, Naypyitaw, bahwa negara itu kembali normal dan kementerian pemerintah serta bank-bank akan segera beroperasi penuh.

Lebih dari 600 orang tewas oleh pasukan keamanan yang menindak protes terhadap kudeta itu, menurut kelompok aktivis. Aktivitas negara sempat terhenti karena protes dan pemogokan luas terhadap kekuasaan militer.

Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik mengatakan bahwa 614 orang, termasuk 48 anak-anak, tewas oleh pasukan keamanan sejak kudeta, hingga Kamis malam. Lebih dari 2.800 orang ditahan, katanya. [ka/pp]

Oleh: VOA

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi katakan Inggris Dukung ASEAN Temukan Resolusi Konflik di Myanmar

Redaksi    Jumat, April 09, 2021    Comment   

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi katakan Inggris Dukung ASEAN Temukan Resolusi Konflik di Myanmar

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab (kiri) melakukan "salam siku" dengan Menlu RI Retno Marsudi usai melakukan konferensi pers di Jakarta, hari Rabu (7/4).

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan Inggris telah menyampaikan dukungan atas upaya ASEAN untuk menemukan resolusi konflik di Myanmar. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta hari Rabu (7/4) seusai bertemu mitranya, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab di Jakarta.

“Kami memiliki keprihatinan yang sama dan melanjutkan seruan pada militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan guna mencegah jatuhnya korban sipil lagi, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk melangsungkan dialog guna mengembalikan demokrasi, perdamaian dan stabilitas ke jalurnya,” ujar Retno.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, kedua diplomat tinggi ini membahas bagaimana “Inggris dapat mendukung upaya ASEAN membantu Myanmar mencari jalan keluar dari situasi itu,” tambah Retno.

Raab membenarkan bahwa dalam pembicaraan bilateral “Forum Kemitraan” Inggris-Indonesia, keduanya membahas berbagai isu mulai dari isu-isu di Indo-Pasifik, proses perdamaian di Timur Tengah hingga Myanmar.

“Besok (8/4) saya akan mengikuti dialog tingkat menteri Inggris-ASEAN yang kedua, di mana kami akan melanjutkan diskusi tentang beragam isu, termasuk aplikasi Inggris untuk menjadi Mitra Dialog ASEAN,” ujar Raab, yang untuk pertama kalinya melawat ke Indonesia sebagai menteri luar negeri.

Presiden Indonesia Joko Widodo pertengahan Maret lalu mengusulkan penyelenggaraan KTT ASEAN untuk mencari penyelesaian krisis politik dan kekerasan di Myanmar yang sudah menewaskan ratusan orang.

“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan di Bogor, 19 Maret lalu.

Inggris Siap Ikuti Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN

Inggris adalah investor kedua terbesar di Indonesia dan mitra dagang kelima terbesar di Eropa. Total nilai perdagangan Indonesia dan Inggris tahun lalu mencapai 2,24 miliar dolar. Pandemi tidak menyurutkan investasi Inggris di Indonesia, yang tahun 2020 lalu naik 35%.

Dalam pembicaraan hari Rabu, Retno Marsudi menegaskan tiga point utama, yaitu soal penguatan kemitraan dalam sektor kesehatan, terutama untuk membangun industri layanan kesehatan – termasuk vaksin – yang kuat; soal bagaimana menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi; dan soal penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan.

“Inggris adalah salah satu sumber vaksin COVID-19 bagi Indonesia,” ujar Retno dan berharap Inggris akan tetap mendukung fasilitas COVAX untuk “memastikan akses yang setara atas vaksin.”

Dalam kesempatan itu Retno Marsudi dan Dominic Raad ikut menyaksikan penandatanganan kerjasama kontra-terorisme. Belum ada rincian tentang kerjasama ini, tetapi kedua negara tengah memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan dalam berbagai bidang, termasuk industri pertahanan, penanganan bencana dan keamanan maritim.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab juga berkesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yang juga membahas peningkatan perdagangan kedua negara hingga soal distribusi vaksin COVID-19. [em/jm]

Oleh: VOA

Aktivis Myanmar Bakar Salinan Konstitusi, Utusan PBB Peringatkan Kemungkinan Pertumpahan Darah

Redaksi    Jumat, April 02, 2021    Comment   

Aktivis Myanmar Bakar Salinan Konstitusi, Utusan PBB Peringatkan Kemungkinan Pertumpahan Darah

Nyala api dan asap akibat ban yang dibakar, terlihat di tengah jalan saat berlangsungnya protes menentang kudeta militer, di Mandalay, Myanmar 1 April 2021. REUTERS / Stringer

BorneoTribun Myanmar, Internasional -- Sejumlah aktivis Myanmar, Kamis (1/4), membakar sejumlah salinan konstitusi hasil rancangan militer sebagai aksi protes, dua bulan setelah junta merebut kekuasaan. 

Sementara itu, utusan khusus PBB memperingatkan risiko terjadinya pertumpahan darah karena tindakan keras militer yang intensif terhadap para pengunjuk rasa anti-kudeta.

Myanmar telah diguncang oleh aksi-aksi protes sejak tentara menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari setelah mengklaim adanya penipuan pada pemilu parlemen November lalu.

Suu Kyi dan sejumlah anggota lain partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditahan. Junta menuduhnya melakukan beberapa kejahatan ringan termasuk secara ilegal mengimpor enam radio genggam dan melanggar protokol virus corona, tetapi media domestik melaporkan, 

Rabu bahwa Suu Kyi dapat didakwa melakukan pengkhianatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati.

Salah seorang pengacara Suu Kyi, Min Min Soe, mengatakan, tidak ada dakwaan baru yang diajukan pada sidang kasus Suu Kyi, Kamis (1/4). Tim pengacara Suu Kyi mengatakan, tuduhan-tuduhan yang dihadapi perempuan peraih Nobel Perdamaian itu dibuat-buat.

Konstitusi Myanmar 2008 dibakar di sebuah jalan di Yangon, Myanmar, saat berlangsungnya aksi protes menentang kudeta militer, 1 April 2021. (REUTERS / Stringer)

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgene memperingatkan kemungkinan terjadinya pertumpahan darah menyusul gejolak dalam pertempuran antara militer dan kelompok-kelompok pemberontak etnis minoritas di daerah-daerah perbatasan.

Sedikitnya 20 tentara tewas dan empat truk militer hancur akibat bentrokan militer dengan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), salah satu kelompok pemberontak paling kuat di Myanmar, menurut laporan kantor berita DVB. 

Christine Schraner Burgener.

Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan itu dan juru bicara junta militer juga tidak menanggapi permintaaan komentar terkait laporan tersebut.

Militer Myanmar juga telah mulai membom posisi-posisi sebuah kelompok lainnya, Serikat Nasional Karen (KNU), untuk pertama kalinya waktu dalam lebih dari 20 tahun. Ribuan penduduk desa terpaksa mengungsi untuk menghindari kekerasan. Banyak di antara mereka melarikan diri ke Thailand.

Di banyak kota di berbagai penjuru Myanmar, aksi-aksi protes kembali berlangsung, namun umumnya berlangsung pada malam hari atau fajar pada hari Kamis, menurut sejumlah media dan foto-foto yang diunggah di media-media sosial.

Christine Schraner Burgene, mengatakan kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB bahwa militer Myanmar tidak mampu mengelola negara, dan memperingatkan situasi di lapangan akan memburuk. 

Menurutnya, dewan itu harus mempertimbangkan tindakan yang berpotensi signifikan karena pertumpahan darah akan segera terjadi.

Dewan Keamanan telah menyatakan keprihatinan dan mengutuk kekerasan yang dialami para pengunjuk rasa. 

Tetapi, dewan itu gagal menyebut tindakan pengambilalihan kekuasaan di Myanmar sebagai kudeta dan gagal menyepakati kemungkinan untuk mengambil tindakan lebih lanjut karena adanya tentangan dari China, Rusia, India dan Vietnam.

Setidaknya 536 warga sipil tewas dalam aksi-aksi protes di Myanmar, dan 141 diantaranya terjadi Sabtu lalu, hari paling berdarah sejak kerusuhan berkecamuk, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). [ab/lt]

Oleh: VOA Indonesia

Lebih dari 300 Orang Tewas dalam Aksi Kudeta Myanmar

Redaksi    Sabtu, Maret 27, 2021    Comment   

Lebih dari 300 Orang Tewas dalam Aksi Kudeta Myanmar

Seorang pengunjuk rasa memegang spanduk bergambar Panglima Tertinggi militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing saat protes di Mandalay, Myanmar, Selasa, 9 Februari 2021. (Foto: AP)

BorneoTribun Myanmar, Internasional -- Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 300 orang dalam upaya menghancurkan perlawanan terhadap kudeta pada 1 Februari. Data dari kelompok advokasi dan media lokal menunjukkan hampir 90 persen korban ditembak mati dan seperempat dari mereka ditembak di kepala.

Seorang juru bicara junta mengatakan 164 pengunjuk rasa dan sembilan anggota pasukan keamanan telah tewas hingga Selasa (23/3). Reuters tidak dapat memverifikasi semua data tersebut secara independen.

Pembunuhan-pembunuhan tersebut memicu kemarahan dan mendorong sejumlah negara barat, termasuk Amerika, untuk menjatuhkan sanksi. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara, yang biasanya menahan kritikan, juga mengecam penggunaan kekuatan mematikan dalam menghadapi warga sipil.

"Kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan setiap hari," kata organisasi aktivis, Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik (Assistance Association for Political Prisoners/AAPP), yang mencatat jumlah kematian tersebut. Organisasi nirlaba tersebut juga mencatat hampir 3.000 orang sudah ditahan, didakwa dan divonis sejak kudeta terjadi.

AAAP mencatat terdapat 320 kematian hingga 25 Maret.

Data tersebut menunjukkan setidaknya 25 persen dari korban tewas akibat tembakan di kepala. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan bahwa para mereka sengaja menjadi sasaran pembunuhan. Data lengkap untuk setiap kematian tidak tersedia.

"Semuanya menunjuk pada pasukan yang menggunakan taktik tembak-untuk-membunuh untuk meredam protes," kata Amnesty International pada awal bulan ini.

Junta membantah pihaknya menggunakan kekerasan yang berlebihan dan mengatakan bahwa tindakan yang diambil telah memenuhi norma internasional dalam menghadapi situasi yang mereka sebut sebagai ancaman bagi keamanan nasional.

Hampir 90 persen korban tewas adalah laki-laki. Sekitar 36 persen berusia 24 tahun ke bawah.

Korban termuda adalah Khin Myo Chit yang berusia tujuh tahun. Ia ditembak mati di kota Mandalay pada Selasa (23/3). Khin berada di rumahnya bersama ayahnya ketika dia dibunuh.

Win Kyi, yang berusia 78 tahun, adalah orang tertua yang tewas. Dia termasuk di antara sekitar 50 orang yang tewas di distrik Hlaing Thayar Yangon pada 14 Maret. Sejauh ini, tanggal tersebut tercatat sebagai hari paling berdarah di Myanmar sejauh ini. [ah/au/ft]

Oleh: VOA Indonesia

Protes Antikudeta di Myanmar Kembali Disertai Pertumpahan Darah

Redaksi    Kamis, Maret 04, 2021    Comment   

Protes Antikudeta di Myanmar Kembali Disertai Pertumpahan Darah

Para pengunjuk rasa berjongkok setelah polisi melepaskan tembakan untuk membubarkan aksi protes anti-kudeta di Mandalay, Myanmar, 3 Maret 2021. Di antara mereka, Angel (kiri), yang juga dikenal sebagai Kyal Sin, berlindung sebelum dia tertembak di kepala. (REUTERS / Stringer)

BorneoTribun Myanmar, Internasional - Sejumlah orang tewas setelah berlangsung lagi demonstrasi hari Rabu (3/3) di seluruh Myanmar yang menentang junta militer negara itu.

Kantor berita Reuters mengatakan setidaknya sembilan orang tewas, termasuk lima orang di Monywa, kota di Myanmar Tengah, mengutip saksi mata dan laporan media. Baik Reuters dan Associated Press mengemukakan, seorang remaja laki-laki tewas di Myingyan, juga di Myanmar Tengah.

Sementara itu Reuters dan kantor berita Perancis AFP menyatakan setidaknya dua orang tewas di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar. AFP juga melaporkan kematian empat lainnya di kawasan Sagaing.

Pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan kerumunan pengunjuk rasa. Sejumlah saksi mata mengatakan peluru tajam juga digunakan untuk menghadapi para pengunjuk rasa. Beberapa orang dilaporkan mengalami cedera, termasuk di antaranya reporter VOA Htet Aung Khant, yang terkena peluru karet di lengannya saat meliput demonstrasi.

Myanmar telah dilanda kekacauan dan kekerasan sejak militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih dan menahan para pejabat tinggi lainnya pada 1 Februari lalu. Lebih dari 20 orang di berbagai penjuru Myanmar tewas dalam demonstrasi, termasuk 18 orang hari Minggu (28/2), menurut Kantor Urusan HAM PBB.

Kekerasan yang meningkat telah mengundang kecaman dari negara-negara tetangganya dan komunitas internasional. Kesepuluh anggota ASEAN, termasuk Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam melangsungkan pertemuan informal melalui konferensi video, Selasa (2/3) untuk membahas situasi dengan mitra Myanmar mereka.

Ketua ASEAN mengeluarkan sebuah pernyataan setelah pertemuan yang “menyerukan semua pihak terkait untuk mencari solusi damai, melalui dialog membangun dan rekonsiliasi demi kepentingan rakyat dan kehidupan mereka.”

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bersikap jauh lebih lterus terang dengan mengatakan rezim itu harus mengembalikan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. “Mengembalikan demokrasi pada jalurnya harus diupayakan,” kata Menlu Marsudi.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya juga menuntut pembebasan Suu Kyi termasuk para pejabat tinggi lainnya, dan meminta junta untuk mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah sipil.

Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan mengadakan pertemuan tertutup terkait situasi di Myanmar pada hari Jumat (5/3). [lj/uh]

Oleh: VOA Indonesia

Siapa yang Akan Mewakili Myanmar di PBB?

Redaksi    Kamis, Maret 04, 2021    Comment   

Siapa yang Akan Mewakili Myanmar di PBB?

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa di lorong yang tampak sepi dalam pelaksanaan Sidang Umum PBB ke-75 yang kebanyakan digelar secara virtual, di tengah pandemi COVID-19, 22 September 2020.

BorneoTribun Myanmar, Internasional -- Pemerintah Myanmar kini sedang bertarung di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengklaim wakil mereka di badan dunia itu. Kemungkinan besar negara-negara anggota harus turun tangan untuk memutuskan duta besar mana yang akan diakui.

“Saya dapat mengukuhkan bahwa kami menerima dua surat,” ujar juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric pada wartawan. “Kedua surat ini sedang kami kaji,” tambahnya.

Dujarrin mengatakan, Senin (1/3), bahwa pihaknya telah menerima sepucuk surat dari Kyaw Moe Tun, Duta Besar Myanmar yang baru menjabat Oktober lalu dan memastikan bahwa ia masih menjadi wakil negara itu di PBB. Sementara itu komunikasi kedua diterima pada Selasa (2/3) dari Kementerian Luar Negeri Myanmar yang memberitahu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres bahwa per 28 Februari, Wakil Duta Besar Myanmar untuk Misi PBB Tin Maung Naing telah ditunjuk sebagai kuasa usaha.

“Jujur saja, kami berada dalam situasi yang sangat unik yang sudah lama tidak terjadi,” kata Dujarric. “Kami mencoba memilah seluruh protokol hukum dan implikasi lainnya.”

Saling Klaim

Dalam sidang Majelis Umum PBB pada Jumat (26/2), Duta Besar Myanmar ntuk Misi PBB Kyaw Moe Tun menyampaikan seruan emosional kepada masyarakat internasional, menyerukan negara-negara untuk menolak kudeta militer 1 Februari lalu dan untuk “menggunakan segala cara yang diperlukan” untuk melindungi rakyat Myanmar.

Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengacungkan salam tiga jari untuk menutup pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB memohon bantuan internasional untuk menindak kudeta militer di Myanmar, Februari 2021.

Stasiun televisi mengumumkan bahwa sehari setelah menyampaikan pernyataan itu, Kyaw Moe Tun dipecat.

Dalam surat kepada Presiden Majelis Umum PBB dan salinan surat pada Kantor Sekjen PBB, Kyaw Moe Tun mengatakan ia ditunjuk oleh Presiden U Win Myint, “presiden Myanmar yang dipilih secara sah” dan oleh Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi.

Presiden U Win Myint dan Suu Kyi merupakan dua dari puluhan pejabat yang telah ditahan dalam pengambilalihan kekuasaan awal Februari itu.

Demonstrasi rakyat yang terjadi di seluruh Myanmar guna menentang kudeta militer itu telah bergulir menjadi aksi kekerasan yang menelan korban jiwa. Para diplomat mengatakan Dewan Keamanan PBB akan membahas situasi itu Jumat ini (5/3).

“Para pelaku kudeta yang tidak sah terhadap pemerintahan demokratis Myanmar tidak memiliki kewenangan untuk melawan otorita sah presiden negara saya,” demikian petikan surat Kyaw Moe Tun itu. “Oleh karena itu saya ingin mengukuhkan bahwa saya masih menjadi Perwakilan Tetap Myanmar Untuk PBB.”

Sementara itu komunikasi dari Kementerian Luar Negeri tidak ditandatangani, tetapi memiliki cap resmi dan mengumumkan bahwa “Dewan Administrasi Negara Republik Persatuan Myanmar menghentikan tugas dan tanggung jawab Duta Besar U Kyaw Moe Tun” pada 27 Februari, sehari setelah ia menyampaikan pidato mengecam kudeta itu.

“Untuk itu Kementerian Luar Negeri ingin meminta Kantor Eksekutif Sekjen PBB untuk menerima keputusan yang dibuat oleh Dewan Administrasi Negara Myanmar,” sebagaimana ditulis dalam surat itu.

Komite Kredensial PBB

Biasanya jika ada perselisihan tentang siapa utusan yang telah diakreditasi suatu negara, Komite Kredensial PBB – yang terdiri dari sembilan negara anggota – akan mengkaji hal itu dan memberikan rekomendasi.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield di Capitol Hill, Washington, 27 Januari 2021.

“Setelah itu tergantung pada Majelis Umum untuk mempertimbangkan rekomendasi dari komite kredensial itu,” ujar Brenden Varma, juru bicara Presiden Majelis Umum.

“Kita belum pernah melihat bukti resmi apapun – atau permintaan bahwa ia (Kyaw Moe Tun.red) dipecat dan untuk sementara waktu ia merupakan wakil pemerintah Myanmar,” ujar Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, Senin (1/3).

Thomas-Greenfield berbicara dalam konferensi pers tentang siapa yang akan diakui Amerika sebagai wakil Myanmar di PBB.

Sekjen PBB Antonio Guterres telah berulang kali menyerukan agar militer mengubah tindakannnya dan menghormati keinginan rakyat sebagaimana yang ditunjukkan dalam pemilu presiden November lalu, di mana Partai Liga Nasional Untuk Demorasi (NLD) menang telak dengan meraih 82 persen suara.Utusan Khusus PBB Untuk Myanmar Christine Schraner Burgener menyerukan kepada masyarakat internasional “untuk tidak memberi pengakuan atau legitimasi” pada rejim militer Myanmar.

Ia mengatakan sangat prihatin dengan terus terjadinya penangkapan pemimpin politik, termasuk anggota-anggota NLD; para pejabat pemerintah; masyarakat madani: dan wartawan. Ia mengecam keras penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran damai dan meningkatnya jumlah korban tewas sebagai hal yang “tidak dapat diterima.” [em/pp]

Oleh: VOA Indonesia

Aung San Suu Kyi, Pembawa Obor Demokrasi Myanmar yang Tercoreng

Redaksi    Senin, Februari 01, 2021    Comment   

Aung San Suu Kyi, Pembawa Obor Demokrasi Myanmar yang Tercoreng

Aung San Suu Kyi menyapa para pendukung dari kendaraannya selama kampanye pemilihannya di kotapraja Bamaw, Negara Bagian Kachin, Myanmar, 24 Februari 2012. (Foto: AP)

BorneoTribun | Internasional - Tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, kembali ditahan bersama dengan para pemimpin lain dari partai politiknya dalam kudeta militer. Jauh sebelum berkuasa, ia telah menghabiskan 15 tahun dalam tahanan rumah dalam perjuangan membawa demokrasi ke Myanmar.

Sosok yang dikenal sebagai "The Lady" di Myanmar, Suu Kyi memenuhi impian jutaan orang saat partainya, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD), berhasil memenangkan pemilihan umum pada 2015. Kemenangan tersebut membentuk pemerintahan sipil pertama di negara Asia Tenggara itu dalam setengah abad.

Namun peraih penghargaan Nobel itu mengejutkan dunia dua tahun kemudian dengan menyangkal meluasnya tindakan represif pimpinan militer terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Kekerasan tersebut memaksa ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negara itu.

Di Myanmar, Suu Kyi tetap dipuja, tetapi dia gagal menyatukan berbagai kelompok etnis atau mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama satu dekade. Dia juga mengawasi pengetatan pembatasan pers dan masyarakat sipil dan telah berselisih dengan banyak mantan sekutunya.

Putri pahlawan kemerdekaan Aung San, yang dibunuh pada 1947 ketika dia berusia dua tahun, Suu Kyi menghabiskan sebagian besar masa mudanya di luar negeri. Dia kuliah di Universitas Oxford, bertemu suaminya yang seorang akademisi Inggris Michael Aris. Pasangan itu memiliki dua putra.

Sebelum mereka menikah, dia meminta Aris berjanji dia tidak akan menghentikan aksi politiknya jika dia harus pulang. Pada 1988, dia mendapat telepon yang mengubah hidup mereka: ibunya sedang sekarat.

Di Ibu Kota Yangon, yang kemudian berganti nama menjadi Rangoon, dia terseret dalam revolusi yang dipimpin mahasiswa melawan junta militer yang telah merebut kekuasaan setelah kematian ayahnya.

Seorang pria memegang potret Jenderal Aung San, ayah dari pemimpin pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi, selama pidatonya tentang pendidikan pemilih di kotapraja Hsiseng di negara bagian Shan, Myanmar, 5 September 2015. (Foto: REUTERS/Soe Zeya Tun )

Suu Kyi, yang sangat mirip dengan wajah pemimpin yang diidolakan Aung San, dan orator yang handal, menjadi pemimpin baru. Dia mengutip mimpi ayahnya untuk "membangun Burma yang merdeka."

Revolusi dihancurkan, para pemimpinnya dibunuh dan dibui, dan Suu Kyi dipenjarakan di rumah keluarganya di tepi danau. Bahkan menyebut namanya di depan umum bisa membuat pendukungnya dihukum penjara. Jadi mereka memanggilnya “the Lady.”

Dengan bersuara lembut, Suu Kyi memainkan peran penting untuk menarik perhatian dunia pada junta militer Myanmar dan catatan hak asasi manusianya. Ia berhasil memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991. Suaminya, Aris, meninggal pada 1997 tetapi dia tidak menghadiri pemakamannya karena takut tidak diizinkan untuk kembali.

Selama bertahun-tahun, tentara memimpin kampanye kotor tanpa henti melawan Suu Kyi, yang mereka juluki sebagai "pemegang kapak dari Barat.”

Selama pembebasan singkat dari tahanan rumah pada 1998, dia berusaha melakukan perjalanan ke luar Yangon untuk mengunjungi pendukung meskipun tindakan tersebut diadang oleh tentara. Dia duduk di dalam vannya selama beberapa hari dan malam, meskipun mengalami dehidrasi karena panas terik, dan dikatakan menadahi air hujan di payung terbuka.

Dia selamat dari upaya pembunuhan pada 2003 ketika orang-orang pro-militer yang memegang pasang dan tongkat menyerang konvoi yang dia tumpangi. Beberapa pendukungnya terbunuh atau terluka parah.

Tentara sekali lagi menempatkannya sebagai tahanan rumah. Dari balik pintu gerbang rumahnya, Suu Kyi memberikan pidato mingguan yang cerdas kepada para pendukung. Dia berdiri di atas meja reyot dan berbicara tentang hak asasi manusia dan demokrasi di bawah pengawasan polisi rahasia. Sebagai seorang Buddhis yang taat, dia terkadang berbicara tentang perjuangannya dalam istilah spiritual.

Pada 2010, militer memulai serangkaian reformasi demokrasi dan Suu Kyi dibebaskan di hadapan ribuan pendukung yang menangis dan bersorak sorai.

Presiden Barack Obama dan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi berjabat tangan saat berbicara dengan media pada akhir pertemuan di Oval Office Gedung Putih di Washington, Rabu, 14 September 2016. (Foto: AP/Carolyn Kaster)

Di Barat, dia dipuja. Barack Obama menjadi Presiden AS pertama yang mengunjungi Myanmar pada 2012, menyebutnya sebagai "inspirasi bagi orang-orang di seluruh dunia, termasuk saya.” Sanksi ekonomi AS terhadap Myanmar dikurangi, meskipun Suu Kyi tetap berhati-hati tentang reformasi.

Dengan kemenangan pemilu 2015, Suu Kyi menjadi penasihat negara, berjanji untuk mengakhiri perang saudara, meningkatkan investasi asing, dan mengurangi peran tentara dalam politik. Dia juga berjanji kepada sekutu Barat bahwa dia akan mengatasi penderitaan Rohingya yang telah menanggung beban bentrokan kekerasan dengan umat Buddha, dengan ratusan ribu orang ditahan di kamp-kamp interniran.

Pada Agustus 2017, militan Rohingya menyerang pasukan keamanan. Militer Myanmar menanggapi serangan tersebut dengan membakar ratusan desa hingga rata dengan tanah dan melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan berkelompok. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan itu dilakukan dengan "niat genosidal.”

Suu Kyi mengatakan, militer menerapkan "aturan hukum" dan tampak bingung dan tidak peduli tentang eksodus pengungsi. Dia tidak memiliki kekuasaan untuk mengarahkan operasi militer, pemerintahnya memerintahkan tanah yang terbakar menjadi tanah milik pemerintah dan mengawasi pembongkaran desa yang hancur.

Institusi global dan mantan advokat termasuk Dalai Lama secara terbuka mengecamnya dan banyak dari banyak penghargaan yang diberikan kepadanya dibatalkan.

Pada 2019, dia terbang ke Den Haag untuk menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional. Dia mengakui kemungkinan kejahatan perang telah dilakukan tetapi berkilah dengan mengatakan tindakan keras itu sebagai operasi militer yang sah terhadap teroris. [ah/ft]

Oleh: VOA Indonesia

Militer Myanmar Klaim Ambil Alih Negara

Redaksi    Senin, Februari 01, 2021    Comment   

Militer Myanmar Klaim Ambil Alih Negara

Anggota penjaga kehormatan militer Myanmar mengambil bagian dalam upacara untuk memperingati Hari Persatuan Nasional ke-73 di Yangon pada 12 Februari 2020. (Foto: AFP/Sai Aung Main)

BorneoTribun | Internasional - Televisi militer Myanmar, Senin (1/2/2021), mengatakan bahwa militer mengambil alih kontrol negara itu selama setahun. Pengumuman itu disampaikan sementara berbagai laporan menyebutkan banyak tokoh politik senior termasuk Aung San Suu Kyi telah ditahan.

Seorang penyiar di stasiun TV militer Myawaddy menyampaikan pengumuman tersebut. Dia mengutip sebuah bagian dari konstitusi yang disusun militer yang memungkinkan militer mengambil alih dalam keadaan darurat nasional. Penyiar itu mengatakan alasan pengambilalihan tersebut sebagian karena kegagalan pemerintah untuk bertindak terkait klaim-klaim oleh militer mengenai terjadinya kecurangan dalam pemilu November lalu. Selain itu, pemerintah juga dikatakan gagal menangguhkan pemilu karena krisis virus corona.

Pengumuman itu dilakukan setelah kekhawatiran selama berhari-hari mengenai ancaman kudeta oleh militer, sesuatu yang dibantah oleh militer. Sedianya parlemen yang baru akan memulai sesi pada Senin (1/2) pagi.

Penahanan para politisi itu dan putusnya layanan komunikasi pada Senin (1/2) merupakan beberapa sinyal pertama yang mengisyaratkan bahwa perebutan kekuasaan sedang berlangsung. Akses telepon dan internet ke Naypyitaw putus dan partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) tidak bisa dihubungi.

Media berita daring Irrawaddy melaporkan bahwa Suu Kyi, yang merupakan pemimpin de facto, dan presiden Win Myint ditahan pada Senin (1/2) dini hari. Media itu mengutip Myo Nyunt, juru bicara NLD.

Irrawaddy melaporkan bahwa para anggota Komite Eksekutif Pusat NLD, sejumlah anggota parlemen dan anggota Kabinet regional juga telah ditahan. [vm/ah]

Oleh: VOA Indonesia

Amerika Peringatkan Myanmar Pasca Penahanan Suu Kyi

Redaksi    Senin, Februari 01, 2021    Comment   

Amerika Peringatkan Myanmar Pasca Penahanan Suu Kyi

Aung San Suu Kyi menghadiri KTT ASEAN-Jepang ke-22 di Bangkok, di sela-sela KTT Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-35, November 2019. (Foto: AFP/Lillian Suwanrumpha)

BorneoTribun | Internasional -  Amerika mendesak militer Myanmar untuk membebaskan para pejabat yang ditahan, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. AS juga memperingatkan akan respon dari Washington terkait upaya kudeta itu.

Suu Kyi dan presiden Myanmar dibawa ke tahanan setelah ketegangan berminggu-minggu antara militer dan pemerintah sipil mengenai dugaan kecurangan dalam pemilu pada bulan November lalu.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan dalam pernyataan, Minggu (31/1/2021), "AS menentang upaya apapun untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil langkah terhadap mereka yang bertanggung jawab, apabila aksi mereka tidak diubah." Ditambahkannya, Presiden Joe Biden telah menerima pengarahan mengenai situasi itu.

"Kami mendesak militer dan semua pihak untuk menghormati norma-norma demokrasi dan perundang-undangan, serta membebaskan mereka yang ditahan hari ini," tambah Psaki.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Minggu (31/1/2021) mengatakan AS "sangat prihatin dan terkejut" dengan laporan mengenai penahanan para pejabat dan tokoh masyarakat. Blinken menyerukan militer agar segera membebaskan para pejabat yang ditahan.

"AS mendukung rakyat Burma dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan. Militer harus mengubah sikap mereka segera," katanya dalam sebuah pernyataan.

Militer Myanmar pada pekan lalu mengisyaratkan bisa merebut kekuasaan setelah mengklaim terdapat kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). [vm/ah]

Oleh: VOA Indonesia