Berhasil Pertahankan Disertasi tentang Kepemimpinan Tranformasional dan Orkestrasi SDM, Menteri AHY Siap Sambut Ujian Terbuka Doktoral

Redaksi    Jumat, September 13, 2024    Comment   

Berhasil Pertahankan Disertasi tentang Kepemimpinan Tranformasional dan Orkestrasi SDM, Menteri AHY Siap Sambut Ujian Terbuka Doktoral

Berhasil Pertahankan Disertasi tentang Kepemimpinan  Tranformasional dan Orkestrasi SDM, Menteri AHY Siap Sambut Ujian Terbuka Doktoral.

SURABAYA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji pada sidang program doktoralnya di Universitas Airlangga, Kamis (12/09/2024). 

Adapun disertasi dari Menteri AHY berjudul "Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia Kunci Sukses Menuju Indonesia Emas 2045". Disertasinya ini kemudian diuji oleh delapan orang Dewan Penguji.

"Niat dan tujuan penulisan disertasi dan penelitian tentang kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 ini memang benar-benar dilatarbelakangi, didorong oleh semangat kita semua yang mungkin representasinya saat ini adalah saya yang menulis, tapi ini adalah semangat seluruh kalangan di Indonesia," ucap Menteri AHY menjelaskan soal disertasinya.

Menteri AHY berharap, apa yang ia tuangkan dalam disertasinya dapat memberi manfaat baik di bidang akademis maupun kebijakan publik di masa mendatang. Tujuan akhirnya, untuk mencapai cita-cita terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dewan Penguji. Ini merupakan bagian yang benar-benar saya syukuri dalam perjalanan kehidupan saya," pungkas Menteri AHY yang terus mendorong percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Adapun yang menjadi Dewan Pengawas pada sidang ini antara lain, Profesor Rudi Purwono; Profesor Fendy Suhariadi; Profesor Badri Munir Sukoco; Profesor Sri Pantja Madyawati; Profesor Suparto Wijoyo; Profesor Bambang Tjahjadi; Profesor Mohammad Nuh; dan Nuri Herachwati. 

Dengan keberhasilannya mempertahankan Disertasi dalam ujian tertutup ini, Menteri AHY selanjutnya akan dijadwalkan sidang promosi doktoral.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. (JM/PHAL)

Menteri AHY dan Jajaran ATR/BPN Kerja Keras, Terbitkan Sertipikat Tanah Elektronik 38 Kali Lipat dalam Enam Bulan

Redaksi    Kamis, September 12, 2024    Comment   

Menteri AHY dan Jajaran ATR/BPN Kerja Keras, Terbitkan Sertipikat Tanah Elektronik 38 Kali Lipat dalam Enam Bulan

Menteri AHY dan Jajaran ATR/BPN Kerja Keras, Terbitkan Sertipikat Tanah Elektronik 38 Kali Lipat dalam Enam Bulan.

Surabaya - Sejak pertama diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Desember tahun lalu, jumlah Sertipikat Tanah Elektronik yang beredar di masyarakat kian bertambah, terutama di bawah kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat ini, ada 891.939 atau 36 kali lipat Sertipikat Tanah Elektronik yang sudah diproduksi Kementerian ATR/BPN sejak Februari 2024.

Pada Selasa (10/09/2024) sore di Kota Surabaya, Menteri AHY menyatakan bahwa faktor yang paling menentukan atas kenaikan signifikan Sertipikat Tanah Elektronik ini adalah peningkatan jumlah Kantor Pertanahan yang mampu melayani sertipikasi tanah elektronik bagi masyarakat.

"Saya berikan data sederhananya, pada saat saya masuk ke kementerian ini baru ada sekitar 10 Kantor Pertanahan yang bisa melakukan pelayanan elektronik termasuk Sertipikat Tanah Elektronik, hari ini sudah 450-an Kantor Pertanahan. Jadi, luar biasa pesat peningkatannya, bisa dikatakan ini sesuatu yang sangat signifikan," kata Menteri AHY kepada awak media setibanya di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Menteri AHY, penerapan Sertipikat Tanah Elektronik ini sejatinya memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan ialah semakin sempitnya ruang mafia tanah untuk menyerobot tanah masyarakat.

Hal itu bisa terjadi karena seluruh data pertanahan sudah terekam secara digital, sehingga sertipikat tanah tidak bisa dimanipulasi ataupun diduplikasi. Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan, Kementerian ATR/BPN terus bekerja keras untuk melindungi data tersebut.

"Saya juga memberikan penekanan kepada Pusdatin agar memperkuat sistem keamanan karena yang serba digital ini tentu juga ada kerentanan, ada kerawanannya, kita tidak ingin ada _cyber attack_ dari mana pun yang bisa mengganggu keamanan dari data-data yang dimiliki ATR/BPN," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.

Adapun kehadiran Menteri AHY di Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka menjadi pembicara dalam forum internasional yang dilaksanakan oleh Universitas Airlangga (Unair), Rabu (11/09/2024). Dalam forum tersebut, Menteri AHY akan berbicara terkait pembangunan berkelanjutan Indonesia. (JM/PHAL)

Jadi Pembicara pada Konferensi Internasional UNAIR, Menteri AHY Jelaskan Kontribusi Program Reforma Agraria dalam Pembangunan Berkelanjutan

Redaksi    Rabu, September 11, 2024    Comment   

Jadi Pembicara pada Konferensi Internasional UNAIR, Menteri AHY Jelaskan Kontribusi Program Reforma Agraria dalam Pembangunan Berkelanjutan

Jadi Pembicara pada Konferensi Internasional UNAIR, Menteri AHY Jelaskan Kontribusi Program Reforma Agraria dalam Pembangunan Berkelanjutan.

Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi keynote speaker dalam International Conference of UNAIR Postgraduate School 2024 pada Rabu (11/09/2024) di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan terkait partisipasi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Sesuai dengan kewenangannya, Kementerian ATR/BPN ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan yang tertuang dalam SDGs melalui program Reforma Agraria. Pada program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah ini, dalam kurun waktu 10 tahun Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 12,5 juta hektare tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Kita yakin bahwa tanpa tanah tidak akan ada makanan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada masa depan. Oleh karena itu, kita mengimplementasikan Reforma Agraria, kebijakan strategis yang menargetkan untuk meredistribusikan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam paparannya.

Prestasi ini kemudian mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia hingga Menteri ATR/Kepala BPN diundang ke Washington DC pada Mei 2024 lalu untuk menceritakan bagaimana kisah sukses pendaftaran tanah Indonesia di acara World Bank Land Conference yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta.

Kementerian ATR/BPN juga turut berkontribusi dalam menangani perubahan iklim (SDGs poin Climate Action) dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempermudah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perdagangan karbon. "Kebijakan ini sejalan dengan long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050 dan mencapai target zero emission 2026," jelas Menteri AHY.

Tak hanya itu, dengan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN juga berusaha mewujudkan SDGs dalam konteks kota dan komunitas yang berkelanjutan. "Kita mengimplementasikan kebijakan mixed-used planning and compact city dalam mengembangkan kota dan membawa dampak besar untuk menurunkan emisi karbon secara besar-besaran. Kami juga mengharuskan banyak kota untuk menyediakan setidaknya 30% Ruang Terbuka Hijau di wilayah mereka untuk menyerap karbon secara alami," ungkap Menteri AHY.

Adapun konferensi internasional ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Pakistan, China, Oman, India, Sri Lanka, Bangladesh, Taiwan, Nigeria, Macedonia Utara, Kamboja, dan Maroko yang hadir secara luring dan daring. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya UNAIR, Muhammad Adyan dan Direktur Pascasarjana UNAIR, Badri Munir Sukoco. 

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. (JM/PHAL)

Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 Rp6,4 Triliun, Menteri AHY: Alokasi untuk Lanjutkan Program Reforma Agraria

Yakop    Senin, September 09, 2024    Comment   

Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 Rp6,4 Triliun, Menteri AHY: Alokasi untuk Lanjutkan Program Reforma Agraria

Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 Rp6,4 Triliun, Menteri AHY: Alokasi untuk Lanjutkan Program Reforma Agraria. 

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan penyesuaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (09/09/2024). Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta ini, Menteri AHY menyebut penyesuaian dilakukan untuk beberapa program kementerian di seluruh Indonesia, termasuk Reforma Agraria.

“Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000. Alokasi yang sudah disiapkan ini, baik untuk melanjutkan program Reforma Agraria, namun secara khusus juga tetap bisa dijalankan dengan baik tugas-tugas Kementerian ATR/BPN di Pusat, Kantor Wilayah Provinsi, juga di tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bisa dijalankan secara optimal,” ujar Menteri AHY.

Lebih lanjut ia menyampaikan, terdapat penambahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun sebelumnya menjadi Rp3,2 triliun yang akan dimaksimalkan dengan menjalankan pelayanan pertanahan elektronik. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, saat ini terdapat 445 Kantor Pertanahan yang menyelenggarakan sekaligus memproduksi Sertipikat Tanah Elektronik.

“Ada penambahan Rp200 miliar, kami akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari Kantor-kantor pertanahan. Dengan semangat yang tinggi bisa menambah hingga 445 Kantor Pertanahan yang sudah memiliki layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Kemudian, juga kami ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat, tentunya kita juga berpedoman pada birokrasi yang semakin transparan, akuntabel, sehingga prosesnya juga cepat. Dengan demikian, juga ada pemasukan PNBP yang bisa dikembalikan kepada negara,” jelas Menteri AHY.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku pemimpin rapat mengetuk palu yang menandakan persetujuan Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 sebesar Rp6,4 triliun. Adapun anggaran tersebut meliputi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.276.905.998.000; Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Rp2.021.808.943.000; dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp156.066.111.000.

“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran dan pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2025 yang diajukan Kementerian ATR/BPN. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang sudah bekerja sama selama ini. Ini mungkin rapat kita yang terakhir karena kami tinggal tiga minggu lagi,” pungkas Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Turut hadir mendampingi Menteri AHY dalam Rapat Kerja ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut mengikuti rapat, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dan Anggota Komisi II DPR RI yang mewakili seluruh fraksi. (YS/PHAL)

Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku Cerita Tanah Ulayat Hari Ini, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat

Redaksi    Senin, September 09, 2024    Comment   

Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku Cerita Tanah Ulayat Hari Ini, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat

Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku Cerita Tanah Ulayat Hari Ini, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat.

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menandatangani lukisan yang merupakan cover atau Sampul dari Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” pada Rabu (04/09/2024) di The Trans Luxury Hotel, Bandung. 

Di atas lukisan tersebut, Menteri AHY menorehkan pesan yang berbunyi, “Terus perjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat adat di mana pun berada”. Ungkapan itu adalah bentuk dukungan dan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.

Bentuk dukungan dan komitmennya dibuktikan melalui penerbitan dua buku mengenai Masyarakat Hukum Adat, yakni buku berjudul “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” dan Buku Saku Pendaftaran Tanah Ulayat. Kedua buku diluncurkan dalam rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries yang berlangsung dari tanggal 4-7 September 2024.

Lukisan yang menggambarkan sebuah rumah adat, hutan, dan perbukitan tersebut dilukis oleh seorang seniman yang saat ini berkarya di Kota Cirebon, Saefudin. Pria ini menyebut lukisan yang ia buat merupakan bentuk apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena telah berupaya menyertipikasi tanah-tanah adat yang telah memberi kehidupan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” berisi tentang identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat yang tersebar di seluruh Indonesia. Buku tersebut memudahkan pembaca untuk memahami sebaran Masyarakat Hukum Adat. Buku ini disusun oleh tim penulis yang terdiri dari Prof. Dr. Kurnia Warman; M. Adli Abdullah; Iskandar Syah; Setyo Anggraini; Adi Putra Fauzi; dan Beni Kurnia Illahi. 

Sebagai informasi, Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Kementerian-kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, dan perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL)

Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini”, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat

Yakop    Senin, September 09, 2024    Comment   

Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini”, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat

Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini”, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat. 

BANDUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menandatangani lukisan yang merupakan _cover_ atau Sampul dari Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” pada Rabu (04/09/2024) di The Trans Luxury Hotel, Bandung. 

Di atas lukisan tersebut, Menteri AHY menorehkan pesan yang berbunyi, “Terus perjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat adat di mana pun berada”. Ungkapan itu adalah bentuk dukungan dan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.

Bentuk dukungan dan komitmennya dibuktikan melalui penerbitan dua buku mengenai Masyarakat Hukum Adat, yakni buku berjudul “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” dan Buku Saku Pendaftaran Tanah Ulayat. Kedua buku diluncurkan dalam rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries yang berlangsung dari tanggal 4-7 September 2024.

Lukisan yang menggambarkan sebuah rumah adat, hutan, dan perbukitan tersebut dilukis oleh seorang seniman yang saat ini berkarya di Kota Cirebon, Saefudin. Pria ini menyebut lukisan yang ia buat merupakan bentuk apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena telah berupaya menyertipikasi tanah-tanah adat yang telah memberi kehidupan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” berisi tentang identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat yang tersebar di seluruh Indonesia. Buku tersebut memudahkan pembaca untuk memahami sebaran Masyarakat Hukum Adat. Buku ini disusun oleh tim penulis yang terdiri dari Prof. Dr. Kurnia Warman; M. Adli Abdullah; Iskandar Syah; Setyo Anggraini; Adi Putra Fauzi; dan Beni Kurnia Illahi. 

Sebagai informasi, Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Kementerian-kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, dan perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL)

Apresiasi Pihak yang Sukseskan Sertipikasi Tanah Ulayat, Menteri AHY Berikan Penghargaan untuk World Bank, WRI, dan para Akademisi dalam Konferensi Internasional di Bandung

Redaksi    Sabtu, September 07, 2024    Comment   

Apresiasi Pihak yang Sukseskan Sertipikasi Tanah Ulayat, Menteri AHY Berikan Penghargaan untuk World Bank, WRI, dan para Akademisi dalam Konferensi Internasional di Bandung

Apresiasi Pihak yang Sukseskan Sertipikasi Tanah Ulayat, Menteri AHY Berikan Penghargaan untuk World Bank, WRI, dan para Akademisi dalam Konferensi Internasional di Bandung.

Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi pihak-pihak yang berkontribusi mendukung serta memberi keadilan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Apresiasi diberikan secara langsung kepada individu maupun pemerintah/lembaga/universitas dalam kegiatan International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries pada Rabu (05/09/2024) di The Trans Luxury Hotel, Bandung. 

“Capaian (pendaftaran tanah ulayat, red) ini merupakan hasil dari kolaborasi yang hebat antara lembaga pemerintah, masyarakat setempat, akademisi, dan mitra internasional. Kami juga telah bekerja sama erat dengan universitas untuk memastikan bahwa upaya kami didasarkan pada penelitian, berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip adat, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat setempat,” jelas Menteri AHY.

Dengan didukung penelitian dari universitas membantu memperkuat kebijakan terkait pendaftaran tanah ulayat. Terbukti, untuk capaian sertipikasi tanah ulayat sudah terdapat 24 Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat yang mencakup hampir 850.000 hektare tanah di Sumatra Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, dan Jambi. Tahun ini, Kementerian ATR/BPN telah menargetkan untuk menyertipikasi 10.000 hektare tanah di empat provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

Salah satu pihak yang mendukung percepatan sertipikasi tersebut adalah Farida Patittingi, penerima penghargaan atas dedikasinya sebagai akademisi yang berkontribusi dalam pengembangan peraturan sekaligus mendukung serta memberikan pembelaan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

“Kami melakukan riset, melakukan berbagai seminar yang mendukung Kementerian ATR/BPN dalam melakukan inventarisasi dan sertipikasi tanah ulayat, serta memberikan rekomendasi, sehingga terwujud satu kebijakan, dalam bentuk Peraturan Menteri,” terang Farida Patittingi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor III, Universitas Hasanuddin. 

Menurutnya, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 patut diapresiasi. “Saya kira, ini adalah satu kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi. Ini adalah bentuk political will pemerintah dalam merealisasikan kehendak konstitusi atau kehendak rakyat pada umumnya, dan secara khusus Masyarakat Hukum Adat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka,” pungkas Farida Patittingi. 

Selain Farida Patittingi, ada juga Wakil Rektor III Universitas Andalas, Kurnia Warman yang mendapat penghargaan sama atas dedikasi dalam menemukan aturan yang membela Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatra Barat. Selain itu, terdapat 8 penerima penghargaan lain yang diberikan dalam kesempatan ini. Penerima tersebut antara lain World Resources Institute atas kerja sama dalam membantu penyusunan Buku Saku Pendaftaran Tanah Ulayat; Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Sumatra Utara atas keterlibatannya dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat; Bupati Tanah Datar sebagai tonggak sejarah Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatra Barat; Wali Kota Sungai Penuh sebagai tonggak sejarah Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi; dan Pj. Bupati Jayapura sebagai tonggak sejarah Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua. 

Adapun dalam Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini, hadir ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, serta perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL)

Berikan Ceramah Pembekalan kepada Pasis Dikreg LII Sesko TNI, Menteri AHY: Siapkan Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang Kredibel dan Adaptif

Redaksi    Sabtu, September 07, 2024    Comment   

Berikan Ceramah Pembekalan kepada Pasis Dikreg LII Sesko TNI, Menteri AHY: Siapkan Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang Kredibel dan Adaptif

Berikan Ceramah Pembekalan kepada Pasis Dikreg LII Sesko TNI, Menteri AHY: Siapkan Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang Kredibel dan Adaptif.

BANDUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan ceramah pembekalan kepada Pasis Dikreg LII Sesko TNI, di Gedung Graha Widya Adibrata Sesko TNI, Bandung, Jumat (06/09/2024). Dalam kesempatan ini, ia berbicara mengenai pertanahan dan pertahanan negara, khususnya terkait tata ruang wilayah pertanahan untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan negara.

"Ini menjadi momen Kementerian ATR/BPN dan tentunya TNI termasuk Polri agar ke depan tugas-tugas yang dijalankan juga semakin relevan, menyiapkan tata ruang wilayah pertahanan yang semakin kredibel dan juga adaptif terhadap lingkungan strategis dan berbagai tantangan yang ada di sekelilingnya. Ini benar-benar bisa menghadirkan _blueprint_ yang semakin baik ke depan," kata Menteri AHY.

Dengan penataan ruang wilayah pertanahan yang baik, Menteri AHY mengatakan Indonesia akan tetap berdaulat, tidak ada kekayaan alam yang dicuri oleh negara lain. Selain itu, juga dapat mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. "Saya menyampaikan agar TNI, Polri, dan semua _stakeholders_ menjaga aset yang dimiliki jangan sampai kemudian juga menjadi bagian dari sengketa dan konflik (pertanahan, red) tersebut," ujarnya.

Tidak hanya mencegah sengketa konflik pertanahan, jika tanah dan ruang diatur dengan baik, menurut Menteri AHY dapat mewujudkan berbagai kebutuhan negara termasuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Pada akhirnya jika tanah diatur dengan baik, tata ruang kita gelar dengan proporsional untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, termasuk menjaga lingkungan hidup dan menjaga keberlanjutan alam, ke depan insyaallah Indonesia akan semakin maju, progresif, semakin sejahtera juga," terangnya.

Ia berharap, Kementerian ATR/BPN dapat terus bersinergi dengan TNI dan Polri. "Senang bisa merajut kebersamaan dan saya sangat optimis karena saya bisa merasakan energi yang sangat positif. Sama-sama kita bersinergi, berkolaborasi saya di jalur yang berbeda tetapi tujuan kita sama untuk Indonesia, untuk negara yang kita cintai," ucap Menteri AHY.

Komandan Sesko TNI, Marsekal Madya TNI Arief Widianto S.A.B, M.Tr (Han) pada kesempatan ini menyampaikan tujuan daripada pembekalan yang telah diberikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Pembekalan ini demi memberikan pemahaman strategis untuk pengelolaan tanah dan tata ruang wilayah dalam mendukung operasi militer dan pertahanan nasional.

"Hal ini tentunya demi para pasis mendapatkan pemahaman secara komprehensif tentang bagaimana mengelola pertanahan yang menjadi tanggung jawab nanti dan juga tata ruang wilayah yang seharusnya selalu sinergi dan strategis sesuai dengan tata ruang wilayah nasional maupun daerah. Karena, hal ini sangat penting bagi pertahanan nasional," pungkas Marsekal Madya TNI Arief Widianto S.A.B, M.Tr (Han).

Ceramah pembekalan kali ini diikuti oleh 187 peserta yang terdiri dari 74 dari Pasis Angkatan Darat, 50 dari Pasis Angkatan Laut, 38 dari Pasis Angkatan Udara, 19 dari Polri, serta 6 Pasis yang berasal dari mancanegara, yakni Australia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, India, dan Arab Saudi. Hadir dalam kesempatan yang sama, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Masyarakat Hukum Adat di Kapuas Hulu: Ini Penting bagi Keberlangsungan Kami

Yakop    Jumat, September 06, 2024    Comment   

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Masyarakat Hukum Adat di Kapuas Hulu: Ini Penting bagi Keberlangsungan Kami

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Masyarakat Hukum Adat di Kapuas Hulu: Ini Penting bagi Keberlangsungan Kami. 

BANDUNG - Jarak ribuan kilometer dari Kapuas Hulu ke Kota Bandung tak mengurangi semangat Kepala Desa Batu Lintang, Ray Mundus Remang untuk hadir dalam , Kamis (05/09/2024). Pasalnya, di momen ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan langsung sertipikat untuk tanah ulayat, termasuk bagi Masyarakat Hukum Adat Menua Kulan dan Iban Menua Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Kepala Desa Batu Lintang merasa sangat terhormat mendapat kesempatan mewakili Masyarakat Hukum Adatnya menerima Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk tanah ulayat yang dihuni 184 kepala keluarga (KK) dengan total 578 jiwa. 

“Sertipikat tanah ini sangatlah penting bagi keberlangsungan kami Masyarakat Hukum Adat. Dengan memiliki sertipikat, dasar hukumnya jelas, ada kekuatan hukum yang bisa kita pegang,” tutur Ray Mundus Remang yang ditemui dalam Konferensi Internasional tentang Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan Negara-negara ASEAN, di The Trans Luxury Hotel, Bandung.

Tidak hanya memiliki kekuatan hukum, dengan adanya sertipikat, tanah yang masyarakat adatnya tempati bisa semakin aman untuk dimanfaatkan, baik menjadi hunian maupun dikelola untuk sumber penghidupan. “Pengelolaannya nanti kita atur bersama. Karena ini tanah ulayat, memang tidak boleh diklaim milik individu, itu milik komunal,” ungkap Kepala Desa Batu Lintang.

Sejak awal memulai proses musyawarah sebelum lanjut mendaftarkan tanah ulayat ini, Ray Mundus Remang dan seluruh bagian masyarakat adatnya telah bersepakat untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai ruang pengetahuan bagi generasi penerus.

“Supaya generasi selanjutnya tetap bisa tahu dan pelajari ragam kayu-kayu, jenis tanaman. Di sana akan jadi tempat bermacam-macam tumbuhan langka. Sangat penting buat kita, bukan hanya sepakat menjaga tumbuhannya, tapi juga memperkaya ragam tanaman dan memberi edukasi kepada masyarakat,” pungkas Ray Mundus Remang. 

Sebagai informasi, dalam Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini, hadir ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, serta perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL)

Resmikan Ekshibisi Tanah Ulayat, Menteri AHY Harap Dapat Satukan Visi Sukseskan Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia dan ASEAN

Redaksi    Kamis, September 05, 2024    Comment   

Resmikan Ekshibisi Tanah Ulayat, Menteri AHY Harap Dapat Satukan Visi Sukseskan Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia dan ASEAN

Resmikan Ekshibisi Tanah Ulayat, Menteri AHY Harap Dapat Satukan Visi Sukseskan Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia dan ASEAN.

BANDUNG - Mengawali rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Ekshibisi Tanah Ulayat yang digelar di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (04/09/2024). 

"Kita sama-sama melihat ekshibisi atau pameran dari _stakeholders_ untuk menyatukan visi dan semangat kita menyukseskan program registrasi tanah ulayat yang ada di Indonesia dan juga di ASEAN _countries_," kata Menteri AHY dalam sambutannya.

Ekshibisi yang berlangsung selama empat hari ini diikuti sejumlah perwakilan Masyarakat Hukum Adat. Beberapa di antaranya perwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren. 

Diharapkan, momen ini menjadi kesempatan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia untuk dapat menunjukkan keragaman budaya yang mereka miliki. Hal ini juga sebagai sarana agar Kementerian ATR/BPN di setiap wilayah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu menyosialisasikan dan membantu pelaksanaan pendaftaran tanah ulayatnya.

Usai meresmikan ekshibisi, Menteri AHY meninjau stan pameran dari masing-masing daerah. Ia pun disambut meriah oleh penampilan budaya dari Suku Baduy hingga Papua. Sembari berdialog dengan para peserta, Menteri AHY melihat berbagai produk yang dihasilkan dari setiap suku.

Peninjauan ekshibisi diakhiri Menteri AHY dengan menandatangani lukisan yang merupakan _cover_ dari Buku "Cerita Tanah Ulayat Hari Ini" yang ditulis oleh tim Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT).

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, perwakilan Duta Besar negara-negara ASEAN untuk Indonesia; Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara antara lain perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan CSO; perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand; dan perwakilan Department of Land Thailand.  (LS/PHAL)

Gelar Konferensi Internasional Pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Menteri AHY Wujudkan Arahan Presiden Joko Widodo

Redaksi    Rabu, September 04, 2024    Comment   

Gelar Konferensi Internasional Pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Menteri AHY Wujudkan Arahan Presiden Joko Widodo

Gelar Konferensi Internasional Pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Menteri AHY Wujudkan Arahan Presiden Joko Widodo.

BANDUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Kamis (05/09/2024). Acara yang diselenggarakan pada 4-7 September di Kota Bandung ini mengangkat tema “Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries: Socialization of Ulayat Land in Indonesia".

Pendaftaran tanah ulayat menjadi _milestone_ penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Dalam konferensi ini, jajaran Kementerian ATR/BPN akan berbagi kisah praktik terbaik dalam upaya melakukan pendaftaran tanah ulayat bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana Kementerian ATR/BPN menyosialisasikan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak terkait dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. 

Sehingga, apa yang dilakukan oleh Menteri AHY bersama jajaran Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari komitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan Reforma Agraria, seperti Redistribusi Tanah. Tujuannya tak lain agar program dapat dilaksanakan dengan baik serta tepat dan cepat, sehingga semakin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat di Indonesia akhirnya dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang didiami oleh mereka secara turun-temurun sejak beratus tahun lalu. Ini bentuk upaya negara untuk bisa memberikan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat yang selama ini seakan-akan termarjinalkan dari lingkungan sekitarnya.

Untuk diketahui, Konferensi Internasional ini diikuti oleh utusan-utusan dari pemerintah berbagai negara yang juga _concern_ terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, seperti Thailand, Malaysia, Timor Leste, Laos, dan Filipina. Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai international Civil Society Organization (CSO) yang juga turut memperjuangkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat terutama yang terkait kepemilikan tanah antara lain World Resources Institute (WRI) Global, Lincoln Institute, Food and Agricultural Organization (FAO), World Bank, serta perwakilan pemerintah dan LSM.

Di kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi berkata bahwa konferensi internasional ini menjadi sarana pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai _best practice_ implementasi pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa (03/09/2024).

Terkait implementasi pendaftaran tanah ulayat, Kementerian ATR/BPN telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat sejak 2021-2023. Sampai dengan tahun 2023, telah diperoleh potensi keberadaan tanah ulayat diketahui bidang tanah ulayat sekitar 3,8 juta hektare tersebar di 16 provinsi lokasi inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat. 

“Ke-16 provinsi tersebut antara lain Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat,” jelas Asnaedi.

Mengawali rangkaian acara, Menteri AHY akan membuka peresmian exhibition atau stan pameran yang diikuti beberapa perwakilan Masyarakat Hukum Adat. Beberapa di antaranya perwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren. 

Momen ini dapat menjadi kesempatan bagi para Masyarakat Hukum Adat Indonesia untuk dapat menunjukkan keragaman budaya yang mereka miliki. Ini juga sebagai sarana agar Kementerian ATR/BPN di setiap wilayah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu menyosialisasikan dan membantu pelaksanaan pendaftaran tanah ulayatnya.

Wisuda 702 Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Menteri AHY: Jangan Pernah Berhenti Belajar

Redaksi    Rabu, September 04, 2024    Comment   

Wisuda 702 Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Menteri AHY: Jangan Pernah Berhenti Belajar

Wisuda 702 Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Menteri AHY: Jangan Pernah Berhenti Belajar.

SLEMAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewisuda 702 taruna-taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Minggu (01/09/2024). Pada kesempatan ini, ia memotivasi para lulusan dan mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan harus disikapi sebagai awal perjalanan sesungguhnya.

“Saya berharap tidak pernah berhenti belajar, teruslah menimba ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan dan juga pertemanan karena kita ingin selalu siap selalu adaptif, responsif terhadap perkembangan zaman termasuk berbagai kemajuan di bidang teknologi informasi,” ujar Menteri AHY.

Kementerian ATR/BPN sendiri telah melakukan pengelolaan pertanahan dan tata ruang dengan perkembangan teknologi, salah satunya pemetaan kadastral menggunakan _drone_ dan satelit. “Untuk itu, mengelola pertanahan dan tata ruang di masa modern membutuhkan pendekatan lintas ilmu seperti ekonomi, hukum, ekologi dan lain-lain. Ke depan saya akan mendorong proses transformasi STPN dengan kurikulum lintas disiplin ilmu tadi,” ungkap Menteri AHY.

Selanjutnya, sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, ia juga akan mendorong sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) bagi para alumni STPN melalui program pendidikan kedinasan dengan jalur ikatan dinas. Meski demikian, hal tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

“Ini perjuangan kita semua Bapak/Ibu, mari kita kawal perjuangan ini karena tidak hanya melibatkan kita internal Kementerian ATR/BPN tapi juga ikhtiar lintas kementerian dan lembaga. Mari kita kawal agar mereka, adik-adik kita, bisa memiliki masa depan yang lebih jelas lagi untuk bisa berkarier dan meniti profesi ke depan,” papar Menteri AHY.

Mengakhiri arahannya, Menteri AHY mengapresiasi seluruh wisudawan, khususnya yang telah meraih predikat _cumlaude_ serta para dosen yang telah berjuang memberikan pengajaran dan pengasuhan yang terbaik. “Tepuk tangan untuk para _civitas academica_, para dosen yang juga telah bekerja keras ingin meyakinkan kalian lulus dengan sukses, berikanlah apresiasi yang setulus-tulusnya kepada beliau-beliau semua yang telah memiliki komitmen berjuang untuk kalian juga,” tuturnya.

Adapun Wisuda STPN Tahun Akademik 2023/2024 ini terdiri dari lulusan DIV Pertanahan sebanyak 263 orang dan DI Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sebanyak 439 orang. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pelepasan atribut secara simbolis dan penyerahan alumni oleh Ketua STPN, Agustyarsyah kepada Ketua Umum Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria), Andi Tenri Abeng.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam momen wisuda ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Ketua STPN, Agustyarsyah. Wisuda juga dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; para dosen dan senat STPN; serta seluruh orang tua wisudawan. (YS/PHAL)

Jalin Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Sinergitas dan Penguatan bagi PPNS

Redaksi    Selasa, September 03, 2024    Comment   

Jalin Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Sinergitas dan Penguatan bagi PPNS

Jalin Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Sinergitas dan Penguatan bagi PPNS.

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama 12 kementerian/lembaga (K/L) lainnya melangsungkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Selasa (03/09/2024). Kerja sama ini tentang Penguatan dan Sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada K/L terkait. Sekretaris Jenderal (Sekjen), Suyus Windayana menyebut perjanjian ini akan menjadi pedoman kerja sama bagi kedua belah pihak.

“Jadi melalui ini (Perjanjian Kerja Sama, red) kita ingin adanya penguatan PPNS di Kementerian ATR/BPN, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung. Bagaimana peran PPNS di ATR/BPN ini nantinya akan diberikan beberapa penguatan,” terang Suyus Windayana usai menandatangani Perjanjian Kerja Sama di Hotel Le Meridien Jakarta.

Ia berharap, melalui Perjanjian Kerja Sama ini Kementerian ATR/BPN akan mendorong ketersediaan PPNS. “Jadi ke depan juga saya berharap, mungkin diperluas nanti PPNS bukan hanya berkaitan dengan tata ruang, tapi PPNS juga akan terkait dengan pertanahan,” pungkas Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindakan Hukum Pidana, Asep N. Mulyana yang disaksikan langsung oleh Jaksa Agung, Burhanuddin dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas. 

Hadir mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Agus Sutanto dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan. (GE/JR)

Telah Berhasil Daftarkan 117 Juta Bidang Tanah, Menteri AHY Optimis Program PTSL Capai 120 Juta Bidang Tanah Tahun 2024

Redaksi    Senin, September 02, 2024    Comment   

Telah Berhasil Daftarkan 117 Juta Bidang Tanah, Menteri AHY Optimis Program PTSL Capai 120 Juta Bidang Tanah Tahun 2024

Telah Berhasil Daftarkan 117 Juta Bidang Tanah, Menteri AHY Optimis Program PTSL Capai 120 Juta Bidang Tanah Tahun 2024.

SLEMAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa sebanyak 117 juta bidang tanah telah berhasil didaftarkan dan yakin target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan tercapai tahun ini. Hal tersebut disampaikan usai kegiatan Fun Run KAPTI-Agraria, di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Minggu (01/09/2024).

"Per hari ini sekitar 117 juta bidang tanah yang telah didaftarkan PTSL secara nasional, dari target kita menyelesaikan sampai dengan akhir tahun 2024 ini 120 juta bidang tanah. Jadi bisa dikalkulasi sudah 97% dari target sampai dengan akhir tahun 2024,” ujar Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN optimis target tersebut dapat tercapai dalam tiga bulan ke depan, meskipun proses pendaftaran tanah tidak selalu mudah dan memerlukan verifikasi menyeluruh. Ia pun mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program PTSL agar mendapatkan kepastian hukum atas hak atas tanahnya.

“Masyarakat punya kesadaran untuk mengikuti program PTSL tersebut agar masyarakat kita juga semua punya kepastian hukum atas tanah dengan memiliki sertipikat tanah yang asli, termasuk juga Sertipikat Tanah Elektroniknya,” tutur Menteri AHY.

Dengan dukungan masyarakat, diharapkan target sertipikasi tanah dapat tercapai dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. “Insyaallah tercapai, maka tahun depan 2025 sebetulnya sisanya tinggal 6 juta bidang lagi, sekitar 6 juta bidang tanah yang akan kita kejar untuk pendaftarannya secara masif," pungkas Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen akan terus fokus pada percepatan sertipikasi tanah dan pemberantasan mafia tanah di sisa masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Ketua Umum Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria) dan Ketua STPN. Kegiatan Fun Run ini juga dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Anggota KAPTI-Agraria; serta masyarakat dan taruna STPN sebagai peserta Fun Run. (PHAL)

Tingkatkan Kualitas Lulusan, Kementerian ATR/BPN Bersama Komisi II DPR RI Dorong STPN Bertransformasi Jadi Politeknik

Redaksi    Sabtu, Agustus 31, 2024    Comment   

Tingkatkan Kualitas Lulusan, Kementerian ATR/BPN Bersama Komisi II DPR RI Dorong STPN Bertransformasi Jadi Politeknik

Tingkatkan Kualitas Lulusan, Kementerian ATR/BPN Bersama Komisi II DPR RI Dorong STPN Bertransformasi Jadi Politeknik.

SLEMAN - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang berada dalam naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) didorong untuk bertransformasi menjadi politeknik. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat membuka Simposium Nasional Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria) secara daring pada Jumat (30/08/2024).

“Saya mendorong STPN untuk terus mengembangkan kreasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan sekaligus menghasilkan _multiplier effects_ bagi Kementerian ATR/BPN, dalam rangka mengakselerasi berbagai program strategis di bidang pertanahan dan tata ruang. Untuk mewujudkan hal tersebut, STPN harus segera bertransformasi,” ujar Menteri AHY.

Dengan status sebagai politeknik, Menteri AHY menilai STPN akan mampu menawarkan program pendidikan yang lebih aplikatif serta terfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan vokasional. “Untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, STPN mempunyai peran penting dalam mewujudkan kualitas lulusan yang memiliki kompetensi intelektual, profesional, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter,” tegasnya.

Hadir secara langsung dalam Simposium Nasional yang digelar di STPN Yogyakarta, Kabupaten Sleman ini, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Junimart Girsang. Ia berpesan agar Kementerian ATR/BPN dan KAPTI-Agraria membangun koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Dengan demikian, diharapkan lulusan STPN ke depannya dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama di Kementerian ATR/BPN sendiri.

“Bangun koordinasi, komunikasi kepada kementerian dan lembaga terkait khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau ini bisa kita lakukan, maka STPN ini akan menjadi sekolah favorit di negara ini. Dan alumni dari sini akan siap pakai, khususnya untuk juru ukur. Harapan kita ke depan, semua lulusan STPN itu otomatis menjadi CPNS dan paling lambat dua tahun sudah diangkat menjadi PNS,” tutur Junimart Girsang.

Ketua Umum KAPTI-Agraria, Andi Tenri Abeng dalam kesempatan ini berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses transformasi STPN menjadi politeknik. “Kami sangat _concern_ dengan keberadaan STPN agar berkelanjutan dan bisa kita dapatkan kembali jalur rekrutmen ikatan dinas di STPN,” ungkapnya.

Adapun Simposium Nasional ini mengangkat tema “Sinergi KAPTI-Agraria dalam Mendukung Transformasi STPN Menjadi Politeknik Agraria STPN dan Rekrutmen Jalur Ikatan Dinas”. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbud Ristek, Muhamad Fajar Subkhan dan Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Keuangan Negara STAN, Agus Bandiyono.

Turut hadir, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; para anggota KAPTI-Agraria; Ketua STPN beserta sejumlah taruna; dan perwakilan Kemendikbud Ristek serta PKN STAN. (YS/YZ/JM)

Kementerian ATR/BPN dan MA Jalin Kerja Sama untuk Perkuat Kapasitas Hakim dalam Menangani Kasus Pertanahan dan Tata Ruang

Redaksi    Sabtu, Agustus 31, 2024    Comment   

Kementerian ATR/BPN dan MA Jalin Kerja Sama untuk Perkuat Kapasitas Hakim dalam Menangani Kasus Pertanahan dan Tata Ruang

Kementerian ATR/BPN dan MA Jalin Kerja Sama untuk Perkuat Kapasitas Hakim dalam Menangani Kasus Pertanahan dan Tata Ruang.

KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menjalin kerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan upaya memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara pertanahan dan tata ruang. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang berlangsung di Aula Badan Litbang Diklat Kumdil, MA, Megamendung, Kabupaten Bogor pada Kamis (29/08/2024) 

“Merupakan bagian integral dari upaya kolaboratif antara Kementerian ATR/BPN dan MA, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tanah dan tata ruang, yang belakangan ini semakin kompleks dan dinamis,” jelas Plt. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Hardian.

Menurutnya, kerja sama ini dilatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan hakim dalam memutuskan perkara pertanahan yang sering muncul di pengadilan. 

“Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sengketa tanah seringkali melibatkan aspek hukum yang rumit, sehingga memerlukan penanganan yang cermat dan tepat. Dengan kerja sama ini, kita berkomitmen untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efisien dalam mengelola sumber daya tanah yang sangat berharga,” ungkap Hardian.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Bambang Heri Mulyono juga menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis yang bisa dilakukan MA dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik. “Salah satu yang kita bisa berikan dari jajaran peradilan adalah kita mewujudkan sistem yang baik, dengan menyiapkan para hakim yang benar-benar siap dengan semua perkara yang berkaitan dengan pertanahan,” tegasnya.

Adapun Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Plt. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Hardian dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan MA, Syamsul Arief. Proses penandatanganan juga disaksikan oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta MA. (GE/RT)

Pentingnya Tanah dalam Urusan Pembangunan, Menteri AHY: Harus Diyakinkan Tidak Ada Masalah

Redaksi    Kamis, Agustus 29, 2024    Comment   

Pentingnya Tanah dalam Urusan Pembangunan, Menteri AHY: Harus Diyakinkan Tidak Ada Masalah

Pentingnya Tanah dalam Urusan Pembangunan, Menteri AHY: Harus Diyakinkan Tidak Ada Masalah.

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima audiensi dari World Bank di Ruang Rapat Menteri pada Kamis (29/08/2024). Dalam pertemuan ini, dibahas terkait rencana kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan World Bank untuk menyukseskan program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).

"Saya kira akan ada kesinambungan di banyak bidang (dalam program ILASP, red). Presiden berikutnya juga khususnya dalam agenda Reforma Agraria akan mempunyai prioritas pada perencanaan perkotaan dan perencanaan tata ruang," kata Menteri AHY.

Kerja sama antara Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian ATR/BPN dengan World Bank dinilai perlu berlanjut. Hal ini mengingat, dari kerja sama sebelumnya kedua belah pihak sukses menghasilkan capaian pendaftaran tanah yang signifikan di Indonesia. Dengan capaian ini, Menteri AHY pun mengapresiasi pihak World Bank.

"Kami mengapresiasi World Bank atas dukungannya untuk mempercepat program Reforma Agraria, khususnya pendaftaran tanah, ini merupakan kemajuan yang signifikan. Berkat dukungan dari World Bank, pemetaan partisipatif melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) ini capaiannya sangat signifikan, yaitu 8,8 juta bidang dari target 7 juta bidang tanah," ungkap Menteri AHY.

Dengan kerja sama yang akan dilakukan, Menteri AHY berharap program ILASP dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam capaian terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berdampak pada peningkatan investor dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Kita akan tingkatkan komunikasi kita, kita ingin mencapai perencanaan tata ruang (RDTR, red) yang lebih maju dan lebih detail, untuk meningkatkan kepastian bagi investor," ujar Menteri AHY.

Country Director World Bank for Indonesia, Carolyn Turk menyambut baik rencana kerja sama dalam program ILASP. Untuk hal ini, ia menyebut masih dalam tahap negosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pinjaman yang akan digunakan untuk menyukseskan program ILASP. Namun, ia berharap dapat mendukung program di bidang pertanahan dan tata ruang untuk kemajuan bangsa Indonesia.

"Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk lima tahun ke depan. Tim Anda sangat mendukung proyek-proyek di masa depan, dan semoga ILASP semakin sukses berkat kepemimpinan dan kolaborasi Anda antara kementerian Anda dan Bank Dunia," ucap Carolyn Turk kepada Menteri AHY.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Pertemuan dengan USAID, Menteri AHY Bicara Target Pendaftaran Tanah dan Keberlanjutan Pembangunan Indonesia

Redaksi    Rabu, Agustus 28, 2024    Comment   

Pertemuan dengan USAID, Menteri AHY Bicara Target Pendaftaran Tanah dan Keberlanjutan Pembangunan Indonesia

Pertemuan dengan USAID, Menteri AHY Bicara Target Pendaftaran Tanah dan Keberlanjutan Pembangunan Indonesia.

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan Mission Director of United States Agency for International Development (USAID) Indonesia, Jeffery P. Cohen. Pembahasan pertemuan ini berkisar seputar peluang kerja sama antara kedua negara, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang. Di mana hal ini juga sejalan dengan target kementerian untuk menyelesaikan target pendaftaran 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.

“Hingga akhir tahun, seluruh bidang tanah di Indonesia harus seluruhnya terdaftar. Ini sudah mau selesai. Terlebih persoalan tanah merupakan merupakan hal yang kritikal,” jelas Menteri AHY dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (28/08/2024). 

Menteri AHY menyebut, saat ini Indonesia tengah berfokus dalam melanjutkan perkembangan di banyak sektor. Mulai dari sektor ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 

“Dalam hal ini, kita ingin seimbang, kita ingin terus mendukung pertumbuhan infrastruktur secara menyeluruh di Indonesia, namun secara bersamaan, kita juga ingin terus memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang," ujar Menteri AHY.

Menteri AHY menilai peluang kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat dapat diperkuat. "Saya ingin mendengar lebih banyak terkait program-program yang ditawarkan, serta peluang kolaborasi dan kerja sama apa yang bisa kita bangun,” ujar Menteri AHY.                   

Mission Director USAID Indonesia, Jeffery P. Cohen berkata kerja sama antara Amerika Serikat dengan Indonesia memiliki visi, yaitu demokrasi, keberagaman, dan kemakmuran. Beberapa program yang sudah berlangsung antara lain program air dan sanitasi. Program ini berperan dalam bagaimana penanganan limbah dan daur ulang limbah. 

“Kita juga bekerja di sektor kelautan, seperti halnya konservasi laut. Kita juga berupaya dalam mengatasi dampak perubahan iklim melalui pencegahan deforestasi melalui program Forest Watch. Program Forest Watch ini bertujuan untuk mengetahui titik-titik deforestasi seluruh dunia. Melalui penegakan pencegahan perubahan iklim ini, kita ingin melindungi keberlanjutan lingkungan,” jelas Jeffery P. Cohen.

Dalam kegiatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari. (AR/FA)

Ketua Umum KAPTI Agraria Ajak Seluruh Anggotanya "Pulang" ke Yogyakarta, Pererat Silaturahmi dan Kepedulian terhadap Almamater

Redaksi    Selasa, Agustus 27, 2024    Comment   

Ketua Umum KAPTI Agraria Ajak Seluruh Anggotanya "Pulang" ke Yogyakarta, Pererat Silaturahmi dan Kepedulian terhadap Almamater

Ketum KAPTI Agraria yang juga Kakanwil BPN Kalbar, Andi Tenri Abeng.

SURABAYA - Menjelang rangkaian perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Reuni Akbar Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Agraria (KAPTI) Agraria yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2024 hingga 2 September 2024, Ketua Umum KAPTI Agraria, Andi Tenri Abeng mengajak seluruh anggotanya untuk dapat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

"Saya mengajak kita semua untuk bisa “pulang" ke Yogyakarta, tempat Kawah Candradimukanya Pertanahan. Selain untuk mempererat silaturahmi, ini juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap almamater," ujar Andi Tenri Abeng usai menyaksikan Pertandingan Bola Voli di Surabaya, Minggu (25/08/2024).

Lebih lanjut, Andi Tenri Abeng yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa seluruh Anggota KAPTI Agraria dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk. “Bagi mereka yang punya keluangan waktu, tentunya kita harapkan kehadirannya. Tapi, bagi yang berhalangan tentu bisa mendukung dalam bentuk lain, bisa dalam bentuk gagasan, doa, bahkan termasuk dukungan pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Saat ini, kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanahan dan tata ruang semakin tinggi, baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Untuk itu, Andi Tenri Abeng merasa ini juga menjadi tanggung jawab yang harus dipikirkan para alumni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). “Oleh sebab itu, semua anggota, dari angkatan pertama sampai yang terakhir di wisuda, dari yang ada di Indonesia hingga luar negeri, kita harapkan partisipasi dan kehadirannya dalam acara tahunan nanti,” lanjut Ketua Umum KAPTI Agraria.

Sebagai rangkaian kegiatan Rakernas dan Reuni Akbar, dikatakan Ketua Umum KAPTI Agraria akan dilaksanakan Simposium Nasional dengan tema “Sinergi Kapti Agraria dalam mendukung Transformasi STPN Menjadi Politeknik Agraria-STPN dan Rekrutmen Jalur Ikatan Dinas” di hari pertama. Rencananya akan hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang; Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; serta perwakilan dari Kemendikbud Ristek, Kementerian PANRB, serta Kementerian Keuangan.

“Hal ini sejalan dengan tema yang diusung, dan ini juga sebagai dukungan kami terhadap adanya transformasi STPN menjadi Politeknik-STPN. Kami juga berharap adik-adik yang merupakan lulusan dari STPN ini dibuatkan jalur ikatan dinasnya,” ungkap Andi Tenri Abeng. 

Adapun agenda yang akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan ini antara lain Rakernas Kapti Agraria Tahun 2024; Tabligh Akbar bersama Ustaz H. Muhammad Subki Al-Bughury; Malam Keakraban Alumni bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Kompetisi Olahraga antar Angkatan dan Pengurus Daerah; dan Lari Pagi bersama Menteri AHY yang dibalut dengan FUN RUN KAPTI Agraria 2024.

“FUN RUN KAPTI Agraria 2024 ini merupakan acara spesial, saat ini Menteri AHY masih terkonfirmasi untuk hadir berlari bersama 2.000 pelari lainnya yang terdiri dari Taruna STPN, Anggota KAPTI Agraria, jajaran Kementerian ATR/BPN, masyarakat Yogyakarta, hingga beberapa kepala daerah di Indonesia,” tutup Andi Tenri Abeng.

Humas PP Kapti Agraria

Buka Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024, Menteri AHY Berharap Keluarga Besar Kementerian ATR/BPN Semakin Kuat dan Solid

Redaksi    Jumat, Agustus 23, 2024    Comment   

Buka Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024, Menteri AHY Berharap Keluarga Besar Kementerian ATR/BPN Semakin Kuat dan Solid

Buka Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024, Menteri AHY Berharap Keluarga Besar Kementerian ATR/BPN Semakin Kuat dan Solid.

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU), di GOR Nanggala Kopassus, Cijantung, Jakarta, Jumat (23/08/2024). Pembukaan berlangsung secara serentak di enam regional, yakni Kota Batam, Lampung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Jakarta. 

Dengan diselenggarakannya pertandingan ini, diharapkan dapat mempererat silaturahmi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari berbagai penjuru. "Semoga kekeluargaan ini, sesama keluarga besar Kementerian ATR/BPN bisa semakin kuat dan solid ke depan," lanjut Menteri AHY dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Menteri AHY berharap peserta turnamen dapat menghadirkan permainan yang menyenangkan yang tetap menjunjung tinggi sportivitas. "Semoga turnamen ini semarak dari Aceh hingga Papua, kita bergembira bersama berolahraga bersama," kata Menteri ATR/Kepala BPN usai menyapa seluruh suporter dari masing-masing daerah yang hadir di GOR Nanggala Kopassus, Cijantung.

Mulainya Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 ditandai dengan dilakukannya _hand scanning_ pada layar tablet oleh Menteri AHY yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjayanto; dan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Olahraga HANTARU 2024, Mujahidin Maruf yang juga selaku Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang pada Ditjen PHPT melaporkan teknis pelaksanaan Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024. "Turnamen voli ini bertemakan ‘Sinergi, Sportif, dan Kolaboratif’ sebagai komitmen Kementerian ATR/BPN untuk berperan aktif dan bersama mengembangkan olahraga voli," ucapnya.

Untuk diketahui, Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 dilaksanakan mulai 23 Agustus-22 September 2024. Sebagai penutup dari rangkaian pertandingan ini nantinya akan digelar pertandingan eksibisi antara ATR/BPN All Star melawan LavAni. Sistem pertandingan ini menggunakan sistem _three winning set_, yaitu salah satu tim memenangkan tiga set kemenangan. Nantinya, tim juara dari tiap regional akan dipertandingkan dalam babak 6 besar yang akan dilangsungkan di Jakarta.

Hadir langsung dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY. Hadir secara daring, seluruh peserta dari masing-masing regional. (LS/PHAL)