Dana Kelapa Sawit untuk Pembangunan Sekadau

Redaksi    Jumat, Juli 26, 2024    Comment   

Dana Kelapa Sawit untuk Pembangunan Sekadau

Pekerjaan Peningkaatan infrastruktur di Daerah.(Foto Dokumen)

SEKADAU – Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. 

Pada tahun 2024 ini, sebanyak tujuh titik pekerjaan infrastruktur telah dibangun menggunakan DBH hasil perkebunan kelapa sawit.

Pelaksanaan proyek-proyek tersebut telah diresmikan oleh Bupati Sekadau, dan teknis pelaksanaannya diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). 

Kepala Dinas PUPR Sekadau, H. Hery Hando ST, mengungkapkan, "Dari DBH, ada tujuh item pekerjaan yang kami laksanakan: lima pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan serta dua box culvert," ujarnya pada Jumat (26/7/2024).

Untuk pekerjaan peningkatan jalan, proyek-proyek yang dilaksanakan meliputi akses jalan Tanjung - Penanjung, Desa Tanjung - Mungguk, peningkatan jalan Ensibau - Merapi, serta jalan Mandala di Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir. 

Di Kecamatan Nanga Taman, DBH difokuskan pada jalan Rirang Jati - Kiungkang, sedangkan di Kecamatan Belitang Hulu, DBH dialokasikan untuk jalan Dwikora di Desa Balai Sepuak dan pembangunan dua box culvert.

"Semua telah dikerjakan dan diselesaikan oleh pelaksana," tambah Hery.

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Tujuan pemberian DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip "by origin".

Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip "Based on Actual Revenue", yang berarti penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan sesuai dengan Pasal 23 UU 33/2004.

Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Cukai Hasil Tembakau. 

Sementara itu, DBH SDA meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi, dan perikanan, dengan ketentuan bahwa DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004.

Kabupaten Sekadau, yang terdiri dari tujuh kecamatan dan 94 desa, saat ini merupakan salah satu kabupaten dengan investasi perkebunan kelapa sawit yang cukup banyak dan merata di setiap kecamatan. 

Keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini menjadi sumber DBH bagi Sekadau melalui pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kepada pemerintah di tingkat provinsi dan pusat, yang kemudian dikembalikan ke daerah atau kabupaten untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain.

_(Arni Lintang)_

PUPR Lakukan Pemeliharaan Jembatan Uncak Kapuas untuk Kenyamanan Pengendara

Redaksi    Senin, Mei 06, 2024    Comment   

PUPR Lakukan Pemeliharaan Jembatan Uncak Kapuas untuk Kenyamanan Pengendara

Petugas dari Kementerian PUPR sedang melakukan pengaspalan di jembatan Kapuas di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (06/05/2024). ANTARA (Teofilusianto Timotius)

KAPUAS HULU - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya adalah pemeliharaan jembatan Uncak Kapuas yang terletak di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

"Kami mohon maaf pengendara sedikit terganggu sebab ada pemeliharaan atau pengaspalan di jembatan," ujar Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) 3.2 Provinsi Kalbar-Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Kalbar, Daniel Dixon Octora, di Putussibau Kapuas Hulu pada Senin kemarin.

Pengaspalan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengendara. Namun, selama proses pengaspalan, satu jalur ditutup secara bergantian sejak Minggu kemarin.

Menurut Daniel, pemeliharaan jembatan Uncak Kapuas termasuk dalam agenda rutin Kementerian PUPR, yang meliputi pembersihan dan pengecatan.

"Jembatan Kapuas di Putussibau itu posisinya masih aman, hanya saja harus tetap dilakukan pemeliharaan," jelasnya.

Selain pemeliharaan jembatan Uncak Kapuas, Kementerian PUPR juga melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan di berbagai ruas jalan nasional. Beberapa di antaranya adalah jembatan Manday, jembatan Sampak, dan jembatan Menarin Suruk.

Daniel berharap dengan pemeliharaan expansion joint menggunakan asphaltic plug di jembatan Uncak Kapuas, pengendara tidak lagi merasakan hentakan saat melintas.

"Setelah diaspal, pengendara akan semakin nyaman melintasi jembatan, akan tetapi kami mengingatkan agar pengendara tetap mengutamakan keselamatan," tambah Daniel.

Salah satu pengendara, Muhammad Alamsyah, menyambut baik langkah pemeliharaan yang dilakukan. Menurutnya, pengaspalan pada sambungan jembatan sangatlah penting untuk meningkatkan kenyamanan bagi warga yang melintas.

"Memang sudah seharusnya diaspal seperti itu, agar pengendara tidak merasa terhentak saat mengendarai kendaraan. Tentu kami sebagai masyarakat berterima kasih atas perhatian Kementerian PUPR yang memahami kondisi kenyamanan para pengendara," ujar Alamsyah.

Oleh: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Sempat Telat, Jembatan Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Ketapang Rampung Dikerjakan

Redaksi    Minggu, Maret 17, 2024    Comment   

Sempat Telat, Jembatan Kepuluk Kecamatan Sungai Melayu Ketapang Rampung Dikerjakan

Jembatan kepuluk yang dilihat pada hari Jumat 15 Maret 2024. (Foto: istimewa)

KETAPANG - Pembangunan jembatan kepuluk kecamatan Sungai Melayu Raya Ketapang sempat telat pekerjaanya. Dinas pekerjaan Umum (PU) Ketapang harus mendenda kontraktor akibat lamban selesaikanya.

Menurut PU, saat ini hasil pekerjaan sudah dapat dinilai tuntas, hanya tersisa beberapa pekerjaan kecil sebagai penyempurnaan proyek tersebut. Mereka bilang, proyek itu memang di anggarkan pada tahun 2023.

"Masalah keterlambatan sebenarnya terletak pada kemampuan kontraktor sendiri bukan kita. Kata mereka sih, mereka ada masalah internal sehingga mengganggu progres pekerjaan," ucap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Uray Iing Fernando, Minggu (17/03/24).

Dia menambahkan, selain soal internal, kontraktor juga menghadapi masalah pengadaan material. Kendati begitu, pada dasarnya PU tidak peduli persoalan tersebut. Kontraktor tetap dikenakan denda setelah berkoordinasi dengan badan pemeriksa keuangan atau BPK provinsi Kalbar. 

"Karna sudah diaudit BPK sebelumya, maka hasil pekerjaan inipun kami akan sampaikan lagi ke BPK," imbuh Uray Iing. 

Uray Iing melanjutkan, dinas PU telah membayar pekerjaan tersebut sebesar 90,6 persen sesuai dengan nilai kontrak yakni 2,3 miliar. Sesuai hasil pemeriksa lapangan, saat ini pekerjaan tersebut sudah mencapai 100 persen. 

"Hitungan sementara tim tekhnis kita, proyek itu udah selesai, aman lah kalau soal pembayaran ke kontraktor," kata dia. 

Jembatan ini berada di ruas jalan Pelang Batu Tajam di dusun Kepuluk desa Sungai Melayu kecamatan Sungai Melayu Raya Ketapang. 

Proyek ini bersumber dari APBD Ketapang tahun 2023. Dikerjakan oleh CV  Barakas Jaya hasil dari tender terbuka tahun 2023 dengan nilai kontrak Rp 2.338.861.629.00. (din).

Bupati Sekadau Aron: Proyek Peningkatan Jalan untuk Kemudahan Akses Masyarakat

Redaksi    Minggu, Maret 10, 2024    Comment   

Bupati Sekadau Aron: Proyek Peningkatan Jalan untuk Kemudahan Akses Masyarakat

Bupati Sekadau Aron telah meluncurkan proyek peningkatan jalan Kabupaten, khususnya pada ruas jalan Nanga Mahap – Landau Apin di Kecamatan Nanga Mahap. (Madah Sekadau/Borneotribun)

SEKADAU - Bupati Sekadau Aron, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sekadau, Ny. Magdalena Susilawati, telah meluncurkan proyek peningkatan jalan Kabupaten, khususnya pada ruas jalan Nanga Mahap – Landau Apin di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau. Peluncuran ini berlangsung pada hari Sabtu (9/3/2024).

Dalam pidatonya, Bupati Sekadau Aron menjelaskan pentingnya peningkatan infrastruktur jalan tersebut untuk memperlancar transportasi masyarakat. Dia menyebut bahwa beberapa titik jalan mengalami kerusakan dan oleh karena itu menjadi prioritas pembangunan. Selain itu, peningkatan jalan ini juga akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena di Landau Apin telah dibangun rumah sakit pratama.

"Penting untuk kita jelaskan mengapa kami fokus pada Landau Apin, karena di sana sudah ada rumah sakit pratama yang akan kami operasikan tahun ini di Desa Landau Apin, Kecamatan Nanga Mahap ini," kata Bupati Sekadau Aron.

Bupati Sekadau Aron juga menyampaikan bahwa peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, namun juga akan dilakukan di beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Sekadau. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemerataan pembangunan.

"Selain dari Dana Alokasi Khusus (DAK), tahun ini kami juga menerima bantuan dari Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga beberapa ruas jalan juga kami bangun dalam rangka pemerataan pembangunan di Kabupaten Sekadau," ungkapnya.

Kadis PUPR Kabupaten Sekadau, Heri Handoko, menjelaskan bahwa panjang ruas jalan Nanga Mahap - Landau Apin adalah 11.914 km, di mana 4,27 km telah dikerjakan dan 7,644 km masih belum ditangani. Pekerjaan pada tahun 2022 dilakukan melalui dana pinjaman daerah dengan nilai kontrak Rp. 10.114.322.000, sementara pada tahun 2024, pekerjaan dilakukan melalui DAK 2024 dengan nilai kontrak Rp. 6.284.046.000.

"Untuk tahun 2024, pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Indo Daya dengan masa pengerjaan 180 hari kalender," tambahnya.

Proyek peningkatan jalan ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk pekerjaan galian biasa untuk pelebaran, pembersihan dan pengupasan lahan, pembangunan bahu jalan, lapisan pondasi agregat kelas A dan B, serta penggunaan lataston lapis pondasi.

Pada acara peluncuran proyek tersebut, turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Moloi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sekadau Sandae, serta berbagai pejabat dan tokoh masyarakat setempat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Presiden Jokowi Apresiasi Transformasi Terminal di Samarinda

Redaksi    Kamis, Februari 29, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Apresiasi Transformasi Terminal di Samarinda

Presiden Jokowi meresmikan Terminal Samarinda Seberang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (28/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan pembukaan Terminal Samarinda Seberang di Samarinda, Kalimantan Timur, pada hari Rabu (28/02/2024). Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi massal guna mengatasi kemacetan.

"Dari segi kota, kemacetan terjadi di mana-mana, termasuk di Samarinda, Balikpapan, dan Banjarmasin. Oleh karena itu, kita perlu mendorong penggunaan transportasi massal dan umum agar penggunaan kendaraan pribadi bisa dikurangi," ujar Presiden.

Presiden juga menyoroti kemacetan yang sudah lama terjadi di Jakarta meskipun telah tersedia berbagai sarana transportasi massal seperti KRL, LRT, MRT, dan TransJakarta.

"Ini menggambarkan pentingnya persiapan kota-kota selain Jakarta dalam memperkuat infrastruktur transportasi umum," tambahnya.

Presiden menyambut baik pembangunan Terminal Samarinda Seberang yang dulunya tidak teratur dan kumuh, kini telah berubah menjadi terminal yang bersih dan tertata dengan baik.

"Kami berharap pembukaan terminal ini dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Dari terminal ini, mereka dapat menuju Balikpapan dan Banjarmasin. Saya yakin penggunaan transportasi umum akan membantu mengurangi kemacetan di berbagai kota," tegasnya.

Presiden diiringi oleh sejumlah pejabat tinggi negara dalam acara peresmian tersebut, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Wantimpres Wiranto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Gotong Royong, Prajurit dan Warga Bangun Jembatan Bambu di Perbatasan Kalimantan Barat

Redaksi    Rabu, Februari 28, 2024    Comment   

Gotong Royong, Prajurit dan Warga Bangun Jembatan Bambu di Perbatasan Kalimantan Barat

Prajurit Satgas Pamtas bersama warga gotong royong memperbaiki jembatan kayu dan bambu yang ada di Desa Desa Suruh Tembawang Entikong, perbatasan Indonesia-Malaysia, Kabupaten Sanggau wilayah Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA/HO-Pendam XII/Tpr (Teofilusianto Timotius)

SANGGAU - Prajurit dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonarmed 16/TK turut serta bergotong-royong dengan warga Desa Suruh Tembawang Entikong dalam memperbaiki sebuah jembatan bambu di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Komandan Pos Guntembawang, Letda Arm Bahtera Yudha Saragih, menyatakan, "Jembatan itu terbuat dari kayu dan bambu, kondisinya sudah memprihatinkan sehingga kami bersama warga bergotong-royong memperbaikinya." Ini menjadi langkah nyata dalam mendukung aksesibilitas masyarakat setempat.

Menurut Letda Arm Yudha, jembatan tersebut menjadi jalur penting yang menghubungkan akses ke Dusun Gunjemak Desa Suruh Tembawang. "Akses jalan untuk sepeda motor harus melewati sungai, yang menjadi tidak bisa dilalui saat musim hujan. Dengan perbaikan jembatan ini, akses masyarakat menjadi lebih lancar meskipun jembatan tersebut masih sederhana terbuat dari kayu dan bambu," jelasnya.

Tidak hanya itu, semangat gotong-royong dan kebersamaan masyarakat sangat terasa dalam proses ini. "Masyarakat sangat antusias dalam bergotong-royong, semangat kebersamaannya sangat tinggi," tambah Letda Arm Yudha.

Letda Arm Yudha juga menegaskan pentingnya semangat gotong-royong dalam memperkokoh persatuan di daerah perbatasan. "Semangat gotong-royong dengan rasa persatuan dan kesatuan di daerah perbatasan harus terus ditumbuhkembangkan untuk memperkokoh persatuan di tengah masyarakat," ujarnya.

Kegiatan ini juga menunjukkan kemanunggalan TNI bersama rakyat. "Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin menegaskan bahwa TNI selalu hadir di tengah kesulitan masyarakat. Kami dengan ikhlas bersama-sama masyarakat bahu membahu memperbaiki jembatan ini, tentu masyarakat senang meskipun jembatan ini sederhana namun dapat memperlancar akses transportasi di desa tersebut," pungkasnya.

Sumber: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Bupati Kapuas Hulu Hadiri Peresmian Ruas Jalan Sibau Hulu – Potan

Redaksi    Rabu, Februari 28, 2024    Comment   

Bupati Kapuas Hulu Hadiri Peresmian Ruas Jalan Sibau Hulu – Potan

Peresmian ruas Jalan Sibau Hulu – Potan di Kecamatan Putussibau Utara pada Selasa, 27 Februari 2024. 

KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., M.H, secara resmi menghadiri peresmian ruas Jalan Sibau Hulu – Potan di Kecamatan Putussibau Utara pada Selasa, 27 Februari 2024. 

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus dianggap sebagai lebih dari sekadar peningkatan fisik semata. 

Menurutnya, infrastruktur yang berkualitas dan fungsional adalah pondasi bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Bukan sekadar peningkatan fisik, infrastruktur berkualitas dan fungsional adalah fondasi untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Bupati.

Beliau juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas alokasi dana bantuan keuangan yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023, khususnya untuk penanganan jalan sebesar Rp. 48.000.000.000.

"Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat. Salah satu yang penting bagi masyarakat yaitu tersediannya jalan dan jembatan yang baik," tambah Bupati.

Bupati juga mengajak masyarakat di Kecamatan Putussibau Utara, terutama di Desa Sibau Hulu dan Desa Tanjung Lasa, untuk menjaga dan merawat jalan yang telah dibangun tersebut agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Harapan PUPR: Jalan Sibau Hulu – Potan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Peresmian ruas Jalan Sibau Hulu – Potan di Kecamatan Putussibau Utara pada Selasa, 27 Februari 2024. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas Hulu, Marthen, S.T., M.T, juga turut menyampaikan pentingnya kelancaran konektivitas dan akses jalan dalam meningkatkan mobilitas barang, jasa, dan manusia yang akan membuat ekonomi semakin efisien.

"Dengan demikian, daya saing akan semakin meningkat dan membangkitkan ekonomi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik merupakan pendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat," ujar Marthen.

Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penanganan jalan dan jembatan dengan memanfaatkan dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi. 

Tahun 2023, dana bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Barat telah dialokasikan untuk penanganan beberapa ruas jalan, termasuk ruas jalan Sibau Hulu – Potan di Kecamatan Putussibau Utara dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.000.000.000.

"Saya selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hulu berharap agar masyarakat di Kecamatan Putussibau Utara dapat memanfaatkan jalan ini dengan baik agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," tutup Marthen.

Peresmian Jembatan Sungai Koman oleh Bupati Sekadau Aron

Redaksi    Selasa, Februari 27, 2024    Comment   

Peresmian Jembatan Sungai Koman oleh Bupati Sekadau Aron

Peresmian Jembatan Sungai Koman oleh Bupati Sekadau Aron.

SEKADAU - Bupati Sekadau Aron bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sekadau, Ny. Magdalena Susilawati Aron, secara resmi meresmikan pembangunan jembatan Sungai Koman di Dusun Sengkabang, Desa Tamang, Kecamatan Nanga Mahap, pada Sabtu (24/2/2024). 

Acara peresmian tersebut mencatat momen bersejarah dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Sekadau.

Aron mengungkapkan pentingnya pembangunan jembatan ini yang telah lama dinantikan oleh masyarakat. 

Ia menyatakan harapannya agar jembatan ini dapat memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian masyarakat serta kelancaran transportasi darat di sekitar wilayah tersebut. 

"Jembatan ini sudah sangat dinantikan masyarakat, terutama untuk masyarakat di Desa Cenayan, Tamang, dan Engkulun. Karena selama ini apabila masyarakat di sini ingin berangkat menuju Nanga Mahap harus melewati sungai," ucap Aron.

Ditambahkan oleh Aron, "Setelah kita resmikan, semoga bisa memperlancar akses transportasi dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat."

Tidak hanya itu, Aron juga berharap agar masyarakat terus mendukung pemerintah Kabupaten Sekadau dalam upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut. "Semoga masyarakat terus mendukung pemerintah Kabupaten Sekadau dalam upaya keberlanjutan pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan," tandasnya.

Sementara itu, Kadis PUPR Kabupaten Sekadau, Heri Handoko, berharap adanya kerjasama dari masyarakat untuk menjaga dan merawat jembatan yang telah dibangun tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. 

"Jembatan yang telah kita bangun ini semoga kita bisa bersama-sama menjaga dan memeliharanya, agar bisa kita fungsikan untuk waktu yang lama," ujar Heri.

Lebih lanjut, Heri mengungkapkan bahwa jembatan memiliki panjang sekitar 60 meter dan lebar 4 meter. Dengan ukuran tersebut, diharapkan jembatan ini dapat mempermudah kelancaran roda transportasi masyarakat.

Acara peresmian tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, antara lain Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau, Sabas, Kadis Sosial PPPA Kabupaten Sekadau, Martinus Ridi, Ketua TP PKK Kabupaten Sekadau, Magdalena Susilawati Aron, Camat Nanga Mahap, Franseda Sasak, dan Kades Tamang, Hendrikus Amin.

PUPR Gelontorkan Rp114,4 Miliar untuk Atasi Banjir di Kapuas Hulu, Kalbar

Redaksi    Minggu, Februari 25, 2024    Comment   

PUPR Gelontorkan Rp114,4 Miliar untuk Atasi Banjir di Kapuas Hulu, Kalbar

Jembatan layang di ruas jalan nasional antara Kecamatan Kalis-Putussibau, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat saat ini sedang dalam proses pembangunan sebagai upaya pemerintah mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di daerah tersebut, Sabtu (24/02/2024). ANTARA (Teofilusianto Timotius)

KAPUAS HULU - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melaksanakan proyek pembangunan jalan layang dengan anggaran sekitar Rp114,4 miliar untuk mengatasi permasalahan genangan banjir di sepanjang ruas jalan nasional antara Kalis dan Putussibau, yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Menurut Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) 3.2 Provinsi Kalbar-Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Kalbar, Daniel Dixon Octora, proyek ini ditujukan untuk meningkatkan akses transportasi, terutama bagi angkutan umum dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat yang terganggu akibat genangan banjir secara berkala.

Jembatan layang di ruas jalan nasional antara Kecamatan Kalis-Putussibau, wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat saat ini sedang dalam proses pembangunan sebagai upaya pemerintah mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di daerah tersebut, Sabtu (24/02/2024). ANTARA (Teofilusianto Timotius)

"Pile slab ini untuk jalan layang guna mengatasi masalah banjir yang setiap tahun terjadi dan menghambat akses transportasi di jalan nasional terutama untuk angkutan umum dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat," ujar Daniel Dixon Octora.

Pembangunan tahap dua "pile slab" ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, yang sudah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kelancaran lalu lintas di ruas jalan Kalis-Putussibau.

Saat ini, proyek tahap dua sedang berada dalam tahap pembangunan pondasi tiang dan alas, dengan progres mencapai sekitar 47,812 persen dari target pembangunan sesuai rencana anggaran. Meskipun demikian, ada penurunan produktivitas kerja yang disebabkan oleh proses pembebasan lahan, yang saat ini sedang dievaluasi. Karena hal ini, diusulkan perpanjangan waktu penyelesaian proyek hingga Desember 2024, dari target awal Juni 2024.

Daniel berharap semua pihak, termasuk masyarakat setempat, dapat memberikan dukungan agar proyek "pile slab" ini dapat berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa pembangunan ini sangat penting untuk mengatasi masalah banjir yang secara konsisten mengganggu arus lalu lintas, dan akhirnya, berdampak pada perekonomian, khususnya terhambatnya aliran barang dan jasa ke Putussibau.

"Kita lihat bersama 'pile slab' tahap pertama dulu sudah bisa digunakan dan sangat membantu kelancaran akses transportasi, harapan kita 'pile slab' tahap dua itu bisa terbangun dengan baik dan lancar," tambahnya.

Lokasi proyek pembangunan "pile slab" ini berada di wilayah dataran rendah yang rentan tergenang banjir, terutama saat musim hujan, mengingat kondisi gambut di sekitarnya.

Sumber: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Pemprov Kalbar Siapkan Anggaran 19 Miliar Rupiah untuk Proyek Dermaga

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Pemprov Kalbar Siapkan Anggaran 19 Miliar Rupiah untuk Proyek Dermaga

Rehabilitasi Dermaga dan Pembangunan Sheet Pile atau Pelabuhan Sungai Terminal Induk Km 9,2 Sungai Raya Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempersiapkan langkah-langkah untuk mengakselerasi sejumlah proyek strategis daerah yang terancam mundur dari jadwal pelaksanaannya. 

Salah satu proyek yang menjadi fokus utama adalah Rehabilitasi Dermaga dan Pembangunan Sheet Pile atau Pelabuhan Sungai Terminal Induk Km 9,2 Sungai Raya Kubu Raya yang dijadwalkan untuk dilakukan pada Tahun Anggaran 2024.

Rehabilitasi Dermaga dan Pembangunan Sheet Pile atau Pelabuhan Sungai Terminal Induk Km 9,2 Sungai Raya Kubu Raya. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

"Pemerintah provinsi telah memperhatikan proyek strategis daerah ini sejak tahun 2021, dan kami akan segera mengambil langkah konkret untuk mewujudkannya. Proyek ini telah memasuki tahap perencanaan, dan kami berharap pembangunan dapat dimulai tanpa adanya hambatan," ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari, usai melakukan peninjauan di lokasi proyek pada hari Selasa (6/2/2024).

Sebelum melakukan peninjauan, Mohammad Bari telah menerima paparan secara rinci mengenai proyek strategis daerah tersebut. 

"Kami telah melakukan pertemuan dengan berbagai instansi terkait untuk membahas proyek ini secara mendalam. Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ini mencapai 19 miliar rupiah, termasuk dana pendamping dari APBD sebesar 1,4 miliar rupiah," jelasnya.

Bari menegaskan pentingnya koordinasi antara berbagai OPD terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek ini. 

"Kami perlu menyatukan persepsi dan bersinergi dengan semua pihak terkait agar pelaksanaan proyek ini berjalan lancar. Hal ini penting untuk menghindari hambatan-hambatan yang mungkin timbul di kemudian hari," tambahnya.

Lebih lanjut, Bari menjelaskan bahwa pembangunan dermaga ini akan memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah melalui sektor pelayanan pelabuhan. 

"Dengan adanya dermaga ini, kami berharap dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pelabuhan. Dermaga ini juga akan melayani kapal angkutan antar kabupaten yang berada di bawah kewenangan provinsi," ujarnya.

"Kami berharap dengan adanya dermaga ini, semua kapal angkutan antar kabupaten/kota dapat bersandar di sini, menggantikan pelabuhan Senghie yang digunakan sementara ini," tutupnya.

Musrenbang RKPD Kabupaten Sekadau: Menjawab Kebutuhan Masyarakat di Belitang

Redaksi    Rabu, Februari 07, 2024    Comment   

Musrenbang RKPD Kabupaten Sekadau: Menjawab Kebutuhan Masyarakat di Belitang

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2025 di Kecamatan Belitang. (Madah Sekadau/Borneotribun)

SEKADAU - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2025 di Kecamatan Belitang telah resmi dibuka. 

Acara ini diadakan di Gedung pertemuan umum Kecamatan Belitang pada hari Selasa (6/2/2024).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sekadau, Teresia Lili, SH, membuka kegiatan Musrenbang RKPD tersebut. 

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Teresia Lili, SH, Bupati Sekadau, Aron, SH, menyampaikan pentingnya dukungan, masukan, dan gagasan dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sekadau.

Lili menjelaskan bahwa penyusunan RKPD tahun 2025 merupakan tahap pemantapan kelima dalam pelaksanaan visi misi Kabupaten Sekadau yang tercakup dalam RPJMD tahun 2021-2026. 

Visi tersebut bertema "mewujudkan kemajuan kesejahteraan dan martabat masyarakat Kabupaten Sekadau".

"Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan ini diharapkan dapat berjalan lancar dan serius sehingga menghasilkan usulan kegiatan yang realistis dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Lili.

"Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang ini akan dijadikan bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang sesuai dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026," tambahnya.

Ia menambahkan bahwa pada tahun 2024, pembangunan akan difokuskan di Kecamatan Belitang, seperti pembangunan dan rehabilitasi pusat kesehatan masyarakat (pustu) dan sarana puskesmas, serta pembangunan atau peningkatan ruas jalan dan jembatan kabupaten.

Selain itu, akan dilakukan perluasan jaringan perpipaan perdesaan, pembangunan tangki septik individu, jalan dan jembatan lingkungan, pembagian bibit kelapa sawit kepada kelompok tani, dan penyediaan sarana serta prasarana olahraga.

"Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kinerja daerah dengan memperkuat infrastruktur dasar sebagai penunjang konektivitas serta upaya mitigasi bencana yang difokuskan pada peningkatan jalan dan jembatan sebagai jalur menuju kawasan ekonomi, pertanian, perkebunan, dan kawasan strategis lainnya," pungkasnya.

Sumber: Madah Sekadau

Editor: Yakop

Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu

Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu.

KAPUAS HULU - Dalam sebuah kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 03 Februari 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu (DPUPR) melalui Bidang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan turut serta dalam Pendampingan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Sungai Empanang di Dusun Tikul Batu, Desa Nanga Kantuk, Kecamatan Empanang. 

Kegiatan ini melibatkan Agus Salim S, Sumardi, S.T., Yusrianto, S.E., serta Perangkat Kepala Desa Nanga Kantuk.

Pemeriksaan Langsung Tim Inspektorat di Lokasi Proyek Jembatan Gantung Sungai Empanang Kapuas Hulu.

Tim Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, yang dipimpin oleh Koordinator lapangan, bekerja sama dengan Kepala UPTD dan staf UPTD, melakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi proyek, tepatnya di Jembatan Gantung Sungai Empanang. 

Langkah ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan selama tahun 2023.

Usai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, pihak tersebut juga melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Nanga Kantuk, Kecamatan Empanang. 

Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di lapangan, serta memberikan saran dan masukan kepada kepala desa terkait dengan pemeliharaan Jembatan Gantung Sungai Empanang tersebut.

Dana Rp 2,6 Miliar untuk Pembangunan SDN 6 Tekalong di Kapuas Hulu

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Dana Rp 2,6 Miliar untuk Pembangunan SDN 6 Tekalong di Kapuas Hulu

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan.

KAPUAS HULU - Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, pada hari Senin (5/2/2024), secara resmi meresmikan gedung SDN 6 Tekalong di Mentebah, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Dalam pengantarannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi, menjelaskan bahwa pembangunan sekolah SDN 6 Tekalong merupakan hasil dari usulan masyarakat yang telah disetujui oleh Bupati Kapuas Hulu dan dialokasikan melalui APBD Kapuas Hulu tahun 2023 dengan dana sebesar Rp 2,6 miliar. 

"Bupati menetapkan pembangunan sekolah ini dengan pendanaan Rp 2,6 miliar," kata Kusnadi.

Kusnadi juga menekankan pentingnya manajemen sekolah yang baik untuk memastikan kepercayaan orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka di SDN 6 Tekalong.

Bupati Kapuas Hulu mengucapkan selamat kepada warga dan anak-anak pelajar di Tekalong atas pembangunan gedung sekolah yang permanen. 

"Semoga bangunan ini menambah semangat untuk pelajar agar giat belajar dan menambah semangat para guru dalam mendidik anak-anak di sini," katanya.

Diaan menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga dan merawat gedung sekolah yang telah dibangun. 

Dia juga menyoroti fokus Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan sektor pendidikan, termasuk penganggaran untuk kebutuhan fisik bangunan dan kebutuhan guru. 

"Kita sudah usulkan juga untuk penerimaan formasi guru baik itu PPPK juga PNS di tahun 2024 ini," tambahnya.

Peresmian SDN 6 Tekalong dihadiri oleh para Kepala OPD Kapuas Hulu, Muspika Mentebah, para orang tua murid, pelajar, serta tokoh agama dan masyarakat Tekalong.

Sekda Kubu Raya Buka Musrenbang RKPD Tahun 2025 di Teluk Pakedai

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

Sekda Kubu Raya Buka Musrenbang RKPD Tahun 2025 di Teluk Pakedai

Sekda Kubu Raya Buka Musrenbang RKPD Tahun 2025 di Teluk Pakedai.

KUBU RAYA - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2025 Tingkat Kecamatan Teluk Pakedai resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah, Yusran Anizam. 

Acara ini digelar di Aula Kantor Camat Teluk Pakedai pada Jumat (2/2/2024) pagi.

Musrenbang kali ini menghadirkan nuansa yang berbeda dengan adanya Pembacaan Suara Anak dan Perempuan yang dilakukan oleh Perwakilan Forum Anak Kecamatan Teluk Pakedai.

Hal ini menunjukkan komitmen untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kubu Raya Yusran Anizam menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan program pembangunan. 

"Musrenbang bukanlah sekadar seremonial, tetapi merupakan wadah bagi kita semua untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan," ujarnya.

Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Dukungan Kampanye Stop Kekerasan pada Anak, sebagai bentuk komitmen bersama untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan.

Musrenbang RKPD tahun ini diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja yang lebih inklusif dan berpihak kepada semua lapisan masyarakat, serta mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan Teluk Pakedai ke depannya.

Anggaran Rp162 Miliar, Jokowi Resmikan 7 Ruas Jalan DIY

Redaksi    Rabu, Januari 31, 2024    Comment   

Anggaran Rp162 Miliar, Jokowi Resmikan 7 Ruas Jalan DIY

Presiden Jokowi meresmikan tujuh ruas jalan di DIY yang dipusatkan di Kabupaten Gunungkidul, DIY, pada Selasa (30/01/2024). (Foto: BPMI Setpres/Kris)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi meresmikan tujuh ruas jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023. 

Peresmian ini berlangsung pada Selasa (30/01/2024) di Kabupaten Gunungkidul, DIY.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya nyatakan resmi diresmikannya 7 ruas jalan Inpres di Daerah Istimewa Yogyakarta," ucap Presiden dalam pidatonya.

Inpres tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur jalan tol, tetapi juga mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah. 

"Melalui Inpres ini, kita akan menangani jalan-jalan non-nasional yang rusak," jelas Presiden.

Pemerintah telah menangani total 7 ruas jalan dan satu jembatan di DIY dengan anggaran sebesar Rp162 miliar. 

"Satu ruas di Kabupaten Kulonprogo, dua ruas di Kabupaten Gunungkidul, dua ruas di Kabupaten Bantul, dan dua ruas di Kabupaten Sleman," tambahnya.

Presiden berharap infrastruktur yang baru diresmikan ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan mobilitas baik orang maupun barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut data dari Kementerian PUPR, ruas jalan dan jembatan yang diresmikan adalah sebagai berikut:

1. Jalan Wonosari-Mulo di Kabupaten Gunungkidul;
2. Jalan Semanu-Karangmojo di Kabupaten Gunungkidul;
3. Jalan Prambanan-Gayamharjo di Kabupaten Sleman;
4. Jalan Gejayan-Manukan di Kabupaten Sleman;
5. Jalan Patuk-Terong di Kabupaten Bantul;
6. Jalan Imogiri-Dodogan di Kabupaten Bantul;
7. Jembatan Pandansimo di Kabupaten Bantul;
8. Jalan Brosot-Toyan di Kabupaten Kulon Progo.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Gunungkidul Sunaryanta.

Dana Alokasi Khusus Rp89,4 Miliar untuk Infrastruktur Jalan di Kapuas Hulu

Redaksi    Minggu, Januari 28, 2024    Comment   

Dana Alokasi Khusus Rp89,4 Miliar untuk Infrastruktur Jalan di Kapuas Hulu

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan. (ANTARA/Teofilusianto Timotius)

KAPUAS HULU - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, memprioritaskan penanganan lima ruas jalan utama di daerah tersebut pada tahun ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp89,4 miliar.

"Berdasarkan DAK fisik tahun ini, kami fokus untuk menangani lima ruas jalan yang membutuhkan perhatian serius," ungkap Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, di Putussibau Kapuas Hulu, Sabtu.

Salah satu proyek yang akan ditangani adalah ruas jalan Semangut-Segita di Kecamatan Bunut Hulu dengan alokasi dana sebesar Rp24,7 miliar untuk penanganan long segment. Fransiskus juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Dia menjelaskan bahwa total panjang jalan kabupaten mencapai 1.106,148 kilometer, yang terdiri dari 146 ruas jalan. Sedangkan untuk jalan desa, panjangnya mencapai 878,979 kilometer yang terdiri dari 124 ruas jalan. Namun, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 68,08 persen untuk jalan kabupaten dan 30,21 persen untuk jalan desa.

"Kami memerlukan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menangani infrastruktur ini, terutama melalui program seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah," tambah Fransiskus.

Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Kapuas Hulu telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk beberapa paket pekerjaan penanganan ruas jalan. Namun, tantangan tetap ada karena luasnya wilayah dan keterbatasan anggaran daerah.

"Kami berkomitmen untuk menuntaskan persoalan infrastruktur ini demi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Kapuas Hulu. Dukungan dari masyarakat juga sangat kami harapkan agar program pembangunan ini dapat berjalan lancar," tegas Fransiskus.

Sumber: ANTARA/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop