Berita BorneoTribun: Pemprov Kalbar Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan

Jumat, 24 Maret 2023

Lantik Pejabat Fungsional, Gubernur Ingatkan ASN Pemprov Lebih Peka Terhadap Lingkungan

Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional dilingkungan Pemprov Kalbar.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menanamkan jiwa melayani sebagai seorang ASN dan peka terhadap kondisi yang ada.

Hal tersebut, disampaikannya pada acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional, serta Penyerahan Keputusan Pengangkatan CPNS Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (24/3/2023).

“ingat, menjadi ASN itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jangan pernah sedikitpun saudara ingin dilayani. Dan ingat, teruslah berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegas Sutarmidji kepada ASN yang dilantik.

Terkait kondisi belakangan, dimana jajaran ASN saat ini sedang disorot. Dirinya mengingatkan untuk lebih bijak dan peka terhadap kondisi sekitar, apalagi dalam bermedia sosial.

"Bukan hanya ASN saja tapi keluarganya juga. Saya ingatkan saudara (ASN) supaya peka terhadap hal-hal seperti itu. Saudara boleh memiliki apapun tapi prihatin dengan kondisi masyarakat kita yang  masih sangat membutuhkan. Jangan segala sesuatu dipamerkan sehingga nanti menjadi masalah bahkan bisa merembet kemana-mana, nanti membuat saudara pusing sendiri,” ujar pria yang akrab disapa Bang Midji ini.

Lanjutnya, untuk penampilan ASN di lingkungan Pemprov Kalbar, dirinya berharap bisa menyesuaikan kondisi dan tempat bertugas. Sebab menurutnya, jika ASN mengubah penampilan yang terlalu mencolok akan menjadi perhatian masyarakat.

“Saya harap penampilan harus disesuaikan, di kantor tidak ada yang memperhatikan perubahan penampilan saudara, tampil lah apa adanya saja,” tuturnya. 

Tak hanya itu, dirinya juga menambahkan dan meminta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk bijak dalam bermedia sosial. Sebab saat ini masyarakat luas bisa melakukan penilaian kinerja terhadap para ASN dengan melihat media sosial yang dimiliki.

“Jangan banyak publish di medsos, saya kalau tidak penting, tidak dipublish. Hal-hal yang aneh-aneh jangan publish di medsos. Kalau mau, publish lah hal-hal positif  yang bisa membawa kemajuan dan perubahan,” tegasnya.

Sementara itu, di tempat yang sama terkait pelantikan Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Fungsional serta Penyerahan Keputusan Pengangkatan CPNS Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar Drs. Ani Sofian, M.M., mengungkapkan jumlah Pejabat Fungsional yang dilantik sebanyak 76 orang dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.

“Untuk CPNS Pemprov Kalbar lulusan STTD sebanyak 3 orang dan kenaikan pangkat sebanyak 15 orang,” katanya.

Kemudian sesuai arahan dari Gubernur Kalbar, BKD Provinsi Kalbar juga akan akan melakukan pengawasan dalam waktu dekat terkait instruksi tersebut.

“Kami akan melakukan pengawasan kepada seluruh ASN sesuai dengan instruksi Gubernur Kalbar,” ujar Kepala BKD Provinsi Kalbar.

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. 

(Aws/R. Hermanto)

Meski Hujan, Umat Muslim Di Pontianak Tetap Khusuk Menjalankan Sholat Tarawih

Sholat tarawih.
Pontianak, Kalbar - Hujan yang mengguyur Kota Pontianak tak menyurutkan semangat umat muslim untuk tetap melaksanakan Sholat Tarawih berjamaah di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kamis malam (23/3/2023).

Tampak Wagub Ria Norsan berada di shaf terdepan, dan berkesempatan memberikan tausiyah sesaat sebelum didirikannya shalat tarawih berjamaah.

Pada kesempatan kali ini ia mengajak seluruh umat muslim untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala karena diperkenankan untuk bertemu kembali bulan yang agung dan penuh ampunan ini.

"Bagaimana doa kita di bulan Rajjab. Ingin dipertemukan dengan dengan bulan Ramadhan. Alhamdulillah malam hari ini doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wata'ala.. Kita bisa sampai kepada bulan ramadhan ini karena rahmat dan kemurahan dari Allah subhanahu wata'ala," ujarnya.

Dirinya mengingatkan kepada para jamaah yang hadir, dengan 
kesempatan yang didapat ini untuk selalu memakmurkan masjid sebagaimana yang dituangkan dalam Al Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang artinya Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

"Penting bagi kita, umat muslim untuk memakmurkan masjid di bulan suci ramadhan. Masjid adalah rumah Allah. Tempat dimana kita beribadah dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita temukan, apalagi nanti di malam - malam terakhir Ramadhan, sebagian saudara - saudara kita malah terlena dengan urusan pribadi masing - masing. Padahal, pada malam - malam terakhir itulah ada 1 malam mulia yang lebih baik dari seribu bulan, yaitu malam Lailatul Qadar," terangnya.

Pria kelahiran Mempawah ini juga mengingatkan, sebagai hamba yang beriman, jangan pernah lupa untuk selalu mendekatkan diri ke masjid. Hal ini dinilainya karena masjid tempat yang mulia dan dapat memberikan ketenangan.

"Suatu kewajiban kita memakmurkan masjid. Insya Allah ia akan dimakmurkan di akhirat kelak. Kalau kita menghadapi suatu masalah, jangan lari kemana - mana, larilah ke masjid. Ambil wudhu, sholat dan baca quran. insyaAllah kita menjadi tenang. Kalau ke tempat lain, yang ada kantong kita jadi kering," ucapnya seraya tertawa.

Kembali ia mengingatkan untuk memakmurkan masjid, terutama saat ini pada bulan suci ramadhan. Dimana ganjaran pahala dijanjikan, dilipatgandakan oleh Allah subhanahu wata'ala.

"Ingat surah Al-Baqarah ayat 183, disebutkan Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karenanya, mari mengisi malam ramadhan dengan ibadah semaksimal mungkin. Belum tentu kita mendapatkan Ramadhan berikutnya. Banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil sebelum bertemu ramadhan kali ini. Gunakanlah waktu dengan sebaik - baiknya, beramallah semaksimal mungkin," ujarnya.

Dirinya menambahkan, hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyebutkan “Barang siapa berpuasa Ramadhan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni” (HR. Bukhari no. 38 dan Muslim no. 760).

"Intinya apa, dari amal sholeh yang kita kerjakan, agar kita menjadi golongan orang - orang yang beriman. Semoga segala dosa - dosa kita diampuni. Sebagai motivasi anggaplah Ramadhan kali ini sebagai Ramadhan terakhir bagi kita. Tapi kita tetap dianjurkan untuk berdoa agar diberikan umur yang panjang, dan kembali dipertemukan dengan Ramadhan - Ramadhan berikutnya, agar kita termasuk insan - insan yang bertaqwa", pungkasnya.

(Nzr/Redaksi)



Gubernur Kalbar Mengisi Kuliah Tujuh Menit (Kultum) Di Masjid Muhtadin

Gubernur Kalbar Mengisi Kuliah Tujuh Menit (Kultum) Di Masjid Muhtadin.
Pontianak, Kalbar - Memasuki hari Kedua dalam pelaksanaan shalat tarawih di bulan Ramadhan 1444 Hijriyah, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., melaksanakan shalat tarawih di Masjid Muhtadin, Kota Pontianak, Kamis (23/3/2023) kemarin.

Selain shalat tarawih, Gubernur Kalbar juga mengisi Kuliah Tujuh Menit (Kultum) di Masjid Muhtadin tersebut. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan tentang makna kejujuran dan kedisiplinan. 

Dirinya mengungkapkan bahwa kedua poin tersebut merupakan kunci kesuksesan bagi setiap orang, baik muslim maupun non muslim.

Lebih lanjut, Sutarmidji mengungkapkan banyak kajian mengenai kesuksesan yang telah diumumkan oleh para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri. 

“Seharusnya kita sering melakukan kajian tentang nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Karena hasil berbagai kajian selama ini justru banyak dipublikasikan oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Tapi, hampir semua hasil kajian tersebut merupakan nilai-nilai keislaman,” ujarnya.

Dalam penyampaiannya, Sutarmidji memberikan sebuah contoh yang diharapkan dapat dicerna dengan baik oleh warga yang hadir saat itu. Ia mengambil contoh perilaku Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang memiliki nilai-nilai keutamaan Islam, sehingga diberi gelar sebagai orang yang jujur dan gelar tersebut sebagaimana sangat jelas di dalam Al Quran dan Hadist.

“Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam diberi gelar Al Amin karena kejujuran memiliki nilai-nilai yang diutamakan dalam islam. Kejujuran merupakan kunci pertama kesuksesan seseorang. Kedua, kedisiplinan. Orang yang memiliki kedisiplinan pasti akan sukses, seperti kita sudah ditentukan untuk menjalankan sholat 5 kali dalam 1 hari dengan waktu yang sudah ditentukan, maka kita harus bergegas untuk sholat dan tidak boleh meninggalkan sholat. Faktor-faktor kesuksesan tersebut sudah tercantum dalam Al Quran dan Hadist. Hanya saja terkadang kita melupakan hal itu,” katanya.

Tak hanya itu, contoh lain keteladanan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sebagai pemimpin umat Islam di dunia adalah dalam menjaga hubungan antar umat. Karena dunia ini tidak hanya dihuni oleh umat muslim, melainkan umat lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan sudah ada sejak zaman dahulu.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah membuat panduan yang kita kenal dengan Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah merupakan konstitusi pertama kali yang ada di dunia. Konstitusi tersebut paling demokratis karena mengakomodir keberagaman, baik agama maupun suku. Islam sudah mengatur perbedaan agama dalam Al Quran Surat Al Kafirun ayat 6 yang berbunyi 'Lakum Dinukum Waliyadin' dan memiliki arti 'Bagimu, agamamu. Bagiku, agamaku'. Artinya, kita berbeda suku, bangsa, dan bernegara untuk saling mengenal dan berlaku adil. Ketika menjadi pemimpin, maka kita harus berlaku adil kepada semua orang,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, kembali Gubernur Sutarmidji mengingatkan seluruh umat islam yang ada di Kalbar, untuk selalu mengasah diri dan meningkatkan kompetensinya dalam menjawab tantangan dimasa yang akan datang, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

"Umat Muslim yang ada, saya berharap mengambil peran dalam kemajuan dunia, jangan menjadi penonton," tutulnya.

Dalam kesempatan itu, Sefpri Kurniadi S.STP., Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar turut hadir ada kegiatan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Muhtadin ini.

(Aws/R. Hermanto)

Selasa, 21 Maret 2023

Festival Pesona Kulminasi Matahari Tugu Khatulistiwa


Ritual khas kulminasi matahari di kawasan Tugu Khatulistiwa Pontianak.

Pontianak, Kalbar - Tepat pada setiap 21 Maret, menjadi agenda tahunan Festival Pesona Kulminasi Matahari yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pontianak di kawasan monumen Tugu Khatulistiwa, Selasa (21/3/2023).

Dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani tampak menikmati suasana meriah dari Festival Kulminasi ini.

Tepat pukul 11. 45 Wib, tampak semua peserta bergegas untuk melakukan "ritual" khas kulminasi, tak terkecuali Ketua TP PKK Provinsi Kalbar. Dirinya terlihat berusaha menegakkan telur yang diletakan di lantai yang biasa dikenal dengan istilah "telok berdiri" oleh masyarakat Pontianak dan sekitarnya. Momen ini memang langka, karena hanya dapat dilakukan di daerah yang berada di perlintasan garis khatulistiwa. 

Tak hanya itu, hal menarik lainnya adalah saat Kulminasi terjadi, bayangan Tugu Khatulistiwa akan menghilang selama beberapa detik. Bayangan seluruh benda di sekitar Tugu Khatulistiwa juga turut menghilang. Kulminasi matahari di Kota Pontianak terjadinya dalam 2 kali  setahun tepatnya pada tanggal 21-23 Maret dan 21-23 September.

Kulminasi atau transit atau istiwa’ adalah fenomena ketika Matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Saat deklinasi Matahari sama dengan lintang pengamat, fenomenanya disebut sebagai Kulminasi Utama. 

Pada saat itu, Matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat “menghilang”, karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. Karena itu, hari kulminasi utama dikenal juga sebagai hari tanpa bayangan.

Tugu khatulistiwa dahulu didirikan oleh astronom dari Belanda. Tugu Khatulistiwa dibangun pada tahun 1928. Tugu ini awalnya terletak di luar ruangan dan tidak ada bangunan penutup. Tahun 1990 tugu direnovasi.

Awalnya Tugu Khatulistiwa hanyalah berbentuk sebuah tiang berwarna hitam setinggi 4,4 meter. Tiang yang berjumlah empat buah ini terbuat dari kayu khas kalimantan barat yakni kayu belian berdiameter 0,30 meter.

Diatasnya terdapat lingkaran disertai busur panah. Di bawah busur panah ini terdapat tulisan huruf yang bertuliskan 109 derajat 20’0″OlvG” yang menunjukkan letak tugu berada pada garis bujur timur.

Kini, dapat dilihat bersama berdiri dengan megah sebuah monumen pelindung dan tugu duplikasi yang tinggi serta besarnya lima kali lipat. Bangunan ini juga sudah mengalami beberapa kali pemugaran dan renovasi hingga menjadi sangat menarik seperti saat ini. 

Setelah tahun 2010, di lokasi tersebut ditambah bangunan pendukung di sekelilingnya seperti food court, toko oleh-oleh, taman, replika bola dunia dan tempat parkir.

Tak hanya itu, momen keceriaan ini juga ditambah dengan pameran - pameran etnik khas daerah, tampilan kesenian tradisional dan tak lupa kuliner khas Kota yang terkenal dengan Kota Seribu Parit. 

Namun, ada momen yang tak biasa pada festival kali ini. Dimana ada kegiatan memanah bersama di kawasan monumen Khatulistiwa. Dimana para peserta diberikan kesempatan untuk memegang busur panah serta membidik target berupa balon yang diletakkan tepat beberapa langkah di depan para peserta. Susana pecah dan tawa ketika para peserta tersebut berhasil memecahkan balon - balon dengan anak panah yang melesat dengan cepat.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Kota Pontianak, Ny. Hj. Yanieta Arbiastutie, Forkopimda Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak.

(Tim/Irf/R. Hermanto)

Sabtu, 18 Maret 2023

IPHI Kalbar Turut Sukseskan Program Santuni 33 Ribu Anak Yatim Piatu

 
Ketua PW IPHI Provinsi Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., dengan didampingi sang istri Ny. H. Erlina, S.H.,M.H.,  memberikan santunan kepada anak yatim piatu.
Pontianak, Kalbar - Setelah berkiprah selama 33 tahun, Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Kalbar membuktikan komitmennya untuk berkontribusi positif dalam membantu masalah kebangsaan. Salah satu yang dilakukan adalah membantu pemerintah di bidang perlindungan anak yatim piatu.

Ketua PW IPHI Provinsi Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., dengan didampingi sang istri Ny. H. Erlina, S.H.,M.H., mengatakan pemberian santunan ini dalam rangka peringatan Hari Lahir (Harlah) IPHI Ke- 33 yang jatuh pada tanggal,  22 Maret 2023 mendatang dan sekaligus meresmikan website IPHI Provinsi Kalbar.

“Dengan usia yang ke- 33 tahun ini mudah-mudahan IPHI semakin lebih baik, terutama untuk menjaga kemabruran hajinya. Karena motto IPHI itu haji mambrur sepanjang hayat,” ungkapnya, Sabtu (18/3/2023).

Lanjutnya, sesuai dengan program berjenjang dari Pengurus IPHI Pusat di Jakarta untuk menyantuni anak yatim piatu dan dengan target total 33 ribu anak dimana pengurus daerah juga diminta berkontribusi guna membantu pemerintah dalam bidang perlindungan anak. 

“Sesuai dengan instruksi ini kami mengambil bagian untuk menyantuni anak yatim sebanyak 250 orang anak yatim piatu,” ujarnya.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait berbagai informasi dan aktivitas kegiatan IPHI di Indonesia maupun di daerah Kalbar, PW IPHI Provinsi Kalbar membuat inovasi dengan me-launching website PW IPHI Provinsi Kalbar. 

“Website ini kita launching supaya seluruh kegiatan IPHI baik di Indonesia maupun di Kalbar bisa diakses oleh masyarakat. Seandainya ada kegiatan di Kabupaten Ketapang, kita tinggal lihat website saja dan juga sebagai informasi satu pintu baik bagi anggota IPHI maupun masyarakat luas,” tegasnya.

(Aws/R. Hermanto)

Pengukuhan Kepala Perwakilan BI, Sutarmidji Tekankan Sinergi Tumbuhkan Ekonomi

Pengukuhan Kepala Perwakilan BI di Kalbar.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengapresiasi peranan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalbar dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Peranan tersebut diantaranya dalam capaian kinerja ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan mendukung perkembangan UMKM di Provinsi Kalbar. Menurutnya, peran BI sangat terlihat jelas dalam menjaga inflasi di beberapa event seperti di Kota Pontianak dan Singkawang pada saat sembahyang kubur, imlek, termasuk hari raya besar menjadi salah satu pengawalan penting dan wajib dilakukan oleh Pemerintah termasuk Bank Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sutarmidji pada acara pengukuhan ibu Hanggini sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalbar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Jumat (17/3/2023).

"Koordinasi antara BI dan Pemprov Kalbar saya anggap telah berjalan dengan sangat baik. Menjaga inflasi terutama di beberapa kegiatan besar seperti hari raya, termasuk sembahyang kubur. Untuk harga daging baik ayam sapi dan babi menjadi hal penting. Termasuk sebentar lagi dalam menyambut bulan Ramadhan dan Idul Fitri," ungkap Gubernur Kalbar.

Sedangkan untuk tampilan pertumbuhan ekonomi Kalbar, dirinya menerangkan jika semua ekspor tercatat di Kalbar yang telah mencapai 7 Juta CPO meski kenyataan yang tercatat hanya 1 Juta CPO. 

Gubernur Kalbar juga menyinggung PT. Pelindo selaku pengelola pelabuhan internasional Kijing di Mempawah. Ia menilai, seharusnya ekspor CPO ini bisa menjadi sumber pemasukan yang besar bagi Kalimantan Barat  

"Di Pelabuhan Kijing belum ada tangki pendam dan belum ada crane. Karena itu, ekspor masih banyak dilakukan dari daerah lain seperti Lampung dan Batam. Pelabuhan itu diresmikan Presiden, jangan pakai crane bekas," ujarnya.

Untuk pembinaan UMKM di masa kepemimpinan Bapak Agus Chusaini terlihat sangat baik. Ini dibuktikan dengan penghargaan yang diraih Kerajinan Tenun Sidan Kapuas Hulu di Inacraft 2022 serta memperoleh penghargaan Stand terbaik nomor 1 di Inacraft 2023.

“Mudah-mudahan kedepan bisa terus berkolaborasi, terutama dengan para perajin yang ada di Kalbar. Kepada Ibu Hanggini,  kedepan akan sering saya tanya perkembangan menjaga inflasi dan capaian pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sementara itu di tempat sama, Deputi Bank Indonesia, Aida Ais Budiman berpesan kepada Kepala Perwakilan di daerah, agar memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah.

“Dalam hal ini, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kami siap dukung,  Kami coba bantu analisa potensi di daerah,  agar dilirik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” paparnya.

Pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas dan pembiayaan bagi UMKM agar bisa didorong untuk Go Ekspor.

“Terhadap inflasi, kami suarakan dari TPID ke TPIP pusat, kami juga suarakan untuk buat angkutan udara reasonable wajar di Kalbar,” urainya.

Pihaknya juga telah memiliki gerakan pengendalian pangan yang dilakukan nasional, dan tahun ini merupakan gerakan tahun ke dua.

“Minimal dengan Pemda dan Pusat tujuan akhir ketahanan pangan supaya inflasi tidak terjadi. Mari kita terus inovasi. Terimakasih saya ucapkan kepada Pak Agus atas sumbangsihnya dan selamat bekerja kepada Ibu Hanggini,” pungkasnya.

(Aws/R.Hermanto)

Jumat, 17 Maret 2023

Mengedepankan Azas Kemanfaatan, Sutarmidji Minta Penyidikan APH Harus Ada Audit Internal APIP - APH

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Pontianak, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, menghadiri menandatangani Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Aparat Penegak Hukum tingkat Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Barat yang digelar di Hotel Aston Pontianak, Jumat (17/3/2023).

Adanya nota kesepakatan ini merupakan amanat turunan dari pemerintah pusat yang diharapkan dapat memberi kepastian/kejelasan terhadap tata cara koordinasi Aparat Pengawasan Internal (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa saling mengesampingkan tugas, fungsi, dan kewenangan baik masing - masing sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hadir dari pemerintah pusat Penyidik Utama Tingkat II Dittipidkor Bareskrim Polri Brigjen Tubagus Ade Hidayat, S.IK, M.Sos, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Utama Itjen Kemendagri.

Kegiatan ini juga merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik.

"Intinya MoU ini sudah ada sejak tahun 2018, dan saat ini diperbaharui dan ditandatangani kembali. Oleh karenanya, sejak tahun 2018 tingkat koordinasi dan komunikasi diantara APIP dan APH harus berjalan dengan baik. Namun, saat ini dirasa perlu untuk ditandatangani kembali dan diperpanjang untuk 5 tahun kedepan karena dinamika permasalah dalam penyelenggaraan pemerintahan terus berjalan. Maksud utama kegiatan ini, agar penggunaan keuangan negara berjalan dengan baik dan benar serta upaya penegakan hukumnya," ujar Brigjen Tubagus Ade Hidayat.

Kegiatan yang juga turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, seluruh Kepala Daerah, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, serta APIP se Kalbar ini juga untuk menyatukan persepsi dalam hal pengelolaan laporan yang datang dari masyarakat.

"Komitmen utama, semangat untuk meningkatkan partisipasi pengawasan dari masyarakat. Banyak permasalahan yang ditemukan atas dasar laporan dari masyarakat. Ini tugas kita bersama. Memberantas tipikor, jangan saling menutupi kepentingan masing - masing dan harus dimulai sejak dari upaya pencegahan. Saling percaya dan menghargai antara APIP dan APH. Jangan sampai kinerja kita menurun, bisa menimbulkan antipati dari masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sutarmidji menyambut baik kegiatan penandatanganan komitmen bersama antara APIP dan APH ini. Walaupun baru - baru ini Pemprov Kalbar telah menerima 3 penghargaan sekaligus dari Kemendagri terkait pengelolaan APBD yang baik, tak menutup dirinya untuk lebih mengoptimalkan serta mengefisiensikan pengelolaan APBD Provinsi Kalbar kedepannya.

"Saya sependapat apa yang disampaikan. Namun saya mengusulkan, pertama eselon inspektur harus sama dengan Sekda. Sudah beberapa kali saya usulkan, hampir 20 tahun tak terealisasi. Kan sulit memeriksa Sekda, pasti susah. Karena eselonnya lebih rendah sehingga mikir - mikir dia mau periksa," tuturnya.

Dirinya juga menilai, dalam penegakkan hukum atas penyimpangan yang terjadi, haruslah mengedepankan azas kemanfaatan.

"Untuk koordinasi penegakan hukum, temuan dalam hal penyimpangan anggaran dan sebagainya, saya selalu koordinasi dengan Kapolda dan Kajati. Tapi kita tetap mengedepankan asas manfaat. Penegakkan hukum, jika sudah parah betul, ya apa boleh buat. Malah pernah terjadi kasus penggelapan pajak. Kerugian sudah 1 miliar lebih. Disuruh kembalikan, dia mau cicil, tapi sudah 2 tahun tak setor. Sampai kapanpun tak akan selesai. Ya kita limpahkan ke Kejaksaan," ujar pria yang akrab disapa Bang Midji ini.

Orang nomor satu di Kalbar ini juga berharap, agar APH benar - benar objektif dalam penegakan hukum khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.

"Sering terjadi, suatu proyek sudah ada konsultan perencana dan pengawas. Setelah dicek oleh konsultan pengawas, layak untuk dibayar. PPK instruksikan membayar, karena sudah dicek oleh konsultan pengawas. Begitu ada kasus (temuan) konsultan perencana dan pengawas lepas, eh malah PPK nya yang kena kadang sampai merembet ke Kepala Dinasnya. Harusnya Kan putus di pengawas, kenapa memberikan rekomendasi layak untuk dibayar. Inspektorat di Kalbar cukup baik. Setiap temuan / kasus saya lihat. Kalau memang masih bisa dibahas, kita bahas bersama," terangnya.

Pria kelahiran pontianak ini juga berharap kedepannya agar seluruh pengaduan/kasus yang ada haruslah diselesaikan di level APIP terlebih dahulu, jika belum menemukan titik terang sampai waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundangan barulah dilimpahkan ke APH.

"Ada 1 hal yang perlu kita kaji bersama, kenapa satu dugaan tipikor tak dimulai dari audit dulu. Unsur kerugian negara, harus ter_audit. Kan tak mungkin bisa disampaikan ke pengadilan tanpa audit. Jangan gampang meningkatkan status ke penyidikan. Itu sudah masuk ranah KUHAP. Tidak bisa sembarangan dan tidak gampang, bisa praperadilan dan sebagainya. Jika ada dugaan, audit dulu. Kalau tidak bisa diselesaikan, barulah dilakukan penyidikan. Kecuali tangkap tangan / gratifikasi," ujarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Sutarmidji berharap agar seluruh APIP yang ada di Kalbar untuk peka terhadap potensi - potensi permasalahan dalam penyalahgunaan wewenang dan anggaran serta menjalin hubungan yang baik bersama APH agar penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

"Saya berharap koordinasi yang baik, antara APIP dan APH. Inspektorat juga harus betul - betul peka, kemudian harus betul - betul memahami aturan. Ingat, setiap item di APBD, berhak untuk diperiksa," Harapnya.

(Adpim/R. Hermanto)

Kamis, 16 Maret 2023

Serang Pejabat Pusat, Sutarmidji ; Pejabat Pusat Harus Paham Tupoksi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Sutarmidji saat membuka kegiatan pertemuan terkait Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah Tahun Anggaran 2023 di Hotel Mahkota Singkawang.
Singkawang - Gubernur Sutarmidji berang, hal ini lantaran beberapa waktu belakangan ia menilai banyak pejabat - pejabat pusat yang ada di daerah (Kalbar) atau yang berkunjung ke Kalbar tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

"Pemerintah Pusat harus memahami betul tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah. Saya lihat kadang dia (pejabat pusat di daerah) takut dengan anggota legislatif dari dapil kita dan dia hanya lapor kepada mereka, sesuai mitra kerjanya. Padahal Gubernur disini sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat di daerah. Biar bapak ibu tau, ketika dia berkunjung kesini, itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, kalau ada apa - apa kita juga yang repot. Nanti dibilang kita yang tidak peduli. Makanya saya heran, ada Pejabat Pusat yang mengunjungi Kalbar tidak memberitahu (melapor) ke Pemprov, hanya pinjam VIP Kalau perlu jangan dipinjamkan," tegas Sutarmidji saat membuka kegiatan pertemuan terkait Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Daerah Tahun Anggaran 2023 ditandai dengan pemukulan gong di Hotel Mahkota Singkawang, Kamis (16/3/2023).

Dirinya berharap Kemendagri tak hanya melakukan sosialisasi fungsi dan kewenangan GWPP ini kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) saja, melainkan juga tak kalah pentingnya kepada seluruh kementerian. 

"Kadang mereka tak mau koordinasi dengan kita, yang ada kita yang harus mendatangi mereka, tidur kali mereka. Kalau tak becus, angkat kaki dari Kalbar," pungkasnya.

Terkait dengan isu belakangan yang membahas tentang bencana yang melanda Kalimantan Barat, Sutarmidji menilai harus ada sinergitas yang baik antar semua stakeholder, tidak hanya saling mengkambinghitamkan, namun harus mampu memberikan solusi yang bersifat konstruktif.

"Kalau bicara banjir, tak mungkin kalau tak ada kaitan dengan pemerintah pusat. Jalan ada jalan nasional, jalan provinsi, ada juga jalan yang kewenangannya berada di  kab/kota. Ada drainase primer, sekunder dan tersier. Mereka tidak bisa mengambil kebijakan sesukanya. Mari bersinergi dan duduk bersama. Saya menyayangkan, ada legislator yang menyampaikan bahwa Gubernur jangan campur urusan pusat di daerah. Padahal itu juga tanggung jawab Gubernur berdasarkan aturan untuk mengingatkan kepada instansi vertikal (pusat) di daerah. Silahkan suruh yang bersangkutan banyak belajar lagi," ujarnya.

Dirinya juga mengambil contoh saat mengusulkan pengerukan Daerah Aliran Sungai Kapuas, dimana ia menilai langkah ini memang tidak mudah, namun hal ini diungkapkannya berdasarkan data dan fakta di lapangan dimana akibat pendangkalan yang terjadi di DAS Kapuas membuat air lama bertahan di daratan. 

"Seperti banjir Kapuas, saya bilang itu tak pernah dikeruk, saya punya data. Ketika dikeruk terus, kedalaman muaranya 7 meter dalam kondisi surut. Sekarang tinggal 4,5 m. Panjang DAS Kapuas adalah 1.134 km, kelandaiannya hanya 38 m. Akibatnya air lambat sampai ke muara, pendangkalan cepat, juga karena hutan yang sudah semakin sedikit," katanya.

Orang nomor satu di kalbar ini, mengajak pemerintah Kab/Kota untuk lebih peka dan mengkaji karakteristik masing - masing wilayahnya. Daerah harus mengetahui mana yang berpotensi banjir mana yang ketersediaan air bersihnya harus ditingkatkan.

"Untuk disini, bukit sudah banyak dijadikan pemukiman. Apabila sudah gundul, banjir akan melanda.  Singkawang ini banyak cekungan. Coba hitung saja letak drainase singkawang dari tepian laut, tapi sayang tidak pernah ada kajian topografinya. Padahal di Kodam itu ada, tinggal cari. Drainase primer hingga ke tersier harus konek. Ingat juga, untuk rumah tangga tak banjir pun tiap hari ada produksi air limbah. Kemudian sumber air bersih juga harus difikirkan, bisa krisis air bersih nanti. Debitnya berapa di Singkawang? Cuma 300 liter per detik. Singkawang minimal harus 1.000 liter per detik. Sebagai perbandingan Kota Pontianak sekarang jumlah penduduknya 2,5 kali singkawang, debit airnya sudah mencapai 2.500 liter per detik. Bengkayang juga harus memikirkan itu," ujarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sutarmidji berpesan kepada seluruh penyelenggara pemerintah untuk mempelajari lebih dalam terkait tupoksi yang dijalankan. Dirinya berharap, ASN untuk berani mengambil keputusan apabila itu benar dan sesuai peraturan. 

"Laksanakan tugas dengan benar. Jangan takut duluan apalagi kalau sudah diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH). Misalnya, jika ada 1 kasus dianggap penyimpangan, sebelum pemeriksaan APH, harus ada audit dari inspektorat terlebih dahulu. Fungsikan inspektorat, harus betul - betul fungsional. Kalau ada kerugian, kembalikan. Kalau sudah diselesaikan, tapi masih mau diperiksa bisa menolak. Pemda banyak takut karena tak faham. Biro hukum harus memberikan advice kepada para ASN. Ketika takut, benarpun bisa jadi salah," tutup Sutarmidji mengakhiri pidatonya.

(Adpim/R. Hermanto)

Luar Biasa, Pemprov Kalbar Sabet 3 Penghargaan Dari Kemendagri

Wagub Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., yang menerima secara langsung 3 penghargaan dari Kemendagri.
Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan tinta emas setelah berhasil menyabet 3 (tiga) penghargaan sekaligus dari Kementerian Dalam Negeri pada ajang penganugerahan APBD Award Tahun 2022 yang digelar di Mercure Convention Centre Ancol Jakarta, Kamis (16/3/2023). 

Dari tiga kategori yang ditetapkan Kemendagri, Pemprov Kalbar merupakan satu-satunya pemprov yang berhasil meraih penghargaan di semua kategori.

Ketiga penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yakni Peringkat 3 Kategori Peningkatan Pendapatan Asli Daerah TA 2022, Peringkat 4 Kategori Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 serta Peringkat 4 Kategori Realisasi Belanja Daerah TA 2022 berdasarkan penilaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 
Hal ini tak lepas dari kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merealisasikan APBD TA 2022 dengan baik. Untuk capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah TA 2022 Pemprov Kalbar berhasil menembus angka Rp. 3,2 triliun naik 710 miliar dari tahun sebelumnya Rp. 2,5 triliun. Sehingga Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 per akhir Desember mencapai 107,86 %. Kemudian pada Realisasi Belanja Daerah Pemprov Kalbar pada tahun 2022 per akhir Desember mencapai 95,54 %.

Capaian luar biasa yang berhasil ditorehkan Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan pada masa kepemimpinannya ini juga tak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus konsisten dalam merealisasikan target – target capaian APBD yang ditetapkan.

Wagub Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., yang menerima secara langsung penghargaan tersebut turut mengucap syukur atas prestasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Alhamdulillah 3 kategori itu, semua Pemprov Kalbar dapat, realisasi peningkatan PAD tertinggi, realisasi anggaran tertinggi dan realisasi pendapatan tertinggi", ujarnya.

Sejalan dengan apa yang biasanya ditekankan oleh Gubernur Sutarmidji, dirinya terus mendorong percepatan realisasi APBD pada setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar.

‘’Seperti apa yang Pak Gubernur tegaskan, bahwa untuk realisasi anggaran di setiap OPD itu mulai kita genjot dari awal tahun termasuk yang harus di lelang. Kemudian untuk PAD, optimalisasi terus kita lakukan. Tahun ini juga PAD kita cukup tinggi menembus angka 3,2 triliun dimana pada masa awal kepemimpinan kami hanya 1,8 triliun,’’ ujarnya.

Wagub juga tak lupa memberikan apresiasi dan motivasi atas pencapaian ini kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalbar yang telah bekerja dengan lebih giat dan bersemangat.

‘’Untuk seluruh jajaran ASN, terima kasih atas kinerja yang telah diberikan, semoga menjadi amal baik bagi bapak ibu semua. Tak lupa saya berpesan tetap jaga konsistensi kinerja saudara dan bekerjalah sesuai peraturan yang berlaku,’’ tutupnya.

Di tempat yang sama dalam pidatonya, Wamendagri John Wempi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah yang sudah mengoptimalkan realisasi APBDnya pada Tahun anggaran 2022.

"Atas nama Pemerintah saya menghaturkan rasa bangga dan apresiasi setinggi – tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022, semoga di tahun 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien, patut, wajar rasional dan akuntabel," ungkapnya.

Dirinya juga mendorong seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk mempercepat realisasi APBD demi terciptanya percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

"Perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD. Percepatan realisasi ini harus dilakukan sejak awal tahun, agar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut, juga akan mendorong belanja pihak swasta dan masyarakat sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik," pungkasnya.
 
Kegiatan Ini dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan diskusi yang mengambil tema Percepatan Realisasi APBD, Penanganan Inflasi, Stunting, Kemiskinan Ekstrim dan Persiapan dalam Menatap Pilkada Serentak Tahun 2024.
 
Pertemuan ini juga diharapkan menjadi jembatan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perspektif kemajuan, penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, menuju apbd yang proporsional  taat asas tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan , mendorong peningkatan kinerja daerah dalam menyerap APBD.

(Adpim/R. Hermanto)

Selasa, 14 Maret 2023

Gubernur Kalimantan Barat Ajak Kabupaten Sintang Berkerja Berdasarkan Data yang Valid untuk Program Pembangunan Tahun 2024

Gubernur Kalimantan Barat Ajak Kabupaten Sintang Berkerja Berdasarkan Data yang Valid untuk Program Pembangunan Tahun 2024
Gubernur Kalimantan Barat Ajak Kabupaten Sintang Berkerja Berdasarkan Data yang Valid untuk Program Pembangunan Tahun 2024.

Sintang, Kalbar - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2024 di Gedung Pancasila Sintang pada hari Selasa (14/3/2023). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan arahan kepada seluruh stakeholder Kabupaten Sintang untuk bekerja berdasarkan data yang valid agar program-program yang dilaksanakan kedepannya akan berjalan dengan baik.

Gubernur mengatakan bahwa program pembangunan di Kabupaten Sintang telah mengalami peningkatan progresnya berdasarkan data yang ada. Namun, ia menekankan bahwa kunci keberhasilan program tersebut adalah data yang valid. Oleh karena itu, Gubernur berharap Kabupaten Sintang dapat membuat program untuk memvalidasi data agar program pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Gubernur juga mendorong penurunan angka stunting dan angka kemiskinan di Kabupaten Sintang dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang tertuang dalam 54 indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Ia berharap seluruh stakeholder bekerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan Kementerian agar lebih memudahkan pekerjaan.

Terkait pemekaran Kapuas Raya, Gubernur menegaskan bahwa semua yang menjadi tanggung jawab Gubernur dan Ketua DPRD Kalbar sudah dilakukan. Namun saat ini terhambat dikarenakan pemekaran wilayah (provinsi) masih dalam tahap moratorium Pemerintah Pusat.

Gubernur juga berpesan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan karena rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar. Salah satu faktor penyebab rendahnya IPM adalah rendahnya kualitas pendidikan. Oleh karena itu, ia mengharapkan Kabupaten Sintang dapat memprioritaskan bidang pendidikan untuk meningkatkan IPM.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang dan Ketua DPRD Kalbar beserta jajarannya menyerahkan dana hibah Pemerintah Provinsi Kalbar untuk 5 rumah ibadah di Kabupaten Sintang.

Minggu, 12 Maret 2023

Mendagri Puji Gebrakan Gubernur Sutarmidji Bangun Laboratorium Pemerintahan Daerah

Mendagri Puji Gebrakan Gubernur Sutarmidji Bangun Laboratorium Pemerintahan Daerah
Mendagri Puji Gebrakan Gubernur Sutarmidji Bangun Laboratorium Pemerintahan Daerah.
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membangun Laboratorium Pemerintahan yang dapat dimanfaatkan dalam menjawab tantangan kebutuhan dan update informasi terkait isu-isu strategis yang tengah berkembang di masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan laboratorium ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan yang berdampak kepada masyarakat.

"Selama kami menjadi Mendagri sepertinya baru kali ini saya melihat ada istilah Laboratorium Pemerintah Daerah adanya di Kalimantan Barat. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi," ucap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., P.h.D. saat memberikan sambutan pada acara peresmian Laboratorium Pemerintahan di Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Jum'at Malam (10/3/2023).
Mendagri Puji Gebrakan Gubernur Sutarmidji Bangun Laboratorium Pemerintahan Daerah
Mendagri Puji Gebrakan Gubernur Sutarmidji Bangun Laboratorium Pemerintahan Daerah.
"Saya melihat ini model yang bagus, membuat laboratorium Pemerintah Daerah dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada adik-adik (Pelajar/Mahasiswa) kita agar mereka memahami sistem Pemerintahan dengan segala macam dinamikanya" jelasnya.

Tak hanya itu, Mendagri Tito Karnavian juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Barat yang telah hadir di Kampus IPDN Jatinangor berapa waktu yang lalu untuk berbagi pengalaman dalam kepemimpinannya selama ini.

"Saya memang memberikan arahan kepada Rektor IPDN jangan belajar itu-itu saja, Gurunya itu-itu saja karena ilmu sudah semakin berkembang. Kedua, lengkapi kemampuan adek-adek Praja itu sebelum mereka tugas diberikan pengalaman pengetahuan dari pengalaman para praktisi terutama praktisi pemerintah atau non pemerintahan yang bagus. Jadi kalau Bapak (Gubernur Kalbar) diundang kesana (Kampus IPDN Jatinangor) Bapak adalah termasuk kategori yang kami anggap terbaik," ungkapnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Sutarmidji merasa bangga, karena mendapat apresiasi yang tinggi dari Mendagri Tito Karnavian terkait pembangunan Laboratorium Pemerintahan Daerah ini.

"Ini merupakan satu persembahan kami untuk bersinergi bersama masyarakat, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang Pemerintah Daerah. Mereka bisa mengetahui apa saja ruang lingkup tugasnya, kerjanya apa dan bagaimana hubungan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten kemudian Pemerintah Pusat dan kebijakan yang diambil sehingga mereka (Pelajar dan Mahasiswa) sesuai dengan prosedur yang ada," jelasnya.

Dirinya juga mengungkapkan nantinya bagi anak-anak sebelum tamat SMA/SMK harus sudah berkunjung ke Laboratorium Pemerintahan.

"Nanti kita undang kesini, ini ruangan bisa 670 set kursi. Saya yakin, akan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipatif," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes. dan Pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.(irf)

Sabtu, 11 Maret 2023

Bupati Erlina Sampaikan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah

Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2023
Bupati Erlina Sampaikan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah. (Adpim Pemprov Kalbar)
SINGKAWANG, KALBAR - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2023. 

Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah ini mengangkat tema "Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Mandiri, dan Terdepan" dibuka secara resmi oleh Bupati Mempawah Hj. Erlina, S.H, M.H., bertempat di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Jum'at (10/3/2023).

Penyusunan Rencana Pembangunan setiap tahunnya merupakan sebuah langkah awal bagi setiap level pemerintahan guna mencapai target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan baik dalam target jangka panjang, menengah, maupun tahunan. 

Guna mencapai target dimaksud dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam merangkul seluruh komponen masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

"Melalui Musrenbang ini, proses penyusunan perencanaan tidak lagi digambarkan, hanya Top Down namun juga bersifat partisipatif dengan memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat," kata Wagub Kalbar H. Ria Norsan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

"Dalam Musrenbang ini juga akan disepakati Program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah Pada Tahun 2024 nantinya," ungkap H. Ria Norsan.

Dihadapan Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Mempawah, Wagub Kalbar juga menyoroti beberapa capaian kinerja Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah yang pada Tahun 2022. Misalnya terkait Indikator Pertumbuhan Ekonomi menunjukan nilai yang cukup baik, yakni tumbuh 4,70% jika dibanding kondisi tahun sebelumnya yakni di angka 4,10%. Kemudian indikator selanjutnya persentase penduduk miskin sebesar 5,32% terjadi peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 5,18% namun berada dibawah angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,73%.

"Tentu dua indikator sektor pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan harus berbanding lurus serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak," terangnya.

Pada kesempatan ini, Bupati Erlina mengatakan bahwa terdapat beberapa target kinerja yang telah tercapai. Selama tiga tahun RPJMD Kabupaten Mempawah terdapat sembilan indikator kinerja yang tuntas tercapai dan terdapat sebelas indikator yang belum tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia dan khususnya di Kabupaten  Mempawah.

"Tentu hal ini berdampak cukup signifikan, bahkan menjadi hambatan terhadap pencapaian pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah," ujarnya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik di Tahun 2023 terkait capaian kinerja makro yang belum berhasil dicapai diantaranya, pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 masih dibawah dari yang ditargetkan. Ditambah lagi dengan angka pengangguran terbuka masih mengalami hal yang sama dimana pada Tahun 2022, sebesar 4,37% dengan realisasi sebesar 4,48%. 

Selain itu, untuk indikator IPM Kabupaten Mempawah pada Tahun 2022 menempati posisi kesembilan dari 14 Kabupaten/Kota dengan angka 66,94% meningkat dari tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 0,91 poin yang mana angka capaian ini masih dibawah angka realisasi IPM Kalbar.

"Kita berharap dengan peran seluruh pihak bisa menghasilkan sebuah capaian kinerja yang baik dalam perencanaan pembangunan yang terkoordinasi agar dapat menyelaraskan pembangunan ke arah yang tepat dan berkelanjutan," pungkasnya.

Turut hadir pada acara Musrenbang Kabupaten Mempawah yakni, Wakil Bupati Mempawah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, jajaran Forkopimda Kab. Mempawah, Kepala Bappeda Prov. Kalbar, Kepala OPD Kab. Mempawah, serta seluruh unsur Instansi Vertikal yang ada di Kab. Mempawah.(rfa)

Hukum

Pemprov Kalbar

Pemda