Pemprov Kalbar Gelar Upacara Kehormatan Renungan Suci di TMP Dharma Patria Jaya 2024

Redaksi    Sabtu, Agustus 17, 2024    Comment   

Pemprov Kalbar Gelar Upacara Kehormatan Renungan Suci di TMP Dharma Patria Jaya 2024

Pemprov Kalbar Gelar Upacara Kehormatan Renungan Suci di TMP Dharma Patria Jaya 2024.

KUBU RAYA – Untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menggelar Upacara Kehormatan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Dharma Patria Jaya. 

Upacara ini berlangsung di Jalan Adisucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pada Rabu malam (16/8/2024).

Acara ini dihadiri oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., yang didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., serta jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, pimpinan instansi vertikal, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, dan para peserta dari TNI/POLRI serta unsur lainnya.

Upacara berlangsung dengan tertib dan khidmat, dimulai dengan penyalakan api obor, diikuti doa, serta mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat. 

Moment ini menjadi bentuk penghormatan yang mendalam bagi jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk bangsa.

Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus mengenang dan menghargai jasa para pahlawan melalui berbagai kegiatan seperti ini. 

Upacara ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga sebagai pengingat akan pengorbanan yang telah dilakukan demi kemerdekaan negara tercinta.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan menghargai perjuangan para pahlawan yang telah memberikan segalanya untuk bangsa. 

Upacara ini juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk merenungkan kembali nilai-nilai perjuangan dan dedikasi mereka yang telah berkontribusi besar dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.

Pj. Sekda M. Bari Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kalbar Terkait APBD-P TA 2024

Redaksi    Sabtu, Agustus 17, 2024    Comment   

Pj. Sekda M. Bari Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kalbar Terkait APBD-P TA 2024

Pj. Sekda M. Bari Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kalbar Terkait APBD-P TA 2024. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Rapat Paripurna ke-33 masa persidangan III Tahun Sidang 2024 di Ruang Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada hari Jumat, 16 Agustus 2024. 

Acara tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., bersama sejumlah pejabat penting lainnya.

Rapat Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., dan dihadiri oleh anggota DPRD Kalbar, kepala instansi vertikal, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rapat tersebut, dilakukan penyampaian pemandangan umum dari delapan fraksi DPRD Provinsi Kalbar mengenai nota penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. 

Ke-8 fraksi yang terlibat adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi PKS-PPP.

Seluruh fraksi menyetujui Raperda perubahan APBD TA 2024 dan memberikan beberapa rekomendasi penting. 

Mereka meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan penyerapan anggaran dengan lebih baik dan mendorong peningkatan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pentingnya kesepakatan ini menunjukkan komitmen semua pihak dalam memastikan bahwa APBD-P TA 2024 dapat digunakan secara efektif untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalbar. 

Dengan adanya persetujuan dan rekomendasi dari fraksi-fraksi ini, diharapkan pengelolaan anggaran dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi daerah.

PJ Gubernur Harisson Saksikan Pidato Presiden Terkait RUU APBN TA 2025

Redaksi    Sabtu, Agustus 17, 2024    Comment   

PJ Gubernur Harisson Saksikan Pidato Presiden Terkait RUU APBN TA 2025

Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Forkopimda Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, hadir di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar untuk menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

PONTIANAK – Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Forkopimda Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, hadir di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar untuk menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, pada Jum'at, 16 Agustus 2024.

Dalam pidatonya, Presiden H. Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa syukurnya karena Indonesia telah berhasil menghadapi berbagai tantangan besar selama 10 tahun terakhir, termasuk pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, dan krisis perubahan iklim. Meski banyak rintangan, Jokowi menekankan bahwa kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.

"Alhamdulillah, meskipun diterpa berbagai tantangan, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyoroti peningkatan signifikan dalam indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% pada tahun 2024, kemiskinan menurun menjadi 9,03%, dan angka kemiskinan ekstrem juga berkurang menjadi 0,83%.

Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Forkopimda Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, hadir di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar untuk menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Kemajuan pembangunan infrastruktur yang fokus pada kebutuhan Indonesia seperti jalan tol, bendungan, dan bandara juga mendapat perhatian khusus. Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui reformasi pendidikan dan transformasi sistem kesehatan.

Mengenai RUU APBN TA 2025, Jokowi menjelaskan bahwa APBN harus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan lebih jauh. "Kita harus memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja," katanya.

Pemerintah juga akan terus mendukung produk-produk bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor dengan insentif fiskal yang kompetitif. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi melalui bauran fiskal dan moneter, serta responsif terhadap dinamika moneter dunia.

Dengan arahan dan kebijakan dari Presiden, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertekad menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seluruh perangkat daerah akan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program kerja masing-masing untuk mendukung visi Indonesia Maju.

Pj. Sekda Kalbar Ajak Pramuka Kalbar Perkuat Komitmen Jaga NKRI di HUT Pramuka ke-63

Redaksi    Kamis, Agustus 15, 2024    Comment   

Pj. Sekda Kalbar Ajak Pramuka Kalbar Perkuat Komitmen Jaga NKRI di HUT Pramuka ke-63

Pj. Sekda Kalbar Ajak Pramuka Kalbar Perkuat Komitmen Jaga NKRI di HUT Pramuka ke-63.

PONTIANAK - Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-63, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Pj. Sekda Kalbar), Mohammad Bari, mengajak seluruh anggota Pramuka di Kalbar untuk memperkuat komitmen dalam membangun bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Bari menyampaikan hal ini saat memimpin upacara Ulang Janji Pramuka yang berlangsung di Pontianak pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Menurut Bari, peringatan HUT Pramuka tahun ini harus menjadi momentum penting bagi seluruh Gerakan Pramuka Kwarda Kalbar untuk memperbarui komitmen mereka terhadap Pancasila dan NKRI. 

"Ulang Tahun Pramuka diharapkan dapat menjadi momentum bagi Pramuka Kalbar untuk berkomitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita memperbarui Tri Satya Pramuka agar seluruh Gerakan Pramuka Kwarda Kalbar tetap teguh dalam menjaga Pancasila dan NKRI," ujarnya.

Bari juga meyakini bahwa Pramuka adalah fondasi generasi muda yang akan terus setia kepada Pancasila dan NKRI. 

Ia menegaskan bahwa setiap anggota Pramuka memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan NKRI dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

"Pramuka adalah cikal bakal generasi muda yang akan selalu setia kepada Pancasila dan NKRI," tambahnya.

Upacara Ulang Janji, yang merupakan tradisi tahunan Pramuka di seluruh Indonesia setiap tanggal 14 Agustus, menjadi momen refleksi dan evaluasi bagi anggota Pramuka. 

Di Kalimantan Barat, kegiatan ini diisi dengan perenungan mengenai kontribusi setiap anggota dalam gerakan kepramukaan serta pengulangan Janji Pramuka. 

Melalui acara ini, diharapkan anggota Pramuka dapat menilai sejauh mana mereka telah mengabdi kepada Gerakan Pramuka dan masyarakat luas.

Lebih lanjut, Bari menyampaikan harapannya agar dengan pelaksanaan Upacara Ulang Janji dan Malam Renungan ini, seluruh anggota Pramuka Kwarda Kalbar semakin teguh dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Satya Pramuka. 

"Dengan pelaksanaan Upacara Ulang Janji dan Malam Renungan ini, diharapkan seluruh anggota Pramuka Kwarda Kalbar semakin teguh dalam mengamalkan nilai-nilai yang tertuang dalam Tri Satya Pramuka, serta berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dan menjunjung tinggi Pancasila," kata Bari.

Peran Pramuka sebagai generasi penerus bangsa sangat penting dalam menjaga keberlanjutan NKRI. 

Dengan semangat yang terus diperbarui, diharapkan Gerakan Pramuka di Kalimantan Barat dapat terus berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Selamat Hari Pramuka ke-63!

Pemerintah Kalimantan Barat Bahas Integrasi Pengaturan Perairan Pesisir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Redaksi    Kamis, Agustus 15, 2024    Comment   

Pemerintah Kalimantan Barat Bahas Integrasi Pengaturan Perairan Pesisir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini menggelar rapat penting yang membahas integrasi dan penyesuaian aturan terkait perairan pesisir ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2024-2044. 

Rapat yang diadakan dalam Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Provinsi Kalimantan Barat ini berlangsung di Pontianak, Rabu lalu.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, menekankan pentingnya integrasi ini. 

"Integrasi aturan perairan pesisir ke dalam RTRW sangat krusial untuk memastikan perencanaan tata ruang yang komprehensif. Ini mencakup perlindungan lingkungan sekaligus pemanfaatan sumber daya perairan pesisir yang berkelanjutan," ujarnya.

Dalam penjelasannya, Mohammad Bari menyoroti bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan ruang di sekitar garis pantai yang belum ditetapkan sebagai kawasan lindung, seperti ekosistem Mangrove. 

Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan pembangunan.

Selain itu, arahan mengenai pemanfaatan ruang di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil juga akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas di kawasan pesisir tetap terkontrol dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Rapat tersebut juga menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Salah satunya adalah pengisian Field Catatan (Remark) yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait kawasan hutan yang berada di garis pantai dan kawasan konservasi perairan pesisir serta kawasan pemanfaatan umum. 

"Kami juga membahas penetapan kawasan lindung dengan merencanakan peruntukan ruang di sekitar garis pantai yang belum ditetapkan sebagai kawasan lindung, seperti kawasan ekosistem Mangrove. Selain itu, penyesuaian arahan pemanfaatan ruang di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menjadi fokus utama," tambah Mohammad Bari.

Rapat ini didasari oleh berbagai peraturan dan keputusan, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat tentang RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Selain itu, keputusan Menteri terkait kawasan konservasi perairan, Mangrove, dan pelabuhan di Kalimantan Barat juga menjadi landasan dalam pembahasan ini.

Integrasi aturan perairan pesisir ke dalam RTRW dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan perencanaan tata ruang yang lebih baik dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

 Ini bukan hanya untuk melindungi lingkungan, tetapi juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya sangat mengapresiasi hasil dari rapat koordinasi ini. Kesepakatan yang dicapai merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya mewujudkan tata ruang wilayah yang lebih baik dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan mengintegrasikan pengaturan perairan pesisir ke dalam RTRW, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Mohammad Bari.

Dengan hasil rapat ini, diharapkan Ranperda Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 dapat segera diimplementasikan. 

Integrasi pengaturan perairan pesisir diharapkan menciptakan tata ruang yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat.

Operasi Pasar HUT RI ke-79, Upaya Pemprov Tekan Inflasi dan Menjaga Stabilitas Harga

Redaksi    Kamis, Agustus 15, 2024    Comment   

Operasi Pasar HUT RI ke-79, Upaya Pemprov Tekan Inflasi dan Menjaga Stabilitas Harga

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar operasi pasar di Pasar Kemuning, Pontianak Selatan.

PONTIANAK - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar operasi pasar di Pasar Kemuning, Pontianak Selatan. 

Acara ini tidak hanya untuk merayakan kemerdekaan, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi di Kalbar.

Penjabat Ketua PKK Kalbar, Windy Prihastari Harisson, menjelaskan bahwa operasi pasar ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang dirancang untuk merayakan HUT RI sekaligus menanggulangi isu ekonomi lokal yang krusial, seperti inflasi di Kalbar. 

"Operasi pasar ini menjadi salah satu cara kami memperingati kemerdekaan sekaligus mengatasi tantangan ekonomi seperti inflasi. Sejak awal tahun ini, kami telah melakukan 80 operasi pasar di berbagai kabupaten dan kota se-Kalbar," ujar Windy di Pontianak, Selasa.

Harga Lebih Rendah, Masyarakat Lebih Terbantu

Dalam operasi pasar tersebut, Pemprov Kalbar menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. 

Misalnya, gula yang biasanya dijual seharga Rp18.000 per kilogram di pasar umum, dalam operasi pasar ini ditawarkan hanya Rp15.000 per kilogram. 

Langkah ini diharapkan bisa langsung meringankan beban masyarakat, terutama dalam hal biaya kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga memberikan sembako gratis kepada warga yang lahir di bulan Agustus. 

Ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus bantuan kepada masyarakat agar mereka bisa merasakan dampak positif dari perayaan kemerdekaan ini.

Komitmen Berkelanjutan untuk Menjaga Kesejahteraan Masyarakat

Windy Prihastari Harisson menambahkan bahwa Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial seperti ini secara berkelanjutan. 

Hal ini diharapkan bisa membantu masyarakat sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi di Kalbar.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan aksi sosial seperti ini. Harapannya, langkah-langkah ini dapat meringankan beban masyarakat dan mendukung upaya pengendalian inflasi di Kalbar," katanya.

Kalimantan Barat Dapatkan Kuota Tambahan CPNS 2024: Persiapkan Diri Anda!

Redaksi    Kamis, Agustus 15, 2024    Comment   

Kalimantan Barat Dapatkan Kuota Tambahan CPNS 2024: Persiapkan Diri Anda!

Kalimantan Barat Dapatkan Kuota Tambahan CPNS 2024. (Gambar ilustrasi)

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengumumkan berita baik bagi para pencari kerja di wilayah ini. Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan bahwa tahun ini Kalbar mendapatkan kuota tambahan untuk penerimaan CPNS sebanyak 246 formasi. Pengumuman penerimaan CPNS ini dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 19 Agustus 2024.

Harisson menjelaskan melalui pesan singkatnya pada Rabu, bahwa jadwal seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024. Keputusan ini menetapkan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah.

"Jumlah penerimaan CPNS untuk tahun 2024 di Kalimantan Barat sebanyak 246 formasi. Formasi ini mencakup berbagai posisi, termasuk di bidang kesehatan dan posisi lainnya yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah," ujar Harisson.

Menurut surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2023, proses seleksi CPNS TA 2024 akan dimulai pada 19 Agustus 2024 dengan pengumuman penerimaan. 

Seleksi akan dilaksanakan secara bertahap, dengan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi ASN CPNS terpilih dijadwalkan berlangsung antara 22 Februari hingga 23 Maret 2025.

Harisson menekankan pentingnya mengikuti jadwal seleksi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS. 

"Jadwal yang telah ditetapkan ini harus digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan seleksi. Kami berharap semua pihak terkait, baik peserta maupun panitia seleksi, dapat mematuhi jadwal ini untuk memastikan proses pengadaan CPNS tahun ini berjalan dengan efisien dan efektif," tambahnya.

Pelaksanaan seleksi CPNS ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pegawai negeri sipil di Kalimantan Barat, khususnya dalam formasi-formasi strategis seperti di bidang kesehatan. 

Pengumuman ini memberikan kejelasan dan informasi yang dibutuhkan oleh calon pelamar CPNS, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti setiap tahapan seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Seleksi ini merupakan kesempatan bagi para pencari kerja untuk bergabung dalam jajaran aparatur sipil negara yang berkomitmen melayani masyarakat. Kami berharap para calon CPNS yang terpilih nantinya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat," tutup Harisson.

Jadi, bagi Anda yang tertarik untuk menjadi bagian dari aparatur sipil negara, pastikan Anda memperhatikan jadwal dan persyaratan yang telah ditetapkan. 

Persiapkan diri dengan baik dan manfaatkan kesempatan ini untuk berkontribusi dalam pelayanan publik di Kalimantan Barat!

Komitmen Pemerintah Kalimantan Barat untuk Cegah Karhutla: Masyarakat Adat Terlibat

Redaksi    Jumat, Agustus 09, 2024    Comment   

Komitmen Pemerintah Kalimantan Barat untuk Cegah Karhutla: Masyarakat Adat Terlibat

Arsip - Relawan PMI Kalimantan Barat saat berjibaku memadamkan api pada lahan yang terbakar di Kecamatan Rasau Jaya belum lama ini. ANTARA/HO : PMI Kalbar.

PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semakin mempertegas komitmennya dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Langkah ini diambil sebagai respon terhadap Instruksi Presiden Nomor: 3 Tahun 2020 yang mendesak tindakan konkret dalam penanggulangan Karhutla di daerah ini.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan Inpres tersebut, Pemprov Kalbar telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla. 

Perda ini mulai berlaku pada 30 Mei 2022 dan bertujuan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini.

Harisson menekankan bahwa pencegahan dan penanggulangan Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah. 

Masyarakat adat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. 

"Sebagai gubernur, saya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla," kata Harisson. 

Ia menambahkan bahwa masyarakat adat, yang memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan, akan menjadi mitra utama dalam upaya ini.

Menurut Harisson, kebakaran hutan dan lahan adalah ancaman serius yang dapat merusak ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat, dan mengancam stabilitas ekonomi serta sosial. 

Oleh karena itu, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk bekerja sama dengan TNI/Polri, lembaga pemerintah, dan masyarakat adat dalam upaya pencegahan dini dan penanganan Karhutla.

Dengan prediksi BMKG yang menyebutkan sebagian wilayah Kalimantan Barat akan memasuki musim kemarau pada akhir Juni 2024, dengan puncaknya pada Juli hingga Agustus, risiko Karhutla meningkat. 

"Kita harus berupaya keras untuk menurunkan angka kebakaran dengan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif," tambah Harisson.

Sejak Juli hingga saat ini, Kalimantan Barat terus diselimuti asap akibat Karhutla di berbagai wilayah. 

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalbar telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 3502/BPBD/2024.

Selain kampanye penyadartahuan dan aktivasi posko, Pemprov juga melakukan berbagai aksi nyata seperti operasi modifikasi cuaca, patroli terpadu, dan operasi pembasahan gambut. 

Harisson menegaskan pentingnya koordinasi antara instansi, lembaga, dan masyarakat adat untuk penanganan Karhutla yang cepat dan tepat.

"Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita dapat mengatasi tantangan ini dan mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih hijau, sehat, dan sejahtera," tutup Harisson.

Oleh: ANTARA/Rendra Oxtora

Editor: Yakop

Windy Pamerkan Beragam Produk Kerajinan Khas Kalbar di Hadapan Peserta ASBANDA Nasional

Redaksi    Jumat, Agustus 09, 2024    Comment   

Windy Pamerkan Beragam Produk Kerajinan Khas Kalbar di Hadapan Peserta ASBANDA Nasional

Windy Pamerkan Beragam Produk Kerajinan Khas Kalbar di Hadapan Peserta ASBANDA Nasional. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, memberikan sambutan hangat dan apresiasi tinggi kepada seluruh Istri Direktur Eksekutif Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dan para Istri Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia. 

Mereka telah berkunjung dan berbelanja produk kerajinan khas Kalimantan Barat dalam rangkaian acara Undian Simpeda Tingkat Nasional Periode ke-1 XXXV Tahun 2024. 

Acara ini diadakan di Gedung Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (8/8/2024).

"Saya tentunya sangat senang akan kehadiran para ibu-ibu yang telah bersedia berkunjung sekaligus berbelanja dari hasil produk-produk kerajinan khas Kalbar," ungkap Windy Prihastari dengan penuh rasa syukur.

Windy Pamerkan Beragam Produk Kerajinan Khas Kalbar di Hadapan Peserta ASBANDA Nasional. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Ragam Kerajinan Khas Kalbar

Windy menjelaskan bahwa produk kerajinan yang dipamerkan merupakan simbol dari keberagaman budaya di Kalimantan Barat. 

Produk-produk ini meliputi berbagai jenis wastra dan anyaman dari bahan rotan, bambu, hingga bemban. 

Tak ketinggalan, ada juga beragam produk aksesoris yang dirancang untuk menjangkau semua generasi, agar semakin bangga menggunakan produk kerajinan lokal.

"Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat adalah wadah bagi para perajin lokal untuk mengembangkan keterampilan, mempromosikan karya, dan meningkatkan nilai tambah dari produk kerajinan dan wastra. Hal ini sangat penting untuk mendorong perekonomian keluarga," jelas Windy. 

Galeri Dekranasda menampilkan produk-produk asli dari perajin Kalimantan Barat yang tersebar di 14 kabupaten/kota.

Windy Pamerkan Beragam Produk Kerajinan Khas Kalbar di Hadapan Peserta ASBANDA Nasional. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Prestasi Kerajinan Kalbar

Di hadapan para tamu, Windy juga mengungkapkan bahwa produk wastra dan kerajinan Kalimantan Barat telah meraih berbagai penghargaan tingkat nasional. 

Salah satu pencapaian terbaru adalah pada World Water Forum di Bali pada bulan Mei lalu, di mana Tenun Ikat Sintang digunakan oleh Presiden RI dan tamu kenegaraan pada acara gala dinner.

"Saat ini kami terus aktif untuk mempromosikan serta mengkreasikan produk wastra dan kerajinan agar selalu sesuai dengan model dan selera pasar. Salah satu contohnya adalah fashion show dari Wastra Kalbar. Dengan demikian, nilai tambah ekonomi akan semakin dirasakan oleh para perajin kami di seluruh Kalimantan Barat," tambahnya.

Windy juga mengingatkan bahwa Kain Tenun Sidan dan Sungkit Kapuas Hulu mendapatkan penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional Pusat di event Kriyanusa 2022. 

Tenun Sidan juga kembali meraih penghargaan Best Prize in Category Textiles pada Pameran Kriya Terbesar se-Asia Tenggara, Inacraft 2022.

Windy Pamerkan Beragam Produk Kerajinan Khas Kalbar di Hadapan Peserta ASBANDA Nasional.

Pada tahun 2023, Tikar Senggang Melawi meraih penghargaan di Kriyanusa 2023. 

Di Inacraft 2024, Kalbar yang diwakili oleh hiasan dinding kombinasi anyaman dan Songket Sambas meraih dua penghargaan, yaitu Best Prize in Natural Fibers Category dan Best Of The Best Inacraft Award dari tujuh kategori award 2024.

Kerajinan khas Kalbar telah membuktikan diri sebagai produk berkualitas tinggi yang disukai masyarakat Indonesia. 

Dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak tentu akan semakin memajukan industri kerajinan lokal ini. 

Dengan berbagai pencapaian tersebut, Kalimantan Barat terus menunjukkan bahwa produk kerajinan mereka memiliki nilai tinggi dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. 

Semoga dengan promosi yang berkelanjutan, kerajinan khas Kalbar semakin dikenal dan dihargai oleh masyarakat luas.

Peringatan Hari Kewirausahaan: Pojok Koperasi dan UMKM Resmi Dibuka di Kalimantan Barat

Redaksi    Jumat, Agustus 09, 2024    Comment   

Peringatan Hari Kewirausahaan: Pojok Koperasi dan UMKM Resmi Dibuka di Kalimantan Barat

Peringatan Hari Kewirausahaan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat menjadi momen spesial tahun ini dengan peluncuran Pojok Koperasi dan UMKM. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Peringatan Hari Kewirausahaan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat menjadi momen spesial tahun ini dengan peluncuran Pojok Koperasi dan UMKM. Acara ini secara resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., di halaman Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalbar, Kamis (8/8/2024).

Dalam sambutannya, dr. Harisson menyoroti peningkatan ekonomi di Kalimantan Barat yang saat ini mencapai pertumbuhan 4,76 persen pada triwulan kedua. Ia menekankan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem usaha rakyat dan menghubungkannya dengan rantai pasok industri nasional.

Peringatan Hari Kewirausahaan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat menjadi momen spesial tahun ini dengan peluncuran Pojok Koperasi dan UMKM. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

"Koperasi adalah solusi pembiayaan mikro yang banyak diakses oleh rumah tangga di Indonesia. Dengan peran kita yang terus memberdayakan UMKM dan koperasi, hasilnya mulai nampak. Kerjasama antara Dinas Koperasi, Bea Cukai, Bank Indonesia, dan koperasi lainnya telah menunjukkan hasil yang positif," ungkap dr. Harisson.

Penjabat Gubernur juga menekankan pentingnya menanamkan mindset kewirausahaan pada generasi muda. Ia berharap bahwa anak-anak SMA, SMK, dan mahasiswa perguruan tinggi dapat berpikir untuk memulai usaha setelah menyelesaikan pendidikan mereka.

"Jangan sampai setelah tamat sekolah atau kuliah, mereka hanya bercita-cita menjadi pegawai. Sebaliknya, mereka harus mulai berpikir untuk memulai bisnis atau usaha. Dengan membuka usaha, mereka tidak hanya akan membantu diri sendiri, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menurunkan tingkat pengangguran," tambahnya.

Peringatan Hari Kewirausahaan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat menjadi momen spesial tahun ini dengan peluncuran Pojok Koperasi dan UMKM. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Acara ini turut dihadiri oleh Penjabat Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., serta instansi vertikal dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan yang kuat untuk pengembangan koperasi dan UMKM di daerah tersebut.

Peringatan Hari Kewirausahaan ini diharapkan dapat terus mendorong pengembangan UMKM, industri kreatif, dan pariwisata di Kalimantan Barat. Dengan adanya Pojok Koperasi dan UMKM, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan pembinaan, peningkatan kompetensi, serta akses ke pasar yang lebih luas.

Generasi Muda sebagai Motor Penggerak Pembangunan Indonesia 2045

Redaksi    Kamis, Agustus 08, 2024    Comment   

Generasi Muda sebagai Motor Penggerak Pembangunan Indonesia 2045

Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson.

PONTIANAK - Generasi muda saat ini, yang sedang duduk di bangku sekolah dan perguruan tinggi, diprediksi akan menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia pada tahun 2025 hingga 2045. 

Visi besar Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara maju dengan ekonomi kuat dan masyarakat sejahtera di tahun 2045, menuntut peran aktif dari generasi ini. 

Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengungkapkan pentingnya peran generasi muda, khususnya Gen Z, dalam pembangunan Indonesia. 

Saat membuka kegiatan "Pajak Bertutur" yang diadakan serentak di seluruh Indonesia, Harisson menekankan bahwa generasi muda perlu memiliki kesadaran akan kewajiban membayar pajak. 

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan generasi muda, terutama di Pontianak.

Mengajak Gen Z Lebih Peduli Pajak

Dalam sambutannya, Harisson mengajak generasi muda, khususnya Gen Z yang dikenal sebagai generasi melek internet, untuk lebih peduli terhadap kewajiban pajak. 

Ia juga meluruskan beberapa stigma negatif terkait pajak yang berkembang di masyarakat, seperti anggapan bahwa pajak hanya untuk orang kaya atau memberatkan masyarakat.

"Pajak yang kalian bayar saat berbelanja online atau ketika orang tua kalian membayar pajak penghasilan, semuanya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Harisson.

Ia juga mengingatkan pentingnya memahami perbedaan antara pajak nasional dan pajak daerah. 

Pajak nasional, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan nasional yang luas, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. 

Sedangkan pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak restoran, dikelola oleh pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan lokal.

Kontribusi Kalimantan Barat Menuju Indonesia Emas 2045

Harisson menutup sambutannya dengan harapan bahwa Kalimantan Barat dapat berkontribusi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana negara ini akan memiliki ekonomi yang kuat dan inklusif serta masyarakat yang sejahtera. 

"Terima kasih atas penyelenggaraan Pajak Bertutur Nasional 2024 di Kalimantan Barat. Mari kita lampaui batas dan bangkit bersama untuk Indonesia Emas," katanya.

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. 

Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk pendidikan, yang mencakup pembebasan biaya sekolah negeri dan pendanaan melalui dana BOS. 

Harisson juga menekankan pentingnya pajak dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

"Infrastruktur pendidikan yang baik, serta pembangunan lainnya, dapat tercapai melalui pajak. Pajak pusat yang dikumpulkan menjadi pendapatan negara yang kemudian dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pendidikan," tuturnya.

Pentingnya Kesadaran Pajak di Kalangan Muda

Sebagai informasi tambahan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia kembali menggelar kegiatan "Pajak Bertutur" secara serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kampanye untuk meningkatkan kesadaran pajak, khususnya di kalangan generasi muda. 

Pajak Bertutur 2024 secara resmi dibuka di Pontianak oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama dengan Sahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak RI, Yon Arsal, dan Rektor Universitas Tanjungpura, Prof. Dr. Garuda Wiko. 

Pembukaan acara ini ditandai dengan pemukulan gong di Gedung Pontianak Convention Center (PCC), Rabu (7/8/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 23 ribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, dengan mengusung tema "Lampaui Batas, Bangkit untuk Indonesia Emas". 

Dalam program ini, pegawai DJP memberikan edukasi pajak yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pajak sejak dini.

Penjabat Ketua Dekranasda Windy Lepas 25 Penari Kolosal untuk HUT ke-79 RI di Jakarta

Redaksi    Rabu, Agustus 07, 2024    Comment   

Penjabat Ketua Dekranasda Windy Lepas 25 Penari Kolosal untuk HUT ke-79 RI di Jakarta

Penjabat Ketua Dekranasda Windy Lepas 25 Penari Kolosal untuk HUT ke-79 RI di Jakarta.

Pontianak, Kalbar - Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada 17 Agustus 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memeriahkannya dengan mengirimkan penari kolosal untuk ikut serta dalam perayaan di Istana Negara, Jakarta. 

Penari-penari tersebut dilepas secara resmi oleh Penjabat Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari Harisson, di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Sebanyak 25 penari kolosal yang berasal dari Kalimantan Barat akan menampilkan Tari Rentak Kapuas, sebuah tarian yang menggambarkan semangat masyarakat Kalimantan Barat dalam menjalani kehidupan. 

Tari ini melambangkan aliran Sungai Kapuas yang mengaliri jantung kehidupan masyarakat, simbol kebersamaan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. 

Tari Rentak Kapuas menggabungkan gerakan tradisi Melayu dan Dayak yang telah dikembangkan menjadi lebih menarik dan dinamis. 

Properti kipas yang digunakan dalam tarian ini menggambarkan air dan sungai, serta ikan Siluk atau Arwana yang merupakan salah satu ikon Kalimantan Barat, melambangkan kemegahan dan kesejahteraan.

Penjabat Ketua Dekranasda Windy Lepas 25 Penari Kolosal untuk HUT ke-79 RI di Jakarta.

Usai menyaksikan tarian seremonial yang akan dipersembahkan di Istana Negara, Windy Prihastari Harisson memberikan pesan khusus kepada para penari. 

"Saya berpesan seperti biasa, bawa nama Kalimantan Barat dengan baik. Jangan sampai membuat dan bersikap yang tidak baik di sana, karena kalian mewakili Kalimantan Barat, bukan hanya diri sendiri atau sanggar," ujarnya.

Windy juga menambahkan bahwa para penari akan berada di Jakarta selama sembilan hari. 

"Sembilan hari bukanlah waktu yang singkat, jadi tetaplah disiplin dan jaga penampilan serta pakaian kalian dengan sebaik mungkin. Kita ingin performance kita mendapat komentar positif dan dapat mengharumkan nama Kalimantan Barat," harapnya.

Tari Rentak Kapuas ini merupakan tarian khusus yang diciptakan untuk mewakili Kalimantan Barat, dan telah dibina langsung oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kalimantan Barat.

Windy menyatakan kebanggaan atas tarian ini dan berharap penari akan tampil sebaik mungkin. 

"Ini adalah awal dari semua. Tidak menutup kemungkinan, setelah banyak orang melihat kalian, ada kesempatan untuk diundang oleh duta besar. Jadi, tampilkan yang terbaik walaupun kesempurnaan itu milik Allah, kita harus terus berusaha dan jangan cepat puas dengan pujian," pungkasnya.

Dengan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kalimantan Barat, diharapkan penari kolosal ini dapat mempersembahkan penampilan terbaik dan membawa nama baik Kalimantan Barat di tingkat nasional.

Penjabat Ketua Dekranasda Windy Lepas 25 Penari Kolosal untuk HUT ke-79 RI di Jakarta.

Kalimantan Barat Dapat Insentif Fiskal Rp5,251 Miliar: Penghargaan atas Kendali Inflasi

Redaksi    Selasa, Agustus 06, 2024    Comment   

Kalimantan Barat Dapat Insentif Fiskal Rp5,251 Miliar: Penghargaan atas Kendali Inflasi

Kalimantan Barat Dapat Insentif Fiskal Rp5,251 Miliar: Penghargaan atas Kendali Inflasi.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini menerima kabar gembira. Provinsi ini mendapatkan alokasi insentif fiskal sebesar Rp5,251 miliar dari pemerintah pusat. 

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Kalimantan Barat dalam mengendalikan inflasi di daerah, seperti yang dinyatakan oleh Pj Gubernur Kalbar, Harisson, dari Jakarta, pada hari Senin.

“Penghargaan ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024, yang dialokasikan kepada 50 pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Harisson.

Prestasi Kalimantan Barat semakin membanggakan karena provinsi ini berhasil mencapai tingkat inflasi terendah keenam secara nasional, yaitu hanya 1,58 persen pada bulan Juli 2024. 

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang berada di level 2,13 persen.

“Alhamdulillah, Pemprov Kalbar mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp5,251 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan kami dalam pengendalian inflasi di daerah,” tambah Harisson.

Upaya Pengendalian Inflasi yang Dilakukan

Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar dalam mengendalikan inflasi. 

Beberapa langkah yang diambil antara lain:

• Operasi Pasar Murah: Mengadakan operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
• Bantuan Sosial: Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
• Koordinasi dengan TPID: Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan setiap langkah yang diambil efektif dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini, termasuk Forkopimda, perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Insentif fiskal ini akan kami gunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar. Capaian ini juga menjadi motivasi bagi kami di jajaran Pemprov Kalbar untuk terus meningkatkan kinerja dalam mewujudkan Kalbar yang maju dan sejahtera,” jelas Harisson.

Insentif Fiskal sebagai Bagian dari Penghargaan Nasional

Insentif fiskal ini adalah bagian dari total alokasi sebesar Rp300 miliar yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 50 pemda yang berhasil mengendalikan inflasi. 

Insentif ini diberikan kepada 4 provinsi, 36 kabupaten, dan 10 kota yang dipilih berdasarkan kinerja pengendalian inflasi mereka pada periode pertama tahun anggaran 2024.

Keberhasilan Kalimantan Barat dalam menerima insentif ini bukan hanya menjadi bukti komitmen Pemprov Kalbar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. 

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Kalimantan Barat optimis dapat terus mempertahankan prestasi ini dan mewujudkan visi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan adanya insentif fiskal ini, diharapkan Kalimantan Barat dapat semakin maju dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakatnya. 

Pj. Sekda Kalbar: Doa Bersama untuk Palestina dalam Safari Dakwah

Redaksi    Jumat, Agustus 02, 2024    Comment   

Pj. Sekda Kalbar: Doa Bersama untuk Palestina dalam Safari Dakwah

Safari Dakwah bertajuk "Segenap Doa untuk Saudara Kita" di Masjid An-Na'im Kantor Gubernur Kalbar, pada hari Jumat, 2 Agustus 2024. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - , Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., bersama Kepala Perangkat Daerah terkait, menghadiri acara Safari Dakwah bertajuk "Segenap Doa untuk Saudara Kita". Acara ini diselenggarakan di Masjid An-Na'im Kantor Gubernur Kalbar, pada hari Jumat, 2 Agustus 2024 dengan menghadirkan penceramah KH. Syauqi MZ, Dai Nasional Putra Alm. Zainudin MZ.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Kalbar Mohammad Bari menyampaikan rasa syukurnya atas antusiasme jemaah Masjid An-Na'im yang sangat ingin mendengarkan ceramah dari KH. Syauqi MZ. Beliau berharap kehadiran ustadz kondang ini dapat membawa berkah dan mempererat rasa persaudaraan di kalangan umat Islam.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, kami ucapkan selamat datang kepada KH. Syauqi MZ. Kami sangat prihatin dengan tragedi yang terjadi di Palestina. Semoga melalui kegiatan zikir dan doa bersama ini, harapan kebaikan kita untuk tanah Arab tersebut dapat terwujud,” ujar Mohammad Bari.

Safari Dakwah ini bertujuan untuk mengajak umat Islam di seluruh Indonesia lebih peduli terhadap nasib saudara-saudara kita di Palestina. KH. Syauqi MZ dalam ceramahnya menyatakan bahwa korban di Palestina terus berjatuhan akibat serangan dari zionis Israel yang tidak berhenti.

“Kehadiran kita di sini adalah untuk memohon doa dan bantuan bagi saudara-saudara kita di Palestina,” ajaknya.

Acara Safari Dakwah ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung Palestina serta memperkuat rasa persaudaraan di kalangan umat Islam.

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan YAICI dan PP Muslimat NU

Redaksi    Jumat, Agustus 02, 2024    Comment   

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan YAICI dan PP Muslimat NU

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan YAICI dan PP Muslimat NU. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menyambut audiensi dari Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) dan Pimpinan Pusat Muslimat NU (PPMNU) di ruang kerjanya Pada Jumat, 2 Agustus 2024. Pertemuan ini merupakan momen penting untuk membahas dua program utama yang dibawa oleh kedua organisasi tersebut.

Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) yang berbasis di Tangerang Selatan, dikenal karena fokusnya pada tiga pilar utama: Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan. Sementara itu, Pimpinan Pusat Muslimat NU (PPMNU) merupakan salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia, yang juga memiliki beragam program sosial.

Ketua 7 PPMNU Bidang Kesehatan, dr. Erna Yulia, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan dua program penting. Program pertama adalah upaya untuk menurunkan angka stunting melalui pembentukan kader-kader ibu asuh. 

"Kami membentuk kader dari seluruh Muslimat NU dari tingkat wilayah hingga ranting. Setiap kader akan mendampingi satu anak yang terindikasi stunting atau kurang gizi. Selain memberikan makanan tambahan seperti telur atau ikan, kami juga memastikan bahwa makanan tersebut benar-benar dikonsumsi oleh anak-anak tersebut dan memantau perkembangannya dalam tiga bulan pertama," ungkap dr. Erna Yulia.

Program kedua adalah pemberdayaan ekonomi keluarga, terutama bagi perempuan. PPMNU bekerja sama dengan PT Paragon, perusahaan kosmetik yang terkenal dengan produk Wardah. 

"Kami membuka peluang bisnis untuk ibu-ibu pengurus Muslimat NU maupun ibu-ibu yang berminat untuk berbisnis Wardah dengan potongan harga khusus. Ini diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan dan mendukung ekonomi keluarga," tambahnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia, Pimpinan Pusat Muslimat NU, dan Pemerintah Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan kedua program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi komunitas.

Pj. Gubernur Harisson Harap Masyarakat Kalbar Dapat Mengenal Pendidikan Tinggi

Redaksi    Jumat, Agustus 02, 2024    Comment   

Pj. Gubernur Harisson Harap Masyarakat Kalbar Dapat Mengenal Pendidikan Tinggi

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., menunjukkan dukungannya yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menghadiri pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk periode 2024-2028. Acara tersebut digelar di Aula Universitas Muhammadiyah Pontianak pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Dengan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dr. Harisson mengucapkan selamat kepada Heriansyah, S.H., S.H.I., M.Pd., yang resmi menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dalam sambutannya, Harisson berharap agar universitas ini semakin berkembang dan terus berkontribusi positif bagi masyarakat Kalbar.

"Mudah-mudahan Universitas Muhammadiyah yang bapak pimpin akan semakin bertambah maju dan dapat terus membantu Pemerintah Provinsi Kalbar serta masyarakat Kalbar untuk meningkatkan pendidikan mereka," ujar Harisson.

Menurut Harisson, perguruan tinggi memegang peranan penting sebagai pusat unggulan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi, seperti Universitas Muhammadiyah, sangat berperan dalam membantu masyarakat Kalbar mendapatkan pendidikan tinggi. 

"Dengan rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 11 tahun, kehadiran perguruan tinggi di Kalbar sangat diharapkan bisa meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kita," lanjutnya.

Harisson juga menyadari bahwa perguruan tinggi swasta seringkali lebih banyak berada di daerah perkotaan dan memiliki tantangan tersendiri dalam hal biaya operasional. Namun, ia berharap perguruan tinggi swasta dapat memanfaatkan teknologi, seperti pembelajaran jarak jauh, untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

"Walaupun perguruan tinggi swasta harus menghitung biaya operasional, berbeda dengan perguruan tinggi negeri yang tidak berpikir untung rugi, saya berharap mereka tetap bisa menggunakan teknologi digital agar lebih banyak masyarakat Kalbar bisa merasakan manfaat pendidikan tinggi," tambah Harisson.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan pendidikan tinggi di daerah. Harisson menegaskan perlunya upaya bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk memastikan semua masyarakat Kalbar dapat meraih pendidikan tinggi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dengan dukungan ini, diharapkan masyarakat Kalbar semakin bersemangat untuk mengejar pendidikan tinggi dan meraih masa depan yang lebih cerah. 

Pemprov Kalbar Terima Beras Hibah Sitaan Bea Cukai Kalbar

Redaksi    Jumat, Agustus 02, 2024    Comment   

Pemprov Kalbar Terima Beras Hibah Sitaan Bea Cukai Kalbar

Pemprov Kalbar Terima Beras Hibah Sitaan Bea Cukai Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini menerima hibah beras dari hasil sitaan Bea Cukai Kalbar. Penandatanganan berita acara serah terima barang tersebut dilakukan pada hari Jumat, 2 Agustus 2024, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kalimantan Barat.

Penandatanganan ini melibatkan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Barat. Acara tersebut juga disaksikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Herti Herawati.

Menurut Ir. Herti Herawati, beras yang dihibahkan berjumlah 5.000 kilogram atau 100 karung, masing-masing berisi 50 kilogram. Beras tersebut sebelumnya disita dan disimpan di gudang Bengkayang setelah masuk dari Malaysia melalui perbatasan Jagoi Babang sekitar tiga bulan lalu.

"Hasil sitaan beras ini sekarang sudah sah menjadi aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat," kata Herti Herawati. Dia menambahkan bahwa beras ini kini legal dan siap dimanfaatkan untuk masyarakat Kalimantan Barat.

Selama proses penyaluran, pihak Dinas Ketahanan Pangan memastikan kualitas beras agar layak konsumsi. Dari total 100 karung beras, hanya satu karung yang dinyatakan tidak layak konsumsi dan akan dipergunakan sebagai pupuk atau makanan ternak.

Dengan adanya hibah sitaan Bea Cukai Kalbar ini, diharapkan bantuan ini bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung sektor pertanian di wilayah Kalimantan Barat.

Aksi Nyata TP-PKK Bersama GOTA Upaya Turunkan Angka Stunting di Kalbar

Redaksi    Jumat, Agustus 02, 2024    Comment   

Aksi Nyata TP-PKK Bersama GOTA Upaya Turunkan Angka Stunting di Kalbar

Penjabat (Pj) Ketua TP-PKK Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK – Untuk mengurangi prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Barat, Penjabat (Pj) Ketua TP-PKK Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., terus berkomitmen dalam aksi sosial. Tujuannya jelas: mencapai zero stunting dan mendukung Indonesia Emas 2045. Pada Kamis, 1 Agustus 2024, Windy bersama Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) melaksanakan aksi nyata di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar.

Aksi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kominfo Kalbar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalbar, Dinas Perhubungan Kalbar, BKAD Prov. Kalbar, serta Yayasan Mamba'ul Hikmaj Al Ma'mur (Mahir). Bersama GOTA, mereka berkomitmen untuk mengasuh 40 anak stunting dan memantau perkembangan mereka hingga mereka terbebas dari masalah stunting.

“Kita harus bersama-sama berupaya menurunkan angka stunting. Tim Penggerak PKK akan membantu Pemerintah Provinsi Kalbar dengan melakukan aksi terstruktur, sistematis, dan masif dari hulu ke hilir,” ujar Windy Prihastari.

Pj. Ketua TP-PKK juga mengajak seluruh stakeholder untuk turut serta dalam program orang tua asuh. “Ini termasuk mengajak Anggota KORPRI dan stakeholder untuk langsung mendampingi anak-anak stunting melalui Kader-Kader PKK dan tenaga kesehatan. Kami fokus pada pola asuh yang memberikan makanan bergizi agar anak-anak bisa keluar dari stunting,” tambah Windy.

Menurut Windy, Kalimantan Barat menjadi contoh nasional dalam upaya menurunkan angka stunting. Bahkan, bantuan dari Kakak Asuh Stunting dari Purna Praja STPDN se-Indonesia juga turut menyokong program ini, menunjukkan bahwa Kalbar mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat atas usaha dan keberhasilannya dalam menurunkan angka stunting.

Dengan langkah-langkah konkret ini, TP-PKK Kalbar dan mitranya berharap dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi stunting dan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Kalimantan Barat. 

_Wnd/irm_

Pj. Gubernur Harisson Pimpin High Level Meeting Bahas Peningkatan Perlindungan Jamsostek Pelaku UMKM

Redaksi    Jumat, Agustus 02, 2024    Comment   

Pj. Gubernur Harisson Pimpin High Level Meeting Bahas Peningkatan Perlindungan Jamsostek Pelaku UMKM

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memimpin High Level Meeting di Hotel Mercure Pontianak pada Kamis (1/8/2024).

PONTIANAK – Penjaminan sosial bagi pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi salah satu fokus utama pemerintah saat ini. Program Jaminan Sosial, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan lembaga keuangan. Untuk itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memimpin High Level Meeting di Hotel Mercure Pontianak pada Kamis (1/8/2024), dengan tujuan memperluas cakupan perlindungan Jamsostek bagi pelaku UMKM di Kalbar.

"Sejauh ini, cakupan BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai sekitar 36 persen. Padahal, kita memiliki target untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek," ungkap Harisson. Dia menekankan pentingnya perlindungan sosial ini, terutama dalam melindungi pekerja formal dan informal dari risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan perbankan, bupati/walikota se-Kalbar, serta perangkat daerah Kalbar, Harisson mendorong agar pelaku UMKM yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mendapatkan sosialisasi mengenai manfaat Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

"UMKM berkontribusi sebesar 61 persen terhadap PDRB kita, dan banyak di antaranya yang menerima KUR. Kami berharap saat pemberian KUR, pelaku UMKM juga diajak untuk mendaftar dalam program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Harisson optimis bahwa dengan pendekatan ini, target Universal Coverage Jamsostek sebesar 46 persen bisa tercapai. Dia menambahkan, "Kami berharap dari pelaku UMKM yang mendapatkan KUR, sekitar 7,1 persen dapat bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan."

Usai memimpin rapat, Pj. Gubernur juga menyerahkan penghargaan Paritrana Award Tahun 2023 kepada tiga kabupaten: Mempawah, Ketapang, dan Kubu Raya, sebagai bentuk apresiasi atas upaya mereka dalam meningkatkan perlindungan sosial tenaga kerja.

Dengan upaya ini, diharapkan pelaku UMKM di Kalbar semakin sadar akan pentingnya perlindungan Jamsostek dan ikut serta dalam program ini untuk keamanan dan kesejahteraan mereka. 

(Wnd/irm)

Hadiri Pelantikan PWI Kalbar, Pj. Gubernur Kalbar Ajak Kawal Dan Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Redaksi    Selasa, Juli 09, 2024    Comment   

Hadiri Pelantikan PWI Kalbar, Pj. Gubernur Kalbar Ajak Kawal Dan Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Hadiri Pelantikan PWI Kalbar, Pj. Gubernur Kalbar Ajak Kawal Dan Sukseskan Pilkada Serentak 2024.

PONTIANAK – Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., mengajak insan pers di Kalbar untuk senantiasa mendukung program pemerintah dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik demi citra, kredibilitas, dan integritas wartawan.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Pelantikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalbar Masa Bhakti 2024-2029 di Hotel Alimore Kubu Raya, pada 9 Juli 2024.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, saya mengucapkan selamat kepada Pengurus PWI Provinsi Kalbar masa bakti 2024-2029 yang dilantik hari ini. Semoga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab membawa organisasi menjadi lebih baik," ujar Harisson.

Harisson menambahkan, wartawan sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia bertugas untuk memberikan informasi terpercaya kepada masyarakat.

Wartawan selalu dituntut untuk mengusung nilai kebenaran, tidak berpihak, serta memiliki peran sebagai alat pengontrol sosial bagi kinerja aparatur pemerintahan.

“Kita tahu bahwa sejak Era Reformasi, banyak oknum yang tidak memiliki kompetensi, baik pengetahuan dan keahlian di bidang jurnalistik ikut terjun dalam profesi ini."

"Oknum seperti inilah yang berpotensi menodai profesi wartawan. Oleh karenanya, wartawan dituntut bertanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi publik," tutur Harisson.

Selain itu, sebagai pemerintah, Harisson mengakui bahwa pers berperan penting untuk memastikan terciptanya lingkungan demokratis yang kondusif. 

Berita ataupun informasi yang dihasilkan oleh wartawan haruslah berdasarkan fakta, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun.

"Kalian adalah mata dan telinga masyarakat. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, saya menghimbau agar wartawan harus tetap menjunjung tinggi independensi dan integritas," ujarnya.

Harisson juga meminta pers untuk mengawal Pilkada yang akan datang. Ia berharap pers harus turut serta dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas selama proses Pilkada.

Menurutnya, pers juga turut memberikan informasi yang merata kepada masyarakat tentang calon-calon kepala daerah, visi dan misi mereka, serta program-program yang akan mereka jalankan saat telah dilantik sebagai kepala daerah definitif.

"Saya juga meminta kepada pers, meskipun sudah ada Bawaslu, namun sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus berperan sebagai pengawas dalam proses pemilu."

"Informasikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara jujur dan tidak berpihak. Kami dari pihak pemerintah siap bekerja sama dengan pers untuk memastikan pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi," imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Harisson berharap pers mampu memberikan ruang bagi berbagai suara dan pandangan. 

Pers telah membantu masyarakat untuk terinformasi secara merata, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mempertimbangkan pilihannya sebelum membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab.

"Ingat, kita semua termasuk teman-teman pewarta turut berperan memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik bagi masyarakat," tutupnya.