Hibah USAID Ber-IKAN: Dana USD2,3 Juta untuk Pengembangan Perikanan

Redaksi    Kamis, Januari 25, 2024    Comment   

Hibah USAID Ber-IKAN: Dana USD2,3 Juta untuk Pengembangan Perikanan

Kegiatan lokakarya program hibah USAID Ber-IKAN di Pontianak, Kamis (25/1/2024) (ANTARA/Rendra Oxtora)

PONTIANAK - Ketua Pokja Dirjen Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Fery Sutyawan, mengumumkan bahwa KKP dan USAID Bersama Kelola Perikanan (USAID Ber-IKAN) telah mengadakan lokakarya untuk program hibah USAID Ber-IKAN.

"Program hibah USAID Ber-IKAN ini ditujukan untuk seluruh Organisasi Non-Pemerintah (LSM), Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO), Institusi Penelitian/Universitas, Asosiasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi perikanan (KUB), perusahaan sektor swasta, dan entitas lain yang memenuhi syarat dengan total dana hibah USD2,3 juta USD untuk pengembangan kapasitas dan keberlanjutan perikanan, yang terfokus pada pemberdayaan perempuan, organisasi lokal, komunitas perikanan skala kecil, masyarakat adat serta kelompok minoritas lainnya," ujar Fery saat membuka lokakarya program hibah USAID Ber-IKAN di Pontianak, Kamis.

Menurutnya, USAID Ber-IKAN terus berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati laut Indonesia melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. 

Program tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID Indonesia.

"Program Hibah USAID Ber-IKAN mengalokasikan pendanaan untuk memajukan pengelolaan perikanan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama program. Peluang pendanaan ini bertujuan untuk mendorong upaya kolaboratif di tingkat provinsi dan memberikan solusi yang efektif dalam menjawab tantangan di tingkat masyarakat pesisir, dan secara langsung berkontribusi pada upaya Indonesia dalam mengelola perikanannya secara berkelanjutan dalam memitigasi dampak dari perubahan iklim," ungkapnya.

Hibah tersebut akan mendukung empat tujuan utama, yaitu memperkuat Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk mendukung pengawasan perikanan, memfasilitasi registrasi kapal dan implementasi logbook untuk perikanan skala kecil, memberdayakan komunitas nelayan skala kecil dalam usaha perikanan berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan tangkapan sampingan dan pelaporan spesies laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi.

"Penerima hibah yang berhasil akan mendapatkan dukungan keuangan untuk implementasi proyek, bantuan teknis dan pendampingan, akses ke jaringan ahli dan mitra, serta peluang untuk mempromosikan hasil dan dampak proyek kepada khalayak yang lebih luas," tambahnya.

Frans Zeno, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, berharap semua pihak yang hadir pada lokakarya tersebut bisa berkolaborasi dalam menjalankan program tersebut agar semua program yang dibuat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Frans Zeno menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan program.

Program hibah USAID Ber-Ikan sendiri dirancang untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

"Melalui dukungan finansial dan teknis dari USAID, program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir," katanya.

Frans Zeno juga menekankan bahwa partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

"Kami percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan," tambahnya.

Seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan, kehadiran program hibah USAID Ber-Ikan diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Antara/Rendra Oxtora

Dinas Perikanan Kapuas Hulu Tingkatkan Kualitas Pengolahan Hasil Perikanan

Robiantinus Hermanto    Senin, Agustus 14, 2023    Comment   

Dinas Perikanan Kapuas Hulu Tingkatkan Kualitas Pengolahan Hasil Perikanan

Dinas Perikanan Kapuas Hulu Tingkatkan Kualitas Pengolahan Hasil Perikanan.

KAPUAS HULU - Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, melalui Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Rudi Kurniawan, S.E., M.Si, bersama dengan staf koordinasi, telah melakukan pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas mengenai Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP) pada Jumat lalu.

Acara tersebut turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dalam industri perikanan, seperti Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Hermiwati, S.Pi., M.A.P, serta Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan, Nadiya Ningrum, S.Pi.

SKP merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap penerapan standar mutu tertentu dalam proses pengolahan hasil perikanan. Tujuan utamanya adalah memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang telah mendapatkan sertifikat ini telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Dalam definisi tersebut, terdapat dua konsep kunci yang harus dipenuhi dalam suatu sertifikasi, yakni standar dan mutu.

Sertifikasi ini juga memiliki peran penting dalam mencegah produk dari risiko terkontaminasi oleh faktor-faktor biologis, kimia, maupun benda-benda lain yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia.

Selain itu, SKP juga memberikan manfaat signifikan bagi para pengusaha atau pengolah ikan. Sertifikat ini dapat membantu mereka dalam proses perolehan sertifikasi lain yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar. 

Contohnya, sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta sertifikat Makanan Dan Minuman (MD) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Rudi Kurniawan, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menyampaikan harapannya bahwa kelompok pengolah hasil perikanan yang telah menerima bantuan dapat dengan sukses memperoleh SKP. 

Ia percaya bahwa sertifikat ini akan memperlihatkan peningkatan signifikan dalam proses pengolahan dibandingkan sebelum menerima bantuan. 

Hal ini tidak hanya akan membantu para pelaku usaha perikanan dalam meningkatkan kualitas produk mereka, tetapi juga akan memajukan industri perikanan di Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan.

(Tim)

Sekadau Cukup Potensial Akan Sumber Daya Ikan

Yakop    Kamis, September 01, 2022    Comment   

Sekadau Cukup Potensial Akan Sumber Daya Ikan

Gambar Pixabay. 

BorneoTribun Sekadau - Letak Geografis Kabupaten Sekadau yang berada ditengah-tengah dari pada bagian Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah yang cukup potensial akan sumber daya ikan.

Hal itu dikatakan Bupati Sekadau Aron, SH saat acara Pelantikan Pengurus Forikan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Kabupaten Sekadau Periode 2022 - 2026 di Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Nanga Taman Kalimantan Barat, Kamis (1/8/2022). 

acara Pelantikan Pengurus Forikan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Kabupaten Sekadau Periode 2022 - 2026.

Aron dalam sambutannya mengakui bahwa trend kebutuhan akan komoditi perikanan akhir-akhir ini meningkat secara signifikan. 

Karena besarnya permintaan akan sumber daya ikan, maka peningkatan produksi ikan perlu dilakukan, baik melalui penangkapan di sungai - sungai maupun budidaya di kolam, keramba dan lain-lainnya.

Selain itu, kata Aron, hal tersebut disebabkan karena issue nasional maupun internasional akan makanan sehat berprotein tinggi yang mengandung omega 3 dan omega 6 serta asam lemak tak jenuh yang baik bagi kesehatan.

"Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi yang mengandung omega 3 sebagai zat yang mampu dalam meningkatkan kecerdasan, ikan juga memiliki kandungan asam lemak dan zat zat yang berperan dalam melindungi jantung, menurunkan kolesterol dalam darah memperbaiki fungsi dinding pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, mencegah terjadinya penggumpalan darah dan sangat bermanfaat dalam pembentukan otak selama masa pertumbuhan anak," jelas Bupati Sekadau.

Hadir kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kab.Sekadau,  Kepala Dinas Kelautan  dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Kapolres Sekadau atau yang mewakili, Dandim 1204 SGU-SKD atau yang mewakili, Kajari Sekadau atau yang mewakili,  Bank Indonesia Cabang Kalimantan Barat, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Sekadau, Camat nanga Taman, Ketua Umum FORIKAN Kab. Sekadau berserta Anggota.

(Yk/Prokopim/Ed) 

Ikan Jelawat Bernilai Ekonomi dan Gizi Tinggi, Pemerintah: Menjaga Populasi Ikan lewat Restocking

Yakop    Sabtu, Agustus 20, 2022    Comment   

Ikan Jelawat Bernilai Ekonomi dan Gizi Tinggi, Pemerintah: Menjaga Populasi Ikan lewat Restocking

Ikan jelawat. (Foto KKP)

BorneoTribun Jakarta  --  Ikan jelawat adalah merupakan ikan endemik di perairan umum yang ada di Jambi. Hal itu diungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu (20/8/2022).

Upaya menjaga populasi ikan tersebut lewat restocking, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan langkah pelestarian ikan jelawat yang merupakan ikan endemik di Danau Sipin dan Perairan Sungai Batanghari, Jambi.

Ikan jelawat merupakan ikan air tawar yang bernilai ekonomi dan mempunyai nilai gizi yang tinggi, serta digemari masyarakat untuk dikonsumsi. Kegiatan restocking tersebut dalam rangka menambah stok populasi ikan jelawat yang keberadaannya sudah mulai berkurang.

Ilustrasi. (Foto Pexels)

Kegiatan restocking juga dilakukan di Danau Sipin yang memiliki luas sekitar 85 hektar dan menjadi tumpuan masyarakat sekitar untuk memperoleh hasil perikanan. Restocking ikan lokal seperti ikan jelawat dan nilem yang dilakukan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam diharapkan dapat meningkatkan stok ikan air tawar di Kota Jambi, dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Hal yang tidak kalah penting, program tersebut juga dapat meningkatkan ketahanan pangan, sehingga dapat menekan angka stunting di Kota Jambi. Kami berharap, dengan program tersebut bisa meningkatkan ketahanan pangan di Kota Jambi, sehingga dapat menurunkan angka stunting,” kata Tebe, panggilan akrab Tb Haeru Rahayu.

Sementara itu, Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam Andy Artha Donny Oktopura menyampaikan bahwa Jambi memiliki keanekaragaman jenis ikan lokal, namun sangat disayangkan populasinya kian menurun.

Sungai Batanghari, Kota Jambi. (Foto Detikcom)

Padahal menurut Andy, dengan keberadaan Sungai Batanghari seharusnya Kota Jambi mempunyai potensi sumber daya ikan yang luar biasa besar. Dengan demikian pihaknya melakukan restocking ikan jelawat dan nilem dengan jumlah masing-masing sebanyak 77 ribu ekor.

“Total sebanyak 154 ribu ekor ikan lokal direstocking di Danau Sipin dan perairan Sungai Batanghari, Kota Jambi. Dengan restoking ini kami berupaya untuk meningkatkan stok populasi ikan air tawar di perairan umum, melestarikan keanekaragaman sumberdaya ikan, meningkatkan produksi ikan untuk pemenuhan gizi, kesejahteraan, pendapatan dan kesempatan kerja tambahan dari sektor perikanan,” kata Andy.

Menurut dia, saat ini BPBAT Sungai Gelam telah mampu memproduksi benih ikan lokal bernilai ekonomis tinggi yang mulai punah di alam meliputi ikan jelawat, nilem, baung, gabus haruan, dan gurame.

Andy juga mengatakan terus berkomitmen untuk menjalin sinergi dengan segenap pihak dalam memajukan sektor perikanan, khususnya bidang perikanan budidaya di Kota Jambi. Andy menjelaskan kegiatan restocking ikan lokal ini merupakan salah satu kegiatan prioritas KKP dalam mendorong pengembangan konsep blue ekonomi dimana ekologi menjadi panglimanya.

Sehingga diharapkan kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat terhadap keberlanjutan lingkungan dan sumber daya ikan, tetapi juga mempunyai manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

(ar/ant/yk)

Kunjungi PPDI Brondong, Presiden Jokowi Berdialog dengan para Nelayan

Robiantinus Hermanto    Kamis, Mei 06, 2021    Comment   

Kunjungi PPDI Brondong, Presiden Jokowi Berdialog dengan para Nelayan

Presiden Jokowi saat berdialog dengan Nelayan Lamongan

BorneoTribun Lamongan, Jawa Timur Presiden Joko Widodo mengunjungi Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) Brondong dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Kamis (6/5/21). 

PPDI Brondong berlokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang menjadi tempat bongkar muat dan fasilitas penunjang perdagangan perikanan bagi nelayan dan industri perikanan setempat.

Di lokasi tersebut, selain meninjau sarana dan prasarana PPDI Brondong, Kepala Negara secara khusus ingin bertemu dan berdialog langsung dengan para nelayan setempat untuk mengetahui kondisi para nelayan serta sektor perikanan di sana. Selain itu, Presiden juga tampak meninjau kapal-kapal milik nelayan yang tengah bersandar di sekitar area pelabuhan.

"Saya ingin melihat secara langsung keadaan dan situasi nelayan selama pandemi. Tadi disampaikan oleh Pak Agus (nelayan setempat) bahwa kondisi nelayan di sini tidak ada masalah dan bisa melaut seperti biasa, hasilnya juga normal," ujar Presiden dalam keterangannya selepas berdialog dengan para nelayan.

Melalui dialog tersebut, Kepala Negara juga mengetahui kebutuhan para nelayan yang dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat untuk mendukung aktivitas mereka. Beberapa kebutuhan yang disampaikan antara lain pengerukan di sejumlah lokasi sekitar perairan di pelabuhan yang mengalami pendangkalan sehingga menghambat aktivitas nelayan setempat untuk berlayar. Selain itu, perbaikan sejumlah fasilitas di pelabuhan juga menjadi hal yang dibutuhkan para nelayan.

"Tadi ada keluhan mengenai pendangkalan di pelabuhan di dua lokasi yang dimintakan untuk dikeruk. Saya sampaikan nanti dua tiga bulan akan segera dilakukan pengerukan termasuk juga lampu haluan untuk ditinggikan dan diperbaiki," kata Presiden.

"Sudah saya sanggupi dan kita harapkan beberapa perbaikan tadi nanti bisa meningkatkan perbaikan kesejahteraan nelayan karena akan mempermudah aktivitas berlabuh dan bongkar (hasil tangkap)," imbuhnya.

Kabupaten Lamongan sendiri memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Pada tahun 2020 lalu misalnya, sektor perikanan budidaya setempat mampu menghasilkan sebesar 59.728,16 ton. Sementara dari sektor perikanan tangkap, pada tahun 2020 lalu kabupaten tersebut mencatatkan produksi sebesar 76.692,96 ton.

Turut hadir dalam acara kunjungan dan dialog tersebut antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. ( Eric )

Kementerian Kelautan dan Perikanan Dorong Produk-Produk Perikanan dalam Negeri bisa Bersaing di Pasar Global

Yakop    Senin, April 19, 2021    Comment   

Kementerian Kelautan dan Perikanan Dorong Produk-Produk Perikanan dalam Negeri bisa Bersaing di Pasar Global

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong produk-produk perikanan dalam negeri bisa bersaing di pasar global. Sejumlah langkah telah dijalankan, di antaranya dengan mempermudah layanan perizinan serta sertifikasi yang menjadi syarat produk perikanan bisa dipasarkan ke luar negeri.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir mendukung penuh pelaku usaha perikanan Indonesia agar bisa tumbuh di pasar domestik maupun global. Kita ingin produk-produk yang kita hasilkan unggul di luar negeri,” ujar Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Sabtu (17/04/2021).

Sejalan dengan dukungan penuh dari pemerintah untuk perkembangan industri perikanan dalam negeri tersebut, Menteri KP meminta eksportir perikanan untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu soal pajak hingga jaminan sosial bagi anak buah kapal perikanan.

“Saya berharap kepercayaan dan dukungan penuh dari pemerintah ini tidak disalah-artikan dengan melanggar aturan-aturan yang ada. Dengan melaporkan harga jual yang lebih rendah dibanding harga jual sebenarnya yang bertujuan untuk mengurangi pajak, mengambil ikannya tidak bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kemudian pajak penjualannya direndahkan. Itu namanya tidak ada bela negaranya,” tegasnya.

Trenggono menginginkan agar iklim usaha di sektor perikanan berlangsung secara sehat, baik untuk kelangsungan industri, pemerintahan, serta para pekerja di dalamnya. Ia memastikan pihaknya tidak akan memberi toleransi kepada eksportir yang melanggar aturan hukum maupun aturan administratif.

Indonesia termasuk dalam jajaran negara pengekspor produk perikanan terbesar di dunia. Total ekspor produk perikanan pada tahun 2020 mencapai 5,2 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp72,8 triliun, dengan 4,84 miliar Dolar AS berasal dari ikan konsumsi.

Berdasarkan data sementara BPS, nilai ekspor produk perikanan pada bulan Maret 2021 mencapai 476 juta Dolar AS, meningkat 19 persen dibanding periode Februari 2021 dan meningkat 12 persen dibanding Maret 2020.

Secara kumulatif pada periode Januari-Maret 2021, nilai ekspor produk perikanan mencapai 1,27 miliar Dolar AS atau naik 1,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2020, dengan surplus neraca perdagangan sebesar 1,14 miliar Dolar AS atau naik 0,34 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode tersebut, negara tujuan ekspor utama adalah AS dengan nilai sebesar 561 juta Dolar AS (45 persen dari nilai total ekspor), Tiongkok sebesar 171 juta Dolar AS (14 persen), Jepang sebesar 138 juta Dolar AS (11 persen), Asean sebesar 133 juta Dolar AS (10,6 persen), Uni Eropa sebesar 62 juta Dolar AS (5 persen), dan Timur Tengah sebesar 28 juta Dolar AS (2 persen).

Komoditas ekspor utamanya yaitu udang sebesar 527 juta Dolar AS (42 persen dari nilai ekspor total), tuna-cakalang-tongkol sebesar 169 juta Dolar AS (13 persen), cumi-sotong-gurita sebesar 128 juta Dolar AS (10 persen), rajungan-kepiting sebesar 103 juta Dolar AS (8 persen), rumput laut sebesar 64 juta Dolar AS (5 persen), dan layur sebesar 22 juta Dolar AS (2 persen).

Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa industri perikanan khususnya yang berorientasi ekspor, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di masa pandemi COVID-19 ini ekspor perikanan justru menunjukkan tren positif.

“Sektor perikanan ini tidak hanya menghasilkan devisa bagi negara, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil perikanan. Di samping itu, sektor ini menyerap banyak tenaga kerja,” pungkasnya. 

(HUMAS KKP/UN)