Berita Borneotribun.com: Pilkada 2024 Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Pilkada 2024. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pilkada 2024. Tampilkan semua postingan

Selasa, 28 Mei 2024

Pontianak Bersiap Hadapi Pilkada 2024: Penjabat Wali Kota Ani Sofian Tegaskan Sinergi dan Koordinasi

Pontianak Bersiap Hadapi Pilkada 2024: Penjabat Wali Kota Ani Sofian Tegaskan Sinergi dan Koordinasi
Pelantikan PPS di Pontianak (ANTARA/Dedi)
PONTIANAK - Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang damai, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun wali kota dan wakil wali kota.

"Kami siap bersinergi dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, sehingga pelaksanaan Pilkada di Kota Pontianak berjalan dengan aman, tertib, dan damai," ujar Ani Sofian di Pontianak, Senin (27/05/2024).

Ani Sofian menekankan pentingnya menjalankan tahapan Pilkada sesuai aturan yang berlaku. Dengan dilantiknya Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pontianak, ia berharap semua proses berjalan lancar dan berkualitas.

"Tentu semua pihak berharap PPS melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, menjaga netralitas, independensi, dan menjunjung tinggi integritas guna mewujudkan Pilkada di Kota Pontianak yang berkualitas," tambahnya.

Ketua KPU Kota Pontianak, David Teguh M, sebelumnya telah melantik anggota PPS se-Kota Pontianak untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak.

Seperti diketahui, tahun 2024 menjadi puncak pesta demokrasi lima tahunan bagi rakyat Indonesia. Termasuk agenda Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang, menjadi ajang bagi masyarakat Pontianak untuk ikut menentukan nasib bangsa dan negara lima tahun ke depan.

"Peran anggota PPS sangat penting dalam proses pesta demokrasi tersebut," kata David Teguh M.

Di Kota Pontianak, terdapat 187 anggota PPS yang tersebar di 29 kelurahan. Setiap kelurahan memiliki tiga anggota PPS yang bertugas menyelenggarakan Pilkada dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi.

Oleh: ANTARA/Dedi
Editor: Yakop

KPU Kubu Raya Lantik 369 Anggota PPS untuk Pilkada 2024

KPU Kubu Raya Lantik 369 Anggota PPS untuk Pilkada 2024
Pelantikan anggota PPS Kubu Raya di Sungai Raya. ANTARA/Rizki Fadriani.
KUBU RAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya telah melantik 369 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kubu Raya 2024. Pelantikan ini berlangsung di Sungai Raya pada hari Senin, dengan dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Kasiono.

"Anggota PPS yang dilantik berjumlah 369 orang untuk 123 desa di Kabupaten Kubu Raya," kata Kasiono dalam keterangannya. Setiap desa di Kubu Raya memiliki tiga anggota PPS yang telah dilantik dan diambil sumpah/janjinya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya 2024.

Kasiono menegaskan pentingnya peran PPS dalam menyukseskan Pilkada mendatang. "Kami berharap mereka dapat menjaga integritas, soliditas, dan bekerja sesuai dengan tugas, kewajiban, dan wewenang yang diberikan," ujarnya. Ia juga menyampaikan harapannya agar semua anggota PPS dapat berkontribusi secara maksimal dan menjalankan tugas dengan baik demi tercapainya pesta demokrasi yang berkualitas.

Pelantikan ini, menurut Kasiono, merupakan bagian dari upaya KPU Kubu Raya untuk memastikan seluruh tahapan dan jadwal kegiatan pemilihan gubernur/wakil gubernur serta pemilihan bupati/wakil bupati berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. 

"Pelantikan ini adalah langkah penting agar seluruh tahapan dan jadwal pemilihan berjalan sesuai prosedur, sehingga kita bisa mencapai pemilihan yang bermartabat dan berintegritas," jelas Kasiono. 

Tema Pilkada 2024, "Kubu Raya Berdaulat untuk Pemilihan yang Bermartabat dan Berintegritas," serta slogan "Pemilih Cerdas Kubu Raya Berkualitas," diharapkan dapat tercermin dalam setiap tahapan dan pelaksanaan Pilkada Kubu Raya 2024.

Dengan dilantiknya anggota PPS ini, KPU Kubu Raya menunjukkan komitmennya untuk menyelenggarakan pemilihan yang bersih, transparan, dan berintegritas, guna menciptakan demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Kubu Raya.

Oleh: ANTARA/Rizki Fadriani
Editor: Yakop

Ketua Bawaslu Kota Pontianak Tekankan Pentingnya Integritas Panwascam di Pilkada 2024

Ketua Bawaslu Kota Pontianak Tekankan Pentingnya Integritas Panwascam di Pilkada 2024
Anggota Panwascam di Kota Pontianak. ANTARA/Dedi.
PONTIANAK - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Ridwan, menegaskan pentingnya menjaga integritas bagi setiap anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan (panwascam) dalam menghadapi Pilkada 2024.

"Kami meminta 18 anggota panwascam untuk Pilkada 2024 agar menjaga integritas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024," ujar Ridwan di Pontianak, Senin (27/05/2024).

Ridwan menyatakan bahwa panwascam harus bekerja sesuai aturan yang berlaku dan yang terpenting adalah menjaga integritas mereka. 

"Integritas adalah hal paling penting. Jika kita melakukan kesalahan, kita bisa memperbaikinya, tetapi jika kita tidak memiliki integritas, itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi," tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa integritas adalah sikap yang sangat berharga dan sulit dibangun di tengah maraknya politik uang. 

Oleh karena itu, para pengawas diharapkan memiliki integritas tinggi dan benar-benar bersikap netral pada Pilkada 2024.

Selain itu, Ridwan menyebutkan bahwa pihaknya bersama panwascam akan terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti aparat dan masyarakat, agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat maksimal. 

"Panwascam sudah mulai bekerja dan masa aktif mereka adalah sampai pelantikan kepala daerah. Jadi, perlu totalitas dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu," katanya.

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Pontianak saat ini sedang memasuki tahap pengawasan pendaftaran calon kepala daerah. 

"Awalnya terdapat calon perseorangan, namun calon tersebut telah menarik berkas sehingga tidak jadi mencalonkan diri," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa tahap berikutnya adalah pengawasan kampanye. "Kami ingin masa kampanye berjalan lancar, aman, dan damai, sehingga perlu kita kawal bersama-sama," tutup Ridwan.

Dengan penekanan ini, diharapkan para panwascam dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh integritas dan profesionalisme, demi terciptanya Pilkada 2024 yang adil dan berintegritas tinggi.

Oleh: Antara/Dedi
Editor: Yakop

Minggu, 26 Mei 2024

Kapolsek Kuala Behe Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji PPS Kecamatan Kuala Behe Berlangsung Lancar

Kapolsek Kuala Behe Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji PPS Kecamatan Kuala Behe Berlangsung Lancar
Kapolsek Kuala Behe Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji PPS Kecamatan Kuala Behe Berlangsung Lancar.
LANDAK – Pada hari Minggu, 26 Mei 2024, pukul 14.00 WIB, Kapolsek Kuala Behe Iptu Zulianto menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Kuala Behe untuk Pilkada Serentak 2024 yang bertempat di Aula Kecamatan Kuala Behe, Dusun Sejaya, Desa Kuala Behe. 

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Staf Sekretariat KPU Landak, Ketua PPK Kuala Behe Hendiadi beserta anggota, Camat Kuala Behe yang diwakili oleh Firmanus Bonar, Kapolsek Kuala Behe Iptu Zulianto, Danramil Air Besar - Kuala Behe yang diwakili oleh anggota Babinsa, Staf Pendukung Panwascam, Rohaniawan, Anggota PPS Desa yang dilantik, serta para undangan lainnya.


Pengamanan kegiatan pelantikan ini dilakukan oleh personil Polsek Kuala Behe, yaitu Bripka Anuar Sadat dan Briptu Goliat, guna memastikan acara berjalan dengan tertib dan aman.


Pada acara pelantikan ini, sebanyak 33 Anggota PPS dari 11 desa di Kecamatan Kuala Behe telah resmi dilantik. Prosesi pelantikan berjalan khidmat dengan pembacaan sumpah janji oleh para Anggota PPS yang dilantik, diikuti dengan penandatanganan berita acara pelantikan.

Kapolres Landak, AKBP I Nyoman Budi Artawan, S.H., S.I.K., M.M., melalui Kapolsek Kuala Behe, Iptu Zulianto, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah penting dalam memastikan suksesnya Pilkada Serentak 2024. "Kami berharap seluruh anggota PPS yang telah dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme demi kelancaran dan kejujuran pelaksanaan Pilkada," ujar Kapolsek.


Kapolsek Kuala Behe menambahkan, "Personil kami siap mendukung keamanan selama proses Pilkada, termasuk memberikan pendampingan dan perlindungan kepada seluruh penyelenggara pemilu. Kami mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif dan damai." Imbuhnya

Dengan pelantikan ini, diharapkan seluruh Anggota PPS yang baru dapat segera berkoordinasi dan mempersiapkan segala kebutuhan teknis maupun administratif demi terselenggaranya Pilkada Serentak 2024 yang aman, tertib, dan demokratis.

Sabtu, 25 Mei 2024

21 Panwascam di Lantik, Ini Pesan Ketua Bawaslu dan Wabup Sekadau

Pelantikan 21 Petugas Panwascam Pemilukada Serentak 2024 oleh Ketua Bawaslu Sekadau. (Arni Lintang)
Pelantikan 21 Petugas Panwascam Pemilukada Serentak 2024 oleh Ketua Bawaslu Sekadau. (Arni Lintang)
SEKADAU – Sebanyak 21 petugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) dilantik ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Sekadau, Marikun, Satu (25/5/2024) pagi. Panwascam yang telah diambil sumpah janjinya ini akan menjadi petugas pengawas untuk Pemilukada serentak 2024.

Ketua Bawaslu, Markun mengatakan, Pelantikan ini merupakan rangkaian tahapan yang sudah dijalankan Bawaslu dalam Pemilukada Gubernur - Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sekadau.

"Setelah dilantik, harus siap bekerja di masing - masing Kecamatan," tegas Marikun.

Pelantikan 21 Petugas Panwascam Pemilukada Serentak 2024 oleh Ketua Bawaslu Sekadau. (Arni Lintang)
Pelantikan 21 Petugas Panwascam Pemilukada Serentak 2024 oleh Ketua Bawaslu Sekadau. (Arni Lintang)
ia juga meminta agar Panwascam  melakukan konsolidasi Internal serta melakukan koordinasi dengan Forkompincam.

"Tugas Panwascam adalah mengawasi jalanya tahapan oleh KPU di tingkat Kecamatan,  harus siap mengawasi proses pilkada 2024 agar dapat berjalan baik dan lancar," beber mantan Komisioner KPU Sekadau itu.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati, Subandrio, dalam sambutanya juga mengaminkan permintaan ketua Bawaslu kepada panwascam.

"Salah satu tugas Panwascam paska dilantik adalah konsultasi internal dan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan," kata Subandrio.

Dijelaskan Suban, pemerintah telah menetapkan Pemilu dilaksanakan sebanyak 2 poros, yakni pemilu serentak dan pemilu kepala daerah, Gubernur - Wakil Gubernur/Bupati - Wakil Bupati dalam Pilkada serentak.

Saat ini, dijelaskan Wabup, di seluruh Indonesia, dan di Kalbar Pilkada dilaksanakan di 14 Kabupaten Kota dan 1 Pilkada Gubernur - Wakil Gubenur dengan tingkat permasalahan yang komplek.

"Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan benar dan sesuai, tugas Pengawasan," pinta Wabup.

Dikatakan Wabup, suksesnya Pilkada  ditentukan 3 elemen Yani, KPU sebagai penyelengara,  Calon sebagai peserta dan Bawaslu sebagai pengawas.

"Memperhatikan indeks, dimana Sekadau menduduki peringkat ke 4 Se Indonesia dalam Indek Kerawanan Pemilu (IKP) agar diperbaiki," ujar Wabup.

DAFTAR NAMA PANWASCAM:
a. Kecamatan Sekadau Hilir:
1. Eko Juliato
2. Martaus
3. Oktaviani

b. Kecamatan Sekadau Hulu:
1. Feri Arjuna
2. Julkirmasah
3. Marsianus Ego

c. Kecamatan Nanga Taman:
1. Acui Agustinus
2. Alif Erfan Ependi
3. Egosius Okqey

d. Kecamatan Nanga Mahap:
1.  Darmawan Sunardi
2. Mikael
3. Sadam Husian

e. Kecamatan Belitang Hilir:
1. Bustami
2. Gunawan
3. Simon Sutarman

f. Kecamatan Belitang Hulu:
1. Nurhadi Saputra 
2.  Riki Hartoyo
3. Syamsul Arifin

g. Kecamatan Belitang:
1. Leopoid
2. Muhamad Arfandi
3. Riza Wayudi

Kamis, 23 Mei 2024

Karolin dan Erani Resmi Kembalikan Berkas di Partai Hanura

Karolin dan Erani Resmi Kembalikan Berkas di Partai Hanura
Karolin dan Erani Resmi Kembalikan Berkas di Partai Hanura.
LANDAK – Pasangan Bakal Calon Bupati Landak Karolin Margret Natasa dan Wakil Bupati Landak Erani menyerahkan berkas pendaftaran pada penjaringan rekomendasi di Partai Hanura yang diterima langsung Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Jajaran pengurus DPC bersama panitia penjaringan penerimaan berkas bacalon Bupati dan Wakil Partai Hanura Kabupaten Landak, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selasa (21/05/24).

Kehadiran Karolin turut didampingi Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Landak Herculanus Heriadi beserta Anggota DPRD Kabupaten Landak Fraksi PDI Perjuangan dan Sekretaris bersama Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Landak.

Karolin mengatakan bahwa pendaftaran di Hanura juga merupakan langkah komunikasi politik yang juga dilakukan ke partai-partai lain di Kabupaten Landak dengan harapan bisa mendapat rekomendasi dari Partai Hanura sehingga kembali bersama-sama untuk membangun Kabupaten Landak jika kembali terpilih.

Sementara terkait visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Landak Karolin akan membahasnya bersama partai-partai pengusung nanti, jika sudah mendapat rekomendasi.

“Untuk Visi dan Misi kita akan melibatkan partai-partai pengusung, misalnya kalau Hanura mendukung, ada usulan apa dari partai Hanura tentu harus kami akomodir dalam visi-misi sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati Landak,” ucap Karolin.

Visi-misi termasuk usulan partai-partai nantinya akan diterjemahkan secara teknis dalam RPJMD sehingga program-program tersebut bisa dijalankan di Kabupaten Landak.

“Misalmya untuk replanting sawit, untuk pembangunan masyarakat perkotaan, pengembangan perkebunan ada usulan tentu harus masuk,” jelas Karolin.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Landak Cendra Sunardi mengatakan secara pribadi dirinya menyatakan dukungan atas majunya kembali Karolin Margret Natasa sebagai Bupati Landak untuk perhelatan pilkada 2024. Namun, mekanisme selanjutnya, ia menyerahkan sepenuhnya pada internal partai yang akan memberikan rekomendasi pada setiap bacalon yang menyerahkan berkas ke DPC Hanura.

“Secara pribadi saya ia, tetapi karna ini partai itu ada diatas. Saya sampaikan tadi ada kategori penilaian nanti yang menilainya ada di DPP,” ungkap Cendra Sunardi.

Cendra menambahkan adapun beberapa kriteria umum yang menjadi penilaian terhadap rekomendasi yang nantinya akan diberikan, diantaranya bacalon tersebut sudah dikenal masyarakat, dekat dengan masyarakat, dan dapat menyapa masyarakat dengan baik.

“Paling tidak dia (Karolin) sudah dikenal masyarakat, dekat dengan masyarkat dan juga menyapa masyarakat,” sambung Cendra. (Dekky)

Karolin Resmi Mendapat Surat Tugas Calon Bupati Landak Dari PAN

Karolin Resmi Mendapat Surat Tugas Calon Bupati Landak Dari PAN
Karolin Resmi Mendapat Surat Tugas Calon Bupati Landak Dari PAN.
LANDAK – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kalimantan Barat Karolin Margret Natasa resmi mendapat surat tugas sebagai calon Bupati Landak dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang tertuang dalam surat rekomendasi nama calon di pilkada nomor 250/PILKADA/V/2024 dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN yang diserahkan langsung Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN Kabupaten Landak Junis di kediaman Karolin, Ngabang, selasa (21/05/24).

Dalam surat tersebut menyatakan bahwa tim  pilkada DPP Partai Amanat Nasional menyetujui dan merekomendasikan kepada Karolin Margret Natasa bakal calon Bupati Landak periode 2024-2029.

Bupati Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP PAN kepada dirinya sebagai Calon Bupati Landak pada Pilkada 2024.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PAN bapak Zulkifli Hasan berserta jajaran Pengurus DPP PAN yang telah memberikan kepercayaan kami sebagai Calon Bupati Landak dari Partai Amanat Nasional," ucap Karolin.

Lebih lanjut Karolin menerangkan bahwa akan melakukan konsolidasi politik bersama DPC PAN Kabupaten Landak untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Landak tahun 2024.

"Kita akan bersama-sama PAN menjalankan kerja-kerja politik sehingga menjadi sebuah koalisi yang tepat bersama partai-partai politik yang lain," terang Karolin.

Dalam surat tersebut juga menjelaskan bahwa bakal calon juga melakukan komunikasi intensif dengan DPW, DPD, DPC dan DPRt PAN untuk menggerakkan mesin partai dan membuat program pemenang Pilkada 2024, serta melaksanakan kerja-kerja politik yang cerdas, cepat, dan konsisten agar dapat memenangkan Pilkada tahun 2024. (Dekky)

Selasa, 21 Mei 2024

Karena Mau Nyabup, Romi Wijaya Mundur Sebagai Pj Kepala Daerah

Karena Mau Nyabup, Romi Wijaya Mundur Sebagai Pj Kepala Daerah
Karena Mau Nyabup, Romi Wijaya Mundur Sebagai Pj Kepala Daerah.
KAYONG UTARA - Romi Wijaya mundur dari jabatanya sebagai pejabat Bupati kabupaten Kayong Utara. Keputusan itu untuk memuluskan langkahnya mengikuti tahapan pilkada serentak 27 November mendatang.

Romi diketahui sudah mendaftarkan diri sebagai salah satu Calon Bupati dalam proses penjaringan di partai Hanura Kayong Utara. Saat pengambilan formulir, Romi didampingi sejumlah orang termasuk istrinya sendiri.

Romi mengatakan, surat permohonan pengunduran dirrinya sudah dikirim kepada Mendagri Tito Karnavian. Hal ini sebagai syarat jika pejabat Bupati mau maju nyalon dalam Pilkada. 

"Saya sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Gubernur Kalbar. Tinggal menunggu pelantikan penjabat bupati Kayong Utara yang baru, mungkin tidak lama lagi," kata Romi kepada jurnalis di Sukadana, Minggu (19/05/24). 

Dari berbagai informasi yang dihimpun, Romi Wijaya adalah lelaki kelahiran Telok Air Kayong Utara pada 25 Juli 1974, saat ini usianya sekitar 49 tahun. 

Latar belakang Romi adalah seorang ASN sejati dengan jabatan terlahir yakni sebagai pajabat Sekretaris Daerah (Sekda) pengganti Hilaria Yusnani.

Ia terpilih menjadi Pj Bupati Kayong Utara berdasarkan usulan DPRD dan dilantik oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat Harison berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-3719 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023. 

Artinya, belum genap setahun, Romi milih mundur demi bertarung menjadi Bupati defenitif kabupaten Kayong Utara. 

Penulis: Muzahidin

Minggu, 19 Mei 2024

KPU Kota Pontianak Luncurkan Maskot "Si Polih" untuk Pilkada 2024

KPU Kota Pontianak Luncurkan Maskot "Si Polih" untuk Pilkada 2024
Maskot Pilkada Pontianak 2024 (ANTARA/Ho)
PONTIANAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak resmi meluncurkan "Si Polih," maskot Pilkada 2024 untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak. Si Polih, akronim dari Pontianak Memilih, diharapkan dapat mengajak warga Pontianak untuk menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada yang akan datang.

“Maskot Si Polih itu sebagai bentuk ajakan kepada warga Pontianak untuk menggunakan hak pilihnya di pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak,” ujar Ketua KPU Pontianak, David Teguh, di Pontianak, Jumat (19/5).

David Teguh menjelaskan bahwa desain Si Polih terinspirasi dari Tugu Khatulistiwa, ikon bersejarah Kota Pontianak. Si Polih juga mengenakan kain corak insang, warisan budaya Pontianak yang melambangkan nafas, hidup, dan gerak, mencerminkan kehidupan masyarakat yang berhubungan erat dengan Sungai Kapuas. Warna kuning dan hijau pada kain tersebut juga dipilih untuk mewakili identitas warga Pontianak.

Selain itu, Si Polih memegang paku di tangan kanan sebagai simbol untuk mencoblos, dan tanda tinta di jarinya menunjukkan pentingnya menggunakan hak suara dalam Pilkada. Lembar kertas di tangan kiri Si Polih memuat informasi waktu pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

"Untuk maskot termasuk jingle dipilih berdasarkan pemenang lomba yang sudah dilaksanakan sebelumnya, maka terpilihlah jingle dan maskot sekarang," tambah David Teguh.

David juga menyinggung mengenai persiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, setiap TPS akan menampung sekitar 600 Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Kira-kira kita akan menyiapkan 1.400 TPS, namun ini belum final karena bisa saja ada penambahan daftar pemilih baru nantinya, sehingga jumlah TPS bisa saja mengalami penambahan," tuturnya.

Lebih lanjut, David menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada calon perseorangan yang mendaftar untuk mengikuti pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak. "Dipastikan tidak ada calon perseorangan yang maju dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak," jelasnya.

Oleh: ANTARA/Dedi
Editor: Yakop

Sabtu, 18 Mei 2024

Mencegah Informasi Hoaks Menjelang Pilkada di Indonesia

Mencegah Informasi Hoaks Menjelang Pilkada di Indonesia. (Gambar ilustrasi)
Mencegah Informasi Hoaks Menjelang Pilkada di Indonesia. (Gambar ilustrasi)
JAKARTA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), fenomena penyebaran informasi hoaks menjadi tantangan yang signifikan. 

Hoaks atau berita palsu dapat merusak integritas proses demokrasi, mempengaruhi persepsi publik, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap calon dan institusi pemilu. 

Oleh karena itu, langkah-langkah preventif sangat penting untuk menjaga kelancaran dan kejujuran Pilkada. 

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah penyebaran informasi hoaks:

1. Edukasi Publik tentang Literasi Media

Peningkatan literasi media di kalangan masyarakat merupakan langkah fundamental. Literasi media membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. 

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil bisa mengadakan seminar, workshop, dan kampanye media sosial untuk mengedukasi publik tentang cara mengenali berita palsu, memverifikasi sumber informasi, dan melaporkan konten yang mencurigakan.

2. Kolaborasi dengan Platform Media Sosial

Platform media sosial sering menjadi saluran utama penyebaran hoaks. 

Kerjasama antara pemerintah, KPU, dan perusahaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp sangat penting. 

Langkah-langkah konkret termasuk memperketat kebijakan moderasi konten, mempercepat respon terhadap laporan pengguna, dan menyediakan label verifikasi untuk konten yang telah terbukti benar atau salah.

3. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah perlu mengimplementasikan regulasi yang tegas terkait penyebaran informasi palsu. 

Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah mengatur sanksi bagi penyebar hoaks, namun penerapannya perlu lebih dioptimalkan. 

Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera bagi pelaku dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

4. Pendirian Tim Fact-Checker Independen

Tim fact-checker independen bisa menjadi ujung tombak dalam memerangi hoaks. Tim ini bertugas memeriksa kebenaran dari berbagai informasi yang beredar di masyarakat. 

Kolaborasi dengan media massa, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan kredibilitas dan jangkauan mereka.

Informasi yang telah diverifikasi kemudian disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial dan situs resmi.

5. Kampanye Positif oleh Calon dan Partai Politik

Calon kepala daerah dan partai politik harus berkomitmen untuk berkampanye secara positif dan transparan. 

Mereka perlu mengedukasi tim kampanye dan pendukung mereka tentang bahaya hoaks serta memastikan bahwa seluruh materi kampanye yang disebarkan telah terverifikasi. 

Komitmen ini akan membangun iklim kompetisi yang sehat dan demokratis.

6. Partisipasi Aktif dari Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan hoaks sangat penting. Publik bisa memanfaatkan layanan pelaporan hoaks yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau lembaga lainnya. 

Kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam memerangi hoaks akan memperkuat upaya preventif dari tingkat akar rumput.

7. Pengawasan dan Transparansi oleh KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap proses Pilkada. 

Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai tahapan pemilu, daftar pemilih, dan hasil penghitungan suara akan mengurangi ruang bagi penyebaran hoaks. 

Selain itu, KPU dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya informasi yang benar dalam pemilu.

Penutup

Menghadapi tantangan penyebaran informasi hoaks menjelang Pilkada memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, platform media sosial, media massa, calon kepala daerah, maupun masyarakat umum. 

Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan komitmen bersama, kita dapat menjaga integritas dan kualitas demokrasi dalam proses Pilkada. 

Edukasi, regulasi, dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam upaya mencegah penyebaran hoaks dan memastikan Pilkada yang jujur, adil, dan damai.

Minggu, 12 Mei 2024

KPU Sekadau Tes Wawancara Calon Anggota PPK

Foto: Tes Wawancara Calon Anggota PPK Kabupaten Sekadau.

SEKADAU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau, mengadakan serangkaian tes wawancara bagi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Seleksi tersebut merupakan tahapan penting dalam persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Sekadau yang akan di gelar pada 27 November 2024 nanti.

Dalam sesi wawancara hari pertama yang dilaksanakan pada Sabtu (11/5), para calon anggota PPK menjalani beragam pertanyaan terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diemban dalam proses pemilihan nanti. Proses wawancara ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon anggota PPK memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses pemilihan serta memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ketua KPU Sekadau, Fransiskus Khoman, menyatakan bahwa proses seleksi wawancara ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pemilihan secara adil, transparan, dan akuntabel.

"Kami berkomitmen untuk melibatkan calon anggota PPK yang memiliki integritas tinggi serta dedikasi untuk melaksanakan proses Pemilihan Kepala Daerah dengan baik," ujar Fransiskus Khoman.

Para calon anggota PPK yang berhasil lolos seleksi wawancara ini akan menjadi bagian integral dari tim yang bertanggung jawab atas kelancaran dan keabsahan proses pemilihan di tingkat kecamatan. KPU Sekadau berharap bahwa melalui seleksi yang ketat ini, akan terpilih calon anggota PPK yang terbaik dan siap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Proses seleksi selanjutnya akan dilakukan secara cermat dan transparan, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Sekadau akan berjalan aman, tertib dan demokratis. (Tim)


Jumat, 10 Mei 2024

PKB Ketapang Terima Pendaftaran Farhan dan Mantus

PKB Ketapang Terima Pendaftaran Farhan dan Mantus
PKB Ketapang Terima Pendaftaran Farhan dan Mantus. (Borneotribun/Muz)
KETAPANG - Tim Desk Pilkada DPC PKB Ketapang menerima penyerahan berkas pendaftaran Pilkada dari Farhan dan Amantus Sumarno, Jumat (10/05/24).

Farhan adalah wakil Bupati Ketapang saat ini, sedangkan Amantus merupakan politisi partai Demokrat dan sekarang masih sebagai anggota DPRD periode 2019-2024. 

"Mereka berdua secara resmi sudah mendaftar hari ini pada kami," ujar ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PKB, Fathol Bari, Jumat (10/05/24).

PKB Ketapang Terima Pendaftaran Farhan dan Mantus
PKB Ketapang Terima Pendaftaran Farhan dan Mantus. (Borneotribun/Muz)
Fathul mengatakan, pihaknya siap mengusung calon yang berpotensi menang yang memiliki visi misi membangun Ketapang lebih baik. 

"Yang memiliki nilai jual seperti kapasitas, ketokohan, populer dan kemampuan manajerial" ucapnya.

Menurut Fathul, setelah mendaftar, tiap calon akan ikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP). 

Proses ini dilakukan untuk menilai kapasitas calon sesuai dengan visi misi yang mau dijalankan ketika terpilih nanti. 

"Hasil tahapan itu akan menentukan calon layak atau tidak diusung oleh PKB. Semua keputusan ada ditangan DPP, pihak kami hanya memberi masukan dan rekomendasi saja," pungkasnya.

Penulis: Muzahidin

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno