Berita Borneotribun.com: Tri Rismaharini Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Tri Rismaharini. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tri Rismaharini. Tampilkan semua postingan

Minggu, 04 September 2022

Pastikan BLT BBM Tepat Sasaran, Bu Rismaharini Tegaskan Data Diperbaharui Setiap Bulan

Pastikan BLT BBM Tepat Sasaran, Bu Rismaharini Tegaskan Data Diperbaharui Setiap Bulan
Mensos Tri Rismaharini menyampaikan pernyataan perihal pengalihan subsidi BBM, Sabtu (03/09/2022), di Istana Merdeka, Jakarta. (BorneoTribun/Ho-BPMI Setpres/Lukas)
BorneoTribun Jakarta - Pemerintah telah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu bentuk pengalihan subsidi BBM.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial (bansos) termasuk BLT BBM tepat sasaran.

“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan [DTKS] setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” ujar Mensos dalam keterangan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (03/09/2022).

Risma menyampaikan, pembaharuan DTKS dilakukan berdasarkan masukan dari pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui menu Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga dapat menghubungi command center Kementerian Sosial di nomor telepon 021-171.

“Itu masukan dari daerah dan Usul-Sanggah. Jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri. Nanti kita memang harus kita verifikasi, karena kalau tidak kita verifikasi nanti tidak sesuai juga,” ujarnya.

Mensos menambahkan, pihaknya memiliki sekitar 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan.

Lebih lanjut, Risma menjelaskan bahwa dari total 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM, PT Pos Indonesia telah siap menyalurkan BLT BBM kepada 18 juta KPM. Sementara sisanya akan menunggu proses pemutakhiran DTKS.

“Seperti kita ketahui misalkan kita umumkan [DTKS] hari ini, jam ini, satu jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal jadi kita perlu cleansing. Masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang kita cleansing bersama,” imbuhnya.

Risma menambahkan, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun ini akan disalurkan kepada KPM masing-masing sebesar Rp600 ribu.

“Kita berikan dalam dua tahap. Jadi per tahapnya Rp300 ribu. Kita berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan (tahap) yang kedua,” ujarnya.

Mensos menyampaikan, dalam penyaluran BLT BBM pihaknya juga siap melakukan ‘jemput bola’ untuk memfasilitasi para penerima bantuan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke kantor pos.

“Kita sudah sepakat dengan PT Pos, kita akan siapkan, kita akan kerja sama dengan kepala suku, kepala adat, kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama untuk membagi salur di sana dengan kami melakukan penerbangan khusus ke sana."

"Itu sudah kami janjikan. Jadi (warga) yang sakit, yang lansia, yang mungkin jauh tidak bisa mengakses PT Pos tidak usah khawatir, kami akan antar ke rumah masing-masing,” pungkasnya.

(DND/UN)

Senin, 08 November 2021

Bu Risma: Banjir Kalbar disebabkan Global Warming

Bu Risma: Banjir Kalbar disebabkan Global Warming
Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T., saat kunjungi Kalbar.

BORNEOTRIBUN PONTIANAK, KALBAR -- Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T., tinjau banjir di empat wilayah di Kalimantan barat, yakni Sanggau, Sekadau, Melawi dan Sintang beberapa hari yang lalu. 

Tri Rismaharini mengatakan jika banjir semakin lama dan air semakin tinggi maka itu disebabkan global Warming. 

"Semakin lama semakin tinggi, itu disebabkan global warning. Sedangkan ini diperkirakan sampai bulan Februari nanti," ungkapnya. 

Risma menegaskan yang perlu dilakukan adalah, bagaimana mengantisipasi supaya tidak ada korban. 

"Antisipasi untuk tahun depan supaya tidak terjadi lagi. Itu saya komunikasi dengan DPR RI dan juga Kementerian lainnya agar tidak ada korban," terangnya.

Apa itu Global Warming? 


Global warming atau pemanasan global menjadi salah satu ancaman besar bagi umat manusia. Mungkin tidak saat ini bisa Anda rasakan, namun efek dari fenomena ini akan tampak puluhan tahun bahkan belasan tahun kemudian.

Perubahan suhu pada Bumi menyebabkan masalah besar jika tidak segera ditanggulangi. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum sadar akan fenomena ini. 

Selain tidak sadar dengan fenomena global warming, tidak sedikit masyarakat yang awam tentang fenomena ini. Hal tersebut membuat mereka mengabaikan potensi ancaman yang akan muncul. 

Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global, mengutip dari laman resmi WWF UK, adalah peningkatan rata-rata suhu di Bumi. 

Suhu bumi yang terus meningkat menyebabkan berbagai masalah lingkungan yang bisa berdampak kepada masalah sosial bahkan ekonomi.

Penyebab Pemanasan Global


Peningkatan suhu ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca muncul karena meningkatnya polusi seperti karbon dioksida dan metana.

Meningkatnya polusi akibat karbon dioksida dan metana mayoritas disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan manusia.

Mengutip dari Encyclopedia Britannica, pemanasan global pada pertengahan kedua abad ke-20 disebabkan karena kegiatan manusia. 

Penggunaan bahan bakar fosil, pembakaran sampah, hingga pembakaran hutan menyebabkan kadar polusi meningkat. 

Bahkan tahun 2019 lalu merupakan tahun terpanas kedua setelah tahun 2016. Suhu rata-rata daratan dan lautan pada 2019 adalah 0.95 derajat Celcius di atas rata-rata di abad ke-20. 

Dampak Pemanasan Global


Pemanasan global menyebabkan banyak perubahan pada Bumi. Dampak tersebut tidak langsung terjadi dan terlihat, namun perlahan akan menyebabkan perubahan yang membawa kerugian untuk kehidupan makhluk hidup.

Dampak global warming sudah mulai muncul seperti mencairnya es di berbagai lokasi seperti Kutub Selatan dan Kutub Utara. 

Bersumber dari Live Science, beberapa berikut dampak yang terjadi akibat pemanasan global: 

  • Perubahan cuaca yang ekstrem.
  • Es di kutub selatan dan utara mencair.
  • Air di kebanyakan sungai menjadi menghangat.
  • Naiknya level ketinggian air laut. 

Jika suhu Bumi meningkat 2 derajat Celcius saja, ada banyak dampak negatif terjadi di Bumi. 

Badai dan banjir parah akan melanda banyak negara. 

Daerah pesisir menjadi yang paling berdampak oleh banjir. Kekeringan juga akan melanda sebagian besar bagian dunia. 

Dampak pemanasan global juga membuat laut menjadi lebih asam. Keadaan ini bisa membunuh koral dan plankton di laut. 

Jika koral dan plankton mati, ekosistem laut akan terganggu bahkan terancam rusak.

Mencegah Pemanasan Global


Pemanasan global jika tidak segera ditanggulangi bisa membahayakan umat manusia. 

Namun demikian, ada hal-hal yang bisa mengurangi perubahan iklim dan pemanasan global. 

WWF memberikan beberapa cara menanggulangi perubahan iklim dan pemanasan global. 

Berikut beberapa caranya, yang dihimpun dari laman resmi WWF. 

  • Mengurangi sampah terutama sampah plastik dan bahan yang tidak bisa terurai lainnya. 
  • Membeli dan menggunakan produk ramah lingkungan. 
  • Melakukan donasi untuk perbaikan dan pelestarian lingkungan.
  • Membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang sampah jika memungkinkan. 
  • Ikut kegiatan volunteering yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.
  • Mengurangi makanan mengandung daging dan beralih ke sayuran. 
  • Menggunakan alat transportasi publik untuk mengurangi polusi.  

Reporter: Yakop

Kamis, 08 Juli 2021

Menteri Sosial, Tri Rismaharini: Bansos Tunai dan PKH Ditambah Beras 10 Kilogram

Menteri Sosial, Tri Rismaharini: Bansos Tunai dan PKH Ditambah Beras 10 Kilogram
Mensos Tri Rismaharini (Foto Dokumentasi Humas Setkab)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Sosial, Tri Rismaharini memastikan setiap penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) atau BST dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima tambahan beras sebanyak 10 kilogram.

“BST dan PKH disalurkan masing-masing bagi 10 juta penerima plus menerima beras sebanyak 10 kilogram,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (07/07/2021).

Mensos menambahkan, beras sebanyak 10 kilogram tersebut akan disalurkan oleh Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), mengingat jaringan BULOG terdapat di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami mengirimkan data penerima BST dan PKH ke BULOG dan mereka menyalurkan beras itu melalui jaringannya di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mensos menyampaikan, pembaruan data penerima Bansos Tunai di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah selesai sejak akhir pekan lalu dan siap digunakan dalam penyaluran.

“Prioritas penyaluran BST di daerah yang menerapkan PPKM Darurat dan tempat lainnya dengan memanfaatkan teknologi, jadi tinggal ‘klik’ saja,” tandasnya.

Untuk penyaluran Bansos Tunai Bulan Mei-Juni sekaligus akan diterima oleh penerima sebanyak Rp600 ribu ditambah dengan beras 10 kilogram dari Bulog.

“Penerima BST dan PKH menerima beras sebanyak 10 kilogram yang disalurkan oleh pihak BULOG, bukan oleh Bank ya,” ujar Mensos.

Penyaluran Bansos Tunai dilakukan melalui PT Pos Indonesia, sedangkan PKH akan disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Negara (Himbara), serta beras melalui Perum BULOG.

“Penyaluran sudah dimulai sejak pekan lalu secara bertahap usai dilakukan pembaruan DTKS,” ujar Mensos.

Sebelumnya, Mensos menyampaikan bahwa bansos segera dicairkan pada minggu ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) seiring diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang dimulai tanggal 3-20 Juli 2021.

“Jadi, sesuai instruksi Presiden agar mengakselerasi pencairan bansos di minggu ini, sehingga bisa segera membantu masyarakat,” pungkasnya.

Alokasi anggaran untuk 10 juta penerima Bansos Tunai senilai Rp6,1 triliun, sedangkan untuk PKH yang menyasar 10 juta penerima senilai Rp13,96 triliun. Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta penerima dialokasikan anggaran senilai Rp45,12 triliun.

(HUMAS KEMENSOS/UN)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno