Berita Borneotribun.com: Wartawan Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Wartawan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Wartawan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 29 Mei 2024

PWI Siap Dampingi dan Dukung Komitmen Pelaksanaan PPDB Kalbar Tahun 2024

PWI Siap Dampingi dan Dukung Komitmen Pelaksanaan PPDB Kalbar Tahun 2024
PWI Siap Dampingi dan Dukung Komitmen Pelaksanaan PPDB Kalbar Tahun 2024.
PONTIANAK – Belum lama ini dilakukan kegiatan Pendampingan dan Penandatanganan Komitmen Dukungan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daerah Provinsi Kalbar 2024 di ruang rapat Aula Wakil Gubernur Kalbar, pada Senin 27 Mei 2024.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pj Sekda Kalbar yang diwakilkan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, Drs. Alexander Rombonang, M.MA, yang mengucapkan terimakasih pada Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalbar yang sudah mengambil inisiatif pada kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Rita Hastarita, S.Sos, M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi PPDB jenjang SMA, SMK dan SLB tahun pelajaran 2024/2025.

Yang merujuk pada Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023. Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

"Untuk pelaksanaan PPDB masih dilakukan secara online melalui aplikasi dengan jalur pendaftaran yakni Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi," ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa Penentapan Prentase Daya Tampung Setiap Jalur PPDB 2024 yakni :

Jalur Zonasi dengan jumlah peserta didik yang diterima adalah 60 persen dari daya tampung sekolah.
Jalur Afirmasi dengan jumlah peserta didik yang diterima adalah 15 persen (termasuk 2 persen disabilitas) dari daya tampung sekolah.
Jalur Mutasi dengan jumlah peserta didik yang diterima adalah 5 persen dari daya tampung sekolah.
Jalur Prestasi dengan jumlah peserta didik yang diterima adalah 20 persen dari daya tampung sekolah. Dengan persyaratan yakni prestasi rata-rata nilai raport paling sedikit 15 persen. Prestasi prestasi akademik dan non akademik 5 persen.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalbar, Iwan Kurniawan, S.Si, M.Si menyampaikan bahwa PPDB sebagai agenda rutin setiap tahunnya, dimana dalam aktivitasnya banyak atensi masyarakat untuk mengikuti bagaimana pelaksanaan PPDB tersebut.

Ia menyampaikan ada tiga tujuan PPDB yakni :
1. Mendorong pelaksanaan pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah.
2. Mendorong Afirmasi, dimana memberikan pada siswa yang kurang beruntung diberikan akses afirmasi tersebut, sehingga ada kesempatan mereka untuk sekolah di sekitar lingkungan.
3. Bagaimana mendorong sekolah itu menjadi ekosistem di mana sekolah itu berada.

"Dalam mendorong sekolah menjadi ekosistem di mana sekolah itu berada yakni siswa yang dekat sekolah tidak dapat bersekolah sehingga sekolah tersebut tidak menjadi ekosistem di lingkungan sekitar, salah satunya karena tidak dapat menampung siswa dekat sekolah. Karena itu kami juga kami juga melakukan pemetaan akar masalah," jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalbar ikut berpartisipasi dan siap dampingi dan dukung komitmen pelaksanaan PPDB Kalbar Tahun 2024.

Dimana Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalbar, Kundori, mengamanatkan surat tugas dengan nomor 12/PWI-PROV?KB/V/2024 pada Ketua Seksi Pendidikan, Pariwisata, Seni Budaya dan Pemberdayaan Perempuan, Chicha untuk melakukan penandatanganan Komitmen bersama Pelaksanaan PPDB Kalbar Tahun 2024.

Dalam kesempatan tersebut penandatanganan komitmen dukungan dilakukan oleh :
- Pj Sekda Provinsi Kalbar
- Ketua DPRD Provinsi Kalbar up Ketua Komis Bidang Pendidikan
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar
- Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalbar
- Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar
- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kalbar
- Ketua Asosisi Wartawan Provinsi Kalbar dihadiri perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalbar.***

Senin, 27 Mei 2024

Koalisi Jurnalis Kalbar Nyatakan Tolak RUU Penyiaran, Dinilai Bungkam Kebebasan Pers

Aksi damai jurnalis menolak RUU Penyiaran di Bundaran Dugilis Pontianak. (Istimewa)
Aksi damai jurnalis menolak RUU Penyiaran di Bundaran Dugilis Pontianak. (Istimewa)
PONTIANAK  - Ratusan jurnalis atau wartawan berkumpul di Bundaran Digulis Untan Pontianak untuk menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) penyiaran pada Senin, (27/05/2024). 

Penolakan ini muncul seiring dengan penggodokan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 oleh Anggota DPR RI.

Mereka yang menolak RUU tersebut tergabung dalam sejumlah organidasi diantaranya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pontianak, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalbar.

Kemudian ada pula dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ikatan Wartawan Online, Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ), Forum Jurnalis Perempuan (FJP) Indonesia, Jaringan Perempuan Khatulistiwa (JPK), hingga sejumlah organisasi pers lainnya.

"Penolakan ini muncul seiring dengan penggodokan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 oleh Anggota DPR RI," ucap Ketua IJTI Kalbar, Uun Yuniar. 

Ditempat yang berbeda, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalbar, Kundori menambahkan bahwa PWI secara tegas juga menolak RUU tersebut. 

“larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang tercantum dalam Pasal 50B ayat (2) huruf C, dalam berkas RUU Penyiaran hasil Rapat Badan Legislasi DPR RI 27 Maret 2024, menunjukan bahwa penyusun RUU melakukan pelanggaran atas Pasal 4 ayat (2) dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang jelas mengatur bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan pelarangan penyiaran, dan jika hal tersebut dilakukan akan berhadapan dengan tuntutan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta," ucap Kundori. 

Kundori menambahkan, pers nasional dalam menjaga kemerdekaan pers memiliki hak untuk tidak hanya mencari, dan mengolah gagasan dan informasi tapi juga menyebarluaskan sebagai sebuah karya jurnalistik yang berkualitas. 

“Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menjadi lembaga super power jika Pasal 42 dalam RUU itu diloloskan, karena dinyatakan menjadi lembaga penyelesai sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran, dan jelas perlu ditolak karena mengambil kewenangan Dewan Pers yang diatur dalam UU Pers," tutup Kundori.

Tolak RUU Peyiaran, Pekerja Jurnalistik Gelar Aksi di Pontianak

Aksi damai jurnalis menolak RUU Penyiaran di Bundaran Dugilis Pontianak. (Istimewa)
Aksi damai jurnalis menolak RUU Penyiaran di Bundaran Dugilis Pontianak. (Istimewa)
PONTIANAK – Menyikapi Wacana Revisi RUU Peyiaran yang dinilai memelakan dan mengekang tugas jurnalistik.puluhan pekerja media dari berbagai organisasi mengelar aksi damai penolakan di bundaran Dugilis UTAN Pontianak, Senin (27/5/2024) sore.

"Aksi ini melibatkan berbagai organisasi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI) Pontianak, dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalbar," kata koordinator aksi yang juga Ketua IJTI Kalbar, Yuniardi di Pontianak, Senin.

Selain beberapa organisasi profesi dan media diatas, aksi penolakan juga diikuti oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ikatan Wartawan Online, Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ), Forum Jurnalis Perempuan (FJP) Indonesia, Jaringan Perempuan Khatulistiwa (JPK), Aliansi Mahasiswa Jurnalistik IAIN Pontianak, serta sejumlah organisasi pers lainnya.

"Penolakan ini muncul seiring dengan penggodokan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 oleh Anggota DPR RI," tuturnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris AJI Pontianak, Hamdan Darsani menyatakan aksi ini dilaksanakan oleh seluruh pengurus AJI se-Indonesia yang berkolaborasi dengan organsiasi profesi jurnalis dan media lainnya yang ada di setiap daerah.

"Kami tidak ingin kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi masyarakat dirampas oleh RUU tersebut," kata Hamdan.

Mneurutnya, UU Penyiaran 2002 hanya mengatur Lembaga Penyiaran, namun draf revisi UU Penyiaran versi Maret 2024 menambahkan subjek hukum baru berupa platform digital penyiaran. 

Perluasan definisi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya ancaman terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di platform digital, terutama dengan banyaknya media alternatif baru yang bermunculan.

Dalam draf RUU Penyiaran yang tengah dibahas di Badan Legislasi DPR, beberapa perubahan kontroversial mencakup penghapusan Pasal 6 ayat 2 UU No.32/2002 yang menyatakan bahwa negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

"Selain itu, Pasal 18 yang membatasi pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, juga dihilangkan. Pembatasan kepemilikan silang dan pengaturan jumlah serta wilayah siaran lokal, nasional, dan regional pun turut dihapus," katanya.

Hamdan menambahkan, aksi damai yang dilakukan hari ini menunjukkan solidaritas dan kepedulian komunitas jurnalis terhadap ancaman yang dapat menghambat kemerdekaan pers dan ekspresi, sekaligus menyerukan agar revisi UU Penyiaran mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait demi menjaga prinsip-prinsip demokrasi. (Tim)

Rabu, 22 Mei 2024

Audiensi PWI Kalbar Bersama KONI, Bahas PON Sampai Porwanas di Kalsel

Audiensi PWI Kalbar Bersama KONI, Bahas PON Sampai Porwanas di Kalsel
Audiensi PWI Kalbar Bersama KONI, Bahas PON Sampai Porwanas di Kalsel.
PONTIANAK - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat Kundori melakukan audiensi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar, Rabu (22/5). Dalam audiensi tersebut banyak hal dibicarakan. Mulai dari Persiapan PON Aceh-Sumut hingga Porwanas di Kalimantan Selatan pada Agustus mendatang.

Ketua KONI Kalbar, Fachrudin Siregar menyambut baik dengan kedatangan teman-teman kepengurusan PWI Kalbar ke Kantor KONI. Menurutnya hubungan KONI dengan teman-teman media di Kalbar berjalan baik.

Iapun berharap kepengurusan PWI Kalbar periode ini kerjasama dalam pemberitaan bisa semakin baik. Khusunya pemberitaan olahraga.

Lebih dalam dia melanjutkan saat ini KONI Kalbar tengah menyiapkan atlet untuk berlaga di PON Aceh-Sumut pada September mendatang. Doakan supaya atlet Kalbar di PON bisa memberikan prestasi terbaiknya, yaitu menyumbang raihan medali. 

Pada kesempatan itu ia juga menuturkan bahwa sarana prasarana untuk olahraga di Kalbar semakin banyak. Paling anyar pembangunan Gedung Terpadu Ayani yang tak lama lagi akan rampung. Informasinya gedung tersebut juga digunakan buat Pro Liga Bola Voli. "Selain itu juga akan diadakan pertandingan tinju antara Daud Jordan melawan petinju asal Argentina," ujarnya.

Di tempat sama Waketum III KONI Kalbar Baskoro Efendi menuturkan keberadaan pers sangat penting disuatu lembaga. Termasuk di KONI ini. Menurutnya tanpa peran pers siapa yang akan memberitakan suatu informasi. Makanya pers masuk dalam empat pilar yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers.

Dalam perkembangannya pers semakin maju dan semakin beragam. Anjangsana PWI Kalbar ke KONI dengan niat memperkuat kerjasama dalam hal pemberitaan betul-betul disambut baik oleh KONI.

Ketua PWI Kalbar Kundori mengatakan pertemuan dengan jajaran kepengurusan KONI Kalbar ini sekaligus ingin mengenalkan kepengurusan PWI Kalbar di bawah nahkodanya.

Diketahui lanjutnya PWI Kalbar juga memiliki organisasi yang fokus dalam kepengurusan olahraga, yaitu SIWO Kalbar.
Mudah-mudahan SIWO Kalbar juga bisa semakin eksis dengan berbagai macam kegiatannya.

Dihadapan Ketua KONI, Kundori juga mengabarkan bahwa di tahun ini SIWO PWI Kalbar akan mengirimkan atlet wartawan untuk berlaga pada Porwanas di Kalimantan Selatan pada Agustus ini. "Saat ini teman-teman SIWO tengah menyiapkan atlet yang akan bertanding di sana," katanya.

Untuk mengikuti Porwanas syaratnya cukup ketat. Wartawan minimal usia 27 tahun, harus uji kompetensi wartawan dan anggota PWI dengan menyertakan kartu anggota dari PWI. "Selama ini ketika Porwanas Kalbar hanya jadi penonton. Tahun ini melalui SIWO Kalbar kita akan berlaga disana, mudah-mudaan bisa membawa nama baik bagi Kalbar," tutupnya.(**)

Minggu, 19 Mei 2024

Berbagai Tokoh Kirim Karangan Bunga untuk Mengenang Prof. Salim Haji Said

Berbagai Tokoh Kirim Karangan Bunga untuk Mengenang Prof. Salim Haji Said
Berbagai Tokoh Kirim Karangan Bunga untuk Mengenang Prof. Salim Haji Said.
JAKARTA - Sejumlah tokoh mulai dari aktivis, akademisi, politikus, hingga pejabat negara mengirimkan karangan bunga ke rumah duka sebagai tanda berduka atas wafatnya almarhum Prof. Salim Haji Said. Presiden Terpilih Prabowo Subianto turut serta dalam penghormatan ini.

Karangan bunga tersebut mulai berdatangan satu per satu ke kediaman almarhum di Jalan Redaksi, Kompleks PWI, Cipinang, Jakarta, sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. 

Pemandangan di depan dan samping rumah duka dipenuhi oleh berbagai karangan bunga yang berjejer rapi.

Beberapa karangan bunga terlihat berasal dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI A. A. LaNyalla Mahmud Mattalitti, politikus Partai Golkar Airin Rachmi Diany, serta aktivis HAM dan co-founder Setara Institute, Hendardi.

Selain itu, turut hadir karangan bunga dari Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan Kemhan RI Brigjen TNI Steve Parengkuan, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi dan Keluarga Besar KBRI Tokyo, Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro Brigjen TNI Budi Irawan, aktor Deddy Mizwar, Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman dan Keluarga Besar KBRI Bangkok, Badan Nasional Kebudayaan Pusat PDI Perjuangan, Forum Pemimpin Redaksi Indonesia, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, dan Keluarga Besar Panji Masyarakat.

Prof. Salim Said, yang semasa hidupnya merupakan tokoh pers dan perfilman Indonesia, akademisi, cendekiawan, duta besar RI, anggota MPR, penulis buku, dan pengamat militer, wafat pada usia 80 tahun di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada Sabtu malam pukul 19.33 WIB. 

Menurut pihak keluarga yang diwakili keponakannya, Zacky Riyadi, almarhum sebelumnya telah sakit dan beberapa kali masuk ICU. Setelah wafat, jenazah Prof. Salim Said dibawa ke rumah duka pada Sabtu malam sekitar pukul 22.30 WIB. 

Para pelayat terus berdatangan ke kediaman almarhum untuk menyampaikan belasungkawa dan melaksanakan shalat jenazah. 

Sebagian besar pelayat terdiri dari anggota keluarga, tetangga, sejawat, dan kerabat dekat. 

Hingga Minggu dini hari pukul 01.17 WIB, para pelayat masih datang untuk memberikan penghormatan terakhir.

Pihak keluarga mengizinkan siapa pun untuk datang melayat hingga Minggu siang. Sekitar pukul 12.00 WIB, jenazah Prof. 

Salim Said akan dibawa ke masjid terdekat untuk dishalatkan, kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. 

“Kami mempersilakan siapa pun yang mau melayat dan mendoakan beliau. Kami terbuka untuk menerima para pelayat,” ujar Zacky Riyadi, perwakilan keluarga.

Jumat, 29 Maret 2024

Dinamika Terakhir, PWI Majukan Tiga Calon Ketua di Konferprov Kalbar 2024

Dinamika Terakhir, PWI Majukan Tiga Calon Ketua di Konferprov Kalbar 2024
Dinamika Terakhir, PWI Majukan Tiga Calon Ketua di Konferprov Kalbar 2024.
PONTIANAK - Menyikapi dinamika terakhir di tubuh organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalbar, Pengurus PWI Pusat kembali merilis perubahan keputusan terkait nama-nama calon Ketua PWI Kalbar yang bakal dimajukan dalam Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Kalbar 2024.

Keputusan teranyar itu diterima Ketua Panitia Konferprov PWI Kalbar, M Jauhari Fatria, pada Jumat (29/03/2024) sore. Di mana di dalam isi surat terbaru tersebut, PWI Pusat menetapkan tiga nama calon ketua, dari sebelumnya hanya dua nama calon.

“Kami baru terima surat keputusan terbaru dari PWI Pusat. Ketiga nama calon itu antara lain Gusti Yusri, Kundori dan Rolf Korah,” ungkap Jauhari, dalam keterangan persnya, di Pontianak.

Jauhari memaparkan, bahwa keputusan terbaru ini sebagai tindak lanjut dari surat PWI Pusat Nomor: 322/PWI-P/LXVIII/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Persetujuan Calon Ketua PWI Kalimantan Barat dan Ketua DKP PWI Kalimantan Barat, serta menindaklanjuti aspirasi tertulis anggota PWI Kalbar pada 27 Maret serta dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi di PWI Kalimantan Barat.

“Keputusan ini juga didasari oleh rapat terbatas yang dilakukan oleh Pengurus Harian PWI Pusat. Surat ini secara resmi ditandatangani oleh Hendry Ch Bangun selaku Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang selaku Ketua Bidang Organisasi PWI, dan Sayid Iskandarsyah selaku Sekretaris Jenderal PWI,” jelasnya.

Sementara, disinggung soal nama-nama calon Ketua DKP PWI Provinsi Kalbar yang memenuhi syarat dan disetujui untuk mengikuti Konferprov PWI Kalbar 2024, Jauhari menyatakan tidak ada mengalami perubahan.

“Masih seperti (keputusan) sebelumnya, tidak ada perubahan. PWI Pusat menetapkan dua calon, yakni Gusti Yusri dan Salman Busrah,” katanya.

Terpisah, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun menyampaikan, bahwa keputusan yang dibuat pihaknya tersebut telah melalui proses serta pertimbangan yang matang. PWI, kata dia, telah bersuara bulat untuk mempertebal iklim demokrasi dalam Konferprov PWI Kalbar kali ini.

“Kita tidak mau ada kesan upaya menjegal. Biar nanti siapa yang terbaik (yang akan) terpilih, kalaupun ada kesalahan, kesalahan dari yang lalu,” ujarnya.

Sejalan itu, Hendry berharap Konferprov PWI Kalbar 2024 dapat berjalan secara jujur, adil dan demokratis. Karena menurutnya, persatuan dan keutuhan internal PWI berada di atas segalanya.

“Jadi kita ingin beri gelanggang yang sama, silahkan yang berkompetisi. Jangan terpecah belah,” tandasnya. (**)

Berikut DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
Berikut DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Gambar Logo PWI
PONTIANAK - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menetapkan sebanyak 48 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Keputusan ini dirilis oleh PWI Pusat dan diterima oleh Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Kalbar 2024 per tanggal 28 Maret 2024.

Ketua Panitia Konferprov PWI Kalbar 2024, Jauhari Fatria menjelaskan, bahwa keputusan soal penetapan DPT itu secara resmi ditandatangani oleh Hendry Ch Bangun selaku Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang selaku Ketua Bidang Organisasi PWI, dan Sayid Iskandarsyah selaku Sekretaris Jenderal PWI.

“48 orang ini adalah pemegang KTA dan berstatus sebagai anggota biasa PWI Kalbar. Sebagaimana PD PRT, mereka ini yang memiliki hak pilih pada Konferensi PWI Kalbar 2024 nantinya,” terang Jauhari kepada awak media, Kamis (28/03/2024).

Calon Ketua PWI Provinsi Kalimantan Barat.
Calon Ketua PWI Provinsi Kalimantan Barat, Gusti Yusri (kiri), Kundori (kanan).
Seperti diketahui, Konferprov PWI Kalbar 2024 sendiri akan digelar pada 30 Maret mendatang, di Pendopo Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar.

Konferensi yang akan dihadiri sejumlah pengurus inti PWI Pusat tersebut akan dibuka secara langsung oleh Pj Gubernur Kalbar, Harisson.

Berikut ini merupakan daftar nama-nama yang ditetapkan sebagai DPT oleh PWI Pusat pada Konferensi Kalbar Tahun 2024:

DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.

DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
DPT PWI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.
Penulis: PWI

Senin, 25 Maret 2024

PWI Sekadau Apresiasi YIARI Gelar Pelatihan Penulisan Isu Pesisir untuk Perempuan Kalbar

PWI Sekadau Apresiasi YIARI Gelar Pelatihan Penulisan Isu Pesisir untuk Perempuan Kalbar
PWI Sekadau Apresiasi YIARI Gelar Pelatihan Penulisan Isu Pesisir untuk Perempuan Kalbar.
SEKADAU - Tiga srikandi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sekadau mengikuti pelatihan penulisan isu pesisir untuk perempuan Kalimantan Barat yang digelar di Pusat Pembelajaran Sir Michael Uren, Ketapang, pada 18-19 Maret 2024. Ketiganya adalah Dina Mariana, Sindika Marpina Wulandari, dan Novia Dominika.

Pelatihan ini digagas oleh Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK). Pelatihan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Sri Haryanti (Aktivis Ecofeminisme Kalimantan Barat), Norman Jiwan (Aktivis Masyarakat Adat), Setra Kusumardana, dan Aseanty Pahlevi (Jurnalis Lingkungan/Founder JPK).

Sindika Marpina Wulandari, salah satu peserta dari PWI Kabupaten Sekadau mengapresiasi YIARI dan JPK yang telah menggelar kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting terutama dalam mengangkat isu lingkungan dengan perspektif gender. 

“Tentunya pelatihan ini sangat luar biasa banyak ilmunya. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan ini bisa kami terapkan,” ujar Wulan, sapaan akrab Sindika Marpina Wulandari. 

Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada YIARI dan JPK yang telah memberikan kesempatan bagi PWI Kabupaten Sekadau untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini. Ke depan ia berharap semakin banyak lagi pihak-pihak yang memberikan ruang kepada perempuan dengan mengadakan pelatihan serupa.

“Pelatihan-pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan ke depan ada lagi kegiatan seperti ini. Setelah mengikuti pelatihan ini kami memiliki perspektif baru, bahwa isu gender juga penting untuk diangkat ke publik,” jelas Wulan.

Sabtu, 16 Maret 2024

Baliho Ketua AJK Nangkring di Jalan Protokol, Warga Nilai Menarik

Baliho Ketua AJK Nangkring di Jalan Protokol, Warga Nilai Menarik
Baliho Ketua AJK Nangkring di Jalan Protokol, Warga Nilai Menarik.
KETAPANG - Penampakan baliho ketua AJK (Aliansi Jurnalis Ketapang) Theo Bernadhi yang nangkring di jalan R Suprapto tengah kota Ketapang cukup menarik perhatian. Baliho bertuliskan "Jaga Demokrasi Kita" dengan latar 2024 itu jadi enak dipandang mata. 

Bukan karena hanya desain, warna ataupun katanya tetapi karena sosok pada gambar baliho itu penyebabnya. 

Penglihatan di lokasi pada Sabtu (16/03/24), baliho Theo itu menampilkan Theo berbaju putih lengan panjang digulung, jam tangan hitam dengan tiga pose foto yakni silang tangan kedada, pose salam komando serta pose salam terimakasih. 

Salah seorang warga Ketapang, Epan Pebriadi mengatakan, belum ngerti maksud baliho yang terpasang tersebut, lantaran menurutnya pemilu sendiri sudah usai. Menurut pemuda itu, biasanya baliho di lokasi itu dipasang oleh caleg ataupun calon pemimpin daerah. 

"Menarik mah bang baliho itu, desainnya bagus enak dipandang. Tapi sejujurnya saya belum tahu apa maksud baliho ini," kata Epan saat di tanya, Sabtu (16/03/24). 

Sedangkan warga lainya ngaku bernama Yadi mengaku kalau orang yang terpampang di baliho merupakan Theo Bernadhi yang berprofesi sebagai seorang jurnalis dan ketua organisasi jurnalis lokal di Ketapang. 

Menurut dia, baliho Theo ini dalam perkiraanya bertujuan memperkenalkan diri menjelang Pilkada Ketapang tahun ini. Sebagai pemuda, dia menganggap sangat bagus dan baik jika ada seorang pemuda berkeinginan menjadi pemimpin daerah. 

"Dia ni kan jurnalis, pastinya tahu masalah-masalah di masyarakat, kemampuan pun saya rasa dia miliki, saya senanglah ada pemuda yang berani tampil dalam Pilkada kita nanti," kata Yadi. 

Dihubungi, Theo tidak secara terbuka menjelaskan makna baliho yang terpasang itu. Dirinya hanya menyampaikan kalau pesan dalam baliho tersebut harus sampai kepada semua masyarakat termasuk para jurnalis yang memang merupakan bagian dari 4 pilar demokrasi.

"Jadi menjaga demokrasi itu tugas bersama, apalagi Ketapang tahun ini akan menggelar Pilkada. Pilkada ini tidak hanya sebatas bicara siapa menang dan siapa kalah, Pilkada Ketapang harus menjadi momen para pihak yang berkontetasi untuk membuat gagasan terbaik untuk kepentingan masyarakat dan daerah bukan sebatas kepentingan pribadi atau kelompok, dan Pilkada menjadi momen anak-anak muda sebagai penerus daerah untuk bersatu dan bersama dalam memberikan pemikiran-pemikiran bahkan ikut dalam kontestasi," katanya.

Theo mengaku kalau pihaknya akan menggelar berbagai kegiatan Bakti Sosial yang selalu rutin dilaksanakan setiap bulan suci ramadan dan menyambut idul fitri, kegiatan yang digelar sebagai komitmen pihaknya untuk memberikan dampak positif atas hadirnya AJK di tengah-tengah masyarakat Ketapang.

Penulis: Muzahidin

Sabtu, 10 Februari 2024

Hari Pers Nasional, Wartawan Dapat Kejutan Dari Kapolres Sekadau

Hari Pers Nasional, Wartawan Dapat Kejutan Dari Kapolres Sekadau
Foto : Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama memberikan kejutan Kue Ulang Tahun kepada awak media yang diterima oleh Ketua PWI Sekadau, Dina Mariana.
SEKADAU - Seluruh Wartawan yang bertugas di Kabupaten Sekadau berkumpul disebuah Warung Kopi seperti biasanya sambil menikmati suguhan kopi dan Snack pada hari Jumat (9/2/2024).

Tampak juga Kasi Humas Polres Sekadau, AKP Agus Junaidi yang sedang menikmati sebotol air mineral.

Tak berselang lama, hadir juga Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama dan Wakapolres Sekadau, Kompol Riko Syafutra ketempat tersebut.

Alhasil, ternyata Kapolres, Wakapolres dan Kasi Humas Polres Sekadau memberikan kejutan istimewa kepada awak media berupa kue ulang tahun.
Kejutan tersebut dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2024 dan HPN ini juga bertepatan dengan HUT ke-78 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

"Pers adalah salah satu pilar demokrasi di negara kita. Perannya sangat penting sekali dalam mendukung pembangunan," ujar Kapolres kepada wartawan.

Kapolres berharap, media senantiasa kritis dan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Media juga diharapkan dapat memberikan hal-hal yang menyejukkan di masyarakat.

"Memberikan informasi-informasi sesuai data dan fakta yang sebenarnya sehingga tidak menimbulkan persepsi atau keresahan di masyarakat," ucap Kapolres.

Selain itu, Kapolres juga berharap media mendukung pemilu agar berjalan dengan aman dan damai. Media juga bisa memberikan imbauan kepada pemilih pemula agar datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. (Rh/Yk)

Kamis, 04 Januari 2024

Belum Gelar Konferensi, Wartawan Senior Prihatin dengan Kondisi PWI Kalbar

Belum Gelar Konferensi, Wartawan Senior Prihatin dengan Kondisi PWI Kalbar
Wartawan senior, H Werry Syahrial. (Borneotribun/JH/YK)
PONTIANAK – Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat Periode 2017-2022 telah berakhir. Masa bhakti pengurus akhirnya diperpanjang hingga Desember 2023.

Namun hingga memasuki awal Tahun 2024, PWI Kalimantan Barat belum menggelar konferensi untuk musyawarah kepengurusan baru atau masa bhakti periode selanjutnya.

Organisasi PWI Kalimantan Barat yang tidak berjalan mendapat perhatian dari wartawan senior, H Werry Syahrial. Wartawan kawakan ini mengaku prihatin dengan situasi PWI Kalbar sekarang. 

“Kepengurusan PWI Kalimantan Barat ternyata sudah dua kali diperpanjang. Saya prihatin. Mestinya segera dilakukan peremajaan. Dibuat kepengurusan baru,” kata H Werry dalam keterangan persnya di Pontianak, Selasa (2/1/2024).

Werry berpendapat, kepengurusan PWI Kalbar mesti segera diremajakan dan diperbaharui melalui konferensi. Kalau tidak, bakal berdampak buruk bagi organisasi. 

“Konferensi mesti segera. Jadi saya minta supaya pengurus PWI sekarang adakan musyawarah. Gimana kita mau mengurus anggota-anggota PWI lain,” ingat dia.

Akibat kepengurusan PWI Kalbar yang jalan di tempat. Saat ini, banyak anggota maupun calon anggota tidak tahu harus berbuat apa.

“Tidak bergeraknya PWI sekarang ini tentu berdampak kepada anggota. Seperti tidak ada kejelasan,” kritiknya.

Sebagai informasi, kepengurusan PWI Kalbar saat ini merupakan hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana Surat Keputusan PWI Pusat No 481-PGS/PP-PWI/2023 tentang penyempurnaan Antarwaktu Susunan Pengurus PWI Kalimantan Barat masa bhakti 2017-2022.

Untuk diketahui, kepengurusan PWI Kalbar Masa Bhakti 2017-2022 diketuai Gusti Yusri itu ditunjuk menggantikan Sidik Pramono yang lengser akibat dimosi tidak percaya.

“Terlepas Gusti Yusri sebagai teman saya. Kalau dia mimpin sampai diperpanjang dua kali. Ya saya kecewa. Pak Yusri harusnya mengerti organisasi. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau bisa segera. Bila perlu Januari ini adakan konferensi,” tegas Werry.

Werry menyarankan kepada pengurus PWI Kalbar segera menyampaikan permintaan Konferensi ke Gusti Yusri. 

“Saya yakin beliau akan mengakomodir. Kalau tidak, sampaikan ke persoalan ini ke PWI Pusat,” sarannya.

Werry berpandangan, keberadaan PWI di Kalimantan Barat sangat penting. Oleh karena itu, organisasi wartawan tertua di Indonesia ini harus dirawat secara serius dan tulus.

“Makanya kalau sampai ada perpanjangan. Saya sangat prihatin. Sebagai seorang kawan, Saya minta Yusri segera adakan konferensi,” pungkas Werry. 

Sementera itu, Ketua PWI Kalbar, Gusti Yusri dikonfirmasi menjelaskan dalam pelaksanaan konferensi ada keterlambatan yang terjadi karena terkendala urusan administrasi keanggotaan yang kurang lengkap.  Saat ini, dari segi keanggotaan sendiri, ada sekitar 120 anggota aktif yang tergabung di PWI Kalbar.

“Kita sudah persiapan untuk konferensi di bulan Maret dan sudah konsultasi dengan PWI pusat, kenapa maret, karena banyak anggota yang registrasi tapi data yang dikirim tidak lengkap. Kurang lebih 120 lah anggota se-Kalimamtan Barat,” ungkap Gusti.

Selain menyusun kepengurusan yang baru, Gusti Yusri juga menyampaikan bahwa pada konferensi nanti, PWI Kalbar akan menyusun program kerja bagi kepengurusan di periode selanjutnya. (JH)

Selasa, 07 November 2023

SMK Amaliyah Teken Kerja Sama dengan PWI Sekadau

SMK Amaliyah Teken Kerja Sama dengan PWI Sekadau.
SEKADAU - SMK Amaliyah dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sekadau menandatangani kerja sama dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan kegiatan jurnalistik.

Penandatanganan kerja sama tersebut bertepatan dengan perayaan HUT ke-32 SMK Amaliyah Sekadau yang digelar di GOR Haji Matkali, Selasa, 7 November 2023. 

Kepala SMK Amaliyah Sekadau, Isnaini, mengatakan kerja sama ini merupakan implementasi dari kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum tersebut pihak sekolah dituntut untuk berkreasi, terutama dalam penyusunan kurikulum. 

"Dalam kurikulum merdeka ini meminta supaya yang diajarkan di kelas itu sama dengan permintaan dunia kerja dan industri. Sehingga kita menyesuaikan antara kurikulum sekolah dengan lapangan pekerjaan. Ketika anak terjun ke lapangan, mereka tidak kaku lagi," ujarnya usai penandatanganan kerja sama. 

Sebagai implementasi dari kurikulum merdeka itu, SMK Amaliyah menjalin kerja sama dengan dunia industri. Isnaini mengatakan, khususnya di jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV), SMK Amaliyah Sekadau menjalin kerja sama dengan PWI Sekadau. Selain itu, pihak sekolah juga menjalin kerja sama dengan lembaga lainnya.

"Jadi momen ulang tahun ini kami gunakan untuk penandatanganan MoU. MoU ini akan segera kita tindak lanjuti, kami akan bentuk dari sekolah begitu juga PWI untuk menyusun kurikulum bersama. Ketika mereka (siswa) sudah selesai mereka tidak bingung lagi masuk ke dunia kerja," jelasnya. 

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Sekadau, Dina Mariana, mengucapkan terima kasih kepada SMK Amaliyah Sekadau yang telah memberikan kepercayaan kepada PWI Sekadau untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan mutu SDM, khususnya di bidang jurnalistik. 

"Alhamdulillah ini merupakan langkah awal yang baik dan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi PWI Sekadau karena kami diberikan kepercayaan untuk turut serta terlibat dalam upaya meningkatkan mutu SDM, khususnya di bidang jurnalistik. Tentunya, ini merupakan upaya kita bersama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sekadau," ungkap Dina. 

Dina mengatakan, poin-poin yang tertuang dalam perjanjian kerja sama tersebut juga sejalan dengan program kerja PWI Kabupaten Sekadau, salah satunya pelatihan jurnalistik ke sekolah. PWI Sekadau bersama SMK Amaliyah Sekadau akan segera menindaklanjuti kerja sama tersebut.

"Harapan kami tentunya dari kerja sama ini dapat menghasilkan output seperti yang diharapkan, yakni para siswa dapat meningkatkan keterampilannya di bidang jurnalistik, membuat narasi-narasi yang baik tentang sekolahnya. Ini juga merupakan bagian dari pengkaderan yang dilakukan oleh PWI Sekadau, sehingga nanti ketika siswa lulus sekolah, mereka memiliki bekal atau ilmu khususnya di bidang jurnalistik," tuturnya.


Kamis, 26 Oktober 2023

Kasi Humas Polres Kapuas Hulu Ngopi Bareng Awak Media

Kasi Humas Polres Kapuas Hulu Ngopi Bareng Awak Media.
KAPUAS HULU – Bertempat di Dream Cafe Jl.Komyos Sudarso Putussibau dilaksanakan giat Rapat Koordinasi untuk Kebersamaan dengan Awak Media Kabupaten Kapuas Hulu.

Hadir pada pelaksanaan kegiatan tersebut Kasi Humas Akp Iwan Gunawandana, beserta Anggota Sie Humas Polres Kapuas Hulu serta Awak Media Kapuas Hulu.

Pada kesempatan tersebut Kasi Humas menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Awak Media yang hadir dan menyempatkan waktu dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi untuk Kebersamaan.

Kasi Humas Akp Iwan Gunawandana menyampaikan salam dan ucapan terimakasih dari Kapolres Kapuas Hulu kepada rekan-rekan awak media karena sudah membantu pihak Polres Kapuas Hulu dalam menjaga sitkamtibmas di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kegiatan ini merupakan suatu silaturahmi, untuk menjaga Solidaritas, Sinergitas terutama kerjasama antara Polres Kapuas Hulu dan awak media yang sudah terjalin baik selama ini,” ucapnya.

Kepada Awak Media, Gunawan menjelaskan pada saat ini Polres Kapuas Hulu sedang melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata Kapuas 2024, dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024, diharapkan kepada Mitra media dapat membantu dalam Amplifikasi kegiatan-kegiatan Polres Kapuas Hulu dalam melakukan Pengamanan Pemilu 2024.

Selain itu juga mengajak kepada Awak media untuk dapat membantu sebagai Cooling System menjaga Situasi Kamtibmas di wilayah Polres Kapuas Hulu dengan memberikan Berita ataupun Informasi yang Positif dan Seimbang serta bijak kepada masyarakat melalui Medsos, guna menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah aman dan kondusif. 

“Keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama dan tidak dari TNI-Polri saja, dimana harus melibatkan kita bersama seluruh masyarakat sehingga untuk itu meminta dukungan terutama awak Media yang dimana dapat membantu menjaga Sitkamtibmas di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam kegiatan para awak media menyampaikan ucapan terimakasih kepada Polres Kapuas Hulu, atas kerjasama yang selama ini sudah terjalin, dan berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin. 

Para awak media meminta Humas Polres Kapuas Hulu dapat memberikan Informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Kapuas Hulu kepada awak media, terutama untuk pengungkapan Kasus, atau tentang kejadian Laka Lantas yang selama ini sudah dilakukan, namun perlu adanya kecepatan informasi. (**)

Senin, 16 Oktober 2023

Satu Lagi Organisasi Jurnalis Terbentuk Di Kayong Utara

Pembentukan Organisasi Jurnalis Di Kayong Utara.
KAYONG UTARA - Organisasi wartawan terbentuk lagi di kabupaten Kayong Utara. Organisasi para jurnalis ini bernama Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) melibatkan para wartawan terutama berasal dari media online yang bertugas di wilayah Kayong Utara.

Ketua terpilih PWRI Kayong Utara, Tomas Mamahani mengatakan, pengukuhan pengurus ini sudah melalui berbagai tahapan hingga hari ini, Senin (16/10/23) terbentuk di kabupaten Betuah.

Tomas menyebut, organisasi ini bukan tandingan dari organisasi jurnalis lainya. Tapi kata Tomas lebih kepada wadah silturahmi dan saling menguatkan.

"Maka kita utamakan sportivitas, saling menguatkan dan bersinergi sesuai peran demi membangun daerah," kata Tomas, Senin (16/10/23) di Sukadana.

Apresiasi diucapkan pihaknya atas suksesnya pengukuhan ini. Kata dia, kegiatan ini terlaksana atas semangat dan sokongan dari berbagai pihak. 

"Serta ucapan yang setinggi-tingginya dalam hal ini khususnya kepada unsur Pimpinan PWRI, baik tinggkat DPP maupun DPD yang telah mempercayakan kepada saya untuk menjadi ketua DPC PWRI kabupaten Kayong utara," kata Tomas. (Muzahidin)

Rabu, 26 Juli 2023

IJTI Jakarta Raya: Pengeroyokan Wartawan Harus di Proses Hukum

IJTI Jakarta Raya: Pengeroyokan Wartawan Harus di Proses Hukum
Gambar ilustrasi. IJTI Jakarta Raya: Pengeroyokan Wartawan Harus di Proses Hukum.
Jakarta – Pengeroyokan wartawan berinisial MS 24 tahun yang sedang bertugas dikecam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jakarta Raya . 

Ketua IJTI Jakarta Raya Feby Budi Prasetyo menegaskan polisi harus memproses hukum secara serius terhadap 6 pelaku yang telah ditangkap, yakni AM, C, MOK, HS, WOW, dan DA.

Seperti diketahui, MS dianiaya oleh kelompok pelaku saat sedang mendokumentasikan aksi pengeroyokan anak dibawah umur di Ancol, Minggu (23/7/2023). 

Kapolsek Pademangan Kompol Binsar Hatorangan Sianturi menuturkan, selain mengamankan pelaku, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti.

Binsar menambahkan, atas perbuatannya empat tersangka dewasa dijerat dengan Pasal 170 KUHP ancamannya 5 tahun penjara.

Sementara dua orang anak yang berkonflik dengan hukum dijerat dengan Pasal 170 KUHP subsider Pasal 80 ayat 1 Juncto Pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 3 tahun 6 bulan penjara.

Dalam kasus ini IJTI Jakarta Raya meminta pihak kepolisian juga menyematkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pers.

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi tugas wartawan bisa dihukum pidana penjara paling lama dua tahun. Selain itu, pelaku juga terancam didenda paling banyak Rp 500 juta. 

IJTI Jakarta Raya menilai, tindakan tersebut menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang publik.

IJTI Jakarta Raya juga mendorong semua pihak menghormati dan memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang melaksanakan tugas profesinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Terkait aksi kekerasan tersebut, IJTI Jakarta Raya menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut : 

1. Menghalang-halangi serta melakukan tindak kekerasan terhadap para jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya merupakan pelanggaran undang-undang dan pelaku bisa dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

2. Meminta Pihak Kepolisian bersikap tegas menindak siapapun baik masyarakat sipil maupun non-sipil yang telah mengancam dan melakukan tindak kekerasan kepada para jurnalis. 

3. Meminta aparat menjamin dan melindungi jurnalis saat menjalankan tugas.

4. Jurnalis wajib menerapkan jurnalis positif  dan menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Senin, 17 Juli 2023

Dialog Publik Pemilu Berkualitas, Wakapolres Ketapang Bahas Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Dialog Publik Pemilu Berkualitas, Wakapolres Ketapang Bahas Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Dialog Publik Pemilu Berkualitas, Wakapolres Ketapang Bahas Penanganan Tindak Pidana Pemilu.
KETAPANG – Wakapolres Ketapang Polda Kalbar Kompol Eko Mardianto menghadiri Musyawarah Pengurus ke – 1 Aliansi Jurnalis Ketapang ( AJK ) yang digelar di Ballroom Hotel Aston Ketapang. Selain menggelar Musyawarah Pengurus, dalam waktu bersamaan Aliansi Jurnalis Ketapang juga menggelar Dialog Publik bertemakan “ Mengawal Pemilu Berkualitas ”, Senin 17 Juli 2023, Pukul 09.00 Wib.

Wakapolres Ketapang yang mewakili Kapolres Ketapang AKBP Tommy Ferdian menyampaikan bahwa Polres Ketapang mendukung gelaran musyawarah pengurus serta kegiatan dialog publik yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Ketapang.

Dalam kesempatannya Wakapolres menyampaikan bahwa awak media khususnya AJK merupakan mitra Polres Ketapang dalam penyiaran berita kegiatan Polres termasuk penyampaian informasi dari Polres Ketapang kepada masyarakat.

“ lDi era keterbukaan informasi sekarang ini, Lembaga Polri tidak dapat dipisahkan dengan media, baik karena sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi, media juga menjadi kontrol sosial dalam setiap langkah pelaksanaan tugas kepolisian,” Ucap Wakapolres.

Dalam kesempatannya menjadi narasumber, Wakapolres Ketapang menyampaikan pembahasan penanganan Tindak Pidana Pemilu. Dengan mengambil tema “ Mengawal Demokrasi Yang Berkualitas Di Kabupaten Ketapang, dirinya menjelaskan rangakaian tahapan pemilu, elemen pemilu, langkah Polres Ketapang dalam melaksanakan Pengamanan Pemilu 2024 serta jenis jenis tindak pidana yang sering terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu serta tata cara penanganannya. 

“Sudah masuknya beberapa tahapan dalam Pemilu 2024 ini seperti pendaftararan parpol dan pendaftaran Caleg, Tentunya Polres Ketapang sudah siap dalam mengamankan rangkaian tahapan Pemilu 2024. Polres Ketapang sendiri telah melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan, cooling system, melakukan mapping atau pemetaan potensi kerawanan dalam mengamankan rangkaian tahapan Pemilu 2024, sampai nanti puncak nya adalah secara serentak Polres Ketapang akan melaksanakan Operasi Kepolisian terpusat Mantap Praja 2024 untuk mengamankan tahapan pemungutan, perhitungan sampai nanti penetapan hasil pemilu. Semua ini merupakan upaya Polres Ketapang dalam memberikan kepastian keamanan untuk masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang,” Tutup Eko.

Hukum

Peristiwa

Pilkada 2024

Kesehatan

Lifestyle

Tekno