Bank Kalbar bersama OJK tingkatkan literasi keuangan di perbatasan

Ariffannur Romadon    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

Bank Kalbar bersama OJK tingkatkan literasi keuangan di perbatasan

Bank Kalbar bersama OJK tingkatkan literasi keuangan di perbatasan. (ANTARA)

Pontianak - Bank Kalbar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar memberikan edukasi keuangan di kawasan perbatasan di Badau, Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

"Kegiatan sosialisasi inklusi keuangan telah sering dilaksanakan Bank Kalbar dengan menggandeng OJK di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar di antaranya di daerah batas negara seperti PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Jagoi Babang. Kali ini di Badau, yakni di SDN 01 Badau, Kantor Camat Badau dan Hotel KD Badau," ujar Pimpinan Cabang Bank Kalbar Semitau, Siti Masyitah saat dihubungi di Kapuas Hulu, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa dengan meningkatkan literasi keuangan sehingga tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan keyakinan masyarakat dalam mengelola keuangan untuk mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan kesejahteraan bisa terwujud.

"Sementara dengan inklusi keuangan bagaimana akses ketersediaan produk layanan dan kualitas produk layanan perbankan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Analis Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Kalbar, Mangihut P. Aritonang mengingatkan masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang literasi dan inklusi keuangan.

"Literasi dan inklusi keuangan itu sangat berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas dia.

Mangihut mengingatkan agar masyarakat tidak berhubungan dengan pinjaman online atau pinjol yang tidak memiliki izin alias ilegal.

"Yang namanya ilegal itu pasti tidak baik. Apalagi menyangkut masalah keuangan. Dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, bisa menjebak masyarakat, karena selain bunganya yang tinggi, data pribadi peminjam menjadi tidak aman," kata Mangihut.

Ia menyarankan, jika butuh pinjaman harus melalui lembaga-lembaga resmi, seperti perbankan. Untuk pinjol bisa menggunakan yang resmi yang terdaftar di OJK.

"Jangan sampai data pribadi bapak ibu disebar dan diperjualbelikan oleh pinjol ilegal. Untuk mengetahui pinjol legal atau pinjaman online yang resmi sebenarnya cukup mudah, yakni memiliki izin, terdaftar dan diawasi oleh OJK," jelas Mangihut.

Untuk memastikan pinjol yang resmi, bisa langsung menghubungi layanan konsumen OJK 157 atau nomor WA 081 157 157.

"Ciri-ciri pinjol yang resmi dan tidak resmi jika yang resmi itu pinjolnya bisa mengakses CaMiLan. Itu singkatan dari Ca adalah Camera, Mi adalah microphone dan Lan adalah lokasi. Maka jika pinjolnya tidak resmi, hanya akan meminta akses ke daftar kontak atau galeri foto," kata dia.

Terkait literasi dan inklusi keuangan berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan oleh OJK terakhir kali pada 2022, tercatat indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan secara nasional masing masing sebesar 49,684 dan 85,104.

Untuk Provinsi Kalbar tercatat indeks literasi keuangan sebesar 51,954 atau 2,27 lebih tinggi di atas rata-rata nasional.

Sementara untuk indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 84,164, atau 0,944 sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pemkot Pontianak wujudkan satu data terintegrasi dan akurat

Ariffannur Romadon    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

Pemkot Pontianak wujudkan satu data terintegrasi dan akurat

Pemkot Pontianak wujudkan satu data terintegrasi dan akurat. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat terus berupaya dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dan akurat melalui Satu Data Kota Pontianak.

"Pada era digital saat ini data adalah aset penting, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diakses dan digunakan pada seluruh pemangku kepentingan dengan cara yang efektif dan efisien, " ujar Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan, melalui Satu Data kota Pontianak berbagai sektor dapat mengakses data yang terintegrasi dalam memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi Pontianak.

"Sinkronisasi data ini merupakan langkah strategis agar data dari setiap perangkat daerah dapat dikelola, distandardisasi, dan mudah diakses, tidak hanya perangkat daerah, tapi juga oleh masyarakat serta kalangan akademisi," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, empat manfaat utama dari Satu Data Kota Pontianak yaitu pertama pengambilan keputusan yang lebih baik dengan data akurat dan terkini, kedua peningkatan esensi pelayanan publik dengan mempercepat proses pelayanan, ketiga peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, keempat mendorong inovasi melalui keterbukaan data.

"Saya berharap kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan data sektoral dapat ditingkatkan serta kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat semakin solid dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik," kata Ani.

Kepala Bappeda Pontianak, Sidig Handanu Widoyono mengatakan berbagai kendala dalam pengelolaan data di Kota Pontianak serta menyebutkan bahwa data masih sulit untuk dipakai, belum terintegrasi dan standarisasi data belum optimal.

"Terdapat perbedaan pemahaman peran dalam tata kelola data, ditambah lemahnya sumber daya aparatur dan keterbatasan anggaran," ungkapnya.

Sigid mengatakan, harapannya berbagai permasalahan data dapat dimusyawarahkan di Forum Satu Data .

"Tujuan nya adalah tercapai kesepakatan dan harmonisasi data dalam upaya pemerintah kota Pontianak menampilkan satu data yang berkualitas dan terbaru. Sehingga pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instasi tapi juga sebagai bentuk pemenuhan tuntutan jasa publik bagi masyarakat," jelas dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

ASN Pontianak ikut gencarkan gerakan tanpa kantong plastik

Ariffannur Romadon    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

ASN Pontianak ikut gencarkan gerakan tanpa kantong plastik

ASN Pontianak ikut gencarkan gerakan tanpa kantong plastik. (ANTARA)

Pontianak - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ikut menggencarkan Gerakan Kota Pontianak Tanpa Kantong Plastik sebagai upaya menjaga lingkungan hidup.

"Hari ini kita kenalkan gerakan ini secara massal dimulai dari ASN di lingkungan Pemkot Pontianak," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian, di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan bahwa dalam berbelanja ASN membawa tas sendiri atau menggunakan wadah ramah lingkungan.

"ASN juga aktif mengedukasi keluarga dan teman-teman tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan tidak menggunakan kantong plastik," katanya.

Pemkot Pontianak kini gencar mensosialisasikan gerakan bebas plastik, dan mulai 1 Januari 2025 seluruh pelaku usaha dilarang menyediakan kantong plastik. Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha.

Sebelumnya Pemkot Pontianak telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Hal itu dilakukan mengingat tingginya jumlah timbunan sampah di Kota Pontianak.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kota Pontianak menghasilkan sampah sebanyak 411,96 ton per hari pada semester I 2024. Saat ini, pengurangan sampah di masyarakat baru mencapai 25,06 persen. Sehingga perlu dilakukan percepatan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Berdasarkan peraturan tersebut, Kota Pontianak memiliki target pengelolaan sampah pada tahun 2025 yaitu sebesar 70 persen penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan 30 pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

“Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi, komunitas, dan lainnya untuk mempercepat terwujudnya misi dan target Kota Pontianak pada tahun 2025,” kata Ani Sofian.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Harisson tekankan pentingnya wariskan nilai Pancasila

Ariffannur Romadon    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

Harisson tekankan pentingnya wariskan nilai Pancasila

Harisson tekankan pentingnya wariskan nilai Pancasila. (ANTARA)

Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menekankan pentingnya menanamkan dan mewariskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sebagai upaya strategis untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.

"Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan dasar yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut harus terus diajarkan dan diwariskan kepada generasi muda agar mereka dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Harisson saat memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Pontianak, Senin.

Harisson menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila ini adalah bagian dari jati diri bangsa, yang sudah hidup dalam keseharian. Maka, pengenalan dan internalisasi Pancasila kepada generasi muda seharusnya dapat berjalan secara alami, karena sudah menjadi bagian dari budaya dan karakter bangsa.

Ia menggarisbawahi bahwa generasi muda memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Ia menekankan bahwa tanpa pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, generasi muda bisa terpengaruh oleh ideologi asing yang dapat mengancam kesatuan negara.

"Generasi muda saat ini adalah penentu masa depan bangsa. Jika mereka tidak memahami dengan baik nilai-nilai Pancasila, ideologi dari luar akan mudah mempengaruhi kita. Ini bisa berdampak negatif bagi keutuhan dan kesatuan negara kita," tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan Pancasila yang dimulai sejak usia dini.

Menurut Harisson, nilai-nilai yang ditanamkan oleh para guru di bangku sekolah dasar harus terus dipertahankan dan dikembangkan agar menjadi pedoman bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengaruh global yang semakin kuat.

"Pendidikan Pancasila yang diterima sejak SD adalah fondasi penting bagi generasi muda untuk menyaring berbagai pemahaman dari luar. Mereka harus bisa memilih mana yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita, dan mana yang bisa membahayakan persatuan bangsa," tambahnya.

Harisson berharap generasi muda menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas di masa depan. Ia percaya bahwa dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, generasi penerus dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang berlandaskan pada persatuan, keadilan, dan kesejahteraan.

"Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat membangun bangsa yang kuat dan bermartabat, serta mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045," ucap Harisson.

Dengan terus mewariskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus, Harisson optimistis Kalbar dan Indonesia secara umum akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan tetap menjaga persatuan serta kesatuan sebagai bangsa yang kuat dan berdaulat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar: Lestarikan hutan demi kesejahteraan masyarakat

Ariffannur Romadon    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

Pemprov Kalbar: Lestarikan hutan demi kesejahteraan masyarakat

Pemprov Kalbar: Lestarikan hutan demi kesejahteraan masyarakat. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya pelestarian hutan sebagai salah satu langkah strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan hutan, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan kemakmuran warga.

"Program pelestarian hutan tidak boleh mengesampingkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga hutan sambil tetap mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal," kata Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson di Pontianak, Selasa.

Dia menjelaskan pemerintah tidak bisa hanya diminta untuk menjaga hutan tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan sampai kita terus ditekan untuk menjaga hutan, tetapi masyarakat kita tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan kita harus seimbang, menjaga hutan sambil meningkatkan kemakmuran rakyat," katanya.

Ia menegaskan World Wide Fund for Nature (WWF) sebagai salah satu lembaga konservasi global yang beroperasi di Kalbar, juga harus memperhatikan kondisi masyarakat setempat.

Ia mendorong WWF meningkatkan dana yang dialokasikan untuk program konservasi hutan di Kalimantan Barat, guna memastikan masyarakat sekitar mendapatkan manfaat yang lebih nyata.

"Kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan harus dijadikan prioritas. Mereka perlu merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari setiap program pelestarian hutan yang dijalankan," katanya.

Selain mengajak masyarakat dan lembaga internasional untuk terlibat dalam program pelestarian hutan, Pemprov Kalbar juga berkomitmen mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim.

Harisson menyebutkan Kalimantan Barat berencana menurunkan emisi karbon hingga 60 persen pada 2030.

"Kami telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon secara signifikan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan hidup, tidak hanya bagi generasi saat ini tetapi juga untuk masa depan," katanya.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemprov dalam mengatasi dampak perubahan iklim dengan menargetkan pengurangan karbon yang signifikan, sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Tidak hanya pemerintah daerah, katanya, berbagai pihak juga diharapkan berperan dalam pelestarian hutan dan pemulihan lingkungan.

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Zuhdan Arief Fithariyanto menekankan perlunya kolaborasi antarsektor, termasuk sektor bisnis dan lembaga keuangan, dalam mewujudkan upaya tersebut.

"Kami berharap, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun penegakan hukum, sektor usaha dan lembaga keuangan dapat berperan aktif dalam mendukung kita mengatasi krisis lingkungan ini," katanya.

Menurut dia, regulasi yang jelas dan dukungan finansial dari lembaga keuangan dapat membantu memastikan program pelestarian lingkungan berjalan efektif.

Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, katanya, menjadi kunci keberhasilan menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya sinergi antara pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dia mengharapkan, Kalimantan Barat dapat menjadi contoh upaya konservasi lingkungan bisa berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polres Sekadau Gencarkan Kampanye Pilkada Damai Di Pesantren Miftahul Huda Engkersik

Denni    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

Polres Sekadau Gencarkan Kampanye Pilkada Damai Di Pesantren Miftahul Huda Engkersik

Foto: Polres Sekadau Gencarkan Kampanye Pilkada Damai Di Pesantren Miftahul Huda Engkersik 

SEKADAU - Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban jelang Pilkada Serentak 2024, Sat Binmas Polres Sekadau menggelar kampanye Pilkada damai melalui tatap muka dengan masyarakat. Kegiatan ini merupakan upaya preventif yang rutin dilakukan Polres Sekadau dalam Operasi Mantap Praja Kapuas, Pada Senin (30/9/2024).

KBO Sat Binmas Polres Sekadau, IPDA Joner Silalahi, bersama anggota Sat Binmas, melaksanakan tatap muka di ruang pertemuan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Engkersik Sukardiyanto beserta perangkat desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta warga Desa Engkersik.

Salah satu agenda penting dalam pertemuan tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung terselenggaranya Pilkada yang aman, damai, dan tertib. IPDA Joner dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama tahapan kampanye berlangsung.

"Hingga saat ini, situasi Kamtibmas tetap aman dan terkendali. Untuk itu, mari kita tingkatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ini," ujar IPDA Joner, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2024).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya dan menjadikan Pilkada sebagai ajang menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab. 

"Bersama-sama, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah penyebaran berita hoaks, politik identitas, kampanye hitam, dan segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban proses Pilkada," tambahnya.

IPDA Joner juga mengingatkan bahwa menjaga Kamtibmas selama Pilkada bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab semua pihak. Menurutnya, potensi konflik politik bisa berdampak pada perselisihan di tengah masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik.

Selain menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama Pilkada, IPDA Joner juga mengajak masyarakat untuk menghindari perilaku yang melanggar hukum, seperti tindak kejahatan konvensional, penyalahgunaan narkoba, serta judi online.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Cooling System yang digencarkan oleh Polres Sekadau untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sekadau berjalan lancar, aman, dan kondusif.

30 Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2024-2029 Menjalani Sumpah/Janji

Denni    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

30 Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2024-2029 Menjalani Sumpah/Janji

Foto: Sesi foto bersama 30 anggota DPRD Kabupaten Sekadau periode 2024-2029.

SEKADAU - Sebanyak 30 anggota DPRD terpilih Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat menjalani sumpah/janji jabatan diruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sekadau, Senin (30/9/2024) siang.

Pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Sekadau periode 2024-2029 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 617/PEM/2024 tentang pemberhentian anggota legislatif kabupaten sekadau periode 2019-2024, dan pengangkatan anggota legislatif periode 2024-2029 melalui SK Nomor: 618/PEM/2024.

Surat tersebut ditetapkan di Pontianak pada 2 September 2024, yang dibacakan oleh Plt Sekretaris Dewan Drs. Eko Sulistyo.

Pengambilan sumpah/janji anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2024, serta penyematan lencana oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau yang disaksikan oleh Pj. Gubernur Kalbar yang diwakili Asisten 2 Bidang Pemerintahan Dra. Linda Purnama, Plt. Bupati Sekadau Frans Zeno.,S.STP, Kejari Sekadau, Kapolres Sekadau, Dandim 1204 Sanggau-Sekadau, Rohaniwan Islam, Rohaniwan Kristen, Rohaniwan Katolik, Rohaniwan Konghucu, Para Kepala SKPD dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Hermanto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditunjuk sebagai ketua Dewan didampingi Handi dari Partai Gerindra sebagai wakil ketua sementara.

"Penunjukan tersebut berdasarkan usulan partai politik dan perolehan kursi terbanyak, dimana PDIP dan Gerindra masing-masing meraih 6 kursi," ungkap Plt Sekwan, Drs Eko Sulistyo saat dikonfirmasi terkait penunjukan ketua Dewan.

Usai pengambilan sumpah/janji, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji secara simbolis, untuk agama Islam diwakilkan oleh Bapak Zainal, agama Katolik diwakilkan oleh Bapak Yodi Setiawan, Agama kristen oleh Bapak Jefrai raja tugam dan Agama Konghucu oleh Bapak Agustinus atang.

Usai perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Sekadau terpilih, berita acara juga ditandatangani oleh Rohaniawan Islam, rohaniawan Katolik, rohaniawan Kristen, dan rohaniawan Konghucu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau.

Terakhir dilanjutkan sesi ucapan selamat dan foto bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Sekadau periode 2024-2029 dan foto bersama keluarga.

Berikut daftar anggota DPRD Kabupaten Sekadau periode 2024-2029 ;

1. PDI Perjuangan

- Hermanto

 - Ari Kurniawan Wiro.,S.Kom

 - Radius Efendy.,SH

 - Selpanus Usel.,S.Ag

 - Hans Christian.,SP

 - Bambang Kurniawan.,SE 

2. Partai Gerakan Indonesia Raya

 - Bernadus Mohtar

 - Haris Winoto

 - Handi.,SE

 - Harianto

 - Yosef

 - Yodi Setiawan.,S.Sos

3. Partai Demokrat

 - Valentinus

 - Moloi.,S.Ap

 - Anastasius Jalol

 - Jefrai Raja Tugam.,SE

4. Partai Nasdem 

 - M. Ardiansyah

 - Yanto Linus.,S.Ap 

 - Efa Fras 

 - Yohanes Ayub

5. Partai Golkar

 - Zainal

 - Viktor Teak.,S.Sos

 - Matius Candra Dawi.,SP 

6. Partai Amanat Nasional (PAN)

 - Herman.,S.Sos.,M.Ap

 - Helcosoni.,A.Md

 - Agustinus Atang.,S.Sos 

7. Partai Perindo

 - Lorensius Ardiwiranata.,SE

 - Timotius Ase 

8. Partai Hanura

 - Drs. Paulus Subarno.,M.Si 

9. Partai Persatuan Pembangunan

 - H. Abang Nasir.,SE

 

Berbagi tugas perlu dilakukan untuk merawat orang dengan demensia

Ariffannur Romadon    Senin, September 30, 2024    Comment   

Berbagi tugas perlu dilakukan untuk merawat orang dengan demensia

Berbagi tugas perlu dilakukan untuk merawat orang dengan demensia. (ANTARA)

Jakarta - Dokter spesialis saraf Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono dr. Asnelia Devicaesaria, Sp.N Subsp.NGD(K) mengingatkan bahwa caregiver (perawat) orang dengan demensia sebaiknya berbagi tugas dengan anggota keluarga lainnya.

"Bukan dibebankan kepada satu orang saja atau orang yang (tinggal) serumah. Harus bergantian," kata Asnelia dalam webinar tentang demensia Alzheimer yang diikuti dari Jakarta, Senin.

Pembagian tugas merawat orang dengan demensia penting dilakukan karena seorang perawat pun perlu waktu istirahat. Jadwal istirahat perawat orang dengan demensia bisa bervariasi, bergantung kebutuhan dan Asnelia menyarankan sekitar dua minggu sekali.

Asnelia mencontohkan sebuah kasus merawat orang tua yang demensia dilakukan oleh anak yang tinggal serumah. Ketika anak lainnya yang tidak tinggal serumah datang, maka dia bisa menggantikan tugas agar saudaranya bisa beristirahat.

Begitu juga dengan anak lainnya yang tinggal berjauhan, mereka bisa memberi dukungan finansial, misalnya. Asnelia juga mengingatkan untuk rajin berkomunikasi, termasuk lewat telepon atau panggilan video, agar interaksi tersebut menjadi ritme dan orang demensia tidak mudah melupakan anak yang tinggal berjauhan tersebut.

Asnelia menekankan pada kasus demensia, ketika orang tua sudah tidak mengenali anaknya, bukan berarti sudah tidak menyayangi.

Penyakit Alzheimer, salah satu penyebab demensia, adalah degenerasi otak yang bisa menurunkan fungsi kognitif secara progresif seiring pertambahan usia. Perjalanan penyakit tersebut bahkan bisa dimulai 20 tahun sebelum ditemukan gejala-gejala spesifik Alzheimer.

Gejala Alzheimer antara lain ialah kehilangan memori secara progresif dan bertahap, gangguan eksekutif (misal penglihatan, penalaran, kesulitan mengelola uang, gangguan atensi (kehilangan orientasi waktu, tempat dan orang), merasa bingung dan gelisah, gangguan fungsi bahasa (sulit menemukan kata, bicara tidak selesai), perubahan perilaku dan kehilangan kemampuan mengurus diri sendiri.

Untuk menentukan apakah seseorang terserang demensia (termasuk demensia Alzheimer), diperlukan pemeriksaan oleh dokter spesialis saraf.

Pewarta : Natisha Andarningtyas/ANTARA

Deteksi dini demensia membantu kualitas hidup pasien dan keluarga

Ariffannur Romadon    Senin, September 30, 2024    Comment   

Deteksi dini demensia membantu kualitas hidup pasien dan keluarga

Deteksi dini demensia membantu kualitas hidup pasien dan keluarga. (ANTARA)

Jakarta - Deteksi dini penyakit kognitif demensia perlu dilakukan karena bisa berdampak terhadap kualitas hidup pasien demensia maupun keluarganya.

"Pentingnya deteksi dini...menjaga kualitas hidup orang dengan demensia, keluarga dan caregiver (perawat)-nya," kata dokter spesialis saraf Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono, dr. Asnelia Devicaesaria, Sp.N Subsp. NGD(K), saat diskusi daring yang diikuti dari Jakarta, Senin.

Deteksi dini demensia, terutama demensia Alzheimer, perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis penyakit. Setelah itu, dokter akan melihat apakah gejala demensia dapat diperbaiki atau tidak serta menentukan pengobatan yang tepat.

Pada demensia Alzheimer, yang tidak bisa disembuhkan, deteksi dini berfungsi memperlambat progresivitas penyakit, yang bertambah seiring pertambahan usia.

Asnelia menambahkan hal yang tidak kalah penting dari deteksi dini demensia adalah edukasi kepada keluarga pasien. Sebab, orang dengan demensia tidak hanya membutuhkan pengobatan medis, namun, juga dukungan keluarga.

"Terapi bukan dengan dokter saja, tapi, justru perlu dukungan yang optimal dari keluarga," kata Asnelia.

Orang dengan demensia yang terdeteksi dini bisa mendapatkan bantuan untuk mempertahankan kemandirian serta mengatasi masalah sosial yang mungkin timbul akibat perubahan perilaku.

Demensia terjadi akibat perubahan struktur pada otak yang bisa mengakibatkan perubahan tingkah laku yang bisa mengganggu kegiatan sehari-hari. Penyakit kognitif itu, selain bersifat genetik, bisa disebabkan oleh diabetes, hipertensi yang tidak terkontrol, rokok, konsumsi alkohol berlebihan dan cedera kepala.

Demensia, yang lazim ditemukan pada usia 65 tahun ke atas, juga bisa disebabkan oleh kekurangan aktivitas fisik setelah tidak produktif bekerja dan jarang bersosialisasi.

Untuk mencegah demensia, Asnelia menyarankan lansia bisa melakukan kegiatan terjadwal atau membuat rencana kegiatan harian atau bahkan mingguan. Kegiatan yang terjadwal bisa membantu lansia untuk memelihara orientasi tentang tempat, waktu dan orang.

Lansia juga disarankan untuk melakukan kegiatan yang disukai, misalnya mengikuti kegiatan keagamaan, olahraga, membaca buku sampai berinteraksi dengan orang serumah, teman dan keluarga besar, apakah dengan bertemu langsung atau melalui panggilan telepon/video.

Pewarta : Natisha Andarningtyas/ANTARA

Kemenkominfo siapkan satgas anti hoaks kawal informasi Pilkada 2024

Ariffannur Romadon    Senin, September 30, 2024    Comment   

Kemenkominfo siapkan satgas anti hoaks kawal informasi Pilkada 2024

Kemenkominfo siapkan satgas anti hoaks kawal informasi Pilkada 2024. (ANTARA)

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) anti hoaks untuk mengawal informasi yang tepat di ruang digital selama berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Satgas itu nantinya tidak hanya terdiri dari perwakilan Kemenkominfo tapi juga menggandeng platform-platform digital yang beroperasi di Indonesia seperti Meta Group (Instagram, Facebook, WhatsApp), Google (YouTube), X, TikTok, dan SnackVideo.

"Jadi kami memberi ruang agar platform juga turut aktif mencegah hoaks mengenai pilkada, salah satunya dengan membuat tagging khusus untuk setiap calon-calon yang ikut dalam pilkada. Sejauh ini semua platform besar berkomitmen untuk ikut, semoga berkomitmen sampai pilkada selesai," kata Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi saat dihubungi ANTARA, Senin.

Pria yang akrab disapa Prabu itu mengatakan satgas itu tengah disiapkan dan akan diluncurkan dalam waktu dekat sehingga lebih cepat untuk bertugas membantu pemberantasan hoaks yang berkaitan dengan Pilkada 2024.

Hingga Senin (30/9), Kemenkominfo mencatat belum ada kenaikan hoaks di ruang digital yang secara khusus mengangkat isu mengenai Pilkada 2024.

Meski begitu, untuk menjaga situasi di masyarakat tetap positif menjelang Pilkada 2024, Prabu mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan kerja sama dengan platform-platform digital tapi juga menggunakan media komunikasi publik lainnya.

Ia mengatakan pemanfaatan media arus utama atau media massa, hingga media luar ruang turut digunakan untuk mengkampanyekan ajakan menjaga Pilkada 2024 serentak berlangsung kondusif dan damai.

Di samping itu, secara khusus Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kemenkominfo juga mengerahkan petugas-petugasnya penyuluh informasi publik (PiP) untuk secara langsung mengedukasi masyarakat yang tidak memiliki akses pada media tentang Pilkada 2024.

"Para penyuluh informasi di daerah, kami tugaskan untuk melakukan edukasi mengenai Pilkada. Kegiatan ini juga berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melalui Dinas Kominfo di masing-masing daerah,"kata Prabu.

Sebelumnya, pada Jumat (20/9), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan untuk Pilkada 2024 pihaknya memiliki tiga isu utama yang dikampanyekan.

Tiga isu utama itu adalah yang pertama peningkatan partisipasi pemilih, kedua antisipasi SARA, menjaga netralitas dan ruang digital yang bersih, serta ketiga meningkatkan keyakinan terhadap demokrasi untuk kesejahteraan rakyat.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas dan bijak serta menolak narasi yang berkaitan dengan isu SARA dan kebencian. Menjaga ruang digital agar tetap aman dan kondusif serta menyadari bahwa suara kita berharga untuk memelihara demokrasi,” kata Budi dalam keterangan resminya.

Pewarta : Livia Kristianti/ANTARA