Iklan

Iklan

Oposisi Salah Pada RUU Pertanian di India

Redaksi
04/10/20, 04:15 WIB Last Updated 2020-10-03T21:15:19Z

 

Oposisi Salah Pada RUU Pertanian di India
Permintaan lawan untuk membuat MSP menjadi wajib bahkan untuk pembeli pribadi akan memiliki efek bencana. Ini akan memastikan bahwa tidak ada pembeli swasta baru yang akan memasuki persaingan (Bharat Bhushan / HTPhoto)


BorneoTribun | Internasional - Kombinasi ketidakpedulian sinis terhadap kebenaran, ketakutan akan perubahan, dan emosi yang mengalahkan alasan, dapat menghambat reformasi kebijakan. Hal itu terjadi hari ini, dengan beberapa di pihak Oposisi memangsa ketidakamanan petani dan dengan tergesa-gesa mencoba memicu kepanikan di antara mereka, dengan mengabaikan fakta dan bahkan posisi mereka sebelumnya.


Dikutip BorneoTribun dari Hindustantimes, Minggu (4/10/2020), Tanpa imajinasi, dapat dikatakan bahwa memperkenalkan opsi baru bagi petani yang terkepung untuk menjual produk mereka, sambil tetap mempertahankan sistem lama, entah bagaimana bertentangan dengan kepentingan mereka. Namun, itulah persepsi yang coba diciptakan Kongres dan beberapa pihak lainnya, menghasut petani untuk melakukan agitasi, dan mengecam partai lain.


Taktik yang sangat sinis ini mengulangi apa yang telah dilakukan Kongres selama enam tahun, secara membabi buta menentang semua yang dilakukan pemerintah Modi. Hal ini sebagian didasarkan pada umpatan belaka, yaitu antipati pribadi pimpinannya terhadap Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, tidak peduli seberapa besar hal itu merugikan bangsa. Ketika mereka berulang kali meniru pendirian yang diambil oleh Pakistan dan China melawan tanggapan militer India terhadap terorisme lintas batas dan gerakan pasukan yang bermusuhan, upaya untuk menimbulkan masalah di jantung negeri seharusnya hanya diharapkan.


Kenyataannya jelas bagi setiap orang yang berpikir yang telah terlibat dengan topik ini sebelumnya, atau setidaknya bersusah payah untuk membacanya sekarang. Hingga reformasi saat ini, kebijakan pertanian India berasal dari lebih dari setengah abad yang lalu, ketika kami menghadapi kekurangan yang sangat besar dan bergantung pada bantuan luar negeri “pengiriman-ke-mulut”. Kebijakan tersebut membatasi petani ke mana dan kepada siapa mereka dapat menjual produk, sehingga menjadikannya pasar pembeli.


Sistem pembeli monopoli itu membelokkan keseimbangan kekuasaan ke tengkulak, sehingga merugikan petani. Dengan demikian, pendapatan petani tidak meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tidak seperti di banyak sektor. Pembatasan seperti itu telah dicabut sejak lama di sebagian besar sektor lain dan tidak masuk akal untuk terus menahan petani.


Ini terutama terjadi karena, dalam beberapa dekade terakhir, India telah menjadi surplus dalam biji-bijian makanan, dan, pada kenyataannya, memiliki masalah penyimpanan. Untuk waktu yang lama, sebagian besar pemangku kepentingan, pada kenyataannya, semua orang selain para ideolog Kiri Jauh, telah menuntut perubahan ini. Dan itu juga merupakan bagian dari manifesto pemilihan Kongres.


Seperti yang ditulis ahli ekonomi pertanian Ashok Gulati, trio undang-undang baru-baru ini “mematahkan kekuatan monopoli Komite Pasar Hasil Pertanian (APMC) (untuk) memberikan pilihan dan kebebasan yang lebih besar kepada petani untuk menjual produk mereka.” Tak kalah pentingnya, jaring pengaman pengadaan pemerintah melalui harga dukungan minimum (MSP) juga akan terus berlanjut, sehingga meninggalkan mekanisme lama bagi mereka yang ingin melanjutkan uji coba. Semua ini bersama-sama menggeser keseimbangan untuk menguntungkan penjual, yaitu petani.


Sekarang Kongres sedang mencoba untuk membenarkan kemunafikannya dengan disimulasi tanpa malu. Klaimnya bahwa reformasi ini entah bagaimana bertentangan dengan apa yang telah dilakukannya adalah kebohongan botak. Karena itu telah menjadi jelas, setidaknya bagi mereka yang ingin terlibat dalam debat dengan alasan daripada emosi, partai lama yang dulu megah itu sekarang mati-matian berusaha untuk menggeser tiang gawang. Pilihan taktiknya untuk itu adalah dengan menuntut agar mekanisme MSP menjadi bagian dari perundang-undangan daripada perintah administratif seperti yang selalu terjadi, dan untuk mendesak agar semua pembeli baru membayar produk pada tingkat MSP atau lebih tinggi.


Ini dihitung sebagai daya tarik emosional, tetapi tidak tahan terhadap pengawasan rasional. Untuk partai yang telah memerintah Republik untuk sebagian besar keberadaannya, dan mempertahankan rezim MSP sebagai kerangka kerja administratif, yang sekarang tiba-tiba menuntut legislasinya, mengambil kue untuk keberanian. MSP selalu dan akan terus menjadi jaring pengaman, pilihan mundur bagi petani. Tidak pernah dimaksudkan, juga tidak bijaksana, untuk mengaturnya sebagai pilihan default yang diinginkan. Itu akan secara permanen membatasi keuntungan bagi petani.


Permintaan kedua lawan yang terkait untuk membuat MSP wajib bahkan bagi pembeli pribadi akan memiliki efek bencana yang serupa. Ini akan memastikan bahwa tidak ada pembeli pribadi baru yang akan ikut campur. Dengan kata lain, hal itu akan membantu para perantara yang saat ini terkait secara politik untuk tetap diberdayakan sebagai pembeli monopoli. Seperti yang dikatakan Gulati, pengadaan pemerintah melalui MSP hanya mencakup 6% petani, dan tidak ada sarana untuk mencakup seluruh spektrum. Tanpa reformasi yang telah lama tertunda ini, 94% petani akan terus berada di bawah kekuasaan pasar yang tidak sempurna.


Terlepas dari antipati mendalam terhadap PM, oposisi pimpinan Kongres mengandalkan dua strategi yang cacat. Keduanya didasarkan pada prinsip propaganda klasik, yang bagaimanapun, tidak selaras dengan kenyataan saat ini. Yang pertama adalah mencapnya sebagai non-reformer, yang berbicara tetapi tidak menyampaikan. Tentu saja, melihat rekam jejak selama enam tahun terakhir mengungkap tuduhan itu. Dan sebagai mantan wakil ketua Niti Aayog, Arvind Panagariya,

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Oposisi Salah Pada RUU Pertanian di India

Terkini

Iklan