 |
| Pemerintah giatkan promosi dan kolaborasi untuk menarik wisatawan. (ANTARA) |
Jakarta - Kementerian Pariwisata meningkatkan upaya promosi dan kolaborasi untuk menarik lebih banyak wisatawan ke tempat-tempat wisata Indonesia.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa pemerintah antara lain mempromosikan pariwisata Indonesia dalam ajang World Expo di Kota Osaka, Jepang, pada April 2025.
"Ini merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan identitas bangsa sekaligus mempromosikan pariwisata Indonesia di tingkat global," katanya dalam siaran daring yang diikuti dari Jakarta, Jumat.
Selain itu, Kementerian Pariwisata pada Mei dan Juni 2025 akan mengadakan acara promosi pariwisata yang melibatkan 15 pelaku industri pariwisata dalam forum bisnis yang difokuskan untuk layanan wisata kesehatan dan kebugaran.
Selain melakukan kegiatan-kegiatan promosi, Kementerian Pariwisata menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk meningkatkan layanan pariwisata.
Kerja sama antar-kementerian/lembaga di sektor pariwisata mencakup peningkatan aksesibilitas, kualitas pelayanan, dan infrastruktur pariwisata serta penguatan kapasitas tenaga kerja pariwisata.
Kementerian Pariwisata juga menjalin kerja sama bilateral dan multilateral dalam upaya pengembangan pariwisata.
Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Komisi UN Tourism untuk Asia Timur dan Pasifik serta Asia Selatan yang dihadiri delegasi dari 30 negara pada 15-16 April 2025.
"Konferensi ini menjadi wadah penting untuk bertukar gagasan, memperkuat kolaborasi antarnegara, serta mendorong transformasi sektor pariwisata yang lebih tangguh dan berkelanjutan," kata Menteri Pariwisata.
"Kami juga memanfaatkan momentum ini untuk mempererat kerja sama di bidang pariwisata melalui sejumlah pertemuan bilateral," ia menambahkan.
UN Tourism telah membantu Kementerian Pariwisata RI menyusun pedoman investasi pariwisata di Indonesia.
Pedoman investasi itu mencakup informasi mengenai proyeksi ekonomi dan investasi di Indonesia serta kebijakan pajak dan kerangka hukum yang berkaitan dengan kegiatan investasi di daerah tujuan wisata.
Pewarta : Sinta Ambarwati/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
