Pontianak - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana resmi terkait program transmigrasi baru ke Kalimantan Barat (Kalbar), khususnya dari Pulau Jawa.
"Saya belum mendengar adanya rencana transmigrasi atau pemindahan penduduk dari luar Kalbar ke Kalbar. Arahan Presiden Prabowo adalah revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada agar tetap layak huni, produktif, dan berkelanjutan," kata Herzaky saat diwawancarai media di Pontianak, Kamis.
Ia mempertanyakan siapa yang pertama kali menggulirkan isu tersebut dan mengimbau semua pihak agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi ke publik. Menurutnya, penyebaran isu tanpa dasar bisa menyesatkan masyarakat dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu.
"Dari mana isunya? Siapa yang membawa isu itu, tolong dijelaskan. Kasihan masyarakat yang jadi korban. Jangan menyebarkan berita tidak benar, hoaks, demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," tutur Herzaky.
Ia menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, program transmigrasi hanya dapat dilaksanakan jika ada permintaan resmi dari pemerintah daerah.
Hingga saat ini, kata dia, belum ada permintaan dari pemerintah daerah Kalbar terkait penempatan transmigran baru, baik melalui Program Trans Karya Nusa maupun transmigrasi lokal.
Herzaky juga menekankan kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) yang berada di bawah koordinasi Kemenko nfrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan saat ini fokus pada peningkatan kualitas kawasan transmigrasi yang telah ada.
"Fokus kami bukan pada penambahan jumlah penduduk, melainkan peningkatan kualitas hidup warga di kawasan transmigrasi. Ini sejalan dengan aspirasi masyarakat Kalbar yang menginginkan pembangunan lebih memberdayakan masyarakat lokal," katanya.
Herzaky memaparkan revitalisasi kawasan transmigrasi di Kalbar diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, rehabilitasi sarana dan prasarana, seperti perbaikan jalan lingkungan, fasilitas air bersih, sekolah, dan pos kesehatan.
Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta pendampingan usaha bagi warga transmigrasi. Ketiga, pengembangan ekonomi lokal, termasuk sektor pertanian, perikanan, industri kecil, dan penguatan kelembagaan seperti koperasi dan UMKM.
Ia pun meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Malah ada demo dan saling saut menyaut untuk isu yang tidak berdasar seperti ini. Kasihan masyarakat. Saya harap jangan mau dimainkan, jangan mau disulut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintahan Presiden Prabowo sangat besar perhatiannya kepada Kalbar," kata Herzaky.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News