Deklarasi Damai Bertajuk Dialog Kepemudaan

Denni    Rabu, Oktober 02, 2024    Comment   

Deklarasi Damai Bertajuk Dialog Kepemudaan

Foto: Dialog Kepemudaan lintas elemen demi mewujudkan Pilkada Damai tahun 2024 di kabupaten sekadau.

SEKADAU - Dalam upaya mendukung netralitas ASN dan menjaga stabilitas keamanan memasuki tahapan kampanye pasangan calon pilkada di kabupaten sekadau, sejumlah lintas instansi dan lembaga melaksanakan Deklarasi Pilkada Damai 2024.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di lupung cafe sekadau hilir, pada Minggu (29/9/2024) yang dihadiri Pjs Bupati Sekadau, Frans Zeno, S.STP.

Selain Deklarasi dan Dialog Kepemudaan, kegiatan itu juga bertujuan untuk mempererat sinergitas dan menjalin silaturahmi antara pemerintah, pemuda dan masyarakat dalam mensukseskan Pilkada yang damai dan demokratis tahun 2024.

Frans Zeno pada kesempatan itu, menekankan pentingnya peran pemuda dalam menjaga stabilitas daerah selama proses Pilkada. 

Ia berharap peran pemuda sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang damai.

"Keterlibatan aktif pemuda dalam menjaga dan mengawal demokrasi sangat penting. Pilkada adalah memilih pemimpin, namun yang lebih utama adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Kondusifitas selama proses pelaksanaan tentunya menjadi tugas bersama dalam mewujudkan Pilkada yang damai," ungkap Pjs Bupati.

Berbagai isi hangat pun menjadi topik perbincangan seperti halnya yang terjadi pada umumnya dalam berkompetisi politik.

Kegiatan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sekadau, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sekadau, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sekadau, Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kepolisian, TNI, Awak media, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

KPU Kapuas Hulu terima 2.740 bilik suara untuk Pilkada 2024

Ariffannur Romadon    Rabu, Oktober 02, 2024    Comment   

KPU Kapuas Hulu terima 2.740 bilik suara untuk Pilkada 2024

KPU Kapuas Hulu terima 2.740 bilik suara untuk Pilkada 2024. (ANTARA)

Pontianak - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat telah menerima sejumlah logistik Pilkada 2024, salah satunya 2.750 bilik suara sesuai kebutuhan yang siap digunakan pada 27 November.

"Untuk pilkada, beberapa logistik sudah kami terima dan disimpan di gudang penyimpanan, termasuk bilik suara yang tiba tadi," kata Ketua KPU Kapuas Hulu Mohammad Yusuf, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Rabu.

Yusuf mengatakan selain bilik suara sebelumnya juga ada beberapa logistik yang sudah diterima seperti tinta, kabel ties dan kotak suara.

Diketahui, jumlah tinta yang sudah diterima terima berjumlah 1.370 botol, kabel ties berjumlah 8.220 buah dan kotak suara berjumlah 1.416 kotak.

Sejumlah logistik tersebut, saat ini sudah disimpan dalam gudang logistik dan mendapatkan pengamanan dari Polres Kapuas Hulu.

"Logistik itu secara bertahap, karena masih ada beberapa yang diperlukan seperti paku, bantalan, surat suara dan kotak kontainer dan sejumlah kebutuhan lainnya," ujar Yusuf.

Dia berharap agar pendistribusian logistik untuk Pilkada 2024 bisa datang sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Yusuf menjelaskan, setiap logistik yang datang terlebih dahulu dicek, apakah ada yang rusak atau tidak, jika ada yang rusak maka akan tertuang dalam berita acara untuk selanjutnya digantikan sesuai dengan kebutuhan.

"Kami pastikan logistik yang datang sesuai ketentuan, jika pun ada yang rusak tentu tetap akan dikirim kembali atau diganti, tapi sejauh ini tidak ada kendala," kata Yusuf.

Dia juga meminta dukungan semua pihak untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 agar dapat terlaksana dengan aman, damai, berkualitas dan berintegritas.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar aktifkan kembali LTSA untuk layani pekerja migran

Ariffannur Romadon    Rabu, Oktober 02, 2024    Comment   

Pemprov Kalbar aktifkan kembali LTSA untuk layani pekerja migran

Pemprov Kalbar aktifkan kembali LTSA untuk layani pekerja migran. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) akan mengaktifkan kembali Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk melayani Pekerja Migran Indonesia (PMI), guna mencegah pekerja migran ilegal dari wilayah Kalbar.

"Kami juga sudah merencanakan untuk mengaktifkan kembali LTSA, yang menurut hemat kami sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan. Karena pelayanan terhadap PMI tentu tidak hanya diberikan oleh satu instansi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar Hermanus, di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan Pemprov Kalbar telah membentuk LTSA sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalbar Nomor 11 Tahun 2016. Namun karena beberapa faktor, LTSA ini belum dapat berfungsi dengan baik.

Hermanus menuturkan LTSA sangat penting dan strategis karena berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya bagi pekerja migran.

Pelayanan kepada PMI tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja, kata dia, melainkan melibatkan berbagai instansi yang berkaitan dengan perizinan, kesejahteraan, pelatihan, dan perlindungan pekerja migran.

Pihaknya memerlukan dukungan semua pihak dalam menjalankan LTSA yang irancang tidak hanya melayani wilayah Pontianak, tetapi juga beberapa kabupaten di Kalbar, termasuk Kubu Raya, Ketapang, dan Kayong Utara.

Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Acmadi, mengatakan, "Perlindungan pekerja migran Indonesia dan perlindungan terhadap saksi korban TPPO itu penting. Sekali lagi, hak-hak saksi korban itu dilindungi. Tata kelola dan manajemen pengawasan sangat penting," katanya.

Acmadi menerangkan perlindungan diutamakan karena PMI rentan terhadap eksploitasi atau tindakan kriminal, seperti perdagangan orang. Perlindungan ini mencakup hak-hak dasar yang harus dipenuhi, seperti hak untuk mendapatkan keadilan dan keamanan.

Pada tahun 2002, kata dia, terdapat sekitar 150 kasus perlindungan, sementara pada 2023 jumlah tersebut meningkat menjadi 297 kasus. Hingga pertengahan September 2024 sudah ada 412 kasus yang ditangani.

"Perlindungan dari LPSK sejak tahun 2002 hingga 2024 mencatat angka yang terus meningkat. Pada 2002 terdapat sekitar 150 kasus, pada 2023 ada 297 kasus, dan hingga pertengahan September 2024 sudah ada 412 kasus," ujar Acmadi.

Meskipun data yang tercatat terus meningkat, kata dia, masih ada banyak kasus perlindungan saksi dan korban yang belum terungkap atau dilaporkan secara resmi.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

KPU Pontianak: Batas maksimal dana kampanye Rp32 miliar

Ariffannur Romadon    Rabu, Oktober 02, 2024    Comment   

KPU Pontianak: Batas maksimal dana kampanye Rp32 miliar

KPU Pontianak: Batas maksimal dana kampanye Rp32 miliar. (ANTARA)

Pontianak - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Kalimantan Barat David Teguh menjelaskan bahwa batas maksimal dana kampanye setiap pasangan calon (paslon) Pilkada Kota Pontianak 2024 ditetapkan sekitar Rp 32 miliar.

"Dana itu mencakup seluruh biaya untuk pembuatan bahan kampanye berupa alat peraga kampanye atau APK, pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tim pasangan calon dan lainnya," ujarnya di Pontianak, Rabu.

Dengan ketentuan yang ada, ia meminta paslon mengikuti aturan yang ada sehingga semua berjalan lancar sebagaimana mestinya.

"Kami mengimbau agar pasangan calon tidak melebihi batas atas yang telah ditetapkan, ini bukan untuk membatasi tetapi untuk memberikan ruang yang adil bagi semua pasangan calon," jelas dia.

Ia menegaskan, KPU Pontianak menetapkan aturan terkait batas maksimal penerimaan sumbangan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurutnya, terkait laporan dana kampanye saat ini masih dalam tahap proses awal. Laporan awal dana kampanye seperti sudah diumumkan di media sosial yakni untuk paslon nomor 1, Edi- Bahasan Rp20 juta dan paslon nomor 2, Mulyadi - Hari Rp1 juta. Hal itu adalah laporan awal dana kampanye ketika pasangan calon membuka rekening.

Laporan tersebut belum menunjukkan total dana kampanye karena laporan sumbangan dan lainnya belum masuk, dan baru akan terlihat di laporan akhir, yaitu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

"LPPDK ini akan diserahkan beberapa hari setelah masa kampanye selesai, dan laporan ini nantinya akan mencakup penerimaan serta pengeluaran dana kampanye secara rinci," jelas dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

KPU Pontianak siapkan posko pindah memilih di kampus

Ariffannur Romadon    Rabu, Oktober 02, 2024    Comment   

KPU Pontianak siapkan posko pindah memilih di kampus

KPU Pontianak siapkan posko pindah memilih di kampus. (ANTARA)

Pontianak - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), menyiapkan posko pindah memilih di seluruh kampus yang ada di Kota Pontianak untuk memastikan pemilih yang memiliki suara dalam Pilkada 2024 agar bisa menyalurkan haknya.

"Kami menjalin kerja sama dengan kampus-kampus di Kota Pontianak, kampus mana yang bersedia untuk memfasilitasi kami membuka posko layanan pindah memilih, sehingga mahasiswa asal luar daerah bisa menyalurkan hak suaranya, terutama untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar," ujar Ketua KPU Pontianak David Teguh pada acara sosialisasi mekanisme pindah memilih, di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman Pemilu 2024, hampir 1.400 orang mahasiswa melalukan pindah memilih dari daerah asal ke Pontianak karena alasan kuliah di Kota Khatulistiwa tersebut.

"Nah, di setiap kampus ada petugas kita mulai dari PPS atau PPK menyediakan posko layanan pindah memilih. Itu bisa dimanfaatkan mahasiswa agar hak suara bisa disalurkan," ucap dia.

Ia menjelaskan untuk pindah memilih saat ini pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi yang menyasar kantong - kantong masyarakat yang bekerja atau menimba ilmu. Hal itu sebagai upaya menjembatani hak suara masyarakat dalam Pilkada 2024.

"Kantong pekerja itu seperti perusahaan atau lembaga pemerintah. Kemudian kampus serta lainnya. Itu menjadi target kami sosialisasi sehingga pekerja atau mahasiswa bisa menyalurkan hak suaranya di Pilkada 2024," ucap dia.

Menurut dia, hingga 28 Oktober 2024 merupakan batas terakhir mengurus pindah memilih bagi 11 kategori pemilih. Sedangkan untuk empat kategori lainnya seperti tahanan, rehabilitasi narkoba, bencana alam atau bertugas pemungutan suara batas terakhir bisa H-7 pemungutan suara.

"Untuk pindah memilih sangat mudah, tentu secara umum pastikan dalam provinsi dan datang saja ke PPS atau PPK atau KPU di mana lokasi dia tinggal di Kota Pontianak. Bawa bukti dukung alasan pindah memilih. Kalau di kampus kita bisa ada jemput bola. Kami mengajak semua masyarakat untuk bersama menyukseskan Pilkada 2024," kata dia.

Berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 di Kota Pontianak terdapat 489.208 pemilih yang terdiri atas 239.089 orang pemilih laki-laki dan 250.119 orang pemilih perempuan.

Untuk peserta Pilkada Pontianak diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan dengan nomor urut 1 dan pasangan Mulyadi-Harti Hartidjah (nomor urut 2).

Sedangkan untuk Pilkada Kalbar 2024 terdiri dari pasangan Sutarmidji-Didi Haryono dengan nomor urut 1, pasangan Ria Norsan-Krisantus Kurniawan nomor urut 2, dan pasangan Muda Mahendrawan-Jakius Sinyor nomor urut 3.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Gebyar presisi dan P5 implementasi kurikulum merdeka di Pontianak

Ariffannur Romadon    Rabu, Oktober 02, 2024    Comment   

Gebyar presisi dan P5 implementasi kurikulum merdeka di Pontianak

Gebyar presisi dan P5 implementasi kurikulum merdeka di Pontianak. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak menyambut baik Gebyar Presisi dan Gelar Karya P5 di SMPN 2 Pontianak sebagai bentuk Program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik.

"Tujuan dari projek ini untuk membentuk generasi pelajar yang memiliki jiwa Pancasila dalam segala aspek kehidupan, serta mampu menghargai dan memahami perbedaan agama yang ada di Indonesia," ujar Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian saat membuka Gebyar Presisi dan Gelar Karya P5 di SMPN 2 Pontianak Jalan Selayar, Rabu.

Ia menambahkan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, bahwa P5 yang dilaksanakan ini berfokus pada pendekatan proyek melalui karya seni. Hal itu untuk memperkuat upaya dalam mencapai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

"Saya berharap para siswa-siswi ini dapat mengembangkan inovasi dan kreativitas melalui karya seni dalam menyonsong masa yang akan datang. SDM Kota Pontianak ke depan harus terus lebih baik, punya inovasi dan kreativitas yang tinggi. Sehingga menjadi generasi emas," kata dia.

Sementara itu, Perwakilan dari Kemendikbudristek RI Diah Rahmawati menuturkan, SMPN 2 Pontianak merupakan satu di antara sekolah yang ditunjuk dalam melaksanakan program ini dalam rangka mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

"Adanya program ini dapat memacu kreativitas para siswa dan lingkungan, serta mendorong para guru dalam mencari sumber pengetahuan baru," kata dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pontianak terpilih jadi kota berpartisipasi kampanye We Love Cites

Ariffannur Romadon    Rabu, Oktober 02, 2024    Comment   

Pontianak terpilih jadi kota berpartisipasi kampanye We Love Cites

Pontianak terpilih jadi kota berpartisipasi kampanye We Love Cites. (ANTARA)

Pontianak - Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), berhasil terpilih menjadi kota yang berpartisipasi dalam kampanye persahabatan "We Love Cites" yang diikuti 80 kota dari 34 negara di dunia.

"Indonesia diwakili Pontianak, Jakarta, Probolinggo, dan Balikpapan. Empat kota yang terbukti berkomitmen dalam aksi iklim dunia. Kegiatan ini digagas World Wide Fund for Nature (WWF)," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian di Pontianak, Rabu.

Ia mengajak semua elemen masyarakat mulai perangkat daerah, sekolah, kampus, tempat-tempat usaha, dan instansi lainnya, untuk berpartisipasi. Dukungan sebagai bentuk cinta kepada kota tersebut dilakukan melalui voting di laman s.id/welovepontianak.

"Kami sampaikan kepada dunia, Pontianak yang unggul dan berkelanjutan," ujar Ani Sofian.

Ia menerangkan pembangunan Kota Pontianak tidak lepas dari peran warganya. Apa yang terjadi lihat hari ini, lanjutnya, merupakan buah dari pemikiran, ide, gagasan, dan solusi bersama. Oleh karenanya pada Hari Jadi Pontianak ke-253, siapa saja bisa menyalurkan ide, gagasan, dan harapan, untuk mewujudkan Pontianak Unggul Berkelanjutan lewat kanal tersebut.

Selain itu Ani Sofian mengajak semua merayakan hari jadi dengan meramaikan tagar #Pontianak253 dan #WeLovePontianak dalam setiap postingan di jagat maya selama bulan Oktober. Postingan itu bisa berisi pesan-pesan baik atau aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung Pontianak sebagai Kota Berkelanjutan. Postingan bisa berupa ide, gagasan, video, dan foto, di Instagram, Facebook, X (sebelumnya Twitter) dan Tiktok.

"Voting dan posting sekali sehari sampai 31 Oktober 2024," katanya.

Dia menjelaskan #WeLovePontianak merupakan bentuk kampanye dari Pontianak dalam kampanye persahabatan We Love Cities. Pemenang kampanye ini dipilih berdasarkan voting, interaksi, gagasan, dan ide terbanyak dari warga untuk pembangunan kota yang ramah lingkungan.

"Di Hari Jadi Pontianak ke-253 ini, mari berikan kado terbaik untuk kota kita tercinta," ucapnya.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Berperan Besar Dalam Perkembangan Olahraga, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun Diganjar Penghargaan dari Kemenpora

Denni    Rabu, Oktober 02, 2024    Comment   

Berperan Besar Dalam Perkembangan Olahraga, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun Diganjar Penghargaan dari Kemenpora

Foto: Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menerima penghargaan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menerima penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atas dedikasinya sebagai wartawan olahraga. Pemberian Penghargaan pada Insan Olahraga Berprestasi berlangsung pada Rabu (2/10/2024) dalam rangkaian peringatan Hari Olahraga Nasional pada 9 September 2024 yang puncak peringatannya bertepatan dengan pembukaan PON di Banda Aceh.

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyerahkan langsung penghargaan di ruang Media Center Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta.

Selain Hendry, nama-nama besar peraih penghargaan lainnya adalah Ketua Umum PABSI/Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, CdM Olimpiade Paris yang juga Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, Ketua Umum PP FPTI Yeni Wahid dan tokoh lainnya.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun dinilai berperan besar dalam perkembangan dunia olahraga Indonesia melalui liputan jurnalistik dan penulisan buku.

"Saya merasa bangga dan terhormat menerima apresiasi ini. Selama puluhan tahun, saya telah meliput berbagai ajang olahraga internasional Olimpiade, Kejuaraan Dunia, Asian Games, Grand Slam di Amerika Serikat Terbuka, Australia Terbuka, serta MotoGP di Malaysia. Selain itu, saya juga meliput berbagai kejuaraan bulu tangkis seperti Piala Thomas dan Uber dan kejuaraan lainnya," ujar Hendry usai menerima penghargaan.

Selain aktif sebagai wartawan, Hendry juga telah menulis tiga buku tentang olahraga. Karya-karyanya semakin mempertegas kiprahnya sebagai salah satu sosok penting dalam jurnalistik olahraga di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Hendry juga memberikan pesan kepada wartawan agar lebih banyak turun ke lapangan untuk merasakan perjuangan atlet secara langsung.

"Saya berharap rekan-rekan wartawan semakin aktif meliput di lapangan dan ikut menyumbangkan ide serta gagasan untuk kemajuan olahraga Indonesia. Penting bagi kita untuk memahami perjuangan para atlet yang berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional," tambah wartawan yang lama berkarier di harian Kompas ini.

Sebagai bagian dari penerima penghargaan tersebut dan juga dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun diundang sebagai tamu kehormatan dalam pembukaan PON XXI yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh (9/10). PON dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana.

Berikut nama penerima penghargaan : 

Bonyx Yusak Saweno (Purna Olahraga Tinju), Aero Sutan Anwar (Jetski), Veda Ega Pratama (Balap Motor), Iqbal Chandra Pratama (Pencak Silat), Michael Robert Mustika (Tinju), Syaiful Rizal (Sepat Takraw), Muhammad Hardiansyah Muliang (Sepak Takraw) dan Abdul Halim Radjiu (Sepak Takraw)

Kemudian Hendra Basir (Pelatih Panjat Tebing), Dadang Haris Purnomo (Pelatih Balap Sepeda), Jalaludin (Wasit Voli Pantai), Dr. Taufik Yudi Mulyanto, M.Pd (Dosen), Hendry Chaerudin Bangun (Wartawan Olahraga), Yenny Wahid (Ketum PP FPTI), Wempi W. Mawa, S.E., M.H (Bupati Kab. Malinau).

H. Supardi Somantri (Penggerak Olahraga), Ida Ayu Anom Purnamaningsih (Penggerak Olahraga), Dr. Jainal Abidin Simanjuntak (Penggerak Olahraga), Olih Liliawati Ananda Hidayat, S.H (Penggerak Olahraga), Drs. Mansur, M.Pd (Penggerak Olahraga), Prof. Dr. Drs. H. Sukendro, M.Kes, AIFO (Penggerak Olahraga), Anindya Bakrie (CdM Olimpiade Paris) dan Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi/BKPM sekaligus Ketua PB PABSI.

Bank Kalbar bersama OJK tingkatkan literasi keuangan di perbatasan

Ariffannur Romadon    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

Bank Kalbar bersama OJK tingkatkan literasi keuangan di perbatasan

Bank Kalbar bersama OJK tingkatkan literasi keuangan di perbatasan. (ANTARA)

Pontianak - Bank Kalbar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar memberikan edukasi keuangan di kawasan perbatasan di Badau, Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

"Kegiatan sosialisasi inklusi keuangan telah sering dilaksanakan Bank Kalbar dengan menggandeng OJK di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar di antaranya di daerah batas negara seperti PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Jagoi Babang. Kali ini di Badau, yakni di SDN 01 Badau, Kantor Camat Badau dan Hotel KD Badau," ujar Pimpinan Cabang Bank Kalbar Semitau, Siti Masyitah saat dihubungi di Kapuas Hulu, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa dengan meningkatkan literasi keuangan sehingga tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan keyakinan masyarakat dalam mengelola keuangan untuk mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan kesejahteraan bisa terwujud.

"Sementara dengan inklusi keuangan bagaimana akses ketersediaan produk layanan dan kualitas produk layanan perbankan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Analis Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Kalbar, Mangihut P. Aritonang mengingatkan masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang literasi dan inklusi keuangan.

"Literasi dan inklusi keuangan itu sangat berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas dia.

Mangihut mengingatkan agar masyarakat tidak berhubungan dengan pinjaman online atau pinjol yang tidak memiliki izin alias ilegal.

"Yang namanya ilegal itu pasti tidak baik. Apalagi menyangkut masalah keuangan. Dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, bisa menjebak masyarakat, karena selain bunganya yang tinggi, data pribadi peminjam menjadi tidak aman," kata Mangihut.

Ia menyarankan, jika butuh pinjaman harus melalui lembaga-lembaga resmi, seperti perbankan. Untuk pinjol bisa menggunakan yang resmi yang terdaftar di OJK.

"Jangan sampai data pribadi bapak ibu disebar dan diperjualbelikan oleh pinjol ilegal. Untuk mengetahui pinjol legal atau pinjaman online yang resmi sebenarnya cukup mudah, yakni memiliki izin, terdaftar dan diawasi oleh OJK," jelas Mangihut.

Untuk memastikan pinjol yang resmi, bisa langsung menghubungi layanan konsumen OJK 157 atau nomor WA 081 157 157.

"Ciri-ciri pinjol yang resmi dan tidak resmi jika yang resmi itu pinjolnya bisa mengakses CaMiLan. Itu singkatan dari Ca adalah Camera, Mi adalah microphone dan Lan adalah lokasi. Maka jika pinjolnya tidak resmi, hanya akan meminta akses ke daftar kontak atau galeri foto," kata dia.

Terkait literasi dan inklusi keuangan berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan oleh OJK terakhir kali pada 2022, tercatat indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan secara nasional masing masing sebesar 49,684 dan 85,104.

Untuk Provinsi Kalbar tercatat indeks literasi keuangan sebesar 51,954 atau 2,27 lebih tinggi di atas rata-rata nasional.

Sementara untuk indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 84,164, atau 0,944 sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pemkot Pontianak wujudkan satu data terintegrasi dan akurat

Ariffannur Romadon    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

Pemkot Pontianak wujudkan satu data terintegrasi dan akurat

Pemkot Pontianak wujudkan satu data terintegrasi dan akurat. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat terus berupaya dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dan akurat melalui Satu Data Kota Pontianak.

"Pada era digital saat ini data adalah aset penting, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diakses dan digunakan pada seluruh pemangku kepentingan dengan cara yang efektif dan efisien, " ujar Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan, melalui Satu Data kota Pontianak berbagai sektor dapat mengakses data yang terintegrasi dalam memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi Pontianak.

"Sinkronisasi data ini merupakan langkah strategis agar data dari setiap perangkat daerah dapat dikelola, distandardisasi, dan mudah diakses, tidak hanya perangkat daerah, tapi juga oleh masyarakat serta kalangan akademisi," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, empat manfaat utama dari Satu Data Kota Pontianak yaitu pertama pengambilan keputusan yang lebih baik dengan data akurat dan terkini, kedua peningkatan esensi pelayanan publik dengan mempercepat proses pelayanan, ketiga peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, keempat mendorong inovasi melalui keterbukaan data.

"Saya berharap kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan data sektoral dapat ditingkatkan serta kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat semakin solid dalam mewujudkan tata kelola yang lebih baik," kata Ani.

Kepala Bappeda Pontianak, Sidig Handanu Widoyono mengatakan berbagai kendala dalam pengelolaan data di Kota Pontianak serta menyebutkan bahwa data masih sulit untuk dipakai, belum terintegrasi dan standarisasi data belum optimal.

"Terdapat perbedaan pemahaman peran dalam tata kelola data, ditambah lemahnya sumber daya aparatur dan keterbatasan anggaran," ungkapnya.

Sigid mengatakan, harapannya berbagai permasalahan data dapat dimusyawarahkan di Forum Satu Data .

"Tujuan nya adalah tercapai kesepakatan dan harmonisasi data dalam upaya pemerintah kota Pontianak menampilkan satu data yang berkualitas dan terbaru. Sehingga pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instasi tapi juga sebagai bentuk pemenuhan tuntutan jasa publik bagi masyarakat," jelas dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

ASN Pontianak ikut gencarkan gerakan tanpa kantong plastik

Ariffannur Romadon    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

ASN Pontianak ikut gencarkan gerakan tanpa kantong plastik

ASN Pontianak ikut gencarkan gerakan tanpa kantong plastik. (ANTARA)

Pontianak - Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ikut menggencarkan Gerakan Kota Pontianak Tanpa Kantong Plastik sebagai upaya menjaga lingkungan hidup.

"Hari ini kita kenalkan gerakan ini secara massal dimulai dari ASN di lingkungan Pemkot Pontianak," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian, di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan bahwa dalam berbelanja ASN membawa tas sendiri atau menggunakan wadah ramah lingkungan.

"ASN juga aktif mengedukasi keluarga dan teman-teman tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan tidak menggunakan kantong plastik," katanya.

Pemkot Pontianak kini gencar mensosialisasikan gerakan bebas plastik, dan mulai 1 Januari 2025 seluruh pelaku usaha dilarang menyediakan kantong plastik. Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha.

Sebelumnya Pemkot Pontianak telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Hal itu dilakukan mengingat tingginya jumlah timbunan sampah di Kota Pontianak.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kota Pontianak menghasilkan sampah sebanyak 411,96 ton per hari pada semester I 2024. Saat ini, pengurangan sampah di masyarakat baru mencapai 25,06 persen. Sehingga perlu dilakukan percepatan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Berdasarkan peraturan tersebut, Kota Pontianak memiliki target pengelolaan sampah pada tahun 2025 yaitu sebesar 70 persen penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan 30 pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

“Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi, komunitas, dan lainnya untuk mempercepat terwujudnya misi dan target Kota Pontianak pada tahun 2025,” kata Ani Sofian.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Harisson tekankan pentingnya wariskan nilai Pancasila

Ariffannur Romadon    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

Harisson tekankan pentingnya wariskan nilai Pancasila

Harisson tekankan pentingnya wariskan nilai Pancasila. (ANTARA)

Pontianak - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menekankan pentingnya menanamkan dan mewariskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sebagai upaya strategis untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.

"Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan dasar yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut harus terus diajarkan dan diwariskan kepada generasi muda agar mereka dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Harisson saat memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di Pontianak, Senin.

Harisson menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila ini adalah bagian dari jati diri bangsa, yang sudah hidup dalam keseharian. Maka, pengenalan dan internalisasi Pancasila kepada generasi muda seharusnya dapat berjalan secara alami, karena sudah menjadi bagian dari budaya dan karakter bangsa.

Ia menggarisbawahi bahwa generasi muda memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Ia menekankan bahwa tanpa pemahaman yang kuat terhadap Pancasila, generasi muda bisa terpengaruh oleh ideologi asing yang dapat mengancam kesatuan negara.

"Generasi muda saat ini adalah penentu masa depan bangsa. Jika mereka tidak memahami dengan baik nilai-nilai Pancasila, ideologi dari luar akan mudah mempengaruhi kita. Ini bisa berdampak negatif bagi keutuhan dan kesatuan negara kita," tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan Pancasila yang dimulai sejak usia dini.

Menurut Harisson, nilai-nilai yang ditanamkan oleh para guru di bangku sekolah dasar harus terus dipertahankan dan dikembangkan agar menjadi pedoman bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengaruh global yang semakin kuat.

"Pendidikan Pancasila yang diterima sejak SD adalah fondasi penting bagi generasi muda untuk menyaring berbagai pemahaman dari luar. Mereka harus bisa memilih mana yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita, dan mana yang bisa membahayakan persatuan bangsa," tambahnya.

Harisson berharap generasi muda menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas di masa depan. Ia percaya bahwa dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, generasi penerus dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang berlandaskan pada persatuan, keadilan, dan kesejahteraan.

"Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat membangun bangsa yang kuat dan bermartabat, serta mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045," ucap Harisson.

Dengan terus mewariskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus, Harisson optimistis Kalbar dan Indonesia secara umum akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan tetap menjaga persatuan serta kesatuan sebagai bangsa yang kuat dan berdaulat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar: Lestarikan hutan demi kesejahteraan masyarakat

Ariffannur Romadon    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

Pemprov Kalbar: Lestarikan hutan demi kesejahteraan masyarakat

Pemprov Kalbar: Lestarikan hutan demi kesejahteraan masyarakat. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya pelestarian hutan sebagai salah satu langkah strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan hutan, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan kemakmuran warga.

"Program pelestarian hutan tidak boleh mengesampingkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga hutan sambil tetap mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal," kata Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson di Pontianak, Selasa.

Dia menjelaskan pemerintah tidak bisa hanya diminta untuk menjaga hutan tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan sampai kita terus ditekan untuk menjaga hutan, tetapi masyarakat kita tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan kita harus seimbang, menjaga hutan sambil meningkatkan kemakmuran rakyat," katanya.

Ia menegaskan World Wide Fund for Nature (WWF) sebagai salah satu lembaga konservasi global yang beroperasi di Kalbar, juga harus memperhatikan kondisi masyarakat setempat.

Ia mendorong WWF meningkatkan dana yang dialokasikan untuk program konservasi hutan di Kalimantan Barat, guna memastikan masyarakat sekitar mendapatkan manfaat yang lebih nyata.

"Kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan harus dijadikan prioritas. Mereka perlu merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari setiap program pelestarian hutan yang dijalankan," katanya.

Selain mengajak masyarakat dan lembaga internasional untuk terlibat dalam program pelestarian hutan, Pemprov Kalbar juga berkomitmen mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim.

Harisson menyebutkan Kalimantan Barat berencana menurunkan emisi karbon hingga 60 persen pada 2030.

"Kami telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon secara signifikan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan hidup, tidak hanya bagi generasi saat ini tetapi juga untuk masa depan," katanya.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemprov dalam mengatasi dampak perubahan iklim dengan menargetkan pengurangan karbon yang signifikan, sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Tidak hanya pemerintah daerah, katanya, berbagai pihak juga diharapkan berperan dalam pelestarian hutan dan pemulihan lingkungan.

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Zuhdan Arief Fithariyanto menekankan perlunya kolaborasi antarsektor, termasuk sektor bisnis dan lembaga keuangan, dalam mewujudkan upaya tersebut.

"Kami berharap, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun penegakan hukum, sektor usaha dan lembaga keuangan dapat berperan aktif dalam mendukung kita mengatasi krisis lingkungan ini," katanya.

Menurut dia, regulasi yang jelas dan dukungan finansial dari lembaga keuangan dapat membantu memastikan program pelestarian lingkungan berjalan efektif.

Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, katanya, menjadi kunci keberhasilan menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya sinergi antara pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dia mengharapkan, Kalimantan Barat dapat menjadi contoh upaya konservasi lingkungan bisa berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Polres Sekadau Gencarkan Kampanye Pilkada Damai Di Pesantren Miftahul Huda Engkersik

Denni    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

Polres Sekadau Gencarkan Kampanye Pilkada Damai Di Pesantren Miftahul Huda Engkersik

Foto: Polres Sekadau Gencarkan Kampanye Pilkada Damai Di Pesantren Miftahul Huda Engkersik 

SEKADAU - Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban jelang Pilkada Serentak 2024, Sat Binmas Polres Sekadau menggelar kampanye Pilkada damai melalui tatap muka dengan masyarakat. Kegiatan ini merupakan upaya preventif yang rutin dilakukan Polres Sekadau dalam Operasi Mantap Praja Kapuas, Pada Senin (30/9/2024).

KBO Sat Binmas Polres Sekadau, IPDA Joner Silalahi, bersama anggota Sat Binmas, melaksanakan tatap muka di ruang pertemuan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Engkersik Sukardiyanto beserta perangkat desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta warga Desa Engkersik.

Salah satu agenda penting dalam pertemuan tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung terselenggaranya Pilkada yang aman, damai, dan tertib. IPDA Joner dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama tahapan kampanye berlangsung.

"Hingga saat ini, situasi Kamtibmas tetap aman dan terkendali. Untuk itu, mari kita tingkatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas ini," ujar IPDA Joner, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2024).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya dan menjadikan Pilkada sebagai ajang menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab. 

"Bersama-sama, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah penyebaran berita hoaks, politik identitas, kampanye hitam, dan segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban proses Pilkada," tambahnya.

IPDA Joner juga mengingatkan bahwa menjaga Kamtibmas selama Pilkada bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab semua pihak. Menurutnya, potensi konflik politik bisa berdampak pada perselisihan di tengah masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik.

Selain menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama Pilkada, IPDA Joner juga mengajak masyarakat untuk menghindari perilaku yang melanggar hukum, seperti tindak kejahatan konvensional, penyalahgunaan narkoba, serta judi online.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Cooling System yang digencarkan oleh Polres Sekadau untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sekadau berjalan lancar, aman, dan kondusif.

30 Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2024-2029 Menjalani Sumpah/Janji

Denni    Selasa, Oktober 01, 2024    Comment   

30 Anggota DPRD Kabupaten Sekadau Periode 2024-2029 Menjalani Sumpah/Janji

Foto: Sesi foto bersama 30 anggota DPRD Kabupaten Sekadau periode 2024-2029.

SEKADAU - Sebanyak 30 anggota DPRD terpilih Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat menjalani sumpah/janji jabatan diruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sekadau, Senin (30/9/2024) siang.

Pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Sekadau periode 2024-2029 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 617/PEM/2024 tentang pemberhentian anggota legislatif kabupaten sekadau periode 2019-2024, dan pengangkatan anggota legislatif periode 2024-2029 melalui SK Nomor: 618/PEM/2024.

Surat tersebut ditetapkan di Pontianak pada 2 September 2024, yang dibacakan oleh Plt Sekretaris Dewan Drs. Eko Sulistyo.

Pengambilan sumpah/janji anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2024, serta penyematan lencana oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau yang disaksikan oleh Pj. Gubernur Kalbar yang diwakili Asisten 2 Bidang Pemerintahan Dra. Linda Purnama, Plt. Bupati Sekadau Frans Zeno.,S.STP, Kejari Sekadau, Kapolres Sekadau, Dandim 1204 Sanggau-Sekadau, Rohaniwan Islam, Rohaniwan Kristen, Rohaniwan Katolik, Rohaniwan Konghucu, Para Kepala SKPD dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Hermanto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditunjuk sebagai ketua Dewan didampingi Handi dari Partai Gerindra sebagai wakil ketua sementara.

"Penunjukan tersebut berdasarkan usulan partai politik dan perolehan kursi terbanyak, dimana PDIP dan Gerindra masing-masing meraih 6 kursi," ungkap Plt Sekwan, Drs Eko Sulistyo saat dikonfirmasi terkait penunjukan ketua Dewan.

Usai pengambilan sumpah/janji, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji secara simbolis, untuk agama Islam diwakilkan oleh Bapak Zainal, agama Katolik diwakilkan oleh Bapak Yodi Setiawan, Agama kristen oleh Bapak Jefrai raja tugam dan Agama Konghucu oleh Bapak Agustinus atang.

Usai perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Sekadau terpilih, berita acara juga ditandatangani oleh Rohaniawan Islam, rohaniawan Katolik, rohaniawan Kristen, dan rohaniawan Konghucu dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau.

Terakhir dilanjutkan sesi ucapan selamat dan foto bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Sekadau periode 2024-2029 dan foto bersama keluarga.

Berikut daftar anggota DPRD Kabupaten Sekadau periode 2024-2029 ;

1. PDI Perjuangan

- Hermanto

 - Ari Kurniawan Wiro.,S.Kom

 - Radius Efendy.,SH

 - Selpanus Usel.,S.Ag

 - Hans Christian.,SP

 - Bambang Kurniawan.,SE 

2. Partai Gerakan Indonesia Raya

 - Bernadus Mohtar

 - Haris Winoto

 - Handi.,SE

 - Harianto

 - Yosef

 - Yodi Setiawan.,S.Sos

3. Partai Demokrat

 - Valentinus

 - Moloi.,S.Ap

 - Anastasius Jalol

 - Jefrai Raja Tugam.,SE

4. Partai Nasdem 

 - M. Ardiansyah

 - Yanto Linus.,S.Ap 

 - Efa Fras 

 - Yohanes Ayub

5. Partai Golkar

 - Zainal

 - Viktor Teak.,S.Sos

 - Matius Candra Dawi.,SP 

6. Partai Amanat Nasional (PAN)

 - Herman.,S.Sos.,M.Ap

 - Helcosoni.,A.Md

 - Agustinus Atang.,S.Sos 

7. Partai Perindo

 - Lorensius Ardiwiranata.,SE

 - Timotius Ase 

8. Partai Hanura

 - Drs. Paulus Subarno.,M.Si 

9. Partai Persatuan Pembangunan

 - H. Abang Nasir.,SE

 

Minsen dan Subhan Nur ditunjuk sebagai ketua DPRD Kalbar

Ariffannur Romadon    Senin, September 30, 2024    Comment   

Minsen dan Subhan Nur ditunjuk sebagai ketua DPRD Kalbar

Minsen dan Subhan Nur ditunjuk sebagai ketua DPRD Kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Minsen dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kalimantan barat sementara, sedangkan Subhan Nur dari Partai Nasdem di tunjuk sebagai Wakil Ketua sementara.

"Usai prosesi pengambilan sumpah/janji, dibacakan pula surat keputusan mengenai penunjukan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sementara. Berdasarkan perolehan kursi terbanyak, Minsen dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditunjuk sebagai Ketua sementara, sedangkan Subhan Nur dari Partai Nasdem didapuk sebagai Wakil Ketua sementara," kata Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar, Suprianus Herman di Pontianak, Senin.

Sebagai informasi, sebanyak 65 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2024-2029 resmi dilantik melalui pengambilan sumpah/janji jabatan di Ruang Meranti, Kantor DPRD Provinsi Kalbar. Acara pelantikan ini digelar pada Senin (30/9/2024) dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar dan para stakeholder terkait.

Penunjukan Minsen dan Subhan Nur sebagai pimpinan sementara DPRD Kalbar tidak terlepas dari hasil pemilihan legislatif yang menempatkan PDIP dan Partai Nasdem sebagai dua partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi Kalbar.

PDIP berhasil meraih 13 kursi, menjadikannya partai dengan jumlah kursi terbesar di parlemen, sedangkan Nasdem mengamankan 10 kursi, menempatkannya di posisi kedua.

Penunjukan Ketua dan Wakil Ketua sementara ini didasarkan pada surat keputusan dari masing-masing partai politik yang mengusung kedua tokoh tersebut. Penetapan ini sesuai dengan aturan yang mengharuskan partai dengan perolehan kursi terbanyak mendapatkan posisi pimpinan sementara dalam periode awal jabatan anggota dewan yang baru dilantik.

"Prosesi pelantikan 65 anggota DPRD Kalbar ini berlangsung khidmat dan penuh makna. Para anggota dewan yang dilantik mengucapkan sumpah dan janji jabatan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, disaksikan langsung oleh Forkopimda Kalbar, tokoh masyarakat, serta berbagai stakeholder lainnya," kata Suprianus.

Setelah sumpah/janji dilafalkan, acara dilanjutkan dengan penyematan lencana kepada para anggota dewan oleh Penjabat Gubernur Kalbar sebagai simbol resmi pengukuhan jabatan mereka.

Acara pelantikan ini menandai dimulainya masa bakti baru bagi para anggota DPRD Kalbar periode 2024-2029, yang diharapkan dapat membawa semangat perubahan dan komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat Kalimantan Barat.

Dengan dilantiknya para anggota DPRD ini, peran legislatif di Kalimantan Barat diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran demi kemajuan daerah.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA