Berita Borneotribun.com: Kalbar Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kalbar. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 02 Maret 2024

Sekda Kubu Raya: Persiapkan Generasi untuk Bonus Demografi 2030

Sekda Kubu Raya: Persiapkan Generasi untuk Bonus Demografi 2030
Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam. (Prokopim Kubu Raya/Borneotribun)
KUBU RAYA - Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam, mendorong orang tua dan guru untuk bersama-sama mempersiapkan generasi saat ini menghadapi bonus demografi yang diproyeksikan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030.

"Segera 6-10 tahun ke depan memasuki bonus demografi, yaitu anak-anak di usia SLTP ini," ujar Yusran Anizam dalam acara peringatan HUT ke-46 SMP Negeri 1 Sungai Raya, Kamis (29/2/2024).

Menurut Yusran, pada era bonus demografi, angka usia produktif akan meningkat signifikan dibandingkan dengan usia anak-anak dan orang tua, yang akan mengakibatkan persaingan yang lebih ketat. 

"Maka persaingan pada saat itu jauh lebih berat. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, tentu kita akan menyesal nantinya," tambahnya.

Yusran mengapresiasi semua pihak yang telah bersinergi dalam upaya menyiapkan generasi muda menyambut tibanya era bonus demografi. "Saya melihat setiap tampilan yang ada, saya optimis anak-anak SMPN 1 siap menghadapi era bonus demografi tersebut," katanya.

Ia juga meminta kepada seluruh jajaran dewan guru untuk terus bersinergi dalam mengimplementasikan program-program yang ada, khususnya untuk menyiapkan generasi emas Kubu Raya. 

"Kepada orang tua saya ucapkan terima kasih. Orang tua siswa sudah tepat menitipkan anak-anaknya di SMPN 1 Sungai Raya ini karena terbukti anak-anak bisa beraktualisasi sebagai pelajar Pancasila yang membanggakan," ungkapnya.

Yusran menekankan pentingnya menjaga dan memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. 

"Saya berharap semua pihak, termasuk komite sekolah, jajaran instansi vertikal dan daerah, dunia usaha, serta mitra lainnya, bisa terus bekerja bersama. Kami pemerintah Kabupaten sendiri tidak akan mampu mengakomodasi semua sekolah, karena se-Kubu Raya ini ada 414 SMP yang harus dibina," pungkasnya.

Pj. Bupati Sanggau Tinjau Persiapan Festival Pancur Aji 2024

Pj. Bupati Sanggau Tinjau Persiapan Festival Pancur Aji 2024
Pj. Bupati Sanggau Tinjau Persiapan Festival Pancur Aji 2024. (Diskominfo Sanggau)
SANGGAU - Pj. Bupati Sanggau, Suherman, S.H., M.H, memimpin peninjauan kesiapan Festival Pancur Aji Tahun 2024 pada Jumat, 1 Maret 2024.

Setelah mengikuti acara Jalan Sehat bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sanggau, Suherman bergegas ke Wisata Alam Pancur Aji untuk memastikan segala persiapan Festival Pancur Aji Tahun 2024 yang akan digelar pada hari Senin, 4 Maret 2024.

Tahun ini, Festival Pancur Aji menyelaraskan dirinya dengan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI), yang mana Kabupaten Sanggau menjadi tuan rumah acara besar tersebut. Kabupaten Sanggau akan menjadi fokus utama sebelum FORSESDASI resmi dimulai di Gedung Balai Betomu.

Dalam kunjungannya, Suherman menegaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Wisata Alam Pancur Aji.

“Saya melihat bahwa tempat sampah sudah tersedia di setiap sudut, namun lebih baik untuk tidak hanya mengandalkan karung. Jika ada pengunjung yang membuang sampah basah, airnya pasti tidak tertampung. Saya telah diberitahu oleh petugas kebersihan bahwa tempat sampah karung ini hanya bersifat sementara, khusus untuk Festival ini saja. Yang terpenting, tempat sampah berbahan plastik juga sudah tersedia, jadi saya rasa ini sudah cukup baik,” katanya.

Suherman juga menekankan pentingnya pengendalian hama seperti lalat selama acara tersebut, mengingat kehadiran tamu dari FORSESDASI dalam Festival Pancur Aji.

“Saya juga ingin memastikan bahwa area panggung akan disemprot dengan pengusir lalat. Hal ini penting agar para tamu yang hadir tidak terganggu oleh keberadaan lalat. Saya khawatir dampak dari ternak hewan di sekitar sini dapat menyebabkan peningkatan jumlah lalat di area panggung,” tegasnya.

(Diskominfo Sanggau)

Upaya Pemerintah Kubu Raya Tingkatkan Sertifikasi Sawit

Upaya Pemerintah Kubu Raya Tingkatkan Sertifikasi Sawit
Pj Bupati Kubu Raya, Sy Kamaruzaman di Sungai Raya. ANTARA/Dokumentasi Prokopim Kubu Raya.
KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, tengah berupaya keras dalam mempercepat proses sertifikasi kelapa sawit yang berkelanjutan, mengingat masih minimnya jumlah kebun sawit milik petani yang telah tersertifikasi.

"Pada kenyataannya, di Kubu Raya belum ada kebun kelapa sawit milik petani yang sudah tersertifikasi. Setidaknya pada tahun 2023, ada 27 perusahaan sawit di Kubu Raya, namun hanya 11 di antaranya yang telah memperoleh sertifikasi," ujar Pejabat (Pj) Bupati Kubu Raya, Sy Kamaruzaman, dalam pernyataannya di Sungai Raya pada hari Jumat.

Sertifikasi kelapa sawit yang berkelanjutan menjadi prioritas utama mengingat Kubu Raya merupakan kabupaten dengan luas kebun sawit terbesar ketiga di Kalimantan Barat.

Data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Kubu Raya memiliki luas kebun sawit mencapai 198.714 hektar, dengan produksi kelapa sawit mencapai 147.887 ton. Dari produksi tersebut, 80,18% berasal dari perkebunan besar swasta, sementara sisanya, sebesar 19,82%, berasal dari perkebunan rakyat.

Kehadiran Kubu Raya dalam rantai pasok kelapa sawit, baik secara lokal maupun nasional, menjadi krusial. Namun, ketika sertifikasi menjadi keharusan bagi semua pelaku industri kelapa sawit di Indonesia, hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri.

Pemerintah Kubu Raya berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas secara legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret, mereka akan mengusulkan peraturan bupati guna mempercepat proses sertifikasi, yang nantinya akan dibahas oleh DPRD untuk menjadi peraturan daerah yang mengikat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para petani kelapa sawit di Kubu Raya.

Erdi Abidin, pemimpin proyek penyusunan Regulasi Peraturan Bupati (Perbub) Kubu Raya Percepatan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan, menjelaskan bahwa model baru telah ditemukan untuk mendorong percepatan sertifikasi, yakni melalui pembuatan peraturan daerah.

Langkah berikutnya adalah memberikan insentif bagi proses sertifikasi tersebut dan melibatkan petani, terutama melalui kelompok-kelompok petani, dengan bantuan dari sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah.

Erdi menekankan bahwa dengan memiliki status yang legal, para petani akan mendapatkan keuntungan lebih saat menjual produknya, karena tanpa sertifikasi, mereka tidak dapat mengekspor kelapa sawit ke luar negeri.

Tidak hanya itu, sertifikasi juga penting untuk menjamin praktik usaha yang ramah lingkungan serta mengendalikan dampak sosial dan ekonomi. Dengan sertifikasi, daya jual produk juga dipastikan akan meningkat.

"Dengan adanya sertifikasi, aspek keberlanjutan usaha juga lebih terjamin. Kualitas pekebun kelapa sawit pun akan meningkat karena sertifikasi bertujuan untuk menciptakan sistem industri perkebunan kelapa sawit yang ekonomis, sosial-budaya yang layak, dan ramah lingkungan," jelasnya.

Erdi optimis bahwa dengan adanya regulasi yang tepat, semua kebun kelapa sawit di Kubu Raya akan tersertifikasi pada tahun 2025 sesuai dengan amanat Perpres No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Oleh: Antara/Rizki Fadriani
Editor: Yakop

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Menurun Sedikit Menjadi 85,21 Persen

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Menurun Sedikit Menjadi 85,21 Persen
Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten, di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu,  Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA (Teofilusianto Timotius)
KAPUAS HULU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Muhammad Yusuf, menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, khususnya dalam pemilihan presiden (Pilpres), mencapai 85,21 persen. Ini menunjukkan penurunan sebesar 0,08 persen dibandingkan dengan Pilpres 2019 yang mencatat partisipasi sebesar 85,28 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Tahun 2024 sebanyak 193.984 jiwa.

"Untuk partisipasi masyarakat dalam Pilpres 2024 memang menurun dari Tahun 2019, namun terjadi peningkatan partisipasi dalam pemilihan legislatif (Pileg) Tahun 2024," ungkap Muhammad Yusuf, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024, tingkat kabupaten, di Kapuas Hulu, Jumat.
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Menurun Sedikit Menjadi 85,21 Persen
Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten, di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu,  Provinsi Kalimantan Barat. ANTARA (Teofilusianto Timotius)
Yusuf menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pileg Tahun 2024 mencapai 85,15 persen, naik 0,41 persen dari Pilpres 2019 yang hanya mencapai 84,74 persen.

Meskipun demikian, menurut Yusuf, pelaksanaan Pemilu 204 di Kapuas Hulu berjalan aman dan lancar hingga tahap pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten.

"Semua rangkaian tahapan pemilu sampai dengan saat ini berjalan aman dan lancar berkat kerja sama semua pihak baik penyelenggara, aparat keamanan hingga lapisan masyarakat," katanya.

Yusuf berharap agar tahap pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dapat berlangsung aman dan lancar pada 29 Februari 2024 hingga 03 Maret 2024.

"Kami minta dukungan semua pihak agar rapat pleno juga berjalan aman dan lancar," imbuhnya.

Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 difokuskan di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dihadiri oleh saksi partai dan diberikan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian dan TNI di daerah tersebut.

Antisipasi Maraknya Berita Hoax, Bidhumas Polda bersama Awak Media Ngopi Bareng

Antisipasi Maraknya Berita Hoax, Bidhumas Polda bersama Awak Media Ngopi Bareng. (Foto: Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
Antisipasi Maraknya Berita Hoax, Bidhumas Polda bersama Awak Media Ngopi Bareng. (Foto: Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Bidhumas Polda Kalbar bersama awak media yang berdomisili di kota Pontianak melaksanakan silaturahmi melalui acara ngopi bersama awak media bertempat di Cafe Super Jl. Paris 2 Kota Pontianak pada Jum'at (01/03).

Pemilu 2024 yang saat ini sudah mulai memasuki tahap rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota, ternyata dibarengi dengan bertebarannya informasi atau berita hoax yang mengandung ujaran kebencian dan SARA, yang beredar luas dimedia sosial dan online, khususnya terkait kinerja panitia dan hasil pemungutan suara pemilu 2024.

Menghadapi situasi tersebut bidhumas polda Kalbar berinisiatif mengundang sejumlah awak media yang ada di Pontianak untuk bersilaturahmi sambil ngopi bareng  dalam rangka untuk saling bekerjasama  dalam mencegah dan menangkal   berita -berita hoax yang mengandung ujaran kebencian  dan SARA sesuai peran masing -masing.

Kepada awak media Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya melalui Kasubbid Penmas  Akbp Prinanto  mengatakan bahwa dalam suasana yang santai sambil berdiskusi  ringan bersama  awak media, ia mengajak semua  yang hadir  untuk bersama -sama perangi berita hoax.

"Saya mengajak seluruh rekan -rekan awak media untuk  bersama -sama mencegah dan menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian jangan sampai beredar luas dimasyarakat dengan prisip saring sebelum sharing yaitu ketika kita menerima suatu berrita yang belum jelas kebenarannya maka sebaiknya  kita saring dulu dengan mengkonfirmasi  kepada  sumber berita atau  pihak yg berwenang untuk menjelaskan, dan bila sdh dikonfirmasi  kebenarannya maka barulah kita sharing kepada yang lain", kata Akbp Prinanto.

Ia juga mengajak para awak media untuk senantiasa menjadi garda terdepan dalam  menetralisir adanya informasi hoax dengan cara turut meluruskan informasi atau berita hoax yang telah viral dan beredar di media sosial atau online melalui tulisan dan artikel jurnalistik yang terklarifikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten.

"saya  yakin dengan adanya peran yang pro aktif dari rekan-rekan awak media, peredaran berita hoaks dan ujaran kebencian dimasyarakat akan bisa diminimalisir, sehingga akan tercipta situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif dimasyarakat", jelas akbp Prinanto.

Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih  kepada seluruh awak media Kalbar bahwa hingga tahapan pesta demokrasi saat ini, awak media berperan aktif  dalam mensukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan memberikan informasi melalui media masing-masing secara aktual dan faktual.

"Saya sangat berterimakasih kepada seluruh rekan-rekan awak media yang hingga saat ini tetap mendukung polda kalbar dalam memberitakan rangkaian kegiatan  pemilu 2024, sehingga masyarakat terbantu melalui informasi yang telah disajikan oleh rekan-rekan semua", tutup Akbp Prinanto.

Jumat, 01 Maret 2024

Hari Pertama Rekap Suara Pemilu Hujan Interupsi, 19 Desa di PPK Kendawangan Direkom Hitung Ulang

Hari Pertama Rekap Suara Pemilu Hujan Intrupsi, 19 Desa di PPK Kendawangan Direkom Hitung Ulang
Suasana proses rakapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilakukan KPU di hotel Borneo, Jumat (01/03/24).
KETAPANG - Ketidaksamaan data C1 salinan plano dengan D hasil rekap kecamatan suara pileg DPR-RI di kecamatan Kendawangan menjadi pemicu saksi partai melakukan sanggahan atau intrupsi.

Hal itu terjadi saat hari pertama proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilkukan KPU di hotel Borneo jalan dr Soetomo Mulia Baru Ketapang, Jumat 01 Maret 2024.

KPU Ketapang akan melakukan rekapitulasi suara kabupaten selama 5 hari, dari tanggal 01 sampai 05 Maret 2024.

Amatan di lokasi, komisioner Bawaslu Ketapang secara lisan sepakat dengan saksi merekom-kan kepada KPU Ketapang agar perhitungan suara di 19 desa dalam kecamatan tersebut di jeda. 

Komisioner Bawaslu berpendapat, keberatan para saksi dapat diterima karena dokumen acuan keberatan sesuai dengan dokumen Bawaslu miliki. 

"Terhadap hasil rekapitulasi suara yang disampaikan oleh PPK Kendawangan, maka KPU dapat menindak lanjuti dengan melakukan perhitungan ulang suara per TPS sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kendawangan," ucap salah seorang komisioner Bawaslu Ketapang. 

Walau demikian keadaan saat proses rekapitulasi berlangsung, ketua KPU Ketapang Ahmad Shidiq melanjutkan acara tersebut dengan berpindah ke lain kecamatan.

Dikabarkan sebelumnya, DPD partai Golkar Ketapang melayangkan aduan ke Bawaslu atas sangkaan ketidak adilan petugas PPK Kendawangan akibat selisih D hasil rekap kecamatan dengan C1 plano milik saksi. 

Ketua DPD Golkar M Febriadi menduga, suara berkurang itu karena di duga diambil partai lain dengan peran pelibatan pihak PPK Kendawangan. 

"Bahwasanya patut diduga ada oknum PPK kendawangan merubah rekapitulasi C-hasil ditingkat TPS dan menambahkan ke D-hasil kecamatan,' kata Febri kepada wartawan saat menyerahkan aduan di media center Bawaslu Ketapang, Selasa (27/2/2024).

Oleh: Muzahidin

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar)
Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Bertempat di ruang kerjanya, Pj Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., menerima kunjungan perdana dari organisasi perempuan minangkabau yang bernama “Bundo Kanduang", jumat (1/3/2024). Organisasi Bundo Kanduang merupakan organisasi perempuan Minang yang dibentuk untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Organisasi Bundo Kanduang sendiri kini ada di setiap daerah di Indonesia di tingkat Provinsi.

Umumnya, Bundo Kanduang sendiri memiliki arti ibu sejati atau ibu kandung. Namun, secara makna Bundo Kanduang adalah pemimpin wanita di Minangkabau, yang menggambarkan sosok perempuan bijaksana yang membuat adat Minangkabau lestari sejak zaman sejarah Minanga Tamwan hingga zaman adat Minangkabau. Bundo Kanduang juga disematkan kepada seorang wanita yang tak henti meluruskan yang salah, dan mengingatkan yang keliru baknya seorang ibu yang selalu mengingatkan akan kebaikan. 

Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar)
Pj. Gubernur Harisson Terima Kunjungan Dari Organisasi Wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar)
Walau di rantau, perempuan Minang tetap dapat berkarya dan menjadi penggerak. Menjadi ibu dan perempuan Minang. Saya kira punya tugas sangat berat karena menjadi ibu dari adat dan budaya Minang.

Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Harisson menyambut baik atas kunjungan Organisasi wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat. Dengan adanya organisasi tersebut, diharapkan dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program - program pembangunan di Kalimantan Barat ke depannya.

“Terimakasih sudah menemui kami. Kami sangat mengapresiasi organisasi masyarakat yang ingin terlibat dan berkolaborasi dalam mensukseskan pembangunan di Kalimantan Barat. Kami berharap organisasi ini (Bundo Kanduang) dapat membawa manfaat yang baik bagi kita, juga mendukung program - program ekonomi, kesejahteraan dan budaya yang ada di Kalimantan Barat”, ucapnya.

Ia juga berharap, dengan adanya organisasi Bundo Kanduang ini dapat memberikan stimulasi yang nyata bagi masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah terkait pembukaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan ekstrim hingga stunting.

“Saya optimis organisasi ini akan membawa dampak yang nyata bagi masyarakat. apalagi pada sektor perekonomian. Karena biasanya orang minang ini hebat - hebat kalau berbisnis/ berdagang.  Biasa orang minang ini kuat jiwa bisnisnya. Jadi kami harapkan kedepannya dapat mewarnai masyarakat, dengan membuka lapangan kerja baru, memberikan pelatihan kepada masyarakat dan kelompok - kelompok sosial untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Tak hanya itu, saat ini juga kita (Pemerintah) sedang giat dalam pencegahan dan penurunan stunting, kita berharap organisasi Bundo Kanduang juga turut mendukung program tersebut”, harap Harisson.

Di tempat yang sama, Ketua organisasi wanita Bundo Kanduang Kalimantan Barat Hj. Marpa Roza, S.Pd, mengapresiasi sambutan hangat dari Pj Gubernur Kalimantan Barat atas kunjungan mereka. 

“Kita tadi melapor sekaligus memperkenalkan organisasi Bundo Kanduang kepada bapak Gubernur. Alhamdulillah beliau (Pj Gubernur Kalbar) menyambut baik. Saat ini kami baru terbentuk di level Provinsi, yang dikukuhkan serentak di Batusangkar pada 8 Desember 2023 lalu. Kedepannya kami terus mensosialisasikan organisasi Bundo Kanduang ini pada tingkat kab/kota. Dan insyaAllah kami akan melakukan pengukuhan Ketua Bundo Kanduang se-Kalimantan Barat.  Semoga rencana ini dapat terealisasi secepatnya”, ucapnya.

Organisasi ini, tak hanya menaungi wanita keturunan minang, namun juga termasuk apabila wanita tersebut juga menikah dengan orang minang. Pada organisasi tersebut, Pj Gubernur Kalbar akan disematkan sebagai Payung Panji yang menaungi organisasi perempuan minang ini. Kemudian Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalbar akan diamanahkan sebagai Penasehat organisasi.(nzr)

Aksi Nyata TP-PKK Kalbar Dan Korpri Perangi Stunting Di Pontianak

Aksi Nyata TP-PKK Kalbar Dan Korpri Perangi Stunting Di Pontianak
Aksi Nyata TP-PKK Kalbar Dan Korpri Perangi Stunting Di Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar)
PONTIANAK - Dalam upaya percepatan pengentasan stunting, Penjabat (Pj) Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., bersama Anggota KORPRI dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar, turun tangan memberikan bantuan bahan pokok untuk gizi anak di Posyandu Kenanga Gang Purnama Indah II Pontianak, Jum'at (1/3/2024).

Bantuan yang diberikan oleh TP-PKK Kalbar, KORPRI, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat merupakan bentuk aksi nyata dalam mendukung program pemerintah untuk percepatan pengentasan stunting. 

Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah masa depan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Windy, dalam sambutannya menyampaikan bahwa stunting merupakan masalah serius yang harus dihadapi bersama saat ini. Stunting tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan belajar pada anak.

“Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk mengatasi stunting. TP-PKK Kalbar bersama KORPRI berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam percepatan pengentasan stunting di Kalimantan Barat,” ujar Windy.

Dirinya juga menghimbau kepada para kader PKK dan masyarakat untuk selalu memperhatikan gizi anak sejak dini. 

“Pemberian makanan bergizi dan seimbang sangat penting untuk mencegah stunting sejak dini,” imbuhnya.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat, Ari Sulistiani mengungkapkan bahwa kegiatan yang mereka selenggarakan ini merupakan bukti nyata komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mendukung program penurunan angka stunting di Kalimantan Barat.

“Bersama dengan teman-teman di Posyandu Kenanga, Pontianak, kita berupaya untuk membantu balita yang mengalami gizi buruk. Bantuan ini diberikan selama 3 bulan dan perkembangannya akan terus dipantau”, ucapnya.

Dirinya juga menyebutkan bahwa dari hasil penelitian yang telah lakukan, terdapat beberapa balita di posyandu Kenanga yang mengalami stunting.

“Oleh karena itu, kami bersepakat untuk memberikan bantuan untuk mempercepat perbaikan gizi balita tersebut. Bantuan yang diberikan berupa telur, beras 10 kg, ikan tuna kaleng dan minyak goreng. Bantuan ini akan diberikan kepada anak-anak stunting di Posyandu Kenanga selama 3 bulan, terhitung mulai bulan Maret hingga Mei 2024” terangnya.(wnd)

Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I di Polresta Pontianak

Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Di Polresta Pontianak. (Humas Polres Pontianak)
Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Di Polresta Pontianak. (Humas Polres Pontianak)
PONTIANAK - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Pontianak Polda Kalimantan Barat telah mengungkap dan melakukan pemusnahan barang bukti (BB) narkotika golongan I, khususnya jenis sabu atau metamfetamina. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di wilayah Kota Pontianak.

Sebanyak 8 plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu/metamfetamina berhasil diamankan. Barang bukti tersebut telah memiliki ketetapan status dari Kejaksaan Negeri Pontianak untuk dilakukan pemusnahan.

Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Di Polresta Pontianak. (Humas Polres Pontianak)
Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Di Polresta Pontianak. (Humas Polres Pontianak)
Rincian barang bukti yang akan dimusnahkan meliputi:

1 (satu) plastik klip transparan berkode 1 dengan berat keseluruhan netto 42,23 gram.

7 (tujuh) plastik klip transparan masing-masing berkode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan berat keseluruhan netto 6,5 gram.

Proses pemusnahan barang bukti narkotika ini dilakukan dengan prosedur yang ketat. Pertama, narkotika yang terdapat dalam amplop dan masih tersegel dibuka untuk kemudian dilakukan pengujian menggunakan alat tes Narkotika (General Screening Drugs) guna mengetahui kandungannya. Setelah itu, narkotika tersebut dimasukkan ke dalam blender untuk dihancurkan.

Langkah selanjutnya, hasil penghancuran dimasukkan ke dalam ember yang berisi cairan lantai dan diaduk hingga merata. Akhirnya, campuran tersebut dimasukkan ke dalam lubang kloset sebagai tahap akhir pemusnahan.

Kasat Resnarkoba Polresta Pontianak, AKP Batman Pandia, S.H., mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya nyata dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kota Pontianak. "Kami terus meningkatkan upaya penindakan dan pemusnahan narkotika guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Pontianak," ujarnya.

Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika menjadi prioritas utama bagi aparat Kepolisian, dan Satresnarkoba Polresta Pontianak berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

(Humas Polresta Pontianak)
Editor: Yakop

Saksi PKB Dianiaya Seorang Oknum Saat Pleno di Sekadau

Saksi PKB di Aniaya Seorang Oknum Saat Pleno di Sekadau
Saksi PKB di Aniaya Seorang Oknum Saat Pleno di Sekadau. (Gambar: Ilustrasi)
SEKADAU – Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sekadau dicederai dengan penganiayaan salah satu Saksi PKB Kabupaten Sekadau (AA) oleh oknum (IFS) diluar arena Rapat Pleno (29/02).

Menurut keterangan AA, sore sekitar pukul 15.00 WIB IFS mengantar istrinya yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Sekadau menuju arena pleno di aula Penanjung Hotel secara tidak sengaja berpapasan dengan AA yang sedang bercengkrama dengan peserta pleno lainnya. Tanpa ada sebab, tiba-tiba IFS melontarkan kata-kata kasar kepada AA.

"Saya tidak tahu tiba-tiba dia berhenti di depan saya lalu mengumpat dengan bahasa kasar" ungkap AA.

Malam harinya, IFS menganiaya AA di dalam mobil dengan menggunakan senjata tajam. AA mengalami luka sayatan di bagian tangan dan lebam di leher. AA kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Sekadau.

Di duga, IFS merupakan salah satu pelatih perguruan silat di salah satu Ponpes ternama di Sekadau.

Saat ini kasus penganiayaan tersebut sedang di proses oleh Satreskrim Polres Sekadau. (Red)

RSUD SSMA Pontianak Sosialisasikan Pencegahan Tuberkulosis

RSUD SSMA Pontianak Sosialisasikan Pencegahan Tuberkulosis
Kegiatan edukasi masyarakat cegah TBC oleh RSUD SSMA Pontianak. (ANTARA/Prokopim PTk)
PONTIANAK - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, telah aktif memberikan perhatian dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah penularan Tuberkulosis (TBC), penyakit pada sistem pernapasan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium Tuberculosis.

Menurut dokter RSUD SSMA Pontianak, Merdiko, AMd Kep, "Tugas kita untuk mencegah tertular atau menularnya TBC. Sehingga kami dari RSUD SSMA ikut gencar melakukan sosialisasi pencegahan." Ia menekankan pentingnya upaya preventif dalam mengatasi penyebaran penyakit ini.

Mycobacterium Tuberculosis, bakteri penyebab TBC, dapat menyerang tidak hanya paru-paru, tetapi juga organ lain seperti selaput otak, kulit, tulang, kelenjar getah bening, dan organ lainnya. "TBC dapat menular melalui droplet atau percikan dahak saat penderita TBC batuk, bersin atau berbicara," tambahnya.

Gejala TBC meliputi batuk dengan dahak atau tanpa, demam meriang, nyeri dada, berkeringat tanpa sebab, penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan.

"Pemeriksaan TBC dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pemeriksaan dahak dan rontgen foto dada," terang Merdiko.

Adapun pengobatan TBC membutuhkan waktu cukup lama, yakni selama 6 sampai 8 bulan, yang terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama, obat diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan, dan tahap akhir obat diminum 3 kali sepekan selama 4 atau 5 bulan.

“Pencegahan TBC dapat dilakukan dengan gaya hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, mendapatkan sinar matahari dan udara segar, menjemur alas tidur agar tidak lembab, mendapatkan suntikan vaksin BCG bagi anak usia di bawah 5 tahun, berolahraga teratur, dan menghindari rokok,” kata Merdiko.

Dengan upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat, diharapkan penyebaran TBC di masyarakat dapat dikendalikan. Hal ini membutuhkan kolaborasi aktif antara rumah sakit dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanganan penyakit ini.

Oleh: ANTARA/Prokopim PTk
Editor: Yakop

DAK Rp89,4 Miliar untuk Proyek Infrastruktur Jalan di Kapuas Hulu, Ruas Jalan Mataso-Ulak Pauk Dibangun Tahun ini

DAK Rp89,4 Miliar untuk Proyek Infrastruktur Jalan di Kapuas Hulu, Ruas Jalan Mataso-Ulak Pauk Dibangun Tahun ini
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan. ANTARA/Teofilusianto Timotius
KAPUAS HULU - Ruas jalan Mataso-Ulak Pauk di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat akan segera dibangun pada tahun ini. 

Proyek tersebut termasuk dalam empat ruas jalan yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah, yang didanai menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total anggaran mencapai Rp89,4 miliar.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah. 

"Infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi prioritas kami dalam pembangunan sebab jika akses jalan baik maka pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan semakin baik," ujarnya pada Kamis lalu di Putussibau Kapuas Hulu.

Selain ruas jalan Mataso-Ulak Pauk, DAK sebesar Rp89,4 miliar juga akan dialokasikan untuk membantu pembangunan empat ruas jalan lainnya di wilayah tersebut. 

Proyek ini mencakup ruas jalan Semangut-Segita (Kelibang), Tepuai-Nanga Taman, Nanga Lidi-Kerangan Panjang, dan Simpang Senara-Simpang Sekubah.

Fransiskus menegaskan bahwa pembangunan jalan tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kapuas Hulu. 

Total panjang jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR mencapai 1.106,148 kilometer, yang terdiri dari 146 ruas jalan. 

Sementara itu, jalan desa dengan panjang total 878,98 kilometer terdiri dari 124 ruas jalan.

Namun, Fransiskus juga mengakui bahwa kondisi sebagian besar ruas jalan masih perlu perbaikan. 

Hingga saat ini, sekitar 68,08 persen ruas jalan kabupaten baru memiliki kondisi aspal atau kondisi mantap, sementara hanya 30,21 persen ruas jalan desa yang memiliki tingkat kemantapan yang sama.

Meskipun demikian, Fransiskus bersyukur atas dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan infrastruktur di Kapuas Hulu. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program pembangunan pemerintah guna memajukan daerah tersebut, terutama mengingat posisinya yang strategis sebagai kabupaten perbatasan dengan Malaysia dan Kalimantan Timur, yang juga diusulkan sebagai lokasi potensial untuk Ibu Kota Negara (IKN).

"Beberapa program pembangunan telah kami nikmati, baik itu bandara, gedung sekolah, rumah sakit, dan sejumlah program pembangunan lainnya yang juga banyak bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi," tambahnya.

Oleh: ANTARA/Teofilusianto Timotius
Editor: Yakop

Pj. Bupati Sanggau Membuka Sosialisasi Zakat dan Sedekah

Pj. Bupati Sanggau Membuka Sosialisasi Zakat dan Sedekah
Pj. Bupati Sanggau Membuka Sosialisasi Zakat dan Sedekah.
SANGGAU - Pj. Bupati Sanggau Suherman, S.H., M.H. memulai sosialisasi zakat, infaq, dan sedekah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi vertikal dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD/BUMS) di Aula BAZNAS Sanggau Kabupaten Sanggau pada Kamis (29/2/2024). Dalam sambutannya, Suherman menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Sanggau.

"Harapan kami dengan diadakannya kegiatan ini dapat memotivasi para pengurus unit pengumpul zakat Dinas/Instansi, BUMN/BUMD/BUMS untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah dan menyerahkannya kepada BAZNAS sebagai lembaga resmi dan berwenang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah kepada yang berhak menerima, dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat," ucapnya.

"Saya minta instansi pemerintah bayar zakat ke BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan undang-undang," katanya.

Sebagai representasi dari Pemerintah Kabupaten Sanggau, Suherman juga memberikan apresiasi atas peran BAZNAS dalam menurunkan angka stunting di daerah tersebut.

"Tadi disampaikan ke saya bahwa BAZNAS Kabupaten Sanggau membantu menangani stunting untuk 12 orang anak. Oleh karena itu, saya atas nama Penjabat Bupati dan Pemerintah Kabupaten Sanggau mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada BAZNAS yang ikut serta menangani stunting," ucapnya.

Ketua BAZNAS Kabupaten Sanggau, Hamka Surkati, menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, salah satunya dalam mengatasi masalah stunting.

"Ada 12 anak stunting yang kami tangani kami bantu asupan gizinya agar tumbuh kembangnya semakin baik," kata Hamka.

"BAZNAS Sanggau juga seperti tahun-tahun sebelumnya bekerjasama dengan pemerintah daerah menggelar Safari Ramadhan dan berbagi kepada kaum duafa dan fakir miskin selama Safari Ramadhan berlangsung," sambungnya.

"Kami juga sudah melakukan bedah rumah yang kita sebut Rumah Tak Layak Huni (RTLH), salah satunya di Tayan Hilir yang hari ini masih tahap finishing, dan kita juga sudah berikan beasiswa dari tingkat SD sampai SMA dan ada dua beasiswa untuk mahasiswa. Ada juga bantuan UMKM sebanyak 40 UMKM berupa peralatan produksi usaha mereka," pungkasnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sanggau, H. Nasri, menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS atas sosialisasi zakat, infaq, dan sedekah ini.

"Kami dari Kemenag dengan beberapa penyuluh yang ada di lapangan terus memberikan sosialisasi pentingnya UPZ untuk mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah," kata Nasri.

Dengan hadirnya BAZNAS, diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dana-dana yang kita kumpulkan dari Muzakki apabila kita kelola dengan baik maka insyallah dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua BASNAS Provinsi Kalimantan Barat, Uray M. Amin, Ketua BAZNAS Kabupaten Sanggau, Hamka Surkati, Asisten III Setda Sanggau, H. Burhanuddin, Staf Ahli Bupati Sanggau, Rizma Aminin, serta perwakilan Instansi Vertikal, OPD, BUMN/BUMD/BUMS, dan pihak perbankan.

Wanita Cantik Meninggal dalam Kecelakaan Tragis di Kubu Raya

Wanita Cantik Meninggal dalam Kecelakaan Tragis di Kubu Raya
Wanita Cantik Meninggal dalam Kecelakaan Tragis di Kubu Raya.
KUBU RAYA - Seorang wanita cantik, Indriani Alang (26), telah kehilangan nyawanya dalam sebuah kecelakaan tragis di Jalan Raya Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, tepatnya 500 meter dari gerbang Kecamatan Rasau Jaya pada Rabu (28/2/24) pukul 16.25 WIB. Kecelakaan tersebut menimbulkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat sekitar.

Keterangan dari Kanit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Kubu Raya, IPTU I Wayan Mahardika, menyebutkan bahwa Indriani Alang mengalami luka berat di bagian kepala dan meninggal di tempat kejadian. 

Upaya untuk membawa korban ke Rumah Sakit Rasau Jaya tidak berhasil menyelamatkan nyawanya.

"Indriani Alang meninggal di tempat, namun untuk memastikannya petugas Satlantas Polres Kubu Raya yang dibantu warga setempat membawa korban ke Rumah Sakit Rasau Jaya dan hasil dari pemeriksaan dari Dokter korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat di bagian kepala," jelas Ade, Kamis (29/2/24).

Peristiwa ini melibatkan dua kendaraan, yaitu sepeda motor Honda CRF dengan nomor polisi KB 4285 MZ yang dikendarai Suratno, dan sepeda motor Yamaha Matic Mio dengan nomor polisi KB 6245 MC yang dikendarai oleh Indriani Alang. 

Diduga, kecelakaan terjadi saat Indriani Alang hendak melakukan overtaking terhadap Suratno dari arah kiri, namun motornya kehilangan keseimbangan dan menabrak bagian belakang sebelah kiri motor yang dikendarai Suratno.

Suratno sendiri mengalami luka lecet dan telah mendapatkan perawatan medis di RS Rasau Jaya. Kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut telah diamankan oleh Sat Lantas Polres Kubu Raya untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

"Apa yang terjadi ini sangat menyedihkan. Kami dari Polres Kubu Raya turut berduka cita atas peristiwa ini, dan kami tidak henti-hentinya untuk menghimbau kepada seluruh pengguna jalan raya untuk berhati-hati serta mematuhi aturan berlalu lintas agar kejadian serupa tidak terjadi kembali di masa depan," tandas Ade.

Kecelakaan ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dan perlunya kewaspadaan ekstra bagi semua pengguna jalan. Semoga tragedi ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati di jalan raya.

364 ASN Bersiap Hadapi Masa Purna Tugas 2025

364 ASN Bersiap Hadapi Masa Purna Tugas 2025
Sebanyak 364 peserta ASN mengikuti pembekalan persiapan Purna Tugas tahun 2025.
PONTIANAK - Sebanyak 364 peserta ASN mengikuti pembekalan persiapan Purna Tugas tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 186 adalah tenaga pengajar seperti Guru atau TU sekolah, sementara 178 berasal dari ASN Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Acara ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Provinsi Kalbar, Drs. Alexander Rombonang, MMA. 

Ajang ini diselenggarakan di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Komplek Kantor Gubernur Kalbar pada Kamis (29/2/2024).

Alexander Rombonang menjelaskan, "Pembekalan ini bertujuan untuk mempersiapkan ASN yang akan memasuki masa Purna Tugas agar mampu menyesuaikan diri dan menerima perubahan lingkungan." Dia menambahkan, "Diperlukan persiapan mental karena akan menghadapi situasi yang berbeda antara ketika masih bekerja, dengan ketika sudah Purna Tugas."

Menurutnya, saat menjalani Purna Tugas, seseorang akan mengalami beberapa perubahan yang tidak terduga seperti aspek ekonomi, psikologis, sosial, dan fisik. 

"Salah satu poin penting pada acara pembekalan ini adalah memberikan motivasi dan gambaran agar mereka selalu berpikir positif menjelang Purna Tugas," ujarnya.

Rombonang juga menjelaskan bahwa bagi sebagian orang, masa pensiun dapat menimbulkan kegelisahan dan keresahan seperti kekhawatiran kehilangan jabatan, rutinitas, dan status, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik.

Diharapkan, kegiatan ini dapat membuka wawasan ASN yang akan memasuki masa Purna Tugas untuk memanfaatkan waktu luang setelah lepas tugas kedinasan dengan kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat. 

"Purna Tugas merupakan masa yang pasti akan dilalui oleh setiap ASN. Meski nantinya sudah purna, diharapkan para ASN tetap menyumbangkan pemikiran dan karya nyata agar bermanfaat bagi masyarakat," pesannya.

Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar, Direktur Pemasaran & UUS Bank Kalbar, serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalbar.

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024.
PONTIANAK - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., memulai Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 secara resmi di Hotel Mercure Pontianak pada Kamis (29/2/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Linda menjelaskan detail tentang cara implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Implementasi ini telah dimulai sejak proses perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2021 hingga saat ini.

“SIPD telah sepenuhnya diterapkan pada tahap perencanaan dan penganggaran oleh seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalbar. Namun, untuk tahap penatausahaan serta akuntansi pelaporan, baru 1 Pemerintah Daerah yang menerapkannya, yaitu Pemerintah Kabupaten Kayong Utara,” ungkap Linda.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat dijadikan teladan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam menerapkan tahap penatausahaan hingga akuntansi pelaporan keuangan daerah.

"Dengan demikian, kita semua harus mengamati dan memahami kebijakan ini agar APBD TA 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur sesuai jadwal dan tahapan serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua Pemerintah Daerah di Kalbar," kata Linda.

Dia mengajak seluruh Pemerintah Daerah Kalbar untuk bersatu dalam memahami dan membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan penatausahaan, pergeseran, dan perubahan anggaran untuk TA 2024.

"Mari kita bersatu dalam pemahaman ini, Pemerintah Provinsi Kalbar berusaha keras untuk mengelola keuangan daerah guna mencapai tujuan pembangunan daerah setiap tahunnya, dengan melakukan peningkatan dalam tata kelola serta kebijakan di bidang keuangan daerah," ajaknya.

Dia berharap bahwa Implementasi SIPD pada APBD TA 2024 di Kalbar dapat dilakukan dengan baik dan teratur untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

"Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah harus didiskusikan bersama agar proses yang harus dilaksanakan dapat berjalan lancar dan lebih baik di masa mendatang," ujar Linda.

Linda berharap bahwa rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan dan solusi konkret untuk meningkatkan implementasi SIPD di Kalbar.

“Penerapan SIPD yang optimal akan membantu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya. “Ini pada dasarnya akan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kalbar,” tandasnya.

Acara ini dihadiri oleh Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri RI, beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar, dan TAPD Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pemilu 2024

Lifestyle

Tekno