 |
| Tiga TPID di Kalbar bersinergi kendalikan inflasi. (ANTARA) |
Pontianak - Tiga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi untuk mengendalikan inflasi yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah melalui program Kuponwah.
"Peluncuran TPID Kuponwah merupakan aksi bersama dalam rangka pengendalian inflasi berbasis kawasan, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha sektor pangan," kata Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID Kubu Raya, Pontianak, dan Mempawah (Kuponwah) di Aula Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Kamis.
Dia pun mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia dalam memperkuat koordinasi lintas daerah dan berharap sinergi ini bisa diperluas ke daerah lain seperti Singkawang, Bengkayang, Sambas (Singbebas), juga Sanggau, Sekadau, dan Sintang, agar inflasi bisa ditekan secara merata.
Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan proses perizinan investasi, termasuk dokumen AMDAL, agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
"Kalau investasi lambat, ekonomi daerah ikut tertahan. Saya minta semua pihak mempercepat perizinan agar investasi bisa segera masuk dan daya beli masyarakat meningkat," ucapnya.
Gubernur juga meminta agar investor di Kalbar memprioritaskan tenaga kerja lokal dibanding merekrut dari luar daerah.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, menjelaskan bahwa inflasi Kalbar relatif stabil dan terkendali, namun tetap memiliki tantangan di sektor pangan, khususnya inflasi pangan bergejolak yang sempat mencapai 6% pada akhir 2022.
"Komoditas utama yang memberi andil besar terhadap inflasi antara lain daging ayam ras, telur, minyak goreng, dan beras. Karena konsumsi masyarakat Kalbar didominasi bahan pangan, maka pengendalian inflasi pangan menjadi sangat penting," katanya.
Ia menambahkan bahwa TPID Kuponwah merupakan forum kerja sama antar daerah yang strategis karena melibatkan wilayah dengan konsumsi tinggi dan potensi produksi pangan yang besar.
Ketua TPID Kuponwah, Yusran Anizam, memaparkan sejumlah program yang masuk dalam rencana aksi bersama TPID Kuponwah, mencakup empat pilar utama yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Adapun rencana aksi tersebut meliputi, integrasi data harga pangan, pengembangan aplikasi dashboard data harga pangan strategis dari pasar utama di tiga daerah, untuk mempercepat respons terhadap gejolak harga. Kemudian kemitraan Produksi dan Pemasaran: Mendorong kerja sama sektor peternakan, khususnya ayam ras, untuk memotong rantai distribusi dan menjamin pasokan. Hal ini didukung oleh rencana penguatan peran BUMDes dan koperasi.
"Kami juga meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan untuk petani, peternak, pembudidaya ikan, dan penyuluh. Termasuk pengembangan bibit unggul (padi, lele, ayam) serta program resi gudang dan pembiayaan dari BI. Selain itu, menggerakan Tanam Cabai dan Produk Strategis sebagaigerakan menanam cabai rawit serentak di kawasan padat penduduk dan penguatan kerja sama distribusi pangan antardaerah," ujarnya.
Perjanjian kerja sama tiga daerah tersebut telah dituangkan dalam dokumen PKS Nomor 27/PKS/Sekda-Sripka/2024 untuk Kubu Raya dan Pontianak, serta PKS Nomor EKO/2024 untuk Mempawah, sebagai payung hukum pelaksanaan program bersama.
Bupati Mempawah, Erlina, yang turut hadir, menyampaikan bahwa kerja sama lintas daerah seperti Kuponwah adalah bentuk nyata dari kolaborasi dalam menjawab tantangan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.
"Kita perlu komunikasi intensif dan aksi nyata. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan untuk memastikan ketahanan pangan dan kestabilan harga," katanya.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
Follow Borneotribun.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
