Pemprov Kalbar siapkan strategi besar kendalikan inflasi dan jaga harga pangan tetap stabil
 |
| Pemprov Kalbar terus berkomitmen mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan melalui Gerakan Pangan Murah serta sinergi dengan pemerintah pusat. (Background gambar ilustrasi) |
Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan. Langkah nyata ini terlihat dari partisipasi aktif Gubernur Kalbar, Ria Norsan, yang bersama Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan terkait menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, pada Selasa (2/9/2025).
Rakor ini tidak hanya diikuti Pemprov Kalbar, tetapi juga seluruh pemerintah daerah di Indonesia serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi bersama menghadapi tantangan inflasi dan isu-isu nasional yang sedang berkembang.
Mendagri Ingatkan Pentingnya Respon Cepat Kepala Daerah
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyinggung situasi nasional yang belakangan ini cukup menyita perhatian. Ia menyebutkan bahwa sejak 25 Agustus lalu, telah terjadi aksi massa di berbagai daerah yang mengakibatkan kerusakan fasilitas publik hingga kantor pemerintahan.
“Setidaknya ada 107 titik aksi di 30 provinsi yang tercatat sejak akhir Agustus. Kerusakan terjadi cukup serius, mulai dari pembakaran kantor hingga perusakan fasilitas umum,” ungkap Tito.
Menurut Tito, Presiden Prabowo sudah mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat internal kabinet, bertemu tokoh ormas dan agama, serta berdiskusi dengan pimpinan partai politik. Langkah ini, kata Tito, harus menjadi contoh bagi para kepala daerah.
“Saya mengimbau gubernur, bupati, hingga wali kota untuk sigap merespons isu yang berkembang di daerahnya masing-masing. Jangan sampai terlambat. Kepemimpinan daerah harus seiring dengan langkah nasional,” tegas Mendagri.
Inflasi Jadi Isu Utama: Stabilitas Harga Bahan Pokok Harus Dijaga
Selain membahas soal aksi massa, Rakor ini juga menyoroti inflasi yang masih menjadi tantangan besar bagi ekonomi nasional maupun daerah. Tito menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran vital dalam mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Inflasi yang terkendali berpengaruh langsung pada kesejahteraan rakyat. Kalau harga naik terus, masyarakat akan terbebani. Karena itu, pemerintah daerah harus fokus menjaga ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi,” jelasnya.
Inflasi yang terlalu tinggi bisa menekan daya beli, sementara inflasi yang terkendali akan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Di sinilah peran aktif pemerintah daerah diuji, terutama dalam memastikan harga sembako tidak melonjak di pasar.
Menko Pangan: Indonesia Surplus 3 Juta Ton Gabah
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan kabar positif terkait produksi pangan nasional. Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam posisi surplus produksi beras.
“Produksi nasional tahun ini mencapai sekitar 33 juta ton gabah, sementara kebutuhan dalam negeri hanya 30 juta ton. Artinya, kita surplus lebih dari 3 juta ton,” ujar Zulhas.
Ia menambahkan, tahun lalu Indonesia masih melakukan impor beras, namun tahun ini impor tidak diperlukan karena produksi dalam negeri mencukupi. Upaya Bulog dalam pengadaan beras, menurutnya, juga menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
Selain itu, Zulhas menekankan pentingnya percepatan swasembada pangan di daerah melalui pemberdayaan masyarakat, koperasi desa, serta pembangunan kawasan pangan berkelanjutan. “Kunci ketahanan pangan ada di masyarakat. Jika desa-desa bisa mandiri pangan, maka ketahanan nasional semakin kuat,” tegasnya.
Langkah Konkret Pemprov Kalbar: Gerakan Pangan Murah
Pemprov Kalimantan Barat sendiri tidak tinggal diam. Melalui kerja sama dengan Bulog, pemerintah provinsi secara rutin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini terbukti mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan pasar biasa.
“GPM ini menjadi solusi nyata bagi warga, terutama mereka yang terdampak kenaikan harga. Dengan harga lebih murah, daya beli masyarakat bisa tetap terjaga,” jelas Gubernur Ria Norsan.
Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah, tetapi juga berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas inflasi di Kalbar. Ke depan, GPM akan terus diperluas ke berbagai kabupaten/kota agar manfaatnya lebih merata.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Dalam forum tersebut, Pemprov Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat. Ria Norsan menyebutkan bahwa pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
“Harus ada sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, Bulog, hingga masyarakat. Program seperti Gerakan Pangan Murah menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Ria.
Ia optimis bahwa dengan strategi proaktif dan kerja sama lintas lembaga, Kalbar bisa berkontribusi lebih besar dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung program swasembada pangan nasional.
Harapan untuk Masyarakat Kalbar
Gubernur Ria Norsan berharap, upaya yang sedang dilakukan tidak hanya menjaga stabilitas harga bahan pokok, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah dalam jangka panjang.
“Kami ingin masyarakat Kalbar tidak hanya merasakan harga yang stabil, tapi juga punya ketahanan pangan yang kuat. Ini penting untuk kesejahteraan jangka panjang,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai langkah yang dilakukan saat ini adalah investasi untuk masa depan Kalbar. Jika inflasi terkendali dan pangan selalu tersedia, maka masyarakat tidak hanya terbantu dari sisi ekonomi, tetapi juga mendapatkan rasa aman.
Analisis: Mengapa Inflasi dan Ketahanan Pangan Penting?
Bagi masyarakat awam, mungkin masih bertanya: mengapa pemerintah begitu fokus pada inflasi dan ketahanan pangan?
-
Inflasi memengaruhi daya beli. Jika harga sembako naik terus, gaji atau pendapatan masyarakat tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
-
Ketahanan pangan menjamin ketersediaan bahan pokok. Dengan stok pangan yang cukup, masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan yang bisa memicu kenaikan harga.
-
Ekonomi daerah lebih stabil. Jika inflasi terkendali, investasi dan kegiatan ekonomi akan lebih lancar.
-
Kesejahteraan masyarakat meningkat. Harga stabil berarti masyarakat bisa hidup lebih tenang tanpa terbebani oleh lonjakan biaya hidup.
Langkah Pemprov Kalbar dalam memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk melindungi rakyat. Dukungan pusat melalui arahan Mendagri Tito Karnavian dan Menko Pangan Zulkifli Hasan semakin mempertegas bahwa isu pangan dan inflasi adalah agenda nasional yang tidak bisa ditunda.
Melalui program konkret seperti Gerakan Pangan Murah, sinergi antarinstansi, serta partisipasi aktif dalam rapat koordinasi nasional, Kalimantan Barat menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kesejahteraan rakyat.
Dengan strategi ini, harapan besar terbuka bahwa masyarakat Kalbar dapat merasakan manfaat nyata berupa harga sembako yang stabil, ketersediaan pangan yang terjamin, dan ekonomi daerah yang semakin tangguh.
