Kapal tanker Sea Gull 202 membawa 1.9 juta Bahan Bakar Minyak (BBM) merapat di Fuel Jobber Sukaharja Ketapang pada Rabu malam (15/07/2026).

KETAPANG – Kapal tanker Pertamina bernama Sea Gull 202 pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) sandar di Terminal Fuel Jobber Ketapang pada Rabu malam (15/7/2026) pukul 19.48 WIB. Kapal ini membawa sekitar 1,93 juta liter BBM.

Kedatangan kapal ini menjadi angin segar buat masyarakat kabupaten Ketapang karena sejak beberapa hari terakhir ini, masyarakat ramai mengantre BBM pada setiap SPBU. 

Berdasarkan informasi yang diterima, kapal tanker ini membawa 901.328 liter Pertalite, 148.101 liter Pertamax, dan 884.276 liter B40. Seluruh pasokan itu akan segera didistribusikan ke sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang.

Ketua Hiswana Migas Kabupaten Ketapang, Riza mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

"Kami mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Kapal pengangkut BBM sudah tiba dan stok akan segera didistribusikan ke SPBU. Silakan membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi berjalan lancar dan semua masyarakat dapat terlayani," ujarnya kepada Wartawan, Rabu malam (15/07/2026).

Menurut Riza, Hiswana Migas bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU terus berkoordinasi untuk mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat sehingga kondisi di lapangan dapat segera kembali normal.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pertamina, serta pengelola SPBU juga telah menggelar rapat koordinasi untuk mengatasi antrean BBM dan memastikan distribusi berjalan optimal.

Dengan tambahan pasokan sekitar 1,93 juta liter BBM tersebut, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi dan antrean di SPBU berangsur normal. 

Muzahidin

Pemda Ketapang gelar rapat bersama Forkopimda, Hiswana Migas dan Pengelola SPBU menyikapi antrean panjang pada sejumlah SPBU dalam kota Ketapang dan sekitarnya, Senin 13 Juli 2026

Diduga penyebab kondisi ini karena harga eceran Pertalite di tingkat kios pengecer meningkat lebih tinggi dari harga normal. Berdasarkan penelusuran, harga Pertalite di lapangan tembus angka 14 hingga 18 ribu perliter pada beberapa titik kios pengecer. 

Merespons kondisi yang terjadi, Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama wakil bupati Jamhuri Amir gelar rapat dengan jajaran pimpinan perangkat daerah (Forkopimda) organisasi Himpunan Pengusaha Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) dan pengelola SPBU. 

"Rapat koordinasi bersama Forkopimda. Saya juga memanggil pihak terkait, Hiswana Migas, serta seluruh pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Ketapang. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan apa penyebabnya." kata Alex saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/7/2026) di kantor Bupati Ketapang. 

Menurut Bupati, persoalan yang terjadi bukan karena pasokan Pertalite tidak tersedia, melainkan antrean kendaraan di SPBU yang mengular sehingga menyulitkan masyarakat memperoleh BBM ditambah harga Pertalite yang dijual secara eceran melonjak jauh di atas harga normal.

Alex menegaskan, apabila ditemukan indikasi adanya praktik penimbunan BBM oleh oknum tertentu, Pemda Ketapang bersama aparat penegak hukum akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau memang ada indikasi penimbunan, tentu akan kita telusuri. Ada konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena itu Pak Kapolres juga saya undang dalam rapat ini." tegas Alex.

"Saya memahami apa yang dirasakan masyarakat. Karena itu saya bersama Forkopimda dan seluruh stakeholder akan mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi atas persoalan ini." tandasnya. (Jdn)

Bupati dan wakil menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada pejabat Eselon dua Pemkab Ketapang, (muz/Borneotribun)

Ketapang - Bupati Ketapang melantik 12 orang pejabat eselon dua lingkungan Pemda Ketapang pada Jumat pagi (19/06/2025) di aula kantor Bupati Ketapang. 

Pejabat yang dilantik ini adalah mereka yang dipilih berdasarkan hasil evaluasi lelang jabatan terbuka atau open bidding (OB) Pemda Ketapang awal tahun lalu. 

Selain eselon dua, ada juga pejabat setara eselon tiga yang dilantik berdasarkan hasil penambahan organisasi perangkat daerah (OPD) baru yakni rumah sakit umum daerah Pratama (RSUD) Pangeran Kusuma Anom kecamatan Sandai Ketapang. 

Dalam arahanya, Bupati Alexander menekankan kepada ASN di Pemda Ketapang untuk mengedepankan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

"ASN Ketapang ini harus jadi pelayan masyarakat. Yang sulit dipermudah, gimana caranya, yang jauh kita dekatkan, itu tugas utama kita," kata bupati, Alexander Wilyo, Jumat pagi. 

Berikut nama-nama pejabat eselon dua yang dilantik hari ini :

1. Nikodemus Erpan dilantik sebagai staf ahli bupati bidang Pemerintahan Hukum dan Politik 
2. Mintaria dilantik sebagai staf ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM 
3. David dilantik sebagai kepala dinas Kominfo 
4. Rio Marisa dilantik sebagai kepala dinas PTSP. 
5. Yudi Agus Kurniawan menjadi kepala dinas Perkim 
6. Eko Harfianto sebagai kepala dinas Lingkungan Hidup 
7. Tarsius dilantik sebagai kepala dinas Perdagangan 
8. Romanus Romawi dilantik sebagai kepala badan Kesbangpol 
9. Antonius Bobi dilantik sebagai kepala BPKAD 
10. Fitriadi sebagai kepala dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP).
11. Wahyudin dilantik sebagai kepala dinas Arsip Daerah.
12. Uti Royten dilantik sebagai kepala dinas Perhubungan. 

(jdn)

Foto: Kades Kampar Sebomban, Kristianus Iskimo (muz/istimewa)

KETAPANG - Nama kepala desa (Kades) Kampar Sebomban kecamatan Simpang Dua Ketapang Kristianus Iskimo digosipkan terlibat dalam dugaan kasus korupsi tata kelola pertambangan milik pengusaha bernama Sudianto alias Aseng. 

Saat dikonfirmasi, Kritistianus Iskimo yang akrab dipanggil Iskimo tegas membantah namanya dikaitkan dengan kasus yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut.

Menurut Iskimo, isu ini muncul karena dia memiliki usaha sebagai kontraktor bidang pertambangan di wilayah kecamatan Simpang Dua dengan bendera usaha PT Pang Kampar Jaya (PKJ).

Iskimo menegaskan, perusahaanya (PT PKJ) berkontrak kerja dengan PT Daya Mineral Alam (DMA) bukan dengan perusahaan milik Aseng, PT Quality Sukses Sejahtera (QSS). 

Sepengetahuanya, PT DMA tidak terafiliasi dengan PT QSS alias bukan milik Aseng.

"Dalam kasus yang diselidiki Kejagung ini, saya tegaskan informasi yang beredar itu salah, tidak benar. Saya sebagai pribadi maupun mitra kerja PT DMA, tidak pernah diperiksa terkait kasus itu," ucap Iskimo, Rabu sore lewat telepon (17/06/2026).

Iskimo menjelaskan, di wilayahnya, desa Kampar Sebomban kecamatan Simpang Dua terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT DMA bukan IUP PT QSS. 

Sepanjang yang dirinya ketahui, menurut Iskimo bahwa PT QSS justru memiliki wilayah IUP berada di kabupaten Sanggau Kalimantan Barat bukan di kabupaten Ketapang. 

Jadi secara aturan, menurut Iskimo tidak ada aktivitas tambang maupun aktivitas transportasi atas nama PT QSS di desa Kampar Sebomban. 

Ia mengatakan, selain sebagai kepala wilayah, dirinya juga memiliki usaha sebagai kontraktor yang menjalin kerjasama dengan pihak swasta lainya, seperti perusahaan perkebunan maupun pertambangan yang beroperasi di wilayah desanya. 

"Kami ini perusahaan swasta bergerak di bidang jasa kontraktor, bukan pemegang IUP atau pemilik izin kebun, jadi kalau ada pengusaha yang investasi di wilayah kami, kami manfaatkan mendapatkan manfaat, yang juga pada akhirnya saya bisa membantu warga desa saya tanpa meninggalkan tugas saya sebagai Kades," tuturnya.

Menurut Iskimo, terkait dengan kasus ini, Tim Kejagung beberapa waktu lalu sudah meminta dirinya sebagai kepala desa untuk membantu Kejagung menginvetarisir aset tambang yang diduga terkait dengan PT QSS. Aset tambang yang beroperasi di wilayah desanya ini dipakai atau disewa pihak lain untuk beroperasi di wilayah desa Kampar Sebomban.

"Kalau menurut tim Kejagung, alat ini milik PT QSS, jadi sementara dijadikan barang bukti, tapi bukan terkait dengan izin usaha, hanya alatnya mungkin disewa oleh pihak lain," katanya. 

Iskimo kembali memastikan bahwa kasus yang mengkaitkan dirinya ini muncul karena adanya penyitaan oleh Kejagung tersebut sehingga publik membuat opini seolah olah dirinya terlibat.

"Saya luruskan, kasus Aseng ini, saya tidak terlibat dan tidak pernah diperiksa. Adapun kemarin Tim Kejagung datang, saya diminta bantuan sebagai Kades untuk memonitor alat tambang yang disita. Alat itu disegel oleh Kejagung," tegasnya. 

Kejagung menduga, Aseng sebagai owner PT QSS telah merugikan keuangan negara dalam tata kelola pertambangan periode 2017-2025.

Sejauh ini, Lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan yakni Sudianto alias Aseng, YA komisaris PT QSS, AP direktur PT QSS, IA konsultan perizinan PT QSS sekaligus direktur PT BMU. Serta HSFD Analis Pertambangan pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM.

Kejagung juga diketahui sudah menyita puluhan aset tambang milik Aseng yang beroperasi di wilayah desa Kampar Sebomban kecamatan Simpang Dua Ketapang. (jdn)

Foto masjid Babussalam Pematang Sindur. (Muz/Borneotribun)

KETAPANG - Dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun Anggaran 2025 dengan total sebesar Rp 5 miliar kepada Masjid dan Pondok Pesantren (Ponpes) di Ketapang diduga bermasalah.

Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari penerima hibah kepada Pemprov diprediksi telah direkayasa akibat dana diduga dipotong sebesar 50 persen. 

Dugaan ini melibatkan oknum anggota DPRD Kalbar bernama Tohir melalui anaknya bernama Abimanyu sebagai pengurus dana hibah. 

Akibat dugaan potongan ini, masjid dan ponpes penerima hibah terbengkalai, pembangunan fisik tidak dilanjutkan. 

Berdasarkan data yang dihimpun, ada 5 fasilitas keagamaan yang menerima hibah masing-masing sebesar Rp 1 miliar yang diserahkan langsung oleh gubernur Kalbar kepada para pengurus. 

Kelima tempat agama ini terdiri dari dua masjid dan tiga Ponpes. 

Yakni, masjid Baiturahman dan masjid Babussalam terletak di Pematang Sindur kecamatan Benua Kayong. 

Kemudian Ponpes Darul Ibtidai Pematang Sindur, Ponpes Sirajul Mukminin Azzakiah di desa Pesaguan Kanan kecamatan Matan Hilir Selatan dan Ponpes Nurul Ghufron di dusun Indotani kecamatan Sungai Melayu Raya. 

Salah seorang pengasuh di Ponpes Sirajul Mukminin Azzakiah mengatakan, pihaknya menerima langsung penyerahan hibah dimaksud melalui gubernur pada tahun 2025 sebesar Rp 1 miliar. 

Pengasuh Ponpes ini mengakui kalau dana hibah ini muncul melalui dana aspirasi Tohir yang sebelun jadi dewan, pernah berguru denganya. 

Dana ini dipergunakan untuk membangun gedung asrama putri. Tetapi sampai sekarang belum rampung. 

"Dana hibah itu kami gunakan untuk pembangunan asrama putri. Memang sampai sekarang bangunannya masih belum selesai," katanya saat ditemui sejumlah wartawan di gedung Ponpes beberapa waktu lalu. 

Kejadian sama diungkapkan seorang warga Pematang Sindur berinisial E. Dia mengatakan, masjid Babussalam sampai sekarang masih mangkrak. Kondisi fisiknya masih berbentuk rangka, padahal sudah menerima hibah dari gubernur juga.

"Masih bentuk rangka sekarang masjidnya. Padahal informasi yang udah tersebar sudah nerima hibah semilyar," kata dia. 

Saat ditanyakan kepada salah seorang pengurus masjid Babussalam yang dalam proposal pengajuan hibah akui sebagai orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab mengungkapkan, dalam proses pencairan dan pengerjaan fisik masjid, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

"Selama proses pengerjaan sampai selesai, kami para pengurus masjid tidak dilibatkan. Yang mengerjakan justru pihak luar," ungkapnya.

Dia mengatakan, dirinya maupun pengurus yang lain juga tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana hibah kepada Pemprov, meski namanya masuk dalam proposal masjid. 

Dia mencurigai ada pihak lain yang membuat LPJ kepada Pemprov dengan memalsukan tanda tanganya sebagai penanggung jawab. 

"Seharusnya saya dilibatkan dalam proses pencairannya. Tapi saya bersama bendahara sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan sepeser pun uangnya saya tidak pernah melihat," kata dia. 

Temuan kejanggalan juga terjadi terhadap Ponpes Darul Ibtidai. Ponpes ini diasuh adik kandung Tohir. 

Sekretaris ponpes mengkonfirmasi, pihaknya menerima hibah 1 miliar untuk membangun masjid dalam lingkungan Ponpes. Sampai sekarang fisik masjid dalam komplek Ponpes belum selesai. 

"Ya benar tahun lalu ada hibah semilyar dari Gubernur," ujarnya.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD, pengasuh Ponpes ini mengatakan kalau Tohir mensyaratkan apabila Ponpes ataupun masjid mau masuk dalam aspirasinya, anggaran yang diterima harus bersedia dikelola pihaknya. Jika dilaksanakan mandiri, mereka harus bersedia menyerahkan 50 persen dari jumlah anggaran. 

"Karena ada syarat begitu, banyak yang awalnya mau ngusulkan lewat Tohir memilih membatalkan usulan mereka," kata dia. 

Borneotribun mengkonfirmasi kepada Tohir pada minggu ini lewat WhatsApp tetapi Tohir tidak merespon meskipun pesan diterima dan dibacanya.

Sementara itu, staf bagian Kesra Pemprov Kalbar bernama Roni dikutip dari informasi yang beredar mengatakan bahwa dana hibah di Ketapang untuk Masjid dan Ponpes masuk melalui usulan pokok pikiran anggota dewan Dapil Ketapang Kayong Utara partai PKB bernama Tohir. 

Dana hibah ini secara langsung diserahkan Gubernur kepada pihak penerima sesuai proposal. Dalam penggunaanya, diduga disunat, pihaknya tidak mengetahui, tetapi berdasarkan LPJ, angka yang diterima dan realisasi fisik dilaporkan sesuai. (jdn)

Salah satu SPPG yang beroperasi di kecamatan Delta Pawan Ketapang

Ketapang - Koordinator Wilayah (Korwil) BGN kabupaten Ketapang Bobi Nur Harliandi menyebutkan jumlah Satuan Pengelola Pemenuhan Gizi (SPPG)  atau dapur MBG yang kini sudah beroperasi di kabupaten Ketapang ada sebanyak 54 unit SPPG. 

"Yang menyebar di 20 kecamatan se kabupaten Ketapang sebanyak 54 unit," ujar Bobi, Senin (8/6/2026).

Bobi mengatakan, saat ini jumlah penerima manfaat satu dapur MBG rata-rata sebanyak 1.000 sampai 2.500 termasuk dengan kelompok penerima manfaat golongan 3 B (ibu hamil, ibu menyusui dan Balita). 

Bobi mengatakan, dari jumlah dapur yang sudah beroperasi tersebut, di kabupaten Ketapang jumlah peserta didik (siswa) yang terdata sebagai penerima manfaat (PM) sebanyak 90.443 orang.

"Capaian jumlah PM kita saat ini sekitar 70 persen, totalnya sebanyak 90.443 peserta didik," ujar Bobi. 

Dari total keseluruhan dapur saat ini, Bobi mengatakan secara kuantitas jumlah dapur saat ini sudah melebihi. Tetapi karena sebaran SPPG ini tidak merata pada 20 kecamatan di Ketapang sehingga ada kecamatan tidak tersedia dapur MBG. 

Bobi menyebutkan kalau kecamatan Hulu Sungai dan Singkup saat ini masih kosong.  Tetapi sebenarnya sudah ada dapur namun belum resmi beroperasi. 

"Secara kuantitas, jumlah SPPG saat ini yang sudah beroperasi sudah lebih dari cukup. Walaupun kecamatan Hulu Sungai dan Singkup masih kosong. Tapi sebenarnya sudah ada dapurnya namun belum beroperasi saja," tandasnya. 

Berikut ini data SPPG yang sudah beroperasi :

1. Kecamatan Air Upas 1 SPPG 
2. Kecamatan Benua Kayong 7 SPPG 
3. Kecamatan Delta Pawan 12 SPPG 
4. Kecamatan Hulu Sungai (kosong) 
5. Kecamatan Jelai Hulu 1 SPPG 
6. Kecamatan Kendawangan 5
7. Kecamatan Manis Mata 1
8. Kecamatan Marau 1 SPPG 
9. Kecamatan MHS 5 SPPG 
10. Kecamatan MHU 2 SPPG 
11. Kecamatan Muara Pawan 2 SPPG 
12. Kecamatan Tayap 4 SPPG 
13. Kecamatan Pemahan 1 SPPG 
14. Kecamatan Sandai 4 SPPG 
15. Kecamatan Simpang Dua 1 SPPG 
16. Kecamatan Singkup (kosong).
17. Kecamatan Sungai Laur 1 SPPG 
18. Kecamatan Sungai Melayu Raya 2 SPPG 
19. Kecamatan Simpang Hulu 2 SPPG 
20. Kecamatan Tumbang Titi 2 SPPG

Kabid Pelayanan dan Asuhan RSUD Agoesdjam Yulia Ningsih bersama Pelaksana harian, Prajuneka sedang menjelaskan insiden video keluarga pasien ngamuk di rumah sakit Rabu lalu serta menjelaskan penerapan sistem SIM RS yang telah dijalankan (foto : muzahidin)

Ketapang - Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agoesdjam Ketapang angkat suara merespon video keluarga pasien emosi. Videonya viral pada platform media sosial Rabu (3/06/2026).

Manajemen menyatakan, keluarga pasien sudah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku tidak tahu dengan pihak penyebar video tersebut. 

Kepala Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan RSUD, Yulia Ningsih menjelaskan, keluarga pasien itu hendak mendaftarkan kaluarganya yang sakit ke bagian rawat jalan Poli Dalam. Karena belum memahami alur pelayanan digital yang berlaku saat ini, Dia emosi dan meluapkanya secara berlebihan sehingga memancing keingintahuan pengunjung rumah sakit dan merekamya. 

Setelah emosinya mereda, dirinya yang saat itu berhadapan langsung dengan keluarga pasien itu menjelaskan sistem layanan pendaftaran di rumah sakit yang sejak awal bulan ini sudah menerapkan sistem layanan berbasis electronik. 

"Saat Ia datang sebetulnya sudah kami atur antrianya dan pasien itu udah masuk daftar antrianya. Mungkin tidak tahu dan merasa dipingpong saja, dia lalu emosi begitu. Setelah reda amuknya, saya yang mengantarnya ke Poli Dalam," jelas Yulia kepada sejumlah wartawan di ruang kerja direktur RSUD, Jumat (05/06/2026).

Diapun menjelaskan, pasca kejadian itu, dirinya dengan beberapa petugas diutus direktur RSUD, dr Basaria Rajagukguk untuk mengunjungi keluarga pasien tersebut di kediamanya guna bersilaturahmi dan menjelaskan alur layanan yang sudah berlaku di rumah sakit saat ini. 

"Tadi (Jumat) sekitar jam 10, kita ditugaskan bu direktur untuk datangi beliau, tabayyun lah, kita pun bertanya kenapa sampai amuk begitu, beliau menjelaskan dan sudah meminta maaf ke kita. Dan Nampaknya beliau belum paham dengan alur pelayanan yang berlaku sekarang," kata dia. 

Untuk diketahui, mulai 1 Juni 2026, RSUD mulai menerapkan sistem layanan digital melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

Karena sistem ini masih baru diterapkan, masyarakat yang berobat belum memahami tata cara urutan pendaftaran pasien sampai memperoleh layanan dari dokter yang dituju. 

Menurut Yulia, SIMRS merupakan platform digital terintegrasi yang menghubungkan seluruh unit pelayanan rumah sakit dalam satu jaringan data yang terkoneksi. 

Sistem ini mengubah proses pendaftaran pasien dari yang sebelumnya manual ke sistim digital. 

"Dengan sistem ini seluruh data pasien tersimpan dalam satu database yang dapat diakses secara cepat oleh petugas yang berwenang," tuturnya. 

Karena itu, pihak rumah sakit mengimbau masyarakat agar terlebih dahulu memastikan jadwal praktik dokter dan ketersediaan poli sebelum melakukan registrasi.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu jadwal dokter dan memastikan poli yang dituju sedang buka sebelum melakukan pendaftaran, baik secara online maupun melalui APM. Langkah ini penting agar proses registrasi berjalan lancar dan pasien tidak perlu menunggu lebih lama," pungkasnya. (jdn)

Tim CSR PT BGA sedang menjelaskan program BPDP kepada siswa/i yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

Ketapang - PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA) berupaya mendorong pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia terutama bagi putra-putri masyarakat desa di sekitar operasional kebun. 

Menurut Ahmad Ali Ibrahim bagian Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT BGA dalam keteranganya mengatakan komitmen ini dilakukan dalam bentuk memberikan penjelasan sekaligus pendampingan kepada putra putri masyarakat sekitar operasional kebun yang ingin memanfaatkan program pendidikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

"PT BGA hadir sebagai jembatan nyata antara potensi besar generasi muda desa dan kesempatan mengakses pendidikan tinggi berkualitas," ujar Ahmad Ali Ibrahim, bagian CSR PT BGA.

Ahmad Ali menjelaskan, program ini bukan sekadar kegiatan sosial satu arah. Program ini adalah wujud kepercayaan bahwa setiap anak muda dari desa, dengan akses dan dukungan yang tepat, mampu menjadi pemimpin dan inovator masa depan yang membawa kemajuan bagi keluarga, desa, dan bangsa.

Menurut dia, program ini membuka kesempatan bagi 5.000 penerima manfaat untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada jenjang D1 hingga S1. Bagi PT BGA, investasi pada sumber daya manusia adalah fondasi daya saing bangsa yang paling berkelanjutan. 

Lebih lanjut Dia menyampaikan bahwa pendaftaran beasiswa BPDP Sawit tahun 2026 resmi dibuka pada 3 Juni hingga 20 Juni 2026. Sebelum masa pendaftaran dimulai, CSR PT BGA telah melaksanakan rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendampingan sejak 15 April 2026, yang diawali di SMAN 1 Sungai Melayu Rayak. 

Siswa siswi sedang mendengarkan penjelasan program BPDP dari bagian CSR PT BGA

Melalui kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan informasi mengenai persyaratan, mekanisme pendaftaran, serta peluang yang dapat diperoleh melalui program beasiswa ini. 

Hingga 5 Juni 2026, sebanyak 176 siswa telah mendapatkan pendampingan dalam proses pendaftaran Beasiswa BPDP Sawit. 

Pendampingan ini mencakup bimbingan teknis pengisian formulir, konsultasi pemilihan program studi, asistensi dokumen. persyaratan, hingga persiapan akademik para calon penerima beasiswa.

"Tidak ada satu pun anak muda di desa-desa sekitar wilayah operasional BGA yang akan melewatkan kesempatan emas ini karena hambatan informasi atau prosedur administratif," ujarnya.

Salah seorang peserta sosialisasi program ini bersyukur atas pendampingan yang diberikan PT BGA. Sebelumnya peserta ini mengaku tidak tahu cara mengkiuti program BPDP Sawit ini. 

Dengan adanya sosialisasi program ini oleh PT BGA, pengetahuan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan semakin besar. 

"Saya sangat bersyukur dengan adanya program pendampingan dari CSR BGA ini. Sebelumnya, saya tidak tahu sama sekali bagaimana cara mendaftar beasiswa BPDP Sawit. Tapi dengan adanya tim CSR BGA yang langsung datang ke desa dan mendampingi kami satu per satu, prosesnya jadi jauh lebih mudah dan jelas, banyak teman-teman yang tadinya ragu akhirnya ikut mendaftar juga setelah melihat betapa mudahnya dengan bantuan ini," ujar peserta sosialisasi ini. 

Program pendampingan beasiswa ini dirancang untuk memberikan dampak transformatif yang terukur di tingkat komunitas.

Inisiatif ini juga sejalan dengan agenda pembangunan daerah Kabupaten Ketapang dalam mencetak sumber daya manusia berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

PT BGA mengajak seluruh komponen masyarakat, mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, hingga orang tua, untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi ini dan mendorong putra-putri terbaik desa memanfaatkan program beasiswa yang telah difasilitasi secara penuh oleh Tim CSR BGA. (*/).

gambar ilustrasi

Ketapang - Oknum ASN berinisial SY alias NN suami anggota DPRD provinsi Kalimantan Barat yang heboh diduga selingkuh dengan stafnya sendiri berinisial TA membantah isu perselingkuhanya itu. Mereka berdua ini terikat hubungan atasan dengan bawahan. 

Dalam penjelasanya, NN mengakui pada tanggal 25 Mei 2026 melakukan perjalanan dinas ke Pontianak melalui jalur darat dengan stafnya TA yang didampingi dengan staf pria lainya berinisial DP. 

Urusanya ke Pontianak tersebut dalam rangka menghadiri undangan dari PLTD Sukaharja Ketapang. Ia akui kalau kegiatanya itu atas perintah Bupati.

"Saye memang ke Pontianak dengan TA, tapi bukan hanye die, ade staf lainya juga, ini saksinye pak DP, kami bergantian nyupir mobil dengan DP karena lewat darat. Hadiri undangan PLTD," kata NN, Selasa (02/06/2026) di ruang kerjanya. 

"Saye bawa TA karena die yang paham administrasi, kalau saye bawa (wanita) yang lain, ade mah dikantor nin, jande udah tue, lebih parah agik kali," kata dia.

Atas bantahan itu, menurut praktisi hukum Jakaria Irawan menilai alasan hadiri rapat dengan PLTD perlu diusut oleh Bupati Ketapang menyangkut relevansi ataupun tugas pokok sesuai dengan kebutuhan organisasi agar tidak ada persepsi penyalahgunaan kewenangan. 

"Jika benar, penunjukan peserta perjalanan dinas yang tidak didasarkan pada kebutuhan organisasi, kompetensi, atau tugas pokok yang relevan, maka hal tersebut patut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh bupati melalui bidang tugas terkait," kata Jakaria saat dihubungi, Selasa semalam. 

Namun demikian, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Tetapi demi menjaga marwah institusi Pemerintahan serta menjaga kepercayaan publik, Jakaria Irawan menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap pihak terduga serta  mengkonfirmasi kebenaran perjalanan dinas tetap harus dilakukan. 

"Setiap pihak yang disebut dalam dugaan tersebut berhak memperoleh perlindungan hukum dan dianggap tidak bersalah sampai terdapat hasil pemeriksaan resmi atau putusan yang berkekuatan hukum. Namun demikian, demi menjaga marwah institusi pemerintah dan kepercayaan masyarakat, setiap dugaan pelanggaran etik maupun penyalahgunaan jabatan patut ditindaklanjuti secara serius sesuai koridor hukum yang berlaku," kata Jakaria. 

Sebelumnya, suami TA yang akhirnya baru diketahui diduga berinisial DDP menceritakan dugaan perselingkuhan istrinya tersebut kepada sesorang yang menjadi sumber informasi Borneotribun. 

Lelaki yang juga sama-sama ASN di Pemda Ketapang tersebut gelisah dengan perjalanan dinas istrinya dengan NN ke Pontianak. Dia mencurigai ada perilaku cinta terlarang antara istrinya dengan NN. 

"Suami TA ini sudah lama curiga istrinya selingkuh dengan atasanya sendir, terutama saat mereka melakukan perjalanan dinas ke Pontianak baru-baru ini," ungkap sumber Borneotribun menirukan Curhatan DDP pada dirinya. (**//)