Berita Borneotribun.com: Nasional Hari ini -->
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Kamis, 27 Juni 2024

Rumah Warisan Keluarga Akhirnya Miliki Sertipikat, Warga Jambi Rasakan Kemudahan PTSL

Rumah Warisan Keluarga Akhirnya Miliki Sertipikat, Warga Jambi Rasakan Kemudahan PTSL
Rumah Warisan Keluarga Akhirnya Miliki Sertipikat, Warga Jambi Rasakan Kemudahan PTSL.
JAMBI - Salah seorang warga Kelurahan Sijenjang di Provinsi Jambi, pada Selasa (25/06/2024) ini resmi menjadi pemilik sah atas tanah tempat rumah warisan keluarganya berdiri sejak 1977. Kurnia (33) bahkan menerima sertipikat langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Sejak awal menempati rumah tersebut, Kurnia menceritakan bahwa keluarganya belum pernah mengajukan proses sertipikasi tanah. "Dari tahun 1977 langsung di sini. Dulu belum kepikiran buat sertipikat karena belum ada biaya," terangnya usai menerima sertipikat.

Kurnia juga belum mengetahui jika sejak 2017 ada program pendaftaran tanah yang minim biaya. Barulah saat ia diperkenalkan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akhirnya ia mulai mempertimbangkan untuk ikut membuat sertipikat tanahnya untuk pertama kali. Dengan dibantu Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, Kurnia pun langsung mempersiapkan kebutuhan administrasi yang diperlukan.

"Kemarin Pak RT kasih info (PTSL) gratis. jadi saya ajukan. Tanya sama Pak RT, terus tanya lagi sama Pak Lurah gimana prosesnya. Ternyata prosesnya mudah dan persyaratan juga mudah. Dan untuk biaya tidak ada sama sekali," ungkap Kurnia.

Ia menyimpulkan kurang lebih waktu yang terpakai untuk seluruh proses pendaftaran tanah adalah satu bulan. Waktu itu sudah termasuk proses Kurnia menyiapkan persyaratan administrasi, pengukuran tanahnya, hingga sertipikat miliknya rampung. 

"Senang, sudah ada sertipikat. Lega, tidak punya beban," ujar Kurnia bersama ibunya dengan penuh haru. (GE/PHAL)

Rabu, 26 Juni 2024

Menteri AHY Resmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di 7 Kabupaten/Kota, Layanan Pertanahan Jambi _Fully Digital_

Menteri AHY Resmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di 7 Kabupaten/Kota, Layanan Pertanahan Jambi _Fully Digital_
Menteri AHY Resmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di 7 Kabupaten/Kota, Layanan Pertanahan Jambi _Fully Digital.
JAMBI - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di tujuh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Ke-tujuh Kantah tersebut antara lain Kantah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Tebo. 

Dalam sambutannya, Menteri AHY menyatakan bahwa Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik ini adalah bentuk komitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo. "Semangat transformasi digital ini harus terus digalakkan dan menjadi bagian dari komitmen kita untuk melaksanakan arahan dari Bapak Presiden untuk memasifkan penerapan sertipikat elektronik," jelas Menteri AHY di Rumah Jabatan Gubernur Jambi pada Selasa (25/06/2024).

Untuk diketahui, sebelumnya sudah ada empat wilayah di Provinsi Jambi yang telah meresmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik, yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Muaro Jambi. Peresmian kali ini menggenapkan Jambi menjadi provinsi yang lengkap mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik. 

Menurut Menteri AHY, penerapan Sertipikat Tanah Elektronik ialah bentuk kemajuan teknologi dan modernisasi yang harus diterapkan Kementerian ATR/BPN demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Oleh karena itu, pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang juga tidak boleh ketinggalan. Bahkan saya mendorong, kita semua terus memberikan inovasi, menghadirkan kreativitas yang tujuannya semakin melayani masyarakat kita secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel," tegasnya. 

Provinsi Jambi ini adalah provinsi ke-sembilan di Indonesia yang telah mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik. "Dengan kita beralih media dari yang serba konvensional menjadi digital, kita berharap sistem ini semakin menghadirkan keamanan, bagi para pemilik sertipikat," ungkap Menteri AHY.

Adapun delapan provinsi yang sebelumnya telah mengimplementasikan layanan tersebut antara lain Provinsi Bali, Banten, Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Timur. Dengan demikian, secara nasional sudah terdapat 138 kabupaten/kota yang telah meresmikan Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik.

Menyambut lengkapnya Jambi dalam Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik, Gubernur Jambi, Al Haris dalam sambutannya mengatakan bahwa tidak ada lagi alasan untuk tidak memiliki sertipikat tanah. "Artinya tidak ada lagi alasan kita tidak punya sertipikat karena adanya bantuan dari Kementerian ATR/BPN, sudah luar biasa langsung menjemput bola ke lapangan. Ini luar biasa, jadi kami ikut mendukung apa pun program dari Pak Menteri, Pak Presiden dan ke depan tanah-tanah kita ini memiliki kepastian hukum tentunya, " pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam rangkaian kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Agustin Iterson Samosir beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Forkopimda Provinsi Jambi dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi. (GE/PHAL)

Selasa, 25 Juni 2024

Kementerian ATR/BPN Upayakan Peningkatan Kualitas PPAT Seiring dengan Transformasi Digital

Kementerian ATR/BPN Upayakan Peningkatan Kualitas PPAT Seiring dengan Transformasi Digital
Kementerian ATR/BPN Upayakan Peningkatan Kualitas PPAT Seiring dengan Transformasi Digital.
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gelombang I Tahun 2024 di Royal Kuningan Hotel pada Senin s.d. Rabu, 24-26 Juni 2024. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional di tengah transformasi digital yang dijalankan Kementerian ATR/BPN dalam melayani masyarakat.

“Ilmu PPAT yang dulu telah banyak perubahan karena layanan kita juga berubah dari analog sekarang elektronik. Jadi transformasi digital adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, kita akan menambah terus pengetahuan bersama-sama agar pelayanan kita kepada masyarakat tidak menjadi _bottleneck_,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi saat membuka kegiatan, Senin (24/06/2024).

Perkembangan teknologi dan informasi menuntut peningkatan kapasitas para PPAT yang kini sudah tervalidasi sejumlah 22.949 orang dan yang sudah terverifikasi sejumlah 21.779 orang. Tak hanya itu, peraturan yang ada juga berubah seiring dengan perkembangan tersebut.

“Kita semuanya tidak bisa lagi mengandalkan staf kita, tapi pengetahuan dasarnya PPAT sendiri harus tahu. Filosofisnya dan ketentuan umumnya. Terkait permasalahan-permasalahan di Kementerian ATR/BPN pun sudah banyak peraturan-peraturan yang berubah mengikuti perubahan zaman,” ungkap Asnaedi.

Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan para PPAT juga lebih berintegritas dalam melayani masyarakat. “Kita harus mengembangkan kapasitas supaya bisa melayani masyarakat. Yang tidak kalah penting dari kapasitas adalah integritas, jangan mudah terpancing dengan tawaran menggiurkan tanpa tahu akibat hukumnya,” tegas Direktur Jenderal PHPT.

Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Kementerian ATR/BPN, Iskandarsyah selaku Ketua Panitia melaporkan, kegiatan ini diikuti oleh 312 peserta yang berasal dari 24 provinsi di Indonesia. Peningkatan kualitas PPAT ini meliputi tahap _Pre Test_ dan _Post Test_ yang akan dikerjakan oleh seluruh peserta.

Pemaparan materi dilakukan oleh beberapa narasumber dalam kegiatan ini, di antaranya materi terkait Hukum Pertanahan dan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; Layanan Pertanahan secara Elektronik; Pembinaan dan Pengawasan PPAT dan Peraturan ke-PPAT-an; Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara Pertanahan; Kode Etik PPAT; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; serta Pencegahan Tindak Pidana Terkait Profesi PPAT. (YS/YZ)

Rabu, 19 Juni 2024

Serahkan 72 Hewan Kurban, Menteri AHY Maknai Iduladha: Semangat Berbagi kepada Sesama

Serahkan 72 Hewan Kurban, Menteri AHY Maknai Iduladha: Semangat Berbagi kepada Sesama
Serahkan 72 Hewan Kurban, Menteri AHY Maknai Iduladha: Semangat Berbagi kepada Sesama.
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan hewan kurban para pegawai Kementerian ATR/BPN kepada Dewan Kemakmuran Masjid Nuurur Rahman. Total hewan yang diserahkan, yakni 61 sapi dan 11 kambing kurban. Prosesi penyerahan hewan kurban dilakukan pada hari pertama kerja pasca Hari Raya Iduladha, Rabu (19/06/2024).

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan kepada jajaran untuk mengambil hikmah dari Iduladha ini. Salah satunya ialah semangat berbagai kepada sesama manusia. “Kesalehan secara horizontal, berbagi solidaritas ini penting. Indonesia negara yang besar, Indonesia juga masih memiliki tantangan termasuk kemiskinan, ketimpangan di tempat-tempat tertentu yang kita tahu butuh atensi dan bantuan dari kita,” tuturnya.

Berkurban menjadi wujud kepedulian para pegawai di kementerian kepada sesama dengan menyisihkan sebagian hartanya agar masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan khidmatnya hari raya. “Semoga pahala akan mengalir kepada Bapak/Ibu semuanya dan keluarga kita, sehingga keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT dan kepedulian dan solidaritas sosial yang tinggi ini menjadi kekuatan kita,” ujar Menteri AHY.

Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan bahwa seluruh jajaran dapat meneladani kisah Nabi Ibrahim yang merupakan asal muasal pelaksanaan kurban. Bagaimana perlunya memaknai kelapangan hati Nabi Ibrahim yang rela melaksanakan perintah Allah SWT mengorbankan anak yang telah puluhan tahun ia tunggu kehadirannya. “Inilah sebuah penggalan cerita yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan bisa terus kita teladani kisah-kisah seperti ini,” ungkapnya.

Ia tak lupa mendoakan jajaran Kementerian ATR/BPN yang baru usai melaksanakan ibadah haji. “Semoga saudara-saudara kita yang baru saja menunaikan ibadah haji di tanah suci menjadi haji dan hajah yang mabrur, kembali ke tanah air dengan semangat yang baru dan tentunya kita semua mendapatkan keberkahannya,” ucap Menteri AHY.

“Termasuk, saya mendoakan kepada keluarga besar Kementerian ATR/BPN yang belum bisa menunaikan ibadah haji. Semoga mendapatkan panggilan dari Allah SWT ya di tahun-tahun mendatang,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Hadir pada kegiatan ini, Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono beserta jajaran; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; sejumlah Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN. (JM/PHAL).

Selasa, 18 Juni 2024

_Land Administration Paradigm_ Jadi Kunci Keberlanjutan Reforma Agraria

_Land Administration Paradigm_ Jadi Kunci Keberlanjutan Reforma Agraria
_Land Administration Paradigm_ Jadi Kunci Keberlanjutan Reforma Agraria.
DENPASAR - Administrasi pertanahan menjadi syarat penting dalam membangun Reforma Agraria. Hal ini berguna untuk mengetahui secara keseluruhan keadaan bidang tanah di Indonesia. Maka dari itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan adanya _Land Administration Paradigm_ untuk menyelaraskan peta bidang tanah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya pada Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 yang diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (14/06/2024). 

“Jadi menurut saya, yang harusnya Kementerian ATR/BPN lakukan adalah spasialnya kita bereskan dulu,” kata Virgo Eresta Jaya.

Adapun _Land Administration Paradigm_ yang dimaksud Dirjen SPPR ialah adanya _Key Register_ atau _Unique Parcel Identifier_ di bidang spasial. Artinya, dari seluruh spasial yang ada harus dikendalikan oleh satu penanggung jawab.

“Dalam hal ini tanah juga begitu, poligon-poligon batas wilayah silakan siapa yang bertanggung jawab, address, bidang tanah siapa yang bertanggung jawab. Kalau ada _Key Register_ atau _Unique Parcel Identifier_ mau tanah di pesisir atau tanah di hutan itu harusnya satu barang. Jadi siapa pun bisa mengisi izin apa pun, tetapi yang bertanggung jawab hanya satu,” jelas Dirjen SPPR.
 
Dengan _Unique Parcel Identifier_, spasial bidang tanah dapat mudah diidentifikasi. “Itu yang kami usulkan, perlu ada _Key Register_ di negeri ini, di bidang spasial, supaya tidak ada lagi bahasa tumpang tindih, yang ada data spasial itu _Unique Parcel Identifier_ kita manfaatkan untuk kepentingan masing-masing. Jadi dari situ terlihat ada _overlap_ atau tidaknya,” tutup Dirjen SPPR. 

Hal ini disampaikan Dirjen SPPR kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian sebagai pihak berwenang yang dapat menindaklajuti usulan tersebut. Adapun hadir sebagai perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, yakni Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Marcia Tamba.

Adapun Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 ini dimoderatori oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan dan dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta CSO. (MW/PHAL)

Sabtu, 15 Juni 2024

10 Tahun Reforma Agraria Lampaui Target, Menteri AHY: On the Right Track!

10 Tahun Reforma Agraria Lampaui Target, Menteri AHY: On the Right Track!.
10 Tahun Reforma Agraria Lampaui Target, Menteri AHY: On the Right Track!.
DENPASAR - Perjalanan Reforma Agraria (RA) telah mencapai 10 tahun. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Reforma Agraria yang dijalankan melalui Penataan Aset tanah telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2024. Dari target 9 juta hektare, saat ini berhasil menembus 12,5 juta hektare atau sebesar 138%.

Dalam hal Penataan Akses, Menteri AHY mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan penyuluhan dan pendampingan kepada 364.397 kepala keluarga (KK). Sementara terkait penyelesaian konflik agraria, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikannya di 24 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), yang ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah sejumlah 14.968 bidang dengan luas 5.133 hektare untuk 11.017 KK.

“Secara umum, Alhamdulillah, program Reforma Agraria berjalan pada rel yang benar. _On the right track_. Bahkan beberapa pencapaian telah melampaui target,” ujar Menteri AHY saat membuka Reforma Agraria Summit 2024 bertajuk Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan, yang berlangsung di Denpasar, Bali pada Sabtu (15/06/2024).

Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan kontribusi para peserta Reforma Agraria Summit 2024. Mulai dari Tim Percepatan dan Tim Pelaksana Reforma Agraria, jajaran Kementerian ATR/BPN pusat dan daerah, para Gubernur dan perwakilan Bupati/Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah, serta para akademisi dan Civil Society Organization (CSO).

Sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan telah menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini. “Keberhasilan Reforma Agraria, bukan hanya sekadar _output_ angka-angka kuantitatif tetapi _outcome_-nya juga benar-benar dirasakan secara kualitatif oleh masyarakat,” ungkap Menteri AHY.

Setelah berlangsung selama satu dekade, Reforma Agraria diharap dapat berlanjut pada masa pemerintahan selanjutnya. “Marilah kita bersinergi dan menjadikan _output_ dari Reforma Agraria Summit Bali 2024 ini, sebagai fondasi yang lebih kokoh untuk mengakselerasi kerja bersama, serta menyiapkan _baseline_ bagi pelaksanaan Reforma Agraria. Di masa mendatang, kita harapkan semakin berdampak dan berkelanjutan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Adapun Reforma Agraria Summit 2024 di Bali ini diikuti secara langsung oleh 700 peserta. Turut hadir, pimpinan Komisi II DPR RI; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN; Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Staf Khusus Menteri; Kepala Badan Bank Tanah; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta Tenaga Ahli Menteri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran; sejumlah Gubernur, Pj. Gubernur, beserta Forkopimda dan Bupati/Wali Kota; Jaksa Agung Muda; serta perwakilan akademisi dan CSO. (YS/PHAL)

Kamis, 13 Juni 2024

Kunjungi Kantah Kabupaten Badung, Menteri AHY Inginkan Modernisasi dan Penguatan Seluruh Kantor Pertanahan

Kunjungi Kantah Kabupaten Badung, Menteri AHY Inginkan Modernisasi dan Penguatan Seluruh Kantor Pertanahan
Kunjungi Kantah Kabupaten Badung, Menteri AHY Inginkan Modernisasi dan Penguatan Seluruh Kantor Pertanahan.
BADUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginginkan adanya modernisasi dan penguatan terhadap seluruh Kantor Pertanahan (Kantah). Hal ini disampaikan saat mengunjungi Kantah Kabupaten Badung, Bali pada Kamis (13/06/2024).

"Kantah Kabupaten Badung ini termasuk yang sudah bagus, tetapi di tempat lain tidak semuanya sudah seideal ini. Inilah yang menjadi tantangan Kementerian ATR/BPN," kata Menteri ATR/Kepala BPN kepada awak media.

Penyimpanan warkah yang jumlahnya terus bertambah menjadi salah satu tantangan bagi Kantah. Dikatakan Menteri AHY, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut ialah melalui digitalisasi. 

"Sambil kita melakukan alih media dengan merubah dokumen fisik menjadi elektronik, tetap butuh waktu masa transisi untuk penyimpanan. (Dokumen) ini kan harus aman betul, jangan sampai rusak karena cuaca atau hilang dan sebagainya," tutur Menteri AHY.

Diharapkan, ada anggaran yang dapat dialokasikan untuk bisa merenovasi Kantah-Kantah agar dokumen pertanahan bisa tersimpan dengan baik.

Adapun dalam kunjungannya kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN berkesempatan menyapa masyarakat yang sedang memperoleh layanan pertanahan. Selain itu, ia juga meninjau dan menyapa pegawai-pegawai yang bekerja di Kantah Kabupaten Badung.

Menteri AHY pada kesempatan ini didampingi oleh Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli; Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali. (JM/PHAL)

Rabu, 12 Juni 2024

PTSL Dikenal Organisasi Internasional, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN

PTSL Dikenal Organisasi Internasional, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN
PTSL Dikenal Organisasi Internasional, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN.
JAKARTA - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dikenal hingga ke kancah dunia. Program ini dinilai berhasil mendaftarkan bidang tanah di Indonesia secara progresif.

Hal tersebut membuat dalam lima tahun terakhir, program PTSL terus dipercaya untuk dilanjutkan hingga seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Indonesia juga mendapatkan pinjaman sebesar 200 juta US Dollar dari Bank Dunia. Program ini dinilai berhasil oleh Bank Dunia, sehingga Indonesia diminta untuk berbagi cerita kesuksesan, ilmu, dan pengalaman, mewakili benua Asia dalam World Bank Land Conference. Kegiatan tersebut berlangsung di markas Bank Dunia, Washington DC, Amerika Serikat. 

"Namun, tidak hanya berbagi pengalaman, kehadiran kami di Bank Dunia, pada pertengahan Mei lalu, juga untuk menjajaki kemungkinan pinjaman lunak dari Bank Dunia untuk lima tahun ke depan," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (11/06/2024).

Hasil negosiasi tersebut, dikatakan Menteri AHY, Bank Dunia akan meningkatkan bantuan pinjaman lunak, dari 200 juta USD menjadi 635 juta USD. "Dengan sistem dan mekanisme yang tepat, kami optimis bantuan ini akan semakin meningkatkan kesuksesan program Reforma Agraria," lanjutnya.

Atas capaian tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN. Khususnya, kepada Menteri AHY yang terlihat sebagai sosok terbuka dan bisa diajak diskusi, sehingga kerja-kerja Kementerian ATR/BPN dilirik pihak lain. "Seperti contoh World Bank mengundang, itu _amazing bagi saya, bagaimana orang selama ini melihat ATR/BPN tidak bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi," katanya.

"Faktanya di luar itu melihat kerja ATR/BPN akhirnya Pak Menteri diundang ke Amerika Serikat dan mereka mengapresiasi tentang Reforma Agraria di Indonesia, khususnya PTSL, ini kan suatu kebanggaan bagi kita," tambah Junimart Girsang.

Ia pun menyatakan, Komisi II DPR RI akan terus mendukung program Kementerian ATR/BPN yang mewujudkan kesejahteraan rakyat. "Pokoknya semangat maju terus untuk Kementerian ATR/BPN dan Komisi II siap mendukung dengan hati yang penuh," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR RI. (LS/PHAL)

Selasa, 11 Juni 2024

Menteri AHY Serahkan 136 Sertipikat Tanah Elektronik, Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Kini Lebih Berkepastian Hukum

Menteri AHY Serahkan 136 Sertipikat Tanah Elektronik, Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Kini Lebih Berkepastian Hukum
Menteri AHY Serahkan 136 Sertipikat Tanah Elektronik, Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Kini Lebih Berkepastian Hukum.
BANDUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 136 Sertipikat Tanah Elektronik bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung pada Minggu (09/06/2024). Dari 136 sertipikat yang diserahkan, dua di antaranya diperuntukkan bagi tempat _iconic_ di Bandung, yaitu Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Terbitnya Sertipikat Tanah Elektronik bagi aset pemerintah ini menjadi bukti sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan kementerian/lembaga lain berjalan dengan baik. "Ini adalah upaya yang tidak mudah dan hasil kerja keras kita semuanya. Karena itu kami mohon, mari kita lanjutkan sinergi dan kolaborasi ini, mudah-mudahan ke depan pengelolaan agraria dan tata ruang kita semakin baik," kata Menteri AHY dalam sambutannya usai menyerahkan sertipikat.

Ia berharap dengan sinergi dan kolaborasi yang apik dapat mewujudkan pendaftaran 120 juta bidang tanah di akhir tahun 2024. "Kita kejar juga secara paralel untuk sertipikasinya, Alhamdulillah saat ini sudah mencapai lebih dari 113 juta bidang tanah terdaftar," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Pendaftaran bidang tanah menjadi suatu hal yang fundamental. Sebab, di samping menghadirkan legalisasi aset untuk masyarakat, pendaftaran tanah yang menjadi bagian dari Reforma Agraria ini juga dapat menata akses ekonomi bagi masyarakat. "Kita berupaya untuk melakukan Redistribusi Tanah dan tanah tersebut juga harus produktif untuk bisa menghadirkan nilai ekonomi yang lebih baik lagi," lanjut Menteri AHY.

Penambahan nilai ekonomi menjadi dampak positif dari terdaftarnya bidang tanah. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, penambahan nilai ekonomi sejak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTAL) dijalankan tahun 2017 lalu hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp6.519 triliun.

"Bagi negara ini sangat berarti, baik berupa PPh, BPHTB, PNBP maupun Hak Tanggungan. Dan khusus di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 saja penambahan nilai ekonominya mencapai Rp164,9 triliun. Ini juga sesuatu yang luar biasa," imbuh Menteri AHY.

Sebagai informasi, sertipikat yang diserahkan kali ini antara lain untuk aset milik Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Kota Bandung, BBWS, PT KAI, dan masyarakat Jawa Barat.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. Hadir pula, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin serta Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat; dan jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat. (LS/PHAL)

Senin, 10 Juni 2024

Di Kabupaten Bandung, Menteri AHY “Ngariung” Bagikan Sertipikat untuk Warga

Di Kabupaten Bandung, Menteri AHY “Ngariung” Bagikan Sertipikat untuk Warga
Di Kabupaten Bandung, Menteri AHY “Ngariung” Bagikan Sertipikat untuk Warga.
BANDUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Kabupaten Bandung pada Minggu (09/06/2024). Sebanyak 25 sertipikat tanah diserahkan secara _door to door_ di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.

Adapun teknis penyerahan sertipikat, yaitu 7 sertipikat dibagikan langsung ke rumah warga dan 18 sertipikat sisanya diberikan dalam momen _ngariung_ bersama warga. Menteri AHY ingin bisa berdialog dengan warga untuk mengetahui jika ada hambatan yang dialami dalam pengurusan sertipikat.

Dengan diserahkannya sertipikat, Menteri AHY mengatakan kepada warga yang hadir bahwa kepemilikan tanah sudah sah di mata hukum. Selain memiliki kepastian hukum, tanah masyarakat kini punya nilai ekonomi. "Ini punya nilai, selain kepastian hukum juga punya nilai ekonomi, jika dibutuhkan, dijaminkan untuk usaha, kalau butuh tambahan modal bisa menggunakan sertipikat ini, tapi jangan untuk hal konsumtif," kata Menteri AHY kepada warga yang hadir.

Oleh sebab itu, Menteri AHY mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga sertipikatnya dengan baik. Terlebih, ia menemukan warga yang sudah tinggal sejak 1965 dan baru memiliki sertipikat di tahun ini. Artinya, terdapat warga yang menunggu kepastian hukumnya puluhan tahun. 

"Inilah kenapa pemerintah akan terus gencar melakukan program sertipikasi, yaitu PTSL agar seluruh warga di Indonesia termasuk di Kabupaten Bandung bisa punya sertipikat yang jelas, sehingga tidak tumpang tindih dengan pihak lain apalagi kalau nanti diserobot mafia tanah," lanjut Menteri AHY.

Dengan manfaat yang didapat masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar masyarakat yang belum punya sertipikat segera mengurus ke Kantor Pertanahan. "Saya mengimbau kepada warga agar mendaftarkan, segera mengurus sertipikatnya, mudah sekali, datang langsung ke Kantor Pertanahan, kita akan bantu layani dengan sebaik mungkin," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam kurun waktu 100 hari kerja Menteri AHY, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal pendaftaran tanah, yakni sebanyak 2,4 juta bidang tanah terdaftar. Diharapkan dengan penambahan ini dapat mewujudkan terdaftarnya 120 juta bidang tanah di akhir 2024.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf; serta jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung. (LS/PHAL)

Minggu, 09 Juni 2024

Sebanyak 2,4 Juta Bidang Tanah Terdaftar dalam 100 Hari Kerja Menteri AHY

Sebanyak 2,4 Juta Bidang Tanah Terdaftar dalam 100 Hari Kerja Menteri AHY
Sebanyak 2,4 Juta Bidang Tanah Terdaftar dalam 100 Hari Kerja Menteri AHY.
JAKARTA - Sebanyak 2,4 juta bidang tanah berhasil didaftarkan dalam masa 100 hari kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini terungkap dalam _Media Gathering_ di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (07/06/2024).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), pada Februari 2024 saat Menteri AHY memulai tugasnya sebagai menteri, bidang tanah terdaftar tercatat di angka 110,8 juta bidang. Seratus hari kemudian, yakni pada 31 Mei 2024 telah terdaftar 113,3 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.

Sejak diluncurkan pada tahun 2017 atau dalam waktu tujuh tahun, program PTSL mengalami peningkatan sejumlah kurang lebih 250%. Hal ini terlihat dari capaian PTSL yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. “Ketika dicanangkan, program PTSL ini ada 46 juta bidang tanah yang teregister. Karena diperkirakan ada 126 juta bidang tanah, ketika itu Bapak Presiden merasa ini harus dipercepat,” ujar Menteri AHY.

Kesuksesan program PTSL bahkan mendapat apresiasi dari Bank Dunia. Pada 13 Mei 2024, Menteri ATR/Kepala BPN diundang untuk mengikuti acara World Bank Land Conference 2024 di Washington DC, Amerika Serikat. Ia diundang untuk menceritakan pendaftaran tanah di Indonesia yang dinilai sebagai prestasi karena melampaui ekspektasi.

“Memang kita tidak sempurna tapi menjadi perbandingan ketika di Washington DC, setelah menghadiri acara World Bank saya melakukan _side meeting_ dengan Kepala BPN Belanda, saling bertukar pengalaman. Mereka yang paling maju di dunia, tapi beliau sendiri menyampaikan se-negara Belanda sudah dilakukan pendataan 8 juta bidang tanah. Jadi memang spektrum permasalahan yang kita miliki tentu jauh lebih kompleks, tapi alhamdulillah karena ini bisa kita lakukan secara progresif, kita mendapatkan penghargaan,” ungkap Menteri AHY.

Seiring dengan penambahan jumlah tanah terdaftar, dalam 100 hari kerja Menteri AHY, sebanyak 20 kabupaten/kota telah dideklarasikan lengkap, sehingga menambah total Kabupaten/Kota Lengkap menjadi 33 Kabupaten/Kota. Kementerian ATR/BPN menargetkan sebanyak 104 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia.

“Kota dan kabupaten diberikan status lengkap karena seluruh bidang tanah yang ada telah dipetakan dan didata. Dengan demikian, jelas ini memberikan atau sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan. Minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan semakin banyak dan semakin luas lagi cakupannya untuk kami mendeklarasikan Kota/Kabupaten Lengkap se-Indonesia,” tegas Menteri AHY. (YS/PHAL)

#AHYMenteriATR
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#SetiapKitaAdalahHumas
#SetiapKitaAdalahAmbassador

Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional 

X: http://twitter.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 
Situs: atrbpn.go.id 
PPID: ppid.atrbpn.go.id

Sabtu, 08 Juni 2024

100 Hari Kerja Menteri AHY, 75 RDTR Terselesaikan dan 587 KKPR Bernilai Investasi Rp58,28 Triliun Diterbitkan

100 Hari Kerja Menteri AHY, 75 RDTR Terselesaikan dan 587 KKPR Bernilai Investasi Rp58,28 Triliun Diterbitkan
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
JAKARTA – Tepat pada 1 Juni, Genap 100 hari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam jangka waktu kepemimpinannya tersebut, Kementerian ATR/BPN berhasil menerbitkan 587 dokumen persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). 

“Dari Februari ke Juni, 100 hari ada 587 dokumen KKPR (diterbitkan). Ini sesuatu yang baik dan dengan estimasi nilai investasi dokumen Rp58,28 triliun,” kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam acara _Media Gathering_ dalam Rangka 100 Hari Kerja Menteri AHY yang berlangsung pada Jumat (07/06/2024) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menteri AHY menyampaikan, sejak Peraturan Menteri (Permen) terkait KKPR ini diterbitkan di tahun 2021, jumlah dokumen KKPR yang diterbitkan terus meningkat drastis. Total, sudah ada 2.398 dokumen yang telah diterbitkan dengan nilai investasi mencapai Rp926,65 triliun. 

Tak hanya itu, dalam jangka waktu 100 hari, Kementerian ATR/BPN juga telah menyelesaikan penyusunan 75 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Angka ini terbilang progresif, mengingat Kementerian ATR/BPN harus menyelesaikan 2.000 RDTR.

“RDTR ini sangat dibutuhkan oleh para investor untuk mengetahui di mana kita ingin menanam modal kita, di mana kita bisa membangun industri kita yang _sustainable_ yang juga punya kepastian hukum jangan sampai nanti tiba-tiba sudah masuk berubah zonasinya. Jumlah RDTR kita per hari ini adalah 508 RDTR, jadi ada tambahan 75 RDTR, sedangkan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) itu bertambah 24 RDTR,” terang Menteri AHY..

Adapun kegiatan ini dihadiri oleh 150 awak media yang terdiri dari pemimpin redaksi dan reporter. Pertemuan ini sekaligus menjadi momen silaturahmi dengan media sebagai salah satu _stakeholder_ untuk menyampaikan informasi dan capaian lembaga kepada publik. Selain menjadi momen silaturahmi, pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan capaian Kementerian ATR/BPN kepada publik. (JM/PHAL)

Jumat, 07 Juni 2024

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah
Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah.
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan insan pers di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (07/06/2024). Insan pers yang hadir pada media gathering kali ini antara lain pemimpin redaksi dan reporter yang berasal dari sekitar 150 media nasional

Pertemuan ini dalam rangka 100 hari kerja AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Februari silam. Selain menjadi momen silaturahmi, pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan capaian Kementerian ATR/BPN kepada publik.

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah
Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah.
"Saya pada kesempatan yang baik ini memang sudah meniatkan sejak awal, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas institusi pemerintah sekaligus pelayan publik, kita harus melaporkan kepada rakyat apa yang dikerjakan, apa yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi, serta apa yang menjadi peluang dan tantangan yang kita hadapi selama ini," kata Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN menceritakan momen apa saja yang terjadi selama 100 hari ia menjabat, termasuk memastikan berjalannya program prioritas Kementerian ATR/BPN. Kepada awak media yang hadir ia mengungkapkan bahwa sedikitnya ada tiga arahan Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas kerjanya. 

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah
Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah.
Ketiga arahan itu antara lain penerapan sertipikasi tanah elektronik agar lebih masif, melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan _carbon trading_, dan pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Usai pelantikannya, ia langsung melakukan belanja masalah serta berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal. "Saya melakukan belanja masalah, belajar cepat, karena Bapak/Ibu tahu saya tidak punya ekspertis atau rekam jejak sebelumnya di ATR/BPN. Oleh karena itu, saya wajib belajar cepat sekaligus belanja masalah di kantor maupun di lapangan, dan melakukan berbagai koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk dengan kementerian yang terkait dengan urusan Kementerian ATR/BPN," cerita Menteri AHY.

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah
Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah.
Selanjutnya, Menteri AHY memaparkan capaian kinerja yang telah direalisasi dalam kurun waktu 100 hari kerja. Adapun capaian lainnya yang disampaikan antara lain upaya penataan ruang, progres PTSL, hingga progres Kabupaten/Kota Lengkap.

Hal lain yang ia sampaikan, yaitu terkait percepatan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, percepatan program Reforma Agraria, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, upaya pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, hingga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. "Mudah-mudahan ini bisa dicatat dan disampaikan ke publik secara luas," turut Menteri AHY.

Secara khusus ia mengatakan kepada awak media yang hadir untuk menyosialisasikan secara masif terkait penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik, terutama keuntungan yang didapat oleh masyarakat dengan sertipikat tersebut. "Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik, saya mohon tolong bantu sosialisasikan agar masyarakat semakin memahami ada layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Dengan demikian, lebih banyak yang datang ke Kantor Pertanahan untuk mengurus Sertipikat Tanah Elektronik," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Terakhir, Menteri AHY memaparkan terkait rencana kerja 100 hari ke depan. Ia berharap dengan dukungan dari rekan-rekan media, Kementerian ATR/BPN tetap konsisten dalam menjalankan program prioritas. "Mudah-mudahan jangan sampai ada _downtime_, terus kencang, semangat, dan peran dari teman media sebagai pilar akuntabilitas dan transparansi publik, mudah-mudahan terus memberikan masukan termasuk _support_ agar program kami bisa semakin diterima dengan baik oleh masyarakat," pungkasnya.

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah
Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah.
Usai pemaparan, dilakukan sesi tanya jawab dengan rekan media yang diikuti dengan ramah-tamah. Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus; Kepala Badan Bank Tanah; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Tenaga Ahli. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. (LS/PHAL)

Kamis, 06 Juni 2024

Alat Pengukuran yang Maju dan Modern, Jadi Pendukung Percepatan Sertifikasi Atas Tanah Masyarakat

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok.
DEPOK - Pada Kamis (06/06/2024), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok. 

Ia juga memastikan alat ukur yang digunakan merupakan alat modern dan maju, sehingga bisa mempermudah serta mempercepat proses pengukuran tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok.
"Jadi kita juga menggunakan alat-alat dan teknologi yang membantu agar pengukuran akurat dan tingkat presisinya harus makin baik," jelas Menteri ATR/Kepala BPN di lokasi pengukuran di Kelurahan Cimpaeun, Kota Depok.

Menteri AHY bersama Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya melihat alat-alat pengukuran yang digunakan Kantor Pertanahan Kota Depok. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok.
Alat-alat tersebut dipajang di salah satu rumah warga yang berada di lokasi pengukuran. Di antara alat-alat tersebut, terdapat dua pesawat nir awak dengan tipe Quadcopter dan Fix Wing. 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan menjelaskan bahwa alat tersebut digunakan untuk pembuatan foto udara yang bisa menghasilkan foto tegak dan foto tiga dimensi.

Selain itu, terdapat beberapa alat ukur lainnya barupa Receiver GNSS (Global Navigation Satellite System), Electronic Total Station, hingga alat ukur konvensional berupa pita ukur. 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok.
Ia mengatakan, alat tersebut masih digunakan karena menyesuaikan topografi wilayah yang akan diukur.

Dalam kegiatan ini, Menteri AHY menyaksikan petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Depok melaksanakan pengukuran di lokasi yang ditetapkan menjadi lokasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024. 

Menteri AHY mengungkapkan, jika sudah didukung dengan alat-alat yang modern semua target bisa terselesaikan. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang bisa menerima sertifikat tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok.
"Kalau sudah punya sertifikat, semuanya akan lebih tenang. Semoga sertifikatnya bisa dijaga, agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," ucapnya. 

Menteri AHY juga menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 113 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia. 

Sementara untuk di tahun 2024, targetnya bisa mewujudkan 120 juta bidang tanah terdaftar. 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok.

"Ini memang target yang kita tentukan dalam tahun ini. Tetapi tentu dalam praktik, dalam perjalanannya akan ada pengembangan-pengembangan, bidang-bidang tanah itu bisa terjadi pemecahan,” tutup Menteri AHY.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut melakukan pengukuran bidang tanah bersama para petugas ukur BPN di Kota Depok.
Hadir dalam rangkaian kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginajar beserta jajaran; dan jajaran Forkopimda Kota Depok. (GE/PHAL)

Selasa, 04 Juni 2024

Workshop II Menuju RA Summit 2024, Susun Skema Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kasawan Hutan dan Penataan Aset Pesisir

Workshop II Menuju RA Summit 2024, Susun Skema Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kasawan Hutan dan Penataan Aset Pesisir. 
JAKARTA – Dalam rangka percepatan Reforma Agraria (RA) yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan RA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyelenggarakan RA Summit Bali 2024 pada 14-15 Juni 2024. Tema yang akan diangkat tahun ini adalah "Sinergi untuk RA yang Berdampak dan Berkelanjutan".

Sejalan dengan itu, bertempat di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta pada Selasa (04/06/2024) dilaksanakan Workshop II yang fokus membahas mengenai dua aspek, yaitu resolusi penyelesaian Redistribusi Tanah dari pelepasan kawasan hutan serta resolusi penyelesaian aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar. 

Workshop II Menuju RA Summit 2024, Susun Skema Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kasawan Hutan dan Penataan Aset Pesisir. 
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan saat membuka Workshop menyampaikan, dua aspek tersebut sejatinya tidak hanya didiskusikan semata, namun harus sampai pada tindak lanjut. 

"Hari ini kita akan bicara masalah pelepasan kawasan hutan, yang harus ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah. Harus kita tindaklanjuti dengan penataan aset dan akses," ucapnya.

Workshop II Menuju RA Summit 2024, Susun Skema Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kasawan Hutan dan Penataan Aset Pesisir
Workshop II Menuju RA Summit 2024, Susun Skema Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kasawan Hutan dan Penataan Aset Pesisir. 
Ia mengatakan bahwa yang menjadi objek Redistribusi Tanah adalah pelepasan kawasan hutan dan eks Hak Guna Usaha (HGU). Keduanya memiliki capaian yang berbeda. 

“Saya sudah sampaikan, prestasi untuk kedua objek Redistribusi Tanah, yang eks HGU sudah cukup besar, ada 300an%. Sedangkan, di pelepasan kawasan hutan, memang kita perlu terobosan," jelas Dirjen Penataan Agraria.

Workshop II Menuju RA Summit 2024, Susun Skema Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kasawan Hutan dan Penataan Aset Pesisir
Workshop II Menuju RA Summit 2024, Susun Skema Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kasawan Hutan dan Penataan Aset Pesisir. 
Capaian RA ini sudah sangat maksimal, terutama terkait penataan aset dan penataan akses. 

"Kementerian ATR/BPN ini sudah memberikan kepada masyarakat, berupa penataan aset dan penataan akses sudah hampir 113 juta bidang tanah sudah terdaftar. Ini bagian penting dalam konteks RA. Begitu juga penataan akses." tambah Dalu Agung Darmawan.

Menurut Dirjen Penataan Agraria, penataan aset yang tidak diikuti dengan penataan akses akan memberikan makna yang berbeda dalam konteks RA. 

Workshop II Menuju RA Summit 2024, Susun Skema Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kasawan Hutan dan Penataan Aset Pesisir
Workshop II Menuju RA Summit 2024, Susun Skema Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kasawan Hutan dan Penataan Aset Pesisir. 
"Penataan aset itu dalam rangka keadilan, penguasaan, dan kepemilikan tanah. Sedangkan, penataan akses dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, ketika masyarakat tidak mampu meningkatkan nilai tambah produktivitas dari tanah yang dikuasai. Nah ini sudah sangat besar. Namun demikian, kita masih menyisakan PR (pekerjaan rumah) yang cukup penting dan hari ini kita akan diskusikan," pungkasnya. 

Hasil kegiatan Workshop ini akan menjadi masukan untuk pertemuan RA Summit Bali 2024 yang diharapkan akan menghasilkan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itulah yang nanti menjadi dasar tindak lanjut dalam rangka implementasi pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria yang dapat diadopsi dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 untuk pemerintahan selanjutnya.

Dalam mengakomodir seluruh masukan untuk kedua pembahasan tersebut, Workshop ini dibagi menjadi dua panel diskusi, yang menghadirkan para narasumber ahli dan penanggap. Adapun panel pertama, membahas mengenai “Resolusi Penyelesaian Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan” yang dimoderatori Direktur Landreform  menghadirkan narasumber dan penanggap Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Perencana Ahli Madya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK, Sigit Nugroho; Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sugeng Harmono; Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Antonius Bambang Wijanarto; Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang Direktorat Sinkronisasi Pemerintahan Daerah I Kementerian Dalam Negeri, Benny Kamil; dan Serikat Hijau Indonesia, Deni Jasmara.

Sementara itu, untuk panel kedua dengan moderator, Direktur Penatagunaan Tanah, Wartomo membahas mengenai “Resolusi Penyelesaian Aset Permukiman di Atas Air, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau Kecil Terluar”, narasumber yang hadir adalah Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat/Plt. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Slameto Dwi Martono; Kapokja Pengelolaan Basis Data Spasial LHK, Dicky Frendikha Prasetya Rhama; Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Muhammad Yusuf; Plh. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pelopor. Direktur Eksekutif LANDESA, Mardha Tillah (GE/RT/RE)

Sabtu, 01 Juni 2024

Menteri AHY Blusukan di Riau, Mulai dari Ganti Mobil hingga Layani Warga Foto di Kebun

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan mengantar kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat Tebing Tinggi Okura di Kota Pekanbaru.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan mengantar kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat Tebing Tinggi Okura di Kota Pekanbaru.
PEKANBARU – Di tengah kunjungannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Ruas Bangkinang-Pangkalan Seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan mengantar kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat Tebing Tinggi Okura di Kota Pekanbaru, Jumat (31/05/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan mengantar kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat Tebing Tinggi Okura di Kota Pekanbaru.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan mengantar kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat Tebing Tinggi Okura di Kota Pekanbaru.
Ketika Menteri AHY menuju lokasi penyerahan sertifikat ke rumah-rumah warga, hujan deras mengguyur Kota Pekanbaru, termasuk jalan yang dilaluinya. Jalan yang dilewati ini masih berupa tanah dan akibat hujan deras maka jalanan menjadi licin serta berlumpur, sehingga sulit untuk dilalui mobil pada umumnya.

Akibat genangan lumpur tersebut, mobil yang ditumpangi Menteri AHY tidak dapat melintas. Untuk itu, ia berganti kendaraan, sehingga dapat melintas di jalan yang lebih banyak rintangannya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan mengantar kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat Tebing Tinggi Okura di Kota Pekanbaru.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan mengantar kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat Tebing Tinggi Okura di Kota Pekanbaru.
Sepanjang jalan menuju lokasi juga dinilai Menteri AHY sangat menarik. Perjalanannya dipenuhi dengan pemandangan kebun sawit yang subur dan rimbun, serta terlihat aktivitas warga yang sedang berkebun memetik buah sawit. Hingga akhirnya ia tiba di lokasi penyerahan sertifikat tanah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura.

Sesampainya di lokasi, Menteri AHY menjadi sorotan dan sudah ditunggu oleh warga sekitar. Terdengar sorakan dari warga yang ingin berfoto dengannya. Momentum ini digunakan oleh warga Kelurahan Tebing Tinggi Okura untuk foto bersama Menteri AHY ditengah kebun. Melihat antusias warga, Menteri AHY pun melayani permintaan warga untuk foto bersama.

Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura ini, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan sertipikat tanah yang telah dinanti masyarakat sejak 17 tahun lalu. Ia juga menyerahkan sertifikat tanah wakaf dan sertifikat hasil Konsolidasi Tanah yang merupakan suatu kegiatan menata kawasan masyarakat yang awalnya tidak beraturan menjadi lebih teratur dengan menggeser, menggabungkan, memecahkan, menghapuskan, dan mengubah hak yang dimiliki untuk digunakan sebagai fasilitas sosial atau umum seperti jalan, taman, dan fasos fasum lainnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan mengantar kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat Tebing Tinggi Okura di Kota Pekanbaru.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan mengantar kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat Tebing Tinggi Okura di Kota Pekanbaru.
Di hadapan masyarakat, Menteri AHY mengingatkan kembali akan pentingnya sertipikat tanah. Terlebih lagi bagi masyarakat Tebing Tinggi Okura yang sudah menempati lokasi tersebut selama belasan tahun.

"Tanah makin lama makin tinggi nilainya. Karena makin tinggi, banyak yang ingin punya tanah tapi sulit mendapatkan tanah. Oleh sebab itu, jangan sampai Bapak/Ibu yang sudah punya tanah tapi tidak punya sertifikat,” ujar Menteri AHY.

Masyarakat Tebing Tinggi Okura dulunya merupakan warga yang menempati tepian Sungai Siak yang direlokasi pada tahun 2008. Relokasi dilakukan karena pada wilayah sebelumnya sering terjadi banjir dan mengalami abrasi.

Berkat dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, akhirnya warga ditempatkan di Tebing Tinggi Okura dan diberikan hunian. Hingga akhirnya saat ini memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah yang diantar secara langsung oleh Menteri AHY.

Kegiatan penyerahan sertifikat tanah secara _door to door_ ini sudah sering dilakukan oleh Menteri AHY sejak awal menjabat pada Februari lalu. Bahkan sehari setelah dilantik, Menteri AHY diajak Presiden Joko Widodo untuk meresmikan bendungan. Di sela waktu mendampingi presiden, ia juga manfaatkan momen itu untuk mengantarkan sertifikat tanah kepada masyarakat Kota Manado.

Selasa, 28 Mei 2024

Resmi! Indonesia Geser Jadwal Resmi Resmikan RAM AI

Resmi! Indonesia Geser Jadwal Resmi Resmikan RAM AI
Resmi! Indonesia Geser Jadwal Resmi Resmikan RAM AI. (Gambar ilustrasi)
JAKARTA - Indonesia secara resmi telah memulai proses pengumpulan data mengenai pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) nasional menggunakan metodologi asesmen kesiapan (Readiness Assessment Methodology/RAM) yang direkomendasikan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), pada hari Senin.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan bahwa setelah ini, kuesioner terkait penggunaan AI akan dikumpulkan di Indonesia melalui berbagai pendekatan, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan dan pemain dalam ekosistem AI.

"Readiness Assessment Methodology ini dibuat oleh UNESCO untuk negara-negara dalam melihat kesiapan mereka mengadopsi standar etik yang sudah ditetapkan secara global," ujar Nezar setelah menghadiri acara Peluncuran RAM AI Indonesia di Jakarta Pusat, pada hari Senin.

Wamenkominfo menjelaskan bahwa melalui kegiatan ini, pemanfaatan AI di Indonesia akan dinilai dari berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, teknologi, dan juga aspek regulasi yang telah ada serta kesiapan masyarakat.

Menurutnya, awalnya RAM AI di Indonesia direncanakan akan diresmikan pada bulan Juni, namun jadwal tersebut dipercepat menjadi Senin, 27 Mei 2024, agar pemerintah dapat melakukan tahap finalisasi pada bulan September.

"Kami mengumumkan hal ini hari ini dan kami berharap dapat menyelesaikannya pada bulan September nanti, ini merupakan 'fast track'. Biasanya RAM berlangsung selama enam bulan. Kami dan UNESCO memiliki komitmen untuk menyelesaikannya pada bulan September," ujar Nezar.

Nezar menyatakan optimisme terhadap implementasi AI yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir di Indonesia di berbagai sektor industri.

"Seperti dalam media penyiaran, kita telah melihat stasiun televisi berita yang menggunakan AI generatif untuk membacakan berita," kata Nezar.

Dia menambahkan bahwa pemerintah terus memberikan perhatian penuh terhadap adopsi teknologi terbaru tersebut dengan melakukan kajian lebih lanjut.

"Saya kira diskusi ini akan terus berlanjut. Satu model bisnis sedang dicari untuk mengadopsi AI dan dapat mengoptimalkan pekerjaan jurnalistik tanpa menghasilkan misinformasi dan disinformasi," kata Nezar.

Selain Indonesia, sebanyak 139 negara anggota UNESCO telah mengadopsi dan berkomitmen untuk mengimplementasikan RAM AI UNESCO.

Inisiatif ini memberikan dukungan bagi negara-negara anggota UNESCO untuk mengukur kesiapan penerapan AI secara etis dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh warga negara.

Indonesia dan Digital Cooperation Organization: Menuju Keseimbangan Digital

Indonesia dan Digital Cooperation Organization: Menuju Keseimbangan Digital
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (baris ketiga sebelah kiri) saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Digital Cooperation Organization (DCO) di Jenewa, Swiss.
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekonomi digital untuk menekan kesenjangan ekonomi dan digitalisasi baik di Indonesia maupun negara-negara berkembang.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Digital Cooperation Organization (DCO) di Jenewa, Swiss, Senin.

"Indonesia adalah negara besar yang terdiri belasan ribu pulau. Sebuah tantangan besar bagi kami dalam membangun ekonomi digital. Kami berkomitmen untuk no one left behind," kata Budi Arie dalam rilis pers, Senin.

Indonesia, kata dia, bahkan telah meluncurkan e-government pada hari ini di Jakarta.

Menteri Budi Arie dan tim juga menekankan pentingnya kebersamaan memajukan negara-negara berkembang di kawasan Selatan dunia atau Global South.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DCO Deemah Al Yahya menjelaskan bahwa DCO terus mendorong serta mengembangkan digitalisasi juga ekonomi digital di banyak negara.

Dia menceritakan tantangan-tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang di Afrika dan Timur Tengah.

“Kami juga berkomitmen dalam mendorong partisipasi serta kontribusi perempuan dalam digital ekonomi,” ujar Deemah.

Dia lantas mengundang Budi Arie untuk menghadiri General Assembly DCO yang akan diadakan di Amman, Yordania, pada Februari 2025.

Budi Arie menimpali dengan balik mengundang Deemah untuk menghadiri peresmian Pusat Data Nasional buatan Pemerintah RI pada akhir Agustus nanti di Cikarang.

Pertemuan tersebut membahas akselerasi dan keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia dan dunia.

Pertemuan itu digelar pukul 10.00 waktu setempat di Geneva International Convention Center (CICG).

Budi Arie bersama sejumlah delegasi Kemenkominfo bertemu Sekretaris Jenderal DCO Deemah Al Yahya dan tim.

Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto Wayan Toni Supriyanto serta Staf Khusus Menkominfo, Sarwoto, Dedy Permadi, Daniel Hutagalung, dan Jobpie Sugiharto.

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pilkada 2024

Kalbar

Tekno